Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara Dan Kesinambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 16 April 2009;

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, diperlukan adanya pengaturan terhadap Barang Milik Negara yang sebelumnya berada pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara Dan Kesinambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

6.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

10.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Penutup Dan Laporan Keuangan Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

11.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.05/2009 tentang Pembentukan Tim Likuidasi Badan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang Milik Negara, selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.

2.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut BRR NAD-Nias, adalah Badan setingkat Kementerian yang ditugasi untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005.

3.

BMN Eks BRR NAD-Nias adalah BMN Program dan BMN Operasional yang berasal dan tercatat pada Neraca Penutup BRR NAD-Nias sebagai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang pengadaannya oleh BRR NAD-Nias atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah.

4.

Tim Likuidasi Badan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tim Likuidasi, adalah Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.05/2009.

5.

Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Wilayah Aceh dan Kepulauan Nias.

6.

Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias adalah penetapan status penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias untuk Kementerian Negara/Lembaga dari Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias.

7.

Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias adalah tindakan pengalihan kepemilikan BMN Eks BRR NAD-Nias dengan cara hibah atau penggantian biaya pengadaan.

8.

Hibah adalah pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana atau Pihak Lain tanpa memperoleh penggantian.

9.

Daftar Barang Milik Negara, selanjutnya disebut Daftar BMN, adalah daftar yang berada pada Pengelola BMN yang memuat data BMN yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

10.  

Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang berada pada Pengguna Barang yang memuat data barang yang digunakan oleh Pengguna Barang dan data BMN Pengguna Barang.

11.

Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang berada pada Kuasa Pengguna Barang yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang dan data BMN Kuasa Pengguna Barang.

12.

Dokumen Kepemilikan Sementara adalah dokumen dalam bentuk akta jual beli atau Surat pelepasan hak atas tanah untuk BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah, faktur/kuitansi pembelian untuk BMN Eks BRR NAD-Nias berupa kendaraan bermotor atau kendaraan/alat berat lainnya, akta hibah untuk BMN Eks BRR NAD-Nias yang diperoleh dari hibah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, yang dapat dipergunakan untuk Sementara waktu sebagai dasar dalam menyatakan kepemilikan atas suatu barang sampai dengan terbitnya dokumen kepemilikan yang sah.

13.

Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias dengan menerbitkan Surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

14.

Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga Pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

15.

Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
PRINSIP UMUM

Pasal 2

Setelah berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias, seluruh BMN Eks BRR NAD-Nias menjadi berada dalam pengelolaan Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi seluruh BMN Eks BRR NAD-Nias, termasuk tetapi tidak terbatas pada Konstruksi Dalam Pengerjaan.

(2)

BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.

BMN Program, yakni BMN yang diperoleh atau dibangun oleh BRR NAD-Nias atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah untuk diserahterimakan atau dipindahtangankan kepada Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana, dan Pihak Lain; dan

b.

BMN Operasional, yakni BMN yang pengadaannya oleh BRR NAD-Nias atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah untuk digunakan dalam rangka mendukung kegiatan tugas dan fungsi BRR NAD-Nias.

(3)

Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset tetap yang sedang dalam proses konstruksi dan pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

(1)

Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias.

(2)

Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.

Melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Kementerian Negara/Lembaga.

b.

Memberikan persetujuan atas rekomendasi Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias.

c.

Memberikan persetujuan atas rekomendasi Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias.

d.

Menerbitkan Surat keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias.

e.

Melakukan serah terima BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana, dan Pihak Lain.

(3)

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil I DJKN) Banda Aceh.

Pasal 5

(1)

Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh berkoordinasi dengan Tim Likuidasi menyusun Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias berdasarkan Laporan Keuangan Penutup BRR NAD-Nias, Laporan Barang Milik Negara 2008 BRR NAD-Nias, dan sumber-sumber lain yang sah.

(2)

Sumber-sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pembukuan BRR NAD-Nias, dokumen pelaksanaan anggaran yang belum dibukukan, dan dokumen hibah yang belum dibukukan.

Pasal 6

Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menyampaikan Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Tim Likuidasi untuk dilakukan penelitian, identifikasi dan pembahasan.

Pasal 7

(1)

Berdasarkan penelitian, identifikasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Likuidasi menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara qq Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh.

(2)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penetapan Status Penggunaan dan/atau Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias.

BAB V
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

Pasal 8

Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias dilakukan dalam rangka:

a.

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan; atau

b.

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang dilaksanakan oleh Pihak Lain dalam rangka pelayanan umum.

Pasal 9

Rekomendasi Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias yang diajukan oleh Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara qq Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh meliputi:

a.

BMN Eks BRR NAD-Nias yang sudah diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas; dan/atau

b.

BMN Eks BRR NAD-Nias yang belum diserahterimakan sampai dengan BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas.

Pasal 10

Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Tim Likuidasi harus melengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.

daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan status penggunaannya;

b.

copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan; dan

c.

Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara yang dilampiri dengan Daftar Rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang telah diserahterimakan.

Pasal 11

Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi harus melengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.

daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan status penggunaannya;

b.

copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan; dan

c.

Berita Acara Inventarisasi yang dilampiri dengan Daftar Rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang akan ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 12

(1)

Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh melakukan penelitian kelengkapan dokumen atas rekomendasi yang diajukan oleh Tim Likuidasi.

(2)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias dan menerbitkan Surat keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias.

(3)

Berdasarkan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menyampaikan Surat keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias diikuti dengan Serah terima kepada Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

(4)

Serah terima BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(5)

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

a.

Pengguna Barang yang bersangkutan wajib mencatat BMN Eks BRR NAD-Nias yang diterima sebagai BMN dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan

b.

Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menghapus BMN Eks BRR NAD-Nias dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias.

BAB VI
PEMINDAHTANGANAN BMN EKS BRR NAD-NIAS
DENGAN HIBAH

Pasal 13

Hibah atas BMN Eks BRR NAD-Nias dapat dilakukan kepada:

a.

Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana;

b.

Masyarakat, baik perorangan, kelompok, maupun pengusaha kecil dan menengah, yang menjadi korban gempa bumi dan tsunami;

c.

Lembaga/yayasan pendidikan;

d.

Lembaga/yayasan sosial; dan/atau

e.

Lembaga/yayasan keagamaan.

Pasal 14

Rekomendasi Hibah yang diajukan oleh Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara qq Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh meliputi:

a.

BMN Eks BRR NAD-Nias yang sudah diserahterimakan sebelum BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas; dan/atau

b.

BMN Eks BRR NAD-Nias yang belum diserahterimakan sampai dengan BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugas.

Pasal 15

Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, Tim Likuidasi harus melengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.

daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan persetujuan hibahnya;

b.

copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan; dan

c.

Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang telah diserahterimakan.

Pasal 16

(1)

Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, Tim Likuidasi harus melengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a.

daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan persetujuan hibahnya;

b.

copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan; dan

c.

Berita Acara Inventarisasi yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang akan dihibahkan.

(2)

Berita Acara Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan dan oleh Pengguna Barang/Pihak Lain penerima Hibah.

Pasal 17

(1)

Rekomendasi penyelesaian persetujuan Hibah untuk beberapa penerima Hibah dapat diajukan dalam 1 (satu) Surat dengan ketentuan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara atau Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai masing-masing calon penerima Hibah beserta nilainya disebutkan secara rinci.

(2)

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan dihibahkan.

Pasal 18

(1)

Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh melakukan penelitian kelengkapan dokumen atas rekomendasi yang diajukan oleh Tim Likuidasi.

(2)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan melakukan penetapan Hibah dan menerbitkan surat keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias.

(3)

Berdasarkan penetapan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menyampaikan Surat keputusan penetapan Hibah diikuti dengan Serah terima BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Penerima Hibah yang bersangkutan.

(4)

Serah terima BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(5)

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

a.

