Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;

b.

bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.05/2008;

c.

bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: SJ/B.III/KU.01/999/2009 tanggal 26 Juni 2009 dan Nomor: SJ/B.III/I/KU.01.1/87/2010 tanggal 15 Januari 2010, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama;

d.

bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a.

Tarif Seleksi Ujian Masuk;

b.

Tarif Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK);

c.

Tarif Matrikulasi (Anvulen) untuk Program S3;

d.

Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);

e.

Tarif Dana Sarana Pendidikan (DSP);

f.

Tarif Praktikum;

g.

Tarif Kuliah Kerja Nyata;

h.

Tarif Semester Pendek untuk Program S1;

i.

Tarif Ujian/Munaqosah;

j.

Tarif Bebas Perpustakaan;

k.

Tarif Wisuda;

l.

Tarif Kegiatan Ma’had Al Jami’ah;

m.

Tarif Layanan Information and Communication Technology (ICT);

n.

Tarif Pelatihan Information Technology (IT);

o.

Tarif Test Of English as Foreign Language (TOEFL)/Test Of Arabic as Foreign Language (TOAFL);

p.

Tarif Kursus Test Of English as Foreign Language (TOEFL)/Test Of Arabic as Foreign Language (TOAFL); dan

q.

Tarif Kursus Bahasa Inggris/Arab.

Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)

Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

(2)

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

(3)

Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama wajib menyampaikan copy dokumen kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1)

Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2)

Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

(3)

Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama wajib menyampaikan copy dokumen kontrak kerja sama kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan.

(4)

KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2012

MENTERI KEUANGAN,

                ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 

             ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 71