Menimbang

:

a.

bahwa kerja sama internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Hongaria telah menghasilkan kesepakatan bersama untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan mempererat hubungan yang telah terjalin dengan baik antara kedua negara sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hongaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi;

b.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Hungary on Economic Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hongaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi);

Mengingat

:

1.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON ECONOMIC COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK HONGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI)

Pasal 1

(1)

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Hungary on Economic Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hongaria mengenai Kerja Sama Ekonomi) yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2005 di Jakarta, Indonesia.

(2)

Naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi.

(3)

Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris, yang berlaku adalah naskah asli.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                  ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
               REPUBLIK INDONESIA,

                           ttd.

                AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 37