Menimbang

:

a.

Bahwa PT Niaga Leasing yang pada awalnya bernama PT Indonesia Lease Corporation telah memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-186/DJM/III.5/5/1975;

b.

Bahwa izin usaha PT Indonesia Lease Corporation telah beberapa kali diperpanjang terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 053/KM.13/1989 tentang Perpanjangan Izin Usaha Dalam Bidang Leasing Kepada PT Mitra Pradityatama Leasing;

c.

Bahwa PT Mitra Pradityatama Leasing berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 070/KM.11/1982 juncto Nomor 053/KM13/1989 telah memperoleh lzm usaha lembaga pembiayaan untuk melakukan kegiatan Leasing;

d.

Bahwa PT Mitra Pradityatama Leasing telah melakukan perubahan nama menjadi PT Niaga Leasing Corporation dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dalam Keputusan Nomor C2-9232.HT.01.04.TH'95 serta telah dicatat sesuai surat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor S-4688/LK/1995 tanggal 6 September 1995;

e.

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT Niaga Leasing Corporation tanggal 18 Agustus 2000 menyetujui perubahan nama menjadi PT Niaga Leasing dan peningkatan kegiatan usaha menjadi Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Kartu Kredit;

f.

Bahwa berhubung dengan butir a, b, c, d dan e, guna memberikan kepastian hukum pemberian izin usaha kepada PT Niaga Leasing, dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian dan perpanjangan izin usaha PT Indonesia Lease Corporation, PT Mitra Pradityatama Leasing, PT Niaga Leasing Corporation dengan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Niaga Leasing;

Mengingat

:

1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53);

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000;

3.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 053/KM13/l989 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Niaga Leasing Corporation;

4.

Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KM.01/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA PT. NIAGA LEASING.

PERTAMA

:

Memberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT. Niaga Leasing yang berkedudukan di Jakarta.

KEDUA

:

Izin usaha ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan kelanjutan dari izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 053/KM.13/1989.

KETIGA

:

Seluruh hak dan kewajiban PT. Indonesia Lease Corporation yang telah diubah namanya menjadi PT Mitra Pradityatama Leasing dan kemudian diubah menjadi PT Niaga Leasing Corporation beralih menjadi hak dan kewajiban PT Niaga Leasing.

KEEMPAT

:

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-186/DJM/III 5/5/1975 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT. Indonesia Lease Corporation sebagaimana diperpanjang terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 053/KM.13/1989, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1.

Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia;

2.

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;

3.

Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan;

4.

Bagian Statistik Moneter, Direktorat Statistik Ekononii dan Moneter, Bank Indonesia;

5.

Direksi PT. Niaga Leasing.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 April 2001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA