Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1783, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1786, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

penyelenggaraan dan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pengembangan pegawai, serta pembinaan jabatan fungsional pada Badan;

koordinasi penyusunan rencana strategik, rencana kerja dan anggaran, serta laporan akuntabilitas kinerja Badan;

penyajian data dan informasi, pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan, serta diseminasi elektronik;

pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pemberian dukungan teknis penggunaan teknologi informasi di lingkungan Badan; dan

koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan administrasi jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1789, Bagian Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pengukuran beban kerja, pengembangan kinerja, penyusunan prosedur dan metode kerja, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja badan;

penyusunan rencana kebutuhan dan pengurusan pendidikan dan pelatihan pegawai serta assessment center;

pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, penempatan, penggajian, pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai; dan

penyiapan bahan penyusunan formasi, dokumentasi dan statistik pegawai, serta pengurusan tata usaha, cuti, penghargaan, dan hukuman disiplin pegawai.

Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pengukuran beban kerja, pengembangan kinerja, penyusunan prosedur dan metode kerja, laporan kegiatan, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan.

Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pengurusan pendidikan dan pelatihan pegawai serta assessment center dalam rangka pengembangan kapasitas pegawai.

Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengurusan pengangkatan, kepangkatan, penempatan, penggajian, pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai.

Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi, dokumentasi dan statistik pegawai, serta pengurusan tata usaha, cuti, penghargaan, dan hukuman disiplin pegawai.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program dan pengelolaan keuangan serta koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1793, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana strategis dan anggaran, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL);

penyusunan dokumen dan verifikasi pelaksanaan anggaran, serta penerbitan Surat Perintah Membayar;

penyusunan tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis dan anggaran, RKKL dan RKAKL.

Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen dan verifikasi pelaksanaan anggaran, serta penerbitan Surat Perintah Membayar.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan akuntansi anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta penyiapan bahan penyusunan tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan penyajian statistik pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan, pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi, serta manajemen sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1797, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

Subbagian Data dan Statistik APBN mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian statistik pendapatan dan belanja negara.

Subbagian Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian statistik ekonomi dan keuangan.

Subbagian Manajemen Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, dan diseminasi elektronik.

Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan, serta sirkulasi koleksi perpustakaan dan dokumentasi.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, gaji, rumah tangga, perlengkapan, dukungan teknis, dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1801, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan, serta pembuatan daftar dan pembayaran gaji.

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, kesejahteraan, perjalanan dinas, dan kendaraan dinas.

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, pendistribusian, inventarisasi, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan kantor, serta memberi dukungan teknis operasional komputer.

Subbagian Kehumasan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan komunikasi publik dan keprotokolan.

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas merumuskan rekomendasi, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang pendapatan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1805, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi:

perumusan rekomendasi kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi dan analisis di bidang PPN, PPnBM, KUP, PPSP, PBB, BPHTB, Bea Meterai, dan PNBP Non SDA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1808, Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I menyelenggarakan fungsi:

perumusan rekomendasi kebijakan di bidang PPN, PPnBM, KUP, PPSP, PBB, BPHTB, Bea Meterai, dan PNBP Non SDA;

analisis usulan kebijakan di bidang PPN, PPnBM, KUP, PPSP, PBB, BPHTB, Bea Meterai, dan PNBP Non SDA; dan

penyusunan rancangan peraturan di bidang PPN, PPnBM, KUP, PPSP, PBB, BPHTB, Bea Meterai, dan PNBP Non SDA.

Subbidang PPN dan PPnBM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang PPN dan PPnBM.

Subbidang KUP dan PPSP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang KUP dan PPSP.

Subbidang PBB, BPHTB, dan Bea Meterai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang PBB, BPHTB, dan Bea Meterai.

Subbidang PNBP Non SDA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang PNBP Non SDA.

Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi dan analisis di bidang PPh, Perpajakan Internasional, dan PNBP SDA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1812, Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II menyelenggarakan fungsi:

Subbidang PPh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang PPh.

Subbidang Perpajakan Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Perpajakan Internasional.

Subbidang PNBP SDA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang PNBP SDA.

Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai I mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi dan analisis di bidang Kebijakan Tarif Multilateral, Tarif Regional, Tarif Bilateral, dan Tarif Khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1816, Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai I menyelenggarakan fungsi:

perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Tarif Multilateral dan Umum, Tarif Regional, Tarif Bilateral, dan Tarif Khusus;

analisis usulan kebijakan di bidang Tarif Multilateral dan Umum, Tarif Regional, Tarif Bilateral, dan Tarif Khusus; dan

penyusunan rancangan peraturan di bidang Tarif Multilateral dan Umum, Tarif Regional, Tarif Bilateral, dan Tarif Khusus.

Subbidang Tarif Multilateral dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang harmonisasi tarif , tarif bea masuk umum dan tarif bea masuk dalam kerangka kerjasama multilateral.

Subbidang Tarif Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang tarif bea masuk dalam kerangka kerjasama regional.

Subbidang Tarif Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang tarif bea masuk dalam rangka kerjasama bilateral.

Subbidang Tarif Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang tarif Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan.

Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai II mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi dan analisis di bidang Fasilitas Kepabeanan, Teknis Kepabeanan, Cukai, dan Bea Keluar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1821, Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai II menyelenggarakan fungsi:

perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Fasilitas Kepabeanan, Teknis Kepabeanan, Cukai, dan Bea Keluar;

analisis usulan kebijakan di bidang Fasilitas Kepabeanan, Teknis Kepabeanan, Cukai, dan Bea Keluar; dan

penyusunan rancangan peraturan di bidang Fasilitas Kepabeanan, Teknis Kepabeanan, Cukai, dan Bea Keluar.

Subbidang Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan.

Subbidang Teknis Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang teknis kepabeanan.

Subbidang Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang cukai.

Subbidang Bea Keluar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang bea keluar.

Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kebijakan di bidang Pajak, PNBP, Kepabeanan, dan Cukai serta dukungan administrasi pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1824, Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi:

penyusunan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan di bidang Pajak, PNBP, Kepabeanan, dan Cukai; dan

Subbidang Evaluasi Kebijakan Pajak dan PNBP mempunyai tugas melakukan evaluasi kebijakan, penyusunan laporan hasil evaluasi, dan rekomendasi kebijakan di bidang Pajak dan PNBP.

Subbidang Evaluasi Kebijakan Kepabeanan mempunyai tugas melakukan evaluasi kebijakan, penyusunan laporan hasil evaluasi, dan rekomendasi kebijakan di bidang kepabeanan.

Subbidang Evaluasi Kebijakan Cukai mempunyai tugas melakukan evaluasi kebijakan, penyusunan laporan hasil evaluasi, dan rekomendasi kebijakan di bidang cukai.

Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, menyusun rencana kerja, dan laporan Pusat.

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan APBN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1828, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;

analisis dampak APBN terhadap sektor riil, moneter, dan neraca pembayaran operasi keuangan pemerintah;

analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan dan belanja negara jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal;

perhitungan dan penetapan total kumulatif defisit APBD untuk menetapkan besaran konsolidasi defisit APBN; dan

Bidang Kebijakan Penerimaan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan penerimaan perpajakan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang penerimaan perpajakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831, Bidang Kebijakan Penerimaan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

penyusunan bahan kebijakan penerimaan perpajakan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;

penyiapan bahan analisis dampak APBN terhadap sektor neraca pembayaran operasi keuangan pemerintah;

penyiapan bahan analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan penerimaan perpajakan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal;

Subbidang Penerimaan Pajak Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang penerimaan pajak langsung.

Subbidang Penerimaan Pajak Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang penerimaan pajak tidak langsung.

Subbidang Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan prognosa semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, penyusunan dan pengolahan data di bidang penerimaan kepabeanan dan cukai, serta penyiapan bahan analisis dampak APBN terhadap sektor neraca pembayaran operasi keuangan pemerintah.

Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, menyusun rencana kerja dan laporan Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan PNBP dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang PNBP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1835, Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

penyusunan bahan kebijakan PNBP dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;

penyiapan bahan analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan PNBP jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal;

Subbidang Penerimaan SDA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang penerimaan SDA.

Subbidang Penerimaan Atas Laba BUMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang penerimaan atas laba BUMN.

Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Bidang Kebijakan Belanja Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Belanja Pusat dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang belanja pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1839, Bidang Kebijakan Belanja Pusat menyelenggarakan fungsi:

penyusunan bahan kebijakan belanja pusat dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;

penyiapan bahan analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan belanja pusat jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal;

Subbidang Belanja Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang belanja kementerian/lembaga.

Subbidang Pembayaran Bunga Utang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang pembayaran bunga utang.

Subbidang Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang belanja lainnya.

Bidang Kebijakan Subsidi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan subsidi dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang subsidi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1843, Bidang Kebijakan Subsidi menyelenggarakan fungsi:

penyusunan bahan kebijakan subsidi dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;

penyiapan bahan analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan subsidi jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal;

Subbidang Subsidi Energi BBM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang subsidi energi BBM.

Subbidang Subsidi Energi Non-BBM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang subsidi energi non-BBM.

Subbidang Subsidi Pangan dan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang subsidi pangan dan lainnya.

Bidang Kebijakan Transfer ke Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan transfer ke daerah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang transfer ke daerah.

Pasal 1848

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1847, Bidang Kebijakan Transfer ke Daerah menyelenggarakan fungsi:

penyusunan bahan kebijakan transfer ke daerah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;

penyiapan bahan analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan transfer ke daerah jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal;

perhitungan dan penetapan total kumulatif defisit APBD untuk menetapkan besaran konsolidasi defisit APBN.

Subbidang Dana Perimbangan dan Otonomi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas di bidang dana perimbangan dan otonomi khusus termasuk dana penyesuaian.

Subbidang Pembiayaan APBD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas di bidang pembiayaan APBD, serta perhitungan dan penetapan total kumulatif defisit APBD untuk menetapkan besaran konsolidasi defisit APBN.

Subbidang Data dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi pendukung bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas di bidang transfer ke daerah.

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro, analisis kebijakan dan perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi makro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro menyelenggarakan fungsi:

pemantauan dini dan analisis perkembangan ekonomi yang memiliki potensi dampak terhadap APBN dan perekonomian nasional;

penyusunan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar perhitungan Nota Keuangan dan RAPBN;

penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro;

penyusunan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan nilai tukar sebagai dasar perhitungan pajak dan bea masuk atas barang dan jasa;

penyiapan bahan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan dan pengendalian inflasi, hubungan investor dan stabilisasi sektor keuangan;

Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dini dan analisis perkembangan ekonomi yang memiliki potensi dampak terhadap APBN dan perekonomian nasional serta penyiapan bahan koordinasi stabilitas sektor keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1854, Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro menyelenggarakan fungsi:

pemantauan dini perkembangan perekonomian domestik, regional dan internasional dan analisis potensi dampak terhadap APBN dan perekonomian nasional;

penyusunan bahan perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro di bidang ekonomi domestik, regional dan internasional;

penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi domestik, regional dan internasional;

pemantauan, analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi stabilitas sektor keuangan.

Subbidang Ekonomi Domestik mempunyai tugas melakukan pemantauan dini perkembangan perekonomian domestik, analisis potensi dampak terhadap APBN, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi domestik.

Subbidang Ekonomi Internasional mempunyai tugas melakukan pemantauan dini perkembangan perekonomian regional dan internasional, analisis potensi dampak perekonomian nasional, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi regional dan internasion serta pengembangan model Early Warning System (surveillance).

Subbidang Stabilitas Sektor Keuangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi stabilitas sektor keuangan.

Bidang Analisis Sektor Riil mempunyai tugas melaksanakan analisis dan proyeksi perkembangan sektor riil serta pengembangan model analisis sektor riil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1858, Bidang Analisis Sektor Riil menyelenggarakan fungsi:

analisis dan proyeksi perkembangan produksi, konsumsi agregat, investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja dan kemiskinan;

penyusunan bahan perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro di bidang produksi, konsumsi agregat, investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja dan kemiskinan; dan

penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang produksi, konsumsi agregat, investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja dan kemiskinan.

Subbidang Produksi dan Konsumsi mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan produksi dan konsumsi agregat, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang produksi dan konsumsi agregat.

Subbidang Investasi mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan investasi, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang investasi.

Subbidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan perdagangan, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang perdagangan.

Subbidang Tenaga Kerja dan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan ketenagakerjaan dan kemiskinan, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Bidang Analisis Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, perkembangan utang pemerintah dan penyiapan bahan koordinasi hubungan investor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1862, Bidang Analisis Fiskal menyelenggarakan fungsi:

analisis, pengembangan model dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar perhitungan Nota Keuangan dan RAPBN;

penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang asumsi dasar ekonomi makro dan perkembangan utang; dan

pemantauan, analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi hubungan investor.

Subbidang Proyeksi Asumsi Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi besaran asumsi dasar ekonomi makro serta penyiapan bahan penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang asumsi dasar ekonomi makro.

