Menimbang

:

a.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001;

b.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.06/2004 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan Umum Dan Perikanan Tahun Anggaran 2004;

c.

bahwa dalam rangka melaksanakan butir a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.06/2004 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan Umum Dan Perikanan Tahun Anggaran 2004;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Pertambangan   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

7.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

11.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.06/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan Umum dan Perikanan Tahun Anggaran 2004.

Memperhatikan

:

1.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2568/SJ tanggal 24 September 2004 Perihal Pencairan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum TA 2004 dari PT. Freeport Indonesia.

2.

Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor 3008/14/SJK/2004 tanggal 25 Agustus 2004 hal Penyampaian Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1522 K/80/MEM/2004.

3.

Keputusan  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor 1522 K/80/MEM/2004 tentang Perubahan  Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356 K/80/MEM/2004 tentang Penetapan Daerah Penghasil Dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2004.

4.

Berita Acara Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah tanggal 2 Maret 2004 tentang Penetapan Dasar Penghitungan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 305/KMK.06/2004 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2004 .

Pasal I

Mengubah Lampiran I Nomor 29 dan jumlah dana bagian Daerah dari sumber daya alam sektor pertambangan umum tahun anggaran 2004 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.06/2004 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan Umum dan Perikanan Tahun Anggaran 2004, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

(1)

Penyaluran dana bagian Daerah dari sumber daya alam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Jumlah dana bagian Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal III

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal  29  November  2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO  

No.

Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian Daerah

Royalty

Landrent

Jumlah

1

2

3

4

5

1

Nanggroe Aceh Darussalam

30.600,00

203.113,04

233.713,04

2

Sumatera Utara

0,00

631.076,16

631.076,16

3

Riau

1.281.000,00

559.258,60

1.840.258,60

4

Sumatera Barat

2.843.268,89

488.404,08

3.331.672,96

5

Jambi

0,00

205.442,45

205.442,45

6

Bengkulu

9.976.960,00

204.312,40

10.181.272,40

7

Kepulauan Bangka Belitung

69.246.984,00

4.168.154,02

73.415.138,02

8

Sumatera Selatan

72.700.800,00

818.282,22

73.519.082,22

9

Lampung

15.120,00

73.964,84

89.084,84

10

Jawa Barat

9.672.768,80

249.702,42

9.922.471,22

11

Banten

794.884,43

131.870,00

926.754,43

12

Jawa Tengah

1.324.583,33

36.413,88

1.360.997,21

13

DI. Yogyakarta

0,00

0,00

0,00

14

Jawa Timur

665.609,84

96.669,15

762.278,99

15

Kalimantan Barat

0,00

372.144,21

372.144,21

16

Kalimantan Tengah

0,00

1.517.681,40

1.517.681,40

17

Kalimantan Selatan

261.968.150,44

4.131.973,57

266.100.124,02

18

Kalimantan Timur

478.051.853,76

7.586.845,59

485.638.699,35

19

Sulawesi Utara

1.812.880,00

399.366,57

2.212.246,57

20

Gorontalo

0,00

109.490,68

109.490,68

21

Sulawesi Tengah

0,00

394.868,11

394.868,11

22

Sulawesi Selatan

58.595.744,75

985.753,55

59.581.498,23

23

Sulawesi Tenggara

5.257.693,75

666.201,31

5.923.895,06

24

Bali

0,00

9.174,00

9.174,00

25

Nusa Tenggara Barat

131.372.160,28

2.215.482,00

133.587.642,28

26

Nusa Tenggara Timur

0,00

140.350,76

140.350,76

27

Maluku

0,00

97.519,25

97.519,25

28

Maluku Utara

31.931.272,62

1.282.439,40

33.213.712,02

No.

Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian Daerah

Royalty

Landrent

Jumlah

1

2

3

4

5

29

Papua

182.655.668,06

3.822.147,36

186.477.815,42

1.

Kab. Biak Numfor

4.059.014,85

0,00

4.059.014,85

2.

Kab. Jayapura

4.059.014,85

327.100,35

4.386.115,19

3.

Kab. Jayawijaya

4.059.014,85

319.349,60

4.378.364,45

4.

Kab. Merauke

4.059.014,85

0,00

4.059.014,85

5.

Kab. Mimika

73.062.267,23

336.181,57

73.398.448,79

6.

Kab. Nabire

4.059.014,85

610.486,08

4.669.500,93

7.

Kab. Paniai

4.059.014,85

715.190,98

4.774.205,83

8.

Kab. Puncakjaya

4.059.014,85

389.275,10

4.448.289,95

9.

Kab. Yapen Waropen

4.059.014,85

360.134,21

4.419.149,05

10.

Kab. Jayapura

4.059.014,85

0,00

4.059.014,85

11.

Kab. Sarmi

4.059.014,85

0,00

4.059.014,85

12.

Kab. Keerom

4.059.014,85

0,00

4.059.014,85

13.

Kab. Yahukimo

4.059.014,85

0,00

4.059.014,85

14.

Kab. Pegunungan Bintang

4.059.014,85

0,00

4.059.014,85

15.

Kab. Tolikara

4.059.014,85

0,00

4.059.014,85

16.

Kab. Boven Digoel

4.059.014,85

0,00

4.059.014,85

17.

Kab. Mappi

4.059.014,85

0,00

4.059.014,85

18.

Kab. Asmat

4.059.014,85

0,00

4.059.014,85

19.

Kab. Waropen

4.059.014,85

0,00

4.059.014,85

Prov. Papua

36.531.133,61

764.429,47

37.295.563,08

30

Kepulauan Riau

15.235.944,0

592.305,62

15.828.249,62

31

Irian Jaya Barat

0,00

549.518,20

549.518,20

32

DKI Jakarta

0,00

7.280,80

7.280,80

Jumlah

1.335.433.946,88

32.747.205,64

1.368.181.152,52