MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR
: 129/KMK. 04/2003
TENTANG
PEMBEBASAN
DAN/ATAU PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA
PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
TIDAK DIPUNGUT
ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH,
DIRAKIT ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN
UNTUK DIEKSPOR
DAN PENGAWASANNYA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang |
: |
a. |
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan pembebasan dan/atau
pengembalian Bea Masuk; |
|
||||||
|
|
b. |
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai,
Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai yang diekspor; |
|
||||||
|
|
c. |
bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002,
atas impor Barang Kena Pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pabean
dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, dengan Keputusan Menteri Keuangan dapat
ditetapkan pajak yang terutang tidak dipungut; |
|
||||||
|
|
d. |
bahwa untuk meningkatkan ekspor non migas dipandang perlu
menyederhanakan tata cara pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea
Masuk dan/atau Cukai, serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah tidak dipungut yang semula ditangani BINTEK Keuangan melalui
penanganan fasilitas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; |
|
||||||
|
|
e. |
bahwa penggunaan produksi barang hasil olahan dari perusahaan yang
mendapat pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai, serta
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, sebagai
penunjang perekonomian di dalam negeri perlu semakin ditingkatkan; |
|
||||||
|
|
f. |
bahwa terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan dan/atau pengembalian
Bea Masuk dan/atau Cukai, serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu
dilaksanakan pengawasan; |
|
||||||
|
|
g. |
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,
c, d, e, dan f perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan
Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan Untuk Diolah,
Dirakit Atau Dipasang Pada Barang lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor Dan
Pengawasannya; |
|
||||||
Mengingat |
: |
1. |
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3984); |
|
||||||
|
|
2. |
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3986); |
|
||||||
|
|
3. |
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612); |
|
||||||
|
|
4. |
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613); |
|
||||||
|
|
5. |
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan
Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3717); |
|
||||||
|
|
6. |
Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4199); |
|
||||||
|
|
7. |
Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan
Tugas Departemen; |
|
||||||
|
|
8. |
Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan; |
|
||||||
|
|
9. |
Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; |
|
||||||
|
|
10. |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
291/KMK.05/1997 tentang Kawasan
Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002; |
|
||||||
|
|
11. |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Departemen Keuangan; |
|
||||||
|
|
12. |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana
Kepabeanan Di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003; |
|
||||||
|
|
13. |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
557/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana
Kepabeanan Di Bidang Ekspor; |
|
||||||
MEMUTUSKAN : |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
Menetapkan |
: |
KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK
DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR DAN PENGAWASANNYA. |
|
|||||||
BAB I |
|
|||||||||
KETENTUAN UMUM |
|
|||||||||
Pasal 1 |
|
|||||||||
|
|
Dalam Keputusan Menteri keuangan ini yang dimaksud dengan : |
|
|||||||
|
|
1. |
Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. |
|
||||||
|
|
2. |
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. |
|
||||||
|
|
3. |
Pembebasan adalah pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai atas impor
barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain
dengan tujuan untuk diekspor. |
|
||||||
|
|
4. |
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM) Tidak Dipungut adalah fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas
impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang
lain dengan tujuan untuk diekspor, sepanjang atas impor barang dan/atau bahan
tersebut dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk. |
|
||||||
|
|
5. |
Pengembalian adalah pengembalian BM dan/atau Cukai yang telah dibayar
atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain yang telah diekspor. |
|
||||||
|
|
6. |
Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk
dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu. |
|
||||||
|
|
7. |
Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan
batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri
pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan,
penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang
dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia
lainnya, yang hasilnya terutama untuk
tujuan ekspor. |
|
||||||
Pasal 2 |
|
|||||||||
|
|
(1) |
Terhadap barang dan /atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau
dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan
Pembebasan dan PPN dan PPnBM tidak dipungut. |
|
||||||
|
|
(2) |
Terhadap barang dan /atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau
dipasang pada barang lain yang telah dibayar BM dan/atau Cukainya dan telah
diekspor dapat diberikan Pengembalian. |
|
||||||
|
|
(3) |
Terhadap barang hasil olahan bahan bakunya berasal dari impor yang
diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diproses lebih lanjut dapat diberikan
Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut. |
|
||||||
|
|
(4) |
Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, barang jadi
yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor
dapat dijual ke dalam negeri dengan membayar BM dan/atau Cukai serta PPN dan
PPnBM. |
|
||||||
Pasal 3 |
|
|||||||||
|
|
Pemberian Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak
dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3),
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang
ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan. |
|
|||||||
Pasal 4 |
|
|||||||||
|
|
(1) |
Untuk mendapatkan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM
tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan wajib memiliki
Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai. |
|
||||||
|
|
(2) |
Untuk mendapatkan NIPER, Perusahaan mengajukan Data Induk Perusahaan
(DIPER) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir
DIPER sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini. |
|
||||||
|
|
(3) |
Berdasarkan pengajuan DIPER, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan
penelitian administratif dan penelitian lapangan terhadap kebenaran data
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). |
|
||||||
|
|
(4) |
Hasil penelitian administratif dan lapangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara. |
|
||||||
|
|
(5) |
Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan NIPER diberikan dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Berita
Acara. |
|
||||||
|
|
(6) |
Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut
terhitung sejak NIPER diterbitkan perusahaan tidak melakukan kegiatan yang
berkaitan dengan pemberian Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan
PPnBM tidak dipungut, NIPER dicabut. |
|
||||||
|
|
(7) |
Terhadap perusahaan yang telah disetujui permohonan NIPER-nya wajib
memasang papan nama dengan tulisan : NAMA PERUSAHAAN : PT.
...................................................... NIPER NOMOR :
............................................................ |
|
||||||
|
|
(8) |
NIPER yang telah diterbitkan Bapeksta Keuangan/BINTEK Keuangan
dinyatakan tetap berlaku sebagai NIPER yang dapat digunakan untuk mendapat
Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini. |
|
||||||
BAB II |
|
|||||||||
PEMBEBASAN DAN PPN DAN PPnBM TIDAK DIPUNGUT |
|
|||||||||
Pasal 5 |
|
|||||||||
|
|
Untuk memperoleh Pembebasan dan PPN dan PPnBM tidak dipungut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut : |
|
|||||||
|
|
a. |
mengajukan permohonan kepada Direkur Jenderal Bea dan Cukai atau
pejabat yang ditunjuknya; |
|
||||||
|
|
b. |
diajukan oleh produsen yang mengimpor barang dan/atau bahan dan
mengekspor hasil produksinya atau produsen yang menyerahkan hasil produksinya
ke Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang
lain; |
|
||||||
|
|
c. |
barang dan/atau bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang
pada barang lain terutama harus diekspor. |
|
||||||
Pasal 6 |
|
|||||||||
|
|
Permohonan diajukan dengan ketentuan sebagai berikut : |
|
|||||||
|
|
a. |
menyampaikan surat permohonan dengan menggunakan Formulir A1
sebagaimana contoh dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini; |
|
||||||
|
|
b. |
melampirkan Daftar Keterkaitan antara barang dan/atau bahan asal impor
dengan hasil produksi yang diekspor atau yang diserahkan ke Kawasan Berikat
atau dijual ke dalam negeri dengan menggunakan Formulir A2 sebagaimana contoh
dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini. |
|
||||||
Pasal 7 |
|
|||||||||
|
|
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diproses untuk disetujui
atau ditolak oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan
diterima secara lengkap dan benar. |
|
|||||||
Pasal 8 |
|
|||||||||
|
|
Dalam hal permohonan disetujui, pemohon wajib : |
|
|||||||
|
|
a. |
menyerahkan jaminan berupa Jaminan Bank, Customs Bond atau Surat Sanggup Bayar (SSB) kepada Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai sebesar BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang
terutang sebelum pengeluaran barang dilakukan; |
|
||||||
|
|
b. |
menyimpan dan memelihara dokumen, buku-buku dan laporan yang berkaitan
dengan kegiatan impor dan ekspor sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun pada tempat
usahanya di Indonesia; |
|
||||||
|
|
c. |
menyampaikan laporan-laporan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
berupa : |
|
||||||
|
|
|
1. |
Laporan Ekspor (LE) bagi produsen yang langsung mengekspor hasil
produksinya, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, dengan menggunakan
Formulir A3 dan A4 sebagaimana contoh terlampir dalam Lampiran IV dan V
Keputusan Menteri Keuangan ini, disertai dokumen impor : |
|
|||||
|
|
|
|
a. |
copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/ Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT)
yang telah diberikan persetujuan keluar oleh Pejabat; |
|
||||
|
|
|
|
b. |
copy Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) di
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan dokumen ekspor : |
|
||||
|
|
|
|
a) |
Laporan Pemeriksaan Bea Dan Cukai (LPBC)
asli/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) asli; |
|
||||
|
|
|
|
b) |
copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
yang telah mendapat persetujuan
muat oleh Pejabat; |
|
||||
|
|
|
|
c) |
copy Bill
of Lading (B/L) atau Airway Bill
(AWB) atau dokumen pengangkutan lain yang disamakan. |
|
||||
|
|
|
2. |
Laporan Penyerahan ke Kawasan Berikat bagi
produsen yang menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat untuk diolah
lebih lanjut, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, dengan menggunakan
Formulir A7 dan A8 sebagaimana contoh dalam Lampiran VI dan VII Keputusan
Menteri Keuangan ini,disertai dokumen impor : |
|
|||||
|
|
|
|
a) |
copy
PIB/PIBT yang telah diberikan persetujuan keluar oleh Pejabat; |
|
||||
|
|
|
|
b) |
copy STTJ di Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai; dan dokumen penyerahan : |
|
||||
|
|
|
|
a) |
bukti penyerahan barang ke Kawasan Berikat
yang telah disahkan oleh Pejabat; |
|
||||
|
|
|
|
b) |
bukti kontak penjualan ke perusahaan
pengolahan di Kawasan Berikat. |
|
||||
|
|
|
3. |
Laporan Penjualan ke dalam negeri bagi produsen
yang menjual hasil produksinya ke dalam negeri menggunakan Formulir A9 dan
A10 sebagaimana contoh dalam Lampiran VIII dan IX Keputusan Menteri Keuangan
ini, disertai |
|
|||||
|
|
|
|
1) |
dokumen
impor : |
|
||||
|
|
|
|
|
a) |
copy PIB/PIBT yang telah diberikan persetujuan
keluar oleh pejabat; |
|
|||
|
|
|
|
|
b) |
copy STTJ di Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai; dan |
|
|||
|
|
|
|
2) |
dokumen penyerahan berupa faktur penjualan ke
dalam negeri. |
|
||||
Pasal 9 |
|
|||||||||
|
|
Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dikembalikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah
laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disetujui. |
|
|||||||
Pasal 10 |
|
|||||||||
|
|
(1) |
Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal
pengimporan, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih
dari 12 (dua belas) bulan dapat diberikan pengecualian oleh Direktur Jenderal
Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. |
|
||||||
|
|
(2) |
Penyerahan ke Kawasan Berikat harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pengimporan sampai dengan tanggal pemasukan barang ke Kawasan
Berikat. |
|
||||||
|
|
(3) |
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang
terutang atas impornya wajib dibayar. |
|
||||||
|
|
(4) |
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sepanjang mengenai BM dan/atau Cukai ditambah dengan bunga 2% (dua persen)
dari pungutan yang seharusnya dibayar setiap bulan selama-lamanya 24
(duapuluh empat) bulan : |
|
||||||
|
|
|
a. |
terhitung sejak tanggal jatuh tempo jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2),
sepanjang barang dan/atau bahan masih berada dalam persediaan perusahaan yang
mendapat Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut; |
|
|||||
|
|
|
b. |
terhitung sejak tanggal jatuh tempo jangka
waktu yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). |
|
|||||
|
|
(5) |
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sepanjang mengenai PPN dan PPnBM ditambah denda sesuai ketentuan perpajakan
yang berlaku. |
|
||||||
BAB III |
|
|||||||||
PENGEMBALIAN |
|
|||||||||
Pasal 11 |
|
|||||||||
|
|
Pengembalian
dapat diberikan kepada : |
|
|||||||
|
|
a. |
produsen yang mengekspor sendiri hasil
produksinya (Eksportir Produsen); |
|
||||||
|
|
b. |
produsen yang menyerahkan hasil produksinya ke
Kawasan Berikat. |
|
||||||
Pasal 12 |
|
|||||||||
|
|
Untuk memperoleh Pengembalian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) herus memenuhi : |
|
|||||||
|
|
a. |
dalam
hal barang telah diekspor : |
|
||||||
|
|
|
1. |
telah
diperiksa oleh Pejabat; |
|
|||||
|
|
|
2. |
tanggal LPBC/LHP tidak
melebihi 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal B/L atau AWB atau
dokumen pengangkutan lain yang disamakan, sampai dengan tanggal permohonan
diterima Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; |
|
|||||
|
|
|
3. |
impor telah dilakukan
selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan sebelum pengapalan barang ekspor. |
|
|||||
|
|
b. |
dalam
hal barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat : |
|
||||||
|
|
|
1. |
telah
diperiksa oleh Pejabat; |
|
|||||
|
|
|
2. |
tanggal nota pemeriksaan
Pejabat tidak melebihi 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal
pemeriksaan sampai dengan tanggal
permohonan diterima Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. |
|
|||||
Pasal 13 |
|
|||||||||
|
|
(1) |
Permohonan
Pengembalian diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat
yang ditunjuknya. |
|
||||||
|
|
(2) |
Permohonan diajukan dengan menggunakan Formulir
B sebagaimana contoh dalam Lampiran X Keputusan Menteri Keuangan ini, dengan
melampirkan : |
|
||||||
|
|
|
a. |
Daftar Keterkaitan antara barang dan/atau bahan
asal impor dengan barang yang diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat
dengan menggunakan Formulir B3 sebagaimana contoh dalam Lampiran XI Keputusan
Menteri Keuangan ini; |
|
|||||
|
|
|
b. |
dokumen
impor berupa : |
|
|||||
|
|
|
|
1. |
copy PIB/PIBT yang telah diberikan
persetujuan keluar oleh Pejabat; |
|
||||
|
|
|
|
2. |
Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC) asli
lembar ke-3 atau Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)/Bukti
Pembayaran Pabean, Cukai, dan Pajak (BPPCP). |
|
||||
|
|
|
c. |
dokumen
ekspor berupa : |
|
|||||
|
|
|
|
1. |
copy PEB yang telah mendapat persetujuan
muat oleh Pejabat; |
|
||||
|
|
|
|
2. |
LPBC/LHP; |
|
||||
|
|
|
|
3. |
copy B/L atau AWB atau dokumen pengangkutan
lain yang disamakan. |
|
||||
|
|
|
d. |
dokumen
penyerahan barang ke Kawasan Berikat : |
|
|||||
|
|
|
|
1. |
bukti penyerahan ke Kawasan Berikat; |
|
||||
|
|
|
|
2. |
copy Faktur Pajak; |
|
||||
|
|
|
|
3. |
copy kontrak penjualan ke Kawasan Berikat. |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Pasal 14 |
|
|||||||||
|
|
Permohonan diproses untuk disetujui atau
ditolak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
permohonan diterima secara lengkap dan benar. |
|
|||||||
Pasal 15 |
|
|||||||||
|
|
Dalam hal permohonan disetujui, pemohon wajib
menyimpan dan memelihara dokumen, buku-buku dan catatan secara rinci
sehubungan dengan Pengembalian yang diterimanya selama 10 (sepuluh) tahun
pada tempat usahanya di Indonesia. |
|
|||||||
BAB IV |
|
|||||||||
PENJUALAN KE DALAM NEGERI |
|
|||||||||
Pasal 16 |
|
|||||||||
|
|
(1) |
Terhadap barang hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor
dapat dijual ke dalam negeri setelah ada realisasi ekspor dan/atau penyerahan
ke Kawasan Berikat, dengan ketentuan : |
|
||||||
|
|
|
a. |
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal
Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya, dan dilakukan pemeriksaan fisik
oleh Pejabat; |
|
|||||
|
|
|
b. |
barang yang akan dijual ke dalam negeri
sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah realisasi ekspor
dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat; |
|
|||||
|
|
|
c. |
membayar BM dan/atau Cukai berdasarkan tarif
barang jadi dengan pembebanan dan nilai pabean bahan baku pada saat diimpor; |
|
|||||
|
|
|
d. |
membayar PPN dan PPnBM yang semula tidak
dipungut dengan dasar pengenaan pajak sebesar nilai impor ditambah sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku; |
|
|||||
|
|
|
e. |
memungut PPN dan PPnBM pada
saat penyerahan barang ke dalam negeri. |
|
|||||
|
|
(2) |
Penjualan ke dalam negeri menggunakan Formulir
A9 dan A10 sebagaimana contoh dalam Lampiran VIII dan IX Keputusan Menteri
Keuangan ini, disertai : |
|
||||||
|
|
|
a. |
copy
PIB/PIBT yang telah diberikan persetujuan keluar oleh Pejabat; |
|
|||||
|
|
|
b. |
copy STTJ di Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai; dan |
|
|||||
|
|
|
c. |
faktur
penjualan ke dalam negeri. |
|
|||||
Pasal 17 |
|
|||||||||
|
|
Atas penjualan ke dalam negeri yang melebihi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan denda 100% (seratus
persen) dari BM dan/atau Cukai yang seharusnya dibayar. |
|
|||||||
Pasal 18 |
|
|||||||||
|
|
(1) |
Penjualan ke dalam negeri harus terlaksana
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengimporan sampai
dengan tanggal pemasukan barang ke dalam negeri, kecuali terhadap perusahaan
yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dapat diberikan
pengecualian oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. |
|
||||||
|
|
(2) |
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang terutang
atas impornya wajib dibayar. |
|
||||||
|
|
(3) |
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sepanjang mengenai BM dan/atau Cukai ditambah dengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan yang seharusnya
dibayar setiap bulan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan : |
|
||||||
|
|
|
a. |
terhitung sejak tanggal jatuh tempo jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sepanjang
barang dan/atau bahan masih berada dalam persediaan perusahaan yang mendapat
Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut; |
|
|||||
|
|
|
b. |
terhitung sejak tanggal jatuh tempo jangka
waktu yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). |
|
|||||
|
|
(4) |
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sepanjang mengenai PPN dan PPnBM ditambah denda sesuai ketentuan perpajakan
yang berlaku. |
|
||||||
Pasal 19 |
|
|||||||||
|
|
Realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam
pasal 16 ayat (1), adalah realisasi ekspor terhitung sejak tanggal 1 Agustus
2003. |
|
|||||||
BAB V |
|
|||||||||
PENGAWASAN |
|
|||||||||
Pasal 20 |
|
|||||||||
|
|
Pengawasan terhadap pemberian Pembebasan
dan/atau Pengembalian serta PPn dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri dengan cara audit terhadap perusahaan penerima Pembebasan
dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut. |
|
|||||||
Pasal 21 |
|
|||||||||
|
|
Pelaksanaan audit di bidang kepabeanan, cukai
dan/atau perpajakan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang
berlaku tentang pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan/atau cukai
dan/atau perpajakan. |
|
|||||||
BAB VI |
|
|||||||||
KETENTUAN LAIN-LAIN |
|
|||||||||
Pasal 22 |
|
|||||||||
|
|
(1) |
Atas hasil produksi yang bahan bakunya mendapat
Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang
seharusnya diekspor atau harus ada di perusahaan atau tidak dapat
dipertanggung jawabkan, penerima Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN
dan PPnBM tidak dipungut wajib : |
|
||||||
|
|
|
a. |
membayar BM dan/atau Cukai yang terutang
ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) dari BM dan/atau Cukai yang
seharusnya dibayar; |
|
|||||
|
|
|
b. |
membayar PPN dan PPnBM yang semula tidak
dipungut ditambah sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. |
|
|||||
|
|
(2) |
Tata cara pembayaran BM dan/atau Cukai, dan
denda serta pembayaran PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam ayat (1)
ditetapkan bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Direktur Jenderal Bea dan
Cukai dan Direktur Jenderal Pajak. |
|
||||||
Pasal
23 |
|
|||||||||
|
|
(1) |
Hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi,
barang jadi yang rusak dan bahan baku
yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor yang dijual di dalam
negeri dikenakan : |
|
||||||
|
|
|
a. |
BM
sebesar 5% (lima persen) dari harga jual; |
|
|||||
|
|
|
b. |
Cukai
sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku; dan |
|
|||||
|
|
|
c. |
PPN dan PPnBM yang semula tidak dipungut dengan
dasar pengenaan pajak sebesar nilai impor. |
|
|||||
|
|
(2) |
Atas penjualan di dalam negeri barang hasil
produksi sampingan, sisa hasil produksi, barang jadi yang rusak dan bahan
baku yang rusak dikenakan PPN dan/atau PPnBM. |
|
||||||
|
|
(3) |
Terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebelum dijual di dalam negeri dilakukan pemeriksaan oleh
Pejabat. |
|
||||||
|
|
(4) |
Hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi,
barang jadi yang rusak dan bahan baku
yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor yang seharusnya ada
di perusahaan, kecuali telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan tidak dapat dipertanggung jawabkan selain
dikenakan : |
|
||||||
|
|
|
a. |
BM dan/atau Cukai, dikenakan juga denda 100% (seratus persen) dari BM
dan/atau Cukai yang seharusnya dibayar; |
|
|||||
|
|
|
b. |
PPN dan PPnBM, dikenakan
juga denda sesuai ketentuan yang
berlaku. |
|
|||||
Pasal 24 |
|
|||||||||
|
|
(1) |
Terhadap barang ekspor yang pernah memperoleh
Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang
diimpor kembali, pada waktu pemasukannya wajib diserahkan jaminan sebesar
pungutan BM dan/atau Cukai dengan harga dan tarif barang jadi disertai bukti
ekspor berupa PEB dan LPBC/LHP kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
tempat pemasukan. |
|
||||||
|
|
(2) |
Terhadap barang ekspor yang pernah memperoleh
Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang
diimpor kembali, pada waktu pemasukannya, PPN dan PPnBM wajib dibayar sesuai
