DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

              BAB II

    PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA RUTIN

              Pasal 44
(1) Anggaran Belanja Rutin dibagi dalam Sektor, Sub Sektor, Program, Kegiatan dan jenis pengeluaran serta dalam Bagian Anggaran ( Departemen/Lembaga ).
(2) Menteri/Ketua Lembaga bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk kegiatan dan pengeluaran Anggaran Belanja Rutin pada Kantor / Satuan Kerja yang ada dalam lingkungan Departemen/Lembaga.

              Pasal 45
(1) Untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin Departemen/Lembaga mengisi DIK seusuai dengan contoh dan petunjuk pengisian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2) DIK ditandatangani oleh Menteri/Ketua Lembaga atau ats namanya oleh Sekretaris Jenderal. Penandatanganan DIK oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang setingkat memerlukan surat kuasa Menteri/Ketua Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan. DIK Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Lembaga/Panitera Mahkamah Agung.
(3) DIK berlaku sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan atau Pejabat yang dikuasakan.

              Pasal 46
(1) Departemen Keuangan menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada :
a. Departemen/Lembaga untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal dan Kantor/ Satuan Kerja;
b. Kantor Perbendaharaan Negara;
c. Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Departemen/Lembaga menyampaikan :
a. DIK yang telah disahkan kepada Direktorat Jenderal dan Kantor / Satuan Kerja;
b. Rekaman DIK kepada Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan pada Lembaga.

              Pasal 47
(1) Kepala Kantor/Satuan Kerja bertanggung jawab baik terhadap segi keuangan maupun efisiensi pelaksanaan kegiatan yang menurut DIK menjadi tugas Kantor/ Satuan Keja bersangkutan.
(2) Kepala Kantor/Satuan Kerja dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia bagi Kantor/Satuan Kerjanya sebagaimana tercantum dalam DIK bersangkutan.

              Pasal 48
(1) Batas pembayaran triwulan untuk jenis pengeluaran adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah dana satu DIK.
(2) Penyediaan biaya untuk sesuatu jenis pengeluaran yang melalui batas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

              Pasal 49
(1) Berdasarkan SKO atau DIK yang telah disahkan, bendaharawan mengajukan SPPR kepada KPN dengan memperhatikan Pasal 17, Pasal 18, serta ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
(2) Permintaan pembayaran beban sementara disertai dengan perincian rencana pengeluaran dan keterangan yang jelas.
(3) Permintaan pembayaran beban tetap disertai tanda bukti yang sah, antara lain :
a. Pemberian pekerjaan (gunning);
b. Penunjukan rekanan, disertai dengan risalah pelelangan;
c. SPK bagi penunjukan rekanan/pemborong yang tidak melalui pelelangan;
d. Kontrak pelaksanaan pekerjaan/pembelian barang;
e. Kwitansi/nota/faktur;
f. Berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan;
g. Berita acara penerimaan barang;
h. Surat keterangan bahwa barang - barang telah diterima dengan baik;
i. Surat kuasa untuk menyetor bea materai (SKUM);
j. Beita acara pembebasan tanah yang dibuta oleh Panitia Pembebasan Tanah;
k. Akte notaris (untuk pembelian barang tidak bergerak lainnya);
l. Surat angkutan;
m. Konsumen;
n. Surat jaminan uang muka.
(4) KPN melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 dengan memperhatikan rencana pengeluaran dalam DIK yang bersangkutan serta ketentuan dalam petunjuk pengisian DIK yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(5) KPN tidak diperkenankan melakukan pembayaran, apabila :
a. permintaan pembayaran tersebut tidak lengkap;
b. permintaan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan maksud atau melampaui jumlah dana yang disediakan dalam SKO atau DIK bersangkutan;
c. asli SKO atau DIK bersangkutan belum diterimanya.
(6) KPN dapat melakukan pembayaran untuk keperluan lebih dari 1 (satu) bulan bagi pembiayaan kapal negara tidak termasuk gaji awaknya, yang oleh instansi berwenang ditugaskan untuk berlayar terus lebih dari 1 (satu) bulan.

              Pasal 50
(1) Apabila dalam SPJR yang dikirimkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdapat bagian/jumlah yang tidak dapat disahkan oleh KPN, maka jumlah tersebut merupakan saldo/tambahan saldo UUDP pada bendaharawan yang belum dipertanggungjawabkan.
(2) Departemen/Lembaga yang bersangkutan wajib mengambil langkah-langkah seperlunya untuk penyelesaian SPJR/bagian SPJR yang tidak dapat disahkan oleh KPN tersebut.

              Pasal 51
(1) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu DIK antar perincian jenis pengeluaran/ mata anggaran dalam satu jenis pengeluaran, dan antar biaya pembelian inventaris dengan biaya pemeliharaan inventaris kantor dalam satu kegiatan, diajukan oleh :
a. Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan apabila meliputi satu Kantor/Satuan Kerja;
b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal bersangkutan apabila meliputi lebih dari satu Kantor/Satuan Kerja; kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat penilaian dan keputusan.
(2) Setelah dilakukan perubahan/pergeseran :
a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran melaporkannya kepada Menteri Keuangan ;
b. Kepala Kantor/Satuan Kerja/Kantor Wilayah Departemen/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang besangkutan melaporkannya kepada Menteri/Ketua Lembaga yang membawahkannya dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal Departemen/ Pemimpin Unit Pengawasan pada Lembaga bersangkutan.
(3) Usul perubahan/pergeseran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan penjelasan dan bahan - bahan yang lengkap.
(4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran diberikan keputusan mengenai usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selambat - lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diterimanya usul bersangkutan.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran belum dapat memberikan keputusan, maka hal itu segera diberitahukan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja atau Kepala Kantor Wilayah Departemen/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang bersangkutan.
(6) Usul perubahan/pergeseran :
a. yang akan berakibat mengurangi dana dari Kantor/Satuan Kerja yang lebih rendah tingkatannya;
b. yang akan berakibat pergeseran dana yang tersedia untuk pembayaran langganan listrik, telepon, gas, dan air ke mata anggaran lain;
c. yang akan berakibat pergeseran dana yang tersedia untuk lauk pauk ke mata anggaran lain;
d. yang akan berakibat mengubah catatan dalam DIK yang bersangkutan;
e. yang akan berakibat menambah biaya pemeliharaan rumah dinas dan/atau biaya pemeliharaan kendaraan bermotor;
f. mengenai dana yang menurut catatan dalam DIK, penggunaannya memerlukan persetujuan tersendiri dari Menteri Keuangan atau Pejabat yang ditunjuk;
g. yang menyangkut Kantor/Satuan kerja Tingkat Pusat, Departemen/Lembaga;
h. antar jenis pengeluaran dalam satu kegiatan dan satu Kantor/Satuan Kerja;
i. antar Kantor/Satuan Kerja, antar Jenis pengeluaran dalam satu kegiatan, dan dalam satu DIK atau lebih;
j. antar kegiatan dalam satu program;
k. antar program dalam satu sub sektor; diajukan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan penilaian dan keputusan.
(7) Peninjauan kembali terhadap ketentuan dalam ayai (6) ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.
(8) Menteri Keuangan memberikan keputusan terhadap usul perubahan/pergeseran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima usul yang bersangkutan yang disertai bahan-bahan yang lengkap.
(9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Menteri Keuangan belum dapat memberikan keputusan, maka hal tersebut segera diberitahukan kepada Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan.
(10) Perubahan /pergeseran biaya tidak dapat dilakukan : a. b. c.
a. dari biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam belanja pegawai;
b. dari belanja pegawai ke belanja non pegawai;
c. dari dana yang disediakan untuk Perwakilan Republik Indonesia termasuk perwakilan Departemen/Lembaga di luar negeri untuk keperluan pembiayaan kegiatan Kantor/Satuan Kerja di dalam negeri.
(11) Perubahan oleh karena adanya kesalahan teknis administratif, baik angka maupun huruf, serta perubahan KPN, jika lokasi Kantor/Satuan Kerja nyata- nyata berada dalam suatu wilayah pembiayaan KPN lain dari pada yang ditentukan dalam DIK diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

              Pasal 52
(1) Departemen/Lembaga pada tiap awal tahun anggaran, menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) dalam dan luar negeri bagi tiap unit organisasi sampai pada tiap Kantor/Satuan Kerja dalam batas Belanja Pegawai dalam Anggaran Belanja masing - masing dan selambat - lambatnya tanggal 30 April menyampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
(2) Formasi tersebut disahkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendengar Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara selambat - lambatnya pada tanggal 31 Mei Berikutnya. Dalam hal menyangkut formasi pegawai di luar negeri di dengar pula oleh Menteri Luar Negeri.
(3) Pengadaan pegawai hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah disah- kan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan memberikan prioritas kepada:
a. Pegawai pelimpahan dari Departemen/Lembaga yang kelebihan pegawai;
b. siswa/mahawiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya;
c. sarjana wajib kerja;
d. Tenaga kerja sukarela yang disalurkan melalui Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia (BUTSI).
(4) Pengadaan pegawai dalam batas formasi yang telah disahkan menurut ketentuan dalam ayat (2) dilakukan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
(5) Kenaikan pangkat pegawai dilaksanakan dalam batas formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Kenaikan pangkat sampai dengan golongan IV/a dilaksanakan setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
(6) Selambat - lambatnya pada tiap tanggal 30 April Menteri/Ketua Lembaga telah menetapkan/menetapkan kembali pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan Kepegawaian. Salinan surat keputusan penetapan/penetapan kembali itu disertai dengan contoh (spesimen) tandatangan pejabat yang diberi wewenang tersebut segera dikirimkan kepada semua KPN.
(7) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Otonom, Perusahaan atau badan yang anggarannya tidak/tidak sepenuhnya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjadi beban Pemerintah Daerah Otonom/perusahaan/badan bersangkutan selama perbantuan tersebut.
(8) Perbantuan Pegawai Negeri untuk tugas - tugas di luar Pemerintahan dengan membebani Anggaran Belanja negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan.
(9) Selama perbantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), formasi bagi pegawai tersebut tidak boleh diisi. Setelah perbantuan berakhir maka pegawai bersangkutan ditempatkan kembali pada Departemen/Lembaga asalnya.
(10) KPN hanya diperkenankan melakukan pembayaran untuk upah pegawai harian/ tenaga kontrak yang masing - masing telah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.
(11) Penghasilan pegawai yang ditempatkan diluar negeri diatur dengan Keputusan Presiden.

              Pasal 53
(1) Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja setempat atas nama pejabat yang berwenang.
(2) Pemberian kenaikan gaji berkala tidak dapat berlaku untuk lebih dari 2 (dua) tahun.
(3) Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6).
(4) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara menyelenggarakan tata usaha kepegawaian secara terpusat di bawah koordinasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

              Pasal 54
(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya diberikan tunjangan beras dalam bentuk natura atau uang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
(2) Tunjangan beras tidak diberikan rangkap.
(3) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk natura, dilaksanakan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) sesuai dengan surat keputusan yang ditetapkan oleh KPN berdasarkan daftar gaji Departemen, Lembaga, Kantor, atau Satuan Kerja yang bersangkutan.
(4) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(3).

              Pasal 55
(1) Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak yang diberikan kepada pegawai negeri dibatasi hingga sebanyak - banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak.
(2) Dalam hal pegawai pada tanggal 1 Maret 1990 telah memperoleh tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebih dari 3 (tiga) orang anak, maka kepadanya tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut keadaan pada tersebut. Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, maka pengurangan tersebut tidak dapat diganti.

              Pasal 56
(1) Kerja lembur hanya dilakukan untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendadak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan.
(2) Badan administrasi Kepegawaian Negara bersama dengan Menteri Keuangan mengusahakan keseragaman honorarium dan tunjangan ikatan dinas.
(3) Ikatan dinas atas beban Anggaran Belanja Negara hanya diperkenankan
a. bagi pendidikan yang penting untuk perkembangan Negara akan tetapi yang sifatnya kurang menarik;
b. bagi siswa/mahasiswa yang luar biasa kecakapannya akan tetapi tidak mampu melanjutkan pekerjaannya atas biaya sendiri apabila Departemen/Lembaga yang bersangkutan telah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan. Surat persetujuan dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, setelah mendapat persetujuan dari para Menteri tersebut, dan dinyatakan dalam surat keputusan pemberian tunjangan ikatan dinas yang bersangkutan. Surat keputusan pemberian ikatan dinas pada dasarnya hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun.
(4) Pemberian tugas belajar dalam negeri bagi Pegawai Negeri untuk masa lebih dari (satu) tahun, tidak diperkenankan kecuali atas Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan.
(5) Pemberian darmasiswa (tugas belajar) dalam negeri bagi warga negara asing atas beban Anggaran Belanja Negara memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Luar Negeri.

              Pasal 57
(1) Uang lembur, honorarium dan tunjangan ikatan dinas, dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam batas - batas anggaran yang tersedia dalam DIK untuk masing - masing Kantor, Satuan Kerja atau kegiatan.
(2) KPN dilarang melakukan pembayaran untuk uang lembur, honorarium dan/atau tunjangan ikatan dinas melalui jumlah yang tercantum dalam DIK yang bersangkutan.

              Pasal 58
(1) Tiap Pegawai Negeri yang akan pensiun, selambat - lambatnya 9 (sembilan) tahun sebelum mulai masa pensiun, menyampaikan surat permintaan pensiun lengkap dengan bahan - bahannya kepada Departemen/Lembaga, Kantor, dan Satuan Kerja yang bersangkutan.
(2) Berdasarkan permintaan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Departemen/Lembaga menyelesaikan surat keputusan penetapan pensiun selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum saat pensiun mulai berlaku.
(3) Dalam hal pensiun diberikan dalam rangka peremajaan pegawai, Departemen/ Lembaga menyelesaikan surat keputusan penetapan pensiun selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum saat peremajaannya mulai berlaku, baik surat permintaan- nya telah, belum, ataupun tidak diterima.
(4) Pembayaran pensiun tidak dapat berlaku surut lebih dari 2 (dua) tahun dalam hal terdapat kelambatan penerbitan surat keputusan penetapan pensiun atau sebab- sebab lain.
(5) Selambat - lambatnya pada tanggal 30 April Menteri/Ketua Lembaga telah mendapat/menetapkan kembali pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan penetapan pensiun.
(6) Selambat - lambatnya pada tanggal 30 April Menteri Keuangan atau pejabat yang dikuasakan telah menetapkan/menetapkan kembali pejabat yang ditunjuk bendaharawan pensiun.
(7) Tiap Departemen/Lembaga mengadakan tata usaha pensiun agar tiap saat dapat diketahui surat keputusan yang telah diterbitkannya.
(8) Kepada pensiunan diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang dan tunjangan anak menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55.
(9) KPN dilarang melakukan pembayaran pensiun apabila surat keputusan penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan pensiun, contoh (spesimen) tandatangan dan surat keputusan pensiun yang bersangkutan belum diterimanya.

              Pasal 59
(1) Untuk Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, serta subsidi dan bantuan diusahakan peghematan dengan memperhatikan pembatasan - pembatasan sebagimana tercantum dalam DIK yang bersangkutan serta ketentuan tentang penggunaan jenis pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam petunjuk pengisian DIK
(2) Biaya untuk pakaian seragam/pakaian kerja hanya dapat dibebankan pada Anggaran Belanja Negara atas persetujuan Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

              Pasal 60
(1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal - hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
(2) Untuk perjalanan dinas dalam negeeri, bendaharawan memperoleh pembiayaan dari KPN sebagai UUDP atas dasar SKO atau DIK yang bersangkutan.
(3) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan dalam satu jumlah (lumpsum) kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas sebelum perjalanan tersebut dimulai.
(4) Kepada Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam daerah jabatannya, diberikan tunjangan perjalanan tetap.
(5) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan urusan perjalanan dinas dalam negeri.

              Pasal 61
(1) Perjalanan dinas luar negeri memerlukan izin terlebih dahulu dari Presiden kecuali :
a. perjalanan dinas pegawai yang ditempatkan di dan dipanggil kembali dari luar negeri;
b. perjalanan dinas pegawai antar tempat di luar negeri. Izin untuk perjalanan dinas pada huruf a dan huruf b tersebut masing - masing termasuk dalam wewenang Menteri Luar Negeri serta Kepala Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan dan diberikan apabila pembiayaan untuk keperluan tersebut telah tersedia dalam DIK bersangkutan.
(2) Dengan izin Presiden tersebut diartikan pula izin yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara cq. Sekretariat Kabinet.
(3) Perjalanan dinas luar negeri hanya dilakukan untuk hal - hal yang penting saja. Perjalanan dinas untuk menghadiri seminar, workshop, simposium, konperensi dan melaksanakan peninjauan, studi perbandingan serta inspeksi harus diteliti dan dibatasi dengan ketat.
(4) Permintaan izin perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan selambat - lambatnya 2 (dua) minggu sebelum keberangkatan yang direncanakan, dan harus dilengkapi dengan :
a. Perjalanan mengenai urgensi/alasan perjalanan dan perincian Programnya dengan menyerahkan undangan, konfirmasi dan dokumen yang berkaitan;
b. Izin tertulis dari instansi yang bersangkutan atau izin seorang pejabat diajukan oleh instansi yang lain;
c. Pernyataan atas biaya anggaran instansi mana perjalanan dinas tersebut akan dibebankan.
(5) Perjalanan dinas luar negeri harus dilaksanakan dengan menggunakan perusahaan penerbangan nasional atau perusahaan pengangkutan nasional lainnya.
(6) Dalam tiap surat keputusan mengenai perjalanan dinas luar negeri dinyatakan atas biaya anggaran instansi mana perjalanan pejabat yang bersangkutan akan dibebankan.
(7) Berdasarkan SKO atau DIK yang bersangkutan, bendaharawan memperoleh pembiayaan perjalanan dinas luar negeri dari KPN sebagai UUDP (khusus untuk biaya perjalanan dinas yang dibiayai dari APBN).
(8) Dalam pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas harus diserahkan surat persetujuan pemerintah cq. Sekretariat Kabinet atas penugasan yang bersangkutan dan lembar tertinggal (passenger coupun) tiket pesawat/kapal yang bersangkutan.
(9) Biaya perjalanan dinas luar negeri dibayarkan dalam satu jumlah (lumpsum) kecuali untuk biaya angkutan barang pindahan.
(10) Secara berkala tiga bulan setiap instansi melaporkan kegiatan perjalan dinas luar negeri yang dibiayainya kepada Sekretariat Kabinet yang memuat informasi tentang :
a. Nama pejabat/pegawai dinas yang melakukan perjalanan dinas;
b. Pelaksanaan perjalanan dinas;
c. Jumlah biaya pengangkutan yang dibayarkan.
(11) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan urusan perjalanan dinas luar negeri.

              Pasal 62
(1) Kepada pegawai yang dipindahkan dan di tempat baru tidak mendapat perumahan, diberikan uang pesangon pindah
(2) Pemberian uang pesangon pindah tersebut dilakukan atas dasar SKO atau DIK.
(3) Pegawai yang dipindahkan/ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebelum mendapatkan perumahan diizinkan tinggal di hotel tanpa makan untuk waktu selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan.
(4) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian uang pesangon pindah.

              Pasal 63
(1) Pembukaan dan/atau peningkatan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakuukan dengan persetujuan Presiden.
(2) Pembukaan Perwakilan Departemen/Lembaga di luar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan.

              Pasal 64
(1) Setiap perubahan/penyempurnaan organisasi dan/atau pembentukan Kantor/Satuan Kerja baru dalam lingkungan Departemen/Lembaga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
(2) Biaya sehubungan dengan pelaksanaan perubahan organisasi Departemen/Lembaga yang mengakibatkan pergeseran anggaran dari Departemen/Lembaga tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(3) Biaya untuk perubahan Kantor/Satuan Kerja baru yang mengakibatkan pergeseran anggaran dari Departemen/Lembaga bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

              Pasal 65
(1) Pemberian Subsidi/Perimbangan Keuangan kepada daerah Otonom dibebankan kepada Bagian Anggaran 16 (Pembiayaan dan Perhitungan).
(2) Dengan pagu ( plafond/celling) anggaran yang disediakan untuk keperluan Subsidi/Perimbangan Keuangan kepada Daerah Otonom serta pendapatan asli daerah (PAD), tiap Daerah Otonom agar mengusahakan segala pengeluaran dapat dibiayai sendiri.
(3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengusahakan intensifikasi pendapatan asli daerah (PAD) sehingga ketergantungannya kepada subsidi dari Pusat makin berkurang.
(4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tiap triwulan menyampaikan laporan mengenai penggunaan Subsidi/Perimbangan Keuangan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Tembusan laporan tersebut disampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

BAB III ..........