I.

UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diperlukan suatu sistem pengelolaan Kas Negara yang mengacu kepada prinsip pengelolaan kas yang baik. Prinsip tersebut mencakup adanya perencanaan kas yang baik serta pemanfaatan semaksimal mungkin dana kas yang belum digunakan (idle cash). Selama ini pengelolaan Uang Negara/Daerah yang dilaksanakan belum memenuhi prinsip pengelolaan uang sebagaimana mestinya.

Perencanaan kas merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan pengelolaan Kas Negara/Daerah yang baik. Sebagaimana diketahui bahwa unit-unit yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara di pemerintah pusat tersebar di seluruh departemen dan lembaga. Keberhasilan pembuatan perencanaan kas yang baik sangat bergantung kepada koordinasi dan dukungan dari seluruh departemen/lembaga serta kecermatan mereka dalam pembuatan perencanaan penerimaan dan pengeluaran masing-masing kementerian negara/lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ada ketentuan yang mewajibkan peranserta semua kementerian negara/lembaga dalam pembuatan perencanaan Kas Negara.

Selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh kementerian negara/lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional kementerian negara/lembaga. Rekening-rekening tersebut dikelola sendiri dan tidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh keuangan negara berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan pertimbangan perlunya suatu pengaturan mengenai pengelolaan Uang Negara/Daerah yang baik sebagai pedoman pengelolaan Kas Negara/Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Lingkup Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mencakup berbagai aspek pengaturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kewenangan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dengan maksud agar pengelolaan kas dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Aspek pengaturan tersebut antara lain mengenai: perencanaan kas melalui peramalan kas, arus kas masuk, arus kas keluar, pengelolaan kas kurang dan kas lebih, pelaksanaan rekening tunggal perbendaharaan (Treasury Single Account) dan pelaporan.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kementerian negara/lembaga termasuk unit organisasi yang mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Ayat (2)

Kewajiban daerah yang dapat diperhitungkan dengan dana perimbangan adalah kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, kewajiban pembayaran iuran/potongan untuk asuransi kesehatan dan dana pensiun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah, sedangkan wewenang Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah secara lebih luas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran kementerian negara/lembaga termasuk bendahara pada satuan kerja perangkat daerah yang melakukan kegiatan dekonsentrasi atau tugas pembantuan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kas Daerah termasuk kas dana cadangan yang masih dalam pengelolaan Bendahara Umum Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  

Rekening Kas Umum Negara adalah merupakan perwujudan penerapan Rekening Tunggal Perbendaharaan (Treasury Single Account).

Ayat (2)  

Cukup jelas.

Ayat (3)  

Cukup jelas.

Ayat (4)  

Cukup jelas.

Ayat (5)  

Cukup jelas.

Ayat (6)  

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)  

Pemilihan Bank Umum untuk memberikan pelayanan di bidang penerimaan negara harus mempertimbangkan kemudahan akses kepada penyetor pajak dan penerimaan negara lainnya untuk dapat menyetor dimana saja.

Ayat (2)  

Cukup jelas.

Ayat (3)  

Cukup jelas.

Ayat (4)  

Untuk melayani pengeluaran pemerintah, mekanisme pengeluaran/penyaluran dana yang dilaksanakan melalui Bank Umum dengan menggunakan penyediaan dana dari Rekening Kas Umum Negara.

Ayat (5)  

Cukup jelas.

Ayat (6)  

Cukup jelas.

Ayat (7)  

Cukup jelas.

Ayat (8)  

Cukup jelas.

Ayat (9)  

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  

Cukup jelas.

Ayat (2)  

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penunjukan Bank Umum sebagai pengelola Kas Umum Daerah harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan asas kesatuan kas, kesatuan perbendaharaan dan optimalisasi pengelolaan kas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum diluar lembaga keuangan yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik untuk melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan berlaku umum adalah tingkat suku bunga, jasa giro/bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Umum atau badan lain yang bersangkutan bagi nasabah.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4738