MENTERl KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERl KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 /PMK.09/2015 TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA Menimbang Mengingat Menetapkan PENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. hr. ®wa sesuai Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tr.hun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan intern yang dilakukan oleh ap-: : ' rat pengawasan intern pemerintah salah satunya melalui reviu;

bahwa guna memberikan keyakinan terhadap keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Be.!: 1dahara Umum Negara, terhadap laporan dimaksud dilakukan rev1u oleh aparat pengawasan intern pt-¯nerintah;

bahwa untuk menjaga mutu pelaksanaan reviu dan memberikan pedoman bagi aparat pengawasan intern pemerintah dalam pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, perlu menetapkan standar reviu atas laporan keuangan Bendahara Umum Negara;

bc: hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negar] Republik Indonesia Nomor 4890);

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang selanjutnya disebut Standar Reviu adalah prasyarat yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan reviu dan mengevaluasi pelaksanaan revm atas LK BUN. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 2 - (2) Standar Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas Standar Umum dan Standar Pelaksanaan.

Standar Reviu bertujuan untuk:

memberikan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan dalam pr"'-ktik reviu;

menyediakan kerangka untuk menjalankan dan meningkatkan nilai tambah reviu;

menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu; dan

mendorong peningkatan kualitas LK BUN.

Standar Reviu diterapkan untuk rev1u atas LK BUN yang ruang lingkupnya meliputi:

Reviu atas LK BUN yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umuin Negara yang bertindak sebagai Pengelola Kas, yaitu:

Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi dan Pelaporan (LK UAPBUN AP);

Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Pusat (LK UAKBUN-Pusat);

Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Beridahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (LK UAKKBUN­ Kanwil); dan

Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara: (LK UAKBUN-Daerah);

Re1·iu ata,s LK BUN yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang bertindak sebagai Peagguna Anggaran Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengelola Transaksi BUN Lainnya, yaitu: · 1. LK BUN Pengelolaan Utang (BA 999.0 1);

LK BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02);

LK BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03);

LK BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman (BA 999.04);

LK BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05);

LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07); MENTERl KEUANGAN 7. LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08);

LK BUN Transaksi Khusus (BA 999.99);

LK BUN Badan Lainnya; dan

Reviu atas LK Konsolidasian BUN, yaitu laporan keuangan hasil konsolidasi secara berjenjang seluruh laporan keuangan dalam huruf a dan huruf b.

Standar Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Reviu atas LK BUN dilaksanakan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Peraturan Menteri Keuangan ini rrtulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Jan ua r i 201.5 · MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. B)ODJONEGORO Pada tanggal 12 Januari 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 42 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRANI P ERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.09/2015 TENTANG S TANDAR REVIU ATAS L APORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA MENTER! KEUANGAN REPUBLII< INDONESIA -2 - DAFTAR lSI Uraian Halaman Daftar lsi.............................................................................. :

.2 Daftar Istilah...............................................· ................... :

...... 3 Pendahuluan ........... :

............................................................ 12 Standar Reviu ........................................................ :

.............. 12 Stan dar Umum . ^·.......· ^................................................................13 Pelaksana Reviu (Pereviu) ............... ,......................................... 13 Kompetensi Pereviu ................................................ :

.............. 13 Objektivitas Pereviu ......... ........... .......... ............. ............ .. ...... . 13 Stan dar Pelaksanaan .......... ,...................................................13 Tt: Uuan Reviu ............................. :

.......................................... 14 Ruang Lingkup Reviu............................................................ . . 14 Pengelolaan Reviu · · · · · · · · · · · · · · : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16 . . . 16 Kertas Kerja.Reviu ....................................... ............................. 17 Pelaporan Reviu 17 No. Singkatan 1 - 2 APB; N 3 APIP 4 - 5 BPK RI 6 BA BUN 7 BMN 8 BUN 9 CaLK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -3- DAFTAR ISTILAH Uraian A Akurasi lnformasi adalah penyajian informasi dalam LK BUN secara benar dan tepat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerin tahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerin tah. Asersi adalah pernyataan pimpinan satuan kerja bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan SA-BUN dan telah disajikan sesuai dengan SAP. B Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sis tern ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. · Bagian Anggaran · Bendahara Umum Negara adalah bagian anggaran yang wewenang pengelolaannya ada pad a Bendahara Umum Negara a tau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas be ban Anggaran . Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Bendahara Umum Negara adaJah pejabat yang diberi tug as untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara. c Catatan atas· Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, a tau LAK dalain rangka pengungkapan yang rl . mema-. .. a1. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 4 - No. Singkatan Uraian 10 CHR Catatan HasH Reviu adalah dokumentasi hasil pelaksanaan rev1u yang setidaknya memuat simpulan penyelenggaraan akuntansi danjatau penyajian laporan keuangan yang harus diperbaiki/ dikoreksi, permasalahan yang dihadapi oleh unit akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesua1 dengan SAP dan sistem akuntansi yang berlaku, serta tindakan perbaikanjkoreksi oleh pereviu kepada unit akuntansi, baik yang telah dilakukan atau yang belumjtidak dilakukan. 11 DJKN D Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah salah satu unit esdon I di .lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang. 12 Ditjen PBN Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu unit 1 3 Dit. PKN 14 IHR 15 KPPN eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perbendaharaan Negara. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat J enderal Perbendaharaan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kas dan program pensiun serta pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan. I Ikhtisar Hasil Reviu adalah .dokumentasi hasil. pelaksanaan reviu yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami hasil reviu yang berisi tabulasi tia: p akun dalam .laporan keuangan yang menggambarkan nilai akun sebelum koreksi, usulan koreksi, dan nilai sesudah koreksi. K Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah unit orgamsas1 vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas pelaksanaan kewenangan perbendahan ^i an dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penat.ausahaan penenmaan dan pengeluaran anggaran melalui dan/ a tau dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. >· No. Singkatan 1 6 Kanwil Ditjen PBN 1 7 - 1 8 1 9 KKR 20 LAK 21 LHR 22 LK 23 LKBUN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -5- Uraian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan . adalah unit orgamsas1 vertikal setingkat prov1ns1 di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Keabsahan Informasi adalah penyajian informasi dalam LK BUN yang didukung dengan dokumen sumber transaksi yang sah dan memenuhi persyaratan ketentuan perundang­ undaHgan. Keandalan Informasi adalah penyaJmn informasi dalam LK BUN yang didasarkan pada fakta secara jujur, dapat diverifikasi, bebas dari penge: rtian menyesatkan, dan bebas dari kesalahan material. Kertas Kerja Reviu . adalah dokumentasi dan pertaflggungjawaban pelaksanaan rev1u yang setidaknya menjelaskan mengena1 pihak yang melakukan rev1u, unit · akuntansi yang direviu, aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen laporan keuangan yang direviu, asers1 yang dinilai, langkah-langkah rev1u yang dilaksanakan, hasil pelaksanaan atas langkah-langkah rev1u tersebut, serta simpulan/ catatan reviu. L Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Lapo: ran Basil Reviu adalah dokumentasi hasil pelaksanaan reviu yang merupakan gabungan dari CHR dan IHR beberapa unit akuntansi dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeiuruh terhadap hasil reviu. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas · pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan Keuangan berbasis Kas Menuju .Akrual terdiri dari LRA, Neraca, LAK, dan CaLK. Laporan Keuangan berbasis Akrual terdiri dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara adalah bentuk pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku BUN atas Bagiai1: Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga. No. Singkatan 24 LKPP 25 LO 26 LPE 27 Laporan Perubahan SAL 28 LRA 29 - 30 - 31 - 32 PNBP Laporan MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -6- Uraian Keuangan Penterintah Pusat adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerin tahan dan merupakan konsolidasi dari Laporan . Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LaporÜn Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang 'inenyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun se belumnya. · Laporan· Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan, stsa le bih / kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. M Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung Jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. - N ··- Neraca adalah laporan yang menyajikan inforni.asi postst keuangan suatu entitas mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. p ·Pelaporan Transaksi adalah pengelompokan dan penyajian . suatu transaksi ke dalam akun laporan keuangan . berdaharkan ktiteria dalam SAP. >. ^; 'l Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh pene ^ri maan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. - No. Singkatan 33 34 35 36 37 38 SABUN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 7 - Uraian Pengakuan Transaksi adalah penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur akun Laporan Keuangan. Kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh suatu transaksi untuk diakui adalah: (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke · dalam entitas pelaporan; dan (b) transaksi tersebut mempunyat nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Pengukuran Transaksi adalah penetapan nilai uang transaksi untuk dapat diakui dan dimasukkan ke dalam akun Laporan Keuangan. Pengukuran akun dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis, dimana: (a) aset dicatat sebesar pengeluaran kasjsetara kasjnilai wajar dari imbatan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, dan (b) kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Penyelenggaraan Akuntansl adalah serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran .data. Pereviu adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang . secara fungsional melaksanakan pengawasan intern. R Reviu atas LK BUN adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BUN oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan LK BUN telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk menghasilkan LK BUN yang berkualitas. s Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara · Umum Negara adillah serangkaian prosedur manual maupun yang , terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencitatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operas1 keuangan yang dilaksanakan oleh No. Singkatan 39 SAKUN 40 SAU· 41 SPI 42 SAP 43 MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA - 8- Uraian Menteri Keuangan selaku BUN. SABUN terdiri dari:

. SiAP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat);

SAUP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah);

SIKUBAH (Sistem Akurttansi dan Pelaporan Keuangan Hibah);

SAIP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerin tah);

SAPPP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman);

SATD (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah);

SABS (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan · Belanja Subsidi);

SABL (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain);

SATK (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus); dan

SAPBL (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya). Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kas Umum Negara adalah subsistem dari SiAP yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara (KUN). Siste: m Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Umum adalah subsistem dari SiAP yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca Akuntansi Umuni. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh mana.Jemen yang diciptakan untuk memberikan. keyakinan yang memadai dalam pencapman efektiv!tas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang­ undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian Laporan Keuangan. Standar Pelaksanaan adalah bagian dari Standar Reviu atas LK BtTN yang menggambarkan sifat ^. khusus kegiatan reviu No. Singkatan 44 45 46 47 UABUN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 9 - Uraian dan mtnyediakan kriteria untuk menilai kinerja reVIU. Standar; Pelaksanaan meliputi Pengelolaan Reviu, Tujuan Reviu, R.uang Lingkup Reviu, Waktu Pelaksanaan Reviu, Kertas Kerja Reviu, dan Pelaporan Reviu. ! Standar: Reviu atas LK BUN adalah prasyarat yang I diperluk2m oleh APIP untuk menjalankan dan mengevaluasi pelak$a = aan reviu atas LK BUN. Stan dar Reviu atas LK BUN terbagi ke dalam Standar Umum dan Standar Pelaksanaan. I . . · Standar ^1 · Um1un adalah bagian dari Standar Reviu atas LK I BUN yaΪg mengatur karakteristik yang berlaku umum untuk · semua penugasan reviu. Standar Umum meliputi Pelaksana Reviu (P < reviu), Kompetensi Pereviu, dan Objektivitas Pereviu. T TransfeÛ ke Daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka pelaksariaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana ot9nomi khusus dan dana penyesuaian. u Unit Ak p ntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Nega:

'a adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang mblakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntanΫsi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN/UAKPBUN dan melakuka: n penggabungan laporan keuang ?n seluruh unit tersebut. UABUN dilaksanakan oleh Mertteri !Keuangan c.q. Direktorat Jerideral Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Jenjang unit akuntansi lingkup BUN selaku Pengelola Kas (dari rendah ke tinggi):

'UAKBUN-Daerah 2.: UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-Pusat 3. , UAPBUN AP 4. UABUN b. ,Jenjang unit akuntansi lingkup BUN selaku Pengguna An'gg$-ran BA BUN (dari reridah ke tinggi):

' UAKPA BUN 2.; UAKKPA BUN (bila ada) 3. ! . UAPKPA BUN (bila ada) 4.: UAPPA-El BUN (bila ada) S.: UAPPA BUN (bila ada) No. Singkatan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -10 - Uraian 6. UAPBUN 7. UAKPBUN (hanya ada di Ttansaksi Khusus) 8. UABUN.

LTehjang unit akuntansi lingkup BUN Badan Lainnya (dari rendah ke tinggi):

UBL 2. UAPBUN PBL 3. UABUN 48 UAKKBUN- Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator 49 KANWIL Kuasa Bendahara Umum ·Negara tingkat Kantor Wilayah adalah unit akuntansi yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporart keuangan tipgkat UAKBUN-Daerah dan sekaligus melakukan UAKKPA BUN · penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKBUN-Daerah. UAKKBUN-Kanwil dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi yang menjadi koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN yang berada langsung di bawahnya. --------r--- - --- 50 51 52 UAKPBUN UAKBUN­ DAERAH UAKBUN­ PUSAT Unit ,Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi pada p nit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan pengg8_bunganlaporan seluruh UAPBUN; Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuanga: n Kuasa Bendahara · Umum Negara tingkat Daerah adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat daerah/KPPN. UAKBUN-Daerah dilaksanakan oleh KPPN. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Pusat adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat. UAKBUN-Pusat dilaksanakan oleh · Direktorat Pengelolaan Kas Negara. ‡--------+-- ·-- ·. ' --- 53 UAKPA BUN Unit : Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi yang ri: ielakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat satuan kerja Bagian Anggaran BUN. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 11 - r----r----.-- -·-··· --- No. · Singkatan Uraian 54 UAPBUN Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kernen terian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya. 55 UAPBUN AP Vnit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi dan Pelaporan adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan UAKBUN-Pusat dan UAKKBUN-Kanwil. 56 UAPBUN PBL Unit; , Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Badan Lainnya adalah unit organisasi eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas untuk inembantu BUN dalam menyusun laporan pos1s1 keuangan badan lainnya dari UBL yang sebagai bukan Satker dan Ikhtisar Laporan Keuangan dari seluruh UBL. 57 UAPPA BUN Unit .. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah Unit Akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-El BUN yang beradc: t di bawahnya. 58 UAPPA-El Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I Bendahara Umum Negali: 'a adalah unit akuntansi pada U: qit Eselon I Kemehterian NegarajLembagajPihak Lain yang membidangi kesekretariatan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN yang berada di bawahnya. 59 UAPKPA Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penggabungan BUN · Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan . laporan-laporan UAKPA BUN yang memiliki transaksi­ transaksi yang sejenis. f-- - -+ - -- --- -l- - · --- 60 UBL Unit. Badan Lainnya adalah unit organisasi yang merupakan · kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang bertujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamά,natkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/P.tau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga {K/L) 'd.imana secara hierarkis tidak di bawah Pimpinan K/L. Pendahuluan MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA -12 - Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17 /2003)" nj.enyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan· pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan. pemerintahan. Sebagian kekuasaan terse but dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal. dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang .. dipimpinnya. Dengan demikian, Menteri Keuangan memiliki dua peran Halam domain pengelolaan keuangan negara. Peran pertama adalah sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan dan pengelolaan fiskal yang pada hakekatnya adalah Bendahara Umum Negara (BUN), sementara peran kedua adalah sebagai pembantu presiden yang mengurusi suatu bidang tertehtu dalam pemerintahan dan memimpin suatu Kementerian Negara/Lembaga, yaitu Kementerian Keuangan sehingga pada hakikatnya adalah Pengguna Anggaran/Barang kementerian dimaksud.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004J, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Pasal 55 UU 1/2004 tersebut juga mengatur bahwa laporan keuangan harus disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Pernyataan Tanggung Jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diselenggarakaΣ berda ;

rkan Sistem. Pengendalian Intern (ΤPI) yang memadai dan akuntans1 keuangan telah d1selenggarakan sesua1 dengan Standar Akuntansi Pemerintah : olh (SAP). · 3. Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) bertujuan untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam LK BUN ·semesteran dan Tahunan, namun mengingat keterbatasan waktu antara batas akhir penyusunan LK BUN dengan pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maka reviu dimaksud perlu dilaksanakan bersamailn dengan pelaksanaan anggaran. Selain ·itu, mengingat peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah dalam rangka membantu dan mendorong penyelenggΥraan kepemerintahan yang. baik, maka reviu atas LK BUN juga bertujuan untuk membantu Menteri Keuangan selaku BUN dalam menghasilkan LK BUN yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjaga mutu pelaksanaan reviu; perlu disusun suatu standar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tΦntangSistem Pengendalian Intern Pemerintah. Standar Reviu.

Standar Reviu atas LK BUN adalah prasyarat yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern : Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan rev1u dan mengevaluasi pelaksanaan reviu atas LK BUN. 6 . . Standar Reviu atas LK BUN terbagi ke dalam Standar Umum dan Standar PelaksanaanΧ if-.· MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -.13- Standar Umum 7. Standar Umum mengatur karakteristik yang berlaku umum untuk semua penugasan reviu, yang : tneliputi:

Pelaksana Reviu (Pereviu);

Kompetensi Pereviu; dan

Objektivitas Pereviu. Pelaksana Reviu (Pereviu) 8. Reviu atas LK BUN dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan kewenangan masing­ masing. Kompetensi Pereviu . .

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu atas LK BUN, perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu yang akan ditugaskan. Sesuai dengan tujuan reviu atas LK BUN, maka tim reviu · secara. kolektif diharapkan memenuhi koinpetensi sebagai berikut:

menguasai SAP;

menguasai SABUN, serta slibsistemnya yang terkait;

memahami proses bisnis atau kegiatan pokok unit akuntansi yang direviu;

menguasai dasar..,dasar audit;

menguasai teknik komunikasi; dan

memahami analisis basis data. Objektivitas Pereviu 10. Pereviu harus objektif 'dalam melaksanakan kegiatan reviu. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar pereviu melaksanakan reviu dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pereviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. Stan dar. Pelaksanaan 11. Standar Pelaksanaan menggambarkan sifat khusus kegiatan rev1u dan menyediakan kriteria nntuk menilai kinerja reviu yang meliputi:

Tujuan Reviu;

Ruang Lingkup Reviu;

Pengelolaan Reviu;

Waktu Pelaksanaan Reviu; -.

Kertas Kerja Reviu; dan

Pelaporan Reviu. Tujuan Reviu 12. Tujuan reviu adalah urituk: MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA -14- a. membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyaJian LK BUN; dan

memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam LK BUN serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri Keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraa!1 akuntansi dan/ a tau kesalahan dalam penyajian LK BUN, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera · melakukan perbaikan dan/ a tau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan opini sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap p: ermintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkc{n melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. Ruang Lingkup Reviu 15. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi . dan penyajian LK BUN, terri; asuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian iHtern, catatan akuntansi dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya .dilaksanakan dalam suatu audit.

Komponen LK BUN yang direviu dengan basis SAP Kas Menuju Akrual terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), N eraca, dan Laporan Arus Kas (LAK); dan

Catatan atas Lapotan Keuangan (CaLK).

Komponen LK BUN yang direviu dengan basis SAP Akrual terdiri dari: : a. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yaitu LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);

Laporan Finansial,. yaitu Neraca, Laporan Operasional (LO), LAK, dan Laporan Perubahart Ekuitas (LPE); dan

CaLK. ; : ; 18. Ruang lingkup LK BUN yang direviu meliputi: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -1 ^5 - a. LK BUN yang disuΨun oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang bertindak sebagai Pengelola Kas, meliputi: a) Laporan Ket: iangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi dan Pelaporan (LK UAPBUN AP) yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN); b) Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Pusat (LK UAKBUN-Pusat) yang disusuri oleh Dit. PKN Ditjen PBN; · c) Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (LK UAKKBUN-Kanwil) yang disusun oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen PBN;

dan d) Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat KPPN (LK UAKBUN-Daerah) yang dis.usun oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

LK BUN yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang bertindak sebagai . Pengguna Anggaran Bagian Anggaran (BA) BUN dan Pengelola Ti-ansaksi BUN Lainnya, ineliputi: a) LK BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01); b) LK BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02); c) LK BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03); d) LK BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman (BA 999.04); e) LK BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05); f) ^LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA ^999.07); g) LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08); h) LK BUN Ttansaksi Khusus (BA 999.99); dan i) LK BUN Badan Lainnya.

LK Konsolidasian BUN, yaitu laporan keuangan hasil konsolidasi secara berjenjang seluruh laporan keuangan unit akuntansi dan pelaporan keuangan dalam lingkup BUN.

Jenis-jenis transaksi khusus yang terdapat dalam LK BUN Transaksi Khusus (BA 999.99) sebagai berikut:

Pengelolaan Pem: b'ayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan (Askes), Program .·'runjangan Hari Tua (THT), Belanja Pajak Pertambahan Nilai Real Time Gross Settlement Bank Indonesia (PPN RTGS BI), dan. Belanja Selisih Harga Beras Bulog; · .:

Pengelolaan Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara;

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Idle; d . . Pengelolaan Aset yang Berasal dari Pertamina;

1:

: • I 1!, MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -16- e Pengelolaan BM [ : yang Berasal dari Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Per 9 arnbangan Batubara (PKP2B);

Pengelolaan BM  yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sarna (KKKS); : ' 1 ^, liU ' ' J g. Pengelolaan Asd t Lain-Lain dalarn Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan N egara!: (DJKN); )ji· h. Pengelolaan Aset ii ! i yang Tirnbul dari Pernberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) · !iif · . ' ' 1. Pengelolaan Aset / 8 ekas Milik Asing/ China; ! ' / ! .

Pengelolaan Pene p i: rnaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Panas Burni;

..

Pengelolaan PNB 7 ' Minyak Burni dan Gas Burni; I f 1. Pengelolaan Pern  ; Μ yaran Dukungan Kelayakan;

rn. Pengelolaan Peng  luaran Keperluan Perjanjian Hukurn Internasional; dan

Pengelolaan Peng ¢ luaran Keperluan Kerja Sarna Internasional. Reviu dititikberatkan  6J b ada akun LK BUN yang berpotensi tinggi terhadap perrnasalahan dalarn p enyelenggaraan akuntansi dan/ a tau penyajian laporan keuanga Reviu terhaΝap LK BUN yang disusun oleh Kanwil Ditjen PBN dan KPPN dilaksanakan d 9 pgan rnenggunakan pendekatan berjenjang. Pendekatan berjenjang tersebut qVaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada rnasing­ . rnasing tahapan reviu. ; · Reviu terutarna dilakukan rnelalui serangkaian aktivitas: I i a. Penelusuran LK B: UN ke catatan akuntansi dan dokurnen surnber; † i b. Perrnintaan ketΞtangan rnengenai proses pengurnpulan, pencatatan, pengklasifikasian W pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi, serta proses kornpilasi . dan f , Οkonsiliasi . LK BUN antar · unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangΠn dalarn lingkup BUN secara berjenjang; dan II c. Analitik untuk rn 5 ngetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa. i' · Pengelolaan Reviu i , ; I 22. Untuk rnendapatkan h 4 sil yang rnernadai, reviu perlu dikelola dengan baik pada tahap perencanaan, pc: ; l : aksanaan, dan pelaporan.

Dalarn rangka pengel d laan reviu, APIP dapat rnelakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkkit, baik itu dengan unit penyusun laporan keuangan rnaupun instansi pernΡ * iksa laporan keuangan yaitu BPK RI. I! i: -: Waktu Pelaksanaan Reviu 1., i % & 24. Reviu dilaksanakan J t ΢ecara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK BU  ' · Yang dirnaksudkan dengan paralel · adalah reviu · dilakukan bersarnaan l <ittau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK BUN, tidak rnenulh1ggu setelah LK BUN tersebut selesai disusun. Hal ini ! ! i I i': I! www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -17- perlu dilakukan mengingat keterbatasan waktu antara batas akhir penyusunan LK BUN dan pelaksanaan audit oleh BPK RI. Kertas Kerja Reviu 25. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas LK BUN, pereviu harus menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR), untuk menjelaskan mengenai:

pihak yang melakukan reviu;

tingkatart unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang direviu;

aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK BUN;

asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan untuk menilai asersi; dan

Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan serta komentar perevtu.

Untuk dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas LK BUN, maka dilakukan reviu atas KKR secara berjenjang menurut peran dalam tim reviu.

Penyusunan . KKR dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan harus didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas LK BUN periode berikutnya.

Untuk setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang direviu, simpulan dalam KKR selanjutnya dituangkan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR). Bila memungkinkan, pereviu juga dapat menyusun Ikhtisar Hasil Reviu (IHR). Pelaporan Reviu 29. Pelaporan reviu pada pokoknya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. · 30. Pelaporan reviu dibuat pada setiap tingkatan unit akuntansi yang disajikan dalam bentuk CHR dan IHR (bila memungkinkan). Pada tingkatan unit tertentu disusun Laporan HasiJ. Reviu (LHR) yang merupakan kompilasi dari CHR dan IHR unit-unit akuntansi dibawahnya.

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi APIP untuk membuat Pernyataan Telah Direviu (PTD) pada unit akuntansi, yang antara lain menyatakan bahwa:

reviu telah dilakukan atas LK BUN untuk periode yang berakhir pada tanggal pelaporan keuangan;

reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Reviu atas LK BUN;

semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian Menteri Keuangan selaku BUN; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -18- d. tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam LK BUN serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri Ke1.1angan;

ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan ruang lingkup audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan;

simpulan reviu terkait kesesuaian penyajian LK BUN dengan SAP; dan

Paragraf penjelaf> (apabila diperlukan), yang menguraikan perbaikan material dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau koreksi penyajian LK BUN yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit akuntansi. NTERIAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANGP. S. BRODJONEGORO MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA IAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.09/2015 TENTANG STANDAR REVIU ATAS IAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA PETUNJUK TEKNIS REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 2 - DAFTAR lSI Uraiail Daftar lsi................................................................................. . . D·aftar Istilah........................................................................... ' Pendahuh.ian........................................................................ . . Pengelolaan Reviu................................................................... Perencanaan Reviu................................................................. . Pelaksanaan Reviu................................................................. . Pelaporan Reviu ..................•................................................... Keyakinan Terbatas Hasil Reviu............................................ . . Prosedur Reviu........................................................................ Prosedur Reviu LK UAKBUN-Pusat........................................ . . Prosedur Reviu LK UA.KBUN-Daerah....................................... Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Utan........................... . Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Hi bah............................ . Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman.... . . Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah........ . Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi............ . . Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain........... Prosedur Reviu LK BUN Transaksi Khusus............................ . . Prosedur Reviu LK BUN Badan Lainnya................................ . . Prosedur Reviu LK Konsolidasian BUN.................................... Format 1: Contoh Formulir Surat Tugas (ST)........................ . . Format 2: Contoh Formulir Kertas Kerja Reviu (KKR)............ . Format 3: Contoh Formulir Catatan Hasil Reviu (CHR)........... Format 4: Contoh Formulir Ikhtisar Hasil Reviu (IHR)............ Format 5: Con ^t oh Formulir Laporan Hasil Reviu (LHR)........... Format 6: · Contoh Pernyataan Telah Direviu (PTD)................ . . Format 7: Contoh PKR LK UAKBUN-Pusat............................ . Halaman 2 5 18 18 19 21 22 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 31 32 33 36 38 43 45 MENTERI KEUANGAN REPUBU K INDONESIA - 3 - Uraian Format 8: Contoh PKR LK UAKBUN-Daerah .......................... . Format 9: Contoh PKR LK BUN Pengelolaan Utang ................ . Format 10 : Contoh PKR LK BUN Pengelolaan Hi bah ............ . Format 11 : Contoh PKR LK BUN Pengelolaan lnvestasi Pemerin tah ................................................. ,........ Format 12 : Contoh PKR LK Bl}N Pengelolaan Penerusan Pinjaman ........................................................... . Format 13.: Contoh PKR LK BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah .............................................................. . Format 14 : Contoh PKR LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi ............................................................... . Format 15 : Contoh PKR LK BUN Pengelolaan Belanja Lain- . Lain.................................................................... Format 16 : Contoh PKR LK BUN Transaksi Khusus Format 16A LK UAKPA BUN TK Pengelola Aset BMN Idle .. Format 16B LK UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Berasal dari Pertamina ................................ . Format 16C LK UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B .................... . Format 16D LK UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS ....................................... .

Format 16E LK UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI ....................... . Format 16F . LK UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara ......................................................... . Format 16G : LK UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belarija Terkait Pengelolaan Kas Negara ....... . Format 16H LK UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Format 161 Belanja Pensiun, Askes, Program THT, PPN RTGS BI, dan Selisih Harga Beras Bulog ....... . LK UAPBUN TK Pengelola Pembayaran Bela: nja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua Halaman 52 66 75 81 90 95 100 106 118 122 126 130 134 138 142 147 (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja 153 Selisih Harga Beras Bulog, serta Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Format 16J 158 Č-------- Format 17 : Format 18 : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 4 - Uraian Halaman 164 167 No. Singkatan 2 APBN 3 APIP 4 ADK. 5 - 6 BKF 7 BLU 8 BPK RI 9 BAS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 5 - DAFTAR ISTILAH Uraian A Akurasi informasi adalah penyajian informasi dalam LK BUN secara benar d9-n tepat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang diset1.Ȥjui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. - Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit yang ·secara fungsional melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerin tah. Arsip Data Komputer adalah ars1p data berupa disket atau media peny1mpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/ a tau data lainnya. Asersi adalah pernyataan pimpinan satuan kerja bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan Sis tern Akuntansi Bendahara Umum Negara dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. B Badan . Kebijakan Fiskal adalah salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk melaksanakan analiȥis di bida: ng kebijakan fiskal. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang. dibentuk untuk memberikan pelay ^a nan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danjatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dala ^m melakukan kegiatannya didasarkan pad a pnns1p efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sis tern ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa I pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistema tis untuk No. Singkatan 10 BA BUN 11 BMN 12 . BUN 13 BAR 14 CaLK 1 5 CHR 16 DIPA 17 Dit. APK MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . - 6 - Uraian memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta . pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara adalah bagian anggaran yang wewenang pengelolaannya ada pad a Bendahara Umum Negara a tau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perilndang-undangan. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas be ban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara. Beritú. Acara Rekonsiliasi adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil- wakilnya yang sah yang memuat hasil kegiatan pencocokan ·data transaksi keuangan yang diakuntansikan melalui sistem yang berbeda. c Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau <: malisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, a tau LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catata.n Hasil Reviu adalah dokumentasi hasil pelaksanaan reviu, yang setidaknya memuat simp ulan penyelenggaraan akuntansi dan/ a tau penyajian laporan keuangan yang harus diperbaiki/ dikoreksi, permasalahan yang dihadapi oleh · unit akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesua1 dengan SAP dan sis tern akun tansi yang berlaku, serta tindakan perbaikan / koreksi oleh pereviu · kepada unit akuntansi, baik yang tel ^a h dilakukan a tau yang belum/tidak dilakukan. D Dafta: t I sian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah salah satu · unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas untuk melaksanakan - - --- -- -----···- ( -·-- · · - - ---- - - -- - - -·- --- . . www.jdih.kemenkeu.go.id No. Singkatan 18 Dit. BMN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 7 - Uraian pengembangan sistem akuntansi pemerintah pusat, . penyelenggaraan akuntansi pusat, . pembinaan akuntansi kementerianflembaga, penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, penyaJlan informasi perkembangan realisasi anggaran, pos1s1 aset dan kewajiban pemerintah, serta penyusunan statistik keuangan pemerintah dan melaksanakan analisa laporan keuangan pemerintah. Dalam lingkup struktur BUN, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keua ^n gan merupakan UABUN. Direktorat Barang Milik Negara adalah salah satu unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki tugas di bidang pengelolaan barang milik negara. 1---+----+-- ·- --- 19 Dit. EAS 20 DJA 21 i: >JKN 22 DJPU Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen adalah salah satu unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di . bidang evaluasi, akuntansi, dan · setelmen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Direlttorat Jenderal Anggaran adalah salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memili ^k i tugas dan fungsi di bidang Kekayaan Negara, Piutang N egara, dan Lelang. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang adalah salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang. 23 Ditjen PBN Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu unit 24 DJPK . eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tug as dan fungsi di bidang Perbendaharaan N egara. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan -- -L - ---- _L ___ _ No. Singkatan MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA - 8 - Uraian kebijakan . dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 25 Dit. KND Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan adalah salah satu unit cselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan · N egara yang ^· memiliki tug as dan fungsi di bidang kekayaan negara yang dipisahkan. 26 Dit. PNBP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola seluruh penerimaa: n pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. 27 Dit. PKN Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kas dan program pensiun serta pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan. 28 Dit. PKNSI Direktorat · Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem 29 Dit. SMI 30 Dit. SP 31 DS Informasi adalah salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki tugas dan · fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi. · Direktorat Sistem Manajemen Investasi adalah salah satu unit eselon II di lingku,ngan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengembangkan sistem investasi, dan mengelola investasi dan kredit program berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah salah satu unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pengkajian, evaluasi, standardisasi, penyusunan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis Peraturan dan Proses Bisnis, melakukan analisis, perartcangan, pengembangan dan evaluasi sistem aplikasi ko ^m puter, melaksanakan pengelolaan basis data, distribusi data, dukungan Teknologi Informasi, ·dan perriberian bimbingan teknis, serta Pembinaan Profesi di bidang perbendaharaan. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengah transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber Noû Singkatan 32 IHR 33 KPPN 34 KPKNL 35 ·Kanwil Ditjen PBN 36 - 37 - 38 KKR MENTERIKEUANGAN REPUBLI K INDONESIA - 9 - Uraian atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. I Ikhtisar Hasil Reviu adalah dokumentasi hasil pelaksanaan reviu yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami hasil reviu yang berisi tabulasi tiap akun dalam laporan keuangan yang menggambarkan nilai akun sebelum koreksi, usulan koreksi, dan nilai sesudah koreksi. K Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah unit organisasi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tug as pelaksanaan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, peny ^a Juran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penenmaan dan pengeluaran anggaran melalui danjatau dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah unit organisasi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, serta mempunym tug as melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. · ^Kantor · Wilayah· Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah unit organisasi vertikal setingkat provinsi di . lingk1Ȧ_ngan Direktorat Jenderal Perbenda ^li araan. Keabsahan informasi adalah penyajian informasi dalam LK BUN yang didukung dengan dokumen sumber transaksi yang sah · dan memenuhi persyaratan ketentuan perundang- undangan. Keandalan informasi adalah penyajian informasi dalam LK BUN yang didasarkan pad a fakta secara JUJUr, dapat diverifikasi, bebas dari pengertian menyesatkan, dan be bas dari kesalahan material. Kertas Kerja Reviu adalah dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang setidaknya menjelaskan mengenai pihak yang melakukan reviu, unit akuntansi yang direviu, aktivitas penyelenggaraan akuntansi . dan k')mponen laporan keuangan yang direviu, asersi yang No. Singkatan 39 LAK 40 LHR 41 LK 42 LK BUN 43 LKPP 44 LO 45. LPE 46 Laporan Perubahan SAL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 10 - Uraian dinilai, langkah -langkah reviu yang dilaksanakan, hasil pelaksanaan atas langkah -langkah rev1u terse but, serta simpulan/ catatan reviu. L Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode terten tu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Lapotan Basil Reviu adalah dokumentasi hasil pelaksanaan reviu yang merupakan gabungan dari CHR dan IHR beberapa unit aklintarisi de ^n gan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap hasil reviu. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan Keuangan berbasis Kas Menuju Akrual terdiri dari LRA, Neraca, LAK, dan CaLK. Laporan Keuangan berbasis Akrual terdiri dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara adalah bentuk pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku BUN atas Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian angga.ran Kernen terian N egara/ Lembaga. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah laporan pertanggtlngj a waban pelaksanaan A ^f> BN yang disusun berdasarkan Staridar Akuntansi Pemerintahan dan · merupakan konsolidasi dari Laporan ^· Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan BUN. · ^Lapol'an Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan inform!'lsi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun · ·- -------·-; : -·.----------.--------(-- -----··-- www.jdih.kemenkeu.go.id No. Singkatan 47 LRA· 48 - 49 - 50 - 51 - 52 PNBP 53 - 54 - MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 11 - Uraian Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan, SlSa le bih I kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. M Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Monitoring/Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiata ^ri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. N Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi . keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Ú p ... Pelaporan transaksi adalah pengelompokan dan penyajian suatu transaksi ke dalam akun laporan keuangan berdasarkan kriteria dalam SAP. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. Pengakuan transaksi adalah penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi da.lam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur akun Laporan Keuangan. Kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh suatu transak ^s i urituk diakui· adalah: (a) terdapat kemungkinan bahwg manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi ·terse but akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan; dan (b) transaksi tersebut mempunyat nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Pengukuran transaksi adalah penetapan nilai uang transaksi untuk dapat diakui dan dimasukkan ke dalam akun Laporan Keuangan. Pengukuran akun dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis, dimana: (a) aset dicatat sebesar pengeluaran kasjsetara kasjnilai wajar dari imbatan No. Singkatan 55 56 57 RKUN 58 59 60 SABUN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 12 - Uraian yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, dan (b) · kewajiban diCatat sebesar nilai nominal. Penyelenggaraan akuntansi adalah serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data. Pereviu adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern. R Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penenmaan negara dan membayar selur ^L h pengeluaran negara pada Bank Sentral. ltekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi . keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. · Reviu atas LK BUN adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BUN oleh auditor Aparat Peng a asan Intern Pemerintah yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan LK BUN telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk menghasilkan LK BUN yang berkualitas, berkeabsahan, akurat, dan andal. s Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara adalah serangkaian prosedur manual maupun _yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan · posisi keuangan, dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. SABUN terdiri dari:

SiAP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat);

SAUP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan · Utang Pemerintah); No. Singkatan 61 SAKUN 62 SAU 63 SPI 64 SAP 65 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 13 - Uraian 3. SIKUBAH (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah);

SAIP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah) ;

SAPPP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman) ;

SATD (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah) ; 7 . . SABS (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi) ;

SABL.(Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain) ;

SATK (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus) ; dan

3APBL (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bad an Lainnya) . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kas Umum Negara adalah subsistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan . Pusat yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan N eraca Kas Umum Negara (KUN) . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Umum adalah subsi͢tem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca Akuntansi Umum. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manaJemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang­ undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan .dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. · Standar · Pelaksanaan adalah bagian dari Stan dar Reviu atas LK B'ͣN yang menggambarkan sifat khusus kegiatan reviu dan : menyediakan kriteria untuk menilai kinerja rev1u. Standar Pelaksanaan meliputi Pengelolaan Reviu, Tujuan Reviu, Ruang Lingkup Reviu, Waktu Pelaksanaan Reviu, No. Singkatan 66 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 14 - Uraian Kertas Kerja Reviu, dan Pelaporan Reviu. Standar Reviu atas LK BUN adalah prasyarat yang diperlukan oleh APIP untuk menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan reviu atas LK BUN. Stan dar Reviu atas LK BUN terbagi ke dalam Standar Umum dan Standar Pelaksanaan. Ĕ---------- - --- 67 68 SPM . Standar. Umum adalah bagian dari Stan dar Reviu atas LK BUN yang mengatur karakteristik yang berlaku umum untuk semua penugasan reviu. Standar Umum meliputi Pelaksana Reviu (Pereviu), Kompetensi Pereviu, dan Objektivitas Pereviu. Surat Perintah Membayar adalah dokutnen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA. Ğ----------- - --- 69 SP2D 70 71 UABUN Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. T 'i'ransfer ke Daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, . dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. u Unit ,&.kuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negai•a adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan. keuangan tirigkat UAPBUN/UAKPBUN dan melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh unit tersebut. UABUN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Jenjang unit akuntansi lingkup BUN selaku Pengelola Kas ( dari rendah ke tinggi):

UAKBUN-Daerah 2. UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-Pusat 3. UAPBUN AP 4. -UABUN b. Jei: : 'lj ang unit akuntansi lingkup BUN selaku Pengguna L_ __ _L ____ __ ____ __ _L ____ __ No. 72 73 74 75 76 Singkatan UAKKBUN­ KANWIL. UAKKPA BUN UAKPBUN UAKBUN­ DAERAH UAKBUN­ PUSAT MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA - 15 - Uraian An $ maran BA BUN (dari rendah ke tinggi):

UAKPA BUN 2. UAKKPA BUN (bila ada) 3. UAPKPA BUN (bila ada) 4. UAPPA-El BUN (bila ada) .

UAPPA BUN (bila ada) 6. UAPBUN 7. UAKPBUN (hanya ada di Transaksi Khusus) 8. UABUN c. Jenjang unit akuntansi lingkup BUN Badan Lainnya (dari rendah ke tinggi): I 1. UBL 2. UAPBUN PBL .3. UABUN Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah adalah unit akuntansi yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKBUN-Daerah. UAKKBUN-Kanwil dilaksanakan · oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah ·unit akuntansi yang menjadi koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh . t.JAKPA BUN yang berada langsung di bawahnya. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan seluruh UAPBUN. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Daerah adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat daerah/KPPN. UAKBUN-Daerah dilaksanakan oleh KPPN. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Pusat adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan !---------- - No. Singkatan MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 16 - Uraian tingkat Kuasa BUN Pusat. UAKBUN-Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. · 77 UAKPA BUN Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat satuan kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 78 UAPBUN Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendaha: ra Umum Negara adalah unit akuntansi pada unit eselor! I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan · sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya. 79 UAPBUN AP ·Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi dan Pelaporan adalah unit ^a kuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan UAKBUN-Pusat dan UAKKBUN-Kanwil. 80 UAPBUN PBL Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Badan Lainnya adalah unit organisasi eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas untuk membantu BUN dalam menyusun laporan pos1s1 keuangan badan lainnya dari UBL yang sebagai bukan Satker q.an Ikhtisar Laporan Keuangan dari seluruh UBL. 81 UAPPA BUN Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah Unit Akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak · Lain yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-El BUN yang berada di bawahnya. Ĩ-------- ---- - --- 82 83 UAPPA-El BUN UAPKPA BUN Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain yang membidangi kesekretariatan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN yang berada di bawahnya. Unit : ·Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penggabungan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan-laporan UAKPA BUN yang memiliki transaksi- No. · Singkatan 84 UBL MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . - 17 - Uraian transaksi yang sejenis. Unit Badan Lainnya adalah unit organisasi yang merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan- undangan danjatau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga tertentu. Pendahuluan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 18 - 1. Petunjuk Teknis Reviu atas LK BUN dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu setiap LK BUN, serta digunakan untuk penyeragaman prosedur reviu dan peningkatan a tau pemeliharaan mutu reviu atas LK BUN.

Petunjuk Teknis Reviu atas LK BUN ini menguraikan kegiatan yang perlu dilakukan pada · tiap tahapan reviu, termasuk di dalamnya prosedur reviu pada masing-masing LK BUN (LK UAKBUN͞Pusat, LK UAKBUN-Daerah, LK BUN Pengelolaan Utang, LK BUN Pengelolaan Hibah, LK BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, LK BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman, LK BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah, LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi, LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain, LK BUN Transaksi Khusus, LK BUN Badan Lainnya, dan LK · Konsolidasian BUN) .

Petunjuk Teknis Reviu atas LK BUN dilaksanakan dengan berlandaskan Prinsip Dasar Reviu atas LK BUN, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi keuanga: n dan kelemahan proses pelaporan keuangan (termasuk keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan unit akuntansi dan pelaporan keuangan) , maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan harus segera melakukan perbaikan dan/ a tau koreksi atas kelemahan danj atau k.: : salahan tersebut secara berjenjang. Pengelolaan Reviu . .

Pengelolaan reviu meliputi perencanaan reviu, pelaksanaan reviu, dan pelaporan reviu. Tahap perencanaan reviu pada pokoknya meliputi kegiatan penyeleksian dan penentuan unit objek reviu, pemilihan objek kegiatan penyelenggaraan akuntansi dan akuri LK BUN yang akan direviu, serta penetapan langkah-langkah reviu. Tahap pelaksanaan reviu mencakup kegiatan penelaahan atas kegiatͤ.n penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BUN pada unit reviu; serta penyusunari Kertas Kerja Reviu (KKR) . Tahap pelaporan reviu mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) , Ikhtisar Hasil Reviu · (IHR) ^· jika memungkinkan, dan Laporan Hasil Reviu (LHR) , yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat UAKBUN /UAKPA BUN / UBL sampai dengan tingkat UABUN.

Sebagai bentuk dukungan dari pelaksanaan reviu, pereviu dapat melakukan pendampingan kepada unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan lingkup BUN selama pemeriksaan LK BUN oleh BPK ^· RI. Rangkaian aktivitas pendampingan pemeriksaan . BPK RI diawali melalui koordinasi dengan penyusun LK BUN terkait. Kegiatan ini dilakukan paling tidak pada tingkat unit akuntansi penyusun LK Konsolidasian BUN, namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan pendampingan pada unit-unit akuntansi dibawahnya sesuai der1gan kebutuhan. Tujuan kegiatan pendampingan adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan LK BUN oleh BPK RI. Sejumlah aktivitas yang dilakukan dalam pendampingan pemeriksaan BPK RI an tara lain adalah : · · a. menjelaskan kepada BPK RI mengenai hasil reviu atas LK BUN agar dapat digunakan oleh BPK RI;

memfasilitasi kelancaran pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI; MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA - 19 - c. mengantisipasi permasalahanjkendala yang dihadapi oleh unit akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LK BUN oleh BPK RI;

membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI;

mendampingi unit akuntarisi dalam pertemuan akhir dengan BPK RI untuk membahas hasil pemeriksaan atas LK BUN; dan

mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki LK BUN berdasarkan hasil pemerik ^͟ aan B ^P K Rl.

. Pelaporan kegiatan pendampingan pemeriksaan BPK RI dikategorikan sebagai laporan intern untuk kepentingan manajerial. Laporan dapat dibuat dalam bentuk surat, laporan singkat, atau nota dinas kepada pemberi tugas. Dalam hal diperlukan laporan dapat disampaikan ke Menteri Keuangan (tergantung pada substansi masalah yang dihadapi) . Perencanaan Reviu 6. Tahapan perencanaan reviu . diawali dengan pembangunan komitmen pada tingkat pimpinan untuk menghasilkan LK BUN yang berkualitas, yang diantaranya melalui penetapan target opini LK BUN yang akan dicapai. Selanjutnya, apabila diperlukan maka APIP menetapkan fungsi yang membidangi dukungan peningkatan kualitas LK BUN. Dalam menjalankan tugasnya, fungsi tersr: : but melakukan koordinasi secara intensif dengan unitjlembaga terkait, seperti penyusun LK BUN pada unit-unit di lingkup BUN dan lembaga pemeriks : : : .;

BPK Rl Koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan LK BUN, termasuk didalamnya pendalaman temuan beserta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas LK BUN periode sebelumnya. Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan perencanaan reviu yang efektif untuk menentukan unit akuntansi dan akun-akun signifikan yang akan direviu. Tahapan perencanaan reviu selanjutnya merupakan aktivitas perencanaan reviu individual yang meliputi penyusunan tim reviu, pemahaman objek reviu, dan pemilihan prosedur reviu berbasis risiko.

Penyusunan tim reviu dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi. Tim reviu sekurang­ kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim (KT) , serta apabila diperlukan dilengkapi dengan Pengendali Teknis (PT) dan Pengendali Mutu (PM) untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu atas reviu LK BUN. Sebagai dasar pelaksanaan penugasan reviu atas LK BUN maka pimpinan APIP membuat Surat Tugas Reviu. Surat Tugas Reviu sekurang­ kurangnya menjelaskafl mengenai pemberi tugas, susunan tim reviu, tujuan, ruang lingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan reviu. Contoh bentuk Surat Tugas disajikan pada Format 1.

Penyeleksian dan penentuan unit objek reviu dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut :

Materialitas. Unit akuntansi yang mempunyai saldo . akun Laporan Realisasi Ariggaran (LRA), Lap6ran ^· Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) , dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang relatif besar, yang tercermin MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 20 - dalam data LK BUN periode pelaporan sebelumnya (diutamakan berasal dari data LK BUN yang Slldah diaudit oleh BPK RI) .

Kepatuhan Penyampaian LK BUN dan Kualitas LK BUN. Unit akuntansi yang tidak mematuhi batas waktu penyampaian LK BUN dan/ a tau unit akuntansi yang LK BUN-nya tidak disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan tidak disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), meski memenuhi batas waktu penyampaian LK BUN.

Signifikansi. Unit akuntansi yang menghadapi permasalahan LK BUN yang signifikan, yang an tara lain tercermin dari hasil audit BPK RI dan/ a tau hasil reviu atas LK BUN sebelumnyl: !-.

Ketersediaan Sumber Daya. Penentuan jumlah unit akuntansi yang akap direviu disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya pereviu.

Pemahaman atas objek reviu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses bisnis dan penyelenggaraan akuntansi pada unit akuntansi yang bersangkutan guna memahami garis besar sifat transaksi, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi, dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan · LK BUN. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan memahami :

a LK BUN Semesteran/Tahunan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya.

Hasil reviu dan/ a tau audit atas LK BUN sebelumnya.

Bagan organisasi unit akuntansi.

Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operasional unit objek reviu.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) , Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Bendahara · Umum Negara (SABUN) dengan masing-masing subsistemnya, dan aturan terkait lainnya͠ 10. Pemilihan prosedur reviu dimaksudkan untuk menentukan langkah-langkah reviu yang tepat dengan memperhatikan: · a. Tingkatan unit akuntansi yang direviu, yaitu UAKBUN / UAKPA BUN / UBL, UAKKBUN/UAKKPA BUN, UAPKPA BUN, UAPPA-E l BUN, UAPPA BUN, UAPBUN, UAKPBUN,' atau UABUN.

Pertimbangan dan· justifikasi pereviu berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan akuntansi dan akun yang akan direviu, yaitu:

Kegiatan penyelenggaraan akuntansi atau penyajian akun LRA, akun Laporan Perubahan SAL, akun Neraca, akun LO, akun LAK, akun LPE dan segmen dalam CaLK yang akan direviu.

Semua akun (LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, atau LPE) atau akun tertentu saja yang akan direviu. Penentuan akun yang akan direviu, dapat didasarkan pada: • nilai (besar atau kecilnya) saldo akun. • potensi kesalahan dalam penyajian akun sesuai SAP, yang tercermin dalam hasil audit BPK RI atas LK BUN dan/ a tau hasil reviu sebelumnya atas LK BUN.

Semua segmen CaLK atau segmen tertentu CaLK saja yang akan direviu. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 21 - 4) Semua rangkaian kegiatan penyelenggaraan akuntansi atau kegiatan penyelenggaraan akuntansi tertentu saja yang akan direviu. Penentuan kegiatan penyelenggaraan akuntansi yang akan direviu, dapat didasarkan pad a: • pertimbangan kompetensi pegawai yang bertugas menangan1 penyelenggaraan akuntansi di unit akuntansi. • pemaham.an atas alur kerja penyelenggaraan akuntansi. • kelemahan kegiatan penyelenggaraan akuntansi yang signifikan, yang tercermin dalam hasil audit BPK RI atas LK BUN dan/atau hasil reviu sebelumnya atas LK BUN.

Rencana penggunaan alat bantu berbasis komputer dalam pelaksanaan reviu. Pelaksanaan Reviu 11. Rangkaian kegiatan dalam · tahap pelaksanaan reviu dilakukan melalui koordinasi dengan penyusun LK BUN pada tingkat UAPBUN atau UABUN. Koordinasi ^t ersebut diperlukan terkait dengan pembahasan mengenai rencana pelaksanaan reviu kepada unit-unit vertikal, pembahasan hasil reviu, dan penyelesaian masalah . pada tingkat kebijakan. Tahap pelaksanaan reviu meliputi identifikasi pe͡. masalahan pada proses penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BUN serta pemberian saran perbaikan dan bantuan kepada unit akuntansi agar segera dapat memperbaiki kesalahan dan kelemahan yang · terjadi. Apabiia diperlukan, pada tahap ini APIP dapat melakukan koordinasi dengan BPK Rl . Kegiatan yang tercakup pada tahap ini meliputi pengumpulan data dan/atau informasi, penelaahan kegiatan penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, serta penyusunan KKR.

Metode Pengumpulan Data dan/atau Informasi. Berkaitan dengan konsep dasar reviu yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berjenjang yang meliputi tingkat UAKBUN /UAKPA BUN /UBL hingga UABUN, pereviu perlu mempertimbangkan metode pengumpulan data dan/ a tau informasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan reviu secara optimal. Apabila lokasi UAKBUN / UAKPA BUN /UBL yang menjadi objek reviu terse bar secara geografis, maka aktivitas pengumpulan data danjatau informasi dapat dilakukan dengan meminta para penanggung jawab danj atau petugas akuntansi pada masing­ masing UAKBUN / UAKPA BUN /UBL untuk hadir di UAKKBUN / UAKKPA BUN atau UAPBUN denga.tJ. terlebih dahulu menyiapkan dan membawa data dan/ a tau informasi yang diperlukan oleh pereviu.

Penelaahan Kegiatan Penyelenggaraan Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan. Dalam tahapan ini, pereviu melakukan penelaahan atas kegiatan penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BUN pada unit akuntansi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahap perencanaan reviu. Penelaahan dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur reviu untuk masing-masing unit akuntansi. Pereviu dapat memilih prosedur reviu yang dibutuhkan berdasarkan berbagai . pertimbangan sebagaimana diuraikan pada tahap Perencanaan Reviu. Selanjutnya pereviu dapat menambah, mengurangi, memperluas atau memperdalam langkah-langkah reviu, apabila menurut pertimbangan dan justifikasi pereviu hal tersebut harus dilakukan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 22 - 14. Penyt.Isunan Kertas Kerja Reviu (KKR) . Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas LK BUN maka pereviu harus menyt.Isun KKR, uhtuk menjelaskan mengenai:

Pihak yang melakukan reviu;

Pada tingkatan unit akuntansi mana reviu dilakukan (UAKBUN / UAKPA BUN/UBL, UAKKBUN/UAKKPA BUN, UAPKPA BUN, UAPPA-E l BUN, UAPPA BUN, UAPBU͚, UAKPBUN, a tau UABUN) ;

c Kegiatan penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK BUN (LRA, Laporan Penibahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, danfatau CaLK) yang direviu;

Asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan untuk menilai asersi; dan

Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan/catatan pereviu. Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu atas reviu LK BUN, maka KKR yang disusun oleh Anggota Tim harus direviu oleh Ketua Tim, untuk selanjutnya disetujui oleh Pengendali Teknis · apabila diperlukan. Reviu dan persetujuan atas KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, parafjtanda tangan, dan tanggal saat KKR tersebut direviu dan disetujui. Penyt.Isunan KKR dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan reviu, dengan menggunakan contoh sesuai Format 2. KKR harus didokumentasikan dan disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu berikutnya atas LK BUN. Pelaporan Reviu 15. Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkart pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Laporan tersebut merupakan dasar penyt.Isunan Pernyataan Telah Direviu (PTD) .

Pelaporan reviu dibuat pada setiap tingkatan unit akuntansi yang disajikan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR) dan bila memungkinkan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) . Adapun pada tingkat unit akuntansi tertentu dapat disusun Laporan Hasil Reviu (LHR) yang merupakan kompilasi dari CHR dan IHR ·pada seluruh unit akuntansi di bawahnya.

Penyt.Isunan Catatan Hasil Reviu (CHR) . Dalam hal pereviu menyimpulkan terdapat penyt.Isunan LK BUN yang belum diselenggarakan berdasarkan SABUN dan/atau penyajian LK BUN belum sesuai dengan SAP, maka pereviu harus membuat CHR kepada unit akuntansi yang terkait. Hal-hal yang harus diuraikan dalam CHR antara lain adalah:

Kegiatan penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki dan/atau LK BUN (LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, atau CaLK) yang harus dikoreksi. · ^b. Permasalahan yang dihadapi oleh unit akuntansi dalam penyt.Isunan LK BUN berdasarkan SABUN danj atau penyajian LK BUN sesuai SAP.

Tindakan perbaikan danfatau koreksi yang disepakati oleh pereviu dan unit akuntansi yang telah atau akan dilakukan oleh unit akuntansi. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 23 - d. Tindakan perbaikan dan/ a tau koreksi yang disarankan oleh perev1u tetapi tidak disepakati dan dilaksanakan oleh unit akuntansi. Dalam hal unit akuntansi belum atau belum selesai melakukan perbaikan danj atau koreksi yang tertuang dalam CHR, baik yang disepakati ataupun tidak, sampai dengan menjelang batas waktu penyampaian LK BUN kepada Menteri Keuangan, maka koreksi dan/ a tau perbaikan yang tidak a tau belum dilaksanakan tersebut dituangkan dalam paragraf penjelasan Pernyataan Telah Direviu. Contoh bentuk CHR disajikan dalam Format 3.

Penyusunan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) . Untuk memudahkan pengguna hasil reviu dalam memahami hasil reviu yang berkaitan dengan penyajian LK BUN, . pereviu (bila memungkinkan) menyusun IHR yang berisi tabulasi tiap akun yang ^in enggambarkan nilai akun sebelum koreksi, usulan koreksi dan nilai sesudah koreksi. U sulan koreksi dalam IHR mencakup seluruh usulan koreksi, baik yang ditemukan pada unit akuntansi bersangkutan maupun unit akuntansi di bawahnya. Contoh bentuk IHR disajikan dalam Format 4.

Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR) . Laporan ini dapat disusun pada tingkatan unit akuntansi tertentu (misalnya UAPBUN atau UABUN) sebagai gabungan dari CHR dan IHR unit akuntansi di bawahnya. Tujuan penyusunan LHR adalah untuk mcmberikan gambaran menyeluruh terhadap hasil reviu yang dilakukan. LHR dapat disusun dengan contoh seperti pada Format 5.

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi APIP untuk membuat Pernyataan Te1ah Direviu (PTD) pada unit akuntansi, yang antara lain menyatakan bahwa:

reviu telah dilakukan atas LK BUN berupa Neraca per tanggal pelaporan keuangan, serta LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LAK, LPE, dan CaLK untuk periode yang berakhir pada tanggal pelaporan tersebut;

reviu dilaksanakan sesuai dengan Stan dar Reviu atas LK BUN; c . serriua informasi . yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyaJian Menteri Keuangan selaku BUN;

tujtian reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam LK BUN serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri Keuangan;

ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan;

simpulan reviu yaitu apakah LK BUN telahjbelum disajikan sesuai SAP; dan

Paragraf penjelas (apabila diperlukan) , yang menguraikan perbaikan kegiatan penyelenggaraan akuntansi dan/atau koreksi penyajian LK BUN yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit akuntansi. Contoh format Pernyataan Telah Direviu disajikan dalam Format 6. Keyakinan Terbatas Basil Reviu 21. Keyakinan terbatas yang dihasilkan dalam reviu meliputi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam LK BUN serta . pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 24 - 22. Keyakinan terbatas atas akurasi informasi antara lain diperoleh dengan:

membandingkan saldo akun LK BUN terhadap buku besar; dan

membandingkan saldo akun LK BUN terhadap laporan pendukung.

Keyakinan terbatas atas keandalan informasi antara lain diperoleh dengan menilai proses rekonsiliasi antar data transaksi keuangan yang dihasilkan oleh SABUN;

Keyakinan terbatas atas keabsahan informasi antara lain diperoleh dengan :

menilai proses verifikasi dokumen sumber transaksi keuangan; dan

menilai proses otorisasi dokUI.J?.en trarisaksi keuangan.

Keyakinan terbatas atas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi diperoleh dengan menilai kesesuaian penyajian akun-akun dalam LK BUN dengan SAP. Prosedur Reviu 26. Prosedur reviu atas LK BUN adalah serangkaian kegiatan penelaahan yang dilakukan untuk menilai penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan pada unit akuntansi dan pelaporan keuangan lingkup BUN. Prosedur Reviu LK UAKBUN-Pusat 27. Prosedur reviu LK UAKBUN-Pusat terdiri dari:

Reviu Prosedur Penyusunan LK UAKBUN-Pusat. Reviu ini bertujuan untuk mengetahui · apakah ^· penyusunan LK UAKBUN-Pusat telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan;

Reviu Hasil Rekonsiliasi. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses rekonsiliasi telah dilakukan dertgan semestinya;

Reviu LAK Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada LAK dengan dokumen sumber;

Reviu LRA. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber;

Reviu Neraca. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan ^· data pada Neraca dengan dokumen sumber;

Reviu CaLK. Reviu ini bertujuan untuk menilai kecukupan pengungkapan hal-hal yang perlu dijelaskan dari akun LAK, LRA, dan Neraca;

Reviu Dukungan Analisis LK ke Dokumen Sumber. Reviu ini bertujuan untuk meyakini bahwa angka yang tertera pada LK UAKBUN-Pusat telah diperoleh dari prosedur yang berlaku dan sesuai dengan dokumen sumbernya; dan h; Monitoring ·Tindak Lanjut Temuan BPK RI . Monitoring dilakukan untuk meyakinkan bahw·a Dit. PKN Ditjen PBN selaku UAKBUN-Pusat telah melakukan _ tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK UAKBUN­ Pusat untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Prosedur reviu selengkapnya untuk LK UAKBUN-Pusat dituangkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format 7. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 25 - Prosedur Reviu LK UAKBUN-Daerah 28. Prosedur reviu LK UAKBUN-Daerah terdiri dari:

Reviu Hasil RekonsiliasL Reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses rekonsiliasi internal dan eksternal telah dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan;

Reviu LAK dan CaLK. Reviu ini bertujuan untuk memastikan penyaJian . angka dan - pengungkapan pada LAK dan CaLK telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh data yang akurat sesuai dengan dokumen sumber;

Reviu LRA dan CaLK. Reviu ini bertujuan untuk memastikan penyajian angka dan pengungkapan pada LRA dan CaLK telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh data yang akurat sesuai dengan dokumen sumber;

Reviu Neraca dan CaLK. Reviu ini bertujuan untuk memastikan penyajian angka dan pengungkapan pada Neraca dan CaLK telah sesuai dengan Standar Akuntansi - Pemerintahan dan didukung oleh data yang akurat sesuai dengan dokumen sumber;

Reviu Antar Laporan. Reviu ini bertujuan untuk memastikan penyajian angka pada LK UAKBUN-Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

Reviu Potensi Permasalahan LK. Reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan atas Pemindahbukuan dan Kiriman Uang, Jasa Imbalan Perbendaharaan, Pagu dan Revisi DIPA, Kas di . ^Bendahara . Pengeluaran, Perhitungan Fihak Ketiga, dan Utang Kepada Pihak Ketiga telah sesuai dengan ketentuan· yang berlaku; dan

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk meyakinkan bahwa . KPPN selaku UAKBUN-Daerah telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK UAKBUN-Daerah untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Prosedur reviu selengkapnya untuk LK UAKBUN-Daerah dituangkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format 8. Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01) 29. Prosedur reviu LK UAKPA BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01) terdiri dari:

Reviu Kelengkapan Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP;

Reviu LRA. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber;

Reviu Neraca. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data · pada Neraca dengan dokumen sumber; MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 26 - d. Reviu CaLK. Reviu m1 bertujuan untuk ^· meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjdasan dan/ a tau rincian; dan

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI . Monitoring dilakukan untuk meyakinkan bahwa DJPU telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.01 untuk periode tahun-tahun sebelum periode reyiu. Prosedur reviu selengkapnya untuk LK UAKPA BUN Pengdolaan Utang (BA 999.0 1) dituangkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format 9. Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) 30. Prosedur reviu LK UAKPA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) terdiri dari :

Reviu Kelengkapan Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP;

Reviu LRA. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber;

Reviu . CaLK. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA yang memerlukan penjelasan dan/ a tau rincian; dan

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk meyakinkan bahwa DJPU telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.02 untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Prosedur reviu selengkapnya untuk LK UAKPA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) dituangkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format 10. Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) 31. Prosedur reviu LK BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) terdiri dari:

Reviu Kelengkapan Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP;

Reviu LRA. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber;

Reviu Neraca. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber;

Reviu CaLK. Reviu m1 bertujuan untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan dan/ a tau rincian; dan

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk meyakinkan bahwa DJKN telah melakukan tindak lanjut terhadap MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 27 - temuan BPK RI pada LK BA 999.03 untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Prosedur reviu selengkapnya untuk LK BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) · dituangkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format 1 1 . Prosedur Reviu LK- BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman (BA 999.04) 32. Prosedur reviu LK UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman (BA 999.04) terdiri dari:

Reviu Kelengkapan ^· Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP;

b Reviu LRA dan CaLK. Reviu ihi bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK;

Reviu Neraca dan CaLK. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK; dan

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk meyakinkan bahwa Dit. SMI Ditjen PBN telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.04 untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Prosedur reviu selengkapnya untuk LK UAKPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman (BA 999.04) dituangkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format 12. · Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05) 33. Prosedur reviu LK BUN Pe: rigelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05) terdiri dari:

Reviu Kelengkapan. Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP;

Reviu LRA. Revit.i ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber;

Reviu Neraca. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber;

Reviu CaLK. Reviu m1 bertujuan untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan dan/ a tau rincian; dan

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk meyakinkan bahwa DJPK telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.05 untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 28 - Prosedur reviu selengkapnya untuk LK BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05) dituarigkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format 13. Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) 34. Prosedur reviu LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) terdiri dari:

Reviu Keiengkapan Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam # AP;

Reviu LRA. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber;

Reviu Neraca. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber;

Reviu CaLK. Reviu 1m bertujuan untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang · memerlukan penjela.san dan/ a tau rincian; dan

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK Rl. Monitoring dilakukan untuk meyakinkan bahwa DJA telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.07 untuk periode tahun-tahun sebelum periode rev1u. Prosedur reviu selengkapnya untuk LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) dituangkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format • 14. Prosedur Reviu LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) 35. Prosedur reviu LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) terdiri dari:

Reviu Kelengkapan . Laporan Keuangan. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP;

Reviu LRA. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber; · c͛ Reviu Neraca. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca derigan dokumen sumber;

Reviu CaLK. Reviu 1n1 bertujuan untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan danjatau rincian; dan Prosedur reviu selengk2 . pnya untuk LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) dituangkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format 15. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 29 - Prosedur Reviu LK BUN T; ; : ansaksi Khusus (BA 999.99) 36. Prosedur reviU: pada LK BUN Transaksi Khusus (BA 999. 99) ini terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan transaksinya, yaitu:

Prosedur Reviu LK UAKPA BUN TK Pengelola Aset BMN Idle;

Prosedur .Reviu LK UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Berasal dari Pertamina;

Prosedur Reviu LK UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B;

Prosedur Reviu LK UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS;

Prosedur Reviu LK UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI;

Prosedur Reviu LK UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara;

Prosedur Reviu LK UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja yang Terkait Pengelolaan Kas Negara;

h Prosedur Reviu LK UAKPA · BUN TK Pengelola Pembayaran Belanja Pensiun, Askes, Program THT, PPN RTGS BI, dan Selisih Harga Beras Bulog;

Prosedur Reviu LK UAPBUN TK Pengelola Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT); Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog, serta Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara; dan J . Prosedur Reviu LK UAKPBUN TK Konsolidasian Transaksi Khusus. Masing-masing prosedur reviu dituangkan dalam format tersendiri sebagaimana terdapat pada Format 1 6A s.d Format 1 6J. Prosedur Reviu LK BUN Badan Lainnya 37. Prosedur reviu LK UAPBUN PBL terdiri dari:

Reviu Kelengkapan Laporan Keuangati. Reviu ini bertujuan untuk meyakirikan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP;

b Reviu Nenica. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber;

Reviu Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya. Reviu ini bertujuan untuk meyakinkan kecocokan data pada Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK) Badan Lainnya dengan dokumen sumber; dan

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI. Monitoring dilakukan untuk meyakinkan bahwa Ditjen PBN selaku UAPBUN PBL telah melakukan tindak . lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK UAPBUN PBL untuk periode tahun sebelum periode reviu. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 30 - Prosedur reviu selengkapnya untuk LK UAPBUN PBL dituangkan dalam Program Kerja sebagaimana terdapat pada Format 17. Prosedur Reviu LK Konsolidasian BUN 38. Prosedur reviu LK Konsolidasian BUN terdiri dari:

Reviu. Pro͜edur Penyusunan LK Konsolidasian BUN. Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai pelaksanaan penyusunan LAK Konsolidasian BUN di Dit. PKN Ditjen PBN dan penyusunan LK Konsolida͝ian BUN di Dit. APK Ditjen PBN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Reviu LAK dan LRA serta CaLK. Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi data LAK dan LRA dan menilai kecukupan pengungkapan dalam CaLK;

Reviu Neraca dan CaLK. Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi data Neraca dan menilai kecukupan pengungkapari dalam CaLK; dan

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK Rl. Monitoring dilakukan untuk meyakinkan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK Konsolidasian BUN untuk periode tahun sebelum periode reviu. Prosedur reviu selengkapnya untuk LK Konsolidasian BUN dituangkan dalam Program Kerja sebagaimaria terdapat pada Format 18. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,. 31 - FORMAT 1 : CONTOH FORMULIR SURAT TUGAS 0--·--···--· ·- ·---··-··- --- . ··-·-- ^. - ·----- ^---- ·- ·- - -·- --·--··-·--- - - -· -·· ---- - ·-- - ·- ·- - ----- . - ·- - ·· ^-· -··-··· - -- . - -·- - . -----· .. -··-··---···-- , I , [Nama Kementerian Negara/Lembaga] [Inspektorat Jenderaljunit pengawasan intern lainnya] I 1 I ·:

SURAT TUGAS I [Nomor Surat Tugas] I [Inspektur Jenderaljpejabat unit pen ^ gawasan intern lain yang setingkat] pada [Nama Kementerian Negara/Lembaga], dengan ini menugaskan kepada nama-nama yang tercantum di bawah ini: AT /KT / PT / PM [pilih salah satu] AT I KT I PT I PM [pilih salah satu] AT f KT / PT / PM [pilih salah satu] AT I KT I PT I PM [pilih salah satu] untuk melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara [Nama dan Jenjang LK BUN] untuk periode yang berakhir pada tanggal [Tanggal Pelaporan] . Reviu dimaksud ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pe1aporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan . (SAP) . Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas [Jenis-jenis laporan yang direviu, misalnya LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK] serta proses pelaporan keuangan pada [Nama dan Jenjang Unit Akuntansi, serta Lokasinya] . Reviu dilaksanakan selama [Jumlah Hari Dalam Angka] hari, mulai tanggal [Tanggal Mulai] sampai dengan tanggal [Tanggal Selesai] . Demikian surat tugas ini dit•uatuntuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun] [Inspektur Jenderalfpejabat lainnya] [Nama Lengkap] [NIP] FORMAT 2: MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 32 - CONTOH FORMULIR KERTAS KERJA REVIU (KKR) [Nama Kementerian NegarajLembaga] [Inspektorat Jenderaljunit pengawasan intern lainnya] No. Indeks KKR [1] Disusun olehfTanggal [2] Direviu oleh/Tanggal [3] Disetujui oleh/Tanggal [4] Jenjang dan Nama Unit [5] . BUN 0 Jenjang dan Nama Unit [6] BUN 0 Jenjang dan Nama Unit [7] BUN 0 Jenjang dan Nama Unit [8] BUN 0 Jenjang dan Nama Unit [9] BUN 0 Komponen LK [10] O LRA 0 LPSAL o Neraca 0 LO 0 LAK [1 1] [16] Petunjuk Pengisian: [ 1] . [2] [3] [4] [5] s.d. [9] [ 1 0] . [ 1 1] [ 1 2] [ 1 3] . [ 14] [ 1 5] [ 1 6] Diisi dengan N or .. wr "Indeks KKR. Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggal penyusunan. Diisi dengan nama pereviu KKR dan tanggal pelaksanaan reviu. Diisi dengan nama pengendali teknis tim reviu (yang berwenang menyetujui). Diisi dengan tingkatan dan nama un ^i t BUN secara berjenjang dari yang tertinggi hingga terendah (boleh ditambahkan baris baru jika diperlukan) . Dicontreng jenis laporan keuangan yang direviu. Diisi dengan akun yang menjadi ruang lingkup KKR. Diisi dengan lane; kah-langkah reviu yang dipilih. Diisi qengan judul KKR Pendukung untuk tiap langkah reviu . Diisi dengan Nomor Indeks KKR Pendukung. Diisi dengan simpulan atas pelaksanaan langkah-langkah reviu. Diisi dengan Komentar-komentar dari Pereviu KKR atau pemberi persetujuan KKR. FORMAT 3 : MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA - 33 - CONTOH FORMULIR CATATAN HASIL REVIU (CHR) ·-- .:

·-·--··---------------------------------------------------------········-··-------------------···---------------------------------------·-····-·····----------------------------  j [Nama Kementerian Negara/Lembaga] I ^I 1 [Inspektorat Jenderaljunit pengawasan intern lainnya] . I I I CAT A TAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN [UNIT AKUNTANSI] UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL [TANGGAL LAPORAN] I I . I I M ENTER I KEUANGAN R E P UBLIK INDONES IA - 34 - . [Nama Kementerian Negara/Lembaga] Disusun o1eh/Tanggal [1] [Inspektorat Jenderaljunit pengawasan intern lainnya] Direviu o1eh/Tanggal [2] Disetujui o1eh/Tanggal [3] Jenjang dan Nama Unit BUN Jenjang dan Nama Unit BUN Jenjang dan Nama Unit BUN Jenjang dan Nama Unit BUN Jenjang dan Nama Unit BUN Penyelenggaraan Akuntansi: Penyajian LK: A. LRA B. Laporan Perubahan SAL C. Neraca D. LO E. LAK F. LPE G. CaLK [26] [27] [28] [29] Petunjuk Pengisian: 0 0 0 0 0 [9] [1 1] [13] [15] [17] [19] [2 1] [23] [25] [30] [3 1] [32] [33] [4] [5] [6] [7] [8] [ 1] Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggal penyusunan. [2] Diisi dengan nama pe: reviu KKR dan tanggal pelaksanaan reviu. [10] [12] [14] [16] [18] [20] [22] [24] (3] (4] S.d. (8] (9] ( 1 0] [ 1 1] ( 1 2] ( 1 3] ( 1 4] ( 1 5] ( 1 6] ( 1 7] ( 1 8] ( 1 9] (20] (2 1] [22] (23]" (24] [25] (26] [27] (28] (29] (30] (3 1] [32] [33] M ENTER I KEUANGAN R E PUBLIK INDONES IA - 35 - Diisi dengan nama pengendali teknis tim reviu (yang berwenang menyetujui) . Diisi dengan tingkatan dan nama unit BUN secara berjenjang dari yang tertinggi hingga terendah (boleh ditambahkan baris baru jika diperlukan). Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyelenggaraan akuntansi berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. Diisi dengan indeks KKR akun yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian LRA berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan untuk tiap akun. Diisi dengan indeks KKR akun LRA yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian Laporan Perubahan SAL berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan untuk tiap akun. Diisi dengan indeks KKR akun Laporan Perubahan SAL yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian Neraca berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan untuk tiap akun. Diisi dengan indeks KKR akun Neraca yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian LO berupa temuan reviu dan usulan · perbaikan ya ^n g diberika ^n unt ^u k tiap akun. · Diisi dengan indeks KKR akun LO yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian LAK berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan untuk tiap akun. Diisi dengan indeks KKR akun LAK yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian LPE berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan untuk tiap akun. Diisi dengan indeks KKR akun LPE yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian CaLK berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan untuk tiap akun. Diisi dengan indeks KKR CaLK yang diberikan catatan hasil reviu. Diisi dengan koreksif perbaikan yang belum dilakukan atau tidak disetujui oleh unit akuntansi berdasarkan usulan dari pereviu. Diisi dengan tahggal penyusunan CHR. Diisi dengan nama peran dalam tim reviu yang menandatangani CHR. Diisi dengan nama Ketua Tim atau Pengendali Teknis yang menandatangani CHR. Diisi dengan nomor induk pegawai Ketua Tim atau Pengendali Teknis yang menandatangani CHR. Diisi dengan tanggal penandatanganan CHR oleh pejabat penanggung jawab unit akuntansi. Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab unit akuntansi yang menandatangani CHR. Diisi dengan ^· naina pejabat penanggung jawab unit akuntansi yang menandatangani CHR. Diisi dengan nomor induk pegawai pejabat penanggung jawab unit akuntansi yang menandatangani CHR. FORMAT 4: M ENTE R ! KEUANGAN - 36 - CONTOH FORMULIR IKHTISAR HASIL REVIU (IHR) [Nama Kementerian NegarajLembaga] [Inspektorat Jenderaljunit pengawasan intern lainnya] Disusun olehfTanggal [1] Direviu olehfTanggal [2] Disetujui oleh/Tanggal [3] ,. Jenjang dan Nama Unit 0 [4] BUN Jenjang dan Nama Unit 0 [5] BUN Jenjang dan Nama Unit 0 [6] BUN Jenjang dan Nama Unit 0 [7] BUN · Jenjang_ dan Nama Unit 0 I [8] BUN Ikhtisar Hasil Reviu LRA 1 ^- · Statua Korekal. Setelah Uaulan No Nama Akun Sebelwn Reviu Uaulan Korekai Koreksi . (Rp) (Rp) Sudah Belwn Haail Reviu Dikoreksi (Rp) Dikorelrsi (Rp) (Rp) . [9] [10] [1 1) [12) [13) [14) [15) Ù lkhtisar Hasil Reviu Laporan Perubahan SAL .I . Statu• Koreksi Setelah Uaulan No Nama Akun Sebelwn Reviu Uaulan Korekal Korekal. (Rp) (Rp) Sudah Belum Haaii Reviu Dikoreksl (Rp) Dikoreksl (Rp) (Rp) [9) [10) [ 1 1] [12) [13) [14) [15) lkhtisar Hasil Reviu Neraca Statua Korekiol Setelah Uaulan No Nama Akun Sebelwn Revlu Uaulan Koreksl Koreksl (Rp ^) (Rp) Sudah Belum Haaii Reviu Dikorekal. (Rp) Dikoreksl (Rp) · ^(Rp) [9) [10) [ 1 1) [12) [13) [14) [15] --1 · Ikhtisār Hasll Reviu LO No Nama Alrun [9) [10) Ikhtisar Hasll Reviu LAK - No Nama Akun [9) [10) Ikhtisar Hasll Reviu LPE No Nama Alrun [9) [10) Petunjuk Pengisian: M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 37 - Status Korekai Sebelum Reviu Usulan Korekai (Rp) (Rp) Belum Sudah Dikorekai (Rp) Dikoreksi (Rp) [1 1) [12) [13] [14) Status Korekai Sebelum Reviu Usulan Korekai (Rp) (Rp) Belum Sudah Dikoreksi (Rp) Dikorekai (Rp) [1 1] [12) [13) [14) Status Korekai Sebelum Reviu Usulan Korekai (Rp) (Rp) Belum Sudah Dikorekai (Rp) Dikorekai (Rp) [1 1] [12) [13) [14) [ 1] Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggal penyusunan. (2] Diisi dengan nama pereviu KKR dan tanggal pelaksanaan reviu. Setelah Usulan Korekai Haail Reviu (Rp) [15) Setelah Usulan Korekai Hasil Reviu (Rp) [15] Setelah Usulan Korekal · Hasil Reviu (Rp) [15) (3] Diisi dengan nama pengendaii teknis tim reviu (yang berwenang menyetujui). (4] s.d. (8] Diisi dengan tingkatan dan nama unit BUN secara berjenjang dari yang tertinggi hingga terendah (boleh ditambahkan baris baru jika diperlukan) . (9] Diisi dengan Nomor Umt. ( 1 0] Diisi dengan nama akun LK. [ 1 1] Diisi dengan nilai akun sebelum koreksi. ( 12] Diisi dengan usulan nilai koreksi hasil reviu, termasuk nilai koreksi bawaan dari unit akuntansi tingkat di bawahnya. ( 13] Diisi dengan nilai koreksi yang telah dilakukan oleh unit akuntansi. ( 14] Diisi dengan nilai koreksi yang belum dilakukan oleh unit akuntansi. ( 1 5] Diisi dengan nilai akun seharusnya setelah koreksi. MENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 38 - FORMAT 5: CONTOH FORMULIR LAPORAN BASIL REVIU (LHR) r -·-··-···-·-··-··--·-·-··-······-·-········-··-·---·-···---··-···············-···-· .. · ·············-·· - ··· · ····· · ··· · ····-·--·- · -·- · -······-····-······ · ··-··· · ··--··-··········· ·······-··-······--·-·-······-··-··-·-·····························--······-··············-··················· [Nama Kementerian Negara/Lembaga] [Inspektorat Jenderaljunit pengawasan intern lainnya] I ·I I LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN [NAMA UNIT AKUNTANSI] UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL [TANGGAL LAPORAN] I ·I I I ., I No. LHR : [.................... ] Tanggal [............................ . ] I I M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 39 - ··--- . ---- -.. -----.. --·---·---·-·--·- · ----------· l I Daftar lsi Halaman 1 . 2 . 3 .

1 1.

Ringkasan Eksekutif Dasar Hukum Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu Metodologi Reviu Gambaran Umum Obyek Reviu Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran Hasil Reviu atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Hasil Reviu atas Neraca Hasil Reviu atas Laporan Operasional Hasil Reviu atas Laporan Arus Kas Hasil Reviu atas Laporan Perubahan Ekuitas Hasil Reviu atas Catatan atas Laporan Keuangan dan Lampiran Laporan Keuangan Hal-Hal Lain yang Perlu Diungkapkan Apresiasi Daftar Lampiran : I. Catatan Hasil Revi0l (CHR) Unit Akuntansi II. Ikhtisar Hasil Re · ; ; iu (IHR) Unit Akuntansi 1 . M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 40 - Ringkasan Eksekutif: Berisi mengenai ringkasan umum Laporan Hasil Reviu Inspektorat Je ^i 1deraljunit pengawasan intern lainnya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah [Nama Unit Akuntansi] telah melakukan reviu atas Laponm Keuangan [Nama Unit Akuntansi] untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa Neraca per tanggal [Tanggal Neraca], Laporan Realisasi Anggaran·, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir p ^a da tanggal tersebut. Reviu ditujukan untuk:

membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan , dar1 keabsahan informasi dalam LK BUN serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporail transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri Keuangan selaku BUN, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada unit akuntansi. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian a " tivitas untuk menelusuri angka-angka dalam laporan keuangan ke ca i: atan akuntansi dan dokumen sumber, meminta keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pepgklasifikasian, pengikhtisaran t.ian pelaporan data transaksi, serta melakukan analisis untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa. Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1 . Terdapat koreksi akun [Nama Akun] sebesar Rp [Jumlah Rupiah] pada [Tingkatan dan Nama Unit Akuntansi] atas kelebihanj kekurangan pencatatan . yang sudah ditindaklanjuti oleh unit akuntasi yang bersangkutan.

Terdapat [Jumlah unit akuntansi per jenjang unit akuntansi] yang terlambat menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang.

Dasar Hukum: Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan reviu atas LK BUN, termasuk Surat Tugas Reviu 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 33 ayat (4) . 2 . Peraturan Mcnteri Keuangan Nomor 250/PMK.OS / 20 1 2 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN, Pasal 1 2 ayat (1) .

Surat Tugas Inspektur Jenderaljpejabat unit pengawasan intern lainnya Nomor [diisi nomor surat tugas] tanggal [diisi tanggal surat tugas] .

Tujuan dan RĂ l.ang Lingkup Reviu: Berisi mengenai tujuan dan ruang lingkup reviu at,as LK BUN Tujuan reviu adalah untuk:

membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BUN, dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan. keabsahan informasi dalam LK BUN serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), sehingga M E NTER I KEUANGAN R EP U BLIK INDONES IA - 41 - dapat menghasilkan LK BUN yang berkualitas. Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BUN, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada [Tingkatan dan Nama Unit Akuntansi] . Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian ata ^s respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

Metodologi Reviu: Berisi mengenai tahapan-tahapan dan langkah-langkah reviu ata,s LK BUN Reviu atas LK BUN dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan dan dengan menggunakan pendekatan ber jenjang mulai dari tingkat Kuasa, Pembantu, hingga tingkat Unit Akuntansi Bendahara Umu ^m Negara (UABUN) , yaitu: 1 . UAKBUN/UAKPA BUN/UBL: [Uraikan UAKBUN/UAKPA BUN/UBL yang direviu] 2. UAKKBUN/UAKKPA BUN (bila ada) : [Uraikan UAKKBUN/UAKKPA BUN yang direviu] 3. UAPKPA BUN (bila ada): [Uraikan UAPKPA BUN yang direviu] UAPPA-E l BUN (bila ada): [Uraikan UAPPA-E l BUN yang direviu] 5. UAPPA BUN (bila ada): [Uraikan UAPPA BUN yang direviu] 6. UAPBUN: [ ^U raikan UAPBUN yang direviu] 7. UAKPBUN (bila ada): [Uraikan UAKPBUN yang direviu] 8. UABUN Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas untuk : 1 . Menelusuri angka-a ^n gka laporan keuangan ke catatan akuntansi dan dokumen sumber. 2 . Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi.

Analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa. Reviu dititikberatkan pada akun laporan keuangan yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan.

Gambaran Umum Obyek Reviu: Berisi mengenai identitas objek reviu dan informasi keuangan secara umum 6. Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran: Berisi mengenai catatan reviu atas akun LRA 7. Hasil Reviu atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Berisi mengenai catatan reviu atas akun Laporan Perubahan SAL 8. Hasil Reviu atas Neraca: Berisi mengenai catatan reviu atas akun Neraca 9. Hasil Reviu ata,s Laporan Operasional: Berisi mengenai catatan reviu atas akun LO " · M ENTER I KEUANGAN R E P UBLIK INDONES IA - 42 - 10. Hasil Reviu atan Laporan Arus Kas: Berisi mengenai catatan reviu atas akun LAK 1 1. Hasil Reviu atas Laporan Perubahan Ekuitas: Berisi mengenai catatan reviu atas akun LPE 12. Hasil Reviu atas Catatan atas Laporan Keuangan dan Lampiran Laporan Keuangan: Berisi mengenai catatan reviu atas CaLK 13. Hal-hal Lain yang Perlu Diungkapkan: Berisi mengenai catatan reviu atas penyelenggaraan akuntansi dan hal-hal lain seperti status temuan BPK RI yang bel urn ditindaklanjuti, permasalahan yang bel urn disepakati an tara tim reviu dengan entitas pelaporan, kelengkapan lampiran laporan keuangan, serta ketidaktepatan waktu penyampaian laporan keuangan Terdapat [Jumlah unit akuntansi per jenjang unit akuntansi] yang terlambat menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang, yaitu: /0 Narna Untt Akuntansi Tanggal Jadwal Keterlambatan Penyampaian Penyampaian 1 UAKBUN [A] 2 UAKBUN [B] 3 UAKPA BUN [A] 4 UAKPA BUN [B] 5 UBL [A] 6 UBL [B] 7 UAKKBUN [A] -- 8 UAKKBUN [B] 9 UAKKPA BUN [A] 1 0 UAKKPA BUN [B] 1 1 UAPKPA BU'N [A] 1 2 UAPKPA BUN [B] 1 3 UAPPA-E1 BUN [A] 14 UAPPA-E 1 BUN [B] 1 5 UAPPA BUN [A] 1 6 UAPPA BUN [B] 1 7 UAPBUN [A] 1 8 - UAPBUN [B] 1 9 UAKPBUN [A] 20 (tambahkan baris baru sesuai kebumhan) 14. Apresiasi: Berisi mengenai apresiasi terhadap objek reviu, pejabat/petugas yang aktif dan kt· operatif mendukung tugas reviu FORMAT 6: CONTOH FORMULIR M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 43 - PERNYATAAN TELAH. DIREVIU. TANPA PARAGRAF PENJELAS · PERNYATAAN TELAH DIREVIU BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN] Kami telah mereviu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa Neraca per tanggal [Tanggal Neraca], Laporan Realisasi Anggaran, Laporan . . Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Bendahara Umum Negara. Reviu bertujuan . untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan lintuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan · yang kami sebutkan di · atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 1 0 tentang Standar Akuntansj Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait. [Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun] [Jabatan Penanda Tangan] [Nama Lengkap Penanda Tangan] [NIP] CONTOH FORMULIR M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 44 - PERNYATAAN TELAH DIREVIU DENGAN PARAGRAF PENJELAS PERNYATAAN TELAH DIREVIU BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN] Kami telah mereviu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa Neraca per tanggal [Tanggal Neraca], Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan . Keuangan Bendahara Umum Negara. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Bendahara Umum Negara. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu memp.unyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Kami memberikan catatan atas terdapatnya:

kelemahan administrasi [Nama Kelemahan] pada beberapa satuan kerja berkenaan dengan [Proses/Kegiatan Akuntansi atau Pelaporan Keuangan] ;

kelemahan pengelolaan [Nama Kelemahan] berkenaan dengan [Prosesj Kegiatan Akuntansi atau Pelaporan Keuangan] yang disebabkan oleh [Hal Sebab] pada satuan kerja tertentu. Terhadap catatan pengecualian terse but, meskipun materialitasnya · rendah, tetap harus ditindaklanjuti oleh pihak manajemen. Berdasarkan reviu kami, kecuali terhadap ca ^t atan pada paragraf ketiga di atas, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah ^N omor 7 1 Tahun 20 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait. [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun] [Jabatan Penanda Tangan] [Nama Lengkap Penanda Tangan] [NIP] . FORMAT 7: M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 45 - CONTOii PKR LK UAKBUN-PUSAT Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKR Nomor Disusun oleh/ Paraf Direviu oleh/ Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROGRAM KERJA REVIU LK UAKBUN-PUSAT Dilaksa- Waktu No. 1 A Uraian 2 Rev'iu Prosedur Penyusunan LK UAKBUN-Pusat --·-·" Tujuan: Untuk mengetahui apakah penyusunan LK UAKBUN- Pusat berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Langkah Kerja: 1 . 2 . 3 .

6 .

Dapatkan LK UAKBUN-Pusat Semesteran/Tahunan: Teliti apakah penyusunan LK UAKBUN-Pusat tepat waktu Teliti apakah penyusunan LK UAKBUN-Pusat oleh Subdit RKUN berdasarkan data yang sudah rekonsiliasi Teliti apakah penyusunan LK UAKBUN-Pusat berdasarkan data akuntansi dari Subdit RPH, RPL, RKN, RKUN Teliti apakah dasat hukum yang tercantum dan proses bisnis yang : iiuraikan pad a sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

. CaLK telah Teliti apakah penyu·sunan LK UAKBUN-Pusat sudah menggunakan aplikasi Verak BUN Pusat atau terintergrasi Lakukah analisis Buat simp ulan dan tu : mgkan dalam KKR nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 KKR No. 6 No. Uraian 1 2 M ENTE R ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 46 - B Reviu Hasil Rekonsiliasi Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa proses rekonsiliasi telah dilakukan dengan semestinya. B. l Reviu Rekonsiliasi Internal Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Berita Acara Rekonsiliasi Internal antara Subdit RKUN dengan Subdit RPH, RPL dan RKN; 2 . Teliti apakah saldo kas Dit.PKN merupakan saldo kas setelah dilakukan rekonsiliasi bank (antara saldo buku Dit. PKN dengan saldo rekening koran);

Teliti apakah rekonsiliasi internal telah dilakukan secara periodik antara Subdit RKUN dengan Subdit Lainnya;

Teliti apakah rekonsiliasi telah dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan hasilnya telah sesuai dengan yang ada pada laporan;

Lakukan anal ^i sis; da ^n 6 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.2 Reviu Rekonsiliasi Eksternal Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal antara Dit. PKN dengan KPA (unit akuntansi yang mengelola anggaran) BA BUN seperti DJA, DJPU, DJPK, DJKN, Dit SMI. 2 . Teliti apakah Dit. PKN selaku UAKBUN-P melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan seluruh satuan kerja penerima alokasi dana dan Rekening 502.000.000. 3. Inventarisasi satker mana saja yang belum melaksanakan rekorrsiliasi data dengan Dit. PKN selaku UAKBUN-P.

Teliti apakah rekonsiliasi telah dituangkan dalam Berita Acara Rekon: 'liliasi dan hasilnya telah sesuai dengan yang ada pada laporan. 5 . Lakukan analisis. 6. Buat simpulah dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. Uraian 1 2 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 47 - C Reviu LAK Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LAK dengan dokumen sumber. Langkah Kerja: 1 . Bandingkan Laporan Arus Kas per MA dari Subdit RKUN, Subdit RPB, ·subdit RPL dan Subdit PN pada Dit PKN dengan LAK UAKBUN-Pusat. 2 . Bandingkan LAK (Face) LK UAKBUN-Pusat dengan LAK (Detil) LK UAKBUN-Pusat.

Bandingkan Laporan Arus Kas per MA dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pendukumgnya.

Bandingkan Total Saldo Awal Kas pada Laporan Arus Kas per MA Tahun berjalan dengan Saldo Akhir Kas Laporan Arus Kas (LAK) Tahun sebelumnya.

Bandingkan Total Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas per MA dengan jumlah seluruh Saldo Rekening Koran/Bank.

Bandingkan Total Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas per MA dengan jumlah rekening Kas pada N eraca KUN.

Teliti apakah penggunaan SAL, koreksi · pembukuan dan selisih kurs sesuai dengan perhitungan. 8. Lakukan analisis. 9. Buat simp ulan dan tuangkan dalam KKR. D Reviu LRA . Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. Langkah Kerja: 1 . Bandingkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per MA dari Subdit RKUN, Subdit RPH, Subdit RPL dan Subdit PN pڑl.da Dit PKN dengan LAK UAKBUN -Pusat. 2 . Bandingkan LRA (Face) LK UAKBUN-Pusat . denganLRA (Detil) LK DAKBUN-Pusat. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. u·raian 2 M ENTER ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 48 - 3 . Bandingkan LRA per MA dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pendukungnya.

Bandingkan Jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA face dengan jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri Netto ditambah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Netto pada LAK. 5 . Bandingkan Jumlah PNBP pada LRA face dengan jumlah Penerimaan Sumber Daya Alam Netto, Penerimaan dari Laba BUMN Netto dan Pendapatan PNBP Lainnya (dari aktivitas Operasi · dan Investasi Aset Non Keuangan) Netto pada LAK. 6. Bandiڏgkan Ju_mlah penerimaan hibah pada LRA dengan hibah pada LAK 7. Bandingkan Jumlah Belanja Pegawai pada LRA face dengan jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan Netto dengan Belanja Honor, Lembur /Vakasi Netto dan Belanja Konstrl.busi Sosial Netto pada LAK.

Bandingkan Jumlah BelanjaLain-Lain pada LRA face dengan jumlah Belanja karena rugi selisih kurs dalam rangka pengelolaan rekening milik BUN dalam valas pada LAK. 9 . Bandingkan belanja pembayaran kewajiban utang pada LRA dengan belanja pembayaran kewajiban utang pada LAK.

Bandingkan pembiayaan dalam negeri pada LRA dengan LAK (yang berasal dari pembiaya,an perbankan dalam negeri dan non perbankan dalam negeri netto) .

1 1 Bandingkan pembiayaah luar negeri pada LRA dengan LAK (yang berasal dari pembiayaan penarikan pinjaman luar negeri dan pembiayaan cicilan pokok utang LN) . 12. Bandingkan nilai SILPA pada LRA dengan perhitungan selisih antara surplus (pendapatan negara dan hibah dikurang belanja negara) ditambahkan netto pembiayaan.

Lakukan analisis. 14. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. E Reviu Neraca Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 dengan dokumen sumbe-. Langkah Kerja: M ENTE R ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 49 - 1 . Bandingkan Neraca per MA dari Subdit RKUN, Subdit RPH, Subdit RPL dan Subdit PN pada Dit PKN dengan Neraca UAKBUN-Pusat.

Bandingkan Neraca (Face) LK UAKBUN-Pusat dengan Neraca (Detil) LK UAKBUN-Pusat. 3 . Bandingkan Neraca per MA dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pendukungnya.

Bandingkan Total Akun Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dengan Saldo Akhir Kas pacta LAK.

Teliti Kas dalarri Transito merupakan Pengeluaran Kiriman Uang dikurang Penerimaan Kiriman Uang · pada Laporan Arus Kassama dengan Total Kas dalam Transito pada T'Jeraca.

Teliti apakah uang muka rekening BUN merupakan nilai yang sesuai keadaan saat ini.

Teliti apakah a set yang dibatasi penggunaannya sudah sesuai dengan saldo rekening dan menggunakan nilai kurs tengah yang berlaku.

Teliti apakah utang PFK telah sesuai dengan saldo yang nilai tahun berjalan. 9 . Teliti apakah selisih kUrs yang bel urn terealisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandingkan SILPA pada Neraca dengan SILPA pada LRA. 1 1 . Lakukan analisis. 12. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. F Reviu CaLK Tujuan: Untuk menilai kecukupan pengungkapan hal-hal yang perlu dijelaskan dari akun LAK, LRA, dan Neraca. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data CaLK. 2 . Bandingkan dengan LRA Face dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan. 3 . Bandingkan dengan Neraca Face dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan.

Bandingkan dengan LAK dan teliti apabila Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTE R I KEUANGAN R EP UBLIK INDONESIA - 50 - terdapat perbedaan yang signifikan.

Lakukan analisis. 6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. G . Reviu Dukungan Analisis LK ke Dokumen Sumber Tujuan: Untuk meyakini bahwa angka yang tertera pada LK UAKBUN-Pusat te.lah diperoleh dari prosedur yang berlaku dan sesuai dengan dokumen sumbernya. G. l Reviu Perhitungan Fihak Ketiga Langkah Kerja: 1 . Dapatkan rekapitulasi Laporan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Semesteran/Tahunan pada Subdit RKN Dit. PKN Ditjen PBN;

Teliti apakah penerimaan dan pengeluaran PFK sudah sesuai dengan LAK UAKBUN-Pusat SemesteranjTahunan;

Lakukan analisis;

Buat simp ulan dan tuangkan dalam KKR. G.2 Reviu Kiriman Uang Langkah Kerja: 1 . Teliti apakah semua akun kiriman uang telah berpasangan.

Teliti apakah terhadap akun-akun kiriman uang yang telah berpasangan, uraian akun-akunnya juga telah berpasangan.

Bandingkan pada LAK UAKBUN-Pusat apakah jumlah Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA Dengan RPK-BUN P telah sama dengan Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA Dengan RPK-BUN-P.

Bandingkan pada LAK UAKBUN-Pusat apakah jumlah Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka · Reksus telah · sama dengan Pengehiaran Kiriman Uang Dalam Rangka , Reksus.

Bandingkan pada LAK UAKSUN-Pusat apakah jumlah Petierimaan Pemindahbukuan dari Rekening Penerimaan KUN ke RKUN telah sama dengan Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening Pemerintah.

Bandingkan pada LAK UAKBUN-Pusat apakah Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 M ENTER ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 51 - Uraian 2 jumlah Penerimaan Pemindahbukuan Rangka Penempatan telah sama Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam · Penempatan.

· Lakukan analisis. 8. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dalam dengan Rangka H Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa Dit. PKN Ditjen PBN selaku UAKBUN-Plisat telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK R.I pada LK UAKBUN-Pusat untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Action Plan Dit. PKN Ditjen PBN Tahun periode reviu.

Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK UAKBUN-Pusat sebelum tahun periode reviu.

Lakukan analisis teڐ·hadap temuan yang belum ditindaklanjuti dan/ a tau yang belum selesai ditindaklanjuti.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 [Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nama] [WPJ Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] [NIP] FORMAT 8: M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDON ESIA - 52 - CONTOH PKR LK UAKBUN-DAERAH Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKR Nomor Disusun oleh/ Para£ Direviu oleh/ Para£ Disetujui oleh/ Para£ PROGRAM KERJA REVIU LK UAKBUN-DAERAH Dilaksa- Waktu No. Uraian 1 2 A. Reviu Hasll Rekonsiliasi Tujuan: Untuk memastikan bahwa proses rekonsiliasi internal dan eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. A. l Rekonsiliasi Internal Langkah Kerja:

Teliti apakah pelaksanaan rekonsiliasi internal telah dilaksanakan tepat waktu. 2 . Teliti apakah telah terdapat kesesuaian antara LAK dan LKP dalam laporan hasil rekonsiliasi internal KPPN yang meliputi Perierimaan Perpa jakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Hibah, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Pembayaran Kewajiban Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain, Transfer Dana Perimbangan, Transfer Dana Otonomi Khusus da ^n Penyesuaian, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran· Pembiayaan, Penerimaan Non P...nggaran, Pengeluaran Non Anggaran, UP /TUP.

Apabila terdapat selisih, lakukan konfirmasi kepada pegawaij pejabat KPPN terkait alasan atau nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 KKR No. 6 No. 1 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 53 - Uraian 2 penyebab terjadinya dilakukan koreksi. selisih dan apakah telah 4. Teliti apakah dimanfaatkan keuangan. hasil dalam 5 . Lakukan analisis. rekonsiliasi penyusunan 6 . Buat simp ulan dan tuangkan dalam KKR. A.2 Rekonslliasi Eksternid Langkah Kerja: internal laporan 1 . Dapatkan laporan monitoring rekonsiliasi eksternڋl KPPN ڌahun anggaran berjalan. 2 . . Teliti apakah . semua Satker telah melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN. 3 . Bandingkan jumlah Satker yang telah melaksanakan rekonsiliasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Satker yang menjadi mitra kerja KPPN (persentase jumlah Satker yang telah melakukan rekonsiliasi).

Teliti apakah terhadap Satker yang belum melaksanakan rekonsiliasi secara tepat waktu telah diberikan surat teguran (SP2LK dan SP2S) .

Teliti apakah terhadap Satker yang telah diberikan surat teguran tersebut, masih terdapat Satker yang diterbitkan SP2D-nya, selain SP2D-LS dan belanja gaji.

Dapatkan Berita Acara Rekonsiliasi secara uji petik, yakni 1 0% dari jumlah Satker atau paling ban yak 30 Satker /bulan. 7. Teliti apakah dalam pelaksanaan rekonsiliasi eksternal telah dilengkapi dengan : - Berita Acara Rekonsiliasi. Jika hasil rekonsiliasi belum sama diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi Sem ^e ntara. Jika hasil rekonsiliasi sudah sama diterbitkan Berita Acara Rekonsilias; Final. BAR final diterbitkan dengan memperhatikan batas penyelesaian dan penyampaian LK. - Laporan Hasil Rekonsiliasi. waktu - Laporan BMN pada semua tingkatan minimal sekali dalam 1 (satu) semester.

Teliti apakah unsur BA, Es 1 , dan kode Satker, mata anggaran, juml ^ڍ h rupiah antara data KPPN dengan data UAKPA pada rekonsiliasi unsur anggaran telah sesuai meliputi Estimasi Anggaran, PagU Belanja, Realisasi Pendapatan Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R E PUBLIK INDONES IA - 54 - Bukan Pajak, Realisasi Belanja, Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak, Pengembalian Belanja, Mutasi Uang Persediaan. 9 . Teliti apakah hasil rekonsiliasi eksternal dimanfaatkan dala.in penyusunan laporan keuangan.

Teliti apakah hasil rekonsiliasi berupa ADK dan laporan keuangan telah dikirimkan ke UAPPA-W. 1 1 . Lakukan analisis. 12. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B Reviu LAK · dan CaLK Tujuan: Untuk memastikan penyajian angka dan pengungkapan pada LAK · dan · CaLK telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh data yang akurat sesuai dengan dokumen sumber. B. l Reviu LAK Langkah Kerja: 1 . Dapatkan · LAK dan LKP pedode terakhir tahun anggaran berjalan, serta rekening koran/bank bulan terakhir.

Bandingkan sal do awal Kas pada LAK bulan Januari tahun anggaran berjalan dengan saldo akhir Kas pada LAK dan LKP tahun anggaran sebelumnya.

Bandingkan sal do akhir Kas pada LAK dengan saldo akhir Kas pada LKP tahun anggaran berjalan.

Bandingkan saldo akhir Kas pada LAK dengan . saldo akhir rekening koran/bank tahun anggaran berjalan.

Lakukan analisis. 6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.2 Reviu CaLK Langkah Kerja: 1 . Dapatkan CaLK atas LAK. 2 . Bandingkan setiap unsurjpenjelasan posj akun Dilaksa­ nakan. oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. Uraian 1 2 M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 55 - · pada CaLK dengan LAK F'ace.

Teliti apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara LAK Face dengan uraian penjelasan pos CaLK.

Teliti apakah terdapat pas pada LAK Face yang belum dijelaskan dalam CaLK. 5 . Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada CaLK atas Pos LAK.

Lakukan analisis.

Buat simp ulan dan tuangkan dalam KKR. C Reviu LRA dan CaLK Tujuan: Untuk memastikan penyajian angka dan pengungkapan pada LRA dan CaLK telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh ·data yang akurat sesuai dengan dokumen sumber. C. l Reviu LRA Langkah Kerja: 1 . Dapatkan LRA periode terakhir tahun anggaran berjalan. 2 . Bandingkim LRA Face dengan lampirannya meliputi : Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, Belanja Pemerintah, Belanja Daerah, Pembiayaan. 3 . Lakukan analisis 4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.2 Reviu CaLK Langkah Kerja: 1 . Dapatkan CaLK atas LRA. 2 . ^· Bandingkan setiap unsurjpenjelasan posj akun pada CaLK dengan LRA Face. 3 . Teliti apakah terdap<2t perbedaan yang signifikan antara ^. LRA Face dengan uraian penjelasan pos CaLK.

Teliti apakah terdapat pos pada LRA Face yang belum dijelaskan dalam CaLK. Dil ^a ksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M E NTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 56 - 5 . Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah dimanfaatkan untukmenjelaskan hal-hal penting . yang belum dijelaskan pada CaLK atas Pos LRA.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D Reviu Neraca dan CaLK . . Tujuan: Untuk niemastikan penyajian angka dan pengungkڎpan paq.a Neraca dan CaLK telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh data yang akurat sesuai dengan dokumen sumber. D. l Reviu Neraca D. l . l Neraca SAU Langkah Kerja: 1 . Bandingkan total Kas di Bendahara Pengeluaran dengan total Uang Muka dari KPPN. 2 . Bandingkan total Aset Tetap dengan total Ekuitas Diinvestasikan Dalam Aset Tetap. 3. Bandingkan total Asct dengan Total Kewajiban dan Ekuitas Dana.

Lakukan analisis 5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D. 1 .2 Neraca KUN Langkah Kerja: 1 . Bandingkan total Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN dengaLJ. saldo akhir Kas pada LAK dan saldo akhir pada LKP.

Bandingkan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN dengan · Kas di Bendahara Pengeluaran hasil dari total Pengeluaran Transito dikurangi Penerimaan Transito ditambah UP yang belum disetor pada LAK.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D.2 Reviu CaLK Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 Langkah Kerja: M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 57 - 1 . Dapatkan CaLK atas Neraca . . 2 . Bandingkan setiap unsurjpenjelasan posj akun pada CaLK dengan Neraca Face.

Teliti apakah terdapat perbedaan yang signifikan . antara Neraca Face dengan uraian penjelasan pos CaLK.

Teliti apakah terdapat pos pada Neraca Face yang belum dijelaskan dalam CaLK.

Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada CaLK atas Pos Neraca ..

Lakukan analisis.

Buat simp ulan dan tuangkan dalam KKR. E . Reviu An tar laporan . Tujuan: Untuk memastikan penyajian UAKBUN-Daerah telah sesuai Akuntansi Pemerintahan. angka dengan ċ. 1 Reviu LAK dengan Neraca SAKUN · Langkah Kerja: pada LK Stan dar 1 . Dapatkan LAK dan Neraca SAKUN periode terakhir tahun angga,i-an berjalan. 2 . Bandingkan sal do akhir Kas pada LAK dengan Pos Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN. 3. Bandingkan selisih antara Pengeluaran Kiriman Uang dan Penerimaan Kiriman Uang pada LAK dengan Pos Kas Dalam Transito pada Neraca KUN. 4. Bandingkan selisih antara Pengeluaran Transito dan Penerimaan Transito pada LAK dengan Pos Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN. Apabila kemudian terdapat selisih berarti terdapat UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan dan disetor ke Kas Negara.

Bandingkan seiisih antara Penerimaan PFK dari Pengeluaran PFK pada LAK dengan Pos Utang PFK pada N eraca KUN.

Bandingkan saldo 8.'-"al . Kas pada LAK ditambah UP TAYL dikurangi Utang Kepada Pihak Ketiga Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. Uraian M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 58 - 1 2 pada Neraca KUN pe; · 1 Januari tahun anggaran berjalan dengan Pos SAL pada Neraca KUN periode terakhir tahun anggaran berjalan.

Bandingkan jumlah Arus Kas Bersih Aktifitas Operasi , Aktifitas Investasi Non Keuangan, dan Aktifitas Pembiayaan pada LAK dengan Pos SIKPA/ SILPA pada Neraca KUN.

Lakukan analisis.

. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. E.2 Reviu LRA dengan LAK Langkah Kerja: 1 . Dapatkan LRA . dan LAK periode terakhir tahun anggaran beijalan.

Bandingkan jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA Face dengan jumlah Pendapatan Pajak Dalam · Negeri netto, Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional netto pada LAK. 3 . Bandingkan jumlah PNBP pada LRA Face dengan jumlah Penerimaan Sumber Daya Alam netto, Penerimaan dari Laba BUMN netto, dan Pendapatan PNBP Lainnya netto (dari Aktivitas Operasi dan Akti'.'itas Investasi Aset Non Keuangan) pada LAK.

Bandingkan jumlah Penerimaan Hibah pada LRA Face dengan jumlah Pendapatan Hibah DN netto dan Pendapatan Hibah LN netto pada LAK.

. Bandingkan jumlah Belanja . Pegawai pada LRA Face dengan jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan netto, Belanja Honor, Lembur/Vakasi netto, dan Belanja Konstribusi Sosial netto pada LAK.

Bandingkan jumlah Belanja Barang pada LRA Face dengan jumlah Belanja Barang netto, Belanja Jasa netto, Belanja Pemeliharaan netto, dan Belanja Perjalanan netto pada LAK.

Bandingkan jumlah Belanja Modal pada LRA Face dengan jumlah Belanja Modal Tanah netto, Belanja Peralatan Mcsin netto, Belanja Modal Gedung dan Bangunan netto, Belanja Jalari Irigasi dan Jaringah netto, dan Belanja Modal Fisik Lainnya netto pada LAK.

Bandingkan jumlah Belanja Pemb. Bunga Utang pada LRA Face dengan jumlah Belanja Pemb. Bunga Utang netto, Belanja Pemb. Bunga Utang DN Jk. Pendek netto pada LAK. 9 . Bandingkan jumlah Belanja Subsidi pada LRA Dilaksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 No. 1 M E NTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 59 - Uraian 2 Face dengan jumlah Belanja Subsidi netto, Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan netto pada LAK.

Bandingkan jumlah Belanja Hibah pada LRA Face dengan jumlah Belanja Hibah netto pada LAK. 1 1 . Bandingkan jumlah Belanja Bantuan Sosial pada LRA Face dengan jumlah Belanja Bantuan Kompensasi Sosial netto, Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan netto, dan Belanja Lembaga Sosial Lainnya netto pada LAK. 1 2 . Bandingkan jumlah Belanja Lain-lain pada LRA · Face dengan jumlah Belanja Lain-lain netto pada LAK.

Bandingkan jumlah Belanja Daerah pada LRA Face dengan jumlah Belanja Dana Bagi Hasil netto, Belanja Dana Alokasi Umum netto, Belanja Dana Alokasi Khusns netto, dan Belanja Dana Otonomi Khusus dtin Penyesuaian netto pada LAK.

Bandingkan jumlah Pembiayaan Bersih pada LRA dengan jumlah Arus Kas Bersih Aktifitas Pembiayaan pada LAK. 1 5. Lakukan analisis. 1 6 . Buat simp ulan dan tv.angkan dalam KKR. E.3 Reviu Neraca SAU aĀngan Neraca SAKUN Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Neraca SAU dan SAKUN periode terakhir tahun anggaran berjalan. 2 . Bandingkan Pas Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca ·sAU dengan Pas Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN. 3. Bandirigkan Pas Kas1; pada Badan Layanan Umum pada Neraca SAU dengan Pas Kas pada Badan Layanan Umum pada Neraca KUN.

Lakukan analisis 5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR F Reviu Potensi Permasalÿhan LK Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 r---+----- ···· --------+---l--+--+--1 Tujuan: Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan atas Pemindahbukuan dan Kiriman Uang, Jasa Imbalan Perbendaharaan, Pagu dan Revisi DIPA, Kas No. 1 Uraian 2 M E NTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 60 - di Bendahara Pengeluaran, Perhitungan Fihak Ketiga, dan Utang Kepada Pihak Ketiga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. F. l Pemindahbukuan dan Kiriman Uang Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data terkait Pemindahbukuan dan Kiriman Uang sebagai berikut : - LAK periode terakh.lr tahun anggaran berjalan. - Laporan Kiriman Uang dari SUBRKUN KPPN ke SUBRKUN Kuasa IlUN Pusat setiap bulan pada tahun anggaran berjalan. - Daftar rekonsiliasi kiriman uang antara SUBRKUN · dan RPKBUN · Kuasa BUN Pusat dengan SUBRKUN dan RPKBUN KPPN setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan. - Faktur Kirima.ll Uang setiap hari pacta tahun anggaran berjalan (untuk KPPN Non KBI dan KPPN KBI Induk). 2 . Teliti apakah pelaksanaan rekonsiliasi Kiriman Uang antara Kantor Pusat dengan KPPN telah dilaksanalmn tepat waktu. 3. Bandingkan Pos Transaksi Non Anggaran antara Penerimaan Kiriman Uang dengan Pengeluaran Kiriman Uang (akun 8 1xxx dengan 824xxx ) . 4 . Teliti apakah Pos Pewindahbukuan dan Kiriman Uang yang disajikan dalam LK UAKBUN-Daerah telah sesuai dengan Laporan Kiriman Uang, Rekonsiliasi Kiriman U ang, dan Faktur Kiriman Uang. 5 . Apabila terdapat selisih, lakukan konfirmasi kepada pegawai/pejabat KPPN terkait alasan atau penyebab terjadinya selisih dan apakah telah · dilakukan koteksi.

Apabila ditemukan selisih pada Pos Transaksi Kirimail Uang Antar KPPN, teliti : - Apakah terdapat surat konfirmasi dari dan/atau kepada KPPN yang bersangkutan. - Apakah akumulasi nilai dari masing-masing surat konfirmasi tersebut sama dengan nilai selisih pada Pos Penerimaan/Pengeluaran Kiriman Uang antar KPPN.

Lakukan analisis. 8 . Buat simpulan dan tu.angkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 61 - ,---,----- ·r· --- No. 1 Uraian 2 F.2 Jasa Imbalan Perbendaharaan Langkah Kerja: 1 . Dapatkan terkait Jasa lrnbalan Perbendaharaan sebagai berikut : - LAK dan LRA periode terakhir tahun anggaran berjalan. - Perhitungan Jasa lrnbalan Perbendaharaan tahun anggaran berjalan. - Surat pernberitahuan Jasa Irnbalan Perbendaharaan yang harus disetorkan Bank rnitra kerja KPPN ke Kas Negara. " 2 . Teliti apakah perhitungan Jasa lrnbalan Perbendaharaan yaٿg dilakukan KPPN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila perhitungan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lakukan konfirrnasi kepada · pegawaij pejabat KPPN · terkait ketidaksesuaian terse but.

Teliti apakah hasil perhitungan jasa irnbalan perbendaharaan tersebut telah diberitahukan kepada Bank rnitn: t kerja KPPN dan telah disetorkan ke Kas Ncgara.

Teliti apakah Jasa Irnbalan Perbendaharaan pada LK UAKBUN-Daerah telah sesuai dengan perhitungan Jasa Irnbalan Perbendaharaan yang dilakukan KPPN. Apabila terdapat selisih, lakukan konfirrnasi kepada pegawai/pejabat KPPN terkait alasan atau penyebab terjadinya selisih.

Lakukan analisis 6. Buat sirnpulan dan t'..1angkan dalarn KKR F.3 Pagu dan Revisi DIPA Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data terkait Pagu dan Revisi DIPA se bagai beriku t : - LRA periode terakhir tahun anggaran berjalan. - Database pagu a; : ,ggaran dan realisasi belanja selarna tahun ang; saran berjalan. - Revisi DIPA Satker yang dilakukan KPPN selarna tahun anggaran berjalan. 2 . Bandingkan database antara pagu anggaran dengan realisasi belanja per rnata anggaran dua digit (MAK 5 1 , 52 , dan 53) .

Apabila terdapat real.isasi belanja yang rnelebihi pagu (pagu minus), lakukart konfirrnasi kepada Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. Uraian 1 2 M ENTE R I KEUANGAN R E P UBLIK INDONES IA - 62 - Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 Ã -- -+ -- -- -- -- -- -- -- -- Ä -- - -- -- -- -- -- -- -- Å -- -- -- -- -- -+ -- -- -- Æ Ç -- -- -- È -- -- ---- +- -- -4 · pegawai/ pe j a bat KPPN terkait alasan atau penyebab terjadinya pagu minus.

Lakukan analisis. 5 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR: F.4 Kas di Bendahara Pengeluaran Langkah Ke: rja: 1 . Dapatkan data terkait Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut : - LAK dan Neraca periode terakhir tahun angaran sebelumnya dan tahun angaran berjalan. - Rinڀian Sa tl er yang masih mempunyai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran periode terakhir tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan menurut Seksi Verak dan Seksi Pencairan Dana. - Laporan Rekonsiliasi Internal untuk saldo Kas di Bendahara Pengeluaran periode terakhir tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. - Laporan Monitoring LPJ Satker bulan Desember tahuri . anggaran sebelumhya dan bulan terakhir tahun anggaran berjalan. 2 . Bandingkan jumlah Satker yang telah menyampaikan LPJ dibandingkan dengan jumlah seluruh Satker yang menjadi mitra kerja KPPN (persentase jumlah Satker yang telah menyampaikan LPJ) .

Teliti apakah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca menurut Seksi Verak sudah sesuai dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kartu Pengawasan menurut Seksi Pencairan Dana dan LPJ Satker. Apabila terdapat selisih, lakukan konfirmasi kepada pegawaijpejabat KPPN terkait alasan atau penyebab terjadinya: selisih.

Terhadap saldo Kas di Bendahara Pengeluaran positif per 1 . Januari t.ahun anggaran be: rjalan, teliti apakah telah dipertanggungjawabkan melalui penyetoran ke Kas Negara atau pemotongan . Uang Persediaan tahun anggaran berikutnya.

Terhadap aldo Kas di Bendahara Pengeluaran negatif, teliti apakah telah dilakukan penelusuran dan sudah dapat dijelaskan oleh KPPN. No. 1 M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 63 - Uraian . 2 6. Terhadap setoran Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan Satker mitra kerja KPPN yang dilakukan pada Bank Persepsi bukan mitra kerja KPPN, teliti apakah atas setoran tersebut telah divalidasi dan diveritlka.si oh!h KPPN mitra kerja Bank Persepsi tempat penyetoran Uang Persed1aanfTambahan Uang Persediaan. 7. Terhadap setoran Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan Satker bukan : r: nitra kerja KPPN pada Bank Persepsi mitra kerja KPPN, teliti apakah KPPN telah mengirimkan pemberitahuan kepada KPPN mitra: kerja KPPN tersebut agar dilakukan jumal koreksi Uang PersediaanfTambahan Uang Persediaan.

Lakukan analisis. 9 . Buat simp ulan dan tuangkan dalam KKR. F.S Perhitungan Fihak Ketiga Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data terkait Perhitungan Fihak Ketiga sebagai berikut : - LAK dan Neraca periode terakhir tahun anggaran berjalan. - Daftar Realisasi Penerimaan Potonganf Setoran PFK. - Surat dan Laporan Perhitungan Fihak Ketiga yang disampaikari kepada Dit. PKN DJPB. - Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Fihak Ketiga an tara KPPN, Pemda, dan pihak terkait lainnya ( apabila ada) . 2. Teliti apakah penyampaian Laporan Perhitungan Fihak Ketiga kepada Dit. PKN DJPB telah dilaksanakan tepat waktu.

Bandingkan angka Perhitungan Fihak Ketiga antara LAK dengan Laporan Perhitungan Fihak Ketiga dan Daftdr Realisasi Penerimaan Potongan/ Setoran PFK.

Apabila terdapat selisih, lakukan konfirmasi kepada pegawai/pejabat KPPN terkait alasan atau penyebab terjadinya selisih.

Lakukan analisis. 6 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. F.6 Utang Kepada Pihak Ketiga Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data terkait Utang Kepada Pihak Ketiga Dilaksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 No. 1 Uraian 2 sebagai berikut : M ENTER ! KEUANGAN R E PUBLIK INDONESIA - 64 - - LAK dan Neraca periode terakhir tahun anggaran berjalan. - Daftar SP2D Retur atau Kartu pengawasan SP2D Retur posisi bulan terakhir tahun anggaran berjalan. - Laporan Pemberitahuan Retur dari Bank Operasional mitra kerja KPPN posisi bulan terakhir tahun anggaran berjalan. - Rekening Koran Retur (rr) posisi bulan terakhir tahun anggaran berjalan.

Bandingkan angka Utang pihak ketiga antara Neraca. dengan. Dagar atau Kartu Pengawasan SP2D Retur dan saldo pada rekening koran retur (rr) . Apabila terdapat selisih, lakukan konfirmasi kepada pegawaif pejabat KPPN terkait alasan atau penyebab terjadinya selisih.

Teliti apakah KPPN telah memberitahukan Satker untuk melakukan koreksif perbaikan atas SP2D yang di-retur.

Teliti apakah SP2D pengganti mengacu pada data nama, nomor rekening, dan nilai rupiah sesuai surat perbaikan ralat dari Satker berdasarkan dokumen awal ·'SP2D retlir.

Teliti apakah untuk SP2D retur yang tidak dimintakan kembali oleh Pihak ketiga dalam 7 (tujuh) hari kerja berikutnya telah disampaikan surat pernyataan dari Satker yang bersangkutan.

Lakukan analisis. 7 . Buat simp ulan dan nangkan dalam KKR. G Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan barځ''la KPPN selaku UAKBUN­ Daerah telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK Rl pada · LK UAKBUN-Daerah untuk periode tahun-tah"; !n sebelum periode reviu. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Action Plan KPPN Tahun periode reviu. 2 . Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK FT pada LK UAKBUN: -Daerah Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 3.

Uraian . - 2 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 65 - sebelum tahun periode reviu. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti danj atau yang belum selesai ditindaklanjuti. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 [Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nama] [NIP] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] [NIP] KKR No. 6 FORMAT 9 : M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 66 - CONTOH PKR LK BUN PENGELOLAAN UTANG (BA 999.0 1 ) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKR Nomor Disusun oleh/ Paraf Direviu oleh / Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN PENGELOLAAN UTANG (BA 999.0 1 ) Dilaksa- Waktu No. Uraian nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 1 2 3 4 5 A. Reviu Kelengkapan LK - Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan LK, yaitu LRA, Neraca, dan CaLK, beserta lampirannya secara lengkap dari Dit. EAS DJPU.

Reviu apakah LK telah memuat: - Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK yang sesuai; - Gambaran ringkas mengenai LK; - Tanda tangan pejabat yang berwenang; - Daftar tabel (naina tabel, nomor tabel, dan nom or halaman), jika ada; - Daftar · grafik (nama grafik, nom or grafik, dan nomor halaman), jika ada; - Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor halaman); - Daftar singkatan {singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK); - Pernyataan tanggڂ.1ng jawab dari Pengguna Anggaran yڃg di ! ڄandatarigani oleh pimpinan KKR No. 6 No. 1 Uraian 2 unit kerja; M E NTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDON ESIA - 67 - Pernyataan tanggung jawab memuat informasi bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan SPI yang memadai.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B Reviu LRA Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. B. l Konfirmasi pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN Langkah Kerja:

Dapatkan data penarikan pmJaman luar negeri {program & proyek) pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

Bandingkan data tersebut dengan data dari Direktorat EAS DJPU.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.2 Konfirmasi pada Direktorat ; pKN Ditjen PBN Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data penarikan pinjaman luar negeri melalui rekening k ^h usus pada Direktorat PKN Ditjen PBN.

Bandingkan data tersebut dengan data dari Direktorat EAS DJPU.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR B.3 Reviu Hasil Rekonsiliasi Langkah Kerja:

Dapatkan Data Hasil Rekonsiliasi Utang yang dilaksanakan Direktorat EAS DJPU, Direktorat PKN Ditjen PBN, dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hi bah Ditjen PBN. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTE R ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 6 8 - 2. Teliti apakah rekonsiliasi telah dilakukah secara berkala dan teratur antara Direktorat EAS DJPU, Direktorat PKN Ditjen PBN, dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

Teliti apakah hasil rekonsiliasi telah sesuai dan meliputi Pendapatan dan Pengembalian Pembiayaan, dan Belanja Pembiayaan.

Teliti apakah setiap penerbitan BAR telah dilampiri dengan Laporan Hasil Rekonsiliasi.

Teliti apakah data yang sudah direkonsiliasi sudah sesuai dengan data pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

Buat simp ulan dan tuangkan dalam KKR. B.4 Reviu Data Realisaf!:

PNBP Luar Negeri Langkah Kerja: 1 . Dapatkan dokumen sumber berupa data PNBP luar negeri yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan.

Bandingkan dengan data PNBP menurut LRA f ace.

Bandingkan dengan data rencana PNBP (DIPA) dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan.

Bandingkan data realisasi PNBP luar negeri pada Direktorat EAS DJPU dengan data realisasi pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hi bah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.S Reviu Data Realisasi Belanja Bunga Utang Luar Negeri Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data belanja pembayaran bunga utang luar negeri;

Bandingkan dengan data belanja pembayaran bunga utang menurut LRA f ace;

Bandingkan dengan data rencana belanja pembayaran bunga ut.ang (DIPA) dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan; Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTE R I KEUANGAN R E P UBLIK INDONES IA - 69 - 4. Bandingkan data realisasi belanja bunga utang luar negeri pada Direktorat EAS DJPU dengan data realisasi pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

6 Reviu Data Realisasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri. · 2. Bandingkan dengan data Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri menurut LRA f ace. 3 . Bandingkan dengan data rencana penerimaan pembiayaan Luar Negeri dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan.

Bandingkan data' realisasi penerimaan pembiayaan luar negeri pada Direktorat EAS DJPU dengan data realisasi pada KPPN Khusus Pinjamim dan Hibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.7 Reviu Data Realisasi PNBP Dalam Negeri Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data PNBP dalam negeri yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan;

Bandingkan dengan data PNBP menurut LRA f ace; 3 . Bandingkan dengan data rencana PNBP (DIPA) dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan;

Bandingkan data realisasi PNBP dalam negeri pada Direktorat EAS DJPU dengan data realisasi . pada KPPN Khusus Pinjaman dan · Hibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.S Reviu Realisasi · Belanja Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Vraian 2 Langkah Kerja: M ENTER ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 70 - 1 . Dapatkan data belanja cicilan pokok pinjaman · dalam negeri; · 2. Bandingkan dengan data belanja cicilan pokok pinjaman dalam negeڅi menurut LRA f ace.

Bandingkan dengan . data rencana belanja cicilan pokok pinjaman dalam negeri (DIPA) dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan.

Bandingkan data realisasi belanja cicilan pokok pinjaman dalam negeri pada Direktorat EAS DJPU dengan data realisasi pada KPPN Khusus Pinjamچ dan I{ibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.9 Reviu Data Realisasi Belanja Bunga Pinjaman Dalam Negeri Langkah Ketja: 1 . Dapatkan data belanja pembayaran bunga · pinjaman dalam negeri; 2 . Bandingkan dcngan data belanja pembayaran bunga pinjaman menurut LRA f ace.

Bandingkan dengan data rencana belanja pembayaran bunga pinjaman (DIPA) dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan.

Bandingkan data realisasi belanja bunga pinjaman dalam negeri pada Direktorat EAS DJPU dengan data realisasi pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.lO Reviu Data Realisasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (Rupiah dan Valas) Langkah Ketja: 1 . Dapatkan data Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 2 . Bandingkan dengan data Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri menurut LRA f ace;

Bandingkan dengan data rencana penerimaan pembiayaan Dalam _ _ Tڇgeri (DIPA) dan teliti apabila Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 c M ENTE R I KEUANGAN R E P UBLIK INDONES IA - 71 - Uraian 2 terdapat perbedaan yang signifikan;

Bandingkan data realisasi penerimaan pembiayaan dalam negeri (Rupiah dan Valas) pada Direktorat EAS DJPU dengan data realisasi pada . KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tr;

angkan dalam KKR Reviu Neraca Tujuan: · . Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumbcr. C. l Reviu Data Kewajiban Luar Negeri Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data kewa jiban jangka pendek dan jangka panjang ; 2 . Bandingkan dengan data Kewajiban menurut N eraca face; 3 . Bandingkan dengan dڈta Kewajiban menurut Neraca face . tahun sebelumnya ditambah kenaikanf penurunan realisasi penerimaan pembiayaan dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan;

Bandingkan data kewajiban luar negeri pada Direktorat EAS DJPU dengan data pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.2 Reviu Data Ekuitas atas Utang Luar Negeri Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi; 2 . Bandingkan dengan data Ekuitas menurut Neraca f ace; 3 . Bandingkan dengan data kewajiban dan teliti apabila terda: imt perbedaan yang signifikan 4. Bandingkan data ekuitas pada Direktorat EAS Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian I 2 M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 72 - DJPU dengan data\ pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.3 Reviu Data Kewajiban Dalam Negeri Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data kewajiban jangka pendek dan jangka panjang; 2 . Bandingkan Aengan data Kewajiban menurut Neracaf ace;

Bandingkan dengan data Kewajiban menurut Neraca face tahun sebelumnya ditambah kenaikan /pen urunan realisasi penerimaan pembiayaan dan teliti apabila terdapat perbedaan yang sigrtifikan; · 4. Bandingkan data kcwajiban dalam negeri pada Direktorat EAS DJPU dengan data pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.4 Reviu Data Ekuitas atas Utang Dalam Negeri Langkah Kerja: =. · Dapatkan data Ekuitas Dana· Lancar dan Ekuitas Dana Investasi; 2 . Bandingkan dengan data Ekuitas menurut Neraca face;

Bandingkan dengan data kewajiban dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan 4. Bandingkan data ekuitas pada Direktorat EAS DJPU dengan data pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Ditjen PBN.

Lakukan analisis.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D Reviu CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 M ENTER ! KEUANGAN R E P UBLIK INDONES IA Uraian 2 CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan dan/ a tau rincian. D. l Reviu Pengungkapan Utang Luar Negeri pada CaLK Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data CaLK 2 . Bandingkan setiap pos pada CaLK dengan LRA f ace dan Neraca f ace, teliti apabila terdapat perbedaan yang 0ignifikan dengan uraian · penjelasan pos-pos CaLK.

Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah dimanfaatkan unډuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

Lakukan analisis terhadap kecukupan pengungkapan pada CaLK.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D.2 Reviu Pengungkapan Utang Dalam Negeri pada CaLK Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data CaLK 2 . Bandingkan setiap pos pada CaLK dengan LRA face dan Neraca face, teliti apabila terdapat perbedaan yang sigriifikan dengan uraian: penjelasan pos-pos CaLK.

Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah . dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

Lakukan analisis terhadap pengungkapan pada CaLK. kecukupan 5. Buat simpulan dan tuangkan da: Iam KKR. E Monitoring Tindak LanJut Temuan BPK RI Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 l---t----'--- ·- --- Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa DJPU telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.0 1 untuk periode tP}mn-tahun sebelum periode reviu. No. 1 Uraian 2 MENTER I KEUANGAN R E P UBLIK INDONESIA - 74 - Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Action Plan DJPU Tahun periode reviu.

Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu.

Lakukan analisis terhadap temuan yang belum ditindaklanju ti danf atau yang belum selesai ditindaklanjuti.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 [Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nڊa] [NIP] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] [NIP] KKR No. 6 FORMAT 10: M ENTE R ! KEUANGAN R E PUBLIK INDONESIA - 75 - CONTOH PKR LK BUN PENGELOLAAN HIBAH (BA 999 .02) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKR Nomor Disusun oleh/ Paraf Direviu oleh/ Paraf Disetujui olehj Paraf PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN PENGELOLAAN HIBAH (BA 999 .02) Dilaksa- Waktu No. Uraian nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 1 2 3 4 5 A Reviu Kelengkapan LK Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan LK, yaitu LRA dan CaLK, beserta lampirannya secara lengkap dari Dit. EAS DJPU. 2 . Reviu apakah LK telah memuat: - Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK yang sesuai; - Gambaran ringkas mengenai LK; - Tanda tangan pejabat yang berwenang; - Daftar tabel {nama tabel, nomor tabel, dan nomor halaman), jika ada; - Daftar grafik {nama grafik, nomor grafik, dan nomor halaman}, jika ada; - Daftar lampiran {nama. lampiran, nomor lampiran, dan nomor halai: nan); - Daftar singkatan {singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK);

• Pernyataan tanggungjawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan KKR No 6 No .. 1 Uraian 2 unit kerja; M ENTER ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 76 - - Pernyataan tanggung jawab memuat informasi bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan SPI yang memadai.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B Reviu LRA Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 É---+--------- ----- --- Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. B. l Konfirmasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data pendapatan hibah luar negeri dengan melihat daftar WA yang terbit tahun 201 2 . Dapatkan data pendapatan hibah dalam negeri yang ada pada KPPN dengan melihat daftar / dokumen SPHL dan MPHL- BJS yang ada pada KPPN.

Dapatkan data SP3HL (pengembalian atas pendapatan hibah) jika ada.

Minta surat · pengantar pengiriman SPHL dan MPHL-BJS dari KPPN kepada Dit. EAS DJPU.

Bandingkan dengan data pendapatan hibah di DJPU melalui rekonsiliasi yang terakhir.

Lakukan analisis terhadap data pendapatan dan hibah dalam negeri dan luar negeri.

Buat kesimpulan dan tuangkan dalam KKR. B.2 Konfirmasi Belanja Hibah ke Daerah pada DJPK Langkah Kerja: 1 . Dapatkan DIPA DJPK untuk menyalurkan dana Hibah ke pemda.

Dapatkan data juml8.h hibah yang diberikan ke pemerintah daerah oleh DJPK dan bandingkan dengan belanja hibah pada LRA BA 999.02 . Bandingkan dengan pagu DIPA nya. Hitung berapa % realisasi belanja nya. t www.jdih.kemenkeu.go.id No. 1 Uraian 2 M ENTE R I KEUANGAN REPUBLIK INDONES IA - 77 - 3. Dapatkan . rekapitulasi kuitansi-kuitansi yang dikirim dari pemerintah daerah sebagai bukti hibah ke pemerintah daerah telah diterima oleh pemerintah daerah tersebut.

Lakukan analisis terhadap data belanja hibah yang dikirim ke daerah dengan kuitansi yang diterima DJPK dari pemda.

Buat kesimpulan dan tuangkan dalam KKR. B.3 Reviu Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Langkah Kerja: 1 . Dapatkan surat-surat konfirmasi dari DJPU kepada donor atas jumlah hibah yang diterima oleh K/L dan meneliti jawaban surat-surat tersebut dari donor kepada DJPU, apakah jumlah sama/ sesuai a tau berbeda an tara yang diterima oleh K/L atau yang diberikan oleh donor. 2 . Dapatkan Data Hasil Rekonsiliasi DJPU dengan unit terkait. (K/L, Ditjen PBN) . 3 . Teliti apakah DJPU sebagai satker telah melakukan rekonsiliasi secara berkala dan teratur dengan unit terkait;

Teliti apakah hasil rekonsiliasi telah sama dengan unit terkait;

Teliti apakah setiap penerbitan BAR telah dilampiri dengan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR);

Teliti apakah rekonsiliasi Unsur Realisasi meliputi Pendapatan dan Belanja Hibah;

Buat simp ulan dan ttiangkan dalam KKR. B.4 Reviu Data Realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data Pendapatan Hibah Luar Negeri dan pengembalian Hibah luar negeri (SP3HL) melalui data base 2 . Bandingkan dengan data Realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri dan Pengembalian Hibah Luar Negeri menurut LRA face;

Bandingkan dengan data rencana Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri (DIPA) dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan;

Lakukan analisis terhadap data Pendapatan dan Pengembalian Hibah Luar Negeri Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 M ENTE R ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 78 - Uraian 2 5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.S Reviu Data Realisasi Belanja Hibah Luar Negeri Langkah Kerja: 1 . Dapatkari data Belanja Hibah Luar Negeri 2 . Bandingkan dengan data Belanja Hibah Luar Negeri menurut LRA face;

Bandingkan dengan data rencana Belanja Hibah (DIPA) dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan;

Lakukan analisis terhadap data Belanja Hibah;

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.6 Reviu Data Realisasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data Pendapatan (SPHL dan MPHL-BJS) dan Pengembalian (SP3HL) Hibah dalam Negeri; 2 . Bandingkan dengan data Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Hibah dalam Negeri .menurut LRA face;

Bandingkan dengan data rencana Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri (DIPA) dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan;

Lakukan analisis terhadap data Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri; 5 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B. 7 Reviu Data Realisasi Belanja Hibah Dalam Negeri Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data Belanja Hibah; Ċ- · Bandingkan dengan data Belanja Hibah menurut LRA face;

Bandingkan dengan data rencana Belanja Hibah (DIPA) dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan;

Lakukan analisis terhadap data Belanja Hibah;

Buat simpulan dan tL: angkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. Uraian 1 2 M ENTER ! KEUANGAN C .Reviu CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA yang memerlukan penjelasan dan/ a tau rincian. C. l Reviu Hibah Luar Negeri pada CaLK Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data CaLK 2 . Bandingkan dengan LRA Face dan N eraca Face serta teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan;

Lakukan analisis terhadap CaLK;

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.2 Reviu Hibah Dalarn þegeri pada CaLK tangkah Kerja: 1 . Dapatkan data CaLK 2 . Bandingkan dengan LRA Face dan N eraca Face serta teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan;

Lakukan analisis terhadap CaLK;

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK Rl Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa DJPU telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999. 02 untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Action Plan DJPU Tahun periode reviu.

Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu.

Lakukan analisis tet·hadap temuan yang belum ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. · -nakan nakan 4 5 6 No. 1 4. Uraian -- 2 ditindaklanjuti. M ENTER ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 80 - Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 [Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, (Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, (Nama] [Nl?] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] (NIP] KKR No. 6 FORMAT 1 1 : M E NTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 81 - CONTOH PKR LK BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH (BA 999 .03) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKR Nomor Disusun olehf Paraf Direviu oleh / Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROGRAM KERJA REVIU LK BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH (BA 999 .03) Dilaksa- Waktu KKR No. Uraian nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 1 2 3 4 5 6 A Reviu Kelengkapan LK ruJuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan LK, yaitu LRA, Neraca, dan CaLK, beserta lampirannya secara lengkap.

Reviu apakah LK telah memuat: - ldentitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampruan LK yang sesuai; - Gambaran ringkm: mengenai LK; - Tanda tangan pejabat yang berwenang; - Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan nomor halaman), jika ada; - Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan nomor halaman), jika ada; - Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor·halaman); - Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digtinakan dalam LK) ; - Peniyataan tanggung jawab dari Pengguna No. 1 B 3. - - - Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R E P UBLIK INDONESIA - 82 - Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja; · Pernyataan tanggung jawab memuat informasi bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan SPI yang memadai. Buat simpulari dan tuarigkan dalam KKR. Reviu LRA Tujuan: Untuk meyakinkan .kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. Langkah Kerja: 1 . Pastikan terdapat dokumen: - DIPA BA 999.03 dan revisinya. - SPM dan SP2D atas seluruh transaksi BA 999 .03. - Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) LRA antara Dit . . KND DJKN (selaku UAP-BUN) dengan Dit. APK Ditjen PBN (selaku UABUN) ; - BAR LRA antara satker-satker selaku UAKPA- BUN dengan KPPN terkait; - Bukti Setor atas . Realisasi Penerimaan Pemerintah atas Laba BUMN; - Hasil RUPS terkait .dengan pembagian Laba BUMN; 2 . Pastikan bahwa rincian akun LRA telah disajikan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS) ;

Pastikan bahwa angka estimasi pendapatan dan belanja pada LRA telah disajikan sesuai DIPA dan/ a tau dokumen yang dipersamakan dengan DIP A;

Pastikan bahwa saldo akun LRA telah sesuai dengan saldo normal menurut SAP;

Teliti apakah semua pendapatan negara dan hibah telah dicatat dengan benar sesuai dokumen pendukungnya;

Teliti apakah semua pembiayaan telah dicatat dengan benar sesuai dokumen pendukungnya;

Lakukan penelitian atas kesesuaian setiap angka yang disajikan pada t-RA UAP-BUN dibandingkan · dengan LRA p'ada UAKPA-BUN. Apabila terdapat ketidaksesuaian, tuangkan dalam KKR dan Dilaksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTER ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 83 - berikan penjelasan secara memadai;

Lakukan penelitian atas kesesuaian setiap angka yang disajikan pada LRA UAP-BUN dan UAKPA­ BUN dibandingkan dengan CaLK-nya. Apabila terdapat ketidaksesuaian, tuangkan dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai;

Pastikan saldo dalam LRA tingkat UAP-BUN . merupakan hasil kompilasi (penjumlahan total saldo) dari angka-angka yang disajikan dalam LRA semua UAKPA-BUN di bawahnya. Apabila terdapat perbedaan, tuangkan dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai mengenai sebab-sebab terjadinya perbedaan dimaksud;

Pastikan bahwa pros·s rekonsiliasi LRA dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah dilakukan, melalui penelusuran ke BAR. Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut terdapat perbedaan, pastikan bahwa perbedaan tersebut telah diperbaiki dengan meminta keterangan dan bukti pendukung;

Simpulkan hasil pengujian terbatas atas LRA tingkat UAP-BUN dan UAKPA-BUN dimaksud dan buat saran/ rekomendasi. perbaikan yang diperlukan apabila masih ditemukan ketidak­ sesuaian dengan SAP atas penyajian LRA BA 999.03 dimaksud. 12; Tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 1---l----- ·-·-·-·- --- C Reviu Neraca Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber. Langkah Kerja:

Pastikan terdapat dokumen: - Dapatkan Neraca BA 999.03 DJKN selaku UAP­ BUN berserta dokumen pendukungnya; - Dapatkan Neraca BA 999.03 seluruh satker selaku UAKPA-BUN berserta dokumen pendukungnya; - Dapatkan Berita A.cara Rekonsiliasi (BAR) atas penyajian nilai AsF:

ɓ Lancar (Kas, Setara Kas, No 1 2. 3 .

5 . 6 .

• • • • • M ENTERfKEUANGAN R E PUBLIK INDONESIA - 84 - Uraian 2 dan Piutang Bukan pajak) antara UAKPA-BUN dengan instansi terkait ; Dapatkan Hɔsil Konfirmasi atas penyajian nilai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) antara BKF dengan pihak LKI terkait; Dapatkan Keterangan Nilai Saldo Dana Bergulir dan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada masingɕmasing satker selaku BLU Pengelola Dana Bergulir; Dapatkan Laporan Keuangan Perusahaan N egara (LKPN) pada BUMN. Dapatkan Laporan Hasil Rekonsiliasi dengan Kementerian Teknis atau BUMN tentang nilai saldo akhir Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) ; Dapatkan Peratunin Pemerintah (PP) tentang penetapan status PMN yang berasal dari BPYBDS. Pastikan bahwa rincian akun-akun Neraca telah disa jikan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS) ; Lakukan penelitian atas kesesuaian setiap angka yang disajikan pada Neraca UAP-BUN dibandingkan denga: n Neraca pada UAKPA-BUN. Apabila terdapat ketidaksesuaian, tuangkan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) dan berikan penjelasan secara memadai; Lakukan penelitian atas kesesuaian setiap angka yang disajikan pada Neraca UAP-BUN dan UAKPA-BUN dibandingkan dengan CaLK-nya. Apabila terdapat ketidaksesuaian, tuangkan dalam Kertas Kerja Feviu (KKR) dan berikan penjelasan secara mcmadai; Pastikan bahwa saldo akun-akun Neraca telah sesuai dengan saldo normal menurut SAP; Teliti apakah rincian akun-akun Aset Lancar telah disajikan pada Neraca sesuai SAP. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai; Teliti apakah jumlah Kas dan Setara Kas telah dicatat dengan benru: sesuai Bukti Kas terkait; Teliti apakah jumlah Piutang Bukan Pajak telah dicatat dengan benar sesuai dengan dokumen pendukung yang disampaikan UAKPA-BUN Dit. PNBP DJA. Apabila terdapat perbedaan, mintakan penjelasan seperlunya dan (bila perlu) lakukan Dilaksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 No. 1 9. Uraian 2 M ENTE R I KEUANGAN R E P UBLIK INDONESIA - 85 - konfirmasi ke DJA dan instansi terkait lainnya; Teliti apakah jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih telah dicatat dengan benar sesuai dengan Analisis Umur Piutang dan dokumen pendukung lainnya yang disa: mpaikan UAKPA- BUN Dit. PNBP DJA. Apabila terdapat perbedaan, mintakan penjelasan seperlunya dan (bila perlu) lakukan konfirmasi ke DJA dan instansi terkait lainnya, serta ungkapkan sebab sebab perbedaan dimaksud;

Teliti apakah penyajian Investasi Jangka Panjang pada N eraca telah dirinci berdasarkan klasifikasi akun menurut ɖAS dan SAP. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai; 1 1 . Teliti apakah rincian akun-akun Investasi Non Permanen telah disajikan pada Neraca sesuai SAP. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai;

·

Teliti apakah jumlah.akun Dana Bergulir telah dicatat dengan benar sesuai dokumen pendukung yang disampaikan sat: ker UAKPA-BUN BLU Pengelola Dana Bergulir yang bersangkutan. Apabila terdapat perbedaan, mintakan penjelasan seperlunya kepada pejabat entitas pelaporan terkait dan dokument.: lsikan dalam KKR mengenai penyebab terjadinya perbedaan dimaksud; 1 3 . Teliti apakah penyajian Investasi Non Permanen Lainnya pada N eraca telah dirinci berdasarkan klasifikasi akun menurut BAS dan SAP. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai;

Teliti apakah penyajian lnvestasi Permanen pada Neraca telah dirinci berdasarkan klasifikasi akun menurut BAS dan SAP. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai;

Teliti apakah penyajian nilai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Non BUMN telah sesuai dengan LKPN dan dokumen pendukung lainnya yang disampaikan UAKPA-BUN Kementerian BUMN. Jlka terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan s; : ; cara memadai;

Lakukan penelitian t<lang terhadap kepemilikan Dilaksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 No. 1 M ENTE R ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 86 - Uraian .. 2 minoritas pada Perusahaan Negara, apakah terdapat penurunan saldo PMN dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika terdapat . petmrunan nilai PMN, dokumentasikan penyebab penurunan dimaksud di dalam KKR.

Untuk nilai PMN yang dicatat dalam mata uang asing, lakukan peneli.tian terhadap kebenaran konversi kursnya sesuai ketentuan.

Teliti apakah penyajian nilai PMN pada Perusahaan Negara di bawah Kementerian Keuangan telah sesuai dengan Laporan Keuangan Perusahaan dan dokumen pendukung lainnya yang disampail<: an UAKPA-BUN Dit. KND DJKN. Jika terdapat ketidak: ; ,esuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai;

Teliti apakah penyajiun nilai PMN pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) telah sesuai dengan dokumen pendukung yang disampaikan UAKPA- BUN BKF. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai;

Lakukan pengecekan nilai PMN pada LKI apakah telah sesuai dengan BAR dengan LKI terkait. Apabila terdapat perbedaan, mintakan penjelasan kepada pejabat UAKPA-BUN BKF yang bersangkutan. 2 1. Lakukan pengecekan metode konversi kurs nilai PMN pada LKI apakah telah sesuai dengan Kurs Tengah BI per tanggal pelaporan. Apabila terdapat perbedaan,dokumentasikan selisih perbedaan tersebut dan mintakan penjelasan kepada pejabat UAKPA-BUN BKF yang bersangkutan.

Teliti apakah penyajળ઴n nilai PMN pada badan hukum yang dimiliki negara telah sesuai dengan dokumen pendukung yang disampaikan badan hukum yang dimiliki negara yang bersangkutan. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai;

Teliti apakah penyajian nilai PMN pada BI, LPS, . dan Badan Usaha Leinnya telah sesuai dengan dokumen pendukung yang disampaikan badan tersebut kepada DJK.N. Jika terdapat ketidak- sesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai;

Lakukan penelitian atas penyajian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) , apakah nilainya telah sesuai dengan Dilaksa- Waktu KKR nakan . Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 No. 1 M ENTER I KEUANGAN Uraian 2 Laporan Hasil Rekonsiliasi dengan Kementerian Teknis a tau BUMN dan/atau Peraturan Pemerintah (PP) tentang penetapan status PMN atas BPYBDS. dimaksud.

Teliti apakah penyajian nilai lnvestasi Jangka Panjang Permanen BLU telah sesuai dengan dokumen pendukung yang disampaikan BLU yang bersangkutan. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan sr-cara memadai;

Teliti apakah penyajian nilai Dana Kelolaan BLU Yang Belum Disalurkan telah sesuai dengan Rekening Koraવ dan dokumen pendukung lainnya yang disampaikan oleh BLU terkait. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai;

Teliti apakah penyajian Aset Lainnya pada Neraca telah dirinci berdasarkan klasifikasi akun menurut BAS dan SAP. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai;

Lakukan pengujian atas kesesuaian penyajian Aset Lain-Lain yang berupa Piutang PNBP atas Dividen yang telah jatuh tempo dalatn jangka waktu setahun atau lebih, bandingkan dengan data yang dikirimkan oleh Dit. PNBP DJA;

Teliti apakah atas Dana Bergulir yang sudah tidak dipergulirkan lagi, telah direklasifikasi ke dalam akun Aset Lain-lain sesuai kalsifikasi aset menurut BAS.

Teliti apakah penyajian Aset Tetap pada Neraca telah dirinci berdasarkan klasifikasi akun tnenurut BAS dan SAP. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai;

Teliti apakah penyajbn akun Kewajiban (Hutang) Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada Neraca telah dirinci berdasarkan klasifikasi akun menurut BAS dan SAP. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai;

Untuk nilai akun Hutang yang dicatat dalam mata uang asing, lakll.kan pengecekan metode konversi kursnya ap<fkah telah sesuai dengan Kurs Tengah BI per tanggal pelaporan. Apabila terdapat perbedaan, dokumentasikan selisih perbedaan tersebut dc.n mintakan penjelasan Dilaksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 No. 1 D ·u: raian 2 M ENTE R I KEUANGAN R E PUBLIK INDONESIA - 88 - kepada pejabat UAKPA-BUN yang bersangkutan.

Teliti apakah penyajian akun Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi pada Neraca telah dirinciberdasarkan·klasifikasi akun menurut BAS dan SAP. Jika terdapat ketidaksesuaian, catatlah di dalam KKR dan berikan penjelasan secara memadai;

34 Simpulkan hasil pengujian tetbatas atas semua akun pada Neracatingkat UAP-BUN dan UAKPA- BUN dimaksud.Buat saranjrekomendasi perbaikan yang diperlukan apabila masih ditemukan ketidak-sesuaian dengan SAP atas penyajian Nera<: a BA 999.03 dimaksud.

Tuangkan dalam KKR. Reviu CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pad a CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan uan/ a tau rincian. Langkah Kerja:

Pastikan terdapat dokumen: - CaLK Pengel.olaan Investasi Pemerintah BA 999.03 tingkat UAPBUN (DJKN) dan satker lainnya selaku UAKPA BUN dan lampirannya yang tak terpisahkan dari CaLK dimak&ud. - PenjelasanjKeterangan lainnya dari hasil konfirmasi entitas pelaporan kepada intansi terkait yang menyangkut penjelasan atas akun- akun pada LRA dan Neraca.

Teliti apa: {ah akun-akun pada LRA telah dibuatkan penjelasan secara memadai pada CaLK dan bandingkan deng,an Dokumen Penganggaran terkait (DIPA, SPM, dan SP2D);

Teliti apakah akun-akun pada Neraca telah dibuatkan penjelasart secara memadai pada CaLK dan bandingkan dengan Dokumen Pendukung yang disampaikan oleh para satker selaku UAKPA-BUN terkait;

Apabila terdapat perbedaan penyajian antara akun di LRA dan Ne1'aca dibandingkan CaLK-nya, mintakan penjelasar . . kepada pejabat entitas Dilaksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 No. 1 Uraian · 2 Mi: : NTER I KEUANGAN R E PUBLIK INDONESIA - 89 - pelaporan terkait, dan catatlah di dalam KKR tentang penyebab perbedaan tersebut; 5 . Simpulkan hasil pengujian terbatas atas CaLK BA 999.03 tingkat UAPBUN dan UAKPA BUN dimaksud. Buatkan saranjrekomendasi perbaikan yang diperlukan apabila masih ditemukan ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan: atas penyajian CaLK BA · 999.03 dimaksud.

Tuangkan dahun KKR. E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan bahtva DJKN telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.03 untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Langkah Kerja:

Dapatkan Action Plan DJKN Tahun periode reviu. 2 . Dapatkan data men g pnai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI ada LK BUN sebelum tahun periode reviu. 3 . Lakukan analisis terhadap temuan yang belum ditindakla: njuti dan/ a tau yang belum selesai ditindaklanjuti. 4 . . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 I Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 [Nama Kota] , (Tanggal-Bulan-Tahun) Disetujui oleh: Pengendali Mutu, (Nama) (NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nama] (NIP] Disusun oleh: Ketua Tim, (Nama) [NIP] FORMAT 12: MENTER I KEUANGAN R E P UBLIK INDONESIA - 90 - CONTOH PKR LK BUN PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN (BA 999.04) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggarari KKRNomor Disusun olehj Paraf Direviu oleh / Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN (BA 999.04) -- Dilaksa- Waktu KKR No. U; raian nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 1 2 3 4 5 6 A Reviu Kelengkapan LK - Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja:

Dapatkan LK, yaitu LRA, Neraca, dan CaLK, beserta lampirannya ecara lengkap.

Reviu apakah LK telah memuat: - Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK yang sesuai; - Gambaran ringkas mengenai LK; - Tanda tangan pejabat yang berwenang; - Daftar tabel {nama tabel, nomor tabel, dan nomor halaman), jika ada; - Daftar grafik {nama grafik, nomor grafik, dan nom or halaman), jika ada; - Daftar lampiran {nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor halaman); - Daftar singkatan {singkatan-singkatan yang diglinakan dalam LK) ; - Peniyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang dii,.,mdatangani pimpinan unit No. Uraian M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 91 - Dilaksa- nakan oleh Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 5 6 f---+----- --·--·· --- 1 2 kerja; - Pemyataan tanggung jawab memuat informasi · bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP · dan berdasarkan SPI yang memadai.

Buat simpulan dan tuangkan dalam .KKR. B Reviu LRA dan CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber dan· kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK. B. l Reviu Data Realisasi Pendapatan Langkah Ketja:

Dapatkan data rincian Pendapatan Bunga dan Pendapatan Lain. 2 . Dapatkan data realisasi pendapatan pada Subdit KUN Dit PKN. 3 . Bandingkan data rincian Pendapatan dengan realisasi Pendapatan pada LK BA 999.04.

Bandingkan ·data realisasi · pendapatan pada Subdit KUN dengan data realisasi pendapatan menunit Dit SMI. 5 . Bandingkan realisasi pendapatan pada LRA dengan CaLK.

Apabila terdapat selisih lakukan konfirmasi dan analisis.

Buat simp ulan dan tnangkan dalam KKR. B.2 Reviu Data Realisasi Penerimaan Cicilan Pokok Langkah Kerja:

Dapatkan data realisasi penerimaan cicilan pokok. 2 . Bandingkan data dncian penerimaan cicilan pokok dengan realisasi penerimaan cicilan pokok pada LK BA 999.04. 3 . Bandingkan realisasi. penerimaan cicilan pokok pada LRA dengan CaLK 4. Buat simpular; t dan tuangkan <; lalam KKR. 3 4 No. 1 Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 92 - B.3 Reviu Data Realisasi Penerusan Pinjaman Langkah Kerja:

Dapatkan data realisasi penerusan pinjaman dari aplikasi SAKPA-PJ.

Dapatkan data realisasi penerusan pinjaman berdasarkan database/aplikasi (sampling) . 3 . Bandingkan data realisasi penerusan pinjaman antara data SAKPAશPJ dengan LRA LK BA 999.04.

Apabila terdapat selisih lakukan konfirmasi kepada Dit SMI.

Bandingkan data realisasi SAKPA-PJ dengan data realisasi berdasarkan database/ aplikasi.

Bandingkan realisasi penerusan pinjaman pada LRA dengan CaLK.

Buat simpulan dan t11angkan dalam KKR. C Reviu Neraca dan CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK. Langkah Kerja:

Dapatkan data posisi/ outstanding piutang penerusan pinjaman pada database/ aplikasi.

Dapatkan Kertas Kerja penyusunan Neraca LK BA 999.04.

Bandingkan kesesuai:

)n data piutang antara data databasef aplikasi dengan Kertas Kerja Penyusunan Neraca

Bandingkan data pada, Kertas Kerja penyusunan Neraca dengan Neraca LK BA 999.0

Bandingkan kesesuaian Neraca dengan CaLK LK BA 999.04.

Telaah mutasi piutarig dengan membandingkan posisi piutang awal ditambah ·dengan penarikan pinjaman dan . dikurangi pengembalian dibandingkan dengar; , . Kertas Kerja Penyusunan Neraca.

Buat simp ulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No.

Uraian 2 C. l Reviu Kredit Program Langkah Kerja: M ENTE R I KEUANGAN R E PUBLIK INDONES IA - 93 - Dapatkan data Kredit Program.

Dapatkan data penerimaan pengembalian Kredit Program.

Dapatkan BAR penerimaan pengembalian Kredit Program antara Dit. SMI dengan Dit. PKN.

Dapatkan Rekening Koran RPL Kredit Program.

Teliti apakah saldo akhit atas RPL sama dengan akun Kas dan Setara .Kas pada N eraca.

Teliti apakah ^. seluruh Kredit Program telah disajikan dalarri Neraca.

Teliti apakah seluruh pencatatan kredit program dengan status macet telah didukung dengan bukti pendukung berupa BA Rekonsiliasi/Verifikasi.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.2 Konfirmasi Realisasi Penerusan Pinjaman ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Langkah Kerja:

Dapatkan data realisasi penerusan pinjaman dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Bandingkan data rea!isasi penerusan pinjaman antara data SAKPA-PJ dengan data KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. 3. Apabila terdapat sdisih, kepada Dit. SMI dan KPPN Hi bah lakukan konfirmasi Khusus Pinjaman dan 4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.3 Konfirmasi Realisasi Penerusan Pinjaman ke Dit. PKN Langkah Kerja:

Dapatkan data realisasi penerusan pinjaman pada LAK BUN.

Bandingkan data realisasi penerusan pinjaman pada LRA LK BA 999.04 dengan LAK BUN.

Apabila terdapat selisih lakukan konfirmasi kepada Dit. PKN dan .Uit. SMI.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M E NTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 94 - C.4 Konfirmasi Realisasi Penerusan Pinjaman ke Dit. EAS DJPU Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Dit. SMI dan Dit. EAS.

Apabila terdapat selisih telusuri apakah ada penjelasannya.

Apabila belum ada penjelasan lakukan konfirmasi ke Dit. SMI dan Dit. PKN.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D .M: onitoring Tindak Lanjut Temuan.BPK RI Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 Ô---+--------- --- Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa Dit. SMI Ditjen PBN telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.04 untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Langkah Kerja:

Dapatkan Action Plan Dit. SMI Ditjen PBN Tahun periode reviu.

Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu.

Lakukan analisis terhadap temuan yang belu ^m ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai ditindaklanjuti.

· Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Di: : ·eviu oleh: Pen.gendali Teknis, [Nama] [NI': '] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] [NIP] FORMAT 13: M ENTE R ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 95 - CONTOH PKR LK BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH (BA 999.05) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKRNomor Disusun oleh/ Paraf Direviu oleh / Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROGRAM KERJA RE VIU LK BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH (BA 999.05) Dilaksa- Waktu KKR No. Uraian nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 1 2 3 4 5 6 A Reviu Kelengkapan LK . Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja:

Dapatkan LK, yaitu LRA, Neraca, dan CaLK, beserta lampirannya secara lengkap dari DJPK. 2 . Reviu apakah LK telah memuat: - Identitas unit ker: ia Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK yang sesuai; - Gambaran ringkas mengenai LK; - Tanda tangan pejabat yang berwenang; - Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan nomor halaman) , jika ada; - Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan nomor halaman), jika ada; - Daftar lampiran (1: ama lampiran, nomor lampiran, dan nornor halaman); - Daftar singkatan (ષingkatan-singkatan yang digunakan dalam K); - Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja; - Pernyataan tanggung jawab memuat informasi bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP No. Uraian 1 2 M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 96 - Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 1---- - -J-- -__:

________ _ _ _ __ ---' -- ---,- --,----- -l-- - -- --j - -- - l- --- l- - -j dan berdasarkan SPI yang memadai 3 . Buat simpulan aan tuangkan dalam KKR. B Reviu LRA Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. Langkah Kerja:

Dapatkan dokumen sumber (PMK, DIPA, SKPRTD [surat keputusan perencanaan realisasi transfer ke daerah] , SPM, SP2D, Keputusan/ Peraturan Dirjen dan dokumen lainnya terkait Transfer ke Daerah.

Bandingkan realisasi belanja dengan pagu anggaran.

Pastikan LRA telah dilakukan rekonsiliasi dengan Dit. APK Ditjen PBN.

Pastikan bahwa PNBP telah sesuai dengan data PNBP dari Direktorat Dana Perimbangan DJPK dan Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah DJPK.

Bandingkan realisasi belanja dengan SPM. 6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C Reviu Neraca Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumbe.i. C. l Reviu Piutang PNBP Langkah Kerja:

Teliti Piutang PNBP yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 2. Teliti kesesuaian nilસ: : . r ?iutang PNBP pada Neraca dengan CaLK 3. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Piu.tang PNBP 4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. No. 1 Uraian 2 -- M ENTER I KEUANGAN R E PUBLIK INDONESIA ͷ 97 - C.2 Reviu Piutang Lain-Lain Langkah Kerja:

Teliti Piutang Lain-Lain yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) .

Teliti kesesuaian nilai Piutang Lain-Lain pada Neraca dengan dokumen sumber (LKPP unaudited dan Realisasi Jumlah Transfer) .

Teliti kesesuaian nilai Piutang Lain-Lain pada Neraca dengan CaLK 4. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Piutang Lain-Lain.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.3 Reviu . Kewajiban Jangka Pendek (DBH yang diestimasi) Langkah Kerja:

Teliti Kewajiban Jangka Pendek (DBH yang diestimasi) yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) .

Teliti kesesuaian nilai Kewajiban Jangka Pendek (DBH yang diestimasi) pada Neraca dengan dokumen sumber (Nota Dinasj Memo dari Subdit DBH terkait Data LKPP unaudited dan Realisasi Jumlah Transfer) . 3 . Dalam hal reviu dilakukan terhadap Laporan Semesteran, bandingkan dengan LKPP audited. 4. Teliti kesesuaian nilai Kewajiban Jangka Pendek (DBH yang diestimasi) dengan CaLK.

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurarig jelas terkait dengan Kewajiban Jangka Pendek . (DBH yang di઩stimasi) .

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.4 Reviu Kewajiban Jangka Pendek (Utang Pihak Ketiga) Langkah Kerja:

Teliti Kewajiban Jangka Pendek (Utang Pihak Ketiga) yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) .

Teliti kesesuaian nil2t l(ewajiban Jangka Pendek (Utang Pihak Ketiga) pada Neraca dengan dokumen sumber (Nota Dinasj Memo dari Subdit DBH tentang Rincian Utang Pihak Ketiga/PMK Dilaksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 M ENTE R I KEUANGAN R E PUBLIK INDONESIA - 98 - .---.---------- - --- No. 1 Uraian 2 Alokasi DBH) . 3 . Teliti kesesuaian nilai Kewajiban Jangka Pendek (Utang Pihak Ketiga) dengan CaLK.

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Kewa jiban Jangka Pendek (Utang Pihak Ketiga) . 5 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.S Reviu Ekuitas Langkah Kerja:

Teliti kesesuaian nilai Ekuitas dપngan CaLK. 2. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan : Ekuitas.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D Reviu CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan dan/atau rincian. Langkah Kerja:

Pastikan bahwa CaLK memuat informasi tentang: - Gambaran ringkas mengenai kondisi LK yang dipertanggungjawabkan, yang mencakup gambaran mengen.ai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan CaLK - Realisasi pendapatan dan belanja, masing­ masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dan disajikan secara komparatif dengan tahun anggaran yang lalu. - Posisi aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal pelaporan berdasarkan cetakan dari aplikasi SAL 2. Teliti apakah seluruh akun telah dijelaskan secani. memadai 3 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 E Uraian 2 M ENTER ! KEUANGAN R E PUBLIK INDONES IA - 99 - Monitoring Tindak Lanjut Temtian BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa DJPK telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999. 05 untuk periode tahunફtahun sebelum periode reviu. ; Langkah Kerja:

Dapatkan Action Plan DJPK Tahun periode reviu. 2 . Dapatkan data . mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu. 3 . Lakukan analisis terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti danjatau yang belum selesai ditindaklanju ti.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nq.ma] [NIP] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] [NIP] KKR No. 6 FORMAT 14: M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 100 - CONTOH PKR LK BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI (BA 999 .07) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKRNomor Disusun oleh/ Paraf Direviu oleh / Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROGRAM KERJA REVIU LK BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI (BA 999.07) Dilaksa- Waktu KKR No. Uraian nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 1 2 3 4 5 6 A Reviu Kelengkapan LK Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja:

Dapatkan LK, yaitu LRA, Neraca, dan CaLK, beserta lampirannya secara lengkap dari DJA.

Reviu apakah LK telah memuat: - Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampatan LK yang sesuai; - Gambaran ringkas mengenai LK; - Tanda tangan pejabat yang berwenang; - Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan nomor halaman), jika ada; - Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan norri.or halaman) , jika ada; - Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran, dan nmnor halaman); - Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK) ; - Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan No. 1 B 3 . - Uraian 2 unit kerja; M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 101 - Pernyataan tanggung jawab memuat informasi bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan SPI yang memadai. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Reviu LRA Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. B. l Penerimaan Negara Bukan Pajak Langkah Kerja:

Pastikan bahwa PNBP telah disajikan sesuai BAS · dengan melakUkan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2 . Dapatkan Dokumen Sumber PNBP (SSBP, LHP BPK RI Tahun Anggaran sebelumnya) 3 . Teliti PNBP yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai PNBP pada LRA dengan CaLK 5 . Teliti kesesuaian nilai PNBP pada LRA dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (Lampiran SAl) 6. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan PNBP.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.2 Belanja Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Belanja telah disajikan sesuai . BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2. Dapatkan Dokumen Sumber Belanja 3. Teliti apakah nilai realisasi tiap jenis subsidi tidak melebihi nilai anggara: : < yang tertera dalam DIPA 4. Dalam hal terdapat realisasi subsidi melebihi pagu anggaran, teliti apakah terdapat dasar hukum yang memungkinkanfmemperbolehkan hal terse but Dilaksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 i ! No. 1 c Uraian 2 MENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 102 - 5. Teliti kesesuaian nilai tiap jenis subsidi pada LRA dengan CaLK 6. . Teliti kesesuaian nilai tiap jenis subsidi pada LRA dengan Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Lampiran SAl) 7. Teliti nilai realisasi pengembalian belanja tahun berjalan padબ CaLK atau Laporan Realisasi Anggaran Pengembaliim Belanja (Lampiran SAl) 8. Teliti apakah nilai realisasi belanja yang disajikan pada LRA telah memperhitungkan nilai pengembalian belanja tahun berjalan 9. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Belanja.

Dapatkan hasil rekonsiliasi antara data SAl dan SAU dan teliti apakah dalam hal terdapat perbedaan data antara SAl dan SAU telah ditindaklanjuti 1 1. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Reviu Neraca Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 Ν------------ Ͷ· --- ȣ Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber. C. l Kas Lainnya Setara Kas Langkah Kerja:

Pastikan bahwa akun Kas Lainnya Setara Kas telah disajikan sesu ai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2 . Pastikan bahwa sal do awal Kas Lainnya Setara Kas telah sama dengan saldo akhir akun tersebut pada LK audited periode sebelumnya 3. Teliti Kas Lainnya Setara Kas yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai Kas Lainnya Setara Kas. pada Neraca dengan CaLK 5. Bandingkan dengan dokumen sumberfhasil konfirmasi K/L pengguna belanja subsidi 6. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Kas Lainnya setara kas.

Buat siinpulan dan tuangkan dalam KKR. No. 1 Uraian C.2 Piutang Bukan Pajak Langkah Kerja: 2 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 103 - 1. Bandingkan Piutang Bukan Pajak yang disajikan di Neraca dengan dokumen sumbernya {LHP BPK Rl) .

Teliti kesesuaian nilai Piutang Bukan Pajak pada Neraca dengari CaLK. 3 . Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. : C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Langkah Kerja:

Teliti Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang disajikan berasal .darimana {biasanya dijelaskan pada CaLK) . 2 . Teliti kesesuaian nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian lancar Tagihan Tuntutan PerbendaharaanjTun!utan Ganti Rugi pada N eraca dengan CaLK. , 3 . . Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.4 Aset yang Dibatasi Penggunaannya Langkah Kerja:

Teliti Aset yang Dibatભsi Penggunaannya yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) .

Teliti kesesuaian nilai Aset yang Dibatasi Penggunaannya pada N eraca dengan CaLK. 3 . Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Aset yang Dibatasi Penggunaannya.

Buat simpulan dan ttrHngkan dalam KKR. C.S Kewajiban dan Ekuitas Langkah Kerja: Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 . Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 104 - 1. Teliti kesesuaian nilai kewajiban dan ekuitas dengan aset.

Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan kewajiban dan ekuitas.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D Reviu CaLK Tujuan: Urituk meyakinkan kecukU: pan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun j: : m da LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan dan/atau rincian. Langkah Kerja:

Pastikan bahwa CaLK memuat informasi tentang: - Gambaran ringkas mengenai kondisi LK yang dipertanggungjawabkan, yang mencakup gambaran mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan CaLK - Realisasi pendapatan dan belanja, masing­ masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode berdasarkan cetakan dari aplikasi SAl - Posisi aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal pelaporan berdasarkan cetakan dari aplikasi SAL 2 . Teliti apakah selunih akun telah dijelaskan secara memadai 3. Buat simpulati dan tuangkan clalam KKR. E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI . Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 Ç---+----------- -· --- Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa DJA telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK R1 pada LK BA 999: 07 untU: k periode tahun-tahun sebelum periodમ reviu. Langkah Kerja:

Dapatkan Action Plan DJA Tahun periode reviu.

Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut No. 1 3.

Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R E P UBLIK INDONES IA - 105 - atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu. Lakukan analisis terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai ditindaklanjuti. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 [Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nama] [NIP] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] [NIP] KKR No. 6 FORMAT 15: MENTE R ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 106 - CONTOH PKR LK BUN PENGELOLAAN BELANJA LAIN-LAIN (BA 999.08) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKR Nomor Disusun oleh/ Paraf Direviu oleh / Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROGRAM KERJA REVIU I.K BUN PENGELOLAAN BELANJA LAIN-LAIN (BA 999.08) Dilaksa- Waktu KKR No. Uraian nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 1 2 3 4 5 6 A Reviu Kelengkapan LK Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja:

Dapatkan LK, yaitu L , RA, Neraca, dan CaLK, beserta lampirannya secara lengkap dari DJA.

Reviu apakah LK telah memuat: - Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK yang sesuai; - Gambaran ringkas mengenai LK; - Tanda tangan pejabat yang berwenang; - Daftar tabel {nama tabel, nomor tabel, dan nomor halaman), jika ada; - Daftar grafik (n.ania grafik, nomor grafik, dan nomor halaman), jika ada; - Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor halaman); - Daftar singkatan {singkatan-singkatan yang digunakan dalam l: Kl; - Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang ditrJldatangani oleh pimpinan No. 1 B 3 . - Uraian 2 unit kerja; M ENTER I KEUANGAN R E P UBLIK INDONESIA - 107 - Pernyataan tanggung jawab memuat informasi bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan SPI yang memadai. Buat simpulan dan tu.angkan dalam KKR. Revju LRA Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. B. l Penerimaan Negara Bukan Pajak Langkah Kerja:

^· Pastikan bahwa PNBP telah disajikari sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2. Dapatkan Dokumen Sumber PNBP (SSBP, LHP BPK RI Tahun Angga: ran sebelumnya) 3. Teliti PNBP yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai PNBP pada LRA dengan CaLK 5 . Teliti kesesuaian nilai PNBP pada LRA dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (Lampiran SAl) 6. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan PNBP.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.2 Belanja Langkah Kerja:

^. Pastikan bahwa Belanja telah disajikan sesuai BAS dengan melakukr.n perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2. Dapatkan Dokurnen Sumber Belanja 3. Teliti jenis rincian belanja yang disajikan (belanja pegawai I so sial I lainnya ) , biasanya dij elaskan di CaLK 4. Pastikan nilai realisasi tiap jenis belanja tidak melebihi nilai anggaran yang tertera dalam DIPA 5 . Teliti kesesuaian nilai tiap jenis belanja pada LRA Dilaksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 No. Uraian 1 2 M E NTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 108 - Dilaksa- nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 ΄---+----------- -··· --- . dengan CaLK .

Teliti kesesuaian nilai tiap jenis belanja pada LRA dengan Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Lampiran SAl) 7. Teliti nilai realisasi pengembalian belanja tahun berjalan pada CaLK atau Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja (Lampiran SAl) 8. Teliti nilai realisasi bdanja yang disajikan pada LRA dengan memperhitungkan nilai pengembalian belanja tahun berjalan 9 . Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Belanja 10. Buat simpulan <fan tu'angkan dalam KKR. C Reviu Neraca Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber. C. l Kas di Bendahara Pcngeluaran Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Kas di Bendahara Pengeluaran telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2 . Pastikan bahwa sal do Kas di Bendahara Pengeluaran telah sama dengan saldo akhir Neraca periode sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan pcnelusuran ke Neraca periode sebelumnya 3. Teliti Kas di Be: dahara Pengeluaran yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian riilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca dengan CaLK 5. Teliti kesesuaian nilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca dengan Rekening Koran · Oika dilampirkan) 6. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Kas di Bendahara Pengeluaran 7. Buat simp ulan dan tuangkan dalam KKR. M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 109 - .---.---------- , --- KKR No. 1 Uraian • 2 C.2 Kas Lainnya Setara ii.: as Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Kas Lainnya Setara Kas telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2. Pastikan bahwa saldo Kas Lainnya Setara Kas telah sama dengan sal do akhir N eraca peri ode sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya 3 . Teliti Kas Lainnya Setara Kas yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai Kas Lainnya Setara Kas pada N eraca dengan CaLK 5. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Kas Lainnya Setara Kas 6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.3 Belanja Dibayar di Muka Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Belanja Dibayar di Muka teiah disajikan sesuai BAS dengan melakukan . perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2. Pastikan bahwa saldo Belanja Dibayar di Muka telah sama dengan saldo akhir Neraca periode sebelumnya pada LK c.udited, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya 3 . Teliti Belanja Dibayar di Muka yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai Belanja Dibayar di Muka pada N eraca dengan CaLK 5. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Belanja Dibayar di Muka 6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.4 Piutang Buka", Pajak Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Piutang Bukan Pajak telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2. Pastikan bahwa saldo Piutang Bukan Pajak telah sama dengan saldo akhir. Neraca periode sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 110 - 3. Teliti Piutang Bukan Pajak yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai Piutang Bukan Pajak pada Neraca dengan CaLK 5. Lakukan klarifikasi jika terdaj: >at hal yang kurang jelas terkait dengan Piutang Bukan Pajak 6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.S Piutang Lain-Lain Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Piutang Lain-Lain telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2. Pastikan bahwa saldo Piutang Lain-Lain telah sama dengan saldo akhir Neraca periode sebelumrtya pada LK audited, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya 3. Teliti Piutang Lain-Lain yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai Piutang Lain-Lain pada Neraca dengan CaLK 5. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Plutang Lain-Lain 6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rur,: i, Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2 . Pastikan bahwa saldo : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lan.car Tagihan Tuntutan Perbendaharaanj Tumutan Ganti Rugi telah sama dengan saldo al(hir N eraca periode sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya 3. Teliti Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian lancar Tagihan Tuntutan PerbendaharaanjTuntutan Ganti Rugi yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan · , Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 pada CaLK) M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 111 - 4. Teliti kesesuaian nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada N eraca dengan CaLK 5. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Pc: hyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tui: : .tutan Ganti Rugi 6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.7 Uang Muka Beøanja Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Uang Muka Belanja telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2 . Pastikan bahwa saldo Uang Muka Belanja telah sama dengan saldo akhir N eraca peri ode sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya 3. Teliti Uang Muka Belanja yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai Uang Muka Belanja pada Neraca dengan CaLK · 5. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Uang Muka Belanja 6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.S Persediaan Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Persediaan telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2 . Pastikan bahwa sal d o Persediaan telah sama dengan saldo akhir Neraca periode sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya 3. Teliti Persediaan yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan : )ada CaLK) 4. Teliti apakah dalam CaLK terdapat belanja untuk pembelian persediaan. Apabila ada, pastikan belanja tersebut sudah tercantum dalam Neraca 5. Teliti kesesuaian nilai Persediaan pacta Neraca dengan CaLK Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 MENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 112 - 6. Teliti kesesuaian nilai Persediaan pada Neraca dengan Laporan Barang Persediaan Oika dilampirkan) 7. Palam hal aset telah diserahterimakan, lakukan konfirmasi ke satuan kerja penerima 8. Dapatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Persediaan 9. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Persediaan 10. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.9 Tanah Langkah Kerja: 1 . Pastikan bahwa Tanah telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2. Pastikan bahwa sal do Tanah telah sama dengan saldo akhir Neraca periode sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya 3. Teliti Tanah yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai Tanah pada Neraca dengan CaLK 5. Teliti kesesuaian nilai Tanah pada Neraca dengan Laporan Barang Milik -Negara (BMN) 6. Teliti kesesuaian nilai Tanah pada Neraca dengan · Berita Acara Serah Terima 7. Dalam hal aset telah diserahterimakan, lakukan konfirmasi ke satuan kerja penerima 8. Teliti apakah dalam CaLK terdapat belanja untuk pengadaan Tanah. Apabila ada, pastikan belanja tersebut sudah tercantum dalam Neraca 9 . · Lakukan klarifikasi jika ferdapat hal yang kurang jelas terkait dengan T; mah 10. Buat siinpulan dan tuangkan dalam KKR. C. lO Peralatan dan Mesin Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Peralatan dan Mesin telah disajikan sesuai ?: AS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2. Pastikan bahwa sald.: : Peralatan dan Mesin telah sama dengan saldo akhir Neraca periode Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 . M ENTE R I KEUANGAN R EP UBLIK INDONES IA - 113 - sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya 3 . Teliti Peralatan dan Mesin yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai Peralatan dan Mesin pada N eraca dengan CaLK 5 . Teliti kesesuaian nilai, Peralatan dan Mesin pada Neraca dengan Laporan Barang Milik Negara (BMN) 6 . Teliti kesesuaian nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dengan Berita Acara Serah Terima 7. Dalam hal aset telah diserahterimakan, lakukan konfirmasi ke sયtuan kerja penerima 8. Teliti apakah dalam Ca.LK terdapat belanja untuk pengadaan Peralatan dan Mesin. Apabila ada, pastikan belanja tersebut sudah tercantum dalam Neraca 9 . Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Peralatan dan Mesin 10. Buat simpulati dan tuangkan dalam KKR. C. l l Gedung dan Bangunan Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Gedung dan Bangunan telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2. pastikan bahwa saldo Gedung dan Bangunan telah sama dengan saldo akhir N eraca peri ode sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan penelusuran ke Nerad. periode sebelumnya 3. Teliti Gedung dan Bangunan yang disa jikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai Gedung dan Bangunan pada N eraca dengan CaLK 5. Teliti kesesuaian nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca dengan Laporan Barang Milik Negara (BMN) 6. . Teliti kesesuaian nilai Gedung.dan Bangunan pada Neraca denga.n P.erita Acara Serah Terima 7. Dalam hal aset telah diserahterimakan, lakukan konfirmasi ke satuan kerja penerima 8. Teliti apakah dalam C2LK terdapat belanja untuk pengadaan Gedung dan Bangunan. Apabila ada, pastikan belanja tersebut sudah tercantum dalam Neraca Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Utaian 2 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 114 - 9 . Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang ^ jelas terkait dengan Gedung dan Bangunan 10. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C. 12 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Jalan, Irigasi, dan Jaringan telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2. Pastikan bahwa saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan telah sama dengan saldo akhir N eraca periode sebelumrtya pada LK audited, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya 3. Teliti Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disa jikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca dengan CaLK 5. Teliti kesesuaian nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca dengan Laporan Barang Milik Negara . (BMN) 6. Teliti kesesuaian nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca dengan Berita Acara Serah Terima 7. · Dalam hal aset telah diserahterimakan, lakukan konfirmasi ke satuan kerja penerima 8. Teliti apakah dalam CaLK terdapat belanja untuk pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Apabila ada, pastikan belanja tersebut sudah tercantum dalam Neraca 9 . Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C. 13 Aset Tetap Lainn: ; ra Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Aset Tetap Lainnya telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2 . Pastikan bahwa saldo Aset Tetap Lainnya telah sama dengan saldo akhir N eraca peri ode sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan penelusuran રe Neraca periode sebelumriya 3. Teliti Aset Tetap Lain઱1ya yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai Aset Tetap Lainnya pada Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No·. 1 M ENTER I KEUANGAN R E PUBLIK INDONES IA - 115 - Uraian 2 Neraca dengan CaLK 5. Teliti kesesuaian nilai Aset Tetap Lainnya pada N eraca dengan Laporan Barang Milik N egara (BMN) 6. Teliti kesesuaian nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dengan Berita Acara Serah Terima 7 . Dalam hal aset telah diserahterimakan, lakukan konfirmasi ke .satuan kerja penerima 8. Teliti apakah dalam CaLK terdapat belanja untuk pengadaan Aset Tetap Lainnya. Apabila ada, pastikan belanja tersebut sudah tercantum dalam Neraca 9 . Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait den g an A.: Set Tetap Lainnya 10. Buat simpulan dan tv.angkan dalam KKR. C. l4 Konstruksi dalam Pengerjaan Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Konstruksi Dalam Penge: rjaan telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2 . Pastikan bahwa i; aldo Konstruksi Dalam Pengerjaan telah sama dengan saldo akhir Neraca periode sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan penelusuran saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut ke Neraca laporan keuangan periode sebeh.iinnya 3 . Teliti apa saja Konstruksi Dalam Pengerjaan yang disajikan (biasanya dલielaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca dengan CaLK 5. Teliti apakah dalam CaLK terdapat belanja untuk pengadaan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Apabila ada, pastikan belanja tersebut sudah tercantum dalam Neraca 6. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Kuastruksi dalam Pengerjaan 7. Buat simp ulan dan tuangkan dalam KKR. C. 15 Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud, Aset Lain­ Lain, Aset yang Dibatasi Penggunaannya, dan Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP /TUP) Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Aset Lainnya telah disajikan Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 M ENTER! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA Uraian 2 sesuai BAS dengan melakukan terhadap klasifikasi BAS - 116 - perbandingan 2 . Pastikan bahwa saldo Aset Lainnya telah sama dengan saldo akhir Neraca periode sebelumnya pada LK audited, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya 3 . Teliti Aset Lainnya yang disajikan berasal darimana (biasanya dijelaskan pada CaLK) 4. Teliti kesesuaian nilai Aset Lainnya pada Neraca dengan CaLK 5. Teliti kesesuaian nilai Aset Lainnya pada Neraca · dengan Laporan Barang Milik Negara (BMN) 6. Teliti kesesuaiaɑ nilai Aset Lainnya pada Neraca dengan Berita Acara Serah Terima 7. Teliti apakah dalam CaLK terdapat belanja untuk pengadaan Aset Lainnya. Apabila ada, pastikan belanja tersebut sudFJh tercantum dalam Neraca 8. Lakukan klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Aset Lainnya 9 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C. 16 Kewajiban dan Ekuitas Langkah Kerja:

Pastikan bahwa Kewajiban dan Ekuitas telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS 2 . Pastikan bahwa saldo Kewajiban dan Ekuitas telah sama dengan saldo akhir Neraca periode sebelumnya pada LK audited; dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya 3. Teliti kesesuaian nilai kewajiban dan ekuitas dengan aset 4. Lakukah klarifikasi jika terdapat hal yang kurang jelas terkait dengan Kewajiban dan Ekuitas 5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D Reviu CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan dan/ a tau rincian. Dilaksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 117 - r--- y--------- -- --- No. 1 Uraian 2 Langkah Kerja:

Pastikan bahwa CaLK memuat informasi ten tang: - Gamb ^a ran ringkas mengenai kondisi LK yang dipertanggungjawabkan, yang mencakup gambaran mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan CaLK - Realisasi pendapatan dan belanja, masing­ masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode berdasarkan cetakan dari aplikasi SAl - Posisi aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal pelaporan berdasarkan cetakan dari aplikasi SAl.· 2. Teliti apakah seluruh akun dijelaskan memadai. 3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI - Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa DJA telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999ɒ08 untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Action Plan DJA Tahun periode reviu. 2 . Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu. 3 . Lakukan analisis terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti dan/ a tau yang belum selesai ditindaklanjuti. 4 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Dircviu oleh: Pengendali Teknis, [N ; , ma] [NIP] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] [NIP] FORMAT 16A: M ENTE R I KEUANGAN R E PUBLIK INDONESIA - 118 - CONTOH. PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKR Nomor Disusun oleh/ Para£ Direviu oleh / Para£ Disetujui oleh/ Para£ PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN TK PENGELOLA BMN IDLE Dilaksa- Waktu No. Uraian nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan -· 1 2 3 4 5 -- A Reviu Kelengkapan LK Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja:

Dapatkan LK, yaitu LRA, Neraca, dan CaLK, beserta lampirannya secara lengkap dari Dit. BMN DJKN.

Reviu apakah LK telah memuat: - Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK yang sesuai; - Gambaran ringkas mengenai LK; - Tanda tangan pejabat yang berwenang; - Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan norrior halaman) , jika ada; - Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan nomor halaman), jika ada; - Daftar lampiran (; : : ama lampiran, nomor lampiran, dan nornor halaman); - Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang diguriakan dalam LK) ; KKR No. 6 No. 1 Uraian 2 M E NTER ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 119 - - Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani pimpinan unit kerja; - Pernyataan tanggung jawab memuat informasi bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan SPI yang memadai.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B Reviu LRA Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. Langkah Kerja:

Dapatkan: • Surat Setoran Bukan. Pajak (SSBP) • Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara DJKN dengan Ditjen PBN 2 . Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah penerimaan dan belanja pada LRA (jumlah anggaran dan realisasinya), apakah telah sesuai dengan jumlah pada dokumen sumbernya. Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran dan pendampingan untui· melakukan koreksi atas selisih terse but. 3. Lakukan penelitian apakah rekonsiliansi antara DJKN dengan Dit. APK Ditjen PBN telah dilaksanakan dan apakah penyajian nilai belanja dan penerimaan pada LRA telah sesuai dengan nilai pada BAR.

Teliti apakah penerimaan penjualanj kompensasi dari aset telah RKUN dan sudah dicatat pada LRA. atas masuk ke 5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C Reviu Netaca Tujuan: Untuk meyakinkan kerocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. Uraian M ENTER ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 120 - Dilaksa­ nakan oleh Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan f---+------ -- --- 1 2 Langkah Kerja:

Dapatkan:

Laporan Kompilasi BMN Idle dari Laporan Barang Milik Negara · Kantor Wilayah berupa Tanah danjatau Bangunan Idle.

Keput' usan Menteri Keuangan tentang Penetapan BMN Idle c. Berita Acara Serah Terima BMN Idle dari Pengguna kepada Pengelola d. Persetujuan Pemanfaatan BMN Idle dan Perjanjian Sewa BMN e. Persetujuan Pemindahtanganan BMN Idle dan Risalah Lelang · f. Surat Persetujuan Penggunaan BMN Idle g. Berita Acara Semh Terima BMN Idle dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang h. Surat Keputusan Penghapusan BMN Idle dari Daftar Barang Milik Negara Tanah danj atau Bangunan Idle i. Laporan Hasil Inventarisasi Aset 2. Bandingkan saldo akun Neraca awal tahun dengan saldo akun Neraca akhir periode sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan, lakukan penelusuran untuk melakukɘm koreksi atas selisih tersebut.

Ambil sam pel, bandingkan saldo aset yang dilaporkcin pada neraca dengan Laporan Hasil lnventarisasi Aset yang telah dilaksanakan.

Bandingkan penyajian saldo aset dengan hasil kompilasi DJKN terhadap Laporan Barang Milik Negara Kantor Wilayah berupa Tanah dan/ a tau Bangunan Idle. - 5. Lakukan penelitian apakah penyajian saldo aset sesuai dengan dokumen sumbernya.

Buat simpulan dan tuar: ; gkan dalam KKR. D Reviu CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA · dan Neraca yang memerlukan penjelasan dan/atau. rincian. Langkah Kerja:

Dapatkan data CaLK 3 4 5 6 No. Uraian M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 121 - Dilaksa­ nakan oleh Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan Ω------------- - --- 1 2 3 4 5 6 f----4---------- -·- -· --- 2 . Bandingkan setiap pas pada CaLK dengan LRA dan Neraca, teliti apabila terdapat perbedaa ^n yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK. 3 . Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting . yang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

Lakukan analisis terhadap kecukupan pengungkapan pada CaLK. 5 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa DJKN telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK UAKPA BUN TK BA 999.99 BMN Idle untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Langkah Kerja:

Dapatkan Action Plan DJKN Tahun periode reviu.

Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu . . 3 . Lakukan analisis terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai ditindaklanjuti.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. L- -- -L -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - --- [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetttiui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nama] [NIP] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] (NIP] FORMAT 16B: M ENTE R ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 122 - CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99) N am.a Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKRNomor Disusun oleh/ Paraf Direviu oleh/ Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN TK . PENGELOLA ASET YANG BERASAL DARI PERTAMINA Dilaksa- Waktu No. Uraian nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 1 2 3 4 5 A Reviu Kelengkapan LK Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan dokumen sઢbagai berikut: - LK, yaitu LRA, Neraca, dan CaLK, beserta lampirannya seca ra lengkap dari DJKN; - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/ KMK.06j 2008 tentang Penetapan Status Aset yang Berasal dari Pertamina Sebagai Barang Milik N egara; - Laporan Basil Inventarisasi dan Penilaian atas Aset yang Berasal dari Pertamina; - Persetujuan Pem8·nfaatan Aset yang Berasal dari Pertamina dan Perjanjian Sewa BMN; - Persetujuan Pemindahtanganan Aset yang Berasal dari Pertat: i: J.ina dan Risalah Lelang; - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dim - Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara DJKN dengan Ditjen PBN. KKR No. 6 No. 1 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA Uraian 2 2. Reviu apakah LK telah memuat: - 123 - Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK yang sesuai; Gambaran ringkas mengenai LK; Tanda tangan pejabat yang berwenang; Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan nomor halaman), jika ada; Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan nomor halaman), jika ada; Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor halaman); Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK); Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani pimpinan unit kerja; - Pernyataan tangg).lng jawab memuat informasi bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan SPI yang memadai.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B Reviu LRA Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 º---+----------- - --- Tujuan: Untuk meyakinkan kecoc,okan data pada LRA dengan dokumen sumber. Langkah Kerja:

Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah penerimaan dan belanja pada LRA (jumlah anggaran dan reialiset.sinya), apakah telah sesuai dengan jumlah pada dokumen sumbernya. Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran dan pendampingan untuk melakukan koreksi atas selisih tersebut. 2. Lakukan penelitian apakah rekonsiliansi antara DJKN dengan Dit. APK · Ditjen PBN telah dilaksanakan dan apilkah penyajian nilai belanja dan penerimaan pada LRA telah sesuai dengan nilai pada BAR.

Teliti apakah penerimaan atas pemanfaatan dan pemindahtanganan dari aset telah masuk ke No. 1 Uraian 2 M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 12 ^4 - RKUN dan sudah dicatat pada LRA 4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C Reviu Neraca Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber. Langkah Kerja:

Bandingkan sald.o awal akun N eraca dengan sal do akhir akun Neraca pada LK audited periode sebelumnya. Apabila terdapat selisih, lakukan · ^penelusuran dan pendampingan untuk melakukan koreksi atas selisih tersebut. 2 . Ambil · sampel, bandingkan saldo aset yang dilaporkan pada ner"l.ca dengan Laporan Hasil Inventarisasi Aset yang telah dilaksanakan. 3. Lakukan penelitian a.pakah penyajian saldo aset sesuai dengan dokumen sumbernya. 4. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D Reviu CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan dan/atau rincian. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data CaLK 2 . Bandingkan setiap pos pada CaLK dengan LRA dan Neraca, teliti aiJabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK.

Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

Lakukan analisis terhadap kecukupan pengungkapan pada f.aLK. 5 . Buat simpulan dan t<mngkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 No. Uraian 1 2 M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 125 - E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa DJKN telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK UAKPA BUN TK BA 999 .99 Pengelola Aset yang Berasal dari Pertamina untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Langkah Kerja:

Dapatkan Actio11; Plan DJKN Tahun periode reviu.

Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu. 3 . Lakukan analisis terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti dan/ a tau yang belum selesai ditindaklanjuti.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tah un J Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] (NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, (N3.ma] [NIP] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] (NIP] FORMAT 16C: M E NTER ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 126 - CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKR Nomor Disusun oleh/ Paraf Direviu oleh/ Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN TK PENGELOLA BMN YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR PKP2B Dilaksa- Waktu No. Uraian nakan oleh Direnca Dilaksa- 1 2 · ^A Reviu Kelengkapan LK Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja:

Dapatkan dokumen sebagai berikut: LK yaitu LRA, Neraca, dan CaLK, beserta lampirannya seca: ; . s.. lengkap dari UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B . Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian atas BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B. Persetujuan Pemanfaatan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B dan Perjanjian Sewa BMN. Persetujuan Pemindahtanganan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B dan Risalah Lelang. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) . Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara DJKN dengan Ditjen PBN.

Reviu apakah LK telah memuat: ldentitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyainpa; : c1n LK yang sesuai; -nakan nakan 3 4 5 KKR No. 6 No. 1 Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R E PUBLIK INDONESIA - 127 - Gambaran ringkaણ mengenai LK; Tanda tangan pejabat yang berwenang; Daftar tabel (nama label, nomor tabel, dan nomor halaman), jika ada; Daftar grafik (nama grafik, nom or grafik, dari nom or halaman), jika ada; Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor halaman) ; Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK); Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani pimpinan unit kerja; Pernyataan tanggung jawab memuat informasi bahwa LK tela: h disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan SPI yang memadai. 3 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B Reviu LRA Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. Langkah Kerja:

Lakukan penelitian terhada p penyajian jumla: h penerimaan dan belanja pada LRA (jumlah anggaran dan realisasinya), apaka: h telah sesuai dengan jumlah pada dokumen sutnbernya. Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran dan pendampingan untuP: melakukan koreksi atas selisih tersebut. 2 . Lakukan penelitian : 1pakah rekonsiliansi antara DJKN dengan Dit APK Ditjen PBN telah dilaksanakan dan apakah penyajian nilai belanja dan penerimaan pada LRA telah sesuai dengan nilai pada BAR.

Teliti apakah penerimaan atas sewa dari aset telah masuk ke RKUN dan sudah dicatat pada LRA.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- nakan oleh 3 Waktu Direnca Dilaksa- -nakan nakan 4 5 KKR No. 6 £---+--------- ---- - ---- C Reviu Neraca Tujuan: M ENTE R ! KEUANGAN - 128 - r---.---------- -· --- No. 1 Uraian 2 Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber. Langkah Kerja:

Bandingkan saldo awal akun -Neraca dengan saldo akhir akun Neraca pada LK audited periode sebelumnya. Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran dan pendampingan untuk melakukan koreksi atas selisih tersebut. 2 . Ambil sampel, bandingkan saldo aset yang dilaporkan pada neraca dengan Laporan Hasil Inventarisasi Aset yang telah dilaksanakan.

Lakukan penelitian apakah penyajian saldo aset sesuai dengan dokumen sumbernya.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 Þ---+---------- ·· --- Ķ D Reviu CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan dan/atau rincian. Langkah Kerja:

Dapatkan data CaLK 2 . Bandingkan setiap pos pada CaLK dengan LRA dan Neraca, teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan deugan uraian penjelasan pos-pos CaLK.

Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca. 4. Lakukan analisis terhadap kecukupan pengungkapan pada CaLK. 5 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa Kementerian ESDM telah melakukan tindak lanjut terhadap temuah BPK RI pada LK UAKPA BUN TK BA 999.99 Pengelola BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. No. 1 Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 129 - Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Action Plan Kementerian ESDM Tahun periode reviu. 2 . Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu.

Lakukan analisis terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti danj atau yang belum selesai ditindaklanjuti.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nama] [NIP] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] [NIP] KKR No. 6 FORMAT 16D: M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 130 - CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKR Nomor Disusun oleh/ Para£ Direviu oleh / Para£ Disetujui oleh/ Para£ PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN TK PENGELOLA BMN YANG BERASAL DARI KKKS Waktu KKR No. Uraian Dilaksa­ nakan oleh Direnca Dilaksa- No. 1 2 - A Reviu Kelengkapan LK Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja:

Dapatkan dokumen sebagai berikut: LK yaitu LRA, Neraca, dan CaLK, beserta lampirannya secara lengkap dari UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS. Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian atas BMN yang Berasal dari KKKS. Persetujuan Pemanfaatan BMN yang Berasal dari KKKS dan Perjanjian Sewa BMN. Persetujuan Pemindahtanganan BMN yang Berasal dari KKKS dan Risalah Lelang. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) . Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara DJKN dengan Ditjen PBN. 2 . Reviu apakah LK telah memuat: Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK yang sesuai; Gambaran ringkas mengenai LK; Tanda tangan peja઺Jat yang berwenang; 3 -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 MENTER I KEUANGAN - 131 - Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan nomor halaman) , jika ada; Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan nomor halaman), jika ada; Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor halaman); Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK) ; Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani pimpinan unit kerja; - Pernyataan tanggung jawab memuat informasi bahwa LK teતah disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan SPI yang memadai.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B Reviu LRA Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. Langkah Kerja:

Lakukan penelitian 4t: erhadap penyajian jumlah penerimaan dan belanja pada LRA (jumlah anggaran dan realisasinya), apakah telah sesuai dengan jumlah pada dokumen sumbernya. Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran dan pendampingan untuk melakukan koreksi atas selisih tersebut. 2 . Lakukan penelitian a.pakah rekonsiliansi antara DJKN dengan Dit APK Ditjen PBN telah dilaksanakan dan ap"l.kah penyajian nilai belanja dan penerimaan pada LRA telah sesuai dengan nilai pada BAR.

Teliti apakah penerimaan atas sewa dari aset telah masuk ke RKUN dan sudah dicatat pada LRA.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C .Reviu Neraca Dilaksa­ nakan oieh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 r- -- Ͱ -- -- -- -- ͱ -- -- -- -- --- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Ͳ -- -- -- -4 -- -- -- -- ͳ -- -- -- ʹ -- ͵ Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca No. 1 Uraian 2 dengan dokumen sumber. Langkah Kerja: M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 132 - 1. Bandingkan sal do awd akun N eraca dengan saldo akhir akun N eraca pada LK audited peri ode sebelumnya. Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran dan pendampingan untuk melakukan koreksi atas selisih tersebut. 2 . Ambil · sampel, bandingkan saldo aset yang dilaporkan pacta neraca dengan Laporan Hasil Inventarisasi Aset yang telah dilaksanakan.

Lakukan penelit.ian apakah penyajian saldo aset sesuai dengan dokumen sumbernya.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D Reviu CaLK Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 ͸---+---------- · --- Tujuan: Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan dan/ a tau rincian. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data CaLK 2 . Bandingkan setiap pos pada CaLK dengan LRA dan Neraca, teliti H.r.: abila terdapat perbedaan yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK.

Teliti apakah Catat: : m penting lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

Lakukan analisis terhadap kecukupan pengungkapan pada CaLK. 5 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. f-- -- -+ -- -- -- -- -- -- -- -- - - ¢- --·-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --l -- -- -- -- -+ -- -- -- -- l- -- -- -- -+-- -- ^--1 E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa Kementerian ESDM telah melakukan tindak lanjnt terhadap temuan BPK RI pada LK UAKPA . BUN TV BA 999.99 Pengelola BMN . I yang Berasal dari KKKS untuk periode tahun-tahun No. 1 Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 133 - sebelum periode reviu. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Action Plan Kementerian ESDM Tahun periode reviu.

Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu.

Lakukan analisis terhadap temuart yang belum ditindaklanjuti danj atau yang belum selesai ditindaklanjuti.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nama] [NIP] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] [NIP] KKR No. 6 FORMAT 16E: M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 134 - CONTOH PKR LK BUN TRAN'SAKSI KHUSUS (BA 999.99} Nama Kantor Kegiatan yang Direviu KKR Nomor Disusun olehl Paraf Tahun Anggaran Direviu oleh I Paraf Disetujui oleh I Paraf PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN TK PENGELOLA ASET YANG TIMBUL DARI PEMBERIAN BLBI Waktu KKR No. Uraian Dilaksa­ nakan oleh Direnca Dilaksa- No. 1 2 A Reviu Kelengkapan LK Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan dokumen sebagai berikut: Lapora.n Keuangan BA 999.99 UAKPA BUN TK untuk Pengelola Aset yang timbul dari pemberian BLBI; Laporan Hasil lnventarisasi atas Aset eks BPPN dan Aset eks kelolaan PT PPA (apabila ada); Hasil print out Aplikasi Modul Kekayaan Negara; Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Aset Kredit antara Dit. PKNSJ DJKN dengan KPKNL; Surat Konfirmasi dari Dit. PKNSI DJKN dan Jawaban Konfirmasi dari Dit. PKN Ditjen PBN; - Dokurri.en terkait aset properti, aset inventaris, aset Nostro, saham, dan surat berharga.

Reviu apakah LK telah memuat: Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampai: -: 1n LK yang sesuai; Gambaran ringkas mengenai LK; 3 -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 135 - Tanda tangan pejabat yang berwenang; Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan nomor halaman), jika ada; Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan nomor halaman) , jika ada; Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor halaman); Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK) ; Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja; Pernyataan ti'lnggung jawab memuat informasi bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan ͯPI yang memadai. 3 . Buat simpulari dan tuatigkan dalam KKR. B Reviu LRA Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. Langkah Kerja:

Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah penerimaan pada LRA Uumlah target/ anggaran dan realisasinya), apakah telah sesuai dengan jumlah pada dokumen sumbernya sesuai dengan jenis aset. Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran dan pendampingan untuk melakukan koreksi at: : .s selisih tersebut.

Lakukan penelitian apakah konfirmasi dari Dit · PKNSI DJKN ke Dit · PKN · Ditjen PBN telah dilaksanakan dan apakah penyajian nilai penerimaan pada LRA yang berasal dari Basil Pengelolaan Aset baik yang berasal dari pengelolaan yang dilakukan oleh DJKN maupun PT PPA telah sesuai dengan nilai pada konfirmasi. 3 . Teliti apakah penerimaan atas penjualanj kompensasi dari aset telah masuk ke RKUN dan sudah dicatat pada LRA.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 No. Uraian 1 2 M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 136 - C Reviu Neraca Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber. Langkah Kerja: 1 . Bandingkan saldo akun per 1 Januari 20x1 pada neraca TA 20x 1 dengan saldo akun per 3 1 Desember 20x0 pada neraca tahun 20x0 Audited. Apabila terdapat selisihjperbedaan, lakukan penelusuran dan pendampingan untuk melakukan koreksi atas selisih/ perbedaan tersebut.

Ambil sampel, bandingkan saldo aset yang dilaporkan pada ner?O.ca dengan Laporan Hasil Inventarisasi Aset (apabila ada) yang telah dilaksanakan.

Lakukan penelitian apakah penyajian saldo aset sesuai dengan hasil rekonsiliasi DJKN dengan seluruh KPKNL.

Lakukan penelitian apakah penyajian saldo aset sesuai dengan dokumen sumbernya.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D Reviu CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan r.r-m; a tau rincian. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data CaLK 2 . Bandingkan setiap pos pada CaLK dengan LRA f ace dan Neraca f ace, teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK. 3 . Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

Lakukan an ali sis terhadap kecukupan Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 E 5. Uraian 2 pengungkapan pada CaLK. M ENTER I KEUANGAN R E PUBLIK INDONES IA - 137 - Buat simpulan dan tuangkan d.alam KKR. Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa Dit. PKNSI DJKN telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.99 UAKPA BUN TK untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Action Plan Dit. PKNSI DJKN Tahun periode reviu.

Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu.

Lakukan analisis ter.hadap temuan yang belum ditindaklanjuti danj atau yang belum selesai ditindaklanjuti.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nama] [NIP] . Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] [NIP] KKR No. 6 FORMAT 16F: M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 138 - CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKR Nomor Disusun oleh/ Paraf Direviu oleh/ Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROGRAM KERJA REVIU LK UAKKPA BUN TK PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA Waktu KKR No. Uraian Dilaksa­ nakan oleh Direnca Dilaksa- No. 1 2 A Reviu Kelengkapan LK Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan dokumen sebagai berikut: - Laporan Keuangan BA 999.99 Audited di tingkat UAPBUN TK Pengelola Aset yang berada dalam Pengelolaan DJKN dan UAKPBUN TK; Laporan Keuangan BA 999.99 Unaudited di tingkat masing-masing UAKPA BUN TK (reviewed) untuk Aset Bekas Milik Asing/ Cina, Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, dan Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN; Catatan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan BA 999 .99 Unaudited di tingkat masing-masing UAKPA BUN TK.

Reviu apakah LK telah. memuat: Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampc.•ian LK yang sesuai; Gambaran ringkas mengenai LK; Tanda tangan pejabat yang berwenang; 3 -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 139 - Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan nomor halaman), jika ada; Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan nom or halaman), jika ada; Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran, dan nom or .hala:

rp.an); Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK); Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja; Pernyataan tangg\lng jawab memuat informasi bahwa LK tel.ah disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan SPI yang memadai.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B Reviu LRA Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 1---l----- -•---··- --- Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. Langkah Ker ja: 1 . Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah penerimaan dan belanja pada LRA (jumlah anggaran dan realisa sinya), apakah telah sesuai antara Laporan Kemmgan tingkat UAKKPA BUN TK dengan masing-masing UAKPA BUN TK. Apabila terdapat selisih/ perbedaan, lakukan penelusuran untuk melakukan koreksi atas selisihjperbedaan tersebut.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. l---l------ -ͮ--r --- C Reviu Neraca Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber. Langkah Kerja: 1 . Bandingkan saldo awal akun pada neraca dengan No. Uraian M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 140 - Dilaksa­ nakan oleh Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan ε-+----------- -- --- 1 2 saldo akhir akun pada neraca audited periode sebelumnya. Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran untuk melakukan koreksi atas selisih terse but.

Lakukan penelitian apakah penyajian saldo akhir aset dalam Neraca Konsolidasian Unaudited telah sesuai dengan penggabunganjkompilasi aset dalam Neraca dari masing-masing UAKPA.

Teliti apakah seluruh hasil reviu (CHR) di tingkat . UAKPA telah ^.ditindaklanjuti dengan perubahan/ perbaikan pada Laporan Keuangan di tingkat UAKPA. Apabila terdapat rekomendasi CHR di tingkat UAKPA yang belum ditindaklanjuti, lakukan penelusuran dan pendampingan untuk melakukan koreksi di Laporan Keuangan di tingkat UAKKPA (koo: iJinator) .

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D Reviu CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kec; ; .kupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan dan/atau rincian. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data CaLK 2 . Bandingkan setiap pos pada CaLK dengan LRA f ace dan Neraca f ace, teliti apabila terdapat perbedaan yang dgnifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK.

Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LRA da n Neraca.

Lakukan analisis terhadap pengungkapan pada CaLK. kecukupan 5. Buat simpulan dan tli: angkan dalam KKR. E Monitoring Tindak Lanj1.1t Temuan BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa Dit. PKNSI DJKN telah 3 4 5 6 No. 1 ·- Uraian 2 M E NTER ! KEUANGAN R E P UBLIK INDONES IA - 141 - melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.99 UAKKPA BUN TK untuk periode tahun-tahm.i. sebelum periode reviu. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Action Plan Dit. PKNSI DJKN Tahun periode reviu. 2 . Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI j)ada LK BUN sebelum tahun periode reviu.

Lakukan analisis terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti . dan/ a tau yang belum selesai ditindaklanjuti.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nama] [NIP] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] [NIP] KKR No. 6 FORMAT 16G: M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 142 - CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahuri Anggaran KKR Nomor Disusun oleh/ Para£ Direviu oleh / Para£ Disetujui oleh/ Para£ PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN TK PENGELOLA PENDAPATAN DAN BELANJA YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KAS NEGARA No. Uraian 1 2 A Reviu Kelengkapan LK Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan fori: nat yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja:

Dapatkan dokumen sebagai berikut: LK yaitu LRA, Neraca, dan CaLK, beserta lampirannya secara lengkap dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara {Dit. PKN) Ditjen PBN; Berita Acara Rekonsiliasi yang dilakukan oleh Dit. PKN dan BI; Berita Acara Rekonsiliasi yang dilakukan oleh Dit. PKN dan Bank Umum; Rekening Koran KUN dan Penempatan, serta Rekening BUN lai: : -! yang terkait; Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Selisih · Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN; KKR penyusunan realisasi Bela: nja dan Pendapatan atas Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara Tahun 20xx. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa ^- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R E PUBLIK INDONES IA - 143 - 2. Reviu apakah LK telah memuat: Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK yang sesuai; Gambaran ringkas mengenai LK; Tanda tangan pejabat yang berwenang; Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan nomor halaman) , jika ada; Daftar grafik (narrta grafik, nomor grafik, dan nomor halaman) , jika ada; - Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor halaman); - Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK); - Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja; - Pernyataan tanggung jawab memuat informasi bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan SPI yang memadai.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B Reviu LRA Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. B. l Reviu Realisasi Pendapatan Langkah Kerja:

Bandingkan data rcalisasi pendapatan antara kertas kerja Penyusunan Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN.

Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah penerimaan pada LRA (jumlah anggaran dan realisasinya), apakah telah sesuai dengan jumlah pada dokumen sumbernya (antara lain yaitu DIPA, SP2D/ SPM) .

