DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Mengesahkan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta Lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Undang-undang ini mulai berlaku pada saat berlakunya secara efektif Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara antara lain menegaskan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif yang makin mampu menunjang kepentingan nasional dan diarahkan untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dijutukan untuk lebih meningkatkan dan meningkatkan kerjasama internasional, dengan lebih memantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Non-Blok. Garis-Garis Besar Haluan Negara juga menggariskan bahwa perkembangan dunia yang mengandung peluang yang menunjang dan mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan mendorong ekspor, khususnya komoditi non-migas, peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar luar negeri.

Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut, adalah semestinya pabila segala perkembangan, perubahan dan kecendrungan global lainnya diperkirakan akan dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta pencapaian tujuan nasional,perlu diikuti dengan saksama sehingga secara dini daapt diambil langkah-langkah yang tepat dan cepat dalam mengatasinya.

Dengan sikap seperti itu, kebijakan pembangunan nasional yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, dapat tetap dipelihara. Dalam rangka menghadapi perkembangan dan perubahan, serta memanfaatkan peluang yang ada tersebut, Indonesia terus berusaha ikut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara, terutama untuk mempercepat terwujudnya sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil, dan tertib serta bebas dari hambatan serta pembatasan yang selama ini dinilai tidak menguntungkan perdagangan internasional tersebut.

Dalam skala nasional, masalah yang timbul di bidang ekonomi tidak sederhana. Perubaha orientasi perekonomian nasional ke arah pasar ekspor, membawa berbagai konsekuensi termasuk di dalamnya kebutuhan peningkatan kegiatan perdagangan luar negeri, khususnya di bidang produk non-migas. Tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan untuk makin memantapkan berbagai sarana dan prasana penunjang ekspor, serta keterikatan yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Sementara itu, kebijaksanaan peningkatan ekspor non-migas yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional pada dasarnya juga menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang memerlukan perhatian secara menyeluruh. Hambatan dan tantangan tersebut dapat berupa ketidakpastian pasar maupun persaingan antar negara yang semakin meningkat tajam. Secara umum, ketidakpastian perkembangan ekonomi dunia juga dilatarbelakangi oleh perubahan-perubahan yang terus terjadi secara cepat, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Dalam kerangka hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional juga akan tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemantapan sistem perdagangan internasional di samping kemampuan penyesuaian ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perokonomian dunia, adalah tatanan atau sistem yang merupakan dasar dalam hubungan perdagangan antar negara. Tatanan dimaksud adalah General Agreement on Tariffs and Trade/GATT (persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan). Persetujuan tersebut terwujud dalam tahun 1947, dan Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan tersebut sejak tanggal 24 Pebruari 1950.

Manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Untuk itu konsekuensi yang antara lain perlu ditindak lanjuti adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perundangan yang diperlukan. Tidak kurang pentingnya adalah penyiapan, penumbuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemahaman di kalangan pelaku ekonomi dan aparatur penyelenggara, terhadap keseluruhan persetujuan serta berbagai hambatan dan tantangan yang melingkupinya.

General Agreement on Tariffs and Trade/GATT (persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan) merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hingga saat ini Persetujuan tersebut telah diikuti oleh lebih dari 125 negara.

Dari segi tujuan, GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

Sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagagangan internaional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (non discrimination). Hal ini berarti, suatu negara yang tergabung dalam GATT tidak diperkenankan untuk memberikan perlakukan khusus bagi negara tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional. GATT berfungsi sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional, GATT juga berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di bidang perdagangan antara negara-negara peserta.

GATT juga merupakan forum untuk mengajukan keberatan dari suatu negara yang merasa dirugikan atau mendapat perlakuan yang tidak adil dari negara peserta yang lain di bidang perdagangan. Prinsipnya, masalah-masalah yang timbul diselesaikan secara bilateral antara negara-negara yang terlibat dalam persengkataan dagang melalui konsultasi dan konsiliasi, serta hasilnya diberitahukan kepada GATT.

Untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antar negara dapat berjalan baik, GATT mengatur ketentuan mengenai pengikatan tarif bea masuk (tarif binding) yang diberlakukan negara-negara peserta. Disamping itu, GATT juga menetapkan ketentuan-ketentaun untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur, dan menolak beberapa praktek seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor.

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam GATT tidak melarang tindakan proteksi terhadap industri domestik, tetapi proteksi demikian hanya boleh dilakukan melalui proteksi tarif dan bukan melalui tindakan seperti larangan impor atau kuota impor.

GATT melarang pembatasan perdagangan yang bersifat kuantitatif, seperti misalnya penerapan kuota impor maupunekspor. Meskipun demikian, pengecualian atas larangan tersebut dimungkinkan sepanjang pembatasan tersebut merupakan tindakan pengamanan guna mengatasi a.l. kesulitan neraca pembayaran. Dalam pelaksanaannya, pembatasan tersebut hanya dapat berlangsung dalam waktu yang terbatas, dan segera progresif harus dikurangi atau dihapuskan setelah teratasinya kesulitan dalam neraca pembayaran.

GATT menungkinkan negara-negara peserta memperoleh pengecualian dari suatu kewajiban tertentu apabila negara yang bersangkutan mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. untuk melindungi industri yang masih dalam tahap pertumbuhan, GATT mengijinkan suatu negara untuk melarang impor atau tidak memberlakukan konsesi tarif yang diberikannya dalam kerangka GATT untuk selama jangka waktu tertentu. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila negara yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain dalam menghadapi lonjakan produk impor sehingga mengakibatkan kesulitan terhadap industri dalam negeri.

Pengelompokan sejumlah negara dalam kerjasama regional guna menghapuskan hambatan perdagangan di antara mereka juga diperbolehkan, sepanjang masih sesuai dengan ketentuan GATT. Ketentuan GATT menyebutkan bahwa keberadaan kelompok regional diperbolehkan untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara dalam kelompok tersebut, sejauh hal itu tidak menimbulkan hambatan perdagangan bagi negara-negara diluar kelompok regional tersebut.

Dengan menyadari adanya perbedaan tingkat sosial ekonomi negara-negara peserta GATT yang menungkinkan terlaksananya berbagai ketentuan dan disiplin yang diatur, GATT mengakui perlunya perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Ketentuan GATT yang mengatur perlakuan khusus ini mengakui adanya negara berkembangan yang memperoleh kondisi lebih menguntungkan dalam upaya mereka memasuki pasar dunia bagi produk-produknya. Negara-negara maju tidak boleh menerapkan hambatan terhadap ekspor komoditi primer dan produk lain yang merupakan kepentingan khusus negara-negara yang paling terkebelakang. Negara-negara maju juga tidak boleh mengharapkan tindakan timbal balik dari negara-negara berkembang untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan yang berupa tarif atau non- tarif.

Selain itu ditegaskan pula prinsip mengenai perlakuan yang berbeda dan lebih menguntungkan, timbal balik serta keikutsertaan penuh negara berkembang, yang selanjutnya menjadi dasar bagi pemberian perlakuan khusus melalui Sistem Preferensi Umum (Generalized System of Preferences/GSP) oleh negara maju kepada negara berkembang, serta diperbolehkannya perlakuan perdagangan yang khusus bagi negara-negara berkembang yang paling terbelakang.

Dalam kerangka GATT, perundingan-perundingan multilateral dibidang perdagangan dilakukan melalui putaran-putaran perundingan (round).

Setelah tujuh tahun perundingan, pada tanggal 15 Desember 1993 GATT berhasil menyelesaikan puturan perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay. Dalam sejarah GATT putaran perundingan tersebut merupakan yang kedelapan. Putaran-putaran perundingan multilateral yang berlangsung sebelum Putaran Uruguay berturut-turut adalah, Geneva Round (1947), Anney Round (1949), Torquay Round (1950-1951), Geneva Round (1956), Dillon Round (1960-1961), Keddedy Round (1964-1967), dan Tokyo Round (1973-1979).

Masalah yang dirundingkan sejak Geneva Round sehingga Dillon Round pada dasarnya hanya menekankan pada upaya penurunan atau penghapusan hambatan tarif perdagangan. Pada Kennedy Round, cakupan pembahasan tidak hanya menyangkut upaya penurunan atau penghapusan tarif, tetapi juga penyusunan peraturan mengenai anti dumping.

