I.

UMUM

Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas beban APBN. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut tentang pemisahan secara tegas antara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi oleh Gubernur, yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Propinsi dan Tugas Pembantuan, yang tidak dicatat dan dikelola dalam APBD dengan penganggaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam APBD.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pencatatan dan pengelolaan keuangannya diperlakukan sebagai anggaran Dekonsentrasi.

Ayat (5)

Pemberitahuan kepada DPRD dimaksudkan agar DPRD dapat mengetahui kegiatan Dekonsentrasi sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan sehingga terjadi sinergi dan koordinasi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pencatatan dan pengelolaan keuangannya diperlakukan sebagai anggaran Tugas Pembantuan.

Ayat (4)

Pemberitahuan kepada DPRD atau Badan Perwakilan desa dimaksudkan agar DPRD atau Badan Perwakilan Desa dapat mengetahui kegiatan Tugas Pembantuan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan sehingga terjadi sinergi dan koordinasi.

Pasal 4

Ayat (1)

Proses penganggaran pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan bersama perangkat Pemerintah Daerah Propinsi yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan penerimaan APBN yang disetor ke Kas Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Dekonsentrasi disampaikan pula kepada DPRD untuk diketahui.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Proses pengaggaran pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan perangkat Pemerintah Daerah dan Desa yang terkait untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan penerimaan APBN yang disetor ke Kas Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Tugas Pembantuan disampaikan pula kepada DPRD dan Badan Perwakilan Desa untuk diketahui.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan yang berlaku adalah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4023