Subbidang Utang Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan utang dalam negeri serta penyiapan bahan penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang perkembangan utang dalam negeri.

Subbidang Utang Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan utang luar negeri serta penyiapan bahan penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang perkembangan utang luar negeri dan hibah.

Subbidang Hubungan Investor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi hubungan investor.

Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan proyeksi perkembangan sektor moneter dan lembaga keuangan serta pengembangan model analisis sektor moneter.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866, Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi:

penyusunan bahan perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro di bidang harga, perbankan, pasar modal dan neraca pembayaran;

penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang harga, perbankan, pasar modal dan neraca pembayaran;

penyusunan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan nilai tukar sebagai dasar perhitungan pajak dan bea masuk atas barang dan jasa; dan

analisis dan penyiapan bahan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi.

Subbidang Harga melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan inflasi dan nilai tukar, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang inflasi dan nilai tukar, penyusunan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan nilai tukar sebagai dasar perhitungan pajak dan bea masuk atas barang dan jasa, analisis dan penyiapan bahan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi.

Subbidang Perbankan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan proyeksi perkembangan perbankan dan suku bunga, pengembangan model suku bunga, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang perbankan dan suku bunga.

Subbidang Neraca Pembayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan neraca pembayaran, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang neraca pembayaran.

Bidang Data Ekonomi Makro dan Administrasi Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan aplikasi dan pengelolaan basis data ekonomi makro, perencanaan program pengkajian, diseminasi dan publikasi hasil kajian, serta dukungan administrasi Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870, Bidang Data Ekonomi Makro serta Administrasi Pengkajian menyelenggarakan fungsi:

Subbidang Aplikasi dan Pengelolaan Data Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan pengembangan aplikasi dan pengelolaan basis data ekonomi makro.

Subbidang Program Pengkajian mempunyai tugas melakukan perencanaan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi hasil pengkajian, serta diseminasi dan publikasi hasil pengkajian ekonomi dan keuangan.

Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, menyusun rencana kerja dan laporan Pusat.

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan, sosial, BUMN, dan dukungan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

perumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal dan kelayakan pemberian dukungan pemerintah, serta penyiapan bahan negosiasi dan perjanjian kerja sama;

analisis dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan dan sosial, risiko BUMN dan risiko dukungan pemerintah;

analisis dan evaluasi pengelolaan risiko fiskal terhadap pelaksanaan Public Service Obligation, penyertaan modal negara, restrukturisasi dan privatisasi BUMN;

analisis dan evaluasi terhadap kelayakan permintaan dukungan pemerintah atas pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur;

penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang pengelolaan risiko fiskal;

penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal; dan

Bidang Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal dan kelayakan pemberian dukungan pemerintah, serta penyiapan bahan negosiasi dan perjanjian kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1877, Bidang Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

perumusan rekomendasi di bidang pengelolaan risiko ekonomi, keuangan, sosial, BUMN dan dukungan pemerintah;

Subbidang Risiko Ekonomi, Keuangan dan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi di bidang pengelolaan risiko ekonomi, keuangan dan sosial.

Subbidang Risiko BUMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi di bidang pengelolaan risiko BUMN.

Subbidang Risiko Dukungan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi di bidang pengelolaan risiko dukungan pemerintah, serta perumusan rekomendasi kelayakan pemberian dukungan pemerintah.

Subbidang Kerja Sama Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan negosiasi, perjanjian kerja sama kelembagaan dan koordinasi dengan instansi terkait.

Bidang Analisis Risiko Ekonomi, Keuangan dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, risiko keuangan dan pengelolaan utang, serta risiko sosial, politik dan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1881, Bidang Analisis Risiko Ekonomi, Keuangan dan Sosial menyelenggarakan fungsi:

Subbidang Risiko Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan bahan analisis dan evaluasi serta pengembangan model analisis pengelolaan risiko ekonomi.

Subbidang Risiko Keuangan dan Pengelolaan Utang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan bahan analisis dan evaluasi, serta pengembangan model analisis pengelolaan risiko keuangan dan pengelolaan utang.

Subbidang Risiko Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan bahan analisis dan evaluasi serta pengembangan model analisis pengelolaan risiko sosial, politik dan hukum.