Pemerintah Daerah penerima Hibah wajib mencatat BMN Eks BRR NAD-Nias yang diterima sebagai Barang Milik Daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah; dan

b.

Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menghapus BMN Eks BRR NAD-Nias dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias.

BAB VII
PEMINDAHTANGANAN BMN EKS BRR NAD-NIAS
DENGAN PENGGANTIAN BIAYA PENGADAAN

Pasal 19

Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias dengan penggantian biaya pengadaan dilakukan terhadap:

a.

BMN Eks BRR NAD-Nias yang sejak awal tidak direncanakan untuk dihibahkan, yang tercermin pada dokumen anggaran; dan/atau

b.

BMN Eks BRR NAD-Nias yang dipindahtangankan langsung kepada Pihak Lain.

Pasal 20

(1)

Pengajuan rekomendasi Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias dengan penggantian biaya pengadaan oleh Tim Likuidasi kepada Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a. 

penjelasan pengusulan Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias dengan penggantian biaya pengadaan;

b.

daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Eks BRR NAD-Nias yang besarnya didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan dipindahtangankan dengan penggantian biaya pengadaan;

c.

copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan; dan

d.

Berita Acara Inventarisasi yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang akan dipindahtangankan dengan penggantian biaya pengadaan.

(2)

Berita Acara Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan dan oleh Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias.

Pasal 21

(1)

Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh melakukan penelitian kelengkapan dokumen atas rekomendasi yang diajukan oleh Tim Likuidasi.

(2)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan melakukan penetapan Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias dengan cara penggantian biaya pengadaan dan menerbitkan surat keputusan Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias.

(3)

Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menyerahkan BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(4)

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh menghapus BMN Eks BRR NAD-Nias yang telah diserahterimakan kepada Pihak Lain dari Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias dan dari Daftar BMN.

(5)

Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias harus membayar uang pengganti biaya pengadaan sebesar realisasi anggaran untuk pengadaan BMN Eks BRR NAD-Nias tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias.

(6)

Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 22

(1)

Dalam hal Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias tidak sepakat dengan nilai penggantian berdasarkan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, maka Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan dapat membentuk Tim yang beranggotakan Penilai dari DJKN dan wakil dari Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias.

(2)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan klarifikasi terhadap BMN Eks BRR NAD-Nias yang didasarkan pada data dan/atau fakta yang objektif dan relevan, untuk menentukan besaran nilai BMN Eks BRR NAD-Nias bersangkutan.

(3)

Dalam hal diperlukan, Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan dapat menunjuk wakil dari Tim Likuidasi dan/atau wakil dari Pihak Lain penerima Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias sebagai pendamping Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Besaran nilai yang ditetapkan oleh Tim bersifat final dan menjadi dasar besaran penggantian biaya pengadaan.

BAB VIII
LAIN - LAIN

Pasal 23

(1)

Surat keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (2) menjadi salah satu dokumen sumber bagi Tim Likuidasi dalam menyusun Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 24

(1)

Pengelola BMN Eks BRR NAD-Nias bertanggungjawab terbatas pada kebenaran formal Daftar BMN yang disusun bersama-sama dengan Tim Likuidasi.

(2)

Tim Likuidasi bertanggungjawab terbatas pada:

a.

kebenaran formal atas Daftar BMN Eks BRR NAD-Nias yang disusun bersama-sama dengan Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh; dan

b.

rekomendasi yang diajukan kepada Pengelola BMN eks BRR NAD-Nias.

(3)

Permasalahan hukum yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian pengelolaan BMN BRR NAD-Nias pada periode masa tugas BRR NAD-Nias menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari eks pejabat BRR NAD-Nias dan/atau Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN BRR yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Barang Milik Negara.

Pasal 26

Tata cara dan prosedur teknis yang diperlukan dalam rangka pengelolaan BMN Eks BRR NAD-Nias sebagai akibat dari pelaksanaan likuidasi BRR NAD-Nias ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Ketua Tim Likuidasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 27

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Agustus 2009

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 269