PENJELASAN

ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1994

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

I. UMUM

Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan pelaksanaan tahunan dari Repelita. Guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dianggap perlu menetapkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

    Ayat (1) Cukup jelas

                 Ayat (2)

Pasal 2

       Ayat (1)
      Ayat (2)

                   1. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai                        empat lampiran. yaitu:

                       a. Lampiran I : "Sumber Anggaran Rutin";

                       b. Lampiran II : "Sumber Anggaran Pembangunan";

                       c. Lampiran III : "Anggaran Belanja Rutin''. dirinci hingga per subsektor;

                       d. Lampiran IV : "Anggaran Belanja Pembangunan". dirinci hingga per subsektor.

                   2. Sumber anggaran rutin dan pembangunan selanjutnya perlu dirinci ke dalam                        masing-masing bagian anggaran (departemen/lembaga) dan unit-unitnya.

                   3. Anggaran belanja rutin dirinci lebih lanjut ke dalam :

                       a. Program;

                       b. Kegiatan;

                       c. Jenis pengeluaran;

                           menurut susunan departemen/lembaga (bagian anggaran) yang bersangkutan.

                   4. Anggaran pembangunan dirinci lebih lanjut ke dalam:

                       a. Program;

                       b. Proyek;

                           menurut susunan departemen/lembaga (bagian anggaran) yang bersangkutan.

Pasal 3

        Ayat (1)

              Cukup jelas

        Ayat (2)

              Cukup jelas

        Ayat (3)

              Cukup jelas

Pasal 4

       Ayat (1)

              Setiap pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran anggaran               terlebih dahulu harus meneliti bahwa dana anggaran yang diperlukan untuk menampung               akibat tindakan yang akan dilakukannya telah/masih tersedia. Untuk kontrak yang               mengikat penyediaan dana APBN lebih dari satu tahun anggaran diikuti ketentuan               sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan penjelasannya.

       Ayat (2)

              Ketentuan ini menegaskan bahwa :

              a. penyediaan dana anggaran dapat diotorisasikan kalau pengeluaran yang bersangkutan                   sudah tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara;

              b. atas suatu surat keputusan otorisasi (SKO) tidak boleh dilakukan pembayaran guna                   pengeluaran yang tidak sesuai dengan tujuan pengeluaran yang termuat dalam SKO,                   misalnya SKO untuk belanja pegawai tidak boleh digunakan untuk perjalanan dinas.

       Ayat (3)

              Cukup jelas

       Ayat (4)

              SKO merupakan sarana untuk merealisasi pembayaran atas beban anggaran belanja               negara. Daftar isian kegiatan (DIK) dan daftar isian proyek (DIP) atau dokumen lain yang               disamakan dan yang telah disahkan berlaku sebagai SKO. Demikian pula, surat keputusan               kepegawaian, antara lain mengenai pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat/gaji               pegawai, uang tunggu, dan pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun.

       Ayat (5)

              Ketentuan ini merupakan penegasan dan instruksi kepada semua instansi pemerintah.               bahwa semua penerimaan anggaran yang diterimanya harus disetorkan kepada rekening               Kas Negara yang ada pada Bank Indonesia dan bank lainnya atau pada Giro Pos.               Penerimaan jasa giro atas rekening bendaharawan harus pula disetorkan ke Rekening Kas               Negara. Penerimaan anggaran di luar negeri harus disetorkan ke suatu rekening tersendiri               pada bank di luar negeri atas nama Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk               perhatian Menteri Keuangan.

              Untuk Badan/Instansi lainnya diatur sesuai dengan kelentuan perundang-undangan yang               berlaku :

              a. unit swadana didasarkan Keppres No. 38 Tahun 1991;

              b. perguruan tinggi didasarkan PP No. 30 Tahun 1990.

       Ayat (6)

              Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lainnya yang sejenis bukanlah hak pejabat yang               melaksanakan pengadaan bafang dan jasa, melainkan hak negara.

       Ayat (7)

              Cukup jelas

Pasal 5

       Ayat (1)

              Cukup jelas

       Ayal (2)

              Cukup jelas

       Ayat (3)

              Cukup jelas

Pasal 6

       Ayat (1)

              Dalam surat keputusan penunjukan bendaharawan penerima/penyetor berkala harus               disebutkan jenis-jenis penerimaannya dan tanggal penyetorannya ke rekening kas Negara               pada bank Indonesia, bank milik pemerintah lainnya atau GiroPos.

              Dalam hal tidak ada penggantian bendaharawan, cukup dilakukan dengan surat               pemberitahuan, Salinan surat keputusan penunjukan atau surat pemberitahuan tersebut               disampaikan pula kepada Departemen Keuangan, Badan Pengawasa Keuangan dan               Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan.

       Ayat (2)

              Cukup jelas

       Ayat (3)

              Dalam melaksanakan prinsip anggaran pendapatan dan belanja negara berimbang, maka               penerimaan anggaran merupakan unsur yang sangat menentukan. Berhubung dengan itu               intensifikasi penerimaan anggaran merupakan syarat mutlak untuk mcwujudkan prinsip               tersebut.

              Departemen/lembaga yang menguasai penerimaan anggaran yang bersangkutan               menentukan batas waktu pelunasan pembayaran serta menentukan sanksi bilamana batas               waktu tersebut tidak dipenuhi, misalnya :

              a. tidak diikutsertakan lagi dalam lelang pada masa yang akan datang;

              b. pengenaan denda/denda tambahan terhadap debitur yang tidak membayar dalam batas                   waktu yang telah ditetapkan dalam surat penagihan atau yang telah diperjanjikan;

              c. melakukan tuntutan ganti rugi terhadap orang/badan yang menimbulkan kerugian bagi                   negara;

              d. pencabutan pcrjanjian terhadap :

                  (i)   pemegang izin dalam usaha-usaha tertentu;

                  (ii)  penyewa (rumah, tanah, dan sebagainya);

                  (iii) sewa bell (rumah/kendaraan bermotor) yang nyata-nyata tidak ada itikad balk untuk                         membayar/ menyelesaikan hutangnya.

       Ayat (4)

              Cukup jelas

       Ayat (5)

              Cukup jelas

       Ayat (6)

              Jumlah anggaran yang tidak disetor yang kemudian diperhitungkan dengan UYHD               dilakukan atas pelunjuk Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal               Anggaran/Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalAnggaran.

Pasal 7

       Ayat (1)

              Yang bertindak atas nama Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Anggaran dan               Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

       Ayat (2)

              Cukup jelas.

       Ayat (3)

              Cukup jelas

       Ayat (4)

              Cukup jelas

Pasal 8
       Ayat (1)

              Cukup jelas

       Ayat (2)

              Cukup jelas

Pasal 9

       Ayat (1)

              Dalam pengertian "badan" termasuk semua instansi, baik instansi pemerintah pusat,               pemerintah daerah maupun badan usaha milik negara. Dalam penerimaan anggaran               termasuk pula hasil operasi proyek.

              Huruf a

                    Cukup jelas

              Huruf b

                    Saldo rekening "Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam hal ini Menteri                     Keuangan" tiap akhir bulan ditransfer ke rekening Kas Negara pada Bank Indonesia                     di Jakarta.

       Ayat (2)

               Cukup jelas

       Ayat (3)

               Cukup jelas

       Ayat (4)

               Cukup jelas

       Ayat (5)

              Cukup jelas

       Ayat (6)

              Cukup jelas

       Ayat (7)

              Tindakan tersebut dapat berupa denda atau tindakan lainnya. Sanksi-sanksi tersebut               antara lain dimuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, Indische               Comptabiliteitswet Pasal 74 dan Pasal 84, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979               tentang Pemberhentian Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980               tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam               penjelasan Pasal 6 ayat (3).

       Ayat (8)

              Ketentuan dalam ayat ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur               Jenderal Anggaran.

Pasal 10

       Ayat (1)

              Cukup jelas

       Ayat (2)

              Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini disampaikan kepada:

              a. Direktorat Jenderal Anggaran;

              b. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 11

       Ayat (1)

              Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan ialah Direktorat Jenderal Anggaran dan               Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Yang dimaksud dengan Badan Pengawasan               Keuangan dan Pembangunan ialah Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat               dan Daerah.

       Ayat (2)

              Cukup jelas

Pasal 12

       Ayat (1)

              Cukup jelas

       Ayat (2)

              Cukup jelas

Pasal 13

       Ayat (1) dan ayat (2)

              Penghapusan barang milik negara baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak               dilakukan dengan surat keputusan menteri/ketua lembaga yang menguasai bagian anggaran               yang bersangkutan. Penghapusan tersebut bagi lembaga lertinggi/tinggi negara dilakukan               oleh Sekreraris Jenderal/Panitera Mahkamah Agung.

        Ayat (3)

               Cukup jelas

        Ayat (4)

               Cukup jelas

        Ayat (5)

              Cukup jelas

       Ayat (6)

              Cukup jelas

       Ayat (7)

              Cukup jelas

       Ayat (8)

              Cukup jelas

Pasal 14

       Ketentuan ini mengharuskan pejabat yang berwenang mengambil keputusan yang        mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara atau yang berwenang        menerbitkan SKO, demikian pula bendaharawan, untuk memperhatikan dan turut        mengusahakan penghematan di segala bidang serta menghindarkan pengeluaran yang tidak        penting.

Pasal 15

       Ayat (1) dan Ayat (2)

              DIK dan DIP berlaku sebagai SKO. Dengan demikian, SKO hanya diterbitkan untuk               penyediaan pembiayaan bagi kegiatan atau proyek yang tidak diatur dengan DIK/DIP.

       Ayat (3)

              Cukup jelas

       Ayat (4)

              Cukup jelas

Pasal 16

       Ayat (1)

              Penetapan pejabat yang berwenang menandatangani SKO,penetapan atasan langsung               bendaharawan, dan penetapan bendaharawan dilakukan dengan surat keputusan               menteri/ketua lembaga. Penetapan bendaharawan dapat dilakukan oleh sekretaris jenderal               departemen/lembaga yang bersangkutan atau pejabat lain yang dikuasakan oleh menteri/               ketua lembaga. Dalam hal tidak ada pergantian pejabat bendaharawan, penetapan kembali               tersebut dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor yang membawahi               bendaharawan yang bersangkutan. Dalam hal bendaharawan anggaran pembangunan,               penetapan tersebut dilakukan dengan mencantumkan namanya dalam DIP yang               bersangkutan. Surat keputusan, pemberitahuan, penetapan, penetapan kembali tersebut               disampaikan kepada :

              1. Departemen Keuangan :

              a. untuk surat keputusan penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani SKO                   kepada semua KPKN disertai dengan contoh (spesimen) tanda tangan;

              b. untuk surat keputusan penunjukan bendaharawan dan atasan langsung bendaharawan                   kepada KPKN yang bersangkutan berikut contoh (spesimen) tanda tangan;

          2. inspektorat jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga yang bersangkutan;

          3. Badan Pemeriksa Keuangan.

       Ayat (2)

              Cukup jelas

       Ayat (3)

Pasal 78  Indische Comptabiliteitswet berbunyi sebagai berikut :

       "Yang berhak atau dikuasakan mengadakan ulang serta yang mempertimbangkan dan menguji        penagihan yang memberatkan negara, demikian pula yang menerbitkan surat perintah        membayar untuk perhatian menyetujui pembayarannya, tidak boleh merangkap sebagai        bendaharawan". Dari ketentuan ini dapat diambil kesimpulan bahwa kepala kantor, pemimpin        proyek, kepala biro keuangan tidak boleh diangkat sebagai bendaharawan dari dana anggaran        yang berada dalam kewenangannya.