Bidang Analisis Risiko BUMN mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pengelolaan risiko fiskal kinerja BUMN, pelaksanaan Public Service Obligation, penyertaan modal negara, restrukturisasi dan privatisasi.

analisis dan evaluasi pengelolaan risiko fiskal terhadap pelaksanaan Public Service Obligation, penyertaan modal negara, restrukturisasi dan privatisasi BUMN; dan

Subbidang BUMN Jasa Keuangan, Konstruksi dan Jasa Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyiapan bahan analisis dan evaluasi pengelolaan risiko BUMN jasa keuangan, jasa konstruksi dan jasa lainnya.

Subbidang BUMN Logistik dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyiapan bahan analisis dan evaluasi pengelolaan risiko BUMN logistik dan pariwisata.

Subbidang BUMN Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyiapan bahan analisis dan evaluasi pengelolaan risiko BUMN agro industri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan.

Subbidang BUMN Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyiapan bahan analisis dan evaluasi pengelolaan risiko BUMN pertambangan, industri strategis, energi dan telekomunikasi.

Bidang Analisis Risiko Dukungan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pengelolaan risiko dukungan pemerintah serta melaksanakan analisis kelayakan permohonan pemberian dukungan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1889, Bidang Analisis Risiko Dukungan Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

analisis kewajaran pelaksanaan pelelangan proyek infrastruktur sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani;

Subbidang Risiko Infrastruktur Transportasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan evaluasi, pengembangan model analisis pengelolaan risiko, analisis kelayakan permohonan pemberian dukungan pemerintah, analisis kewajaran pelaksanaan pelelangan dan pemantauan perkembangan proyek infrastruktur transportasi yang mendapat dukungan pemerintah.

Subbidang Risiko Infrastruktur Jalan Tol mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan evaluasi, pengembangan model analisis pengelolaan risiko, analisis kelayakan permohonan pemberian dukungan pemerintah, analisis kewajaran pelaksanaan pelelangan dan pemantauan perkembangan proyek infrastruktur jalan tol yang mendapat dukungan pemerintah.

Subbidang Risiko Infrastruktur Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan evaluasi, pengembangan model analisis pengelolaan risiko, analisis kelayakan permohonan pemberian dukungan pemerintah, analisis kewajaran pelaksanaan pelelangan dan pemantauan perkembangan proyek infrastruktur energi yang mendapat dukungan pemerintah.

Subbidang Risiko Infrastruktur Telekomunikasi dan Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan evaluasi, pengembangan model analisis pengelolaan risiko, analisis kelayakan permohonan pemberian dukungan pemerintah, analisis kewajaran pelaksanaan pelelangan dan pemantauan perkembangan proyek infrastruktur telekomunikasi dan lainnya yang mendapat dukungan pemerintah.

Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan peraturan, kodifikasi peraturan dan perjanjian, dan pengelolaan data di bidang pengelolaan risiko fiskal, serta pelaksanaan dukungan administrasi pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1893, Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

penelaahan aspek hukum dan penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal;

Subbidang Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan aspek hukum dan penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal.

Subbidang Kodifikasi mempunyai tugas melakukan kodifikasi peraturan dan perjanjian di bidang pengelolaan risiko fiskal.

Subbidang Pengelolaan Data Risiko Fiskal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data risiko fiskal.

Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian serta penyusunan rencana kerja dan laporan Pusat.

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, analisis, evaluasi, pengkajian, koordinasi, kerja sama, pemantauan pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim, dan kerja sama ekonomi dan keuangan G20 dan forum multilateral lainnya, serta penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1897, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim;

perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama forum perubahan iklim;

pemantauan terhadap sumber-sumber pendanaan potensial yang akan diterima Pemerintah Indonesia yang terkait perubahan iklim;

perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan dengan forum G20;

perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan lembaga keuangan multilateral;

perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerjasama pada forum Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), United Nations for Development programme (UNDP), Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP), World Summit for Sustainable and Development (WSSD), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan forum multilateral lainnya;

perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan yang berkaitan dengan status keanggotaan dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional;

pelaksanaan pengkajian atas usulan kebijakan serta dampak kebijakan pendanaan, pembiayaan dan kerja sama yang terkait perubahan iklim, G20, lembaga keuangan multilateral, OECD dan forum multilateral lainnya; dan

Pasal 1900

Bidang Perubahan Iklim I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pendanaan dan pembiayaan sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1900, Bidang Perubahan Iklim I menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan rumusan kebijakan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan;

penyiapan bahan rumusan kebijakan kerja sama forum perubahan iklim, kemitraan (partnership) dan pasar karbon sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan;

pelaksanaan analisis, evaluasi dan pemantauan kebijakan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan;

penyiapan bahan materi sidang di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan pada forum perubahan iklim tingkat nasional dan internasional;

pelaksanaan koordinasi pengkajian sumber-sumber pendanaan domestik dan internasional serta pembiayaan sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan;

penyiapan rancangan naskah perjanjian kerja sama pendanaan dan pembiayaan sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan; dan

penyiapan bahan diseminasi dan fasilitasi pengelolaan pendanaan dan pembiayaan sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan.

