BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH - TELEKOMUNIKASI - IMPOR BARANG DAN BAHAN
2012
PERMENKEU RI NOMOR 97/PMK.011/2012 TANGGAL 13 JUNI 2012
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : -

bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan untuk industri pembuatan peralatan telekomunikasi, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2012 serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2012;

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
      UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN 3612) jo. UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN 4661); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 113, TLN 5254) jo. UU No. 4 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 87, TLN 5303); Keppres No. 56/P Tahun 2010; Permenkeu No. 63/PMK.05/2010 jo. Permenkeu  No. 236/PMK.05/2011; Permenkeu  No. 23/PMK.011/2012.
    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur:
     

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk tahun angaran 2012 adalah sebesar Rp14.880.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
CATATAN : -

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
    -

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
    - Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2012.