       Ayat (4)
              Cukup jelas
       Ayat (5)
              Cukup jelas
Pasal 17

       Ayat (1)

              Pembayaran atas beban APBN oleh KPKN dilakukan berdasarkan bukti-bukti               tagihan/pembayaran yang sah antara lain surat/dokumen yang membuktikan bahwa orang               atau badan berhak memperoleh pembayaran dari negara. Pembayaran untuk tagihan               tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPM-LS)               kepada yang berhak. Kepada bendaharawan dapat diberikan uang muka kerja yang               disebut uang yang harus dipertanggungiawabkan (UYHD) dengan menerbitkan SPM               penyediaan dana UYHD (SPM-DU) oleh KPKN.

       Ayat (2)

              Cukup jelas

       Ayat (3)

              Cukup jelas

       Ayat (4)

              Cukup jelas

Pasal 18

       Ayat (1)

              Berdasarkan SKO/DIK/DIP yang bersangkutan bendaharawan mengajukan SPPR/SPPP               pada KPKN dengan melampirkan bukti yang sah dalam bentuk-bentuk yang diperlukan.

       Ayat (2)
              Mengenai bukti yang sah diperhatikan juga ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (5). Pada               kuitansi/tagihan dan SPPR/SPPP untuk pemborong/rekanan harus dicantumkan nomor               pokok wajib pajak (NPWP) rekanan yang bersangkutan.

              SPM pembayaran langsung kepada rekanan dapat diterbitkan dengan cara :

             a. penerbitan SPM atas nama rekanan, KPKN menyerahkan SPM tersebut kepada                 rekanan dan tembusan SPM dikirimkan kepada bendaharawan yang bersangkutan.

            b. Penertiban SPM Giro atas nama KPKN dibayarkan kepada rekanan tersebut secara                 Biro/ pemindahbukuan. Tembusan SPM dikirimkan kepada bendaharawan yang                 bersangkulan.

       Ayat (3)

              Cukup jelas

       Ayat (4)

              Cukup jelas

       Ayat (5)

              Untuk keperluan pengeluaran sehari-hari, dapat disediakan uang yang harus               dipertanggungjawabkan (UYHD) dalam jumlah tertentu. UYHD merupakan uang muka               kerja yang belum membebani mata anggaran pengeluaran dan mempunyai sifat daur ulang               (revolving) dengan pengertian bahwa dana UYHD yang telah digunakan dapat diganti               kembali atas beban mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan sehingga UYHD               kembali kepada jumlah semula. Dengan diterbitkannya SPM penggantian dan UYHD               (SPM-GU) berarti penggunaan dana UYHD telah disahkan/dipertanggungjawabkan               dengan sah. Dengan berlakunya sistem ini, tidak diperlukan lagi surat pertanggungjawaban               (SPJ ).

       Ayat (6)

              Cukup jelas

       Ayat (7)

              Cukup jelas

       Ayat (8)

              Cukup jelas

       Ayat (9)

              Cukup jelas

Pasal 19

       Ayat (1)

Surat keputusan kepegawaian yang diterima oleh KPKN dari pejabat yang berwenang menandatanganinya dipersamakan dengan SKO untuk keperluan pembayaran gaji, tunjangan, dan uang duka. Dokumen yang dipersamakan dengan DIP ada1ah daftar isian pembiayaan proyek (DIPP)

       Ayat (2)

              Cukup jelas

       Ayat (3)

              Cukup jelas

       Ayat (4)

              Cukup jelas

       Ayat (5)

              Pada dasarnya pengeluaran anggaran dilaksanakan untuk pengeluaran-pengeluaran               setempat. Akan tetapi, adakalanya pengeluaran perlu dilakukan di tempat lain sehingga               lebih efisien jika pembayararn dilakrsanakan oleh KPKN lain.

Pasal 20

       Ayat (1)

              Penyimpanan uang harus dilakukan pada bank pemerintah/Giro Pos atas nama jabatan               selaku bendaharawan yang bersangkutan. Pembayaran kepada rekanan oleh               bendaharawan sejauh mungkin dilakukan dengan giro atau dengan cek atas nama (bukan               atas unjuk). Tiap giro atau cek harus memuat dua tanda tangan, yaitu atasan langsung               bendaharawan rutin/pemimpin proyek/bagian proyek atau pejabat yang ditunjuk olehnya               dan bendaharawan yang bersangkutan.

       Ayat (2)

              Dalam ketentuan ini tidak termasuk penyediaan uang tunai bagi bendaharawan guna               keperluan gaji dan keperluan lain yang sejenis serta guna keperluan perjalanan dinas dan               pembebasan tanah.

       Ayat (3)

              Cukup jelas

       Ayat (4)

              Cukup jelas

       Ayat (5)

              Cukup jelas

       Ayat (6)

              Yang dimaksud dengan sisa UYHD yang tidak diperlukan lagi ialah sisa UYHD pada                bendaharawan untuk kegiatan/proyek yang telah selesai dilaksanakan dan atau sisa                UYHD yang masih terdapat pada bendaharawan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 21

       Ayat (1)

              Cukup jelas

       Ayat (2)

              Cukup jelas

       Ayat (3)

              Cukup jelas

       Ayat (4)

              Cukup jelas

       Ayat (5)

              Pemberian kesempalan kepada rekanan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud               dalam ayat ini merupakan langkah yang dilakukan guna membantu dan membimbing               pertumbuhan serta meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi               lemah untuk bcrpartisipasi dalam proses pembangunan. Langkah tersebut juga sekaligus               merupakan usaha untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperlancar               pelaksanaan pembauran dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa               serta mcningkatkan ketahanan nasional. Dalam hubungan dengan apa yang diuraikan               tersebut, yang dimaksud dengan perusahaan golongan ekonomi lemah dalam Kepulusan               Presiden ini ialah perusahaan yang sebagian besar (50 persen ke atas) modal               perusahaannya dimiliki oleh golongan ekonomi lemah, sebagian besar dewan komisaris               dan direksi pcrusahaannya terdiri dari golongan ekonomi lemah, jumlah modal atau               kekayaan bersih (netto) perusahaan untuk bidang usaha perdagangan dan jasa dibawah               Rp 100 juta, sedangkan untuk bidang usaha industri dan konstruksi di bawah Rp 400 juta.               Karena golongan ekonomi lemah sebagian besar terdiri dari orang Indonesia asli, dalam               rangka menciptakan pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan, dan sekaligus untuk               mendorong pelaksanaan pembauran, untuk sementara pemberian kesempatan kepada               golongan ekonomi lemah itu diberikan kepada orang Indonesia asli.

       Ayat (6)

              Yang dimaksud dengan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian ialah               "engineer's estimate" (EE). "owner's estimate" (OE) harga perhitungan sendiri (HPS) atau               semacamnya.

       Ayat (7)
              Huruf a
                      Rekanan golongan ekonomi lemah dalam pelaksanaan ketentuan ini tidak disyararkan                       terdaftar dalam daftar golongan ekonomi lemah yang disusun oleh Bupati Walikota                       madya/Kepala Daerah Tingkat II atau dalam DRM.

              Huruf b

                     Cukup jelas

              Huruf c

                     Cukup jelas

              Huruf d

                     Cukup jelas

       Ayat (8)

              Cukup jelas

       Ayat (9)

              Huruf a

                     Cukup jelas

             Huruf b

                    Cukup jelas

             Huruf c

                    Penjelasan dimaksud diberikan oleh panitia pelelangan agar KADIN Daerah dan                     asosiasi profesi yang terkait menginformasikan secara luas kepada masyarakal dunia                     usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dalam mengikuti kegiatan pelelangan.                     Apabila KADIN Daerah dan asosiasi profesi yang terkait berhalangan hadir dalam                     penjelasan tersebut. kegiatan pelelangan tetap dilaksanakan.

       Ayat (10)

              Cukup jelas

       Ayat (11)

              Cukup jelas

       Ayat (12)

              Cukup jelas

       Ayat (13)

              Cukup jelas

       Ayat (14)

              Cukup jelas

       Ayat (15)

              Untuk kcpcrluan kelancruan pcngcsahan berita acara. menteri teknis yang berkompeten,               misalnya Menteri Pekerjaan Umum untuk pekejaan pembangunan gedung.

Pasal 22

       Ayat (1)

              Cukup jelas

       Ayat (2)

              Huruf a

                      Cukup jelas

              Huruf b

                      Cukup jelas

              Huruf c

                      Cukup jelas

              Huruf d

                      Cukup jelas

              Huruf e

                      Cukup jelas

              Huruf f

                      Sanksi dalam hal rekanan tidak memenuhi kewajiban adalah pengenaan denda paling                       sedikit sebesar satu per seribu dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.                       Untuk kelalaian dalam memenuhi bestek dikenakan denda berupa penggantian                       barang ataupun volume yang kurang memenuhi bestek tersebut.

             Huruf g

                     Cukup jelas

             Huruf h

                     Cukup jelas

             Huruf I

                     Cukup jelas

             Huruf j

                    Cukup jelas

       Ayat (3)

             Cukup jelas

       Ayat (4)

             Cukup jelas

       Ayat (5)

              Jika rekanan memperoleh uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen), sedangkan tahap               pembayaran dalam surat perjanjian yang bersangkutan ditetapkan 20 % (dua puluh               persen), 30 % (tiga puluh persen), 25 % (dua puluh lima persen), 20 % (dua puluh persen)               dan 5% (lima persen), maka uang muka tersebut dapat diperhitungkan berturut-turut               sebagai berikut:

              

Prestasi

Tahap

Pembayaran

P e m b a y a r a n
(00%)

20 %    (20%)

50 %    (30%)

75 %    (25%)

100 %  (25%)

100 %  (0%)

Uang muka

I. 20 %

II. 30 %

III. 25 %

IV. 20 %

V. 5 %

20 % x 100 %                                 = 20 %

20 % - 20 % x 20 % = 20 % - 4 % = 16 %

30 % - 30 % x 20 % = 30 % - 6 % = 24 %

25 % - 25 % x 20 % = 25 % - 5 % = 20 %

20 % - 25 % x 20 % = 20 % - 5 % = 15 %

5 %   - 0 %               = 5 % - 0 %   = 5 %

100 %

100 %

100 %

              Rekanan tersebut dapat memepercepat pelunasan uang muka yang diterimanya, misalnya               sekaligus pada tahap pertama.

       Ayat (6)

              Dalam pengertian bank umum tidak termasuk bank perkreditan rakyat.

       Ayat (7)

              "Cost-Plus Fee" adalah biaya pemborongan yang jumlahnya tidak dinyatakan dengan pasti               lebih dahulu, tetapi baru akan ditetapkan kemudian dengan menghitung biaya ditambah               upahnya (keuntungnnnya). Hal ini dilarang. jadi dalam surat perjanjian harus dinyatakan               dengan tetap dan pasti jumlah biaya yang diperlukan. Ketentuan dalam ayat ini berlaku               pula untuk kontrak dengan badan usaha milik negara.

       Ayat (8)

              Cukup jelas

       Ayat (9)

              Cukup jelas

      Ayat (10)

             Cukup jelas

      Ayat (11)

             Cukup jelas

      Ayat (12)

            Cukup jelas

Pasal 23

        Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Cukup jelas

         Ayat (3)

               Cukup jelas

         Ayat (4)

               Cukup jelas

         Ayat (5)

               Huruf a

                      Cukup jelas

              Huruf b

                     Cukup jelas

              Huruf c

                     Pengadaan batang/jasa yang bersifat operasional eksploitasi mencakup baik                      pengadaan barang/jasa yang termasuk dalam kategori biaya maupun non biaya                      (aktiva).

                     Pengadaan barang dan jasa yang bersifat operasional eksploitasi yang termasuk dalam                      kategori biaya adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung dimanfaatkan di                      dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam satu periode atau yang sudah tidak                      memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan berikutnya.

                     Pengadaan barang dan jasa yang bersifal operasional/eksploitasi yang termasuk dalam                      kategori non-biaya (aktiva) adalah pengadaan barang dan jasa yang tujuannya tidak                      untuk dimiliki secara terus-menerus oleh badan usaha yang bersangkutan, tetapi untuk                      digunakan (dipakai habis) dalam proses produksi untuk dijual lagi atau untuk                      disewakan dengan pilihan (opsi) membeli dari penyewanya dan lain-lain penggunaan                      yang mengakibatkan bahwa dalam Laporan keuangan badan usaha yang                      bersangkutan barang tersebut tidak dicantumkan sebagai aktiva tetap.

                     Pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa untuk keperluan operasional/eksploitasi                      perusahaan tersebut harus dibuat secara tertulis.

         Ayat (6)

               Cukup jelas

Pasal 24

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Cukup jelas

Pasal 25

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Cukup jelas

         Ayat (3)

               Cukup jelas

         Ayat (4)

               Cukup jelas

         Ayat (5)

               Rekanan yang semula tercatat sebagai golongan ekonomi lemah, dalam perkembangannya                tumbuh menjadi rekanan bukan golongan ekonomi lemah, harus dicoret dari daftar                rekanan golongan ekonomi lemah.

Pasal 26

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Cukup jelas

Pasal 27

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Cukup jelas

         Ayat (3)

               Cukup jelas

         Ayat (4)

               Cukup jelas

         Ayat (5)

               Cukup jelas

         Ayat (6)

               Cukup jelas

Pasal 28

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Yang dimaksud dengan perundang-undangan yang berlaku antara lain ialah Keputusan                Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan                Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

         Ayat (3)

               Cukup jelas

Pasal 29

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Cukup jelas

         Ayat (3)

               Cukup jelas

Pasal 30

         Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal ini adalah :

         a. kontrak yang dibiayai dana bukan APBN, misalnya dana BUMN/BUMD sendiri;

         b. kontrak yang sebagian dananya disediakan melalui bantuan/pinjaman luar negeri.

Pasal 31

         Ayat (1)

                Buku kas ditutup pada tiap akhir bulan, dan bendaharawan rutin harus membuat laporan                 keadaan kas rutin (LKKR) dan bendaharawan proyek harus membuat laporan keadaan                 kas pembangunan (LKKP). LKKR/LKKP harus sudah diterima KPN                 selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, walaupun keadaan kas tidak                 mengalami perubahan..

         Ayat (2)

               Cukup jelas

         Ayat (3)

               Cukup jelas

         Ayat (4)

               Cukup jelas

Pasal 32

         Ayat (1)

               Huruf a

                      Cukup jelas

               Huruf b

                      Cukup jelas

         Ayat (2)

               Cukup jelas

         Ayat (3)

               Cukup jelas

         Ayat (4)

               Cukup jelas

Pasal 33

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Apabila rapat dinas/rapat kerja departemen/instansi tidak dapat dihindarkan, rapat itu                supaya dibatasi sebanyak-banyaknya sekali dalam setahun.

         Ayat (3)

               Untuk pembentukan panitia atau tim yang tidak tercantum dalam DIK/DIP tetapi akan                membebani anggaran belanja negara diperlukan persetujuan Menteri Keuangan dalam hal                ini Direktur Jenderal Anggaran. Tim atau panitia yang akan menyelenggarakan ujian                sekolah dan perguruan tinggi dalam lingkungan lembaga pendidikan tidak termasuk dalam                pengertian tim atau panitia yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan,                melainkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri                Pendidikan dan Kebudayaan.

         Ayat (4)

               Cukup jelas

         Ayat (5)

               Cukup jelas

         Ayat (6)

               Cukup jelas

         Ayat (7)

               Cukup jelas

         Ayat (8)

               Cukup jelas

         Ayat (9)

               Cukup jelas

         Ayat (10)

               Cukup jelas

         Ayat (11)

               Cukup jelas

Pasal 34

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Bahan-bahan untuk mengadakan taur bulu/penatausahaan anggaran bagi masing-masing                departemen/lembaga ialah :

               a. SKO/dokumen yang disamakan;

               b. DIK/DIP/dokumen yang disamakan;

               c. daftat P 6 mengenai penerimaan yang diperoleh oleh KPKN;

               d. daftar P 8 mengenai SPM yang telah diterbitkan;

               e. daftar P 7 mengenai SPM yang telah ditunaikan;

               f. LKKR/LKKP dari Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek dalam                   lingkungannya.

               g. surat perhitungan antar departemen/lembaga.

         Ayat (3)

               Yang dimaksud dengan pembukuan ialah mengadakan pencatatan berdasarkan dokumen                barang. Menteri/ketua lembaga menunjuk pejabat yang diserahi tugas pembukuan barang                milik negara.

         Ayat (4)

               Cukup jelas

         Ayat (5)

               Cukup jelas

         Ayat (6)

               Yang dimaksud Menteri Keuangan ialah Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala Badan                Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN). Pedoman/petunjuk mengenai pembukuan antara                lain termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/M/V/9/1968 tanggal 29                September 1968 dan Nomor 33/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968, sedang                petunjuk untuk inventarisasi barang milik negara antara lain termuat dalam surat keputusan                Menteri Keuangan Nomor Kep-225/MK/V/4/1971 tanggal 13 April 1971.

Pasal 35

         Ayat (1)

               Yang dimaksud dengan bahan untuk tata buku anggaran dan perhitungan anggaran ialah                sebagimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 34 ayat (2) serta dokumen lain yang                bersifat khusus (kontrak luar negeri dan sebagainya). Instansi yang bersangkutan segera                menyampaikan bahan-bahan tersebut kepada biro keuangan dan departemen/lembaga                bersangkutan secara tertib dan cepat. Biro keuangan pada departemen/lembaga                mengadakan pemeriksaan (verifikasi) atas bahan yang diterimanya dan segera                memberitahukan kepada kantor pemberi bahan apabila dijumpai kesalahan/kekurangan.

         Ayat (2)

               Cukup jelas

         Ayat (3)

               Daftar inventaris beserta rekapitulasinya disampaikan pada tiap permulaan tahun dan                perubahannya disampaikan pada tiap akhir triwulan. Barang inventaris yang harus                dilaporkan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran.

         Ayat (4)

               Yang dimaksud dengan pembukuan ialah mengadakan pencatatan berdasarkan dokumen                barang. Menteri/ketua lembaga menunjuk pejabat yang diserahi tugas pembukuan barang                milik negara.

         Ayat (5)

               Yang dimaksud dengan Departcmen Keuangan ialah Direktur lenderal Anggaran dan                Badan Akutansi Keuangan Negara. Contoh mengenai departemen/lembaga tersebut pada                huruf b adalah antara lain Departemen Pendidikan dan Kebudaryaan untuk atase                kebudayaan, Departemen Perhubungan untuk atase perhubungan. Departemen                Pertahanan Keamanan untuk atase pertahanan.

         Ayat (6)

               Cukup jelas

         Ayat (7)

               Cukup jelas

         Ayat (8)

               Cukup jelas

Pasal 36

         Cukup jelas

Pasal 37

         Cukup jelas

Pasal .38

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Cukup jelas

         Ayat (3)

               Cukup jelas

Pasal 39

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Tiap pejabat/orang yang menandatangani atau mengesahkan suatu tanda bukti                bertanggung jawab berdasarkan Pasal 74 atau Pasal 84 Indische Comptabititeitswet dan                terhadapnya dapat pula dituntut berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh                karena itu, pejabat yang bersangkuran harus mencantumkan nama terang, tanda tangan,                dan jabatannya pada tanda bukti tersebut.

         Ayat (3)

               Cukup jelas

         Ayat (4)

               Cukup jelas

Pasal 40

         Cukup jelas

Pasal 41

         Cukup jelas

Pasal 42

         Cukup jelas

Pasal 43

         Cukup jelas

Pasal 44

         Ayat (1)

               Yang dimaksud dengan jenis pengeluaran ialah belanja pegawai, belanja barang, belanja                pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan subsidi/bantuan.

         Ayat (2)

               Cukup jelas

Pasal 45

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Cukup jelas

         Ayat (3)

               Cukup jelas

         Ayat (4)

               Cukup jelas

Pasal 46

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Cukup jelas

Pasal 47

         Ayat (1)

               Tanggung jawab kepala kantor/satuan kerja bukan saja mengenai pelaksanaan kegiatan                yang telah ditugaskan kepadanya, melainkan juga meliputi segi keuangan sebagaimana                tercantum dalam DIK yang bersangkutan.

         Ayat (2)

               Periksa penjelasan Pasal 2 ayat (l).

Pasal 48

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran ialah                kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran.

Pasal 49

         Ayat (1)

               Yang dimaksud dengan bahan-bahan lengkap ialah :

               a. usul perubahan/pergeseran DIK yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,                    yaitu kepala kantor/satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan                    huruf b;

              b. perhitungan terperinci berdasarkan volume pekerjaan atau sarana pekerjaan beserta                   norma biaya yang digunakan yang menjelaskan bahwa kantor/satuan kerja atau kegiatan                   yang bersangkutan terdapat kelebihan biaya yang dapat digeser, sedangkan pada                   kantor/satuan kerja atau kegiatan lainnya terdapal kekurangan biaya yang perlu                   mendapat penambahan,

                  contoh :

                 1). Penyediaan biaya lauk pauk pada suatu lembaga pemasyarakatan atau rumah sakit                       didasarkan kepada jumlah narapidana di lembaga pemasyasarakatan atau pasien                       pada rumah sakit yang bersangkutan, Demikian juga halnya dengan penyediaan biaya                       untuk pemeliharaan kendaraan bermotor pada masing-masing satuan kerja. Jika                       ternyata jumlah narapidana atau pasien pada rumah sakit atau kendaraan bermotor                       berubah, diperlukan revisi DIK untuk penyesuaian;

                 2) Perubahan norma biaya (indeks) yang digunakan pada saat penyusunan DIK seperti                      naiknya biaya lauk pauk, berubahnya perhitungan biaya perjalanan dinas atau objek                      pemeriksaan;

                3) Hal-hal lain seperti timbulny/diintegrasikannya suatu/beberapa kantor/satuan kerja,                     berubahnya jumlah objek subsidi (seperti sekolah/panti asuhan) yang akan mendapat                     subsidi/bantuan.

              c. Hal-ahal lain yang menjelaskan perlunya dilakukan revisi DIK yang bersangkutan.

         Ayat (2)

               Cukup jelas

         Ayat (3)

               Cukup jelas

         Ayat (4)

               Cukup jelas

         Ayat (5)

               Cukup jelas

         Ayat (6)

               Cukup jelas

        Ayat (7)

               Cukup jelas

         Ayat (8)

               Cukup jelas

         Ayat (9)

               Cukup jelas

         Ayat (10)

               Cukup jelas

Pasal 50

         Ayat (1)

               Yang dimaksud dengan formasi pegawai di luar negeri termasuk pula tenaga setempat                ("Local Staff").

         Ayat (2)

               Pengesahan formasi tersebut merupakan persyaratan untuk pengangkatan pegawai,                disamping syarat-syarat lainnya.

         Ayat (3)

               Cukup jelas

         Ayat (4)

               Cukup jelas

         Ayat (5)

               Departemen/lembaga wajib menerbitkan surat keputusan kenaikan pangkal bersangkutan                selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya persetujuan BAKN.                Persetujuan BAKN menrpakan alat penguji bagi KPKN untuk mengadakan pemeriksaan                SPPR gaji, Untuk kenaikan pangkat ke golongan IV/b ke atas surat keputusan presiden                mengenai pengangkatan pegawai yang bersangkutan sekaligus merupakan alat penguji                bagi KPKN.

         Ayat (6)

               Wewenang uniuk menandatangani surat keputusan kepegawaian pada dasarnya berada                pada menteri/ketua lembaga. Namun, untuk mcmperlancar proses penetapan surat                keputusan tersebut, Menteri/ketua lembaga dapat melimpahkan wewenang tersebut                kepada pejabat lain. Pelimpahan wewenang tersebut diatur dalam surat keputusan                menteri/ketua lembaga bersangkutan.

         Ayat (7)

               Cukup jclas

         Ayat (8)

               Tembusan surat keputusan/sifat Perbantuan bersangkutan disampaikan oleh                Departemen/Lembaga kepada KPKN. Apabila pegawai negeri sipil pusat diperbantukan                sampai pensiun, biaya pemulangan ke tempat ia menetap ditanggung oleh insiansi/badan                yang menerima bantuan tersebut.

         Ayat (9)

               Cukup jelas

         Ayat (1O)

               Untuk kepentingan jabatan/tugas negara, sering terjadi perbantuan pegawai negeri pada                pemerintah daerah otonom/perusahaan/badan. Agar pegawai tcrsebut jangan sampai                dirugikan/mengalami kesulitan, apabila perbantuan tersebut telah selesai, lowongan                formasi yang disebabkan oleh perbantuan tersebut tidak boleh diisi agar penempatannya                kembali dapat berjalan dengan baik.

         Ayat (11)

               Cukup jelas

         Ayat (12)

               Yang dimaksud dengan penghasilan pegawai di luar negeri ialah antara lain a. tunjangan                penghidupan luar negeri; dan b. tunjangan sewa rumah.

Pasal 51

         Ayat (1)

               Surai pemberitahuan pemberian kenaikan gaji berkala diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum                kenaikan gaji tersebut berlaku dengan memperhatikan syarat-syarat yang mendasarinya.                Surat pemberitahuan tersebut diperlakukan sebagai surat kcputusan pemberian kenaikan                gaji berkala.

         Ayat (2)

               Cukup jelas

         Ayat (3)

               Cukup jelas

         Ayat (4)

               Cukup jelas

Pasal 52

         Ayat (1)

               Yang dimaksud dengan keluarga ialah istri, suami, anak pegawai yang berhak mendapat                tunjangan keluarga.

         Ayat (2)

               Apabila suami istri kedua-duanya bekerja sebagai pegawai negeri, tunjangan beras                diberikan untuk masing-masing suami dan istri menurut haknya sebagai pegawai negeri. Di                samping itu, tunjangan juga diberikan kepada istri atau suami sebagai anggota keluarga.                Anak-anak yang berhak mendapat tunjangan beras hanya dibebankan kepada salah satu                pihak, yaitu dari suami atau istri, dan tidak diberikan secara rangkap.

         Ayat (3)

               Cukup jelas

         Ayat (4) dan Ayat (5)

               Ketentuan dalam ayat ini sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 9                Tahun I982 mengenai Tunjangan Bagi Pegawai Negeri/Pensiun.

         Ayat (6)

               Cukup jelas

Pasal 53

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Cukup jelas

         Ayat (3)

               Cukup jelas

Pasal 54

         Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

                Pada dasarnya surat keputusan pensiun bagi pegawai negeri sipil yang mencapai batas                 usia pensiun ditetapkan oleh BAKN, sedangkan bagi yang pensiun sebelum mencapai                 batas usia pensiun. surat kcputusan pensiun ditetapkan oleh menteri/ketua lembaga yang                 bersangkutan.

         Ayat (3)

                Cukup jelas

Pasal 55

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

Pasal 56

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

Pasal 57

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jeias

         Ayat (4)

                Cukup jelas

         Ayat (5)

                Cukup jelas

         Ayat (6)

                Cukup jelas

         Ayat (7)

                Cukup jelas

        Ayat (8)

               Cukup jelas

         Ayat (9)

                Cukup jelas

Pasal 58

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

Pasal 59

         Ayat (1)

               Yang dimaksud Perwakilan Republik Indonesia ialah kedutaan besar, perwakilan tetap                Republik Indonesia, konsulat jenderal, konsulat, konsulat honorer dan semacamnya.

         Ayat (2)

               Cukup jelas

Pasa1 60

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

Pasal 61

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Dalam pengeluaran daerah otonom tersebut antara lain termasuk gaji pegawai negeri sipil                 daerah otonom dan pusat yang diperbantukan kepada daerah otonom serta                 sumbangan/bantuan pembiayaan rutin kepada daerah baik untuk membiayai kegiatan                 desentralisasi, dekosenrtrasi ataupun pembantuan ("medebewind").

