PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PERLINDUNGAN HUTAN

 

UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu kekayaan alam tersebut harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber daya alam yang antara lain berupa hutan produksi, hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hasil hutan, tumbuhan dan satwa harus dilestarikan dan didayagunakan dengan penuh rasa tanggung jawab, karena mempunyai fungsi produksi, fungsi lindung antara lain pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah, pelestarian lingkungan hidup, dan fungsi konservasi keanekaragaman hayati, yang merupakan penyangga kehidupan serta untuk wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Agar fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal dan lestari, maka dilakukan usaha perlindungan terhadap hutan produksi, hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hasil hutan, tumbuhan dan satwa.

Dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

a.

mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit ; dan

b.

mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan ditujukan terhadap hutan produksi, hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan hak, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa.

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu dalam lingkup instansi kehutanan di pusat dan daerah diberi kewenangan kepolisian khusus yang disebut Polisi Kehutanan.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diberi wewenang sebagai penyidik yang disebut Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

Untuk melakukan pengamanan hutan di areal kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin dapat dibentuk Satuan Pengamanan Hutan oleh pemegang hak atau pemegang izin, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh instansi kehutanan.

Mengingat bahwa keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan manusia, maka perlindungan hutan tidak saja dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tetapi juga oleh segenap masyarakat dengan berperan-serta secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam upaya untuk lebih menjamin usaha perlindungan hutan, sebagian wewenang yang menjadi urusan Pemerintah dapat diserahkan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya perlindungan hutan, maka dilakukan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi.

Landasan hukum bagi pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam yang berkeadilan perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 

Cukup jelas

Pasal 2

 

Ayat (1)

 

 

Kegiatan pengelolaan hutan meliputi :

 

 

a.

tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;

 

 

b.

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;

 

 

c.

rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan

 

 

d.

perlindungan hutan dan konservasi alam.

 

 

Peraturan ini hanya mengatur perlindungan hutan, sedangkan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

 

Ayat (2)

 

 

Cukup jelas

Pasal 3

 

Ayat (1)

 

 

Cukup jelas

 

Ayat (2)

 

 

Pelimpahan kegiatan perlindungan hutan di wilayah tertentu dan atau untuk kegiatan tertentu kepada Badan Usaha Milik Negara tersebut tidak termasuk kewenangan publik atau kewenangan pemerintahan umum.

 

 

Yang dimaksud dengan wilayah tertentu dan untuk kegiatan tertentu adalah didasarkan pertimbangan adanya kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat terkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus.

Pasal 4

Ayat (1)

Perlindungan hutan dengan tujuan khusus dapat ditetapkan pada hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud hasil hutan dapat berupa :

1.

Hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput­rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain serta bagian dari tumbuhan-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam hutan;

2.

Hasil hewani beserta turunannya seperti satwa dan hasil penangkarannya, satwa buru, satwa elok dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya;

3.

Benda-benda non hayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda hayati penyusun hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang;

4.

Jasa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan  jasa keunikan, jasa perburuan, dan lain-lain;

5.

Hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan­bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, veneer, kayu lapis, serpih kayu (chip wood), laminating veneer lumber dan komponen setengah jadi;

6.

Tumbuhan dan satwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berikut aturan pelaksanaanya dan atau tumbuhan dan satwa yang  termasuk  dalam  daftar  Appendix  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Huruf b

Yang dimaksud dengan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan antara lain kantor pengelola, pal batas hutan, pos jaga, papan informasi, menara pengawas, sarana komunikasi dan sarana transportasi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam masyarakat hukum adat, jika menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, usaha perlindungan hutan atas hutan adat yang dimaksud umumnya terdapat kebiasaan-kebiasaan yang bersifat tradisional.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut untuk setiap daerah bersifat spesifik dan berbeda-beda, sehingga dalam pelaksanaannya tergantung pada adanya kearifan tradisional sesuai dengan hukum adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang termasuk sarana perlindungan hutan dapat berupa alat pemadam kebakaran baik perangkat lunak maupun perangkat keras, alat komunikasi, perlengkapan satuan pengaman hutan, tanda batas kawasan hutan, plang/tanda-tanda larangan, alat mobilitas antara lain dapat berupa kendaraan roda empat dan roda dua serta kendaraan air.

Yang termasuk prasarana perlindungan hutan dapat berupa asrama satuan pengamanan hutan, rumah jaga, jalan-jalan pemeriksaan, menara pengawas, dan parit batas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut tersebut.

Yang termasuk dalam pengertian mengangkut adalah proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak menuju ke tempat tujuan sampai alat angkut yang mengangkut hasil hutan sampai tempat tujuan dan membongkar atau menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut. 

Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara; hal ini dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang­undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berlebihan adalah apabila pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan mengakibatkan penurunan potensi dan kerusakan mutu hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan hutan adalah izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin pemungutan hasil hutan.

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang­Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penggembalaan ternak secara tidak terkendali dapat merusak hutan baik berupa kerusakan tanah ataupun berupa kerusakan tanaman termasuk kebakaran hutan, oleh karena itu perlu diatur dengan menyediakan tempat khusus untuk keperluan penggembalaan ternak, pengambilan rumput dan pakan ternak.

Penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput dan pakan ternak lainya serta serasah dari kawasan hutan hanya dapat dilakukan di tempat khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penutupan lokasi penggembalaan ternak dapat bersifat sementara atau tetap.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1

Jalur ini terdiri dari jenis-jenis pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan melebar, berbatang lentur, bertajuk lebat dan lebih tinggi dari pohon yang dilindungi, terutama pada daerah-daerah yang rawan badai.

Angka 2

Sifat pohon yang ditanam dalam jalur ini terdiri dari jenis-jenis pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan melebar berbatang lentur serta bertajuk lebat.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengendalian populasi dilakukan terhadap jenis-jenis asli yang populasinya sudah sangat banyak (over population) dan jenis-jenis eksotik.

Huruf d

Yang dimaksud metode biologis adalah untuk keseimbangan antara yang dimangsa dengan pemangsa.

Yang dimaksud metode mekanis adalah dengan menggunakan peralatan.        

Yang dimaksud metode kimiawi adalah menggunakan zat-zat kimia antara lain herbisida, insektisida.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang termasuk pengertian pembakaran hutan tanpa izin adalah melakukan kegiatan yang karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran.

Kegiatan yang menyebabkan kebakaran hutan meliputi : penggunaan api di dalam hutan yang tidak terkendali, penggunaan gergaji mesin dan mesin-mesin lainnya yang ceroboh, penggunaan bahan peledak dan zat-zat kimia yang tidak terkendali.

Huruf b

Benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran meliputi : puntung rokok yang masih mengandung api, bara api, petasan, zat-zat kimia, lensa cembung, korek api.

Yang termasuk dalam pengertian membuang adalah meletakkan atau meninggalkan benda-benda yang menyebabkan kebakaran hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembakaran hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan dilakukan secara terbatas.

Yang dimaksud dengan kondisi yang tidak dapat dielakkan adalah untuk pengendalian kebakaran dengan metode pembakaran balik.

Pembakaran balik dilakukan karena kegiatan pemadaman langsung tidak mungkin dilaksanakan.

Pembakaran dengan tujuan khusus untuk pembasmian hama dan penyakit dilakukan khusus untuk mencegah menjalarnya hama dan penyakit tanaman yang disebabkan jamur, serangga, karena tidak mungkin lagi pemusnahan dengan penyemprotan zat kimia.

Yang termasuk dalam pengertian pembinaan habitat tumbuhan dan satwa antara lain adalah dalam rangka pembinaan padang penggembalaan ternak.

Pembakaran dengan tujuan khusus untuk pembinaan habitat tumbuhan dan satwa serta pembinaan padang penggembalaan ternak dilakukan agar tumbuh tunas tanaman/rumput baru sebagai makanan satwa dan ternak.

Persiapan dan pembersihan lahan untuk kebun dan hutan tanaman tidak termasuk dalam tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah pejabat instansi kehutanan pada daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengertian Unit Pengelolaan termasuk areal izin usaha pemanfaatan, pemungutan hasil hutan dan izin pinjam pakai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Program nasional yang ditetapkan menyangkut rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dalam hal pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran dalam skala nasional dan bersifat makro.

Ayat (2)

Program tingkat provinsi yang ditetapkan menyangkut rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran dalam wilayah provinsi berdasarkan program nasional.

Ayat (3)

Program tingkat kabupaten/kota dimaksudkan sebagai rencana kegiatan operasional yang ditetapkan menyangkut rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan program tingkat provinsi.

Ayat (4)

Penetapan rencana kegiatan pengendalian kebakaran hutan dimaksudkan sebagai rencana kegiatan operasional menyangkut rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran dalam wilayah kerja sesuai program tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 22

Ayat (1)

Lembaga pengendalian kebakaran hutan yang dibentuk dimaksud berupa wadah struktural operasional dan fungsional koordinatif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Pada tingkat nasional peta kerawanan kebakaran hutan disajikan pada setiap tahun.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Standar sarana dan prasarana yang ditetapkan merupakan satuan baku yang menyangkut kebutuhan sarana dan prasarana peralatan pemadaman kebakaran secara nasional dan acuan standar yang diperlukan di daerah.

Sarana dan prasarana pendukung yang disiapkan merupakan jenis sarana dan prasarana yang diperlukan untuk dukungan pemadaman kebakaran secara nasional.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Pembinaan dan pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku aparat pembina dan pengawas.

Huruf b

Angka 1

Pada tingkat provinsi peta kerawanan kebakaran hutan disajikan pada setiap 6 (enam) bulan.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan termasuk mengatur sarana dan prasarana pendukung yang disiapkan dalam pemadaman kebakaran tingkat provinsi.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tingkat provinsi berupa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku aparat pembina dan pengawas di provinsi.

Huruf c

Angka 1

Pada tingkat kabupaten/kota peta kerawanan kebakaran hutan disajikan pada setiap 3 (tiga) bulan.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Sarana dan prasarana yang disediakan merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran tingkat kabupaten/kota.

Angka 5

Pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian kebakaran hutan di lapangan berupa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan selaku aparat pembina dan pengawas di lapangan.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas

Huruf b)

Cukup jelas

Huruf c)

Kelembagaan yang dibentuk dimaksud berupa wadah struktural, operasional dan atau fungsional di Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi.

Huruf d)

Cukup jelas

Huruf e)

Cukup jelas

Huruf f)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam hal kebakaran hutan tidak mampu dipadamkan, pemegang izin pemanfaatan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan, pemilik hutan hak dan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan minta bantuan tenaga dan peralatan di sekitar areal yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan deteksi adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang lokasi kebakaran hutan, arah angin dengan mengunakan teknologi sederhana atau teknologi modern.

Ayat (2)

Dalam rangka menggalang bantuan masyarakat melalui pendekatan tokoh masyarakat dapat terdiri dari Pimpinan Organisasi Sosial, Agama dan atau Kemasyarakatan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal api belum dapat dipadamkan Bupati/Walikota melakukan mobilisasi brigade pemadam kebakaran dan minta bantuan kepada instansi terkait dan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Atas dasar informasi dan pertimbangan Bupati/Walikota bahwa diperlukan dukungan sumber daya pemadam kebakaran hutan, Gubernur memobilisasi anggaran, tenaga dan peralatan pemadaman kebakaran hutan yang ada di daerahnya.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal api belum dapat dipadamkan pada tingkat Kabupaten/kota, Gubernur melakukan mobilisasi brigade pemadam kebakaran dan minta bantuan kepada instansi terkait dan  masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Atas dasar informasi dan pertimbangan dari Gubernur bahwa diperlukan dukungan sumber daya pemadam kebakaran hutan, Menteri memobilisasi anggaran, tenaga dan peralatan pemadaman kebakaran hutan.

Dalam hal tertentu keadaan tersebut dapat ditingkatkan menjadi mobilisasi nasional.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Laporan terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian informasi tentang apa yang dilihatnya, sedangkan laporan oleh petugas diusahakan selengkap-lengkapnya yang meliputi antara lain : informasi mengenai lokasi, waktu, penyebab, luas areal, kondisi lapangan, arah angin, sketsa situasi dan data-data lain yang diperlukan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan inventarisasi dan identifikasi lapangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tingkat kerusakan akibat kebakaran diperlukan untuk mengetahui jumlah kerugian negara akibat kebakaran hutan.

Tingkat kerawanan dan kerusakan diperlukan untuk memprediksi prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan tahun berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya merupakan tanggung jawab mutlak yang berarti Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak baik sengaja maupun tidak sengaja, wajib bertanggung jawab secara pidana dan atau membayar ganti rugi atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya, kecuali apabila Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pejabat kehutanan fungsional antara lain pejabat instansi kehutanan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang dibebani tugas dan kewenangan Kepolisian Khusus Kehutanan secara fungsional. Pejabat yang dimaksud ini lazim disebut Polisi Kehutanan Mobil.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan instansi kehutanan di daerah meliputi dinas kehutanan, unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kehutanan dan Unit Perum Perhutani.

Yang dimaksud dengan pejabat kehutanan struktural tertentu meliputi antara lain pejabat instansi kehutanan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang menurut uraian tugas pokoknya diserahi tugas dan bertanggung jawab mengenai urusan perlindungan hutan.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Wilayah hukum meliputi wilayah kerja Polisi Kehutanan dan mengikuti wilayah kerja yang ditetapkan dalam keputusan penugasan yang diberikan oleh atasan atau pimpinannya.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pada waktu mengadakan patroli atau perondaan di dalam kawasan hutan, polisi kehutanan berwenang, menghentikan kegiatan tertentu apabila kegiatan tersebut diduga tidak memiliki izin, atau atas perintah pimpinan instansi kehutanan yang berwenang.

Wilayah hukum atau wilayah kerja dapat meliputi Propinsi, Kabupaten/Kota atau wilayah unit pengelolaan hutan.

Wilayah tersebut baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang dapat meliputi wilayah administrasi pemerintahan yang setara dengan wilayah hukum penegak hukum lainnya seperti halnya POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dalam hal tertangkap tangan polisi kehutanan berwenang menangkap dan menahan tersangka berserta barang bukti dan dalam waktu secepatnya menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Tenaga Polisi Kehutanan dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dapat merupakan Pegawai Negeri Sipil pusat maupun daerah. Dalam hal PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat, maka penugasannya di daerah adalah dalam bentuk dipekerjakan atau diperbantukan (medebewind).

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dapat juga ditugaskan oleh Menteri di bandar udara, pelabuhan laut, terminal angkutan darat, dan perbatasan antar negara untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap legalitas hasil hutan serta mengambil tindakan Kepolisian Khusus Kehutanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang melakukan pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan dan pengenalan jenis tumbuhan dan satwa liar yang menjadi barang bukti adanya kejahatan dan pelanggaran tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk penentuan besarnya kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, serta kerugian negara yang disebabkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud.

Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menentukan besarnya kerusakan hutan dan kerugian negara serta pengenalan jenis tumbuhan dan satwa liar, maka PPNS dapat meminta bantuan tim atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2)

 

 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya bersifat fungsional sebagai pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang secara fungsional melakukan penyidikan tindak pidana menyangkut hutan, kawasan hutan, hasil hutan.

Ayat (3)

Penyidik POLRI dalam melaksanakan koordinasi dengan dan pengawasan terhadap PPNS, tidak membawahi PPNS, akan tetapi bersifat pembinaan.

Penyidik POLRI baik diminta atau tidak diminta wajib memberikan pembinaan kepada PPNS.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Dalam menjaga kelancaran tugas di wilayah-wilayah kerja tertentu, maka penerapan koordinasi dengan pihak POLRI dilaksanakan dengan tetap mengacu pada KUHAP dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Ayat (2)

Sebelum melakukan penahanan tersangka di rumah tahanan negara, PPNS apabila dipandang perlu dapat menempatkan tersangka pada rumah tahanan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kehutanan atau menitipkannya pada kantor Kepolisian Republik Indonesia terdekat.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemegang izin adalah pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, izin pemungutan hasil hutan atau izin penggunaan kawasan hutan.

Yang dimaksud dengan pemegang hak pengelolaan hutan adalah Badan Usaha Milik Negara di bidang Kehutanan yang mendapat pelimpahan untuk melakukan pengelolaan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Undang-undang Kehutanan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Yang termasuk dalam pengertian penanggung jawab perbuatan adalah :

a.

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan menimbulkan kerusakan hutan.

b.

Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang menimbulkan kerusakan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

 

 

Yang dimaksud untuk biaya rehabilitasi adalah rehabilitasi atas kawasan hutan yang rusak sebagai akibat perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan pemulihan kondisi hutan adalah termasuk reklamasi hutan yang rusak sebagai akibat perbuatan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

 

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perubahan fisik adalah kondisi terjadinya perubahan bentuk lapangan dan atau tegakan hutan, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan baik pada hutan produksi, hutan lindung atau hutan konservasi.

Yang dimaksud dengan perubahan sifat fisik adalah kondisi terjadinya perubahan sifat fisik tanah, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan baik pada hutan produksi, hutan lindung, atau hutan konservasi.

Yang dimaksud dengan perubahan hayati adalah kondisi terjadinya perubahan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan baik pada hutan produksi, hutan lindung, atau hutan konservasi.

Indikasi perubahan fisik berupa perubahan : bentang alam, tegakan pohon atau penutupan vegetasi.

Indikasi perubahan sifat fisik meliputi perubahan : sifat kimia tanah, iklim mikro atau kualitas air.

Indikasi perubahan hayati meliputi perubahan : keragaman dan kerapatan jenis flora, keragaman dan kelimpahan jenis fauna.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Kebijakan adalah pengaturan atau penetapan pedoman dalam kegiatan perlindungan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Barang bukti meliputi hasil tindak pidana atau benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan atau mendukung tindak pidana antara lain hasil hutan, alat angkut, alat komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Satwa liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi undang-undang hasil sitaan, rampasan dan temuan dapat dilakukan tindakan :

a.

dikembalikan ke alam;  

b.

dititipkan pada lembaga konservasi atau badan usaha yang bergerak di bidang konservasi yang dianggap mampu; atau

c.

dimusnahkan dengan izin pejabat yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4453