UMUM

1.

Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, perlu dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

2.

Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas.

3.

Didalam penyelenggaraannya SPAM dilakukan secara terpadu dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi.

4.

Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi meliputi prasarana dan sarana (PS) air limbah dan persampahan. Sistem ini dikembangkan untuk pemenuhan standar pelayanan sanitasi masyarakat guna ikut menjaga perlindungan air baku. Penyediaan PS air limbah dapat dilakukan melalui sistem setempat dan/atau terpusat. Penyediaan PS persampahan dikembangkan dengan prinsip pendekatan sampah sebagai sumber daya dan penanganan sampah sedekat mungkin dengan sumber timbulan sampah. Sebagai sumber daya, metode penanganan persampahan perlu dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah. Upaya ini perlu didukung juga dengan upaya pemilahan sampah sedini mungkin. Pemilihan jenis sistem dan teknologi dalam pengumpulan, pengolahan, serta pembuangan air limbah dan persampahan perlu mempertimbangkan aspek ruang, daya dukung lahan, sistem penyediaan air minum, serta aspek sosial ekonomi masyarakat.

5.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM melibatkan berbagai unsur yaitu BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha, dan masyarakat. Agar diperoleh suatu hasil penanganan sistem yang memberikan pelayanan optimal, diperlukan penyelenggaraan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah, serta masyarakat, termasuk dunia usaha.

6.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM perlu didorong dalam rangka perubahan perilaku masyarakat menuju budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang lebih handal.

7.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM didasarkan pada kebijakan dan strategi nasional sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi daerah, terutama dalam mendorong efisiensi penyediaan pelayanan air minum dan/atau prasarana dan sarana sanitasi serta penggunaan sumber daya air dan melindungi kepentingan konsumen.

8.

Selain melibatkan unsur Pemerintah dan masyarakat, pengembangan SPAM ini juga melibatkan Badan Pendukung Pengembangan SPAM yang diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan pengembangan SPAM serta dapat meningkatkan iklim investasi yang lebih baik.

9.

Pembiayaan pengembangan SPAM diperlukan untuk membangun, memperluas dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik yang sumber dananya diperoleh dari berbagai unsur yaitu Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai timbal balik atas jasa pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi, pelanggan dikenakan biaya atas tarif atau retribusi. Penetapan tarif atau retribusi yang mencerminkan tarif konsumen sebagai harga dari jasa pelayanan yang efisien dilakukan oleh penyelenggara atas persetujuan berbagai pihak yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10.

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini juga mempunyai hubungan saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam kaitan sebagai berikut :

a.

Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, yang menyangkut kerja sama dengan daerah lain yang terkait dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang harus sinergis dan saling menguntungkan.

b.

Pengusahaan diselenggarakan, baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah serta masyarakat dan swasta guna lebih meningkatkan kinerja pengusahaan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

c.

Perlindungan konsumen dimaksudkan agar pelayanan dipastikan berorientasi kepada konsumen dan memastikan bahwa masukan konsumen telah terakomodasi ke dalam proses dan pelaksanaan pengaturan pelayanan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan diselenggarakan secara terpadu adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi memperhatikan keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap baku mutu sumber air baku.

Pasal 3

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).

Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan.

Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instalasi air kemasan adalah proses pengolahan air menjadi air minum dengan menggunakan peralatan-peralatan penjernihan atau penyulingan air yang umum dijual di pasaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Baku mutu yang dimaksud adalah mengikuti peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menjamin adalah mengupayakan semaksimal mungkin ketersediaan air baku untuk pengembangan SPAM.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penggunaan air tanah untuk air baku merupakan pilihan setelah air permukaan sudah tidak mencukupi. Penggunaan air tanah untuk air baku tidak dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam mengisinya kembali (natural recharge). Dalam keadaan yang memaksa, apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk air baku melebihi kemampuan natural recharge, penyelenggara diwajibkan mengisi air tanah dengan air bersih (refill) atas biaya penyelenggara sehingga dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa penurunan muka air tanah asli (muka air tanah pada waktu air tanah belum dimanfaatkan). Penurunan muka air tanah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, yaitu antara lain: intrusi air laut ke dalam air tanah dan turunnya permukaan tanah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan daerah terbuka adalah daerah-daerah peresapan atau aliran yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah dan kualitas sumber air baku.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan teknis bertujuan untuk mewujudkan sasaran teknis yang telah ditetapkan.

Ayat (3)

Pengelolaan non teknis bertujuan untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang efisien dan efektif.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Air Limbah yang dimaksud disini adalah air limbah permukiman (municipal wastewater) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) serta air hujan (rain off storm water) yang karena sistem pengumpulan, memungkinkan air hujan ditampung (combine severage system).

Air limbah permukiman berasal dari perumahan, fasilitas umum, fasilitas komersial, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Perumahan yang dimaksud adalah rumah tinggal, termasuk rumah susun dan gedung apartemen, tetapi tidak termasuk fasilitas pendukungnya.

Fasilitas umum yang dimaksud adalah terminal, bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain.

Fasilitas komersial yang dimaksud adalah pertokoan, gedung-gedung pertunjukan, rumah-rumah makan, dan sebagainya.

Fasilitas sosial yang dimaksud adalah gedung-gedung tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan sebagainya.

Fasilitas lainnya yang dimaksud adalah fasilitas-fasilitas lain selain yang disebutkan di atas, tetapi berkarakteristik permukiman.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem pembuangan air limbah (sanitation disposal system) terdiri dari sistem pengaliran, proses pengolahan, dan pembuangan akhir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sistem pembuangan air limbah setempat adalah sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi cubluk, tanki septik dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan pengolahan akhir Lumpur tinja.

Unit pengolahan setempat lainnya yang dimaksud di atas adalah unit atau paket lengkap pengolahan air limbah yang dikembangkan dan dipasarkan, baik oleh lembaga-lembaga penelitian maupun oleh produsen-produsen tertentu untuk digunakan oleh perumahan, gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan gedung-gedung komersial setelah dinyatakan layak secara teknis oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembuangan air limbah terpusat adalah sistem pengumpulan air limbah yang melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. Sistem ini meliputi jaringan pengumpul, bangunan pengolahan, sistem pemompaan, dan bangunan penunjang lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sumber air baku untuk air minum termasuk daerah tangkapan air/daerah resapan air.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kepadatan permukiman yang dimaksud adalah kepadatan penduduk persatuan luas permukiman (contoh: 200 jiwa/ha). Kepadatan permukiman dapat sedemikian padat sehingga tidak layak lagi menerapkan sistem pembuangan air limbah setempat (contoh: dengan kepadatan penduduk 300 jiwa/ha atau lebih padat tidak layak penggunaan tangki septik tanpa mengakibatkan pencemaran sumber air bersih setempat (sumur dangkal).

Sedangkan kondisi daya dukung lahan yang dimaksud adalah kemampuan lahan dalam hal ini tanah, meresapkan dan melakukan pemurnian air limbah secara alamiah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Setiap orang atau kelompok masyarakat wajib menangani sampah secara setempat agar tidak mencemari sumber air baku.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan zona penyangga adalah zona penahan (buffer zone) yang berfungsi untuk mengurangi akibat dari gangguan bau, kebisingan, estetika, dan sebagainya.

Ayat (3)

Leachate yang dimaksud adalah cairan hasil proses dekomposisi sampah yang bercampur dengan air hujan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam menyusun kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan pengembangan SPAM, Pemerintah harus melibatkan masyarakat/pemangku kepentingan melalui konsultasi publik sebagai upaya melibatkan masyarakat/pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Bila Penyelenggara adalah BUMN/BUMD maka kegiatan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan melalui proses pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai unit SPAM tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berkala (dalam periode lebih lama dari pemeliharaan rutin) guna memperpanjang usia pakai unit SPAM yang biasanya diikuti dengan penggantian peralatan/suku cadang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan rehabilitasi sebagian adalah perbaikan sebagian unit SPAM yang perlu dilakukan untuk dapat berfungsi secara normal kembali.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM juga berfungsi sebagai umpan balik dalam penyusunan kebijakan dan strategi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

–

Kebijakan adalah suatu pernyataan yang bersifat prinsip sebagai landasan pegaturan dalam pencapaian suatu sasaran.

– 

Strategi adalah suatu skenario perencanaan untuk mencapai suatu sasaran.

Huruf b

– 

Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melakukan sesuatu.

– 

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.

– 

Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan  masing-masing.

– 

Manual adalah tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk menyelesaikan sesuatu.

Huruf c

BUMN yang dimaksud adalah bersifat khusus yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan teknis adalah bantuan yang ditujukan pada penyelenggara sampai dengan tercapainya kebutuhan pokok minimal.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Bantuan teknis disesuaikan dengan kemampuan dan prioritas yang ada sehingga didapatkan unsur keberlanjutan dan keadilan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Izin diberikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 41

Huruf a

Izin diberikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam pengembangan SPAM untuk perlindungan air baku diutamakan bagi pembangunan unit air baku atau unit produksi, unit pengelolaan untuk air limbah sistem terpusat dan TPA untuk persampahan.

Yang dimaksud dengan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin mengacu pada data yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tata cara penyaluran bantuan pendanaan sesuai dengan mekanisme dan sistem bantuan pendanaan yang ditetapkan mengikuti pedoman dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tarif air minum harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. Untuk terciptanya keadilan, pelanggan yang tidak mampu perlu diberi bantuan dengan cara menetapkan tarif air minum rendah atau tarif air minum bersubsidi. Untuk menutup beban subsidi tersebut, penyelenggara menetapkan tarif air minum yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan yang menggunakan air di atas kebutuhan pokok minimum, dengan perhitungan subsidi silang.

Huruf b

Mutu pelayanan adalah tingkat pelayanan (level of service) yang diterima oleh pelanggan dari penyelenggara. Tarif air minum yang adil adalah tarif yang seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.

Huruf c

Prinsip pemulihan biaya (cost recovery), mengandung maksud bahwa penyelenggara diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu.

Mengingat tarif air minum menggunakan kebijakan tarif diferensiasi dan tarif progresif sehingga tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif.

Huruf d

Untuk mendorong efisiensi pemakaian air, pelanggan yang tingkat pemakaian airnya melebihi standar kebutuhan pokok dikenakan tarif yang lebih tinggi melalui tarif progresif. Tujuan pemberlakuan tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian konsumsi, konservasi sumber air, dan sebagai subsidi silang.

Huruf e

Penyelenggara harus mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif.

Prinsip akuntabilitas mengandung pengertian bahwa dasar perhitungan yang digunakan sebagai perhitungan biaya pokok dan penetapan tarif harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan air minum, perhitungan tarif air minum harus selalu berdasarkan pertimbangan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud biaya operasi dan pemeliharaan adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh pengelola untuk mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana SPAM. Biaya tersebut meliputi antara lain : biaya personil, biaya listrik/bahan bakar, biaya bahan kimia, biaya retribusi air baku, biaya konservasi lingkungan, biaya pembelian air curah, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya administrasi dan umum, dan biaya lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan biaya depresiasi/amortisasi adalah biaya depresiasi/amortisasi atas aset yang dioperasionalkan oleh penyelenggara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bunga pinjaman adalah bunga atas pinjaman yang menjadi tanggungan penyelenggara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan biaya lain-lain adalah biaya yang mungkin timbul akibat penyelenggaraan penyediaan air minum misalnya biaya perubahan kurs valuta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keuntungan yang wajar adalah batas kewajaran tingkat keuntungan yang dapat ditoleransi dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan sanitasi dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan struktur tarif adalah pengelompokkan tarif air minum yang berdasarkan kepada kelompok pelanggan dan penggunaan jasa pelayanan yang memungkinkan terjadinya subsidi silang.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan indeksasi adalah penyesuaian tarif yang didasarkan formula atau rumus dengan acuan angka nilai indeks inflasi pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi yang berwenang dan/atau parameter lain sesuai dengan kontrak perjanjian kerjasama.

Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau business plan dapat dilakukan peninjauan tarif secara periodik.

Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah suatu peristiwa yang menyebabkan tarif dianggap perlu untuk dilakukan peninjauan dengan melakukan rebasing terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan (bussiness plan) yang ada.

Adapun peristiwa atau faktor-faktor yang dapat dikategorikan ke dalam kejadian luar biasa antara lain adalah adanya devaluasi rupiah, tingkat inflasi yang melambung tinggi, perubahan rencana/program yang cukup mendasar.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembinaan teknik meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi. Yang dimaksud dengan pembinaan non teknik meliputi administrasi dan pelayanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kepentingan perseorangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, bukan untuk diusahakan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Membantu memberikan akses kepada masyarakat sekitar dimaksudkan agar masyarakat yang bermukim di sekitar unit produksi atau sepanjang jalur pipa transmisi dapat diberikan akses kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan minimal air minum.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Setiap pelanggan air minum dapat mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan apabila pelanggan tidak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Huruf d

Ganti rugi diberikan setelah ada ketetapan yang pasti dari institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Pengertian memperoleh lahan, tidak dimaksudkan diperoleh secara cuma-cuma tetapi mengikuti ketentuan yang ada.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Aktif melakukan kegiatan penghijauan di sekitar badan air atau daerah resapan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Penyelenggara pengembangan SPAM dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya pada saat penyelenggara tidak dapat memenuhi kriteria pelayanan yang ditetapkan.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4490