ketentuan yang berlaku. |
|
||||||
|
|
(3) |
Barang ekspor yang diimpor kembali sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) yang tidak dapat diekspor kembali dalam jangka waktu
6 (enam) bulan, dipungut BM dan/atau Cukai yang terutang sesuai tarif pada
waktu impor bahan dan/atau barang. |
|
||||||
Pasal 25 |
|
|||||||||
|
|
(1) |
Hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi,
barang jadi yang rusak dan bahan baku yang rusak dapat dimusnahkan di bawah
pengawasan Pejabat. |
|
||||||
|
|
(2) |
Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil
produksi, barang jadi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang dimusnahkan
tidak dipungut BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM. |
|
||||||
|
|
(3) |
Permohonan pemusnahan diajukan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah pemohon. |
|
||||||
|
|
(4) |
Hasil pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara
Pemusnahan. |
|
||||||
Pasal 26 |
|
|||||||||
|
|
Atas pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 23
ayat (1) dan pemusnahan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (4) dipertanggung
jawabkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Formulir A5 dan A6
sebagaimana contoh dalam Lampiran XII dan XIII Keputusan Menteri Keuangan
ini. |
|
|||||||
Pasal 27 |
|
|||||||||
|
|
Apabila hasil pemeriksa menunjukkan adanya
kelebihan Pembebasan dan/atau kelebihan Pengembalian, maka atas kelebihan
tersebut harus dikembalikan dan dikenakan sanksi 100% (seratus persen)
ditambah bunga atas kelebihan Pembebasan dan/atau Pengembalian sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung
sejak : |
|
|||||||
|
|
a. |
tanggal
PIB untuk Pembebasan; |
|
||||||
|
|
b. |
tanggal Surat Perintah Membayar Kembali (SPMK) untuk Pengembalian. |
|
||||||
BAB VII |
|
|||||||||
KETENTUAN PERALIHAN |
|
|||||||||
Pasal 28 |
|
|||||||||
|
|
(1) |
Terhadap semua keputusan Pembebasan dan/atau
Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang diterbitkan oleh Kepala
Bapeksta Keuangan/Kepala BINTEK Keuangan atau pejabat yang ditunjuknya yang
masih berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku keputusan
dimaksud. |
|
||||||
|
|
(2) |
Hal-hal yang perlu diatur dalam rangka proses peralihan penyerahan
wewenang dari Kepala Bintek Keuangan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai
diatur lebih lanjut antara Kepala BINTEK Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan
Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak. |
|
||||||
BAB VIII |
|
|||||||||
KETENTUAN PENUTUP |
|
|||||||||
Pasal 29 |
|
|||||||||
|
|
Ketentuan teknis yang diperlukan bagi
pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur
Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak baik secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan berlandaskan Undang-undang Perpajakan,
Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai. |
|
|||||||
Pasal 30 |
|
|||||||||
|
|
Pada
saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku : |
|
|||||||
|
|
(1) |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 615/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Dan
Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan
Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk
Diekspor dan Pengawasannya dinyatakan tidak berlaku; |
|
||||||
|
|
(2) |
Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 615/KMK.05/1997 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan ini dan belum diganti dengan
peraturan pelaksanaan yang baru. |
|
||||||
Pasal 31 |
|
|||||||||
|
|
Keputusan Menteri Keuangan
ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003 |
|
|||||||
|
|
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan
Menteri Keuangan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia. |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Ditetapkan di Jakarta |
|
|||||
|
|
|
|
pada tanggal 9 April 2003 |
|
|||||
|
|
|
|
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA, |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
BOEDIONO |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||