Selanjutnya pada perundingan Tokyo Round, selain dirundingkan masalah pengurangan atau pembebasan hambatan tarif dan non-tarif yang meliputi Subsidi dan Tindakan Pengimbang, Hambatan Teknis Perdagangan, Tata Cara Perijinan Impor, Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, dan Penilaian Pabean, juga dibahas dan disepakati sejumlah kerangka persetujuan di bidang pertanian yang meliputi Pengaturan mengenai Daging Sapi dan Kerbau dan Pengaturan Internasional mengenai Produk-produk susu serta Perdagangan Pesawat Terbang Sipil.

Dibandingkan dengan putaran-putaran perundingan sebelumnya yang hanya membahas masalah hambatan perdagangan yang berupa tarif dan non-tarif, Putaran Uruguay juga mencakup perdagangan jasa, aspek-aspek dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan.

Tujuan tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

Selama Putaran Uruguay berlangsung, terdapat 15 hal yang menjadi topik dalam agenda perundingan, yaitu :

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menghapuskan atau menurunkan tingkat tarif termasuk pengurangan tarif tinggi dan tarif eskalasi, dengan penekanan pada perluasan cakupan konsesi tarif di antara negara peserta perundingan;

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis (Standstill and Rollback Principles);

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menciptakan pasar bebas secara menyeluruh bagi perdagangan produk-produk tropis, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses. Khusus mengenai perundingan bidang produk-produk tropis, negara-negara tropis bagi negara-negara berkembang dan sepakat untuk memberikan perhatian khusus;

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan berupa tarif atau non-tarif bagi perdagangan produk-produk yang berasal dari sumber daya alam, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses;

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana caranya melakukan pengintegrasian sektor tekstil dan pakaian jadi kembali de dalam kerangka GATT, berdasarkan ketentuan dan disiplin yang telah diperketat;

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk memperbaiki akses pasar melalui pengurangan hambatan impor, memperbaiki iklim persaingan melalui peningkatan disiplin dalam penggunaan subsidi pertanian yang bersifat langsung atau tidak langsung, dan mengurangi dampak negatif dari ketentuan mengenai Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman (Sanitary and Phytosanitary);

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk meninjau aturan dan disiplin GATT, sesuai permintaan negara anggota;

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk memperjelas, menyempurnakan serta memperluas berbagai pengaturan dan persetujuan hasil perundingan Putaran Tokyo;

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan dan disiplin GATT yang berkaitan dengan semua bentuk Subsidi dan Tindakan Pengimbang sebagaimana tertuang dalam Aturan tentang Subsidi dan Pungutan Tambahan sebagai Tindakan Pengimbang;

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan serta memperketat ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa perdagangan di antara negara anggota;

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk :

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapus segala kebijakan di bidang investasi yang dapat menghambat kegiatan perdagangan;

Perundingan dibidang ini bertujuan untuk meningkatkan sistem GATT dalam mengawasi pelaksanaan persetujuan yang dicapai termasuk prakte-praktek perdagangan yang berpengaruh terhadap berfungsinya sistem perdagangan internasional, menyempurnakan peranan GATT sebagai pengambil keputusan, dan meningkatkan kontribusi GATT dengan mempererat hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional di bidang moneter dan keuangan;

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan GATT mengenai disiplin dan kriteria dalam mengambil tindakan pengamanan, termasuk meningkatkan perundingan-perundingan perdagangan multilateral;

Perundingan di bidang ini bertjuan untuk menetapkan kerangka prinsip dan aturan bagi perdagangan jasa.

Perundingan Putaran Uruguay berlangsung sangat ketat, sehingga masa perundingan yang semula direncanakan berlangsung selama 4 tahun sejak peluncuran Putaran Uruguay, tidak dapat tercapai. Proses perundingan itu sendiri berlangsung dalam tahapan-tahapan sebagai berikut :

Tahap ini berlangsung segera setelah selesainya Pertemuan Tingkat Menteri di Punta del Este, Uruguay, pada tahun 1986. Pada tahap ini perundingan menghasilakn beberapa naskah awal di berbagai bidang, yang kemudian dijadikan dasar bagi perundingan berikutnya;

