KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 542/KMK.04/2000

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;

Mengingat

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.

Pasal 1

(1)

Direktur jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

(2)

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

disampaikan oleh Wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi;

tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(4)

Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Pasal 2

(1)

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(2)

Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak.

(3)

Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terutang.

Pasal 3

(1)

Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

(2)

Direktur Jenderal pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 4

(1)

Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak.

(2)

Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut.

Pasal 5

Terhadap permohonan Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, yang diajukan sebelum Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, tetap berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.04/1998.

Pasal 6

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.04/1998 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adiministrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 540/

KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

______________________________________________

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP- / /

TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca

Surat permohonan atas nama ..........................(1) NPWP :..................(2) Nomor:...............................(3) Tanggal : .............................................(4);

Menimbang

bahwa setelah diteliti, Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal ....... (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 sebesar Rp. .............. (6);

bahwa Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang akan diperhitungkan dengan imbalan bunga tersebut pada huruf a sebesar Rp ...............(7);

bahwa setelah dilakukan perhitungan masih ada sisa bungaatau imbalan yang dibayarkan sebesar Rp. .......... (8);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Imbalan Bunga;

Mengingat

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak;

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA TAHUN ..........(9) KEPADA .....(10) NPWP:............. (11).

Pasal 1

(1)

Kepada .............(12) NPWP:.................(13) diberikan imbalan bunga berkenaan dengan kelebihan pembayaran ............(14) tahun .......... (15) sesuai Pasal .................... (16) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2000 sebesar Rp. ........... (17)

(2)

Imbalan bunga tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp. ................(18)

(3)

Sisa imbalan bunga dibayarkan sebesar Rp. .............................. (19)

Pasal 2

Pembayaran bunga atau imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan oleh Bank ................(20) ke rekening Wajib Pajak Nomor : ............. (21) pada Bank ....................(22)

Ditetapkan di ...............(23)

pada tanggal ................(24)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK,

.............................................(25)

.............................................(26)

NIP........................................(27)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;

2. Bank Operasional;

3. KPKN;

4. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak;

(2 s.d. 4, jika ada sisa bunga yang akan dibayarkan).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 540/

KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA.

PETUNJUK PENGISIAN SKIB SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Angka 1

Diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan.

Angka 2

Diisi NPWP dan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Angka 3 dan 4

Diisi Nomor dan tanggal Surat Permohonan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Angka 5

Diisi Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 27A ayat (1), atau pasal 27 A ayat (2).

Angka 6

Diisi besarnya bunga atau imbalan bunga yang akan diberikan, dan besarnya dihitung dengan rumus 2 % x Masa Bunga x Dasar Bunga.

Angka 7

Diisi utang pajak yang akan diperhitungkan dengan bunga tersebut dalam angka 6.

Angka 8

Diisi sisa bunga atau imbalan bunga yang akan dibayarkan, dan besarnya dihitung dengan rumus angka 6- angka7.

Angka 9

Diisi Tahun Pajak dari kelebihan pembayaran pajak.

Angka 10 dan 11

Diisi nama Wajib Pajak (pemohon) dan NPWP-nya.

Angka 12 dan 13

Diisi nama dengan angka 10 dan 11.

Angka 14 dan 15

Diisi jenis dan Tahun Pajak yang berkenaan.

Angka 16

Diisi nama dengan angka 5

Angka 17

Diisi nama dengan angka 6

Angka 18

Diisi nama dengan angka 7

Angka 19

Diisi nama dengan angka 8

Angka 20

Diisi nama Bank Pembayar.

Angka 21

Diisi Nomor Rekening Wajib Pajak.

Angka 22

Diisi nama bank di mana rekening Wajib Pajak berada

Angka 23 s.d. 27

Cukup jelas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO