KEPUTUSAN MENTERI KEUANGA REPUBLIK INDONSIA

NOMOR 55/KMK.03/2001

TENTANG

TATA CARA PENGAMANAN, PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN

BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA

DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, perlu diatur tata cara pengamanan dan pengalihan barang milik/kekayaan negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
		b.	bahwa untuk tertib administrasi pengamanan, penghapusan dan pengalihan barang milik/kekayaan negara dipandang perlu disusun tata cara pengamanan dan pengalihan barang milik/kekayaan negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah atau Instansi Lain;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
Mengingat	:	1.	Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);
		2.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
		4.	Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
		5.	Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
		6.	Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
		7.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
		8.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
		MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAMANAN, PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
		1.	Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau Instansi Lain adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara.
		2.	BM/KN adalah barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta perolehan lain yang sah. Dalam hubungan ini tidak termasuk kekayaan nehara yang dipisahkan (dikelola Badan Uaha Milik Negara) dan kekayaan Pemerintah Daerah.
		3.	Barang tidak bergerak adalah BM/KN yang menurut sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindahkan antara lain tanah dan bangunan atau yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak antara lain : Kapal/sarana angkutan di laut berbobot mati di atas 150 ton dan barang bergerak yang nilai perolehannya di atas Rp 1 miliar per unit.
		4.	Barang bergerak adalah BM/KN yang menurut sift dan penggunaannya dapat dipindahkan seperti kendaraan dinas dan peralatan kantor.
		5.	Pengamanan BM/KN adalah kegiatan yang dilakukan pejabat berwenang untuk mengawasi/menatauasahakan BM/KN agar keberadaannya baik secara administrasi maupun fisik dalam keadaan utuh, tidak rusak dan tidak hilang.
		6.	Penghapusan BM/KN adalah keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapus barang dari daftar inventaris dengan tujuan membebaskan Unit Pengurus Barang dan atau Pembantu Penguasa Barang Inventaris dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas BM/KM yang berada di bawah penguasaan dan pengurusannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		7.	Pengalihan BM/KN adalah penyerahan BM/KN milik instansi vertikal Departemen/Lembaga kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain tanpa imbalan/pengganti.
		8.	Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Keuangan dan Aset Sub Tim yang merupakan bagian dari Tim Kerja Pusat yang dibentuk berdasarkan Keppres 157 Tahun 2000 yang bertanggung jawab atas Penataan/Pengalihan Keuangan dan Aset milik Departemen atau LPND kepada Pemerintah Daerah atau Instansi Lain.
		9.	Instansi Lain adalah Instansi Pemerintah penerima BM/KN selain Pemerintah Daerah, antara lain Departemen, Kantor Menteri Negara, Kantor Menteri Negara Koordinator, dan LPND.
		10.	Unit Penguurus Barang (UPB) adalah satuan kerja/proyek, jabatan/pegawai yang diberi wewenang oleh PPBI untuk mengurus dan menggunakan barang inventaris sesuai petunjuk dan persyaratan yang ditetapkan.
		11.	Pembina Umum BM/KN adalah Presiden yang secara fungsional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
		12.	Instansi vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah.
		B A B II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud pengaturan tentang tata cara pengamanan, penghapusan dan pengalihan BM/KN dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah agar terdapat prosedur pengamanan, penghapuan dan pengalihan yang sama bagi Departemen atau LPND sehingga terdapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya. Pasal 3 Tujuan pengaturan tentang tata cara pengamanan, penghapusan dan pengalihan BM/KN dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah :
		1.	BM/KN pada Departemen atau LPND dalam keadaan lengkap secara administrasi maupun fisik, untuk mendukung tugas dan fungsi instansi penerima, agar negara tidak dirugikan;
		2.	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pada Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan kantor-kantor dinas dan atau Instansi Lain;
		3.	Memberikan kepastian hukum kepelikan BM/KN pada Pemerintah Daerah dan atau Instansi Lain.
		B A B III TATA CARA PENGAMANAN BM/KM Pasal 4
		(1)	Pengamanan administrasi dilakukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas BM/KN pada Kantor/Satuan Kerja/UPB dengan cara menyiapkan data administratif BM/KN berupa :
			a.	Kartu Inventaris Barang (KIB);
			b.	Daftar Inventaris Ruangan (DIR);
			c.	Daftar Inventaris Lainnya (DIL);
			d.	Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT);
			e.	Laporan Tahunan (LT);
			f.	Buku/Daftar Inventaris Barang (DIB);
			g.	Sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah;
			h.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan atau
			i.	data pendukung lain yang diperlukan.
		(2)	Pengamanan fisik dilakukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas BM/KN pada Kantor/Satuan Kerja/UPB dengan cara melakukan pengamanan fisik terhadap BM/KN sehingga jumlah, kondisi, dan keberadaan BM/KN tersebut sesuai dengan yang tercacat dalam data administrasi.
		(3)	Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN yang merupakan bagian dari Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Keuangan dan Aset melakukan inventarisasi terhadap BM/KN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
		(4)	Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari unsur-unsur :
			a.	Direktorat Jenderal Anggaran;
			b.	Badan Analisa Keuangan dan Moneter (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah);
			c.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
			d.	Badan Akuntansi Keuangan Negara;
			e.	Depatermen atau LPND bersangkutan;
			f.	Pemerintah Daerah; dan atau
			g.	Instansi terkait lainnya.
		B A B IV TATA CARA PENGHAPUSAN BM/KN Pasal 5
		(1)	Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN menyusun dan mengelompokan hasil inventarisasi BM/KN yang telah dilaksanakannya per Departemen atau LPND, per Propinsi, per Kabupaten/Kota dan per UPB.
		(2)	Hasail inventarisasi BM/KN per UPB oleh Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN dirinci dan dituangkan ke dalam Daftar I sampai dengan Daftar IV sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.
		(3)	Hasil inventarisasi pada ayat (1) dan (2) oleh Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN dikelompokkan menurut :
			a.	BM/KN yang akan dialihkan kepada Pemerintah Daerah dan atau Instansi Lain di daerah.
			b.	BM/KN yang akan dialihkan kepada Instansi Lain di pusat.
		(4)	Penentuan PM/KN yang akan dialihkan kepada Pemerintah Daerah dan atau Instansi Lain berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai penetapan status instansi vertikal Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah.

Pasal 6
(1)	Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 beserta copy diskette kepada Menteri Departemen/Pimpinan LPND terkait dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sebagai bahan penghapusan BM/KN.
(2)	Tembusan laporan hasil inventarisasi dalam ayat (1) dikirimkan kepada :
	a.	Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Tim Keppres 157 Tahun 2000 (tanpa lampiran).
	b.	Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter (Direktorat Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) selaku Ketua Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Keuangan dan Aset (tanpa lampiran)
	c.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran pada masing-masing propinsi sebanyak dua rangkap (satu sebagai pertinggal, satu sebagai lampiran Berita Acara serah terima kepada Gubernur dan Instansi Lain).
Pasal 7
(1)	Menteri Departemen/Pimpinan LPND, berdasarkan laporan hasil inventarisasi BM/KN yang disampaikan Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN mengajukan permohonan persetujuan pengahpusan BM/KN kepada Menteri KEuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
(2)	Permohonan persetujuan penghapusan BM/KN untuk masing-masing Departemen/LPND dibuat menurut instansi penerima BM/KN, yaitu Pemerintah Daerah atau Instansi Lain, sesuai contoh permohonan persetujuan penghapusan BM/KN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.
Pasal 8
(1)	Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran meneliti laporan hasil inventarisasi yang disampaikan oleh Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN.
(2)	Berdasarkan surat permohonan persetujuan penghapusan BM/KN dari Menteri Departemen/Pimpinan LPND, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan surat persetujuan penghapusan BM/KN.
(3)	Surat Persetujuan penghapusan BM/KN disampaikan kepada Menteri Departemen/Pimpinan LPND dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
Pasal 9
(1)	Menteri Departemen/Pimpinan LPND berdasarkan surat persetujuan penghapusan BM/KN dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, selanjutnya menerbitkan Keputusan Penghapusan BM/KN, sesuai contoh Keputusan Penghapusan BM/KN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.
(2)	Salinan Keputusan Penghapusan BM/KN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada Menteri KEuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter (Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah), Kepala Badan Administrasi Keuangan Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
Pasal 10
(1)	Berdasarkan Keputusan Penghapusan BM/KN dari Menteri Departemen/Pimpinan LPND, BM/KN yang telah dihapus dikeluarkan dari buku/daftar inventaris barang milik Departemen/LPND.
(2)	Berdasarkan mutasi berkurang sebagaimana diatur dalam ayat (1), Departemen/LPND berkewajiban memasukan ke dalam Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT)dan Laporan Tahunan (LT) yang disampaikan kepada Badan Akutansi Keuangan Negara sebagai bahan pembukaan.
B A B V TATA CARA PENGALIHAN BM/KN Pasal 11 Tata cara pengalihan BM/KN kepada Pemerintah Daerah dan atau Instansi Lain di daerah sebagaumana dimaksud dalan pasal 5 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut :
1.	Berdasarkan tembusan surat persetujuan penghapusan BM/KN dan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran dan Keputusan Penghapusan BM/KN dari Menteri Departemen/Pimpinan LPND, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN di daerah, Gubernur, Pimpinan Instansi Lain di daerah/pejabat yang ditunjuk serta menyiapkan Berita Acara serah terima BM/KN.
2.	Menteri Keuangan atas nama Menteri Departeman/Pimpinan LPND melakukan penyerahan/pengalihan BM/KN kepada Gubernur dan atau Pimpinan Instansi Lain di daerah/pejabat yang ditunjuk di lingkungan propinsinya.