Subbidang Sektor Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, kerja sama, materi sidang, diseminasi/monitoring/fasilitasi, analisis dan evaluasi atas usulan kebijakan, rancangan naskah perjanjian, evaluasi dan pemantauan program, penyusunan laporan serta pengelolaan data di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor kehutanan.

Subbidang Sektor Alih Fungsi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, kerja sama, materi sidang, diseminasi/monitoring/fasilitasi, analisis dan evaluasi atas usulan kebijakan, rancangan naskah perjanjian, evaluasi dan pemantauan program, penyusunan laporan serta pengelolaan data di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor alih fungsi lahan.

Subbidang Sektor Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, kerja sama, materi sidang, diseminasi/monitoring/fasilitasi, analisis dan evaluasi atas usulan kebijakan, rancangan naskah perjanjian, evaluasi dan pemantauan program, penyusunan laporan serta pengelolaan data di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor pertanian.

Subbidang Sektor Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, kerja sama, materi sidang, diseminasi/monitoring/fasilitasi, analisis dan evaluasi atas usulan kebijakan, rancangan naskah perjanjian, evaluasi dan pemantauan program, penyusunan laporan serta pengelolaan data di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor pengelolaan lingkungan.

Bidang Pembiayaan Perubahan Iklim II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pendanaan dan pembiayaan sektor industri, energi, transportasi dan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1904, Bidang Perubahan Iklim II menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan rumusan kebijakan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan sektor industri, energi, transportasi, dan lainnya;

penyiapan bahan rumusan kebijakan kerja sama forum perubahan iklim, kemitraan (partnership) dan pasar karbon sektor industri, energi, transportasi, dan lainnya;

pelaksanaan analisis, evaluasi dan pemantauan kebijakan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan sektor industri, energi, transportasi, dan lainnya;

penyiapan bahan materi sidang di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor industri, energi, transportasi dan lainnya pada forum perubahan iklim tingkat nasional dan internasional;

pelaksanaan koordinasi pengkajian sumber-sumber pendanaan domestik dan internasional serta pembiayaan sektor industri, energi, transportasi, dan lainnya;

penyiapan rancangan naskah perjanjian kerja sama pendanaan dan pembiayaan sektor industri, energi, transportasi, dan lainnya;

penyiapan bahan diseminasi dan fasilitasi pengelolaan pendanaan dan pembiayaan sektor industri, energi, transportasi, dan lainnya; dan

Pasal 1907

Subbidang Sektor Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, kerja sama, materi sidang, diseminasi/monitoring/fasilitasi, analisis dan evaluasi atas usulan kebijakan, rancangan naskah perjanjian, evaluasi dan pemantauan program, penyusunan laporan serta pengelolaan data di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor industri.

Subbidang Sektor Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, kerja sama, materi sidang, diseminasi/monitoring/fasilitasi, analisis dan evaluasi atas usulan kebijakan, rancangan naskah perjanjian, evaluasi dan pemantauan program, penyusunan laporan serta pengelolaan data di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor energi.

Subbidang Sektor Transportasi dan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, kerja sama, materi sidang, diseminasi/monitoring/fasilitasi, analisis dan evaluasi atas usulan kebijakan, rancangan naskah perjanjian, evaluasi dan pemantauan program, penyusunan laporan serta pengelolaan data di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor transportasi dan lainnya.

Subbidang Tata Kelola Pusat mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan pengembangan SDM, administrasi jabatan fungsional, penyusunan rencana kerja, pengelolaan data dan laporan kegiatan Pusat.

Bidang Forum G20 mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan dengan pemerintah dan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah negara anggota G20.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1908, Bidang Forum G20 menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama makroekonomi dalam forum pertemuan G20 pada tingkat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan;

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama sektor keuangan dalam forum pertemuan G20 pada tingkat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan;

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama pembangunan dan reformasi struktural dalam forum pertemuan G20 pada tingkat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan; dan

penyiapan dukungan teknis terkait partisipasi delegasi Kementerian Keuangan ke sidang-sidang/pertemuan G20, forum multilateral lainnya dan perubahan iklim.

Subbidang Makroekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan dalam kerangka kerja sama makroekonomi dan potensi dampak dari dan terhadap perekonomian nasional dalam forum pertemuan G20, pada tingkat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan.

Subbidang Sektor Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan dalam kerangka kerja sama moneter serta potensi dampak dari dan terhadap kondisi moneter nasional dalam forum pertemuan G20, pada tingkat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan.

Subbidang Penyiapan Kebijakan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama pembangunan dan reformasi struktural dalam forum pertemuan G20 pada tingkat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan.

Subbidang Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan teknis terkait keberangkatan Delri ke sidang-sidang/pertemuan G20, forum multilateral lainnya dan perubahan iklim.

Bidang Forum Multilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan, pengkajian status keanggotaan, kontribusi, dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi multilateral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1912 Bidang Forum Multilateral menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan Kelompok World Bank dan International Monetary Fund (IMF);

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IDB);

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan OECD dan forum multilateral lainnya;

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD), Common Fund for Commodities (CFC), dan dana internasional lainnya, serta yang berkaitan dengan status keanggotaan, kontribusi, dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.

Subbidang World Bank dan International Monetary Fund mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan Kelompok World Bank dan International Monetary Fund (IMF).

Subbidang Asian Development Bank dan Islamic Development Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IDB).

(3) Subbidang Forum Multilateral Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan OECD dan forum multilateral lainnya.

Subbidang Dana Internasional Lainnya mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD), Common Fund for Commodities (CFC), dan dana internasional lainnya, serta yang berkaitan dengan status keanggotaan, kontribusi, dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama Assosiation of South East Asian Nations (ASEAN), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), forum-forum regional, bilateral, dan kerja sama teknik luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1916, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan dalam kerangka ASEAN dan integrasi ekonomi ASEAN;

perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan dalam kerangka APEC dan forum-forum Asia-Europe Meeting (ASEM), ASEAN+3, East Asian Summit (EAS), Mitra ASEAN, dan bilateral;

perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan negosiasi (offer-request) di bidang sektor jasa keuangan APEC, ASEAN, Mitra ASEAN, dan bilateral;

perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama bilateral ekonomi dan keuangan dengan lembaga dan organisasi internasional non pemerintah;

perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri;

pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam kerangka kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral;

perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, dan evaluasi dalam rangka kerja sama pemantauan (surveillance) ekonomi dan keuangan regional;

pemantauan dan evaluasi dalam rangka transparansi ekonomi dan keuangan regional dan bilateral dan dukungan teknis; dan

Bidang ASEAN mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan dengan pemerintah dan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah di kawasan ASEAN mencakup Forum Keuangan ASEAN, Forum Jasa Keuangan ASEAN, Kelembagaan ASEAN dan Mitra ASEAN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1919, Bidang ASEAN menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan kelompok kerja, Working Commitee on Capital Account Liberalization (WC-CAL), Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD), Kerja Sama ASEAN Infrastructure Fund (AIF), dan kerja sama dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN;

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan kelompok kerja, kerja sama jasa keuangan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), Working Committee on Financial Services Liberalization (WCFSL), dan ASEAN Free Trade Area on Financial Services;

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan keuangan lembaga ASEAN yang meliputi Committee on Budget (COB), ASEAN Fund dan kelembagaan lainnya; dan

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN+3 pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan kelompok kerja, East Asia Summit (EAS), Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), ASEAN Bond Market Initiative (ABMI), dan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM).

Subbidang Forum Keuangan ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan kelompok kerja Working Commitee on Capital Account Liberalization (WC-CAL), Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD), ASEAN Infrastructure Fund (AIF), dan dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN.

Subbidang Forum Jasa Keuangan ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan kelompok kerja ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), Working Committee on Financial Services Liberalization (WCFSL), dan ASEAN Free Trade Area on Financial Services.

Subbidang Kelembagaan ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama kelembagaan ASEAN yang meliputi Committee on Budget (COB), ASEAN Fund, dan kelembagaan lainnya.

Subbidang Forum ASEAN+3 dan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN+3 pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan kelompok kerja, East Asia Summit (EAS), Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), ASEAN Bond Market Initiative (ABMI), dan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM).

