PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
I. |
UMUM |
||||||
|
|
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan |
|||||
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. | |||||||
|
|
Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 |
|||||
tersebut, telah diterbitkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. | |||||||
|
|
Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi |
|||||
muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globahsasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, hngkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. | |||||||
|
|
Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah |
|||||
permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. | |||||||
|
Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut: |
||||||
|
1. |
Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha. |
|||||
|
2. |
Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. |
|||||
|
3. |
Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah. |
|||||
|
4. |
Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. |
|||||
|
5. |
Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. |
|||||
|
6. |
Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. |
|||||
II. |
PASAL DEMI PASAL |
||||||
|
Pasal 1 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 2 |
||||||
|
|
Huruf a |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf b |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf c |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
Huruf d |
|||||||
|
|
|
Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. |
||||
Pasal 3 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 4 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 5 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 6 |
|||||||
Ayat (1) |
|||||||
Huruf a |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf b |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf c |
|||||||
Standar nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan. |
|||||||
Huruf d |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf e |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf f |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf g |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf h |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf i |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf j |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf k |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf 1 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf m |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf n |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf o |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf p |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf q |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf r |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf s |
|||||||
Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara secara nasional. |
|||||||
Huruf t |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf u |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Ayat (2) |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 7 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 8 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 9 |
|||||||
Cukup jelas |
|||||||
Pasal 10 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 11 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 12 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 13 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 14 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 15 |
|||||||
Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota. |
|||||||
Pasal 16 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 17 |
|||||||
Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum. |
|||||||
Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak. |
|||||||
Pasal 18 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 19 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 20 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 21 |
|||||||
Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP. |
|||||||
Pasal 22 |
|||||||
Huruf a |
|||||||
Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (pay streak) dalam suatu meander sungai. |
|||||||
Huruf b |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf c |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf d |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf e |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf f |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 23 |
|||||||
Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR. |
|||||||
Pasal 24 |
|||||||
Cukup jelas |
|||||||
Pasal 25. |
|||||||
Cukup jelas |
|||||||
Pasal 26 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 27 |
|||||||
Ayat (1) |
|||||||
Penetapan WPN untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan energi dan industri strategis nasional, serta meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global. |
|||||||
Yang dimaksud dengan komoditas tertentu antara lain tembaga, timah, emas, besi, nikel, dan bauksit serta batubara. |
|||||||
Konservasi yang dimaksud juga mencakup upaya pengelolaan mineral dan/atau batubara yang keberadaannya terbatas. |
|||||||
Ayat (2) |
|||||||
Yang dimaksud dengan sebagian luas wilayahnya adalah untuk menentukan persentase besaran luas wilayah yang akan diusahakan. |
|||||||
Ayat (3) |
|||||||
Yang dimaksud dengan batasan waktu adalah WPN yang ditetapkan untuk konservasi dapat diusahakan setelah melewati jangka waktu tertentu. |
|||||||
Ayat (4) |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 28 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 29 |
|||||||
Ayat (1) |
|||||||
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua kepentingan daerah yang terkait dengan WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|||||||
Ayat (2) |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 30 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 31 |
|||||||
Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum. |
|||||||
Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak. |
|||||||
Pasal 32 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 33 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 34 |
|||||||
Ayat (1) |
|||||||
Huruf a |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf b |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Ayat (2) |
|||||||
Huruf a |
|||||||
Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukhran. |
|||||||
Huruf b |
|||||||
Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya. |
|||||||
Huruf c |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf d |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Ayat (3) |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 35 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 36 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 37 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 38 |
|||||||
Huruf a |
|||||||
Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah |
|||||||
Huruf b |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf c |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 39 |
|||||||
Ayat (1) |
|||||||
Huruf a |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf b |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf c |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf d |
|||||||
Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi. |
|||||||
Huruf e |
|||||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
Huruf f |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf g |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf h |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf i |
|||||||
Cukup jelas |
|||||||
Huruf j |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf k |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf l |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf m |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Huruf n |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Ayat (2) |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 40 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 41 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 42 |
|||||||
Ayat (1) |
|||||||
Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun |
|||||||
Ayat (2) |
|||||||
Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun. |
|||||||
Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia. |
|||||||
Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun. |
|||||||
Ayat (3) |
|||||||
Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun. |
|||||||
Ayat (4) |
|||||||
Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun. |
|||||||
Pasal 43 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 44 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 45 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 46 |
|||||||
Ayat (1) |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Ayat (2) |
|||||||
Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah. |
|||||||
Pasal 47 |
|||||||
Ayat (1) |
|||||||
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun. |
|||||||
Ayat (2) |
|||||||
Cukup Jelas |
|||||||
Ayat (3) |
|||||||
Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia. |
|||||||
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun. |
|||||||
Ayat (4) |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Ayat (5) |
|||||||
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun. |
|||||||
Pasal 48 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 49 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 50 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 51 |
|||||||
Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya. |
|||||||
Pasal 52 |
|||||||
Ayat (1) |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Ayat (2) |
|||||||
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut. |
|||||||
Ayat (3) |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 53 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 54 |
|||||||
Cukup jelas |
|||||||
.Pasal 55 |
|||||||
Ayat (1) |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Ayat (2) |
|||||||
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut. |
|||||||
Ayat (3) |
|||||||
|
|
|
Cukup jelas |
||||
Pasal 56 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 57 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 58 |
|||||||
Ayat (1) |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Ayat (2) |
|||||||
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut. |
|||||||
Ayat (3) |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 59 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 60 |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Pasal 61 |
|||||||
Ayat (1) |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
Ayat (2) |
|||||||
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut. |
|||||||
Ayat (3) |
|||||||
Cukup jelas. |
|||||||
|
Pasal 62 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 63 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 64 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 65 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 66 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 67 |
||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Ayat (2) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Ayat (3) |
|||||
|
|
|
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR. |
||||
|
Pasal 68 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 69 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 70 |
||||||
|
|
Huruf a |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf b |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf c |
|||||
|
|
|
Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang. |
||||
|
|
Huruf d |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf e |
|||||
|
|
|
Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan. |
||||
|
Pasal 71 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 72 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 73 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 74 |
||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||
|
|
|
Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam rangka pemberdayaan daerah. |
||||
|
|
Ayat (2) |
|||||
|
|
|
Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya. |
||||
|
|
Ayat (3) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Ayat (4) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Ayat (5) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Ayat (6) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Ayat (7) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas |
||||
|
Pasal 75 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 76 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 77 |
||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Ayat (2) |
|||||
|
|
|
Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah. |
||||
|
Pasal 78 |
||||||
|
|
Huruf a |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf b |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf c |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf d |
|||||
|
|
|
Jaminan kesungguhan termasuk di dalamnya biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi. |
||||
|
|
Huruf e |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf f |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf g |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf h |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf i |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf j |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf k |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf l |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf m |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf n |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
Pasal 79 |
||||||
|
|
|
Huruf a |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf b |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf c |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf d |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf e |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf f |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf g |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf h |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf i |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf j |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf k |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf 1 |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf m |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf n |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf o |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf p |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf q |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf r |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf s |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf t |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf u |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas |
|||
|
|
|
Huruf v |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf w |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf x |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
|
Huruf y |
||||
|
|
|
|
Pencantuman divestasi saham hanya berlaku apabila sahamnya dimiliki oleh asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|||
|
Pasal 80 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 81 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 82 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 83 |
||||||
|
|
Huruf a |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf b |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf c |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf d |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf e |
|||||
|
|
|
Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun. |
||||
|
|
Huruf f |
|||||
|
|
|
Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun. |
||||
|
|
Huruf g |
|||||
|
|
|
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk Jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun. |
||||
|
Pasal 84 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 85 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 86 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 87 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 88 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 89 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 90 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 91 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 92 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 93 |
||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Ayat (2) |
|||||
|
|
|
Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi. |
||||
|
|
Ayat (3) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
Pasal 94 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 95 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 96 |
||||||
|
|
Huruf a |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf b |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf c |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf d |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf e |
|||||
|
|
|
Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah batubara. |
||||
|
Pasal 97 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 98 |
||||||
|
|
Ketentuan ini dimaksudkan mengingat usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir. |
|||||
|
Pasal 99 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 100 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 101 |
||||||
|
|
Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang berisi, antara lain, besaran, tata cara penyetoran dan pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan. |
|||||
|
Pasal 102 |
||||||
|
|
Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan. |
|||||
|
Pasal 103 |
||||||
|
|
ayat (1) |
|||||
|
|
|
Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. |
||||
|
|
ayat (2) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
ayat (3) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
Pasal 104 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 105 |
||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||
|
|
|
Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali. |
||||
|
|
Ayat (2) |
|||||
|
|
|
Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait. |
||||
|
|
Ayat (3) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Ayat (4) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
Pasal 106 |
||||||
|
|
Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia. |
|||||
|
|
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing. |
|||||
|
Pasal 107 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 108 |
||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Ayat (2) |
|||||
|
|
|
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan. |
||||
|
Pasal 109 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 110 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 111 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 112 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 113 |
||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||
|
|
|
Huruf a |
||||
|
|
|
|
Yang dimaksud keadaan kahar (force maje) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia. |
|||
|
|
|
Huruf b |
||||
|
|
|
|
Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan. |
|||
|
|
|
Huruf c |
||||
|
|
|
|
Cukup jelas. |
|||
|
|
Ayat (2) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Ayat (3) |
|||||
|
|
|
Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan. |
||||
|
|
Ayat (4) |
|||||
|
|
|
Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan. |
||||
|
|
Ayat (5) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
Pasal 114 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 115 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 116 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 117 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 118 |
||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||
|
|
|
Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan. |
||||
|
|
Ayat (2) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
Pasal 119 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 120 |
||||||
|
|
Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap ekplorasi ke tahap operasi produksi. |
|||||
|
Pasal 121 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 122 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 123 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 124 |
||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||
|
|
|
Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di daerah. |
||||
|
|
Ayat (2) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Ayat (3) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
Pasal 125 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 126 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 127 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 128 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 129 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 130 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 131 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 132 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 133 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 134 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 135 |
||||||
|
|
Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh. |
|||||
|
Pasal 136 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 137 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 138 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 139 |
||||||
|
|
Cukup jelas |
|||||
|
Pasal 140 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 141 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 142 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 143 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 144 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 145 |
||||||
|
|
Ayat (1) |
|||||
|
|
|
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan. |
||||
|
|
Ayat (2) |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
Pasal 146 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 147 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 148 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 149 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 150 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 151 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 152 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 153 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 154 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 155 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 156 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 157 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 158 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 159 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 160 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 161 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 162 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 163 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 164 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 165 |
||||||
|
|
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP, MR, atau IUPK. |
|||||
|
Pasal 166 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 167 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 168 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 169 |
||||||
|
|
Huruf a |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
|
Huruf b |
|||||
|
|
|
Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang. |
||||
|
|
Huruf c |
|||||
|
|
|
Cukup jelas. |
||||
|
Pasal 170 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 171 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 172 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 173 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 174 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
|
Pasal 175 |
||||||
|
|
Cukup jelas. |
|||||
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4959 |
.
.
.
.