3.	Dalam pelaksanaan penyerahan/pengalihan BM/KN tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran bertindak atas nama Menteri Keuangan (sebagai pihak yang menyerahkan BM/KN) melakukan penyerahan/pengalihan BM/KN kepada Gubernur atau Pimpinan Instansi Lain di daerah/pejabat yang ditunjuk (sebagai pihak yang menerima pengalihan BM/KN) dengan dua orang saksi yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Kejaksaan Tinggi.
4.	Penyerahan/pengalihan BM/KN dituangkan ke dalam Berita Acara serah terima BM/KN sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV dan V Keputusan Menteri Keuangan ini dengan dilampiri Daftar I sampai dengan IV sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.
5.	BM/KN yang akan dialihkan kepada Kabupaten/Kota, pelaksanaan pengalihannya dilakukan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota di lingkungan propinsinya.
6.	Berdasarkan Berita Acara serah terima BM/KN, selanjutnya BM/KN tersebut dicatat dalam buku/daftar inventaris barang dan menjadi milik Pemrintah Daerah atau Instansi Lain di Daerah.
7.	Berita Acara serah terima BM/KN dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Kepala Badan Akuntasi Keuangan Negara, Menteri Departemen/Pimpinan LPND dan Kepala Arsip Nasional.
Pasal 12 Tata cara pengalihan BM/KN kepada Instansi lain di pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut :
1.	Berdasarkan Keputuan Penghapusan BM/KN, Menteri Departemen/ Pimpinan LPND melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN, Direktur Jenderal Anggaran dan Pimpinan Instansi Lain di pusat/pejabat yang ditunjuk serta menyiapkan Berita Acara serah terima BM/KN.
2.	Menteri Departemen/ Pimpinan LPND (sebagai pihak yang menyerahkan BM/KN) melakukan penyerahan/pengalihan BM/KN kepada Pimpinan Instansi Lain di pusat/pejabat yang ditunjuk ((sebagai pihak yang menerima pengalihan BM/KN) dengan dua orang saksi yaitu Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala Badan akuntansi Keuangan Negara.
3.	Penyerahan/Pengalihan BM/KN dituangkan ke dalam suatu Berita Acara serah terima BM/KN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Menteri Keuangan ini dengan di lampiri Daftar I sampai dengan IV sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
4.	Berdasarkan Berita Acara serah terima BM/KN, selanjutnya BM/KN tersebut dicatat dalam buku/daftar inventaris barang dan menjadi milik Instansi Lain di pusat.
5.	Berita Acara serah terima BM/KN dilaporkan ileh Menteri Departemen/Pimpinan LPND kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Badan Akuntasi Keuangan Negara dan Kepala Arsip Nasional.
B A B VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
(1)	BM/KN yang masih dalam pelaksanaan tukar-menukar, penjualan, penyertaan modal pemerintah, penghibahan, peminjaman, penyewaan, atau bangun guna serah, wajib dilanjutkan pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah/Instansi Lain yang menerima pengalihan BM/KN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)	BM/KN yang belum diinventarisasi oleh Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14 Pemerintah Daerah atau Instansi Lain yang menerima pengalihan berkewajiban untuk menindaklanjuti BM/KN yang hilang, tidak ditemukan, tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan, atau masih dalam sengketa hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 BM/KN berupa barang tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan umum yang telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah atau Instansi Lain, apabila di kemudian hari BM/KN tersebut akan dipindahtangankan, diubah statusnya atau dimanfaatkan oleh instansi pemerintah atau pihak lain, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. B A B VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Keputusan Mehteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 5 Februari 2001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

Lampiran I..........................