Menimbang

:

a.

bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan penyelenggaran lelang melalui Balai Lelang, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai Balai Lelang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Balai Lelang;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3);

2.

Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);

4.

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004;

5.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

6.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

7.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002;

8.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.06/2003;

9.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BALAI LELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

2.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

3.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah DJPLN .

4.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah instansi vertikal DJPLN.

5.

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

6.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

7.

Barang yang dikuasai negara adalah barang milik pihak ketiga yang dikuasai negara termasuk barang temuan atau sitaan berdasarkan putusan/ketetapan instansi/lembaga yang berwenang baik ditingkat pusat maupun daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8.

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam rangka membantu penegakan hukum.

9.

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan dijual melalui lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

10.

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta perorangan atau badan hukum/usaha yang dilelang secara sukarela.

11.

Pejabat Lelang Kelas I adalah pegawai Direktorat Jenderal yang diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.

12.

Pejabat Lelang Kelas II adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang atas permohonan Balai Lelang selaku kuasa dari Pemilik Barang yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

13.

Penjual adalah perorangan atau badan hukum/usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara Lelang.

14.

Pemilik Barang adalah perorangan atau badan hukum/usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.

15.

Pembeli/Pemenang Lelang adalah orang atau badan hukum/usaha yang mengajukan penawaran tertinggi yang mencapai atau melampaui nilai limit yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

16.

Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.

17.

Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah uang yang disetor terlebih dahulu sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat sahnya menjadi peserta lelang.

18.

Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak ketiga yang berkepentingan.

19.

Nilai Limit adalah nilai minimal barang yang dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan.

20.

Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang harus dibayar oleh pembeli.

21.

Hasil Bersih Lelang adalah uang hasil pelaksanaan lelang yang harus disetor oleh Balai Lelang kepada pemilik barang.

22.

Bea Lelang adalah pungutan negara atas pelaksanaan lelang yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan Peraturan Perundangan.

23.

Perurugi adalah insentif dari bagian bea lelang yang diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas II dan Superintenden (Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah) dalam rangka pelaksanaan lelang.

24.

Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.

25.

Denda adalah kewajiban Balai Lelang untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada negara karena pelanggaran terhadap ketentuan penyetoran Bea Lelang.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Balai Lelang merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh swasta nasional, patungan swasta nasional dengan swasta asing, atau patungan BUMN/D dengan swasta nasional/asing yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha Balai Lelang.

Pasal 3

Izin Operasional Balai Lelang diberikan dan dicabut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

(1)

Permohonan Izin Operasional Balai Lelang diajukan oleh Direksi secara tertulis kepada Direktur Jenderal di atas kertas bermaterai cukup dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2)

Permohonan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :

a.

Akta Pendirian PT Balai Lelang, yang dibuat di hadapan Notaris dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;

b.

bukti modal disetor sekurang-kurangnya 1 (satu) Miliar Rupiah;

c.

proposal pendirian Balai Lelang, yang memuat antara lain :

1)

ruang lingkup kegiatan Balai Lelang;

2)

struktur organisasi berikut personil, termasuk tenaga penilai, tenaga hukum apabila tenaga penilai dan tenaga hukum bekerja sebagai karyawan Balai Lelang yang bersangkutan; dan

3)

rencana kegiatan lelang selama 1 (satu) tahun;

d.

neraca awal Balai Lelang yang bersangkutan;

e.

sertifikat atau surat tanda bukti kepemilikan atau surat perjanjian sewa dengan jangka waktu sewa minimal 2 (dua) tahun dan foto sebagai data pendukung tersedianya fasilitas :

1)

kantor dengan luas sekurang-kurangnya 100 m2;

2)

gudang/tempat penyimpanan barang dengan luas sekurang-kurangnya 200 m2;

f

fotokopi identitas para pemegang saham dan direksi Balai Lelang dengan menunjukkan aslinya;

g.

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Balai Lelang, para pemegang saham dan direksi dengan menunjukkan aslinya;

h.

Surat Pernyataan dari para pemegang saham dan direksi Balai Lelang bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kredit macet di bank pemerintah/swasta dan tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

i.

Surat Keterangan Domisili kantor Balai Lelang dari kelurahan setempat dan telah memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

j.

rekening koran atas nama PT. Balai Lelang yang bersangkutan;

k.

bukti tersedianya tenaga penilai berupa:

1)

izin penilai dari Menteri Keuangan atau sertifikat pendidikan penilai dalam hal di tempat kedudukan Balai Lelang yang bersangkutan tidak tersedia tenaga penilai yang mempunyai izin Penilai dari Menteri Keuangan;

2)

kartu anggota organisasi profesi penilai;

3)

surat keterangan pengalaman kerja; dan

4)

surat perjanjian kerja, apabila tenaga penilai yang bersangkutan berasal dari luar Balai Lelang;

l.

bukti tersedianya tenaga hukum berupa ijazah pendidikan di bidang hukum dan surat perjanjian kerja apabila tenaga hukum yang bersangkutan berasal dari luar Balai Lelang; dan

m

Nota Kesepakatan (Memorandum Of Understanding) antara Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II dalam hal di wilayah kedudukan Balai Lelang terdapat Pejabat Lelang Kelas II.

(3)

Izin Operasional Balai Lelang diberikan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi dan telah dilakukan peninjauan lapangan.

Pasal 5

(1)

Balai Lelang yang akan pindah alamat/tempat kedudukan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah di tempat yang lama dan yang baru dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kepindahan dengan dilengkapi :

a.

risalah rapat direksi atau akta notaris tentang perubahan alamat Balai Lelang;

b.

surat keterangan penerimaan laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c.

surat pernyataan tersedianya fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e;

d.

fotokopi NPWP Balai Lelang, para pemegang saham, direksi Balai Lelang sesuai alamat terbaru dengan menunjukkan aslinya; dan

e.

Surat Keterangan Domisili kantor Balai Lelang dari kelurahan setempat dan telah memiliki SITU yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(2)

Setelah Balai Lelang pindah alamat Kepala Kantor Wilayah di tempat yang baru melakukan peninjauan lapangan.

(3)

Peninjauan lapangan dilakukan untuk mengetahui fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e.

Pasal 6

(1)

Balai Lelang yang akan membuka kantor perwakilan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang dan/atau Kepala Kantor Wilayah tempat kantor perwakilan Balai Lelang.

(2)

Kantor perwakilan Balai Lelang bukan merupakan Badan Hukum tersendiri dan pelaksanaan kegiatan kantor perwakilan menjadi tanggung jawab Balai Lelang.

Pasal 7

(1)

Balai Lelang yang akan melakukan perubahan pemegang saham/direksi, wajib meminta izin tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang dengan dilampiri :

a.

fotokopi identitas calon pemegang saham/direksi yang baru dengan menunjukkan aslinya;

b.

fotokopi NPWP calon pemegang saham/direksi yang baru dengan menunjukkan aslinya;

c.

Surat Pernyataan dari para pemegang saham/direksi yang baru bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kredit macet di bank pemerintah/swasta dan tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2)

Izin perubahan pemegang saham diberikan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3)

Balai Lelang yang telah memperoleh izin perubahan pemegang saham paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengesahan perubahan pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang, dengan dilampiri:

a.

Akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat dihadapan notaris tentang perubahan pemegang saham Balai Lelang;

b.

surat keterangan atau pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan pemegang saham Balai Lelang; dan

c.

fotokopi NPWP Balai Lelang dan para pemegang saham dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 8

Balai Lelang yang telah mengakuisisi Balai Lelang lain, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang dengan tembusan Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akuisisi dengan dilampiri dokumen :

a.

akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat dihadapan notaris tentang akuisisi Balai Lelang; dan

b.

surat keterangan atau pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang akuisisi Balai Lelang.

Pasal 9

Dalam hal penggabungan Balai Lelang disertai dengan perubahan nama Balai Lelang (merger), berlaku ketentuan sebagaimana pengajuan permohonan untuk memperoleh izin operasional Balai Lelang.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 10

(1)

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Balai Lelang mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh Indonesia.

(2)

Kegiatan usaha Balai Lelang meliputi Jasa Pralelang, Jasa Pelaksanaan Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II, dan Jasa Pascalelang terhadap jenis lelang :

a.

