Menimbang

:

a.

bahwa masa jabatan anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 akan segera berakhir sehingga perlu dilakukan pemilihan anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Presiden membentuk Panitia Seleksi pemilihan calon anggota Komisi Yudisial yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial;

d.

bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat

:

1.

Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL.

PERTAMA

:

Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut:

1.

Ketua,

:

PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO,

merangkap anggota

M.A.,PH.D.

(Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

2.

Wakil Ketua I,

:

 DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H.

merangkap anggota

(Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

3.

Wakil Ketua II,

:

PROF. DR. INDRIYANTO SENO ADJI,

merangkap anggota

S.H.,M.H.

(Praktisi Hukum)

4.

Sekretaris,

:

TAJUM, S.H., M.H.

bukan anggota

(Sekretaris Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

5.

Anggota

:

1.

SUHARTOYO, S.H.

(Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan)

2.

LAKSDA TNI HENRY WILLEM, S.H., M.H.

(Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Pertahanan/Markas Besar Tentara Nasional Indonesia)

3.

DR. H.H. SUPARTA, M.A.

(Inspektur Jenderal Kementerian Agama)

4.

HAMZAH TADJA, S.H., M.H.

(Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Agung)

5.

DR. M. IMAN SANTOSO, S.H., M.A., M.H.

(Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet)

6.

PROF. DR. RAMLY HUTABARAT, S.H., M.Hum.

(Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

7.

DR. LUHUT PANGARIBUAN, S.H., LL.M.

8.

FRED TUMBUAN, S.H.

9.

MUCHYAR YARA, S.H., M.H.

10.

PROF. DR. ANDI HAMZAH, S.H.

11.

PROF. DR. SATYR ARINANTO, S.H., M.H.

12.

PATHORANG HALIM, S.H., M.H.

13.

PROF. DR. KOMARUDIN HIDAYAT

14.

DR. MUJI SUTRISNO

15.

MARIA HARTININGSIH

KEDUA

:

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1.

mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota Komisi Yudisial;

2.

melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi Berta seleksi kualitas dan integritas calon Anggota Komisi Yudisial;

3.

menyeleksi dan menentukan 14 (empat belas) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial;

4.

menyampaikan 14 (empat belas) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial kepada Presiden untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

5.

memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Anggota Komisi Yudisial.

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO