BARANG MILIK NEGARA - SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - PENGELOLAAN ASET

bahwa guna mendukung penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, penggunaan Barang Milik Negara sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara perlu dilakukan pengelolaan secara lebih efektif dan efisien;

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN 4852); PP No. 6 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 20, TLN 4609) jo. PP No. 38 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 78, TLN 4855); PP No. 56 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 117, TLN 4887); Permenkeu No. 96/PMK.06/2007; Permenkeu No. 184/PMK.01/2010.

Ketentuan Umum; Jenis dan Persyaratan BMN sebagai Aset SBSN; Penyiapan BMN sebagai Aset SBSN; Persetujuan BMN sebagai Aset SBSN; Penggunaan dan Penetapan BMN sebagai Aset SBSN; Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan/atau Pemindahtanganan Aset SBSN; Penatausahaan dan Pengawasan Aset SBSN; Penggunaan kembali BMN sebagai Aset SBSN; Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.08/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 April 2012.