PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 68/PMK.06/2006

TENTANG

PELAKSANAAN UJI COBA REKENING PENGELUARAN BERSALDO NIHIL PADA
BANK UMUM MITRA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
		b.	bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pedoman lebih lanjut pengelolaan uang negara/daerah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah, ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
		c.	bahwa dalam rangka penyusunan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf b, diantaranya pedoman pengelolaan rekening pengeluaran bersaldo nihil pada Bank Umum, dipandang perlu untuk melakukan uji coba pengelolaan rekening pengeluaran bersaldo nihil;
		d.	bahwa untuk memberi landasan hukum pelaksanaan uji coba pengelolaan rekening pengeluaran bersaldo nihil yang melibatkan Bank Umum mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dipandang perlu mengatur pokok-pokok pelaksanaan uji coba dalam Peraturan Menteri Keuangan;
		e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil Pada Bank Umum Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA);
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
		4.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
		MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA REKENING PENGELUARAN BERSALDO NIHIL PADA BANK UMUM MITRA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA).
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
		Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
		1.	Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
		2.	Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat lain yang diberi kuasa.
		3.	Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
		4.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPPN KBI, adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia.
		5.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara non Kantor Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPPN non KBI, adalah KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan KBI dan untuk membiayai pengeluaran anggaran dananya ditransfer oleh KPPN Induk.
		6.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Induk, yang selanjutnya disebut KPPN KBI, adalah KPPN yang melakukan transfer dana untuk membiayai pengeluaran anggaran kepada KPPN non KBI.
		7.	Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, yang selanjutnya disingkat RPK-BUN-P, adalah Rekening yang dibuka di Bank Operasional Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang diberi kuasa selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat atas nama Menteri Keuangan.
		8.	Rekening Bank Tunggal adalah rekening yang dibuka di Bank Indonesia yang menjadi mitra kerja KPPN KBI oleh Kepala KPPN KBI selaku Kuasa BUN di daerah.
		9.	Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau KPPN.
		10.	Bank Operasional Pusat adalah bank operasional mitra Kuasa BUN Pusat, yang merupakan bank pusat dari Bank Operasional I, dan sebagai pemegang RPK-BUN-P.
		11.	Bank Operasional I, yang selanjutnya disingkat BO I, adalah bank operasional mitra Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengeluaran non gaji bulanan, termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan, dan uang persediaan.
		12.	Bank Operasional II, yang selanjutnya disingkat BO II, adalah bank operasional mitra Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji bulanan.
		13.	Bank Operasional III, yang selanjutnya disingkat BO III, adalah bank operasional yang melakukan pembagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan upah pungut PBB/BPHTB serta membayar pengembalian PBB dan BPHTB.
		14.	Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menjadi mitra KPPN untuk menerima penerimaan negara, tidak termasuk penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor.
		15.	Bank Devisa Persepsi adalah bank persepsi yang diberi ijin untuk menerima penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor.
		16.	Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menjadi mitra KPPN untuk menerima penerimaan negara, kecuali penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor.
		17.	Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
	BAB II AZAS-AZAS Pasal 2
		(1)	Direktur Jenderal Perbendaharaan membuka satu RPK-BUN-P di masing-masing Bank Operasional Pusat.
		(2)	RPK-BUN-P dipergunakan untuk menampung penyediaan dana yang akan dipergunakan oleh KPPN untuk membiayai pengeluaran negara.
		(3)	Selama masa uji coba, penggunaan Rekening BO I Gaji dan Non Gaji pada KPPN adalah sebagai berikut :
			a.	Rekening BO I Gaji tidak dipergunakan.
			b.	Rekening BO I Non Gaji selanjutnya menjadi Rekening BO I.
		(4)	RPK-BUN-P dan Rekening BO I setiap akhir hari kerja harus bersaldo nihil.
		(5)	Rekening BO II setelah pembayaran gaji bulanan harus bersaldo nihil.
		(6)	Selama pelaksanaan uji coba kepada BO I diberikan imbalan jasa pelayanan.
		(7)	Bank Operasional tidak diperkenankan memungut biaya transaksi pengeluaran/penyaluran dana APBN.
	BAB III TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN UJ1 COBA Pasal 3
		(1)	KPPN yang melaksanakan uji coba rekening pengeluaran bersaldo nihil adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
		(2)	Pelaksanaan uji coba dimulai sejak tanggal 1 September 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.
	BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN Pasal 4
		(1)	KPPN setiap hari menyampaikan kebutuhan dana untuk pengeluaran hari berikutnya ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
		(2)	Direktur Jenderal Perbendaharaan menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran yang dilaksanakan oleh KPPN pada RPK-BUN-P setiap awal hari kerja sebesar kebutuhan dana ditambah 5% (lima perseratus), untuk mengantisipasi adanya pengeluaran yang mendadak dan/atau yang belum masuk dalam kebutuhan hari itu, tidak termasuk dana untuk pembayarari gaji bulanan.
		(3)	BO I menarik dana dari RPK-BUN-P sebesar SP2D dan/atau surat permintaan transfer dana untuk mengisi rekening BO II yang diterbitkan oleh KPPN.
		(4)	Pengisian dana ke rekening BO II dilaksanakan melalui BO I.
		(5)	Penyediaan dana untuk pembayaran gaji bulanan dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran gaji.
	Pasal 5
		(1)	Pelimpahan penerimaan negara oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi dan Pos Persepsi mitra KPPN non KBI dilaksanakan langsung ke Rekening Bank Tunggal KPPN Induk, tidak melalui rekening BO I.
		(2)	Pelimpahan PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB bagian Pemerintah Pusat oleh BO III mitra KPPN non KBI dilaksanakan langsung ke Rekening Bank Tunggal KPPN Induk, tidak melalui rekening BO I.
	Pasal 6
		Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan uji coba pengelolaan rekening pengeluaran bersaldo nihil dan pembayaran imbalan jasa pelayanan kepada BO I diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
	BAB V SANKSI Pasal 7
		(1)	Keterlambatan penihilan RPK-BUN-P, Rekening BO I, dan Rekening BO II dikenakan sanksi.
		(2)	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
			a.	atas keterlambatan penihilan pertama kali dan kedua kali, kepada bank bersangkutan diberikan surat peringatan; dan
			b.	atas keterlambatan penihilan ketiga kali dan seterusnya dikenakan denda sebesar 12% (dua belas perseratus) per tahun yang diperhitungkan setiap hari termasuk hari libur.
	BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8
		Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:
		(1)	Pada KPPN yang ditunjuk untuk melaksanakan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
		(2)	Semua ketentuan lain yang berlaku bagi KPPN, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, tetap berlaku bagi KPPN yang mengikuti uji coba.
		(3)	Bank Operasional I mitra KPPN Jakarta II, KPPN Batam dan KPPN Bekasi yang telah melaksanakan uji coba sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini tetap diberikan imbalan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
	BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
		Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2006.
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
					Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2006 MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI

	LAMPIRAN
	PERATURAN MENTERI KEUANGAN
	NOMOR 68 / PMK.06 / 2006 TENTANG
	PELAKSANAAN UJI COBA REKENING
	PENGELUARAN BERSALDO NIHIL PADA
	BANK UMUM MITRA KANTOR
	PELAYANAN PERBENDEHARAAN
	NEGARA DALAM RANGKA PENERAPAN
	TREASURE SINGLE ACCOUNT (TSA)

DAFTAR

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN

NEGARA YANG MELAKSANAKAN UJI COBA REKENING

PENGELUARAN BERSALDO NIHIL

No.	Kanwil DJPB		KPPN		Bank Operasional I
No.	Kanwil DJPB		KPPN		BRI	MANDIRI	BNI
1	I.	BANDA ACEH	Kutacane		BRI

2	II.	MEDAN	1.	Gunung Sitoli	BRI
3			2.	Sidikalang	BRI
4			3.	Balige	BRI

5	III.	PADANG	1.	Painan	BRI
6			2.	Sijunjung	BRI

7	IV.	PEKANBARU	1.	Batam	BRI
8			2.	Dumai		MANDIRI

9	V.	JAMBI	Sungai Penuh		BRI

10	VI.	PALEMBANG	1.	Lahat	BRI
11			2.	Baturaja		MANDIRI

12	VII.	BANDAR LAMPUNG	1.	Liwa			BNI
13			2.	Kutabumi		MANDIRI

14	VIII.	BENGKULU	Curup		BRI

15	IX.	PANGKAL PINANG	Tanjung Pandan		BRI

16	X.	SERANG	Tangerang				BNI

17	XI.	JAKARTA	Jakarta II			MANDIRI

18	XII.	BANDUNG	1.	Kuningan			BNI
19			2.	Bekasi	BRI
20			3.	Karawang	BRI

21	XIII.	SEMARANG	1.	Pekalongan			BNI
22			2.	Magelang		MANDIRI

23	XIV.	YOGYAKARTA	Wates		BRI

24	XV.	SURABAYA	1.	Jember	BRI
25			2.	Kediri		MANDIRI
26			3.	Blitar			BNI

27	XVI.	PONTIANAK	Singkawang		BRI

No	Kanwil DJPB		KPPN		Bank Operasional I
No	Kanwil DJPB		KPPN		BRI	MANDIRI	BNI
28	XVII.	PALANGKARAYA	1.	Sampit		MANDIRI
29			2.	Pangkalan Bun	BRI

30	XVIII.	BANJARMASIN	1.	Tanjung	BRI
31			2.	Barabai			BNI

32	XIX.	SAMARINDA	1.	Balikpapan	BRI
33			2.	Nunukan			BNI

34	XX	DENPASAR	Singaraja		BRI

35	XXI.	MATARAM	1.	Bima			BNI
36			2.	Sumbawa Besar	BRI

37	XXII.	KUPANG	1.	Ende	BRI
38			2.	Atambua	BRI

39	XXIII.	MAKASSAR	1.	Makale			BNI
40			2.	Watampone	BRI
41			3.	Palopo		MANDIRI

42	XXIV.	PALU	Toli-Toli		BRI

43	XXV.	KENDARI	1.	Bau-Bau	BRI
44			2.	Raha	BRI

45	XXVII.	MANADO	Tahuna		BRI

46	XXVIII.	TERNATE	Tobelo				BNI

47	XXIX.	AMBON	Saumlaki		BRI

48	XXX	JAYAPURA	1.	Manokwari		MANDIRI
49			2.	Merauke	BRI
50			3.	Timika		MANDIRI

	JUMLAH		50 KPPN		30	10	10

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI