Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas berkas permohonan International Organization for Migration (IOM) dan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Sekretariat Negara dengan surat Nomor: B-11399/Setneg/ Setmen/KTLN/05/2008 tanggal 28 Mei 2008, IOM dapat ditetapkan sebagai organisasi internasional yang memperoleh fasilitas bea masuk berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan;

b.

bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas berkas permohonan Economic Research Institute for ASEAN and East-Asia (ERIA) dan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Sekretariat Negara dengan surat Nomor: B-10929/Setneg/Setmen/KTLN/05/2008 tanggal 22 Mei 2008, ERIA dapat ditetapkan sebagai organisasi internasional yang memperoleh fasilitas bea masuk berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia;

Mengingat 

:

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3.

Keputusan Presiden Nomor 20 /P Tahun 2005;

4.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2006;

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

Pasal I 

Mengubah Lampiran I Butir V Keputusan Menteri Keuangan Nomor  89/KMK.04/2002 dengan menambah 2 (dua) nomor, yaitu nomor 50 dan 51, sehingga keseluruhan Butir V berbunyi sebagai berikut:

V.

KERJASAMA INTERNASIONAL LAINNYA: 

1.

SEAMEO (South East Asian Minister of  Education Organization) 

2.

ACE (The ASEAN Centre for Energy) 

3.

NORAD (The Norwegian Agency for International Development)

4.

FPP International (Foster Parents Plant Int.) 

5.

PCI (Project Concern International)

6.

IDRC (The International Development Centre)

7.

Kerjasama Teknik di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA - Republik Indonesia

8.

The Population Council - Republik Indonesia

9.

NLRA  (The Netherlands Leprosy Relief Association)

10.

WVI (The World Vision International)

11.

MCC (The Menonite Central Committee of Akron Pensylvania USA) - Republik Indonesia

12.

OISCA INT. (The Organization of Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International) - Republik Indonesia

13.

IFDC (International Fertilizer Development Centre) - Republik Indonesia

14.

APCU (The ASEAN Head of Population Coordination Unit)

15.

SIL (Summer Institute of Linguistic Inc.) 

16.

IPC (The International Pepper Community) 

17.

APCC (Asian and Pacific Coconut Community)

18.

Project Hope (The People Health Foundation Inc.)

19.

CIP (The International Potato Centre)

20.

USC Canada (The Unitarian Service Committee of Canada)

21.

ICRC (The International Committee of Red Cross)

22.

TDN (Terre Des Hommes Netherlands)

23.

The Global Partners

24.

CIRAD (Le Centre De Cooperation Internationale en Recherche Agronomique Pour Le Development)

25.

CIMMYT (The Internationale Maize and Wheat Improvmente Center)

26.

HKI (Hellen Keller International, Inc.)

27.

TETO (Taipei Economic and Trade Office)

28.

FADO (Flemish Organization for Assistance on Development)

29.

Sasakawa Memorial Health Foundation

30.

KAS (Konrad Adenauer Stiftung)

31.

SACFU (The South Australian CRANIa - FACIAL Unit)

32.

Programme for Appropriate Technology in Health, USA - PATH 

33.

SC-US (The Save The Children Federation) 

34.

CIFOR (The Center of International Forestry Research)

35.

The Pathfinder Fund 

36.

ICA (The Institute of Cultural Affair)

37.

AWB (Asian Wetland Bureau)

38.

Birdlife International

39.

Kyoto University, Jepang

40.

JAIF (Japan Atomic Industrial Forum)

41.

CCA (The Canadian Cooperative Association)

42.

ICRAF (The International Centre for Research and Agroforestry)

43.

SWISSCONTACT (Swisscontact-Swiss Foundation for Technical Cooperation)

44.

Winrock International

45.

Stichting Tropenbos

46.

Utrecht University, Netherlands

47.

The Moslem World League (Rabita Alam Islamiyah)

48.

John Snow, Inc / Mother Care Project

49.

PACT (Private Agencies Collaborating Together)

50.

IOM (International Organization for Migration)

51.

ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East-Asia).

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Februari 2009

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI