Harga barang untuk pemungutan bea masuk, disebut harga normal, adalah harga yang dapat dicapai pada saat bea masuk tersebut wajib dibayar berdasarkan penjualan di pasaran bebas antara penjual dan pembeli yang tidak terikat oleh sesuatu ikatan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.

Harga normal setiap barang impor ditentukan berdasarkan anggapan :

Saat penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ialah saat pemberitahuan pemasukan barang untuk dipakai.

Tempat kedatangan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi barang-barang yang diangkut, baik melalui laut maupun udara, ialah pelabuhan laut atau pelabuhan udara di Indonesia tempat barang itu pertama kali dibongkar dan dalam hal-hal lainnya ialah tempat barang itu diselesaikan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

Penjualan di pasaran bebas antara penjual dan pembeli yang tidak terikat oleh sesuatu ikatan khusus ialah :

Seseorang dianggap mempunyai ikatan-ikatan khusus apabila ia dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, saling mempunyai kepentingan terhadap pihak ketiga, baik di bidang usaha maupun di bidang kekayaan.

Pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang hak-hak tersebut adalah milik seseorang atau sesuatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Apabila suatu barang diimpor untuk dijual, untuk dipindahtangankan dengan cara lain atau untuk dipakai setelah diolah lebih lanjut dengan mempergunakan merek dagang asing, maka harga normal mencakup nilai hak penggunaan merek dagang barang tersebut.

Suatu merek dagang dipergunakan sebagai merek dagang asing apabila memenuhi salah satu ketentuan berikut :

Menteri Keuangan dapat menetapkan jangka waktu berlakunya suatu faktur yang mencantumkan harga sesuatu barang.

Apabila harga yang telah dibayar atau akan dibayar dinyatakan dalam mata uang selain rupiah, maka mata uang asing tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah menurut kurs resmi yang berlaku pada saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Importir atau orang lain yang mempunyai hubungan dengan pemasukan barang, atas permintaan dan dengan cara yang akan ditetapkan wajib menyerahkan kepada Menteri Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuknya segala keterangan yang perlu untuk penetapan harga yang tepat dan menyerahkan segala buku, perhitungan, atau dokumen lain yang bagaimanapun sifatnya sehubungan dengan pembelian, pemasukan, atau penyerahan barang yang dilakukannya.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri Perdagangan dan Perindustrian.

Peraturan Pemerintah tentang Standar Penetapan Harga Indonesia ini dapat disebut Peraturan Pemerintah tentang S.P.H.I.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.