Menimbang

:

bahwa dalam rangka penyediaan dana tunjangan bagi pegawai negeri, dipandang perlu untuk menetapkan harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Badan Urusan Logistik dengan keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat

:

a.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tanggal 21 Pebruari 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;

c.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras;

Memperhatikan

:

1.

Surat Kepala Badan Urusan Logistik Nomor B-1014/II/11/2000 tanggal 27 Nopember 2000 perihal Pengajuan Master Budget dan Harga Pembelian Beras Pemerintah kepada Bulog tahun 2001;

2.

Surat Kepala Badan Urusan Logistik Nomor B-97/II/02/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 perihal Pengajuan Harga Pembelian Beras Pemerintah kepada Bulog tahun 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA PEMBELIAN BERAS OLEH PEMERINTAH KEPADA BADAN URUSAN LOGISTIK

Pasal 1

(1)

Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Badan Urusan Logistik (harga beras untuk golongan anggaran) ditetapkan sebesar Rp 2.804/kg.

(2)

Penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

Pasal 2

(1)

Harga pembelian beras oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan dasar bagi harga penjualan beras oleh Badan Urusan Logistik.

(2)

Hasil dari setiap penjualan beras oleh Badan Urusan Logistik harus langsung disetorkan (paling lambat pada hari yang sama pada saat diterbitkannya DO penyaluran) pada masing-masing bank pelaksana yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai pelunasan/pembayaran kembali atas pinjaman kredit Badan Urusan Logistik dan tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun. 

Pasal 3

(1)

Secara berkala (setiap triwulan), Badan Urusan Logistik wajib melaporkan jumlah stock, pengadaan, dan penyaluran serta pendapatan hasil penjualan beras beserta biaya-biaya yang timbul selama tahun berjalan kepada Departemen Keuangan cq. Direktur Jenderal Pembinaan BDMN dan Direktur Jenderal Anggaran.

(2)

Secara berkala (setiap triwulan) Bank Pelaksana diwajibkan untuk melaporkan realisasi penarikan kredit per mata anggaran serta realisasi kuantum dan penerimaan dari hasil penjualan beras Badan Urusan Logistik kepada Departemen Keuangan cq. Direktur Jenderal Pembinaan BUMN dan Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 4

(1)

Biaya perawatan beras Badan Urusan Logistik beban pemerintah merupakan komponen biaya perawatan beras Badan Urusan Logistik yang tidak diperhitungkan dalam harga pembelian beras Badan Urusan Logistik.

(2)

Anggaran biaya perawatan beras Badan Urusan Logistik tahun anggaran 2001 yang menjadi beban pemerintah adalah stock rata-rata diatas 500.000 ton dengan nilai sebesar Rp.231.505.192.921,26 (Dua ratus tiga puluh satu milyar lima ratus lima juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu 26/100 rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini dan Badan Urusan Logistik melaksanakan pembayaran pembiayaan perawatan beras tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3)

Tagihan atas biaya perawatan beras sebagaimana tersebut pada ayat (2) diajukan oleh Badan Urusan Logistik kepada Direktur Jenderal Pembinaan BUMN setiap triwulan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung berupa bukti-bukti pembayaran yang sah, antara lain :

a.

Realisasi stock rata-rata beras masing-masing Depot Logistik (Dolog) pada periode tagihan yang telah ditanda-tangani oleh kepala Dolog setempat;

b.

Bukti-bukti realisasi perhitungan dan pembayaran komponen biaya perawatan beras.

(4)

Dokumen bukti-bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya diteliti/ diverifikasi oleh Badan Urusan Logistik bersama-sama dengan Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN dan Direktorat Jenderal Anggaran serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(5)

Hasil verifikasi dokumen bukti-bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) selanjutnya dijadikan dasar oleh Direktur Jenderal Pembinaan BUMN untuk menerbitkan Surat Permintaan Penerbitan SKO/SPM kepada Direktur Jenderal Anggaran.

(6)

Pada akhir tahun anggaran diadakan perhitungan kembali jumlah stock rata-rata beras dan realisasi biaya perawatan beras Badan Urusan Logistik yang menjadi beban pemerintah. Perhitungan tersebut dilakukan oleh Badan Urusan Logistik bersama-sama dengan Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN dan Direktorat Jenderal Anggaran serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perbedaan data administrasi yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini akan dilakukan rekonsiliasi antara Badan Urusan Logistik dengan Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 177/KMK.01/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1.

Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;

2.

Gubernur Bank Indonesia;

3.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4.

Kepala Badan Urusan Logistik;

5.

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

6.

Direktur Jenderal Pembinaan BUMN;

7.

Direktur Jenderal Anggaran;

8.

Kepala Badan Analisa Fiskal;

9.

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);

10.

Direksi PT Bank Mandiri (Persero);

11.

Direksi PT Bank Bukopin.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Maret 2001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,