Menimbang

:

bahwa untuk menjamin kelancaran arus barang dan dokumen, dan melindungi hak-hak/kepentingan negara dalam rangka ekspor serta untuk mendukung pelaksanaan elektronisasi data kepabeanan di bidang ekspor yang berlaku secara internasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

4.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

5.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);

6.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor-Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3627);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);

11.

Keputusan Presiden Nomor 228/ M Tahun 2001;

12.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.05/2000;

13.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KMK.05/1997 tentang Daftar Kode untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean;

14.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tatacara Pembayaran serta Penyetoran Pajak Ekspor atas beberapa Komoditi Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.017/1999 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor atas beberapa Komoditi Tertentu;

15.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.017/1998 tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Ekspor kelapa Sawit, Minyak Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Turunannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.

Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

2.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

3.

Pejabat adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.

4.

Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengekspor.

5.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik.

6.

PEB Biasa adalah PEB yang diajukan untuk setiap transaksi ekspor.

7.

PEB Berkala adalah PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu.

8.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

9.

Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari Daerah Pabean untuk dibawa atau dikirim ke luar negeri.

10.

Barang ekspor umum adalah barang ekspor selain dari barang ekspor yang dimaksud pada angka 11 sampai dengan angka 14 Pasal ini.

11.

Barang ekspor terkena Pungutan Ekspor adalah barang ekspor yang sesuai ketentuan dikenai Pungutan Ekspor (PE).

12.

Barang yang mendapat kemudahan ekspor adalah barang ekspor yang seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang pada saat pemasukannya mendapat fasilitas barang untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor seluruhnya.

13.

Barang ekspor tertentu adalah barang ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 15 sampai dengan angka 24 Pasal ini.

14.

Barang ekspor dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah barang yang dikeluarkan dari TPB untuk tujuan diekspor.

15.

Barang kiriman adalah bukan barang dagangan yang dikirim oleh pengirim tertentu di dalam negeri kepada penerima tertentu di luar negeri melalui PT. (Persero) Pos Indonesia, perusahaan jasa pengangkutan, atau perusahaan jasa titipan sejenis.

16.

Barang pindahan adalah barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di dalam negeri kemudian dibawa pindah ke luar negeri.

17.

Barang diplomatik adalah barang keperluan pribadi anggota diplomatik dan konsuler termasuk anggota keluarganya, barang keperluan resmi serta barang lainnya untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik dan konsuler yang dibawa ke luar negeri dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

18.

Barang Misi :

a.

Keagamaan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi ibadah keagamaan dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

b.

Kemanusiaan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi amal/sosial dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

c.

Olahraga adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi olahraga dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

d.

Kesenian adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi kesenian dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

e.

Kebudayaan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi kebudayaan dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

f.

Pendidikan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi pendidikan dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

19.

Barang diekspor kembali adalah barang impor sementara yaitu barang asal impor yang dikirim kembali ke luar negeri.

20.

Barang diimpor kembali adalah barang ekspor yang akan dimasukkan kembali ke Daerah Pabean.

21.

Barang cinderamata adalah barang hadiah yang didapat dari perseorangan/organisasi/lembaga dan tidak diperdagangkan.

22.

Barang contoh adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri dalam jumlah dan jenis yang terbatas serta tidak diperdagangkan.

23.

Barang keperluan penelitian adalah barang atau peralatan yang dibawa ke luar negeri dan digunakan untuk melakukan penelitian (riset), pengkajian, atau percobaan guna peningkatan dan pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.  

24.

Barang badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia adalah barang milik atau untuk keperluan badan internasional atau pejabatnya yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia yang dibawa ke luar negeri dan telah mendapat rekomendasi dari instansi Pemerintah Indonesia. 

25.

Barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut adalah semua barang dalam keadaan baru atau bekas, yang diperlukan untuk kebutuhan dari penumpang dan awak sarana pengangkut dalam jumlah dan harga yang wajar serta tidak diperdagangkan.