Bidang Interregional mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan dengan pemerintah negara lain dan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah negara lain dalam kerangka APEC, ASEM, dan forum-forum regional lainnya dan dalam kerangka pelaksanaan kerja sama subregional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1923, Bidang Interregional menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan APEC pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan Pejabat Senior Keuangan, dan kelompok-kelompok kerja APEC Finance Ministers Initiatives;

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan APEC yang berkaitan dengan Economic Committee, Budget and Management Committee, Senior Official Meetings, kelompok-kelompok kerja sektor jasa keuangan, dan kelembagaan APEC lainnya;

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama forum ASEM pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan kelompok kerja proyek-proyek kerja sama ASEM, Asia Cooperation Dialogue (ACD), serta forum Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP), Asia Middle East Dialogue (AMED), Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC), dan The New Asian African Strategic Partnership/NAASP dan forum regional lainnya;

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama subregional yang meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand–Growth Triangle (IMT-GT), Indonesia, Malaysia, Singapore– Growth Triangle (IMS-GT), Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Phillipines–East Asia Growth Area (BIMP-EAGA), dan kerja sama subregional lainnya; dan

Subbidang Forum Keuangan APEC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan APEC pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan Pejabat Senior Keuangan, dan kelompok-kelompok kerja APEC Finance Ministers Initiatives.

Subbidang Kelembagaan APEC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan APEC yang berkaitan dengan Economic Committee, Budget and Management Committee, Senior Official Meetings, kelompok-kelompok kerja sektor jasa keuangan, dan kelembagaan APEC lainnya.

Subbidang ASEM dan Sub Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama forum ASEM pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan kelompok kerja proyek-proyek kerja sama ASEM, ACD, ESCAP, AMED, FEALAC, NAASP dan forum regional lainnya, serta kerja sama subregional yang meliputi IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA, dan kerja sama subregional lainnya.

Subbidang Tata Kelola Pusat mempunyai tugas melakukan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, dan koordinasi antar bidang serta penyusunan rencana kerja dan laporan Pusat.

Bidang Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah dan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah seluruh negara-negara sahabat, dan lembaga/organisasi internasional non pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1927, Bidang Bilateral menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah dan perwakilan pemerintah negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika;

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah dan perwakilan pemerintah negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika;

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama bilateral dengan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah negara-negara sahabat meliputi Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Japan International Cooperation Agency (JICA), French Development Agency (AFD), Korean International Cooperation Agency (KOICA), Australian Agency for International Development (AusAID), US Agency for International Development (USAID), dan lembaga-lembaga investasi pemerintah asing;

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama bilateral dengan lembaga dan organisasi non-pemerintah internasional meliputi kerja sama dengan media massa asing, lembaga pemeringkat, asosiasi/forum sektor swasta, dan forum-forum internasional non-pemerintah termasuk St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), dan World Economic Forum (WEF); dan

penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri, pengelolaan bantuan teknik luar negeri serta misi asing.

Subbidang Bilateral Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah dan perwakilan/kuasi pemerintah negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Subbidang Bilateral Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah dan perwakilan/kuasi pemerintah negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika.

Subbidang Bilateral Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama bilateral dengan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah negara-negara sahabat meliputi JBIC, JICA, AFD, KOICA, AusAID, USAID, lembaga-lembaga investasi pemerintah asing, dan lembaga/organisasi non-pemerintah internasional meliputi kerja sama dengan media massa asing, lembaga pemeringkat, asosiasi/forum sektor swasta, dan forum-forum internasional non-pemerintah termasuk SPIEF dan WEF.

Subbidang Kerja Sama Teknik Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri, pengelolaan bantuan teknik luar negeri serta misi asing.

Bidang Evaluasi Kebijakan Regional dan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral, melaksanakan pemantauan ekonomi dan keuangan regional, serta evaluasi transparansi dan kepatuhan kesepakatan internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1931, Bidang Evaluasi Kebijakan Regional dan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral;

penyiapan dukungan teknis terkait partisipasi delegasi Kementerian Keuangan ke sidang-sidang/pertemuan pada forum regional dan bilateral.

Subbidang Pemantauan dan Analisis Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis ekonomi dan keuangan regional.

Subbidang Evaluasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral.

Subbidang Evaluasi Transparansi dan Kepatuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi transparansi dan kepatuhan kesepakatan internasional.

Subbidang Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan teknis terkait partisipasi delegasi Kementerian Keuangan ke sidang-sidang/pertemuan pada forum regional dan bilateral.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.