Menimbang

:

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;

Mengingat

:

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET.

Pasal I             

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet diubah sebagai berikut : 

1.

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai  berikut :        

"Pasal 27

Sekretariat Kabinet terdiri dari :

a.

Wakil Sekretaris Kabinet;

b.

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Pemerintahan;

c.

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;

d.

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Persidangan dan Dokumentasi;

e.

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi;

f.

Staf Ahli."

2.

Menambah Pasal baru diantara Pasal 27 dan Pasal 28, yaitu Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut :  

"Pasal 27A

Wakil Sekretaris Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet."    

3.

Menambah Pasal baru diantara Pasal 40 dan Pasal 41, yaitu Pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut :  

"Pasal 40A

(1)

Wakil Sekretaris Kabinet mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Sekretariat Kabinet.

(2)

Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Sekretariat Kabinet menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kabinet melalui Wakil Sekretaris Kabinet.   

(3)

Dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh Sekretaris Kabinet, Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Sekretariat Kabinet mendapatkan penugasan dari dan/atau mengajukan langsung pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kabinet."    

4.

Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 42

(1)

Penyampaian petunjuk, pengajuan hasil pelaksanaan tugas, dan penyampaian  laporan kepada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Militer, Sekretaris Wakil Presiden, dan Wakil Sekretaris Kabinet, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan jabatan dalam susunan organisasi masing-masing unit kerja.  

(2)

Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Militer, dan Sekretaris Wakil Presiden, dan Wakil Sekretaris Kabinet dapat langsung menugaskan pejabat di lingkungan masing-masing untuk membantunya dalam menyelesaikan suatu tugas.        

(3)

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pejabat yang ditugaskan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Militer, dan Sekretaris Wakil Presiden, dan Wakil Sekretaris Kabinet wajib melaporkan hasil  pelaksanaannya kepada pejabat  Eselon I yang menjadi atasan dalam satuan kerjanya."        

5.

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :  

"Pasal 46

(1)

Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Militer,  Sekretaris Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Kabinet,  Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a.

(2)

Staf ahli adalah jabatan struktural eselon I.b.

(3)

Kepala Biro dan Kepala Pusat  adalah jabatan struktural eselon II.a.

(4)

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Istana, dan Kepala Unit  adalah jabatan struktural eselon III.a.

(5)

Kepala Subbagian, Kepala Subbidang adalah jabatan struktural  eselon IV.a."

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO