Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan;

Mengingat

:

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINATAH TENTANG KEPELABUHANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

2.

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

3.

Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

4.

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

5.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

6.

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

7.

Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

8.

Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

9.

Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.

10.

Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

11.

Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

12.

Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

13.

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta apiyang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

14.

Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

15.

Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.

16.

Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

17.

Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

18.

Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

19.

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

20.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

21.

Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

22.

Pengelola Terminal Khusus adalah badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.

23.

Kolam Sandar adalah perairan yang merupakan bagian dari kolam pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan operasional menyandarkan/menambatkan kapal di dermaga.

24.

Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.

25.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

26.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

27.

Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak lain.

28.

Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

29.

Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

30.

Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

31.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

32.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

33.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota. dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

34.

Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pelayaran.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan.

BAB II

TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1)

Tatanan Kepelabuhanan Nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara.

(2)

Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.

(3)

Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a.

peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan;

b.

Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan

c.

lokasi pelabuhan.

Bagian Kedua
Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan

Pasal 4

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

a.

simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;

b.

pintu gerbang kegiatan perekonomian;

c.

tempat kegiatan alih moda transportasi;

d.

penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;

e.

tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan

f.

mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 5

pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan: 

a.

pemerintahan; dan

b.

pengusahaan.

Pasal 6

(1)

Jenis pelabuhan terdiri atas:

a.

pelabuhan laut; dan

b.

pelabuhan sungai dan danau.

(2)

Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:

a.

angkutan laut; dan/atau

b.

angkutan penyeberangan.

(3)

Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:

a.

pelabuhan utama;

b.

pelabuhan pengumpul; dan

c.

pelabuhan pengumpan.

Bagian Ketiga
Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

(1)

Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang merupakan perwujudan dari Tatanan Kepelabuhanan Nasional digunakan sebagai pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

(2)

Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan pengembangan pelabuhan secara nasional untuk jangka panjang.

Pasal 8

(1)

Rencana Jnduk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat:

a.

kebijakan pelabuhan nasional; dan

b.

rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.

(2)

Menteri menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(3)

Dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri yang terkait dengan kepelabuhanan.

(4)

Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(5)

Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

Kebijakan Pelabuhan Nasional

Pasal 9

Kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memuat arah pengembangan pelabuhan, baik pelabuhan yang sudah ada maupun arah pembangunan pelabuhan yang baru, agar penyelenggaraan pelabuhan dapat saling bersinergi dan saling menunjang antara satu dan lainnya.

Paragraf 3
Rencana Lokasi dan Hierarki Pelabuhan

Pasal 10

(1)

Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional.

(2)

Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan:

a.

Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

b.

potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;

c.

potensi sumber daya alam; dan

d.

perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Pasal 11

(1)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan utama yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus berpedoman pada:

a.

kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;

b.

kedekatan dengan jalur pelayaran internasional;

c.

memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan utama lainnya;

d.

memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;

e.

mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;

f.

berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional; dan

g.

volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu.

(2)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan utama yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus berpedoman pada:

a.

jaringan jalan nasional; dan/atau

b.

jaringan jalur kereta api nasional.

Pasal 12

(1)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus berpedoman pada:

a.

kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumpuhan wilayah;

b.

mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan pengumpul lainnya;

c.

mempunyai jarak tertentu terhadap jalur/rute angkutan laut dalam negeri;

d.

memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;

e.

berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota provinsi dan kawasan pertumbuhan nasional;

f.

mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu; dan

g.

volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu.

(2)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan antarprovinsi dan/atau antarnegara selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus berpedoman pada:

a.

jaringan jalan nasional; dan/atau

b.

jaringan jalur kereta api nasional.

Pasal 13

(1)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus berpedoman pada:

a.

tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan antarprovinsi;

b.

tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota;

c.

pusat pertumbuhan ekonomi daerah;

d.

jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;

e.

luas daratan dan perairan;

f.

pelayanan penumpang dan barang antarkabupaten/kota dan/atau antarkecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan

g.

kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.

(2)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus berpedoman pada:

a.

jaringan jalan provinsi; dan/atau

b.

jaringan jalur kereta api provinsi.

Pasal 14

(1)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus berpedoman pada:

a.

tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataan serta peningkatan pembangunan kabupaten/kota;

b.

pusat pertumbuhan ekonomi daerah;

c.

jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;

d.

luas daratan dan perairan;

e.

pelayanan penumpang dan barang antarkabupaten/kota dan/atau antarkecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan

f.

kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.

(2)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dalam 1 (satu) kabupaten/kota selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus berpedoman pada:

a.

jaringan jalan kabupaten/kota; dan/atau

b.

jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.

Pasal 15

Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b secara hierarki pelayanan angkutan sungai dan danau terdiri atas:

a.

pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau; dan/atau

b.

pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan penyeberangan:

1.

antarprovinsi dan/atau antarnegara;

2.

antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau 

3.

dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 16

Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau dan/atau penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun dengan berpedoman pada:

a.

kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional dan/atau internasional;

b.

memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya;

c.

memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;

d.

mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;

e.

berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;

f.

volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu;

g.

jaringan jalan yang dihubungkan; dan/atau

h.

jaringan jalur kereta api yang dihubungkan.

Bagian Keempat

Lokasi Pelabuhan

Pasal 17

(1)

Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

(2)

Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

(3)

Dalam penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.

titik koordinat geografis lokasi pelabuhan;

b.

nama lokasi pelabuhan; dan

c.

letak wilayah administratif.

Pasal 18

(1)

Lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan yang terdiri atas:

a.

Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

b.

rencana tata ruang wilayah provinsi;

c.

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

d.

rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;

e.

hasil studi kelayakan mengenai:

1.

kelayakan teknis;

2.

kelayakan ekonomi;

3.

kelayakan lingkungan;

4.

pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat;

5.

keterpaduan intra-dan antarmoda;

6.

adanya aksesibilitas terhadap hinterland;

7.

keamanan dan keselamatan pelayaran; dan

8.

pertahanan dan keamanan.

f.

rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

(3)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan penelitian terhadap persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(4)

Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN

DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 20

(1)

Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.

(2)

Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada:

a.

Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

b.

rencana tata ruang wilayah provinsi;

c.

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

d.

keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;

e.

kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan

f.

keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.

(3)

Jangka waktu perencanaan di dalam Rencana Induk Pelabuhan meliputi:

a.

jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;

b.

jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan

c.

jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 21

(1)

Rencana Induk Pelabuhan laut dan Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan.

(2)

Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

a.

fasilitas pokok; dan

b.

fasilitas penunjang.

(3)

Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

a.

fasilitas pokok; dan

b.

fasilitas penunjang.

Pasal 22

(1)

Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

a.

fasilitas pokok; dan

b.

fasilitas penunjang.

(2)

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

dermaga;

b.

gudang lini 1;

c.

lapangan penumpukan lini 1;

d.

terminal penumpang;

e.

terminal peti kemas;

f.

terminal ro-ro;

g.

fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;

h.

fasilitas bunker,

i.

fasilitas pemadam kebakaran;

j.

fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan

k.

fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP).

(3)

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

kawasan perkantoran;

b.

fasilitas pos dan telekomunikasi;

c.

fasilitas pariwisata dan perhotelan;

d.

instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;

e.

jaringan jalan dan rel kereta api;

f.

jaringan air limbah, drainase, dan sampah;

g.

areal pengembangan pelabuhan;

h.

tempat tunggu kendaraan bermotor;

i.

kawasan perdagangan;

j.

kawasan industri; dan

k.

fasilitas umum lainnya.

Pasal 23

(1)

Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana Induk Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

a.

fasilitas pokok; dan

b.

fasilitas penunjang.

(2)

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

alur-pelayaran;

b.

perairan tempat labuh;

c.

kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;

d.

perairan tempat alih muat kapal;

e.

perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);

f.

perairan untuk kegiatan karantina;

g.

perairan alur penghubung intrapelabuhan;

h.

perairan pandu; dan

i.

perairan untuk kapal pemerintah.

(3)

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;

b.

perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;

c.

perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);

d.

perairan tempat kapal mati;

e.

perairan untuk keperluan darurat; dan

f.

perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.

Pasal 24

(1)

Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

a.

fasilitas pokok; dan

b.

fasilitas penunjang.

(2)

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

dermaga;

b.

lapangan penumpukan;

c.

terminal penumpang;

d.

fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;

e.

fasilitas bunker,

f.

fasilitas pemadam kebakaran; dan

g.

fasilitas penanganan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3).

(3)

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

perkantoran;

b.

fasilitas pos dan telekomunikasi;

c.

fasilitas pariwisata;

d.

instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;

e.

jaringan jalan dan rel kereta api;

f.

jaringan air limbah, drainase, dan sampah;

g.

areal pengembangan pelabuhan;

h.

tempat tunggu kendaraan bermotor;

i.

kawasan perdagangan;

j.

kawasan industri; dan

k.

fasilitas umum lainnya.

Pasal 25

(1)

Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

a.

fasilitas pokok; dan

b.

fasilitas penunjang.

(2)

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

alur-pelayaran;

b.

areal tempat labuh;

c.

areal untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;

d.

areal untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan

e.

areal untuk kapal pemerintah.

(3)

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

areal untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;

b.

areal untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan

c.

areal untuk keperluan darurat.

Pasal 26

(1)

Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan laut serta Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

a.

fasilitas pokok; dan

b.

fasilitas penunjang.

(2)

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meJiputi:

a.

terminal penumpang;

b.

penimbangan kendaraan bermuatan (angkutan barang);

c.

jalan penumpang keluarjmasuk kapal (gang way);

d.

perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;

e.

fasilitas bunker,

f.

instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;

g.

akses jalan danj atau jalur kereta api;

h.

fasilitas pemadam kebakaran; dan

i.

tempat tunggu (lapangan parkir) kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.

(3)

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;

b.

tempat penampungan limbah;

c.

fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;

d.

areal pengembangan pelabuhan; dan

e.

fasilitas umum lainnya.

Pasal 27

(1)

Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana lnduk Pelabuhan laut serta Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

a.

fasilitas pokok;

b.

fasilitas penunjang.

(2)

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

alur-pelayaran;

b.

fasilitas sandar kapal;

c.

perairan tempat labuh; dan

d.

kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal.

(3)

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;

b.

perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;

c.

perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);

d.

perairan untuk keperluan darurat; dan

e.

perairan untuk kapal pemerintah.

Pasal 28

(1)

Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan oleh:

a.

Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;

b.

gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; atau

c.

bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau.

(2)

Menteri dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

(3)

Gubernur dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan penilaian Rencana Induk Pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Daerah Lingkungan Kerja dan

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 30

(1)

Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan terdiri atas:

a.

wilayah daratan;

b.

wilayah perairan.

(2)

Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

(3)

Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

(1)

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan merupakan perairan pelabuhan di luar Daerah Lingkungan Kerja perairan.

(2)

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a.

alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan;

b.

keperluan keadaan darurat;

c.

penempatan kapal mati;

d.

percobaan berlayar;

e.

kegiatan pemanduan kapal;

f.

fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan

g.

pengembangan pelabuhan jangka panjang.

Pasal 32

(1)

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan ditetapkan oleh:

a.

Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;

b.

gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; atau

c.

bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau.

(2)

Menteri dalam menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

(3)

Gubernur dalam menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten/ kota.

Pasal 33

Dalam penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:

a.

luas lahan daratan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja;

b.

luas perairan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;

c.

titik koordinat geografis sebagai batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

Pasal 34

(1)

Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggara pelabuhan.

(2)

Pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1)

Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:

a.

memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja daratan yang telah ditetapkan;

b.

memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan;

c.

melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki:

d.

menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.

memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja perairan yang telah ditetapkan;

f.

menginformasikan mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;

g.

rnenyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

h.

menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur-pelayaran;

i.

menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan; dan

j.

melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.

(2)

Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pada Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:

a.

menjaga keamanan dan ketertiban;

b.

menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

c.

menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;

d.

memelihara kelestarian lingkungan; dan

e.

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan penilaian Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

(1)

Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi fungsi:

a.

pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan

b.

keselamatan dan keamanan pelayaran.

(2)

Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:

a.

kepabeanan;

b.

keimigrasian;

c.

kekarantinaan; dan/atau

d.

kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Pasal 38

(1)

Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.

(2)

Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan

b.

Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan. secara komersial.

(3)

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.

Pasal 39

(1)

Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar.

(2)

Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

(3)

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1)

Untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) dibentuk kelembagaan Syahbandar.

(2)

Kelembagaan Syahbandar terdiri atas:

a.

Kepala Syahbandar;

b.

unsur kelaiklautan kapal;

c.

unsur kepelautan dan laik layar; dan

d.

unsur ketertiban dan patroli.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan Syahbandar diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 41

Fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Otoritas Pelabuhan

Pasal 42

(1)

Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

(2)

Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.

menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;

b.

menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;

c.

menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran;

d.

menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;

e.

menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;

f.

menyusun Rencana lnduk  Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;

g.

mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h.

menjamin kelancaran arus barang.

(3)

Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

(4)

Dalam kondisi tertentu pemeliharan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.

Pasal 43

Otoritas Pelabuhan membiayai kegiatan operasional pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Unit Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 44

(1)

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

(2)

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada:

a.

Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah; dan

b.

gubernur atau bupati/walikota untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah.

(3)

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.

menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran;

b.

menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran;

c.

menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;

d.

menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;

e.

menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;

f.

menjamin kelancaran arus barang; dan

g.

menyediakan fasilitas pelabuhan.

(4)

Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.

Pasal 45

(1)

Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.

(2)

Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Paragraf 4

Aparat Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 46

Aparat penyelenggara pelabuhan terdiri atas:

a.

aparat Otoritas Pelabuhan; dan

b.

aparat Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 47

(1)

Aparat Otoritas Pelabuhan dan aparat Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan Pegawai Negeri Sipil.

(2)

Aparat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kualifikasi dan kom petensi di bidang kepelabuhanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

(3)

Kemampuan dan kompetensi di bidang kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a.

manajemen kepelabuhanan di bidang:

1.

perencanaan kepelabuhanan;

2.

operasional pelabuhan; dan/atau

3.

pemanduan.

b.

manajemen angkutan laut di bidang:

1.

bongkar muat;

2.

trayek kapal; dan/atau

3.

operasional kapal.

c.

pengetahuan kontraktual/perjanjian.

(4)

Kemampuan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat ,(3) wajib dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepelabuhanan.

Paragraf 5

Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 48

(1)

Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi paling sedikit 3 (tiga) unsur, yaitu:

a.

unsur perencanaan dan pembangunan;

b.

unsur usaha kepelabuhanan; dan

c.

unsur operasi dan pengawasan.

(2)

Otoritas Pelabuhan dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.

Pasal 49

(1)

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi paling sedikit 3 (tiga) unsur, yaitu:

a.

unsur perencanaan dan pembangunan;

b.

unsur usaha kepelabuhanan; dan

c.

unsur operasi dan pengawasan.

(2)

Unit Penyelenggara Pelabuhan dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 6

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 51

(1)

Penyediaan lahan di daratan dan di perairan dalam pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan.

(2)

Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara.

(3)

Dalam hal di atas lahan yang diperlukan untuk pelabuhan terdapat hak atas tanah, penyediaannya dilakukan dengan cara pengadaan tanah.

(4)

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Penyediaan lahan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai kebutuhan operasional pelabuhan dan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Pasal 53

(1)

Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang yang dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 ayat (3) huruf a dilakukan agar arus dan ketinggian gelombang tidak mengganggu kegiatan di pelabuhan.

(2)

Penyediaan penahan gelombang dilakukan sesuai dengan kondisi perairan.

(3)

Pemeliharaan penahan gelombang dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi.

Pasal 54

(1)

Penyediaan dan pemeliharaan kolam pelabuhan yang dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 ayat (3) huruf a dilakukan untuk kelancaran operasional atau olah gerak kapal.

(2)

Penyediaan kolam pelabuhan dilakukan melalui pembangunan kolam pelabuhan.

(3)

Pemeliharaan kolam pelabuhan dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi.

Pasal 55

(1)

Penyediaan dan pemeliharaan alur-pelayaran yang dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 ayat (3) huruf a dilakukan agar perjalanan kapal keluar dari atau masuk ke pelabuhan berlangsung dengan lancar.

(2)

Penyediaan alur-pelayaran di pelabuhan dilakukan melalui pembangunan alur-pelayaran.

(3)

Pemeliharaan alur-pelayaran di pelabuhan dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi.

Pasal 56

(1)

Selain menyediakan penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran, Otoritas Pelabuhan wajib menyediakan dan memelihara jaringan jalan di dalam pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b.

(2)

Penyediaan dan pemeliharaan jaringan jalan di dalam pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 57

Penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dan Pasal 44 ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 58

(1)

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan bertanggung jawab menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dan Pasal 44 ayat (3) huruf c.

(2)

 Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat membentuk unit keamanan dan ketertiban di pelabuhan.

Pasal 59

Untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e dan Pasal 44 ayat (3) huruf d, Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Pasal 60

Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dan Pasal 44 ayat (3) huruf e dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk setiap lokasi pelabuhan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 61

(1)

Pengusulan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan kepada Menteri untuk setiap pelayanan jasa kepelabuhanan yang diselenggarakannya.

(2)

Pengusulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf h dan Pasal 44 ayat (3) huruf f, Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan diwajibkan:

a.

menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;

b.

memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan;

c.

melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang;

d.

menerapkan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu untuk kelancaran arus barang; dan

e.

melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus barang.

Pasal 63

(1)

Penyediaan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf g pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.

(2)

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan.

(3)

Dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, penerapannya didasarkan pada rencana desain konstruksi untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

(4)

Fasilitas pelabuhan dirancang sesuai dengan kapasitas kemampuan pelayanan sandar dan tambat di pelabuhan termasuk penggunaan jenis peralatan yang akan digunakan di pelabuhan.

Pasal 64

(1)

Selain tugas.dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

(2)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat, pelayaran-perintis, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

Pasal 65

(1)

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.

(2)

Hasil konsesi yang diperoleh Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Pasal 66

(1)

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Otoritas Pelabuhan mempunyai wewenang:

a.

mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;

b.

mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;

c.

mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal; dan

d.

menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

(2)

Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dievaluasi setiap tahun.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pemeliharaan, standar, dan spesifikasi teknis penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, jaringan jalan, dan tata cara penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas:

a.

penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan

b.

jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Paragraf 2

Penyediaan Pelayanan Jasa Kapal,

Penumpang, dan Barang

Pasal 69

(1)

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas:

a.

penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;

b.

penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;

c.

penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;

d.

penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;

e.

penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;

f.

penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;

g.

penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;

h.

penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau

i.

penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

(2)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Paragraf 3

Kegiatan Jasa Terkait Dengan Kepelabuhan

Pasal 70

(1)

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:

a.

penyediaan fasilitas penampungan limbah;

b.

penyediaan depo peti kemas;

c.

penyediaan pergudangan;

d.

jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;

e.

instalasi air bersih dan listrik;

f.

pelayanan pengisian air tawar dan minyak;

g.

penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;

h.

penyediaan fasilitas gudang pendingin;

i.

perawatan dan perbaikan kapal;

j.

pengemasan dan pelabelan;

k.

fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;

l.

angkutan umum dari dan ke pelabuhan;

m.

tempat tunggu kendaraan bermotor;

n.

kegiatan industri tertentu;

o.

kegiatan perdagangan;

p.

kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;

q.

jasa periklanan; dan/atau

r.

perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

(2)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.

Paragraf 4

Badan Usaha Pelabuhan

Pasal 71

(1)

Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) pelabuhan.

(2)

Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh:

a.

Menteri untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;

b.

gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional; dan

c.

bupati/walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.

(3)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:

a.

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

b.

berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;

c.

memiliki akte pendirian perusahaan; dan

d.

memiliki keterangan domisili perusahaan.

Pasal 72

Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian konsesi dari Otoritas Pelabuhan.

Pasal 73

Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan wajib:

a.

menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;

b.

memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c.

menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang  dioperasikan;

d.

ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;

e.

memelihara kelestarian lingkungan;

f.

memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan

g.

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Paragraf 5

Konsesi atau Bentuk Lainnya

Pasal 74

(1)

Konsesi diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau  pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

(2)

Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Jangka waktu konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pengembalian  dana investasi dan keuntungan yang wajar.

(4)

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.

lingkup pengusahaan;

b.

masa konsesi pengusahaan;

c.

tarif awal dan formula penyesuaian tarif;

d.

hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;

e.

standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;

f.

sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian pengusahaan;

g.

penyelesaian sengketa;

h.

pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan;

i.

sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan adalah hukum Indonesia;

j.

keadaan kahar; dan

k.

perubahan-perubahan.

Pasal 75

(1)

Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kembali kepada penyelenggara pelabuhan.

(2)

Fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang berdasarkan kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme pelelangan.

(3)

Badan Usaha Pelabuhan yang telah ditetapkan melalui mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan pengusahaannya di pelabuhan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu  paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian kerjasama pemanfaatan ditandatangani.

Pasal 76

(1)

Dalam kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) penyelenggara pelabuhan dapat melakukan kerjasama dengan orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.

(2)

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

a.

penyewaan lahan;

b.

penyewaan gudang; dan/atau

c.

penyewaan penumpukan.

(3)

Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 77

Pendapatan konsesi dan kompensasi yang diterima oleh Otoritas Pelabuhan merupakan penerimaan negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan pencabutan konsesi serta kerjasama diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN

Bagian Kesatu

Izin Pembangunan Pelabuhan

Pasal 79

Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 80

(1)

Pembangunan pelabuhan laut oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.

(2)

lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada:

a.

Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;

b.

gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan

c.

bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal.

(3)

Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 81

(1)

Pembangunan pelabuhan sungai dan danau oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada bupati/walikota.

(3)

Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 82

(1)

Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3) meliputi:

a.

studi kelayakan; dan

b.

desain teknis.

(2)

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a.

kelayakan teknis; dan

b.

kelayakan ekonomis dan finansial.

(3)

Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat mengenai:

a.

kondisi tanah;

b.

konstruksi;

c.

kondisi hidrooceanografi;

d.

topografi; dan

e.

penempatan dan konstruksi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.

Pasal 83

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3) berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 84

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3) harus disertai dokumen yang terdiri atas:

a.

Rencana Induk Pelabuhan;

b.

dokumen kelayakan;

c.

dokumen desain teknis; dan

d.

dokumen lingkungan.

Pasal 85

(1)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(2)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 belum terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.

(3)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan izin pembangunan pelabuhan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pembangunan pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan

Pasal 87

(1)

Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh:

a.

Otoritas Pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan

b.

Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

(2)

Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan.

(3)

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam membangun pelabuhan wajib:

a.

melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan;

b.

melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;

c.

melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan

d.

bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 88

(1)

Pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pembangunan fasilitas di sisi perairan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memperoleh izin pembangunan dari Menteri.

Bagian Ketiga

Pengembangan Pelabuhan

Pasal 89

Pengembangan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 90

(1)

Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada:

a.

Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;

b.

gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan

c.

bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 91

(1)

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari penyelenggara pelabuhan.