Lelang Non Eksekusi Sukarela;

b.

Lelang aset BUMN/D berbentuk Persero; dan

c.

Lelang aset milik bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

(3)

Kegiatan usaha oleh Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik.

(4)

Dalam hal di tempat pelaksanaan lelang tidak terdapat Pejabat Lelang Kelas II, lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I.

Pasal 11

Balai Lelang dapat memberikan Jasa Pralelang dan/atau Jasa Pascalelang untuk lelang yang diselenggarakan oleh KP2LN meliputi jenis lelang :

a.

Non Eksekusi Wajib; dan

b.

Eksekusi, termasuk lelang atas barang yang dikuasai negara.

Pasal 12

(1)

Jasa Pralelang oleh Balai Lelang meliputi:

a.

meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yang akan dilelang;

b.

melakukan analisis yuridis terhadap dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yang akan dilelang;

c.

menerima, mengumpulkan, memilah, memberikan label, dan menyimpan barang yang akan dilelang;

d.

menguji kualitas dan menilai harga barang;

e.

meningkatkan kualitas barang yang akan dilelang;

f.

mengatur asuransi barang yang akan dilelang; dan/atau

g.

memasarkan barang dengan cara-cara efektif, terarah serta menarik baik dengan pengumuman, brosur, katalog maupun cara pemasaran lainnya.

(2)

Pemberian Jasa Pralelang oleh Balai Lelang didasarkan pada perjanjian dengan penjual/pemilik barang yang sekurang-kurangnya memuat :

a.

besaran imbalan jasa dari penjual/pemilik barang kepada Balai Lelang;

b.

cara pembayaran imbalan jasa;

c.

pembagian uang jaminan wanprestasi; dan

d.

jangka waktu penyetoran Hasil Bersih Lelang dari Balai Lelang kepada pemilik barang, khusus untuk lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

(3)

Balai Lelang dalam melaksanakan kegiatan pralelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi peraturan perundangan-undangan di bidang lelang.

Pasal 13

(1)

Balai Lelang dalam menyelenggarakan Jasa Pelaksanaan Lelang wajib mengadakan perikatan perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan honorarium Pejabat Lelang Kelas II.

(2)

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Balai Lelang.

Pasal 14

(1)

Jasa Pascalelang oleh Balai Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 meliputi :

a.

pengaturan sumber pembiayaan untuk memenuhi pembayaran Harga Lelang;

b.

pengaturan pengiriman barang; dan/atau

c.

pengurusan balik nama barang yang dibeli atas nama Pembeli.

(2)

Dalam memberikan Jasa Pascalelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Lelang memungut imbalan jasa kepada Pembeli sesuai dengan kesepakatan antara Pembeli dengan Balai Lelang.

Pasal 15

Balai Lelang dalam waktu 1 (satu) tahun harus melaksanakan lelang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali.

Pasal 16

BAB IV

PELAKSANAAN LELANG

Bagian Pertama

Permohonan Lelang

Pasal 17

Bagian Kedua

Uang Jaminan Penawaran Lelang

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Bagian Ketiga

Pengumuman Lelang

Pasal 21

Bagian Keempat

Nilai Limit

Pasal 22

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penyetoran Harga Lelang

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Bagian Keenam

Risalah Lelang

Pasal 26

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Balai Lelang bertanggung jawab terhadap:

BAB VI

ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

Balai Lelang dalam melaksanakan administrasi perkantoran wajib mempunyai :

Pasal 31

(1)

Balai Lelang wajib menyampaikan :

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Izin operasional Balai Lelang dapat dicabut, tanpa didahului dengan Surat Peringatan dan Surat Peringatan Terakhir dalam hal :

Pasal 39

Pencabutan Izin Operasional Balai Lelang bersifat final dan tidak dapat diberikan Izin Operasional Balai Lelang yang baru kepada pemegang saham, direksi Balai Lelang yang pernah dicabut izin operasionalnya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Balai Lelang yang telah memperoleh Izin Operasional sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku permohonan Izin Operasional Balai Lelang yang masih dalam proses penyelesaian tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 46

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pasal 48