I.

UMUM

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap para pendesain Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, merangsang aktivitas dan kreativitas mereka untuk terus-menerus mendesain baru, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan oleh Negara atas dasar Permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, orang atau badan hukum yang berhak atas hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut.

Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan suatu syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dengan sistem pendaftaran merupakan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang dikenal dengan sistem konstitutif yang artinya bahwa hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu baru timbul dan mendapat perlindungan hukum dengan adanya pendaftaran.

Asas pendaftaran pertama mempunyai arti bahwa orang yang pertama mengajukan Permohonan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas orang yang pertama mendesain. Substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengertian "Orisinalitas" ditetapkan dengan suatu pendaftaran Permohonan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak orisinal atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak.

Oleh karena itu, untuk keperluan publikasi atau pengumuman. pendaftaran Permohonan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dalam pemeriksaannya juga dilakukan pengklasifikasian Permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "biaya" adalah biaya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penerimaan negara bukan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "uraian" adalah penjelasan ringkas mengenai struktur, teknologi, dan fungsi dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dimaksud.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara komersial" adalah dibuat, dijual, digunakan, dipakai atau diedarkannya barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam kaitan transaksi yang mendatangkan keuntungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bukti yang cukup" adalah bukti yang sah, benar, serta memadai yang menunjukkan bahwa Pemohon berhak mengajukan Permohonan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Persyaratan tersebut merupakan persyaratan minimal untuk mendapatkan tanggal penerimaan Permohonan.

Ayat (2)

Pemohon dengan nomor urut teratas merupakan wakil dari beberapa pemohon untuk mendaftarkan permohonan pendaftaran.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" adalah pemeriksaan administratif yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif Permohonan.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan yang diberikan kepada Pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang kurang dihitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan kekurangan tersebut, bukan dihitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh Pemohon. Tanda pengiriman dibuktikan dengan cap pos, dokumen pengiriman, atau bukti pengiriman lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pemberitahuan atas kekurangan persyaratan dan kelengkapan Permohonan yang diajukan Pemohon melalui pos kilat tercatat.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sarana lain" adalah media penyimpanan, misalnya, CD Rom dan optical disk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Sertifikat sekurang-kurangnya memuat :

a.

nomor Permohonan;

b.

judul Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

c.

nama dan kewarganegaraan Pendesain;

d.

nama, kewarganegaraan, dan alamat Pemegang Hak;

e.

tanggal penerimaan Permohonan;

f.

nomor pendaftaran;

g.

masa berlaku perlindungan;

h.

tanggal dan tempat pertama kali Sirkuit Terpadu dieksloitasi secara komersial; dan

i.

tanda tangan pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.