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

         Ayat (5)

                Cukup jelas

Pasal 62

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

         Ayat (5)

                Cukup jelas

Pasal 63

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

Pasal 64

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

         Ayat (5)

                Cukup jelas

Pasal 65

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

         Ayat (5)

                 Cukup jelas

         Ayat (6)

                Cukup jelas

Pasal 66

         Ayat (1)

                 Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

               Cukup jelas

Pasal 67

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

Pasal 68

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

Pasal 69

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

         Ayat (5)

                Cukup jelas

         Ayat  (6)

                Cukup jelas

         Ayat (7)

                Cukup jelas

Pasal 70

         Ayal (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                 Cukup jelas

Pasal 71

         Ayat (1)

                Cukup jelas

     Ayat (2)

             Cukup jelas

Pasal 72

         Ayat (1)

                Cukup jelas

        Ayat (2)

               Cukup jelas

Pasal 73

       Ayat (1)

              Cukup jelas

        Ayat (2)

               Tembusan laporan triwulanan untuk Menteri Keuangan disampaikan untuk perhatian                Direktur Jenderal Anggaran (dalam rangkap 2).

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

         Ayat (5)

                Dalam mengadakan pertemuan diikutsertakan pula kepala kantor wilayah direktorat                 jenderal anggaran atau kepala KPKN dalam hal di ibukota propinsi tidak terdapat kantor                 wilayah direktorat jenderal anggaran.

         Ayat (6)

                Cukup jelas

         Ayat (7)

                Cukup jelas

         Ayat (8)

                Cukup jelas

Pasal 74

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

          Ayat (5)

                 Yang dimaksud dengan bahan-bahan yang lengkap ialah:

                  1) usul revisi DIP dengan disertai alasannya yang ditandatangani oleh pemimpin proyek.

                  2) bahan/keterangan teknis yang memperkuat alasan perlunya diadakan revisi, apabila                       diperlukan, keterangan tersebut dapat diperoleh dari pihak ketiga misalnya dari                       pemerintah daerah, perencana pembangunan, dinas geologi/meteorologi, dan                       lain-lain.

                  3) bahan/keterangan lain yang dapat memperkuat alasan perlunya diadakan revisi,                       misalnya barang-barang dalam rangka bantuan luar negeri yang terlambat datang                       sehingga untuk sementara proyejk harus menyewa barang serupa, standarisasi harga                       dan lain-lain.

         Ayat (6)

                Cukup jelas

         Ayat (7)

                Cukup jelas

         Ayat (8)

                Cukup jelas

Pasal 75

         Ayat (1)

                Yang dimaksud dengan bahan-bahan yang lengkap ialah bahan-bahan tersebut dalam                 penjelasan Pasal 74 ayat (6). Usul perubahan/pergeseran yang diajukan oleh pemimpin                 proyek kepada menteri/ketua lembaga harus telah dinilai dan disampaiknan kepada                 Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua                 Bappenas selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya usul                 tersebut oleh atasan langsung pemimpin proyek yang bersangkutan.

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

Pasal 76

         Ayat (1)

                Cukup jela

         Ayat (2)

                Cukup jelas

Pasal 77

         Ayat (1)

                Dalam proyek bantuan ini antara lain termasuk :

                a. Proyek Bantuan Pembangunan Desa;

                b. Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;

                c. Proyek Bantuan Pembangunan Dacrah Tingkat I;

                d. Proyek Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;

                e. Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dan Sanitasi;

                f. Proyek Bantuan Pembangunan Desa Tertinggal.

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

Pasal 78

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

         Ayat (5)

                Cukup jelas

         Ayat (6)

                Cukup jelas

         Ayat (7)

                Cukup jelas

Pasal 79

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Yang termasuk dalam biaya rupiah ialah biaya lokal ("local cost") termasuk biaya                 pengurusan ("handling cost") terdiri antara lain atas:

                a. biaya untuk persiapan, pekerjaan dasar, dan pembebasan/persiapan tanah;

                b. biaya pembukaan L/C, biaya bank, jasa importir;

                c. biaya barang di pelabuhan;

                d. biaya pengangkutan barang ke tempat proyek;

                 e. biaya rupiah lainnya hingga proyek selesai;

                 Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf  c dan huruf d adalah handling cost.

          Ayat (3)

                 Cukup jelas

         Ayat (4)

                 Cukup jelas

Pasal 80

         Ayat (1)

                 Persetujuan mengenai besarnya honorarium yang dimaksud dalam ayat ii tercakup dalam                  persetujuan atas DIP yang bersangkutan.

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

Pasal 81

         Ayat (1)

                Pemimpin bagian proyek menyerahkan bagian proyek yang telah selesai kepada                 pemimpin proyek yang selanjutnya menyerahkannya kepada departemen/lembaga,                 kantor, satuan kerja. Dalam kekayaan termasuk seluruh barang-barang bergerak. Yang                 dimaksud dengan selesai adalah apabila proyek tersebut seluruhnya atau sebagian lelah                 dapat berfungsi.

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Dalam penentuan status sementara proyek dan kckayaan tersebut, antara lain ditetapkan                 mengenai departemen lembaga/kantor/satuan kerja mana yang selanjutnya akan                 mengelola kendaraan bermotor, gedung perumahan karyawan/pekerja dan lain-lainnya                 yang pengadaannya dibiayai dari anggaran proyek sebagai inventarisnya.

         Ayat (4)

                Cukup jelas

         Ayat (5)

                Cukup jelas

Pasal 82

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

Pasal 83

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

         Ayat (5)

                Cukup jelas

Pasal 84

          Ayat (1)

                 Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

         Ayat (5)

                Cukup jelas

Pasal 85

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

         Ayat (3)

                Cukup jelas

         Ayat (4)

                Cukup jelas

         Ayat (5)

                Cukup jelas

Pasal 86

         Ayat (1)

                Cukup jelas

         Ayat (2)

                Cukup jelas

Pasal 87

         Cukup jelas

Pasal 88

         Laporan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran dibuat dalam          3 rangkap.

Pasal 89

         Cukup jelas

Pasal 90

         Cukup jelas

Pasal 91

         Cukup jelas

Pasa1 92

          Cukup jelas

Lampiran ..............