Menimbang

:

bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat 

:

1.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

3.

eputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

Memperhatikan

:

Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

(1)

Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

(2)

Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah ditetapkan sebesar Rp7.700.800.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah).

(3)

Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah yang selanjutnya disingkat DPID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan infrastruktur di daerah dan ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Pasal 2

(1)

Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang menerima DPID beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2)

Rincian daerah penerima DPID dan besaran alokasi DPID adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3)

Besaran alokasi DPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan setiap bidang.

Pasal 3

(1)

Daerah wajib menggunakan DPID sesuai dengan bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2)

Daerah penerima DPID tidak diperbolehkan melakukan pergeseran antar bidang.

Pasal 4

DPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 5

Alokasi DPID untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota digunakan untuk belanja modal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi dipergunakan untuk:

a.

Bidang Kesehatan;

b.

Bidang Infrastruktur Jalan;

c.

Bidang Infrastruktur Irigasi; dan

d.

Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah;

Pasal 7

Alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk daerah kabupaten dan kota dipergunakan untuk:

a.

Bidang Pendidikan;

b.

Bidang Kesehatan;

c.

Bidang Infrastruktur Jalan;

d.

Bidang Infrastruktur Irigasi;

e.

Bidang Infrastruktur Air Minum;

f.

Bidang Infrastruktur Sanitasi;

g.

Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah;

h.

Bidang Kelautan dan Perikanan;

i.

Bidang Pertanian;

j.

Bidang Lingkungan Hidup;

k.

Bidang Kehutanan;

l.

Bidang Sarana Perdagangan;

m.

Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan;

n.

Bidang Listrik Pedesaan;

o.

Bidang Perumahan dan Permukiman;

p.

Bidang Keselamatan Transportasi Darat; dan

q.

Bidang Transportasi Perdesaan;

Pasal 8

(1)

Penyaluran DPID Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2)

Penyaluran DPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

a.

Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen);

b.

Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan

c.

Tahap III sebesar 25% ( dua puluh lima persen).

(3)

Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.

(4)

Penyaluran Tahap I dapat dilaksanakan setelah daerah penerima alokasi DPID menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan surat pernyataan kesanggupan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(5)

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(6)

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 September 2011.

(7)

Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan DPID tahap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(8)

Laporan penyerapan penggunaan DPID sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

(1)

Laporan penyerapan penggunaan DPID Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diterima Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

(2)

Laporan penyerapan penggunaan DPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) disampaikan daerah penerima alokasi DPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

(1)

Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPID harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011.

(2)

Hasil dari kegiatan yang didanai DPID sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011.

Pasal 11

(1)

Daerah penerima DPID dapat melakukan optimalisasi penggunaan DPID dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DPID dalam APBD perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DPID lebih kecil dari pagu bidang DPID tersebut.

(2)

Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang yang sama.

Pasal 12

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPID dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2011

MENTERI KEUANGAN,

                 ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

                ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 70