PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2009
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2010
I. |
UMUM |
||||||||
|
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2010 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2010 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2010. |
||||||||
|
Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2010 diperkirakan mencapai sekitar 5,5% (lima koma lima persen). Seiring pemulihan perekonomian global, Pemerintah akan berupaya agar realisasi pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan sesuai dengan asumsi tersebut. Melalui pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi, dan iklim investasi yang semakin kondusif, diharapkan hal tersebut dapat menjadi daya tarik bagi para investor dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu, impor Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modal sehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri. |
||||||||
|
Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar rupiah ini mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2010, dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalam tahun 2010, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok, maka laju inflasi diperkirakan dapat ditekan pada tingkat 5,0% (lima koma nol persen). |
||||||||
|
Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 6,5% (enam koma lima persen). Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan minyak dunia yang mulai meningkat seiring dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi dunia, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) di pasar internasional dalam tahun 2010 diperkirakan akan berada pada kisaran US$65,0 (enam puluh lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, sedangkan tingkat lifting minyak mentah diperkirakan sekitar 965 (sembilan ratus enam puluh lima) ribu barel per hari. |
||||||||
|
Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pelaksanaan strategi RPJPN dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tiap-tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Selanjutnya, Presiden terpilih beserta anggota kabinet yang membantunya akan menuangkan visi, misi, dan rencana kerja pemerintahan untuk menjawab tantangan dan permasalahan aktual, sekaligus untuk mencapai sasaran-sasaran rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah disusun. |
||||||||
|
RPJMN tahap pertama telah selesai dengan berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu dan tahun 2010 merupakan tahun pertama dalam agenda RPJMN tahap kedua. Mengingat tahun 2010 merupakan tahun transisi pemerintahan, RPJMN 2010-2014 belum disusun. Sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Bab IV dari lampiran Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang berisi: Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai kelanjutan dari RPJMN ke-1 (2004-2009) maka RPJMN ke-2 (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Sementara itu, dalam rancangan awal RPJMN tahap kedua (2010-2014), kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk beberapa tujuan, yaitu: (a) memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (c) membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) memperkuat daya saing perekonomian. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan di tiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam rencana kerja Pemerintah (RKP) di tiap-tiap tahun. |
||||||||
|
Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010 disusun berdasarkan tema "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat" dan diterjemahkan ke dalam lima prioritas pembangunan, yaitu: (a) pemeliharaan kesejahteraan masyarakat miskin serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial; (b) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (c) pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional; (d) pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; serta (e) peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim. Pencapaian prioritas sasaran pembangunan tersebut akan diterjemahkan melalui program-program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah di tahun 2010. |
||||||||
|
Dengan demikian, kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat tahun 2010 diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, prioritas alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2010 akan difokuskan pada: (a) perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (b) kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebutuhan dasar operasional di setiap kementerian negara/lembaga; (c) melanjutkan program pengentasan kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri, bantuan operasional sekolah (BOS), program keluarga harapan (PKH), dan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas); (d) meningkatkan alokasi program kementerian negara/lembaga untuk peningkatan produksi pangan, infrastruktur dan energi alternatif; (e) pengurangan subsidi BBM melalui efisiensi di PT Pertamina dan PT PLN; serta (f) melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah pascabencana alam. |
||||||||
|
Selanjutnya, APBN juga diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusi dalam rangka memenuhi hak warga negara atas: (a) pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (b) hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan (c) jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat, dan mendapat pendidikan yang layak. Di samping itu, keseimbangan pembangunan, termasuk di dalamnya penganggaran, perlu tetap harus dijaga agar dapat mencapai prioritas-prioritas perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pelaksanaan tugas kenegaraan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). |
||||||||
|
Selanjutnya, sesuai dengan amanat UUD 1945 Amendemen Keempat, negara memprioritaskan APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20,0% (dua puluh koma nol persen) dari APBN dan APBD untuk pendidikan nasional. Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen) tersebut di samping untuk memenuhi amanat Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Amendemen Keempat, juga dalam rangka memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 13/PUU-VI/2008. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dan DPR harus telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20,0% (dua puluh koma nol persen) untuk pendidikan. Selain itu, Pemerintah dan DPR memprioritaskan pengalokasian anggaran pendidikan 20,0% (dua puluh koma nol persen) dari APBN Tahun Anggaran 2010 agar UU APBN Tahun Anggaran 2010 yang memuat anggaran pendidikan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sejalan dengan amanat UUD 1945 Amendemen Keempat. Hal tersebut harus diwujudkan dengan sungguh-sungguh, agar Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan bahwa keseluruhan APBN yang tercantum dalam UU APBN Tahun Anggaran 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang disebabkan oleh adanya bagian dari UU APBN, yaitu mengenai anggaran pendidikan yang bertentangan dengan UUD 1945 Amendemen Keempat. |
||||||||
|
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab juga diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah melalui reformulasi kebijakan dana perimbangan dan kebijakan lain terkait dengan transfer ke daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penerapan kebijakan transfer ke daerah dalam tahun 2010 ditujukan untuk: (a) terus melaksanakan desentralisasi fiskal untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara konsisten; (b) mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan daerah serta antar daerah; (c) mengurangi kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik di daerah; dan (d) mengalihkan secara bertahap sebagian anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK. |
||||||||
|
Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah tersebut, diperlukan sumber-sumber pendapatan negara dan pembiayaan anggaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran pendapatan negara dalam APBN Tahun Anggaran 2010, baik penerimaan perpajakan maupun PNBP, yaitu kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subjek dan objek pengenaan, perbaikan dan efektivitas administrasi pemungutan, serta reformasi di bidang perpajakan. |
||||||||
|
Terdapat beberapa hal yang cukup signifikan pengaruhnya pada perhitungan target pendapatan tahun 2010, yaitu adanya amendemen Undang-Undang PPh dan Undang-Undang PPN. Amendemen Undang-Undang tersebut meliputi Undang-Undang PPN, peningkatan PTKP sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), serta penurunan tarif PPh Orang Pribadi dan Badan yang diperkirakan akan memberikan dampak pada penurunan penerimaan perpajakan (tax potential loss). |
||||||||
|
Langkah-langkah kebijakan perpajakan yang diambil dalam tahun 2010 antara lain: (a) ekstensifikasi seperti penambahan subyek pajak orang pribadi, pemajakan surplus BI; (b) intensifikasi seperti mapping dan benchmarking pemantapan profile seluruh wajib pajak, pembuatan profile high rise building, dan pengawasan intensif wajib pajak orang pribadi potensial; (c) kegiatan-kegiatan pasca sunset policy seperti enforcement melalui penagihan, pemeriksaan dan penyidikan dan juga pembinaan melalui tax education (WP baru), maintenance, serta pelayanan; (d) penurunan tarif bea masuk (rata-rata tertimbang); dan (e) penyesuaian tarif bea keluar berdasarkan perkembangan harga CPO internasional. |
||||||||
|
Sementara itu, kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam mencapai target PNBP tahun 2010 meliputi: (1) mengoptimalkan penerimaan dari sektor migas melalui peningkatan produksi/lifting minyak mentah dan efisiensi dalam cost recovery; (2) meningkatkan produksi komoditas tambang dan mineral serta perbaikan peraturan di sektor pertambangan; (3) menggali potensi penerimaan di sektor kehutanan dengan tetap mempertimbangkan program kelestarian lingkungan hidup; (4) mengoptimalkan deviden BUMN dengan tetap mempertimbangkan peningkatan efisiensi dan kinerja BUMN melalui optimalisasi investasi (capital expenditure); dan (5) meningkatkan kinerja pelayanan dan administrasi pada PNBP K/L. |
||||||||
|
Di lain pihak, optimalisasi penerimaan hibah akan dilakukan, antara lain melalui pemantauan (monitoring) pencairan atas komitmen para donor dalam rangka hibah, khususnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena musibah bencana serta reevaluasi peraturan-peraturan tentang tata cara pengadaan/pengelolaan hibah sehingga seluruh pengelolaan hibah memiliki arah yang lebih jelas dan tercatat dalam perhitungan APBN. |
||||||||
|
Selanjutnya, kebijakan umum pembiayaan anggaran, antara lain dititikberatkan pada penetapan sasaran surplus/defisit anggaran berdasarkan proyeksi penerimaan negara maupun rencana alokasi belanja negara. Berdasarkan proyeksi dan berbagai langkah kebijakan di atas, dalam APBN Tahun Anggaran 2010 diperkirakan masih terdapat defisit anggaran. Sebagian besar defisit tersebut akan dibiayai dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Untuk menutupi defisit tersebut, dilakukan dengan cara mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian dalam pembiayaan anggaran, dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang tersedia, dengan memperhitungkan biaya dan risiko yang diupayakan serendah mungkin yang bersumber dari dalam negeri. |
||||||||
|
Terkait hal tersebut, strategi pembiayaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar sumber-sumber pembiayaan anggaran tersebut dapat digunakan seoptimal mungkin guna menghindari terjadinya beban fiskal di masa mendatang yang berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Selain itu, strategi pembiayaan anggaran harus diimplementasikan secara terkoordinasi agar dapat tercapai pengelolaan fiskal secara prudent, kebijakan moneter yang kredibel, pengelolaan utang yang sehat, dan pengelolaan kas yang efisien. |
||||||||
II. |
PASAL DEMI PASAL |
||||||||
Pasal 1 |
|||||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||||
|
Pasal 2 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (4) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (5) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 3 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (4) |
|||||||
|
|
|
Penerimaan perpajakan sebesar Rp742.738.045.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh lima juta rupiah) terdiri atas: |
||||||
|
|
|
(dalam rupiah) |
||||||
|
|
411 |
Pendapatan pajak dalam negeri |
715.534.543.000.000,00 |
|||||
|
|
|
4111 |
Pendapatan pajak penghasilan (PPh) |
350.957.982.000.000,00 |
||||
|
|
|
|
41111 |
Pendapatan PPh migas |
47.023.410.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
411111 |
Pendapatan PPh minyak bumi |
18.138.110.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
411112 |
Pendapatan PPh gas alam |
28.885.300.000.000,00 |
||
|
|
|
|
41112 |
Pendapatan PPh nonmigas |
303.170.849.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
411121 |
Pendapatan PPh Pasal 21 |
61.573.357.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
411122 |
Pendapatan PPh Pasal 22 |
5.893,812.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
411123 |
Pendapatan PPh Pasal 22 impor |
29.834.213.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
411124 |
Pendapatan PPh Pasal 23 |
21.517.191.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
411125 |
Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi |
4.295.864.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
411126 |
Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan |
132.383.494.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
411127 |
Pendapatan PPh Pasal 26 |
17.715.756.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
411128 |
Pendapatan PPh final |
29.957.162.000.000,00 |
||
|
|
|
|
41113 |
Pendapatan PPh fiskal |
763.723.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
411131 |
Pendapatan PPh fiskal luar negeri |
763.723.000.000,00 |
||
|
|
|
4112 |
Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah |
269.537.049.000.000,00 |
||||
|
|
|
4113 |
Pendapatan pajak bumi dan bangunan |
26.506.421.000.000,00 |
||||
|
|
|
4114 |
Pendapatan BPHTB |
7.392.899.000.000,00 |
||||
|
|
|
4115 |
Pendapatan Cukai |
57.289.169.000.000,00 |
||||
|
|
|
|
41151 |
Pendapatan Cukai |
57.289.169.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
411511 |
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau |
55.926.553.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
411512 |
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol |
520.196.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
411513 |
Pendapatan Cukai Minuman |
842.420.000.000,00 |
||
|
|
|
4116 |
Pendapatan pajak lainnya |
3.851.023.000.000,00 |
||||
|
|
412 |
Pendapatan pajak perdagangan internasional |
27.203.502.000.000,00 |
|||||
|
|
|
4121 |
Pendapatan bea masuk |
19.569.865.000.000,00 |
||||
|
|
|
4122 |
Pendapatan bea keluar |
7.633.637.000.000,00 |
||||
|
Pasal 4 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (4) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (5) |
|||||||
|
|
|
Sambil menunggu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. |
||||||
|
|
|
Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara. |
||||||
|
|
Ayat (6) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (7) |
|||||||
|
|
|
Pemberian margin kepada PT. PLN (Persero) tahun anggaran 2009 ditetapkan sebesar 5% (lima persen). |
||||||
|
|
Ayat (8) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (9) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (10) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (11) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (12) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (13) |
|||||||
|
|
|
Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp205.411.304.114.000,00 (dua ratus lima triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta seratus empat belas ribu rupiah) terdiri atas: |
||||||
|
|
|
(dalam rupiah) |
||||||
|
|
421 |
Penerimaan sumber daya alam |
132.030.206.894.000,00 |
|||||
|
|
|
4211 |
Pendapatan minyak bumi |
89.226.510.000.000,00 |
||||
|
|
|
|
42111 |
Pendapatan minyak bumi |
89.226.510.000.000,00 |
|||
|
|
|
4212 |
Pendapatan gas bumi |
31.303.240.000.000,00 |
||||
|
|
|
|
42121 |
Pendapatan gas bumi |
31.303.240.000.000,00 |
|||
|
|
|
4213 |
Pendapatan pertambangan umum |
8.231.620.894.000,00 |
||||
|
|
|
|
421311 |
Pendapatan iuran tetap |
117.583.611.000,00 |
|||
|
|
|
|
421312 |
Pendapatan royalti |
8.114.037.283.000,00 |
|||
|
|
|
4214 |
Pendapatan kehutanan |
2.874.416.000.000,00 |
||||
42141 |
Pendapatan dana reboisasi |
1.631.650.000.000,00 |
|||||||
|
|
|
|
42142 |
Pendapatan provisi sumber daya hutan |
1.123.025.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
42143 |
Pendapatan IIUPH |
19.741.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
421431 |
Pendapatan IIUPH tanaman industri |
741.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
421434 |
Pendapatan IUIPH hutan alam |
19.000.000.000,00 |
||
|
|
|
|
42144 |
Pendapatan penggunaan kawasan hutan |
100.000.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
421441 |
Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan |
100.000.000.000,00 |
||
|
|
|
4215 |
Pendapatan perikanan |
150.000.000.000,00 |
||||
|
|
|
|
421511 |
Pendapatan perikanan |
150.000.000.000,00 |
|||
|
|
|
4216 |
Pendapatan pertambangan panas bumi |
244.420.000.000,00 |
||||
|
|
|
|
421611 |
Pendapatan pertambangan panas bumi |
244.420.000.000,00 |
|||
|
|
422 |
Pendapatan Bagian Laba BUMN |
24.000.000.000.000,00 |
|||||
|
|
|
4221 |
Bagian Pemerintah atas laba BUMN |
24.000.000.000.000,00 |
||||
|
|
423 |
Pendapatan PNBP Lainnya |
39.894.220.171.000,00 |
|||||
|
|
|
4231 |
Pendapatan penjualan dan sewa |
13.949.497.483.000,00 |
||||
|
|
|
|
42311 |
Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan |
6.971.514.760.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423111 |
Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan |
4.789.531.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423112 |
Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan |
19.301.289.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423113 |
Pendapatan penjualan hasil tambang |
6.861.420.375.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423114 |
Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan |
22.620.558.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423115 |
Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya |
12.428.725.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423116 |
Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survei, pemetaan dan hasil cetakan lainnya |
47.330.848.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423117 |
Penjualan dokumen-dokumen pelelangan |
422.755.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423119 |
Pendapatan penjualan lainnya |
3.200.679.000,00 |
||
|
|
|
|
42312 |
Pendapatan penjualan aset |
44.195.477.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423121 |
Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah |
323.813,000,00 |
||
|
|
|
|
|
423122 |
Pendapatan penjualan kendaraan bermotor |
1.288.763.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423123 |
Pendapatan penjualan sewa beli |
40.628.701.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423129 |
Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan |
1.954.200.000,00 |
||
|
|
|
|
42313 |
Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas |
6.840.930.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423132 |
Pendapatan minyak mentah DMO |
6.840.930.000.000,00 |
||
42314 |
Pendapatan sewa |
92.857.246.000,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
423141 |
Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri |
33.919.110.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423142 |
Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang |
44.457.438.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423143 |
Pendapatan sewa benda-benda bergerak |
4.385.814.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423149 |
Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya |
10.094.884.000,00 |
||
|
|
|
4232 |
Pendapatan jasa |
19.501.461.817.000,00 |
||||
|
|
|
|
42321 |
Pendapatan jasa I |
13.303.063.042.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423211 |
Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya |
75.603.726.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423212 |
Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) |
14.431.240.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423213 |
Pendapatan Surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB |
1.281.211.064.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423214 |
Pendapatan hak dan perizinan |
8.636.457.549.000,00 |
||
423215 |
Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan |
90.661.422.000,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
423216 |
Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai) |
2.400.098.424.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423217 |
Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama |
80.365.500.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423218 |
Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian |
724.234.117.000,00 |
||
|
|
|
|
42322 |
Pendapatan jasa II |
780.122.266.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423221 |
Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) |
76.130.052.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423222 |
Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi |
580.963.233.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423225 |
Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa |
4.026.275.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423226 |
Pendapatan uang pewargenegaraan |
3.500.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423227 |
Pendapatan bea lelang |
44.047.706.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423228 |
Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara |
67.705.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423229 |
Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi |
3.750.000.000,00 |
||
|
|
|
|
42323 |
Pendapatan jasa luar negeri |
399.007.610.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423231 |
Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia |
103.245.960.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423232 |
Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler |
289.750.400.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423239 |
Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri |
6.011.250.000,00 |
||
|
|
|
|
42324 |
Pendapatan layanan jasa perbankan |
770.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423241 |
Pendapatan layanan jasa perbankan |
770.000,00 |
||
|
|
|
|
42325 |
Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal Perbendaharaan (treasury single account/TSA) dan/atau atas penempatan uang negara |
3.008.103.524.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423251 |
Pendapatan lainnya dalam rangka TSA |
8.103.524.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423254 |
Pendapatan dari penempatan uang Negara |
3.000.000.000.000,00 |
||
|
|
|
|
42326 |
Pendapatan jasa kepolisian |
1.988.623.375.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423261 |
Pendapatan surat izin mengemudi (SIM) |
754.875.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423262 |
Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK) |
425.000.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423263 |
Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK) |
367.500.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423264 |
Pendapatan buku pemiliki kendaraan bermotor (BPKB) |
567.700.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423265 |
Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) |
214.000.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423266 |
Pendapatan tes klinik pengemudi (Klipeng) |
25.000.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423267 |
Pendapatan pemberian izin senjata api (Senpi) |
1.680.875.000,00 |
||
|
|
|
|
42329 |
Pendapatan jasa lainnya |
22.541.230.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423291 |
Pendapatan jasa lainnya |
22.541.230.000,00 |
||
|
|
|
4233 |
Pendapatan bunga |
1.674.741.000.000,00 |
||||
|
|
|
|
42331 |
Pendapatan bunga |
1.674.741.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423313 |
Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman |
1.674.740.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423319 |
Pendapatan bunga lainnya |
1.000.000,00 |
||
|
|
|
4234 |
Pendapatan kejaksaan dan peradilan |
27.645.342.000,00 |
||||
|
|
|
|
42341 |
Pendapatan kejaksaan dan peradilan |
27.645.342.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423411 |
Pendapatan legalisasi tanda tangan |
450.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423412 |
Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan |
150.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423413 |
Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan) |
150.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423414 |
Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya |
19.012.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423415 |
Pendapatan ongkos perkara |
7.635.842.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423419 |
Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya |
247.500.000,00 |
||
|
|
|
4235 |
Pendapatan pendidikan |
4.150.842.462.000,00 |
||||
|
|
|
|
42351 |
Pendapatan pendidikan |
4.150.842.462.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423511 |
Pendapatan uang pendidikan |
3.292.090.864.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423512 |
Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan |
79.682.052.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423513 |
Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik |
32.712.544.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423519 |
Pendapatan pendidikan lainnya |
746.357.002.000,00 |
||
|
|
|
4236 |
Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi |
49.020.000.000,00 |
||||
|
|
|
|
42361 |
Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi |
49.020.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423611 |
Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan |
8.224.800.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423612 |
Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara |
2.000.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423614 |
Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan |
38.795.200.000,00 |
||
|
|
|
4237 |
Pendapatan iuran dan denda |
526.796.886.000,00 |
||||
|
|
|
|
42371 |
Pendapatan iuran badan usaha |
473.300.830.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423711 |
Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM |
345.385.414.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423712 |
Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa |
87.915.416.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423713 |
Iuran badan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan |
40.000.000.000,00 |
||
|
|
|
|
42372 |
Pendapatan dana pengamanan hutan |
16.638.431.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423721 |
Pendapatan dana pengamanan hutan |
16.638.431.000,00 |
||
|
|
|
|
42373 |
Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam |
34.524.511.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423731 |
Pendapatan iuran menangkap/mengambil/mengangkut satwa liar/mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup atau mati |
7.150.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423732 |
Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA) |
1.056.374.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423735 |
Pungutan masuk objek wisata alam |
25.680.137.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423736 |
Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA) |
638.000.000,00 |
||
|
|
|
|
42375 |
Pendapatan denda |
2.333.114.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423752 |
Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah |
2.333.114.000,00 |
||
|
|
|
4239 |
Pendapatan lain-lain |
14.215.181.000,00 |
||||
|
|
|
|
42391 |
Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu |
8.355.130.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423911 |
Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL |
2.414.521.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423912 |
Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL |
6.167.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423913 |
Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL |
3.664.416.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423914 |
Penerimaan kembali belanja lain pinjaman luar negeri TAYL |
3.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423915 |
Penerimaan kembali belanja lain hibah TAYL |
2.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423919 |
Penerimaan kembali balanja lainnya TAYL |
2.265.026.000,00 |
||
|
|
|
|
42392 |
Pendapatan pelunasan piutang |
2.917.202.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423921 |
Pendapatan pelunasan piutang non bendahara |
45.590.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423922 |
Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara |
2.871.612.000,00 |
||
|
|
|
|
42399 |
Pendapatan lain-lain |
2.942.849.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
423991 |
Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji |
1.630.133.000,00 |
||
|
|
|
|
|
423999 |
Pendapatan anggaran lain-lain |
1.312.716.000,00 |
||
|
|
424 |
Pendapatan badan layanan umum |
9.486.877.049.000,00 |
|||||
|
|
|
4241 |
Pendapatan jasa layanan umum |
8.734.592.860.000,00 |
||||
|
|
|
|
42411 |
Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat |
8.215.786.529.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
424111 |
Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit |
3.613.150.998.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424112 |
Pendapatan jasa pelayanan pendidikan |
2.932.996.003.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424113 |
Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi |
45.404.497.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424114 |
Pendapatan jasa pencetakan |
2.845.790.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424115 |
Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian |
0 |
||
|
|
|
|
|
424116 |
Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi |
1.433.103.837.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424117 |
Pendapatan jasa pelayanan pemasaran |
3.500.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424119 |
Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya |
184.785.404.000,00 |
||
|
|
|
|
42412 |
Pendapatan dari pengelolaan wilayah/kawasan tertentu |
158.482.305.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
424123 |
Pendapatan pengelolaan fasilitas umum milik Pemerintah |
27.600.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424129 |
Pendapatan pengelolaan kawasan lainnya |
158.454.705.000,00 |
||
|
|
|
|
42413 |
Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat |
360.324.026.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
424133 |
Pendapatan Program modal ventura |
3.437.496.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424134 |
Pendapatan program dana bergulir sektoral |
47.030.126.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424135 |
Pendapatan program dana bergulir syariah |
2.501.353.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424136 |
Pendapatan investasi |
304.942.751.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424139 |
Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya |
2.412.300.000,00 |
||
|
|
|
4242 |
Pendapatan hibah badan layanan umum |
102.868.085.000,00 |
||||
|
|
|
|
42421 |
Pendapatan hibah terkait |
101.768.085.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
424211 |
Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan |
351.750.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424212 |
Pendapatan hibah terikat dalam negeri lembaga/badan usaha |
19.296.335.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424213 |
Pendapatan hibah terikat dalam negeri pemda |
4.000.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424216 |
Pendapatan hibah terikat luar negeri-negara |
78.120.000.000,00 |
||
|
|
|
|
42422 |
Pendapatan hibah tidak terkait |
1.100.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
424221 |
Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri perorangan |
75.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424229 |
Pendapatan hibah tidak terikat lainnya |
1.025.000.000,00 |
||
|
|
|
4243 |
Pendapatan hasil kerja sama BLU |
520.282.927.000,00 |
||||
|
|
|
|
42431 |
Pendapatan hasil kerja sama BLU |
520.282.927 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
424311 |
Pendapatan hasil kerja perorangan |
4.782.600.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424312 |
Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha |
513.000.327.000,00 |
||
|
|
|
|
|
424313 |
Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah |
2.500.000.000,00 |
||
|
|
|
4249 |
Pendapatan BLU Lainnya |
129.133.177.000,00 |
||||
|
|
|
|
42491 |
Pendapatan BLU Lainnya |
129.133.177.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
424911 |
Pendapatan jasa layanan perbankan BLU |
129.133.177.000,00 |
||
|
Pasal 5 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (4) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 6 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (4) |
|||||||
|
|
|
Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja sebesar Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), termasuk hibah Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah sebesar Rp7.100.000.000.000,00 (tujuh triliun seratus miliar rupiah), yang diberikan kepada daerah tertentu dengan kriteria tertentu. |
||||||
|
|
Ayat (5) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (6) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 7 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Kebijakan penghematan BBM bersubsidi antara lain melalui: (a) penerapan secara bertahap sistem pendistribusian BBM bersubsidi dengan pola tertutup; (b) melanjutkan program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) Kg; dan (c) Peningkatan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 8 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Huruf a |
||||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
|
|
Huruf b |
||||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
|
|
Huruf c |
||||||
|
|
|
|
Tarif yang bertujuan untuk mendorong penghematan tenaga listrik, antara lain daya max plus. Sedangkan pelayanan khusus adalah kesepakatan tingkat layanan tertentu antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan. |
|||||
|
|
|
Huruf d |
||||||
|
|
|
|
Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini adalah Menteri yang bidang tugasnya bertanggung jawab di bidang energi, sedangkan DPR RI adalah komisi yang membidangi energi. |
|||||
|
Pasal 9 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (4) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 10 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 11 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 12 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 13 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 14 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Anggaran belanja stimulus fiskal tahun 2009 adalah sebesar Rp12.200.000.000.000,00 (dua belas triliun dua ratus miliar rupiah), yang terdiri atas: |
||||||
|
|
|
a. |
Tambahan anggaran stimulus fiskal yang dialokasikan untuk kementerian negara/lembaga sebesar Rp10.945.000.000.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar rupiah), |
|||||
|
|
|
b. |
Subsidi sebesar Rp755.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar rupiah), |
|||||
|
|
|
c. |
Penyertaan modal negara sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). |
|||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (4) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (5) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (6) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (7) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (8) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 15 |
||||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||||
|
Pasal 16 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Huruf a |
||||||
|
|
|
|
Yang dimaksud dengan "hasil optimalisasi" adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama. |
|||||
|
|
|
Huruf b |
||||||
|
|
|
|
Yang dimaksud dengan "perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)" adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku. |
|||||
|
|
|
Huruf c |
||||||
|
|
|
|
Yang dimaksud dengan "perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN)" adalah peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat multi years dan/atau percepatan penarikan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri. |
|||||
|
|
|
|
Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) tersebut termasuk (a) hibah luar negeri dan hibah yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN 2010 ditetapkan, (b) penerusan pinjaman, dan (c) pinjaman yang diterushibahkan. |
|||||
|
|
|
|
Akan tetapi, perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) tersebut tidak termasuk pinjaman proyek baru dan penerusan pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2010 serta pinjaman luar negeri yang bersumber dari pinjaman komersial dan fasilitas kredit ekspor, yang bukan merupakan kelanjutan multi years project. |
|||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (4) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (5) |
|||||||
|
|
|
Yang dimaksud dengan "dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan 2010 kepada DPR. Sedangkan yang dimaksud dengan "dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2010 setelah APBN Perubahan 2010 kepada DPR. |
||||||
|
Pasal 17 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 18 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (4) |
|||||||
|
|
|
Dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2010, Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto merupakan hasil perhitungan antara pendapatan dalam negeri yang merupakan hasil penjumlahan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah yaitu dana bagi hasil (DBH), anggaran belanja yang sifatnya diarahkan (earmarked) berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga, subsidi pajak, serta beberapa subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu. |
||||||
|
|
Ayat (5) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (6) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (7) |
|||||||
|
|
|
Dana perimbangan sebesar Rp306.023.418.400.000,00 (tiga ratus enam triliun dua puluh tiga miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas: |
||||||
|
|
|
(dalam rupiah) |
||||||
|
|
|
1. |
Dana Bagi Hasil (DBH) |
81.404.801.400.000,00 |
||||
|
|
|
|
a. |
DBH Pajak |
46.921.445.900.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
(1) |
DBH Pajak Penghasilan |
13.173.844.200.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
- |
Pajak penghasilan Pasal 21 |
12.314.671.400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi |
859.172.800.000.00 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
DBH Pajak Bumi dan Bangunan |
25.236.171.600.000,00 |
||
|
|
|
|
|
(3) |
DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan |
7.392.899.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
(4) |
DBH Cukai |
1.118.531.100.000,00 |
||
|
|
|
|
b. |
DBH Sumber Daya Alam |
34.483.355.500.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
(1) |
DBH SDA Migas |
26.015.650.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
- |
DBH minyak bumi |
14.078.470.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
DBH SDA gas bumi |
9.937.180.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Sebagian kurang bayar DBH migas tahun 2008 |
2.000.000.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
DBH SDA Pertambangan Umum |
6.585.296.700.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
- |
Iuran Tetap |
94.066.900.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Royalti |
6.491.229.800.000,00 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
DBH SDA Kehutanan |
1.566.872.800.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
- |
Provisi Sumber Daya Hutan |
898.420.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Iuran lzin Usaha Pemanfaatan Hutan |
15.792.800.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Dana Reboisasi |
652.660.000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
DBH SDA Perikanan |
120.000.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
(5) |
DBH Pertambangan Panas Bumi |
195.536.000.000,00 |
||
|
|
|
2. |
Dana Alokasi Umum (DAU) |
203.485.234.500.000,00 |
||||
|
|
|
|
a. |
DAU Murni |
192.490.342.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
b. |
DAU Tambahan untuk tunjangan profesi guru |
10.994.892.500.000,00 |
|||
|
|
|
3. |
Dana Alokasi Khusus (DAK) |
21.133.382.500.000,00 |
||||
|
Pasal 19 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
a. |
Terhadap daerah yang mengalami koreksi luas wilayah yang signifikan dan yang mengalami dampak pemekaran, diberikan dana penyeimbang untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas fiskal daerah. |
|||||
|
|
|
b. |
Agar selanjutnya dilakukan revisi atas undang-undang pembentukan daerahnya untuk mengoreksi luas wilayah sesuai dengan kondisi riil yang ada. |
|||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 20 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Dana otonomi khusus sebesar Rp9.099.613.680.000,00 (sembilan triliun sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri atas: |
||||||
|
|
|
1. |
Alokasi dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp3.849.806.840.000,00 (tiga triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70 persen untuk Papua dan 30 persen untuk Papua Barat dengan rincian sebagai berikut: |
|||||
|
|
|
|
a. |
Dana otonomi khusus Provinsi Papua sebesar Rp2.694.864.788.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). |
||||
|
|
|
|
b. |
Dana otonomi khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.154.942.052.000,00 (satu triliun seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah). |
||||
|
|
|
|
Penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang. Dana otonomi khusus Provinsi Papua tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002. Pengelolaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. |
|||||
|
|
|
2. |
Alokasi dana otonomi khusus Aceh sebesar Rp3.849.806.840.000,00 (tiga triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). |
|||||
|
|
|
|
Dana otonomi khusus Aceh diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional. |
|||||
|
|
|
|
Dana otonomi khusus NAD direncanakan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi NAD dan merupakan bagian yang utuh dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA). Perencanaan sebagian besar dari penggunaan dana otonomi khusus tersebut direncanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi NAD dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam Pemerintah Provinsi NAD serta merupakan lampiran dari APBA. |
|||||
|
|
|
3. |
Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilun empat ratus miliar rupiah), terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang. |
|||||
|
|
|
|
Dana tambahan infrastruktur tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Papua sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah). |
|||||
|
|
|
|
Pencairan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2010 sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan penyerapan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2009, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. |
|||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Dana penyesuaian sebesar Rp7.300.000.000.000,00 (tujuh triliun tiga ratus miliar rupiah) terdiri atas: |
||||||
|
|
|
a. |
Dana tambahan tunjangan guru PNSD sebesar Rp5.800.000.000.000,00 (lima triliun delapan ratus miliar rupiah). |
|||||
|
|
|
b. |
Dana insentif bagi daerah sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah). |
|||||
|
|
|
c. |
Kurang bayar DAK 2008 sebesar Rp80.200.000.000,00 (delapan puluh miliar dua ratus juta rupiah). |
|||||
|
|
|
d. |
Kurang bayar DISP 2008 sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah). |
|||||
|
|
Ayat (4) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (5) |
|||||||
|
|
|
Yang dimaksud dengan kriteria tertentu adalah: |
||||||
|
|
|
Daerah yang berprestasi yaitu antara lain: |
||||||
|
|
|
▪ |
daerah yang telah melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerahnya. |
|||||
|
|
|
▪ |
menyampaikan Perda APBD secara tepat waktu. |
|||||
|
Pasal 21 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Anggaran pendidikan sebesar Rp209.537.587.275.000,00 (dua ratus scmbilan triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas: |
||||||
|
|
|
(dalam rupiah) |
||||||
|
|
|
1. |
Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat |
83.170.009.475.000,00 |
||||
|
|
|
|
(1) |
Departemen Pendidikan Nasional |
54.704.324.253.000,00 |
|||
|
|
|
|
(2) |
Departemen Agama |
23.663.565.732.000,00 |
|||
|
|
|
|
(3) |
Kementerian Negara/Lembaga lainnya |
4.802.119.490.000,00 |
|||
|
|
|
2. |
Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah |
126.367.577.800.000,00 |
||||
|
|
|
|
(1) |
DBH Pendidikan |
617.048.800.000,00 |
|||
|
|
|
|
(2) |
DAK Pendidikan |
9.334.882.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
(3) |
DAU Pendidikan |
95.923.070.400.000,00 |
|||
|
|
|
|
(4) |
Tambahan Tunjangan Guru PNSD |
5.800.000.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
(5) |
DAU Tambahan untuk Tunjangan Profesi Guru |
10.994.892.500.000,00 |
|||
|
|
|
|
(6) |
Dana Insentif Daerah |
1.387.800.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
(7) |
Dana Otonomi Khusus Pendidikan |
2.309.884.100.000,00 |
|||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 22 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp98.009.927.876.000,00 (sembilan puluh delapan triliun sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri atas: |
||||||
|
|
|
1. |
Pembiayaan dalam negeri sebesar Rpl07.891.435.453.000,00 (seratus tujuh triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas: |
|||||
|
|
|
(dalam rupiah) |
||||||
|
|
|
a. |
Perbankan dalam negeri |
7.129.150.000.000,00 |
||||
|
|
|
|
(1) |
Rekening dana investasi |
5.504.150.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
(2) |
Rekening Pembangunan Hutan |
625.000.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
(3) |
SAL |
1.000.000.000.000,00 |
|||
|
|
|
b. |
Nonperbankan dalam negeri |
100.762.285.453.000,00 |
||||
|
|
|
|
(1) |
Privatisasi |
|
|||
|
|
|
|
(2) |
Hasil pengelolaan aset |
1.200.000.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
(3) |
Surat berharga negara (neto) |
104.429.085.453.000,00 |
|||
|
|
|
|
(4) |
Pinjaman Dalam Negeri |
1.000.000.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
(5) |
Dana investasi Pemerintah dan penyertaan modal negara |
-3.902.500.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
a. |
Investasi Pemerintah |
-927.500.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
b. |
Penyertaan modal negara untuk LPEI |
-2.000.000.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
c. |
Dana bergulir |
-975.000.000.000,00 |
||
|
|
|
|
(6) |
Dana Kontinjensi: |
-1.050.000.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
a. |
Dana kontinjensi untuk PT. PLN (persero) |
-1.000.000.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
b. |
Dana kontinjensi untuk PDAM |
-50.000.000.000,00 |
||
|
|
|
|
(7) |
Cadangan pembiayaan |
-914.300.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
Surat berharga negara (SBN) neto merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk). |
|||||
|
|
|
|
Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai. |
|||||
|
|
|
|
Penerbitan SBN tersebut akan di back up oleh sisa pinjaman siaga yang tidak dapat direalisasikan/ditarik pada tahun 2009 guna mengantisipasi penerbitan SBN yang tidak dapat dilakukan secara optimal akibat kondisi pasar. |
|||||
|
|
|
|
Pinjaman dalam negeri (PDN) tidak termasuk bagian dari perbankan dalam negeri, karena PDN merupakan utang yang sumbernya tidak hanya dari BUMN perbankan saja tetapi juga dari BUMN nonperbankan. Di samping itu, PDN dapat juga bersumber dari pemerintah daerah dan perusahaan daerah. Pinjaman Dalam Negeri hanya dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan. |
|||||
|
|
|
|
Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 mw (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu bara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur (payment default). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah kepada PT PLN (Persero) apabila terealisasi. |
|||||
|
|
|
|
Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
|||||
|
|
|
|
Dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi penduduk oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran kembali atas kredit PDAM kepada kreditur perbankan. Dana jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur (payment default). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah. |
|||||
|
|
|
|
Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PDAM tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
|||||
|
|
|
2. |
Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp9.881.507.577.000,00 (sembilan triliun delapan ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas: |
|||||
|
|
|
|
(dalam rupiah) |
|||||
|
|
|
a. |
Penarikan pinjaman luar negeri bruto |
57.605.758.608.000,00 |
||||
|
|
|
|
(1) |
Pinjaman program |
24.443.000.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
(2) |
Pinjaman proyek |
33.162.758.608.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
- |
Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat |
24.518.985.423.000,00 |
||
|
|
|
|
|
- |
Penerimaan Penerusan Pinjaman |
8.643.773.185.000,00 |
||
|
|
|
b. |
Penerusan pinjaman |
-8.643.773.185.000,00 |
||||
|
|
|
c. |
Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri |
-58.843.493.000.000,00 |
||||
|
|
|
Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri selain dari surat berharga negara internasional. |
||||||
|
Pasal 23 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 24 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 25 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Termasuk di dalamnya mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). |
||||||
|
Pasal 26 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Penerbitan SBN untuk kebutuhan pembiayaan APBN tahun anggaran berikutnya diperhitungkan sebagai bagian dari target penerbitan bersih SBN pada tahun anggaran tersebut. |
||||||
|
|
|
Untuk menutup kekurangan kas jangka pendek pada awal tahun anggaran, Pemerintah dapat melakukan penempatan langsung atau private placement surat berharga negara di Bank Indonesia. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (4) |
|||||||
|
|
|
Komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi Surat Berharga Negara, Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, dan Pinjaman Siaga. |
||||||
|
|
|
Utang tunai meliputi Surat Berharga Negara (neto) dan Pinjaman Program. |
||||||
|
|
Ayat (5) |
|||||||
|
|
|
Kenaikan imbal hasil (yield) surat berharga negara yang menyebabkan tambahan biaya penerbitan SBN secara signifikan tercermin dalam: |
||||||
|
|
|
a. |
tidak adanya yield penawaran yang dimenangkan dalam benchmark Pemerintah dalam 2 (dua) kali lelang berturut-turut; dan/atau |
|||||
|
|
|
b. |
terjadi kecenderungan peningkatan yield sekurang-kurangnya sebesar 300 basis point (bps) dalam 1 (satu) bulan. |
|||||
|
|
Ayat (6) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 27 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
Pasal 28 |
||||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (2) |
|||||||
|
|
|
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. |
||||||
|
|
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Informasi tentang pendapatan dan belanja negara secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan anggaran yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih. |
||||||
|
|
Ayat (4) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||||
|
|
Ayat (5) |
|||||||
|
|
|
Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual telah dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2009 pada satuan kerja berstatus Badan Layanan Umum yang secara sistem telah mampu melaksanakannya. |
||||||
|
|
Ayat (6) |
|||||||
|
|
|
Yang dimaksud dengan "Standar Akuntansi Pemerintahan" adalah Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. |
||||||
|
|
Ayat (7) |
|||||||
|
|
|
Laporan keuangan yang diajukan dalam rancangan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK dan telah memuat koreksi/penyesuaian (audited financial statements) sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. |
||||||
|
Pasal 29 |
||||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||||
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5075 |