I.

UMUM

a.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut ternyata belum berjalan sebagaimana mestinya. Upaya Pemerintah untuk menarik minat mitra atau investor Kerjasama Pemanfaatan dalam melakukan pembangunan infrastruktur masih menemui hambatan.

Hambatan tersebut merupakan akibat dari kemudahan atau fasilitas investasi yang ditawarkan oleh negara-negara tetangga yang mampu memberikan jangka waktu investasi yang relatif lebih lama dibandingkan dengan yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global, jangka waktu untuk pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP) perlu disesuaikan.

Dengan pertimbangan Kerjasama Pemanfaatan tidak terjadi pengalihan hak atas barang milik Negara, maka penyesuaian jangka waktu dimaksud dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga relatif lebih lama dibandingkan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah Negara.

b.

Penilaian barang milik negara/daerah diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar atau nilai pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai wajar atau nilai pasar atas barang milik negara/daerah yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah

II.

 PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penilai internal" adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara independen.

Yang dimaksud dengan "penilai eksternal" adalah penilai selain penilai internal yang mempunyai izin praktek penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengecualian penjualan barang milik Negara dari ayat (3) dimaksudkan agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana dapat tercapai namun kewajaran harga/nilai barang milik Negara tersebut masih diperhatikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan antara lain dengan pertimbangan tidak layak secara ekonomis atau mempunyai dampak berbahaya jika dipertahankan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang Kepabeanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

-

Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan/atau bangunan milik negara/daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.

-

 Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan milik negara/daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Huruf b

Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri" adalah:

-

tanah dan/atau bangunan, yang merupakan kategori rumah negara golongan III;

-

tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut:

-

jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;

-

waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;

-

rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;

-

pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;

-

peribadatan;

-

pendidikan atau sekolah;

-

pasar umum;

-

fasilitas pemakaman umum;

-

fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir,

-

lahar, dan lain-lain bencana;

-

pos dan telekomunikasi;

-

sarana olahraga;

-

stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;

-

kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

-

fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

-

rumah susun sederhana;

-

tempat pembuangan sampan;

-

cagar alam dan cagar budaya;

-

pertamanan;

-

panti sosial;

-

pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

Huruf e

Barang milik negara/daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan karena adanya keputusan pengadilan atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPR/DPRD."

Angka 7

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lelang adalah penjualan barang milik negara/daerah dihadapan pejabat lelang.

Ayat (3)

 Huruf a

Yang termasuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuni atau kendaraan dings perorangan pejabat negara yang dijual kepada pejabat negara.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4855