26.

Surat Tanda Bukti Setor (STBS) adalah tanda bukti pembayaran/ penyetoran PE yang dikeluarkan oleh Kantor atau Bank Devisa.

27.

Imbal Dagang adalah suatu skema perdagangan atau praktek perdagangan dimana pemasok atau penjual barang/jasa setuju untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran atas transaksi barang/jasa tersebut dengan barangjasa pula atau dengan kompensasi lain sebagai imbalan

28.

Barang diangkut lanjut adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

29.

Barang diangkut terus adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

30.

Daftar Pemberitahuan barang Ekspor (DPBE) adalah daftar muatan barang ekspor yang digunakan untuk memberitahukan barang ekspor yang diangkut lanjut dan atau barang ekspor yang diangkut terus pada saat kedatangan sarana pengangkut.

31.

Outward manifest adalah daftar muatan barang ekspor yang diangkut olah sarana pengangkut dari pelabuhan asal/transit ke luar Daerah Pabean.

32.

Konsolidator barang ekspor adalah badan usaha yang melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) barang ekspor sebelum barang-barang ekspor tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut.

33.

Penyerahan Pemberitahuan melalui media elektronik adalah penyerahan Pemberitahuan Pabean dengan mempergunakan media disket atau melalui pertukaran data elektronik langsung sesuai standar yang ditetapkan dan berdasarkan kesepakatan antara eksportir dengan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya.

BAB II

PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG

Pasal 2

(1)

Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dan didaftarkan ke Kantor Pabean dengan menggunakan PEB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

(2)

Penyampaian PEB dapat dilakukan secara langsung dengan tulisan diatas formulir atau melalui media elektronik.

(3)

Eksportir wajib mengisi PEB dengan lengkap dan benar dan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal diberitahukan dalam PEB.

Pasal 3

(1)

Barang yang diberitahukan dalam PEB yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang akan dimuat atau telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

(2)

Dalam hal PEB disampaikan melalui media elektronik, pesan elektronik dan hasil cetak PEB yang telah didaftarkan diperlakukan sebagai PEB yang sah.

Pasal 4

PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperlukan terhadap ekspor :

a.

barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, dan bekal kapal dengan menggunakan daftar bekal;

b.

barang pelintas batas yang menggunakan Pemberitahuan Pabean sesuai ketentuan perjanjian perdagangan lintas batasl;

c.

barang dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen yang diatur dalam ketentuan kepabeanan internasional (ATA CARNET, TRIPTEK, atau CPD CARNET);

d.

barang kiriman melalui PT. (Persero) Pos Indonesia dengan menggunakan dokumen Declaration En Douane (CN.23).

Pasal 5

(1)

Atas ekspor barang komoditi tertentu yang menurut ketentuan dikenakan pungutan ekspor terutang Pungutan Ekspor.

(2)

Jenis dan besarnya tarif Pungutan Ekspor diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Keuangan.

(3)

Pembayaran Pungutan Ekspor dilakukan secara tunai melalui Bank Devisa atau Kantor Pabean sebelum atau pada saat PEB didaftarkan dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

Pasal 6

(1)

Eksportir dapat memberitahukan ekspor barang yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan PEB Berkala.

(2)

Penggunaan PEB Berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya.

(3)

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan dalam hal eksportir mempunyai reputasi yang baik,  dan :

a.

frekuensi ekspornya tinggi;

b.

jadual sarana pengangkut barang ekspor tersebut tidak menentu;

c.

lokasi pemuatan barang ekspor tersebut jauh dari Kantor Pabean dan atau Bank Devisa;

d.

ekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi; atau

e.

berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya, pengeksporan barang perlu menggunakan PEB Berkala.

(4)

Eksportir dikategorikan mempunyai reputasi yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila :

a.

tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai yang dikenai sanksi administrasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;

b.

tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, cukai, pajak, dan pungutan negara lainnya; dan

c.

sudah menyelenggarakan pembukuan sehingga dapat dibuat laporan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

BAB III

PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN

Pasal 7

(1)

Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat.

(2)

Pemasukan barang ekspor konsolidasi ke Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara wajib diberitahukan oleh Konsolidator ke Kantor Pabean.

BAB IV

PEMERIKSAAN PABEAN

Pasal 8

(1)

Terhadap barang ekspor dilakukan pemeriksaan pabean berupa penelitian dokumen.

(2)

Dalam hal tertentu dapat dilakukan pemeriksaan pabean berupa pemeriksaan fisik atas barang ekspor.

Pasal 9

(1)

Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat setelah PEB diajukan ke Kantor Pabean,

(2)

Penelitian dokumen sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

a.

kebenaran dan kelengkapan pengisian data PEB;

b.

kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan;

c.

kebenaran perhitungan PE yang tercantum dalam bukti pelunasan PE dalam hal barang ekspor terkena PE; dan

d.

pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

(3)

Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c dan d berupa :

a.

invoice dan packing list;

b.

STBS dalam hal barang ekspor terkena PE; dan

c.

dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

Pasal 10

(1)

Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap :

a.

barang diimpor kembali;

b.

barang diekspor kembali;

c.

barang yang mendapat kemudahan ekspor;

d.

barang yang berdasarkan hasil analisis informasi terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan dibidang ekspor;

(2)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(3)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan di Kawasan Pabean, gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.

(4)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus tetap menjamin kelancaran arus barang ekspor.

Pasal 11

(1)

Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) didasarkan pada PEB dan dokumen pelengkap pabean barang ekspor yang bersangkutan.

(2)

Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a.

jenis barang;

b.

jumlah barang;

c.

identitas barang;

d.

spesifikasi teknis barang;

e.

kondisi barang;

f.

klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System (HS);

g.

nomor, merek, jenis dan jumlah kemasan, dan

h.

pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

(3)

Hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan pada halaman belakang PEB dan atau pada laporan hasil pemeriksaan dalam hal diperlukan.

Pasal 12

(1)

Pemeriksaan fisik terhadap barang yang mendapat kemudahan ekspor sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi eksportir tertentu.

(2)

Eksportir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya dengan memperhatikan reputasi eksportir yaitu :

a.

tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai yang dikenai sanksi administrasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;

b.

tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, cukai, pajak, dan pungutan negara lainnya;

c.

sudah menyelenggarakan pembukuan sehingga dapat diaudit sesuai Standar Akutansi Keuangan Indonesia; dan

d.

telah memperoleh rekomendasi Direktur Verifikasi dan Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan analisis manajemen resiko.

BAB V
PEMUATAN BARANG EKSPOR

Pasal 13

(1)

Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkutan dan ekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat.

(2)

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Pejabat setelah dilakukan penelitian dokumen dan atau pemeriksaan fisik barang.

Pasal 14

Pemuatan barang ekspor dilakukan :

a.

di Kawasan Pabean; atau

b.

di tempat lain yang dipersamakan dengan Kawasan Pabean berdasarkan izin dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat yang bersangkutan.

BAB VI

PENGANGKUTAN BARANG EKSPOR

Pasal 15

(1)

Pengangkut yang sarana pengangkutnya meninggalkan Kawasan Pabean, wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan menggunakan pemberitahuan pabean berupa outward manifest barang ekspor kepada Pejabat di Kantor Pabean, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut.

(2)

Outward manifest sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencantumkan paling sedikit hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2000 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean.

Pasal 16

Barang ekspor yang diangkut lanjut dan atau diangkut terus melalui tempat lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat transit paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah kedatangan sarana pengangkut dengan menggunakan DPBE.

Pasal 17

Pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui suatu tempat di luar Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat di Kantor Pabean sebelum sarana pengangkut meninggalkan tempat pemuatan dengan menggunakan pemberitahuan BC 1.3 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2000 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean.

