I.

UMUM

Peranan sumber daya alam dan hasil pertanian dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan dan strategis, karena selain diminati di pasar internasional juga dibutuhkan di dalam negeri. Hal ini menempatkan masalah pelestarian sumber daya alam dan pengendalian ekspor atas barang tertentu untuk kebutuhan dalam negeri menjadi tugas Pemerintah yang amat penting.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelestarian sumber daya alam, menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan baku bagi industri dalam negeri serta menciptakan stabilitas harga barang tertentu di dalam negeri maka diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pengelolaan Pungutan Ekspor. Sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum tersebut perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundang­undangan di bidang Pungutan Ekspor. Sehubungan dengan hal ini dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebelum suatu barang ekspor ditetapkan menjadi barang ekspor tertentu, instansi terkait perlu memperhatikan saran atau usul dari pemangku kepentingan (stak holder) yang terkait. 

Pasal 3

Ayat (1)

Tarif yang ditetapkan secara advaloroem adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase.

Tarif yang ditetapkan secara spesifik adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.

Ayat (2)

Contoh perhitungan menurut ayat ini sebagai berikut :

Ekspor komoditi " X " bulan Februari 2003 sejumlah 1.000 MT dengan tarif Pungutan Ekspor sebesar 3%, HPE sebesar US$ 160,00 /MT dan Kurs 1 US$ = Rp. 8.800,00 maka jumlah Pungutan Ekspor terutang adalah : 3%  x  1.000 MT  x  US$ 160,00  x  Rp.  8.800,00 =  Rp. 42.240.000,00

Ayat (3)

Contoh perhitungan menurut ayat ini sebagai berikut :

Ekspor komoditi " Y  " bulan  Mei  2003  sejumlah  1.000 M3 dengan tarif Pungutan Ekspor sebesar US$ 5,00/M3, dan Kurs 1 US$ = Rp. 8.600,00 maka jumlah Pungutan Ekspor terutang adalah :

US$ 5,00  x  1.000 M3  x  Rp. 8.600,00 = Rp. 43.000.000,00.

Tarif spesifik digunakan dalam hal tidak terdapat harga suatu komoditi di pasar internasional atau belum ditetapkannya Harga Patokan Ekspor (HPE).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penetapan HPE pada ayat ini berpedoman pada harga rata-rata internasional sebagai berikut :

a.

untuk komoditi CPO dan produk turunannya digunakan harga rata-rata di bursa Rotterdam dan Kuala Lumpur dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

b.

untuk komoditi kayu digunakan harga rata-rata di bursa International Tropical Timber Organization (ITTO) dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

c.

untuk barang ekspor lainya (selain komoditi CPO dan Produk Turunannya dan komoditi kayu) digunakan harga rata-rata di bursa internasional yang memperdagangkan barang ekspor tersebut dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

d.

untuk barang ekspor yang tidak ada harga rata-ratanya di bursa internasional digunakan harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

Ayat (7)

Nilai kurs yang digunakan dalam penghitungan Pungutan Ekspor terutang adalah nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Pungutan Ekspor oleh eksportir.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dibatalkan" pada ayat ini adalah ekspor yang tidak jadi dilakukan dan dibuktikan dengan persetujuan pembatalan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat PEB didaftarkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "force majeur" pada ayat ini meliputi bencana alam, wabah penyakit, huru-hara, kebakaran yang dapat dibuktikan oleh eksportir dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Pasal 5

Ayat (1)

Pada prinsipnya Pungutan Ekspor dibayar tunai selambat- lambatnya pada saat PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, sehingga pembayaran Pungutan Ekspor dapat pula dilakukan sebelum PEB didaftarkan. Dalam hal terdapat perbedaan nilai kurs pada saat pembayaran dengan nilai kurs pada saat pendaftaran PEB, maka perbedaan nilai kurs tersebut tidak diperhitungkan sebagai kekurangan atau kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor. 

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan administrasi pada ayat ini antara lain akibat kesalahan pengetikan.

Ayat (2)

Eksportir dikenakan denda administrasi apabila pembayaran kekurangan Pungutan Ekspor dilakukan melebihi tanggal pendaftaran PEB pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 7

Persyaratan yang ditentukan sebelum memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pungutan Ekspor adalah dokumen­dokumen terkait yang diperlukan untuk diverifikasi.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pengakhiran kegiatan usaha adalah :

a.

Eksportir tidak melakukan kegiatan ekspor barang yang terkena Pungutan Ekspor dalam waktu sekurang - kurangnya 6(enam) bulan berturut-turut dan dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas bermeterai;

b.

Pailit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang;

c.

Pemerintah menetapkan tarif Pungutan Ekspor sebesar 0% (nol  persen) dan eksportir tidak melakukan kegiatan ekspor barang yang terkena Pungutan Ekspor; atau

d.

Pemerintah menetapkan larangan ekspor atas komoditi yang bersangkutan dan eksportir tidak melakukan kegiatan ekspor barang  yang terkena Pungutan Ekspor.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Denda administrasi dihitung 2% (dua persen) sebulan dari jumlah kekurangan Pungutan Ekspor untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PEB yang bersangkutan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengertian pengakhiran kegiatan usaha dalam ketentuan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3).

Ayat (4)

Penghitungan bunga adalah sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah kelebihan terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kas Negara" pada ayat ini adalah Rekening Bendahara  Umum  Negara  No :  502.000.000  pada  Bank  Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Bank Devisa Persepsi dalam ayat ini adalah bank devisa persepsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan dapat menetapkan tempat pembayaran Pungutan Ekspor selain Bank Devisa Persepsi misalnya Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pengertian keberatan dalam ketentuan ini adalah keberatan eksportir atas perbedaan jumlah Pungutan Ekspor yang terutang antara yang dihitung oleh eksportir dengan penetapan Menteri Keuangan berdasarkan hasil verifikasi dan/atau audit.

Ayat (2)

Apabila pada saat pengajuan keberatan, eksportir masih mempunyai kewajiban membayar Pungutan Ekspor, eksportir wajib segera memenuhi kewajibannya tanpa harus menunggu penetapan atas keberatan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang akan diatur oleh Menteri Keuangan antara lain mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, penagihan, pengembalian, keberatan, angsuran atau penundaan pembayaran Pungutan Ekspor.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4531