Menimbang

:

a.

bahwa untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam kerjasama ekonomi Negara-negara ASEAN khususnya dalam skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT), dipandang perlu menurunkan tariff Bea Masuk  atas beberapa barang impor tertentu;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Dalam Rangka Skema  Common Effective Preferential Tariff (CEPT);

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

2.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

3.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang;

4.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Dalam Rangka Skema  Common Effective Preferential Tariff (CEPT);

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA  SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIF (CEPT).

Pasal  1

Mengubah Tarif Bea Masuk Atas Barang-barang Impor tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal  2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini  berlaku terhadap barang impor yang Pemberitahuan Impor Barang (PIB)-nya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal  3

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan tentang Klasifikasi barang dan tariff Bea Masuk yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, sepanjang mengenai barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal  4

Peraturan Menteri Keuangan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.