Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka menunjang iklim investasi yang konsisten dan berkepastian hokum di Pulau Batam, Kawasan Bintan Industri Estate dan Kawasan Karimun Industrial Cooperation, dipandang perlu untuk mengatur tatalaksana kepabeanan mengenai Tempat Penimbunan Berikat;  

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun;      

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

4.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

5.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995 tentang  Perlakuan Perpajakan Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3604);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4514);

9.

Keputusan Presiden Nomor 187/ M Tahun 2004;

10

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 tentang Gudang Berikat;

11.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 587/PMK.04/2004;

12

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 tentang Entrepot untuk Tujuan Pameran;

13.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea;

14.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya;

15.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 583/KMK.04/2003 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam;

16.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.04/2003 tentang Pemasukan Barang Dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1.

BBK adalah Pulau Batam, Kawasan Bintan Industrial Estate dan Kawasan Karimun Industrial Cooperation.

2.

KB adalah Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat, di BBK.

3.

PKB adalah Penyelenggara Kawasan Berikat di BBK.

4.

PDKB adalah Pengusaha Di Kawasan Berikat di BBK.

5.

GB adalah Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat di BBK.

6.

PGB adalah Penyelenggara Gudang Berikat di BBK.

7.

PPGB adalah Pengusaha Pada Gudang Berikat di BBK. 

8.

ETP adalah Entrepot untuk Tujuan Pameran di BBK.

9.

TBB adalah Toko Bebas Bea di BBK

10.

TPB adalah Tempat Penimbunan Berikat yang terdiri dari KB, GB, ETP dan TBB di BBK.

11.

DPIL Pulau Batam adalah Daerah Pabean Indonesia Lainnya di Pulau Batam.

12.

DPIL adalah selain DPIL Pulau Batam.

13.

LDP adalah Luar daerah Pabean.

14.

PDRI adalah Pajak Dalam Rangka Impor meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.

15.

Perusahaan KITE adalah Perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003.

16.

KPBC adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di BBK.

Pasal 2

(1)

Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke TPB diberikan penangguhan Bea masuk (BM), pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI.  

(2)

Pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari DPIL ke TPB tidak dipungut PPN dan PPnBM.

(3)

Pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) dari DPIL ke TPB diberikan pembebasan cukai.

(4)

Pemasukan barang dari TPB diluar BBK ke TPB tidak dipungut PPN dan PPnBM.

(5)

Pemasukan barang dalam rangka sub kontrak dari PDKB, PDKB selain di BBK atau dari DPIL ke PDKB tidak dipungut PPN dan PPnBM termasuk PPN atas jasa pekerjaan sub kontrak.

Pasal 3

(1)

Pengeluaran barang impor dari TPB ke TPB di luar BBK diberikan penangguhan Bea Masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI.

(2)

Pengeluaran barang asal DPIL dari TPB ke TBP lainnya tidak dipungut PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP.

(3)

Pengeluaran barang dari TPB di Pulau Batam ke DPIL Pulau Batam tidak dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali terhadap barang-barang yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dikenakan BM dan PDRI.

(4)

Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI.

(5)

Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontral dari PDKB ke PDKB di luar BBK atau ke DPIL tidak dipungut BM, Cukai, dan PDRI termasuk PPN atas jasa pekerjaan sub kontrak.

(6)

Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke DPIL dipungut PPN, PPnBM dan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang merupakan :

a.

barang hasil olahan dari PDKB ke DPIL yang seluruh bahan bakunya berasal DPIL;

b.

barang selain hasil olahan asal DPIL;

c.

barang sisa dan/atau potongan dari hasil olahan yang bahan bakunya beraal dari DPIL.

(7)

Barang asal DPIL yang direparasi/direkondisi di PDKB yang dikeluarkan kembali ke DPIL, dipungut BM dan PDRI atas komponen/Spare part yang berasal dari LDP yang dipasang pada barang tersebut.

(8)

Barang asal DPIL yang direparasi/direkondisi di PDKB yang dikeluarkan kembali ke DPIL, dipungut PPN atas komponen/Spare part yang berasal dari DPIL yang dipasang pada barang tersebut.

(9)

Penyerahan Jasa Kena Pajak atas pengerjaan reparasi/rekondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) tidak dipungut PPN atas jasa.

(10)

Barang asal LDP yang direparasi/direkondisi di PDKB yang dikeluarkan ke DPIL, dipungut BM dan PDRI.

(11)

Barang asal LDP yang direparasi/direkondisi di PDKB dengan menggunakan komponen/Spare part asal DPIL yang dikeluarkan ke DPIL, dipungut PPN atas komponen/Spare part yang berasal dari DPIL yang dipasang pada barang tersebut.

(12)

Pengeluaran barang asal DPIL yang tidak diproses lebih lanjut, kemudian dikembalikan (reject) dari PDKB ke DPIL tidak dipungut PPN sepanjang pengirim dan penerima barang di DPIL adalah perusahaan pemilik yang sama.

Pasal 4

(1)

Pemasukan barang modal dan peralatan pabrik dari LDP dalam kondisi bukan baru ke TPB tidak memerlukan persetujuan impor dari Departemen Perdagangan ataupun Certificate of Inspection dari Surveyor.

(2)

Pemasukan barang dalam rangka relokasi pabrik dari LDP ke TPB tidak memerlukan persetujuan impor dari Departemen Perdagangan ataupun Certificate of Inspection dari Surveyor.

Pasal 5

(1)

Pemasukan barang dari LDP ke TPB dilakukan dengan menggunakan dokumen BC 2.3 BBK sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2)

Pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a.

tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas Bea dan Cukai;

b.

tidak dilakukan penyegelan maupun pengawalan oleh petugas Bea dan Cukai;

c.

tidak diberlakukan ketentuan tataniaga di bidang impor, kecuali barang yang terkena peraturan larangan impor.

Pasal 6

(1)

Pemasukan dan pengeluaran barang antar TPB yang berada dibawah pengawasan KPBC yang sama dilakukan tanpa menggunakan dokumen pabean.

(2)

Pemasukan barang dari DPIL Pulau Batam ke TPB Pulau Batam dilakukan tanpa menggunakan dokumen pabean.

Pasal 7

(1)

Pengeluaran barang dari TPB dapat ditujukan ke :

a.

Luar Daerah Pabean (LDP) /Ekspor;

b.

KB atau PDKB lain di luar BBK;

c.

GB di luar BBK;

d.

TBB di luar BBK;

e.

ETP di luar BBK;

f.

Perusahaan KITE di luar BBK;

g.

DPIL;

h.

KB atau PDKB lain;

i.

GB;

j.

TBB;

k.

ETP;

l.

DPIL di Pulau Batam.

(2)

Pengeluaran barang dari TPB ke LDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan dokumen BC 3.0.

(3)

Pengeluaran barang dari TPB ke TPB diluar BBK, Perusahaan KITE di luar BBK, dan DPIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan dengan menggunakan dokumen BC 2.5 BBK sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

(4)

Pengeluaran barang dari TPB ke TPB lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf k yang berada dibawah pengawasan KPBC yang sama dilakukan tanpa menggunakan dokumen pabean.

(5)

Pengeluaran barang dari TPB Pulau Batam ke DPIL di Pulau Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilakukan tanpa menggunakan dokumen pabean kecuali pengeluaran barang asal impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

(6)

Pengeluaran barang dari TPB di Bintan dan Karimun ke DPIL di Pulau Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilakukan dengan menggunakan dokumen BC 2.5 BBK.

(7)

Pengeluaran barang dari TPB ke tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan pabean kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)

Pengeluaran barang dari TPB dengan tujuan LDP diberlakukan sesuai ketentuan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor.

(2)

Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tdak dilakukan pemeriksaan fisik, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)

Pengeluaran barang asal impor dari TPB di Pulau Batam ke DPIL di Pulau Batam yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dikenakan BM dan PDRI, dilakukan dengan menggunakan BC 2.5 BBK.

(2)

Pengeluaran barang asal impor dari TPB ke DPIL dipungut BM dan PDRI sesuai ketentuan tatalaksana kepabeanan di bidang impor.

(3)

Pengeluaran barang asal impor dari TPB untuk dimusnahkan di luar BBK tidak dipungut BM, Cukai dan PDRI dengan menggunakan dokumen BC 2.5 BBK.

Pasal 10

Dasar perhitungan pungutan Negara atas pengeluaran hasil olahan PDKB ke DPIL atau DPIL Pulau Batam adalah sebagai berikut :

a.

BM berdasarkan tarif BM bahan baku dengan pembebanan dan kurs valuta asing yang berlaku pada saat dikeluarkan dari PDKB dan nilai pabean bahan baku pada saat diimpor ke PDKB;

b.

Apabila pembebanan tarif BM untuk bahan baku lebih tinggi dari pembebanan tarif BM untuk barang hasil olahan, BM didasarkan pada pembebanan tarif BM barang hasil olahan yang berlaku pada saat dikeluarkan dari PDKB;

c.

Cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d.

PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 berdasarkan harga jual.

Pasal 11

Barang yang telah diolah di PDKB dapat dikeluarkan dengan tujuan DPIL atau DPIL di Pulau Batam tanpa dikaitkan dengan realisasi ekspor.

Pasal 12

Pengajuan dokumen pabean dapat dilakukan secara manual, disket maupun melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE).

Pasal 13

Pengusaha TPB berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

a.

Membuat pembukuan atau catatan atas mutasi barang ke dan dari TPB;

b.

Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku, catatan, dokumen pabean serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;

c.

Menyerahkan dokumen yang bekaitan dengan kegiatan TPB yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini apabila dilakukan Audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 14

(1)

Kepala KPBC berwenang untuk :

a.

menetapkan suatu kawasan atau tempat sebagai TPB;

b.

memberikan persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB, PGB atau PGB merangkap PPGB;

c.

mencabut penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai TPB;

d.

mencabut persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB dan PGB atau PGB merangkap PPGB;

e.

mengubah keputusan penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai TPB.

(2)

Pelaksanaan penetapan, pemberian persetujuan, pencabutan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 15

Semua Keputusan Menteri Keuangan yang telah diterbitkan untuk pendirian suatu kawasan atau tempat sebagai TPB dan persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB serta PGB atau PGB merangkap PPGB dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari TPB dan tatacara pengisian dokumen BC 2.3 BBK dan BC 2.5 BBK sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

           Ditetapkan di  Jakarta

           pada tanggal   21  Juli    2005

           MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

           JUSUF ANWAR

                                                           LAMPIRAN I

PERATURAN       MENTERI         KEUANGAN

REPUBLIK             INDONESIA             NOMOR

60/PMK.04/2005         TENTANG        TEMPAT

PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM,

BINTAN DAN KARIMUN.

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

:

Halaman 1 dari ………

Nomor Pengajuan

:

A.

Tujuan

:

1. Kws.Berikat

2.Gudang Berikat

3. ETP

4. TBB

B

Jenis Importasi

:

1. Impor

2. Reimpor

C. 

DATA PEMBERITAHUAN

E.

DIISI BEA DAN CUKAI

PEMASOK

No. & Tgl. Pendaftaran

1.

Nama, Alamat, Negara

IMPORTIR

12.

Invoice No. :

Tgl

:

2.

NPWP :

3.

Nama, Alamat :

13.

Dokumen Terkait (BC 3.0/PEB) :

(khusus reimpor)

Tgl

:

4.

API/APIT

PPJK

5.

NPWP :

14.

BL/AWB No. :

Tgl

:

6.

Nama, Alamat :

7.

Cara Pengangkutan: 1.Laut; 2.Udara; 3.Lainnya

15.

BC 1.1. No :    Pos :     Sub Pos :

Tgl

:

8.

Nama Sarana Pengangkut,No.Voy/Flight dan

16.

Valuta

Bendera :

17.

Terminologi

1. FOB   2. C&F     3. CIF        4. Lainnya

Perdagangan

9.

Pelabuhan Muat      :

18.

Nilai Barang      :

10.

Pelabuhan Transit   :

11.

Pelabuhan Bongkar :

19.

Jumlah Nomor dan Ukuran Peti kemas

20. Jumlah, Jenis dan Merek Kemasan :

21. Berat kotor (kg)

22.Berat bersih (kg)

23.

No

24. Pos Tarif/HS

25.

Uraian jenis barang secara             lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain

26. Negara Asal

27. Jumlah dan

      Jenis Satuan

28. Nilai Barang

F.

UNTUK PEJABAT KPBC BONGKAR

D.

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini

………………………….. Tgl ………………………….

Pemberitahu

( …………………………. )

Rangkap ke 1 untuk KPBC

Rangkap ke 2 untuk BPS

Rangkap ke 3 untuk BI

Rangkap ke 4 untuk pengusaha TPB

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

:

Halaman ……. Dari ………

Nomor Pengajuan

:

Nomor Pendaftaran

:

23

No

24. Pos Tarif/HS

25.

Urutan jenis barang lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain

26. Negara Asal

27. Jumlah dan

      Jenis Satuan

28. Nilai Barang

……………………….. Tgl ………………………

Pemberitahu

( ………………………….. )

                                                          LAMPIRAN II

PERATURAN       MENTERI         KEUANGAN

REPUBLIK             INDONESIA             NOMOR

60/PMK.04/2005         TENTANG        TEMPAT

PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM,

BINTAN DAN KARIMUN.

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai      :

Halaman 1 dari ………..

N o m o r   P e n g a j u a n

:

A.

Jenis BC 2.5

1. Biasa

2. Berkala

B.

Dari

1. KB

2. GB

3. ETP

4. TBB

C.

Tujuan

1. KB

2. GB

3. ETP

4. TBB

5. DPIL

6. Perus. KITE

7. Lainnya

D.

Tujuan Pengiriman

1.Dipindahtangankan

2.Disubkontrakkan

3.Dipinjamkan/Diperbaiki

4.Pengembalian

5.Pengembalian Pinjaman/Perbaikan

6.Lainnya.

   Subkontrak

F.

DATA PEMBERITAHUAN :

H.

DIISI OLEH BEA DAN CUKAI :

PEMASOK/PENGIRIM BARANG :

No. & Tgl. Pendaftaran :

1.

2.

NPWP :

Nama, Alamat :

DALAM HAL DIMUSNAHKAN :

Tanggal Pemusnahan :

No. Berita Acara :

PENERIMA BARANG :

7.

Invoice/Kontrak/RSK :

3.

NPWP :

No.

Tgl

:

4.

Nama, Alamat :

8.

Surat Keputusan/Persetujuan/Lainnya :

No.

Tgl

:

9.

Eks. Dokumen Pemasukan :

No.

Tgl

:

PPJK :

10.

Valuta :

5.

NPWP :

11.

NDPBM :

6.

Nama, Alamat :

12.

Nilai/Harga Barang :

Rp

13.

Nilai/Harga Bahan Baku :

Rp

14.

Jumlah, Nomor dan Ukuran Peti Kemas :

15. Jumlah, Jenis dan Merek Kemasan

16. Berat Kotor (kg)

17. Berat Bersih (kg)

BARANG YANG DIKELUARKAN DARI TPB

18.

19.

-

Pos Tarif/HS

20.

Tarif

21. Jumlah dan

22.Harga/nilai

23.Jumlah

No

-

Uraiian Barang Secara Lengkap

-BM

-PPN

      Jenis Satuan

      barang

Pungutan

-Cukai

-PPnBM

-PPh

PERHITUNGAN PUNGUTAN BM & CUKAI ATAS PEMAKAIAN BAHAN BAKU

24.

25.

26.Jumlah dan

27. Tarif

28.Harga

29.Harga Total

30. Pungutan

31.

No

-Pos Tarif?HS

     Jenis Satuan

       -BM -Cukai

Satuan

      Bahan Baku

Ket

-Uraian bahan baku secara

Impor

Lokal

      (Rp)

BM

Cukai

  lengkap

Jmlh.  Pungutan

Jenis Pungutan

Dibayar (Rp)

Dibebaskan (Rp)

Ditangguhkan (Rp)

32.

BM

33.

Cukai

34.

PPN

35.

PPnBM

36.

PPh

37.

PNBP

38.

Total

G. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas

I.

UNTUK PEMBAYARAN KE BANK/KPBC/JAMINAN

     Kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.

a.

Pembayaran Tunai – No. Penerimaan :

……………., Tgl …………. 20…….

b.

Jaminan

1.Tunai;2.Bank Garansi;3.Customs Bond;

                                                                                                     4. Lainnya.

Pemberitahu

Jen Pen

Kd MAP

No. Tanda Pembayaran/Jaminan

Tgl.

BM

( ……………………… )

Cukai

PPN

………………, Tgl …………….-20…….

PPnBM

Penerima Barang

PPh

PNBP

( ………………………. )

Pejabat Penerima

( ………………. )

Nama / Stempel Instansi

Rangkap ke 1 untuk KPBC

Rangkap ke 2 untuk pengusaha TPB asal barang

Rangkap ke 3 untuk penerima barang

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

:

Halaman ……. Dari ………

Nomor Pengajuan

:

Nomor Pendaftaran

:

E. DATA PEMBERITAHUAN

BARANG YANG DIKELUARKAN DARI TPB

18

19.

- Pos Tarif/HS

20.

Tarif

21.

Jumlah

22.Harga

23. Total

No

- Uraian Barang Secara Lengkap

-BM

-PPN

dan

  Penyerahan/

   Pungutan

Cukai

_PPnBM

Jenis

   Jual

-PPh

Satuan

PERHITUNGAN PUNGUTAN BM & PDRI ATAS PEMAKAIAN BAHAN BAKU

24.

25.-Pos Tarif/HS

     -Uraian barang jadi secara

      lengkap

26. Juml & Jenis

Satuan

27. Tarif

28.Harga

29.Harga Total

30.Total

31.Ket.

No

       -BM -Cukai

Satuan

Bahan Baku

Pungut

Impor

Lokal

(Rp)

BM

Cukai

Jml. Pungutan

………………….. Tgl. ………..20…….

Pemberitahu

( ………………………. )

……………………….. Tgl ………………………

Penerima Barang

( ………………………….. )

PEMBERITAHUAN PENGELUARAN BARANG DARI

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT UNTUK BBK

DATA PENGGUNAAN BARANG DAN/ATAU BAHAN DALAM RANGKA SUBKONTRAK

          BC 2.5 BBK

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :

Halaman ……… dari ……..

Nomor Pengajuan :

Nomor Pendaftaran :

No

-Pos Tarif/HS

Juml & Jenis

Tarif

Harga

Harga Total

Total Pungutan

-Uraian Barang

Satuan

-BM      - PPN

Satuan

Bahan Baku

  jadi secara

Impor

Lokal

-Cukai  - PPnBM

(Rp)

BM

Cukai

PPN

PPnBM

PPh

  lengkap

              - PPh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Jumlah

Pungutan

………………, Tgl…………20………

Pemberitahu

( ……………………… )

………………, Tgl ………….20…….

Penerima barang

( ……………………… )

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

JUSUF ANWAR