Pembongkaran barang-barang yang didatangkan melalui laut, tidak boleh dimulai sebelum mendapat idzin dari kepala kantor.

Pengangkutan barang-niaga diperairan pelabuhan atau disebelah hilir tempat penjagaan yang terakhir tidak diperbolehkan tampa memakai dokumen, kecuali dengan kapal yang datang dari laut atau berangkat ke laut.

Pada waktu pengangkutan dari kapal dengan mana barang-barang itu didatangkan dari tempat lain, barang-niaga itu harus dilindungi :
baik dengan daftar- bongkar, maupun dengan dokumen-dokumen, dengan mana barang-barang ditempat lain dalam daerah pabean dimuat.

Kepala kantor dapat mensahkan suatu dokumen untuk melindungi, meskipun ada perbe daan-perbedaan dengan barang-barang.

Untuk perlakuan pasal ini barang-barang penumpang yang tidak diangkut bersama- sama dengan penumpang-penumpang disamakan dengan barang-niaga.

Ketentuan pasal ini tidak berlaku untuk hasil-hasil negeri yang tidak dikenakan bea-masuk atau bea-keluar, kecuali untuk gambir, barang alkohol-sulingan dan tembakau.

Pemindahan barang-barang dari kapal atau bahtera ke salah satu gudang atau pekarangan-penimbunan, tampa pembongkaran terlebih dahulu kedalam perahu-perahu, tongkang-tongkang dsb., dapat dilakukan tampa dokumen.

Daftar-bongkar ditulis dengan huruf Latin, diberikan tanggal dan ditanda-tangani oleh nakhoda kapal dari mana barang dibongkar atau atas namanya oleh salah seorang mualim dan menyebutkan :

Dibatalkan.

Semua barang-barang untuk darat dibawa segera dan langsung dan melalui jalan- jalan yang biasa ketempat pembongkaran yang lazim dipakai untuk itu, kecuali jika kepala kepala kantor memberikan idzin atau perintah untuk membongkar di tempat lain dari pada tempat yang lazim dipakai untuk itu.

Tanpa idzin kepala kantor pada hari Minggu atau sesudah matahari terbenam sampai terbit tidak diperbolehkan mengangkut barang-niaga melalui tempat penjagaan terakhir atau membongkar didarat.

Sebelum pembongkaran, atau jika hal ini tidak dilakukan, pada waktu pemeriksaan oleh pegawa-pegawai, dokumen-dokumen yang dimaksud dalam pasal 10, dengan mana pengangkutan dilindungi, jika dokumen-dokumen itu selanjutnya harus diperlukan lagi oleh yang berkepentingan.

Pembongkaran tidak dilakukan kalau kepala kantor menganggap hal itu tidak perlu untuk pemeriksaan.

Gudang-gudang yang dimaksud pada huruf a ayat dahuluan dikunci oleh kedua pihak yakni penguasa pelabuhan dan pabean, yang dimaksud pada huruf b oleh kedua pihak, yakni pihak dagang dan pabean.

Di pekarangan-penimbunan hanya boleh ditimbun barang-barang yang berat atau yang besar, dengan tidak mengurangi wewenang kepala kantor, tergantung dari pada besarnya jaminan yang terdapat pada pekarangan-penimbunan, untuk memberi kan idzin buat menimbun juga barang-barang lain.

Jika tidak ada kemungkinan untuk menimbun barang menurut ayat pertama pasal ini kepala kantor dengan tindakan-tindakan jaminan dapat memberikan idzin untuk menimbun barang-barang ditempat lain.

Gudang-gudang yang dimaksud pada huruf b dari ayat pertama pasal ini dapat ditutup dan dimeterai oleh pegawai selama didalamnya tidak dilakukan pekerjaan.

Barang-barang yang ditimbun dalam gudang-gudang atau pekarangan-pekarangan penimbunan tidak boleh dibuka atau dikemas melainkan jika diperlukan untuk pemeriksaan pegawai-pegawai.

Akan tetapi kepala kantor berwewenang dalam hal ini memberikan pengecualian, jika ini perlu karena kerusakan atau lain sebab dan dengan pengertian bahwa tidak akan dipamerkan.

