MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 97/PMK.03/ 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
576/KMK.04/2000 TENTANG PERSYARATAN SEORANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme seorang kuasa dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi kuasa dari Wajib Pajak tersebut;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
		2.	Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
		3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 576/KMK.04/2000 TENTANG PERSYARATAN SEORANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN.
		Pasal I
		Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
		"Pasal 1
		(1)	Wajib Pajak dapat menunjuk seorang Kuasa yang bukan pegawainya dengan suatu Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
		(2)	Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
			a.	menyerahkan Surat Kuasa Khusus asli dengan ketentuan 1 (satu) Surat Kuasa berlaku untuk 1 (satu) jenis apajak dan 1 (satu) tahun/masa pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini dan menyerahkan Surat Pernyataan dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini;
			b.	memiliki ijin praktek sebagai Konsultan Pajak; dan
			c.	tidak pernah dihukum karena melakukan tondak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lain dibidang keuangan negara.”
		Pasal II
		Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
					Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2005


					MENTERI KEUANGAN,


					JUSUF ANWAR

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

97 / PMK.03 / 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

576 / KMK.04 / 2000 TENTANG PERSYARATAN

SEORANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN

MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN

PERUNDANGAN - UNDANGAN PERPAJAKAN

CONTOH SURAT KUASA UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

SURAT KUASA

Nomor : …………. tanggal …………. (1)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap

…………………………………………………………

(2)

A l a m a t

…………………………………………………………

(3)

Nomor KTP

…………………………………………………………

(4)

N P W P

(5)

Dengan ini memberikan kuasa kepada Konsultan Pajak :

Nama Lengkap

………………………………………………………….

(6)

A l a m a t

………………………………………………………….

(7)

N P W P

(8)

No. Izin Praktek

………………………………………………………….

(9)

Nomor KTP

………………………………………………………….

(10)

Untuk memberikan jasa Konsultasi Pajak, berupa …………………………….

(11)

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

berkenaan dengan jenis pajak ………….

(12)

Tahun/Masa Pajak ………

(13)

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

Meterai Rp. 6.000

……………………...

(14)

………………………….

(15)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KUASA UNTUK

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

NO	KETERANGAN	CARA PENGISIAN
1.	Nomor dan Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor Surat Kuasa Wajib Pajak Orang Pribadi dan tanggal pembuatan Surat Kuasa.
2.	Nama Lengkap	Diisi sesuai dengan nama yang ada pada KTP Wajib Pajak.
3.	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat terakhir Wajib Pajak.
4.	Nomor KTP	Diisi sesuai dengan nomor KTP yang masih berlaku.
5.	NPWP	Diisi sesuai dengan nomor NPWP pada KPP terkait.
6.	Nama Lengkap	Diisi sesuai dengan nama yang ada pada KTP Konsultan Pajak.
7.	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat terakhir Konsultan Pajak.
8.	NPWP	Diisi dengan NPWP Konsultan Pajak.
9.	Nomor Izin Praktek	Diisi dengan Nomor Izin Praktek Konsultan Pajak yang bersangkutan.
10.	Nomor KTP	Diisi dengan Nomor KTP Konsultan Pajak yang bersangkutan.
11.	Jenis Konsultasi	Diisi sesuai dengan jenis konsultasi yang diberikan oleh Konsultan Pajak.
12.	Jenis Pajak	Diisi sesuai jenis pajak yang diurus oleh Konsultan Pajak.
13.	Tahun Pajak	Diisi sesuai dengan tahun/masa pajak yang diurus oleh Konsultan Pajak.
14.	Yang Menerima Kuasa	Diisi dengan nama lengkap Konsultan Pajak yang diberikan kuasa dan ditandatangani.
15.	Yang Memberi Kuasa	Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak dan ditandatangani serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

97 / PMK.03 / 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

576 / KMK.04 / 2000 TENTANG PERSYARATAN

SEORANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN

MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN

PERUNDANGAN - UNDANGAN PERPAJAKAN

CONTOH SURAT PERNAYATAAN DARI KONSULTAN PAJAK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

	N a m a	:	…………………………………………………………		(1)
	Alamat Kantor	:	…………………………………………………………		(2)
	No. Telpon Kantor	:	…………………………………………………………		(3)
	Alamat Rumah	:	…………………………………………………………		(4)
	No. Telpon Rumah	:	…………………………………………………………		(5)

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah benar sebagai Konsultan Pajak yang diberikan kuasa oleh Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sesuai dengan ini Surat Kuasa Nomor … ……… tanggal …………. Sebagaiman terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat pernyataan ini.
Untuk keperluan tersebut diatas bersama ini saya lampirkan :
1.	Foto Copy Surat Izin Praktek Konsultan Pajak Indonesia;
2.	Foto Copy Brevet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
3.	Foto Copy NPWP; dan
4.	Foto Copy Surat Pemberitahuan (SPT) 2 (dua) tahun terakhir.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
				………………, ………………………..
				Yang Membuat Pernyataan,

				Meterai Rp 6.000
				……………………………	(6)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PERNYATAAN

NO	KETERANGAN	CARA PENGISIAN
1.	Nama Lengkap	Diisi sesuai dengan nama Konsultan Pajak.
2.	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat kantor terakhir Konsultan Pajak.
3.	Nomor Telpon Kantor	Diisi sesuai dengan nomor telpon kantor Konsultan Pajak.
4.	Alamat Rumah	Diisi sesuai dengan alamat rumah terakhir Konsultan Pajak.
5.	Nomor Telpon Rumah	Diisi sesuai dengan nomor telpon rumah Konsultan Pajak.
6.	Yang Membuat Pernyataan	Diisi dengan nama lengkap dan ditandatangani serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF ANWAR