BAB VII

PEMBATALAN EKSPOR

Pasal 18

(1)

Barang yang diberitahukan dalam PEB yang telah didaftarkan, jika dibatalkan ekspornya, harus dilaporkan kepada Pejabat di Kantor Pabean paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut.

(2)

Terhadap barang ekspor yang dibatalkan ekspornya tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali termasuk barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) d.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 20

(1)

Eksportir yang salah memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam PEB berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2)

Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1)

Terhadap PEB yang telah didaftarkan dapat dilakukan pembetulan atau perubahan data sebelum atau sesudah persetujuan muat diberikan oleh Pejabat di Kantor Pabean.

(2)

Pembetulan / perubahan data PEB mengenai jenis dan atau jumlah dan atau harga barang dapat dilayani sepanjang barang ekspor belum dimuat ke sarana pengangkut kecuali dalam hal :

a.

Pemberulan/perubahan tersebut disebabkan karena nyata-nyata kesalahan administratif, dan harus diajukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak PEB didaftarkan;

b.

Ekspor barang cair yang pemuatannya melalui saluran pipa;

c.

Tidak keseluruhan barang ekspor terangkut (short shipment).

(3)

Pembetulan / perubahan data PEB selain mengenai jenis dan atau jumlah dan atau harga barang dapat dilayani sebelum maupun sesudah barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut dan diajukan paling lama satu bulan terhitung sejak PEB didaftarkan.

Pasal 22

Konsolidator barang ekspor yang berlokasi di luar Kawasan Pabean wajib mendaftarkan perusahaannya pada Kantor Pabean yang mengawasinya.

Pasal 23

Eksportir wajib menyimpan data PEB yang telah didaftarkan dalam media elektronik dan atau hasil cetak PEB serta lembar asli dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

Pasal 24

Penyelesaian lebih lanjut terhadap realisasi ekspor barang yang mendapat kemudahan ekspor diatur dengan Keputusan Ditektur Jenderal. 

Pasal 25

Pengambilan data PEB oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik secara elektronik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ditektur Jenderal. 

BAB X

PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.05/1996 tentang Pemeriksaan Pabean Atas Barang Ekspor;

2.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/1996;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 28

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

                                                Ditetapkan di Jakarta

                                                pada tanggal  31 Desember 2002

                                                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

                                                BOEDIONO

                                                                                           LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR     557/KMK.04/2002        TENTANG   TATALAKSANA

KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

:

Halaman 1 dari ……...

Nomor Pengajuan

:

A.

Jenis PEB

:

1.

Biasa

2.

Berkala

B.

Jenis Barang Ekspor

:

1.

Umum

2.

Terkena PE

3.

Mendapat Kemudahan Ekspor

4.

Tertentu

…………….

5.

Dari TPB

…………….

C.

Cara Perdagangan

:

1

Biasa

2.

Imbal Dagang

D.

Cara Pembayaran

:

……………………………………..

E.

DATA PEMBERITAHUAN

G.

DIISI BEA DAN CUKAI :

1.

Identitas Eksportir

:

NPWP/Paspor/KTP/Lainnya

No.& Tgl.Pendaftaran

2.

Nama, Alamat Eksportir

:

14.

Invoice No.

:

Tgl :

3.

No. & Tgl SIUP

Status

…………………….

4.

Nama, Alamat Penerima/Pembeli :

15.

Lokasi Pem : 1. Kawasan Pabean

                        2. Luar Kawasan, Pab. Tgl                                                         

                             KPBC :

No. & Tgl. LHP :

16.

Daerah Asal Brg. :

17.

Neg. Tujuan

5.

NPWP PPJK

:

18.

Izin Khusus

:

Tgl.

Sie

:

6.

Nama, Alamat PPJK

:

KARANTINA

:

SM/SPM

:

Lain-lain

:

7.

No. & Tgl Surat Izin PPJK

:

8.

Cara Pengangkutan : 1 laut; 2.K.A.

3.Jalan Raya;4.Udara;…9.Lainnya

9. Perkiraan Tgl. Ekspor :

19.

Cara Penyerahan Brg.  :

10.

Nama Sarana Pengangkut/No.Voy./ Flight :

11. Pel. Muat

20.

Valuta :

21.  Freight :

12.

Pel. Bongkar :

13. Pel.Transit DN :

22.Asuransi :

23.    FOB   :

24.

Merek dan No. Kemasan serta No. dan Jumlah Peti Kemas

25. Jumlah dan Jenis Kemasan :

26. Brt.Kotor (Kg)

27.Brt. Bersih (kg)

28

No.

29.

-

-

Pos Tarif/HS

Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk, tipe, Ukuran, spesifikasi lain dan kode barang

30.

-

-

HPE Barang pada tgl. Pendaftaran

PE  (% atau lainnya)

31.

-

-

Jumlah & Jenis

Satuan

Berat bersih (kg)

32. Jumlah nilai

      FOB        

F.

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.

33.   Nilai PE dalam Rupiah

…………………………….Tgl. ………………………………

I.

          DIISI BEA DAN CUKAI/BANK :

No. Penerimaan :

Ekesportir / PPJK

(………………………………….)

H.

PEJABAT BC

KANTOR YANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN FISIK

TEMPAT PEMERIKSAAN

:

TANGGAL PEMERIKSAAN

:

IKHTISAR PEMERIKSAAN

:

…………………….Tgl ……………………..

Pemeriksa Bea dan Cukai

Tanda tangan

Nama ……………………..

NIP. 0600……………………………

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :

Halaman………… dari ……………

Nomor Pengajuan

:

Nomor Pendaftaran

:

28

No

29.

-

Pos Tarif/HS

30.

-

HPE Barang pada Tgl.

31.

-

Jumlah & Jenis

32.

Jumlah Nilai POB

-

Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk,

Pendaftaran

Satuan

Tipe, ukuran, spesifikasi lain dank ode barang

-

PE ( % atau lainnya )

-

Berat bersih (kg)

………………………………….Tgl ……………………………

EKSPORTIR / PPJK

( ………………………………………. )

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :

Halaman………… dari ……………

Nomor Pengajuan

:

Nomor Pendaftaran

:

No.

Urut

NOMOR

UKURAN

TIPE

NO.

Urut

NOMOR

UKURAN

TIPE

………………………………….Tgl ……………………20………

EKSPORTIR / PPJK

( ………………………………………. )

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :

Halaman………… dari ……………

Nomor Pengajuan

:

Nomor Pendaftaran

:

No.

Urut

No. & Tgl.

Pendaftaran

Invoice

No. & Tgl.

Invoice

Nama, Alamat

Penerima/Pembeli

Tgl.

Ekspor

Sarana Pengangkut

(Nama & Voy./Flight No.)

Negara Tujuan

……………….., Tgl …………..20………

Eksportir / PPJK

( ……………………… )

1.

Format PEB mempunyai ruang dan kolom sesuai contoh dengan ukuran a4 (210 x 297 mm).

2.

PEB terdiri atas 4 (empat) lembar :

-

Lembar pertama,

-

Lembar lanjutan, digunakan dalam hal PEB berisi lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian jenis barang.

-

Lembar Lampiran Peti Kemas, digunakan dalam hal PEB berisi lebih dari empat peti kemas, dan

-

Lembar Lampiran PEB Berkala dipergunakan dalam hal PEB Berkala yang berisi lebih dari satu pengapalan atau lebih dari satu invoice.

3.

Pada bagian kanan atas lembar PEB, lembar lanjutan, lembar lampiran container, harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.

Contoh :

Apabila PEB hanya satu halaman, ditulis :

halaman 1 dari 1.