Gudang-gudang dan pekarangan-pekarangan-penimbunan hanya dibuka pada waktu jam kerja biasa dari pegawai-pegawai, kecuali dengan idzin kepala kantor.

Dibatalkan.

Barang-barang harus segera dikeluarkan dari gudang-gudang penimbunan atau peka- rangan-pekarangan-penimbunan setelah dilakukan pemeriksanaan dan setelah dibe rikan izin untuk mengangkutnya keluar. Jika lalai dalam hal itu maka barang-ba rang dapat dikeluarkan atas biaya dan kerugian yang berkepentingan.

Barang-barang yang menurut dokumen-dokumen kapalnya ditujukan untuk diimpor di- tempat itu, harus dikeluarkan dari gudang-gudang-penimbunan atau pekarangan-pe- karangan-penimbunan selambat-lambatnya pada hari kelimabelas dan barang-barang lain selambat-lambatnya pada hari ketigapuluh sesudah hari dimulai pembongkaran.

Mengenai Palembang dan Pontianak barang-barang harus dikeluarkan dari gudang-gu- dang-penimbunan atau pekarangan-pekarangan-penimbunan selambat-lambatnya pada hari kedelapan sesudah hari pembongkaran dimulai. Bila sipenerima barang-barang tidak melaksanakan pengeluaran itu, maka yang mengerjakan penimbunan barang-barang itu, diwajibkan mengurus pengeluarannya barang-barang itu.

dari barang-barang yang berasal dari peredaran bebas menurut dokumen-dokumen, dengan mana barang-barang itu dimuat dalam daerah pabean;
Baik dengan jalan pengiriman keluar daerah pabean (pengangkutan terus atau eks- por (bab VI atau VII);
Baik dengan jalan pengiriman ketempat lain dalam daerah (Bab VI).
Jika barang-barang tidak dikeluarkan dalam jangka-waktu yang ditentukan berda- sarkan ayat dahuluan, maka barang-barang itu dianggap sebagai tidak dikuasai.
Jangka-jangka-waktu yang ditentukan untuk pengeluaran barang-barang dapat di- perpanjang oleh kepala kantor.

Menteri Keuangan, atas usul Direktur Jendral Bea dan Cukai, dengan menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam ayat keenam pasal dimuka, untuk tempat- tempat, dimana tidak ada entrepot, atau tempat-tempat dimana berhubung dengan maksimum penimbunan dalam entrepot tidak mungkin ditimbun lagi barang-barang lain, dapat menetapkan, bahwa barang-barang, yang dalam waktu yang telah ditentukan tidak dikeluarkan dari gudang-gudang penimbunan, oleh panitia, yang diangkat oleh Dewan Ekonomi Keuangan dan didalamnya duduk Direktur Jendral Bea dan cukai sebagai anggauta, dapat disimpan dan dijual dalam jangka-waktu yang ditentukan panitia tersebut, dengan biaya dan kerugian atas tanggungan yang berkepentingan.

Penjualan dilakukan dimuka umum, setelah barang-barang itu didaftarkan oleh pemerintah.

Hasil penjualan, setelah dipotong dengan jumlah pemungutan-pemungutan, pajak-pa- jak dan biaya-biaya disimpan di kas Negara dan selama satu tahun sesudahnya hari penyimpanan barang-barang tetap bersedia untuk yang berkepentingan. Bilamana ia kemudian tidak juga menguasainya atas hasil-hasil bersih dari penju- alan itu, maka jumlah ini dipertanggung-jawabkan sebagai pendapatan Negara. Tentang penjualan barang-barang akan ditetapkan peraturan-peraturan oleh panitia yang dimaksudkan dalam ayat pertama.

Barang-barang yang tidak didatangkan melalui laut, yang berasal dari peredaran bebas, tidak boleh ditimbun digudang-gudang dan dipekarangan-pekarangan yang di- maksud dalam pasal 14, kecuali jika barang-barang itu ditujukan untuk diangkut dalam daerah pabean atau diekspor berdasarkan bab VII.
Akan tetapi barang-barang yang dimaksud terakhir tidak boleh ditimbun-digudang- gudang atau pekarangan-pekarangan penimbunan bersama-sama dengan barang-barang yang ditimbun menurut pasal 14, kecuali diadakan pemisahan yang cukup antara ke- dua jenis barang itu.

Pasal 17c.

Pegawai-pegawai berwewenang dengan persetujuan kepala kantor untuk mencacah dan jika dikehendakinya untuk memeriksa barang-barang yang ditimbun digudang atau pekarangan-penimbunan.
Maskapai-maskapai dan orang-orang yang bertugas menimbun atau mengurus barang- barang itu, wajib pada pencacahan ini atas permintaan pegawai, menunjukkan barang-barang atau koli itu.

Mereka selanjutnya diharuskan untuk memberikan tenaga-tenaga pekerja yang dibu- tuhkan pada ketika pencacahan dilakukan, untuk memindahkan koli jika perlu.
Jika, setelah mereka diundang untuk itu oleh pegawai-pegawai, mereka alpa memenuhi undangan itu, maka hal itu dilaksanakan atas biaya mereka.

Dalam hal pindah-kapal dari barang yang berasal dari luar daerah pabean atau yang tersebut dalam pemeritahuan yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dibuat daftar-bongkar oindah-kapal rangkap dua dan untuk penerimaannya ditandatangani oleh nakhoda kapal, kemana barang-barang dipindahkan, atau atas namanya oleh salah seorang mualim. Olehnya diusahakan supaya menyerahkan satu rangkap pada pegawai-pegawai ditempat penjagaan terakhir, atau untuk pelabuhan-pelabuhan di- mana tidak terdapat tempat penjagaan terakhir, pada salah seorang pegawai yang sedang bertugas.

Jika barang-barang ditentukan untuk diangkut keluar daerah pabean, pindah-kapal tidak boleh dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dahulu, yang dilakukan secara tertulis dengan menerima tanda-terima, kepada kepala kantor, yang pada tanda- terima itu dapat menetapkan, bahwa pindah-kapal tidak boleh dilakukan tanpa di- saksikan oleh seorang pegawai. Dalam hal yang terakhir ini, bukti pindah-kapal tidak dipandang sah, bila bukti itu tidak turut ditanda-tangani oleh pegawai itu.

Nakhoda yang menerima barang itu dalam kapalnya, harus menyelesaikan bukti pin- dah-kapal itu dengan cara yang sama sebagaimana ditentukan dalam pasal 5.
Apabila yang dipindah-kapal hanya sebagian dari barang-barang yang disebutkan dalam daftar-bongkar pindah-kapal, maka hal ini harus nyata dari tanda-terima yang ditanda-tangani oleh atau atas nama nakhoda dengan menyebutkan barang- barang yang dipindahkan atau yang tidak dipindah-kapal.
Barang-barang yang tidak dipindah-kapal dalam pengangkutannya kembali kekapal atau kedarat dilindungi dengan tanda-terima itu.

Dalam entrepot-umum barang-barang disimpan oleh Pemerintah.
Pemerintah bertanggung-jawab atas hilang, rusak, busuk-atau berkurangnya harga dari barang-barang, jika dalam hal ini dapat dibuktikan kelalaian, kealpaan atau kurang telitinya pegawai-pegawai.
Idzin untuk menimbun barang-barang hanya diberikan, selama dalam bangunan- bangunan itu masih ada tempat untuk itu.
Barang-barang yang dapat menyala sendiri atau karena sebab lain membahayakan atau merusak ruangan atau barang-barang lain, tidak diizinkan untuk ditimbun melainkan jika untuk itu disediakan ruanngan-ruangan khas dan diruangan-ruangan itu ada tempat yang dibutuhkan.

Untuk menyimpan barang-barang dalam entrepot-umum, diserahkan dikantor penerima pemberitahuan rangkap dua yang dibuat dalam bahasa Indonesia, menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang ditanda-tangani oleh sipemberitahu atau atas namanya oleh kuasanya.

Kepala kantor berwenang mengizinkan penyimpanan dari ketentuan-ketentuan pasal ini.
Selembar dari pemberitahuan itu dikembalikan, setelah padanya diberikan ketera ngan penyerahan. Bukti penyerahan menyebutkan jangka-waktu dalam mana penimbunan dalam entrepot harus sudah selesai. kepala kantor dapat memperpanjang jangka-waktu itu.
Kalau jangka-waktu itu dilampaui dokumen itu tidak berlaku lagi, dan barang- barang yang disebut dalamnya dianggap sebagai telah diimpor untuk dipakai, se hingga bea-bea yang terhutang tentang itu akan ditagih dari sipemberitahu menu rut hitungan atau taksiran penerima, kecuali jika dibuktikkan dengan memuaskan kepala kantor atau, jika naik banding, dari Menteri Keuangan bahwa barang- barang masih- berada dalam gudang-penimbunan atau pekarangan-penimbunan, atau masih berada dikapal, atau bahwa pengangkutan ke entrepot tidak mungkin karena barang-barang tidak berada dikapal atau karena barang-barang pada ketika pembo karan pengangkutan atau penurunan hilang tenggelam diair.
Pemberitahuan dapat diganti dengan yang baru, selama barang-barang belum dise rahkan untuk diperiksa kepada pegawai-pegawai dan jangka-waktu untuk penimbunan belum dilampaui; dan dengan izin kepala kantor sesudah itu dalam hal penggantian tujuan dan dalam hal kekeliruan yang nyata merugikan kepada sipemberitahu.

Barang-barang diserahkan untuk diperiksa kepada pegawai-pegawai dengan me- nyampaikan lembar pemberitahuan yang dikembalikan.
Dengan izin pegawai-pegawai ini dan dibawah pengawasannya, barang-barang itu sesudahnya dimasukkan dalam entrepot-umum.
Untuk lembar pemberitahuan yang diserahkan itu, setelah barang-barang ditimbun, jika dikehendaki diberikan tanda-terima.

Tampa izin kepala kantor yang berkepentingan hanya boleh memasuki entrepot-umum selama jam-kerja biasa dari pegawai-pegawai.
Barang-barang yang ditimbun ditempat itu, tampa izin kepala kantor tidak boleh dikemas atau dibuka.
Izin yang dimaksud pada ayat kedua, selalu diberikan, jika izin itu perlu untuk membuat suatu pemberitahuan, untuk mengambil contoh-contoh atau untuk penyera han barang-barang.

Tentang barang-barang yang ditimbun dalam entrepot-umum, untuk tiap-tiap yang berkepentingan diadakan oleh penerima suatu rekening menurut peraturan-peratu ran yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Barang-barang dipindahkan buku dari nama seseorang kepada nama orang lain menurut permohonan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak setelah sewa- gudang sampai dengan hari pemindahan buku dibayar.

Untuk barang-barang yang ditimbun dalam entrepot umum harus dikenakan sewa- gudang menurut tarip-tarip dan peraturan-peraturan umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang padanya dapat pula ditetapkan, bahwa dan pada saat mana barang-barang, yang sewa-gudangnya tidak dibayar pada waktunya, dapat dipandang sebagai barang-barang yang tidak dikuasai.

Dengan syarat-syarat yang ditetapkannya, Menteri Keuangan dapat mengizinkan unt uk mempergunakan ruangan-ruangan yang, berkenaan dengan letak dan susunannya mem enuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagai entrepot-partikelir untuk menimbun barang-barang yang impornya tidak dilarang.
Minyak tanah, demikian juga gasolin, bensin dan segala sulingan minyak bumi lain yang mempunyai persamaan dengan yang baru disebut, yaitu lebih lekas menguap dari pada minyak tanah, tidak boleh ditimbun bersama-sama dengan barang-barang lain dalam satu entrepot-partikelir.
Dalam entrepot-entrepot-partikelir tidak boleh ditimbun barang-barang lain dari pada barang-barang yang didaftarkan untuk entrepot.
Entrepot-entrepot-partikelir ditutup baik oleh pihak Pemerintah, maupun oleh yan g berkepentingan. Ketetuan-ketentuan tentang cara penimbunan dalam entrepot-umum dan tentang akib at-akibat dari melampaui jangka-waktu yang ditentukan berlaku juga untuk penimbunan dalam entrepot-partikelir dengan syarat bahwa:

Pemberitahuan harus menunjukkan ruangan yang dipergunakan sebagai entrepor- partikelir,

Dalam pemberitahuan untuk menimbun hasil-hasil minyak-bumi yang dimaksud pada ayat kedua pasal ini, harus diterangkan banyaknya(dengan liter) untuk penimbunan tidak diberikan tanda-terima.
Untuk barang-barang yang ditimbun dalam entrepot-partikelir oleh penerima untuk tiap-tiap entrepot-partikelir tersendiri diadakan suatu rekening sesuai dengan peraturan-peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Dengan idzin kepala kantor dalam entrepot-entrepot-partikelir koli yang berisi hasil-hasil minyak bumi sebagai yang dimaksud pada ayat kedua pasal ini,boleh dikemas atau dibuka dan barang-barang lain boleh dikemas,disortir atau diolah.
Tiap-tiap tahun dalam bulan Januari barang-barang yang didaftarkan untuk entrepot dicacah oleh penerima, pencacahan mana dapat juga dilakukan pada waktu lain.

Jika dalam entrepot-pertikelir atas hasil-hasil minyak bumi yang dimaksud pada kedua pasal ini terdapat kekurangan,dan kekurangan ini melebihi maksimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan karena susut bocor biasa atau hilang pada penyeratan maka perbedaan itu dianggap sebagai diimpor untuk dipakai dan bea-beanya yang terhutang ditagih dari pemilik entrepot.

Kekurangan yang terdapat dalam entrepot-entrepot-partikelir atas barang-barang lain dari pada yang dimaksud pada ayat dahuluan, dianggap juga sebagai diimpor untuk dipakai, Bea-bea yang terhutang untuk itupun ditagih dari pemilik entrepot.
Penetapan jumlah bea-bea yang dimaksud pada ayat kesembilan dan ayat kesepuluh dilakukan oleh penerima yang jika perlu dapat memperhitungkan bea-bea yang terhutang itu dengan barang-barang yang masih ada.
Menteri Keuangan dapat menetapkan, bahwa penagihan bea-bea yang dimaksud pada ayat kesembilan dan ayat kesepuluh tidak akan dilakukan, jika kepadanya dibuktekan dengan memuaskan bahwa kekurangan itu akibat dari kebakaran, banjir atau kejadian-kejadian yang luar biasa semacam itu atau dari kebocoran yang luar biasa dari hasil-hasil minyak-bumi yang dimaksud pada ayat kedua.
Dalam entrepot-partikelir, pemilik entrepot wajib dengan cuma-cuma menyediakan untuk pegawai ukuran-ukuran, batu-batu timbangan dan alat-alat penimbang serta perabot rumah yang dianggap perlu oleh kepala kantor.
Untuk pengawasan oleh pegawai-pegawai pada waktu pengangkutan barang-barang dalam entrepot-partikelir, pada waktu-kerja ditempat itu dan pada waktu pengeluaran barang dipungut upah penjagaan.
Semua barang-barang yang ada dalam entrepot-partikelir, dapat dipindahkan buku dari nama seseorang kepada nama orang lain, menurut permohonan yang ditanda- tangani oleh kedua belah pihak - jika kepada yang terakhir telah diberikan izin juga untuk mempergunakan ruangan itu sebagai entrepot-partikelir.
Jika kedapatan bahwa, kesediaan pemberian pemakaian entrepot-partikelir disalah gunakan, maka Menteri Keuangan dapat mencabut idzin yang telah diberikan itu, dengan menyebutkan sebab-sebab pencabutan itu dalam keputusan yang akan diambil karenanya.
Selambat-lambatnya satu bulan sesudah tanggal Keputusan yang dimaksud pada ayat dahuluan, maka jangka-waktu berlakunya entrepot untuk barang-barang yang didaf tarkan akan habis, dan kemudiannya barang-barang itu ditimbun oleh penerima dalam entrepot-umum, suatu gedung Pemerintah atau pekarangan Pemerintah, untuk diperlakukan selanjutnya sebagai barang-barang yang tidak dikuasai.

Pengeluaran dari entrepot dilakukan :
Baik dengan jalan impor untuk dipakai (Bab V);
Baik dengan jalan pengiriman keluar daerah pabean (diangkut terus atau diekspor, Bab VI atau VII);
Baik dengan jalan pengiriman kesuatu tempat dalam daerah pabean (Bab VI).
Penukaran entrepot setempat dilakukan dengan mengindahkan aturan-aturan dan syarat-syarat yang dianggap perlu oleh kepala kantor.

Untuk mengimpor barang-barang untuk dipakai, diserahkan dikantor penerima suatu pemberitahuan rangkap dua yang dibuat dalam bahasa Indonesia menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang ditandatangani oleh sipemberitahu atau atas namanya oleh kuasanya.

Pemberitahuan memuat :

Jenis barang-barang yang disebut dalam daftar-harga triwulan, diterangkan sebagaimana barang-barang itu disebutkan didalamnya.
Selain dari pada itu jenis diterangkan selengkap-lengkapnya seperti yang diperlukan menurut pertimbangan penerima.

Banyaknya barang-barang diberitahukan sebagai berikut :

Timbangan yang diberitahukan ialah berat bersih, kecuali jika daftar-harga triwulan menyebutkan berat kotor.
Untuk barang-barang cair dalam tahang, yang dikenakan bea menurut ukuran, diberitahukan isi-ruang tahang-tahang.

Harga yang diberitahukan ialah harga yang disebut dalam daftar-harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk triwulan yang sedang berjalan.
Untuk barang-barang yang tidak disebut dalam daftar-harga ini, diberitahukan harga-entrepot. Untuk barang-barang yang sudah busuk atau rusak, dapat diberitahukan harga- entrepot dengan menerangkan hal busuknya atau rusaknya, sekalipun barang- barang itu disebutkan dalam daftar-harga.Jika bea-masuk harus dibayar menurut ukuran lain daripada harga, maka disamping harga-entrepot dari barang-barang itu dalam keadaan sebenarnya, diberitahukan harga-entrepotnya dalam keadaan tidak rusak atau tidak busuk.

Kepala kantor dapat memberikan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentu an tentang isi pemberitahuan dan dapat mengidzinkan melakukan apa yang perlu untuk melelang barang-barang yang busuk atau rusak sebelum bea-masuk dibayar, agar supaya penghasilan lelang, dikurangi dengan bea-bea masuk, jika bea-bea ini tidak dibebankan kepada sipembeli, dapat diberitahukan sebagai harga- entrepot dari barang-barang itu.

Pembayaran bea-masuk menurut hitungan penerima dilakukan pada pemberitahuan itu jika berkenaan dengan barang alkohol-sulingan yang beanya dipungut atas kadar sejati, setelah kadar itu diukur oleh pegawai-pegawai dan diterangkan dalam pemberitahuan.
Kadar barang alkohol-sulingan untuk tiap-tiap himpunan barang-barang yang sejenis dapat ditetapkan oleh pegawai-pegawai menurut hasil pengukuran dari sebahagian yang dipilihnya.
Jika ada hak atas pembebasan bea, pada ketika penyerahan pemberitahuan atas tuntutan penerima harus diserahkan dokumen-dokumen dari mana alasan dari hak itu nyata kepadanya dengan memuasakan.

Selembar dari pemberitahuan dikembalikan sesudah padanya diberikan catatan tentang pembayaran yang dilakukan atau tentang keterangan bahwa tidak ada bea yang dianggap harus dibayar.

Pemberitahuan dapat diganti dengan yang baru, selama barang-barang tidak di serahkan untuk diperiksa kepada pegawai-pegawai demikian juga, dengan idzin kepala kantor, jika kedapatan rusak, busuk atau kekhilafan yang nyata merugikan berkepentingan.
Tambah bayar atau pengembalian bea-bea dilakukan menurut perbedaan antara pemberitahuan yang lama dengan yang baru.

Barang-barang diserahkan untuk diperiksa kepada pegawai-pegawai dengan menyerahkan lembar pemberitahuan, pada mana diberikan kwitansi atau keterangan, bahwa tidak ada bea yang dianggap harus dibayar. Hanya dengan idzin pegawai-pegawai barang-barang diimpor.

Untuk barang-barang penumpang yang dikenakan bea-masuk, dan untuk paket-paket kecil yang menurut pertimbangan kepala kantor dapat diperlakukan sedemikian, diserahkan kepada pegawai-pegawai ditempat penjagaan yang bersangkutan pemberi tahuan tunggal, yang memuat hal yang dianggap perlu guna menghitung bea-bea. Pemberitahuan ini dapat dilakukan dengan lisan, dalam hal mana pegawai membuat keterangan tentang hal itu dan menanda-tanganinya. Bea-masuk dibayar kepadanya dan menurut hitungannya.
Juga tentang hasil-hasil negeri yang tidak dikenakan bea-masuk atau bea-keluar, dengan mengecualikan gambir, barang alkohol-sulingan dan tembakau jika barang-barang itu tidak dibongkar bersama-sama dengan barang-barang lain pada tempat penjagaan bersangkutan diserahkan pemberitahuan, jika dikehendaki dengan lisan, dalam hal mana pegawai membuat untuk itu suatu keterangan dan menanda- tanganinya.

Harga, yang dipakai untuk tiap-tiap hitungan bea-masuk, ialah yang dimaksud dalam pasal 31.

Bea dihitung menurut pemberitahuan, kecuali jika dalam pemeriksaan atau karena keputusan panitia yang dimaksud dalam pasal 39, ternyata bahwa pembayarannya kurang, maka dalam hal ini ditagih tambahan pembayaran.
Dalam menghitung bea-masuk barang cair yang didatangkan dalam tahang-tahang, botol-botol atau botol-botol tanah, yang beanya dipungut menurut ukuran atau banyak botol-botol tanah atau botol-botol, diberikan potongan :

Dari barang-barang yang beanya dipungut atas dasar lain dari pada menurut harganya yang busuk atau rusak, maka perbandingan bea-masuk yang terhutang dengan yang ditetapkan menurut tarip, harus seimbang dengan perbandingan harga entrepot terhadap harganya dalam keadaan tidak busk atau tidak rusak.

Apabila kepala kantor berpendapat bahwa barang-barang yang tidak disebut dalam daftar harga jenis barang-barang diberitahukan tidak benar sehingga merugikan keuangan Negara, maka keputusan diberikan oleh suatu panitia- pertimbangan dan barang-barang ditahan, kecuali jika oleh kedua bela pihak dianggap suatu contoh sudah mencukupi dan ada cukup jaminan buat pembayaran pembayaran yang mungkin dilakukan.

Panitia-pertimbangan yang sedemikian iti ditunjuk pada tiap-tiap tempat dimana reglemen ini berlaku. panitia terdiri dari: kepala kantor bea dan cukai setempat, atau wakilnya sebagai anggauta ketua, serta sedemikian banyak anggauta biasa sebagai yang ditetapkan oleh Menteri keuangan. dari anggauta-anggauta biasa separoh diangkat oleh dewan niaga ditempat itu dan separoh lagi oleh pengadilan negeri. Bila ditempat itu tidak berada dewan niaga, maka semua anggauta biasa diangkat oleh Pengadilan Negeri.
Pengangkutan dilakukan untuk masa satu tahun; anggauta-anggauta yang berhenti dapat segera diangkat kembali.
Anggauta-anggauta panitia baik anggauta ketua maupun anggauta-anggauta biasa, sebelum menerima jabatannya mengangkat sumpah (janji) di Jakarta dihadapan Kepala Jawatan bea dan cukai, dan ditempat-tempat lain dihadapan Kepala pemerintahan daerah, bahwa mereka akan melakukan pekerjaannya dengan jujur, sedapat mungkin dengan cermat dan tidak memihak.

Anggauta-anggauta biasa mendapat uang sidang yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Panitia mengadakan sidang setiap kali anggauta ketua menganggap perlu. Panitia memutuskan dengan tiga anggauta, yang didalamnya selalu termasuk anggauta ketua, yang menunjuk etiap kali untuk tiap-tiap hal kedua anggauta yang akan hadir dalam sidang. Anggauta ketua menetapkan pula tempat, hari dan jam untuk bersidang, dengan memilih waktu sedemikian, sehingga jangka-waktu yang dimaksud pada ayat ini dan pada ayat pertama dari pasal 39a dapat diindah kan. Tidak boleh kasip dari 24 jam (hari Minggu dan hari-hari besar tidak dihitung) sesudah barang-barang ditahan atau diambil contohnya, berdasarkan ketentuan pada ayat pertama pasal ini, maka oleh anggauta ketua untuk sipemberi tahu, disediakan dikantor penerima suatu keterangan yang menyebutkan tempat, hari dan jam bersidang dan nama-nama anggauta yang ditunjuk untuk duduk dalam panitia. Dalam keterangan itu disebutkan pula suatu jangka-waktu dalam mana sipemberitahu dapat menyerahkan dokumen-dokumen mana dapat melancarkan pertim bangan yang tepat dari harga atau jenis barang-barang.Setelah jangka-waktu itu lewat tidak diterima lagi dokumen-dokumen.

Sipemberitahu selambat-lambatnya dalam waktu dua kali 24 jam (hari-hari Minggu dan hari-hari besar tidak dihitung) sebelum waktu yang ditetapkan untuk bersidang, dapat mengemukakan keberatannya kepada Kepala pemerintahan daerah tentang susunan panitia yang dimaksud dipasal dahuluan, setelah mana pembesar tersebut menunjuk kedua anggauta yang akan duduk dengan anggauta ketua dalam sidang panitia.
Dalam hal yang mendesak bila anggauta ketua berpendapat bahwa sidang panitia harus diadakan pada saat sedemikian, sehingga jangka waktu yang disebut diayat dahuluan tidak dapat didindahkan dan jangka waktu yang dimaksud diayat terakhir dari pasal 39 tidak dapat ditetapkan, anggauta ketua menetapkan tempat, hari dan jam sidang, akan tetapi anggauta -anggauta yang akan duduk dalam sidang itu ditunjuk oleh kepala pemerintahan daerah. Dalam hal-hal sedemikian anggauta ketua selekas mungkin menyediakan dikantor penerima suatu keterangan yang menyebutkan tempat, hari dan jam bersidang untuk kepentingan sipemberitahu, yang dapat menyerahkan dokumen-dokumen yang dikehendakinya untuk diperiksa oleh panitia itu pada saat yang ditetapkan sebelum pembukaan sidang.
Bila salah seorang anggauta yang ditunjuk untuk bersidang berhalangan untuk menghadiri sidang, maka Kepala pemerintahan daerah sebagai gantinya ditunjuk anggauta lain.
Bila karena beberapa anggauta tidak ada ditempat atau berhalangan, tidak ada lagi dua orang anggauta biasa untuk duduk dalam sidang panitia, Kepala pemerintahan daerah, setelah mendengar anggauta ketua, menunjuk sebagai gantinya ahli-ahli yang mengangkat sumpah (janji) sebagai yang dimaksud dahuluan dihadapan anggauta ketua.
Kalau pemberitahuan yang akan dipertimbangkan dilakukan oleh atau atas nama salah seorang anggauta, maka anggauta ini tidak boleh duduk dalam panitia yang akan memutuskan perselisihan yang timbul itu.

Panitia memberi kesempatan kepada sipemberitahu untuk menerangkan keberatanya dengan lisan oleh dia sendiri atau oleh kuasanya. Panitia dapat meminta diberikan penerangan oleh ahli-ahli.

Panitia memutuskan dengan suara yang terbanyak. Bila tiap-tiap anggauta mengeluarkan paham yang berlainan, maka paham yang diikuti ialah yang tidak menyebabkan jumlah bea yang tertinggi atau jumlah bea yang terendah.
Bila panitia memutuskan, bahwa pemberitahuan itu tidak benar dan merupakan keuangan negara, maka sipemberitahu membayar biaya-biaya pemindahan barang-barang dan selain biaya-biaya pemeriksaan, bila hanya diputuskan tentang jenisnya Rp. 15,- dalam hal lain seperempat per seratus dari taksiran harga barang-barang dengan serendah rendahnya satu rupiah.
Menteri Keuangan memutuskan atas permintaan ganti kerugian karena penahan barang-barang, bila
keputusan menguntungkan yang berkepentingan.

Pasal 39c

Keputusan panitia tidak perlu diminta, kalau menganggap tidak ada kesengajaan untuk curang atau untuk melarikan bea dan sipemberitahu segera dengan melepaskan hak untuk naik banding kepada panitia itu, dalam hal bersalah karena kelalaian menerima hukuman damai yang diberikan kepadanya oleh kepala kantor berdasarkan ketentuan pada pasal 29 dari ordonasi, pada mana reglemen ini termasuk, dan bila pada pemberitahuan yang tidak benar itu sama sekali tidak ada dasar kesalahan, membayar jumlah uang, yang menurut pertimbangan kepala kantor terhutang lebih daripada yang harus dibayar menurut pemberitahuan itu.

Halaman berikutnya :