Pada tahap perundingan Paruh Mas di Montreal, Kanada tahun 1988, proses perundingan berlangsung agak terlambat karena sama sekali belum tercapai kesepakatan di bidang pertanian, tekstil dan pakaian jadi, tindakan pengamanan, dan aspek-aspek dagang dari Hak Atas kekayaan Intelektual;

Tahapan ini semula dimaksudkan untuk mengakhiri Perundingan Putaran Uruguay, tetapi karena belum tercapai kesepakatan di bidang pertanian terutama antara Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa, maka masa perundingan Putaran Uruguay diperpanjang sampai dengan tahun 1991;

Perundingan lanjutan yang berlangsung dalam tahun 1991 di Jenewa tidak dapat menghasilkan persetujuan yang menyeluruh, sehingga untuk mempercepat penyelesaian proses perundingan, Direktur Jenderal GATT selaku Ketua Komite Perundingan Perdagangan mengajukan naskah rancangan persetujuan akhir yang disusunnya dengan inisiatif sendiri untuk diterima atau ditolak oleh negara peserta perundingan;

Perundingan tahap akhir Putaran Uruguay secara praktis berlangsung sejak awal tahun 1992 sampai dengan akhir tahun 1993, dan berhasil menyepakati Paket Persetujuan Putaran Uruguay yang didasarkan pada Naskah Pancangan Persetujuan Akhir yang disusun dengan inisiatif Ketua Komite Perundingan Perdagangan.

1. Pokok-pokok Persetujuan

Secara umum, Paket Persetujuan Putaran Uruguay mencakup tiga hal utama sebagai berikut :

Naskah Paket Persetujuan Putaran Uruguay terdiri dari 3 bagian, yaitu :

Egreement Establishing World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) mengatur mengenai fungsi, struktur keorganisasian serta mekanisme pengambilan keputusan dari organisasi tersebut, sebagai berikut :

Agreements on Trade in Goods (Persetujuan dalam Perdagangan Barang), yang terdiri atas :

General Agreement on Trade in Services (Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa), beserta lampiran-lampirannya;

Lampiran 1 C :

Undestanding on Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu);

Lampiran 2 :

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (Kesepakatan tentang Aturan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa);

Lampiran 3 :

Trade Policy Review Mechanism (Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan);

Lampiran 4 :

Plurilateral Trade Agreements (Persetujuan Perdagangan Plurilateral), yang terdiri atas :

Lampiran 4 (a) :

Agreement on Trade in Civil Aircraft (Persetujuan mengenai Perdagangan Pesawat Terbang Sipil); Lampiran 4 (b) :

Agreement on Government Procurement (Persetujuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah);

Lampiran 4 (c):

International Dairy Arrangement (Persetujuan Internasional mengenai Produk-produk Susu);

Lampiran 4 (d) :

Arrangement Regarding Bovine Meat (Persetujuan mengenai Daging Sapi dan Kerbau).

Namun demikian, dalam penandatangan naskah akhir Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukaan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia belum ikut serta dalam Persetujuan Dagang Plurilateral yang menjadi Lampiran 4 Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia tersebut.

Dengan penandatangan persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran uruguay (Final Act Embodying The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, negara peserta perundingan menyepakati bahwa Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) beserta seluruh Lampirannya diharapkan akan dapat mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995. Namun demikian, kepastian mengenai tanggal mulai berlaku efektifnya Persetujuan tingkat Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan dari negara-negara penandatangan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang akan diadakan selambat-lambatnya sebelum akhir tahun 1994.

Pasal 1

Persetujuan yang disahkan dengan Undang-undang ini adalah Persetujuan yang naskahnya ditandatangani menteri Perdagangan atas nama Pemerintah Indonesia dalam sidang di marrakesh, Maroko, tanggal 15 April 1994. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan persetujuan dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli dalam bahasa Inggeris, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.

Pasal 2

Karena kepastian mengenai tanggal mulai berlakunya Persetujuan tersebut baru akan ditetapkan pada sidang tingkat Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan yang masih akan berlangsung selambat-lambatnya sebelum akhir tahun 1994, maka pertanyaan mulai berlakunya Undang-undang ini juga disesuaikan dengan tanggal mulai berlaku efektifnya Persetujuan yang akan ditetapkan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3564