Apabila PEB terdiri dari 3 halaman, ditulis :

halaman 1 dari 3.

halaman 2 dari 3.

halaman 3 dari 3.

4.

Tatacara pengisian :

-

Data uang dengan angka adalah sebagai berikut :

a.

untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;

b.

untuk memisahkan angka pecahan decimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit diberlakang dibelakang koma.

Contoh :    USD 25.000,00 → untuk penulisan duapuluh lima ribu dollar US.

-

Alamat eksportir, penerima/pembeli dan PPJK harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak pos (PO. BOX).

5.

Pengisian kolom-kolom PEB oleh Eksportir/PPJK adalah sebagai berikut :

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :

Diisi nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat diajukannya PEB dan diisikan kode sebanyak 6 digit (sesuai tabel kode kantor DJBC) pada kotak yang tersedia.

Contoh : Tanjung Perak

Nomor Pengajuan :

Diisi dengan tiga kelompok data yang berupa :

-

Kode pengguna yang diberikan oleh Bea dan Cukai;

-

Tanggal pengajuan/pembuatan PEB;

-

Nomor pengajuan / pembuatan PEB dari yang bersangkutan.

Contoh

:

Kode pengguna 990111; Nomor pengajuan = 1125;

Tanggal Pengajuan 1 Juni 2001

Nomor Pengajuan

990111

1125

01/06/2001

A.

Jenis PEB

Diisi angka 1 pada kotak yang tersedia untuk PEB biasa atau angka 2 pada kotak yang tersedia untuk PEB Berkala.

PEB Biasa adalah PEB yang diajukan untuk setiap kali pengeksporan.

PEB Berkala adalah PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu.

Contoh

:

PEB Biasa

1.

Biasa;

2.

Berkala

PEB Berkala

1.

Biasa;

2.

Berkala

B.

Jenis Barang Ekspor

Diisi pada kotak yang disediakan angka :

1

untuk barang ekspor umum, atau

2

untuk barang ekspor terkena PE, atau

3

untuk barang ekspor yang mendapat kemudahan ekspor, atau

4

untuk barang ekspor tertentu, atau

5

untuk barang ekspor dari TPB.

Jika barang ekspornya termasuk barang ekspor tertentu, disamping mengisi angka 4 pada kotak yang disediakan, juga harus mengisi kotak untuk rincian barang ekspor tertentu dengan huruf serta diisikan uraian barang ekspor tertentu tersebut dibelakang kotak tersaebut :

a.

untuk barang kiriman, atau

untuk barang pindahan, atau

untuk barang diplomatik, atau

untuk barang keperluan misi keagamaan, kemanusiaan, olah raga, kesenian, kebudayaan dan pendidikan, atau

untuk barang diekspor kembali, atau

untuk barang diimpor kembali, atau

untuk barang cinderamata, atau

untuk barang contoh, atau

untuk barang keperluan penelitian, atau

untuk barang Badan Inrernasional beserta pejabatnya.

Jika barang ekspornya termasuk jenis barang ekspor dari TPB, disamping mengisi angka 5 pada kotak yang disediakan, juga harus mengisi kotak untuk kode gate/pintu yang dilalui pada saat barang dimasukan atau dikeluarkan dari TPB.  

Contoh :

-

Untuk jenis barang ekspor umum

Jenis Barang Ekspor

-

Untuk jenis barang ekspor yang terkena PE

Jenis Barang Ekspor

-

Untuk jenis barang ekspor yang mendapat kemudahan ekspor

Jenis Barang Ekspor

-

Untuk jenis barang ekspor tertentu yaitu barang pindahan

Jenis Barang Ekspor

Barang pindahan

-

Untuk barang ekspor dari TPB

Jenis Barang Ekspor

Nusantara

C.

Cara Perdagangan :

Diisi pada kotak yang disediakan angka :

1

untuk cara perdagangan biasa

2

untuk cara perdagangan imbal dagang

Contoh :

-

Untuk cara perdagangan biasa

1.

Biasa

2.

Imbal Dagang

-

Untuk cara perdagangan imbal dagang

1.

Biasa

2.

Imbal Dagang

D 

Cara Pembayaran :

Diisi pada kotak yang disediakan kode cara pembayaran serta uraiannya dibelakang kotak tersebut :

1

untuk pembayaran dilakukan di muka, atau

2

untuk pembayaran dengan Sight Letter of Credit, atau

3

untuk pembayaran dilakukan dengan Wesel Inkaso, atau

4

untuk pembayaran dilakukan dengan perhitungan kemudian, atau

5

untuk pembayaran dilakukan dengan konsinyasi, atau

6

untuk pembayaran dilakukan dengan Usance Letter of Credit, atau

7

untuk pembayaran dilakukan dengan lainnya.

Contoh :

-

Untuk Pembayaran dengan konsinyasi

Konsinyasi

-

Untuk Pembayaran dengan Usance Letter of Credit

Usance Letter of Credit

E.

Data Pemberitahuan :

Pengisian kolom-kolom pada data pemberitahuan sangat tergantung kepada jenis barang ekspornya.

Tabel dibawah ini menunjukan kolom-kolom yang harus diisi, yang diisi apabila ada atau tidak perlu diisi.

No

Jenis Barang

Ekspor

Kolom yang

Harus Diisi

Kolom yang

Diisi Apabila

Ada

Kolom Yang

Tidak Perlu

Diisi

Keterangan

1.

Umum

1  s/d  4

5 s/d 7

30 dan 33

(5 s/d 7) apabila menggunakan PPJK

8  s/d  12

13, 18,

   15

14, 16, 17

21, 22

19 dan 20

23 s/d 29

31 dan 32

2.

Terkena PE

1  s/d  4

5 s/d 7

(5 s/d 7) apabila menggunakan PPJK

8  s/d  12

13, 18,

    15

14, 16,  17

21,  22

19  dan  20

23  s/d  33

3.

Mendapat

Kemudahan

Ekspor

1  s/d  4

  5  s/d  7

 30  dan  33

(5 s/d 7) apabila menggunakan PPJK

8  s/d  12

13, 21, 22

14  s/d  20

23  s/d  29

31  dan  32

4.

Tertentu

  1  s/d  4

  5  s/d  7

  30, 33

(5 s/d 7) apabila menggunakan PPJK

  8  s/d  12

 13, 15, 18,

14, 16, 17

21, 22

19  dan  20

23  s/d  29

31  dan  32

5.

Dari Tempat

Penimbunan

Berikat (TPB)

  1  s/d  4

  5  s/d  7

  30 dan 33

(5 s/d 7) apabila menggunakan PPJK

  8  s/d  12

14, 16 s/d  20

23  s/d  29

31 dan32

Adapun cara pengisian kolom-kolomnya adalah sebagai berikut :

Angka 1.

Identitas Eksportir :  NPWP/Paspor/KTP/Lainnya.

-

Diberi tanda “xxx” (coret) bagi identitas yang tidak digunakan.

(dalam hal dipergunakan NPWP, maka Paspor, KTP, dan lainnya dicoret)

-

Diisi nomor identitas Importir,

(dalam hal identitasnya NPWP, diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Importir)

Contoh :   NPWP/Paspor/KTP/Lainnya.

              05.237.708.2-011.000

Angka 2.

Nama, Alamat Eksportir :

Diisi nama dan alamat lengkap eksportir.

Angka 3.

No. & Tgl SIUP :

Status

…………….

Diisi nomor dan tanggal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Izin yang dikeluarkan oleh Departemen Teknis / Lembaga Pemerintah Non Departemen dan tanggal pengeluaran.

Diisi pada kotak yang disediakan kode status perusahaan serta uraiannya dibelakang kotak tersebut :

10

untuk Koperasi, atau

20

untuk PMDN (migas), atau

21

untuk PMDN (non migas), atau

30

untuk PMA    (migas), atau

31

untuk PMA    (non migas), atau

40

untuk BUMN, atau

50

untuk BUMD, atau

60

untuk Perorangan, atau

90

untuk lainnya

Contoh  :

-

Untuk Koperasi

Koperasi

-

Untuk PMA non migas

PMA non migas

Angka 4.

Nama, Alamat Penerima/Pembeli :

Diisi :

-

Nama dan alamat lengkap penerima/pembeli barang di luar negeri

-

Kode negaranya sesuai dengan tabel kode negara pada kotak yang tersedia.

Contoh  :

Bigben Conpany

44 Dartmourt Road

London NWZ 4EX

Untuk PEB Berkala yang penerima/pembeli lebih dari satu, diisi “Lihat lembar lampiran PEB Berkala.”

Angka 5.

NPWP PPJK  :

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

Angka 6.

Nama, Alamat PPJK  :

Diisi nama dan alamat lengkap PPJK.

Angka 7.

No. & Tgl. Surat Izin PPJK :

Diisi kode kantor yang mengeluarkan Surat Izin Usaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, nomor izin, dan tanggal pengeluaran izin pada 3 (tiga) kotak yang tersedia.

    Contoh

:

Surat izin PPJK dikeluarkan Kantor Pelayanan Tipe A Tanjung Perak dengan nomor 101/WBC.07/KP.01/2001 tanggal 1 Mei 2001.

Angka 8.

Cara Pengangkutan : 1.Laut; 2.Kerata Api, 3.Jalan Raya, 4.Udara, .....….. 9.Lainnya

Diisi kode pengangkutan pada kotak yang disediakan angka :

1

untuk pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan laut,

2

untuk pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan kereta api,

3

untuk pengangkutan menggunakan sarana Pengangkutan jalan raya,

4

untuk pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan udara,

5

untuk pengangkutan menggunakan pos,

6

untuk pengangkutan menggunakan multimoda transportasi,

7

untuk pengangkutan menggunakan instalasi / pipa

8

untuk pengangkutan menggunakan angkutan sungai, atau

9

untuk pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan lainnya (lain dari 1 s/s 8).

Angka 9.

Perkiraan Tgl. Ekspor :

Diisi tanggal/bulan/tahun keberangkatan sarana pengangkut.

Untuk PEB Berkala yang perkiraan tanggal ekspornya lebih dari satu, diisi “Lihat lembar lampiran PEB Berkala.”

Angka 10.

Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/Flight :

Diisi :

-

nama sarana pengangkut.

-

nomor Voy (Voyage) untuk angkutan laut atau nomor flight untuk angkutan udara,

-

bendera kapal.

Untuk PEB Berkala yang nama sarana pengangkutnya lebih dari satu, diisi “Lihat lembar lampiran PEB Berkala.”

Angka 11.

Pelabuhan Muat :

Diisi :

-

nama pelabuhan muat barang,

-

kode lokasi / pelabuhan muat sesuai tabel kode lokasi /pelabuhan pada kotak yang tersedia.

                      Contoh :  JUANDA

Angka 12.

Pelabuhan Bongkar :

Diisi :

-

nama pelabuhan dan negara bongkar,

-

kode lokasi/pelabuhan bongkar sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada kotak yang tersedia.

Contoh :  Narita, Jepang

Angka 13.

Pelabuhan Transit DN :

Diisi dalam hal ada :

-

pelabuhan transit dan negara bongkar,

-

kode lokasi/pelabuhan transit pada kotak yang disediakan.

Contoh :  TANJUNG EMAS

Angka 14.

Invoice No. :

Tgl. :

Diisi nomor dan tanggal invoice.

Diisi tanggal invoice.

Contoh : 229/000707

Contoh : 19/05/2001

Untuk PEB Berkala yang nomor invoicenya lebih dari satu, diisi “Lihat lembar lampiran PEB Berkala.”

Angka 15.