Teliti apakah transaksi pendapatan pada LRA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Buat simp ulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 B.2 Reviu Realisasi Belanja Langkah Kerja: M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 144 - 1 . Bandingkan kertas kerja penyusunan belanja dan Pendapatan atas Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara dengan Realisasi Pendapatan dan Belanja Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN 2 . Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah belanja pada LRA (jumlah anggaran dan realisasinya) , apakab. telah sesuai dengan jumlah pada dokumen sumbernya (a.l. DIPA, SP2D/ SPM) 3. Teliti apakah . trદsaksi Belanja pada LRA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C Reviu Neraca Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber. C. l Reviu Aset Langkah Kerja: 1 . Teliti aset yang timbથ1l dari realisasi Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara. 2 . Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah aset yang disajikan, apakah telah sesuai dengan jumlah pada dokumen sumbernya (a.l. DIPA, SP2D I SPM) . Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran. 3 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.2 Reviu Kewajiban Langkah Kerja: 1 . Teliti kewajiban yang timbul dari realisasi Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas N egara dan bandingkan dengan KKR.

Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah kewajiban yang disajikan, apakah telah sesuai dengan jumlah pada dokumen sumbernya (a.l. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 145 - DIPA, SP2D/ SPM) . Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.3 Reviu Ekuitas Dana Langkah Kerja:

Dapatkan dan teliti ekuitas dana yang timbul dari realisasi Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara. 2. Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah ekuitas dana yang disajikan, apakah telah sesuai · dengan jumlah . pada dokurrien sumbernya (a.l. DIPA, SP2D/ SPM) . Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. · D Reviu CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecilkupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan dan/ a tau rincian. Langkah Kerja:

Dapatkan data CaLK 2. Bandingkan setiap pos pada CaLK dengan LRA f ace dan Neraca face, teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK.

Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LRA dan Nenica.

Lakukan analisis terhadap pengungkapan pada CaLK. kecukupan 5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan bah•ra Dit. PKN Ditjen PBN telah Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 \ Uraian - . 2 M ENTER I KEUANGAN R E P UBLIK INDONES IA - 146 - melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.99 UAKPA BUN TK untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Action Plan Dit. PKN Ditjen PBN Tahun periode reviu.

Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu.

Lakukan analisis terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti . dan/atau yang belum selesai ditindaklanjuti.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 (Nama Kota] , (Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] (NIP) Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nama] (NIP] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama) [NIP) KKR No. 6 f www.jdih.kemenkeu.go.id FORMAT 16H: M ENTER I KEUANGAN R E PUBLIK INDONES IA - 147 - CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKR Nomor Disusun oleh/ Paraf Direviu oleh I Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPA BUN TK PENGELOLA PEMBAYARAN BELANJA PENSIUN, BELANJA ASURANSI KESEHATAN, PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA, BELANJA PPN RTGS BI, DAN BELANJA SELISIH HARGA BERAS BULOG No. Uraian Dilaksa­ nakan oleh Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan Ā------------ - --- 1 2 A Reviu Kelengkapan LK Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatt.ધ: r dalam SAP. Langkah Kerja:

Dapatkan dokumen sebagai berikut: LK yaitu LRA, Neraca, dan CaLK, beserta lampirannya secara lengkap dari Direktorat Sistem Perbendaharaan (Dit. SP) Ditjen PBN; Berita Acara Rekons: lliasi yang dilakukan dengan Dit. SP dan Dit. APK; Berita Acara Rekonsiliasi Dit PKN dan BI; Berita Acara Rekonsiliasi yang dilakukan dengan Dit. SP dan Taspen; Dokumen sumber dari Taspen dan Asabri sebagai dasar pengajuan pembayaran untuk pensiun; Data Piutangfutang pensiun berdasarkan catatan dari Tasp(cl; Data Pembayaran Realisasi Belanja Selisih Harga Benis BULOG; ^· 3 4 5 6 No. 1 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 148 - .Uraian 2 Data Tagihan Belanja Selisih Harga Beras BULOG, KKR penyusunan belanja Realisasi Belanja Selisih Harga Bera:

BULOG Tahun 20xx; dan KKR penyusunan belanja PPN RTGS BI Tahun 20xx.

Reviu apakah LK telah memuat: Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK yang sesuai; Gambaran· ringkas mengeriai LK; Tanda tangan pejabat yang berwenang; Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan nomor halam: an),  ika ada; Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan nomor halaman), jika ada; Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor halaman) ; Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK); Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja; - Pernyataan tanggung jawab memuat informasi bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan SPI yang memadai.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B Reviu LRA Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 ­---+----------- - --- Tujuan: Untuk meyakinkan kecouJkan data pada LRA dengan dokumen sumber. B. l Reviu Pendapatan Langkah Kerja: 1 . Bandingkan antara KKR Penyusunan Laporan Realisasi Anggilran dengan pendapatan yang timbul dari pembayaran belanja pensiun, belanja askes, program THT, Belanja PPN RTGS BI dan belanja selisih harga beras BULOG.

Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah penerimaan pada LRA Uumlah anggaran dan realisasinya) , apakah telah sesuai dengan jumlah No. 1 Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R E PUBLIK INDONES IA - 149 - pacta dokumen sumbernya (a.l. DIP A, SP2D / SPM, BAR) dan telah sesuai dengan ^. ketentuan yang berlaku.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.2 Reviu Pembayaran Belanja Pensiun, Askes, THT Langkah Kerja: 1 . Bandingkan antara KKR Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan belanja yang timbul dari pembayaran belanja pensiun, belanja askes, · program THT. · 2 . Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah belanja pacta LRA Oumlah anggaran dan realisasinya) , apakah telah sesuai dengan jumlah pada dokumen sumbernya (a.l. DIPA, SP2D/ SPM) dan Bandingkan dengan KKR Penyusunan belanja Pembayaran · Belanja Pensiun, Askes, Program THT dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.3 Reviu Pembayaran Belanja PPN RTGS BI dan Selisih Harga Beras Bulog Langkah Kerja: 1 . Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah belanja pada LRA Oumlah anggaran dan realisasinya), apakah telah sesuai dengan jumlah pada dokumen sumbernya (a.l. DIPA, SP2D/ SPM) . dan bandingk; m deng<tn .KKR Pembayaran Belanja PPPN RTGS BI, Pembayaran Belanja Selisih Harga Beras BULOG yang telah disusun dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C Reviu Neraca Tujuan: Untuk meyakinkan kc: cocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber. C. l Reviu Aset Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 Langkah Kerja: M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 150 - 1 . Dapatkan dan teliti aset yang timbul dari realisasi belanja pensiun, belanja Askes, Program THT, Belanja PPN RTGS Bl dan Belanja Selisih harga beras BULOG.

Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah aset yang disajikan, apakah telah sesuai dengan jumlah pada dokumen sumbernya (a.l. DIPA, SP2D/ SPM) . Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran. 3. Bandingkan saldo akun pada neraca 20x1 dengan saldo akun pada neraca tahun 20xx. Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran untuk melakukan koreksi atas selisih tersebut.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.2 Reviu Kewajiban Langkah Kerja: 1 . Dapatkan dan teliti kewajiban yang timbul dari realisasi belanja pensiun, belanja Askes, Program THT, Belanja PPN RTGS BI dan Belanja Selisih harga beras BULOG.

Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah kewajiban yang disajikan, apakah telah sesuai dengan jumlah pada dokumen sumbernya (a.l. DIPA, SP2D/ SPM) . Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran.

Bandingkan saldo awal akun pada neraca dengan saldo akhir akun pada neraca LK audited periode sebelumnya. Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran untuk melakukan koreksi atas selisih terse but.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.3 Reviu Ekuitas Dana Langkah Kerja: 1 . Dapatkan dan teliti ekuitas dana yang timbul dari realisasi belanja pensiun, belanja Askes, Program THT, Belanja PPN RTGS BI dan Belanja Selisih harga beras BULOG.

Lakukan penelitian terhadap penyajian jumlah ekuitas dana yang d i najikan, apakah telah sesuai dengan jumlah pada dokumen sumbernya (a.l. DIPA, SP2D/ SPM) . Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M E NTER I KEUANGAN R E PUBLIK INDONES IA - 151 - 3. Bandingkan saldo awal akun pada neraca dengan saldo al<: hir akun pada neraca LK audited periode sebelumnya. Apabila terdapat selisih, lakukan penelusuran untuk rr . •elakukan koreksi atas selisih terse but.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D Reviu CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan dan/ a tau rinciari. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan dat;

CaLK 2. Bandingkan setiap pas pada CaLK dengan LRA f ace dan Neraca face, teliti apabila terdapat perbedaan yang 'signifikan dengan . uraian penjelasan pos-pos CaLK. 3 . Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

Lakukan · analisis terhadap kecukupan pengungkapan pada CaLK.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa Dit. SP telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.99 UAKPA BUN TK untuk periode tahun-tahun sebelum periode i-eviu. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Action Plan Dit. SP Tahun periode reviu.

Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 '- ---,- ----'- - - - - - - - - - - - - - ··· - - - - - - - - - - - - --'- - - - - -'- - - - --' - - - - ..J._ _ ____l No. 1 3.

Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 152 - Lakukan analisis terhadap temuan yang belum ditindaklanju ti danj atau yang belum selesai ditindaklanjuti. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun] Disનtujui oleh; Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nama] [NIP] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] [NIP] KKR No. 6 FORMAT 161: M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 153 - CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKR Nomor Disusun oleh/ Paraf Direviu oleh / Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROdRAM KERJA REVIU LK UAPBUN TK PENGELOLA PEMBAYARAN BELANJA PENSIUN, BELANJA ASURANSI KESEHATAN, PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA, BELANJA PPN RTGS BI, DAN BELANJA SELISIH HARGA BERAS BULOG; SERTA PENDAPATAN DAN BELANJA YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KAS NEGARA No. Uraian 1 2 A Reviu Kelengkapan LK · Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan dokumen sebagai berikut: Laporan Keuangan UAPBUN Transaksi Khusus (TK) BA 999.99 i: ahun berjalan dan tahun sebelumnya. Laporan Keuangan tahun berjalan dan sebelumnya atas UAKPA BUN TK Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program THT, Belanja PPN RTGS BI dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog dari Dit SP Ditjen PBN. Laporan Keuang: : : n tahun berjalan dan sebelumnya atas UAKPA BUN TK Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara yanp, dilaksanakan oleh Dit PKN Ditjen PBN. " Catatan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 M ENTER ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 154 - Ę---------- -· ê-- No. 1 lii"aian 2 UAKPA BUN TK Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program THT, Belanja PPN RTGS BI dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog dari Dit SP Ditjen PBN. Catatan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara yang dilaksanakan oleh Dit PKN Ditjen PBN.

Reviu apakah Lk telah memuat: Identitas unit kerjH Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK yang sesuai; Gambaran ringka? mengenai LK; Tanda tangan pejabat yang berwenang; Daftar tabel' (nama tabel, nomor tabel, dan nomor halaman) , jika ada; Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan nomor halaman), jika ada; Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor halaman); Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK); Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja; Pernyataan tanggung jawab memuat informasi bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan SPI yang memadai. 3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B Reviu LRA Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. B. l Reviu Realisasi Pendapatan Langkah Kerja: 1 . Teliti nilai akun pendapatan pada LK UAPBUN TK dan bandingkan dengan data realisasi pendapatan yang terdapat pada LK UAKPA BUN TK Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTE R ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 155 - dan Belanja s; lisih Harga Beras Bulog, serta LK UAKPA BUN TK Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara.

Teliti CHR terkait, dan pastikan bahwa rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sesuai CHR.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.2 Reviu Realisasi Belaaja Langkah Kerja: 1 . Teliti nilai akun belanja pada LK UAPBUN TK dan bandingkan dengan data realisasi belanja yang terdapat pada LK UAKPA BUN TK Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT) , Belanja PPN RTGS BI dan Belanja Selisih Harga . Beras Bulog, serta LK UAKPA BUN TK Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas N egara.

Teliti CHR terkait, dan pastikan bahwa rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sesuai CHR.

Buat simpulan dan i: vangkan dalam KKR. C· Reviu Neraca Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber. C. l Reviu Aset Langkah Kerja: 1 . Teliti nilai akun aset pada LK UAPBUN TK dan · bandingkan dengan data yang terdapat pada LK UAKPA BUN TK Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT) 1 Belanja PPN RTGS EJ dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog, serta LK UAKPA BUN TK Pendapatan dan Belanja yang terkait dengah Pengelolaan Kas Negara.

Teliti CHR terkait, dan pastikan bahwa rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sesuai CHR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 156 - 3. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.2 Reviu Kewajiban Langkah Kerja: 1 . Teliti nilai akun kewajiban pada LK UAPBUN TK dan bandingkan den g an data yang terdapat pada LK UAKPA BUN TK Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program THT, Belanja PPN RTGS Bl dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog, serta LK UAKPA BUN TK Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara.

Teliti CHR terkait, dan pastikan bahwa rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sesuai CHR.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.3 Reviu Ekuitas Dana Langkah Kerja: 1 . Teliti nilai akun ekuitas dana pada LK UAPBUN TK dan bandingkan dengan data yang terdapat pada LK UAKPA BUN Tl: Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program THT, Belanja PPN RTGS BI dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog, serta LK UAKPA BUN TK Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara.

Teliti CHR terkait, dan pastikan bahwa rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sesua1 CHR.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D Reviu CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada CaLK atas akun-akun pada · LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan dan/atau rincian. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data CaLK 2 . Bandingkan setiap pas pada CaLK dengan LRA f ace dan Neraca f ace, teliti apabila terdapat Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTE R I KEUANGAN R E PUBLIK INDONES IA - 157 - perbedaan yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK.

Teliti apakah Catatan penting lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LRA dan Neraca.

Lakukan analisis terhadap kecukupan pengungkapan pada CaLK.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. E Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa Ditjen PBN telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.99 UAPBUN TK untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Langkah Kerja:

Dapatkan Action Plan Ditjen PBN Tahun periode reviu. 2 . Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut a.tas temU: an BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu.

Lakukan analisis terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti dan/ a tau yang belum selesai ditindaklanjuti.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, . [Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nઝma] [N1P] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] [NIP] FORMAT 16J: M E NTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 158 - CONTOH PKR LK BUN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99) Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKRNomor Disusun oleh/ Paraf Direviu oleh/ Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROGRAM KERJA REVIU LK UAKPBUN TK KONSOLIDASIAN TRANSAKSI KHUSUS · ^, Dilaksa- Waktu i No. Uraian nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 1 2 3 4 5 A Reviu Kelengkapan LK Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan dokumen sebagai berikut: - Laporan Keuangan UAKPBUN TK BA 999 .99 ; - KKR Penyusunan Laporan Keuangan UAKPBUN TK BA 999,99; - Laporan Keuangan UAPBUN TK Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional dan Pembayaran Dukungan Kelayakan dan Catatan Hasil Reviunya; - Laporan Keuangan UAPBUN TK PNBP Yang Dikelola DJA dan Catatan Hasil Reviunya; - Laporan Keuangan UAPBUN TK Aset Yang Berada Dalam Pengelolaan DJKN dan Catatan Hasil Reviunya; - Laporan Keuangan UAPBUN TK Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Askes, Program THT, PPN RTGS BI dan Belanja Selisih Harga Beras BULOG serta Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara dan KKR No. 6 No. 1 2. - - - - - - - - - - - - - M ENTE R I KEUANGAN R E P UBLIK INDONES IA - 159 - Uraian 2 Catatan Hasil Reviunya; Laporan Keuangah UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerja Sarna Internasional dan Catatan Hasil Reviunya; Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Hukum lnternasional dan Catatan Hasil Reviunya; Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan dan Catatan Hasil Reviunya; Laporan Keuangan UAKPA BUN TK PNBP yang Dikelola oleh DJA dan Catatan Hasil Reviunya; Laporan Keu?-ngan UAKPA BUN TK Aset Bekas Milik Asing/ Cina dan Catatan Hasil Reviunya; Laporan Keuangan UAKPA BUN TK BMN yang Berasal dari KKKS dan Catatan Hasil Reviunya; Laporan Keuanga: 'l UAKPA BUN TK BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B dan Catatan Hasil Reviunya; Laporan Keuangari UAKPA BUN TK Aset yang Berasal dari Pertamina dan Catatan Hasil Reviunya; Laporan Keuangan UAKPA BUN TK BMN Idle dan Catatan Hasil Reviunya; Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Aset Yang timbul dari pemberian BLBI dan Catatan Hasil Reviunya; Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Aset Lain- Lain dalam Pengelolaan DJKN dan Catatan Hasil Reviunya; Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Askes, Program THT, PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Ber.is BULOG dan Catatan Hasil Reviunya; dan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pendapatan dan Belanja yang terkait Pengelolaan Kas Negara dan Catatan Hasil Reviunya . . Reviu apakah LK telah memuat: - Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK yang sesuai; - Gambaran ringkas mengenai LK; - Tanda tangan pejabat yang berwenang; - Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan Dilaksa- Waktu KKR nakan Direnca Dilaksa- No. oleh -nakan nakan 3 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R E PUBLIK INDONES IA - 160 - nomor halaman), jika ada; Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan nomor halaman), jika ada; Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor halaman); Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK); Peniyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja; - Pernyataan tanggung jawab memuat informasi bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan berdasa: r; kan SPI yang memadai.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B Reviu LRA Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada LRA dengan dokumen sumber. B. l Reviu Realisasi Pendapatan · Langkah Kerja: 1 . Bandingkan Nilai Pendapatan yang disajikan dalam LRA UAKPBUN TK dengan KKR Penyusunan Laporan Keuangan UAKPBUN TK; 2 . Bandingkan Nilai Pendapatan yang dituangkan dalam KKR Penyusunan Laporan Keuangan UAKPBUN TK dengan data pendapatan yang tersaji dalam semua Laporan Keuangan UAPBUN TK maupun UAKPA BUN TK;

Lakukan penelitian terhadap Catatan Hasil Reviu atas realisasi pendapatan pada semua Laporan Keuangan UAPBUN TK maupun UAKPA BUN TK; dan

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.2 Reviu Realisasi Belanja Langkah Kerja: 1 . Bandingkan Nilai belanja yang disajikan dalam LRA UAKPBUN TK . dengan KKR Penyusunan Laporan Keuangan U AKPBUN TK; Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 161 - 2 . Bandingkan Nilai realisasi yang dituangkan dalam KKR Penyusunan Laporan Keuangan UAKPBUN TK dengan data belanja yang tersaji dalam semua Laporan Keuangan UAPBUN TK dan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK; 3 . Lakukan penelitian terhadap Catatan Hasil Reviu atas realisasi belar1ja pada semua Laporan Keuangan UAPBUN TK inaupun UAKPA BUN TK; dan

Buat sii: npulan dan tmmgkan dalam KKR. C Reviu Neraca Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen sumber.  % :

t! .1 Reviu Aset ͭ · - · ' l' t Langkah Kerja: 1 . Bandingkan Nilai aset yang disajikan dalam LRA UAKPBUN TK dengan KKR Penyusunan Laporan Keuangan UAKPBUN .TK; 2 . Bandingkan Nilai aset yang dituangkan dalam KKR Penyusunan Laporan Keuangan UAKPBUN TK dengan data aset yang tersaji dalam semua Laporan Keuangan UAPBUN TK dan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK;

3 Lakukan penelitian tF.: rhadap Catatan Hasil Reviu atas aset pada semua Laporan Keuangan UAPBUN TK maupun UAKPA BUN TK; dan

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.2 Reviu Kewajiban Langkah Kerja: 1 . Bandingkan Nilai kewajiban yang disa jikan dalam LRA UAKPBUN TK dengan KKR Penyusunan Laporan Keuangan UAKPBUN TK; 2 . Bandingkan Nilai kewajiban yang dituangkan dalam KKR Penyuઞunan Laporan Keuangan UAKPBUN TK dengan data kewajiban yang tersaji dalam semua Laporan Keuangan UAPBUN TK dan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK; Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 Uraian ,2 M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 162 ͬ 3. Lakukan penelitian terhadap Catatan Hasil Reviu atas kewajiban pada semua Laporan Keuangan UAPBUN TK mટupun UAKPA BUN TK; dan

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.3 Reviu Ekuitas Dana Langkah Kerja:

Bandingkan Nilai ekuitas dana yang disajikan dalam LRA UAKPBl!N TK dengan KKR Penyusunan Laporan Keuangan UAKPBUN TK; 2 . Bandingkan Nilai ekuitas dana yang dituangkan dalam KKR P.enyusunan Laporan Keuangan UAKPBUN TK dengan data kewajiban yang tersaji dalam semua Laporan Keuangan UAPBUN TK dan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK; 3 . Lakukan penelitian terhadap Catatan Hasil Reviu atas ekuitas dana pada semua Laporan Keuangan UAPBUN TK maupun UAKPA BUN TK; dan

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR.

D Reviu CaLK Tujuan: Untuk meyakinkan kecukupan pengungkapan pada: CaLK atas akun-akun pada LRA dan Neraca yang memerlukan penjelasan c!an/ atau rincian. Langkah Kerja: 1 . Lakukan penelitian terhadap CaLK yang disajikan dalam LK UAKPBUN 1'K; 2 . Lakukan penelitian terhadap Catatan Hasil Reviu atas CaLK pada sern ua LK UAPBUN TK maupun UAKPA BUN TK;

Bandingkan CaLK yang disajikan dalam LK UAKPBUN TK dengan Catatan Hasil Reviu atas CaLK pada semua LK UAPBUN TK maupun UAKPA BUN TK;

Lakukan penelitian atas penyajian informasi pada CaLK yaitu apakah t·: ; lah memadai dan mencakup seluruh akun penerimaan pada LRA; dan

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 E .. Uraian 2 M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 163 -: Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa Ditjen PBN c.q. Dit. APK telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK BA 999.99 UAKPBUN TK untuk periode tahun-tahun sebelum periode reviu. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Action Plan Ditjen PBN c.q. Dit. APK Tahun periode ryviu. · 2 . Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK BUN sebelum tahun periode reviu.

Lakukan ana1isis terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti dan/atau yang belum selesai ditindaklanjuti.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun] Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, [Nama] [NIP] Disusun oleh: Ketua Tim, [Nama] [NIP] KKR No. 6 FORMAT 17: M ENTE R ! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 164 - CONTOH PKR LK BUN BADAN LAINNYA Nama Kantor Kegiatan yang Direviu Tahun Anggaran KKR Nomor Disusun oleh/ Paraf Direviu oleh/ Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROGRAM KERJA REVIU LK UAPBUN PBL Dilaksa- Waktu No. Uraian nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 1 2 3 4 5 A Reviu Kelengkapan LK Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa LK sudah disusun sesuai dengan format yang diatur dalam SAP. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan LK, yaitu Neraca dan Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK) Badan Lainnya dari Dit. APK Ditjen PBN selaku UAPBUN PBL.

Reviu apakah LK telah memuat: - ldentitas unit akuntansi dan periode penyampaian LK yang sesuai; - Gambaran ringkas mengenai LK; - Tanda tangan pej'J.bat yang berwenang; - Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel, dan nomor halaman), jika ada; - Daftar grafik (nama grafik, nomor grafik, dan nom or halaman), jika ada; - Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor halaman); - Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK) ; - Pernyataat: tanggung_jawab dari Pengguna Anggaran yang ditandatangani pimpinan unit KKR No. 6 No. 1 Uraian 2 kerja; M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 165 - - Pemyataan tanggung jawab memuat informasi bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan SPI yang memadai. 3 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B Reviu Neraca ·Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Neraca dengan dokumen S\lmber. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data aset, kewajiban, dan ekuitas dana dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker;

Bandingkan dengan data aset, kewajiban, dan ekuitas dana menurut Neraca f ace;

Bandingkan dengan data aset, kewajiban, dan ekuitas dana meni.lrut Neraca f ace tahun sebelumnya ditambah kenaikanjpenurunan realisasi penerimaan atau pengeluaran dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan;

Lakukan analisis;

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 Č------------ - --- C .Reviu Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya Tujuan: Untuk meyakinkan kecocokan data pada Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK) Badan Lainnya dengan dokumen sumber. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data ILK Badan Lainnya; 2 . Bandingkan setiap pas pada ILK Badan Lainnya dengan dokumen sumber berupa laporan keuangan masing-masing Unit Badan Lainnya, teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan;

Teliti apakah catatan ringkas dalam ILK sudah dimanfaatkan untu k memudahkan pengguna, laporan keuangan dalam memahami informasi No. 1 Uraian 2 yang disajikan; M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 166 - 4. Lakukan analisis terkait pencapaian tujuan ILK yaitu untuk memberikan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan terkait penguasaan sumber daya dan penggunaan dana yang diterima baik dari APBN maupun dari pihak ketiga;

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. D Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPKRI Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa Ditjen PBN selaku UAPBUN PBL telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK RI pada LK UAPBUN PBL untuk periode tahun sebelum periode reviu. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan Action Plan Ditjen PBN selaku UAPBUN PBL Tahun periode reviu.

Dapatkan data mengenai progress tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LK UAPBUN PBL sebelum tahun periode reviu.

Lakukan analisis terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti dan/ a tau yang belum selesai ditindaklanjuti.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 L_ __ _L __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ L __ __ __ __ L __ __ __ ˆ -- -- -- ‰ -- Š Disetujui oleh: Pengendali Mutu, [Nama] [NIP] Direviu oleh: Pengendali Teknis, (Nama] [NIP] [Nama Kota] , (Tanggal-Bulan-Tahun] Disusun oleh: Ketua Tim, [Naina] [NIP] FORMAT 18: M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 167 - CONTOH PKR LK KONSOLIDASIAN BUN Nama Kantor Kegiatp.n yang Direviu Tahun Anggaran KKR Nomor Disusun oleh/ Paraf Direviu oleh I Paraf Disetujui oleh/ Paraf PROGRAM KERJA REVIU LK KONSOLIDASIAN BUN Waktu KKR No. Uraian Dilaksa­ nakan oleh Direnca Dilaksa- No. 1 2 A · Reviu Prosedur Penyusunan LK Konsolidasian BVN Tujuan: Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai pelaksanaan penyusunan LAK Konsolidasian BUN di Dit. PKN dan penyusunan LK Konsolidasian BUN di Dit. APK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. A. l Reviu Penyusunan LAK Langkah Kerja:

Dapatkan Laporan Arus Kas Konsolidasian BUN yang telah disusun oleh Subdit KUN Ditjen PBN. 2 . Teliti apakah LAK Konsolidasian BUN terdiri dari BUN Pusat yang berasal dari Laporan Arus Kas Subdit KUN, Subdit RPH dan Subdit RPL, dan BUN Daerah yang berasal dari LAK gabungan KPPN. 3 . Teliti apakah dalam penyusunan LAK Konsolidasian BUN terdapat kendala.

Teliti apakah telah tersedia aplikasi yang terintegrasi terkait penyusunan LAK LK BUN.

Dapatkan D8itar TJAKPA yang melaksanakan rekonsiliasi dengan c :

¡ PKN

Dapatkઠm laporan monitoring pelaksanaan · Rekonsiliasi antara Dit PKN dengan Kuasa Pengguna Anggaran. 3 -nakan nakan 4 5 6 No. Uraian M ENTER ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 168 - Dilaksa­ nakan oleh Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 1---+------ -· --- 1 2 7. Lakukan penelitian terhadap Berita Acara Rekonsiliasi.

Teliti apakah LAK Konsolidasian BUN telah dikirim kepada Dit APK Ditjen PBN sesuai batas waktu yang ditetapkan. 9 . · Buat simp ulan dan tuangkan dalam KKR. A.2 Reviu Penyusunan LRA dan Neraca Langkah Kerja: 1 . Dapatkan LRA dan Neraca Konsolidasian BUN yang telah disusun oleh Dit APK Ditjen PBN 2. Teliti apakah seluruh LK BA BUN telah diterima oleh Dit APK Dit ] en PBN 3. Teliti apakah dalam penyusunan LRA dan Neraca Konsolidasian BUN terdapat kendala.

Dapatkan Daftar UAKPA/UAP BUN yang melaksanakan rekonsiliasi dengan Dit APK;

Dapatkan laporan monitoring pelaksanaan Rekonsiliasi antara Dit APK UAKPA/UAP BUN;

Lakukan penelitian terhadap Berita Acara Rekonsiliasi;

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B Reviu LAK dan LRA, serta CaLK Tujuan: Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi data LAK dan LRA dan menilai kecukupan pengungkapan dalam CaLK. B. l Pendapatan dan Hibah B. l . l LRA dan LAK Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data Pendapatan BUN yang berasal dari Penerimaan Perpajakr: cn, PNBP, dan hibah.

Bandingkan data Penerimaan Pajak Dalam Negeri dengan data Realisasi menurut LRA face dan LRA BA 15. 3 . Bandingkan data Penerimaan Pajak Petdagangan Internasional dengan · a.ata Realisasi menurut LRA · face dan LRA BA 1 5, LAK Konsolidasian BUN, serta LRA BA BUN terkait. 3 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA - 169 - 4. Bandingkan data Penerimaan Sumber Daya Alam dengan data Realisasi menurut LRA face, LAK Konsolidasian BUN, dan LRA BA BUN.

Bandingkan data Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN dengan data Realisasi menurut LRA face, LAK Konsolidaslan BUN, dan LRA BA BUN terkait.

Bandingkan data Penerimaan Negara Bukan Pajak · Lainnya dengan data Realisasi nienurut LRA face, LAK Konsolidasian BUN, dan LRA BA BUN terkait.

Bandingkan data Pendapatan BLU dengan data Realisasi meriurut LRA face dan LAK Konsolidasian BUN.

Bandingkan data Pet.: erimaan Hibah dengan data Realisasi menurut - LRA face dan LAK Konsolidasian BUN 9 . Lakukan analisis terhadap data Pendapatan BUN dan hibah.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR B. 1 .2 CaLK atas LAK Langkah Kerja: 1 . Bandingkan setiap unsur I penjelasan pas I akun pada CaLK dengan LAK Face terkait Pendapatan BUN dan hibah dalam aktivitas operasional. Teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK. 2. Teliti apakah ada unsur LAK terkait Pendapatan BUN dan hibah dalai: rl aktivitas operasional yang belum dijelaskan dahim CaLK.

Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LAK terkait Pendapatan BUN dan hibah.

Lakukan analisis terhadap CaLK. 5. Buat simpulan dan tv angkan dalam KKR B. 1.3 CaLK atas LRA Langkah Kerja:

Bandingkan setiap unsur I penjelasan pas/ akun pada CaLK dengan LRA Face terkait Pendapatan BUN dan hibah. Teliti apabila terdapat perbedaan Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 M ENTE R I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 170 - Uraian 2 yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK. ..

Teliti apakah ada unsur LRA terkait Pendapatan BUN dan hibah yang belum dijelaskan dalam CaLK.

Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LRA terkait Pendapatan BUN dan hibah.

Lakukan analisis terhadap CaLK. 5 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.2 Belanja dan Transfer Daerah B.2. 1 LRA dan LAK Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data belanja BUN atas belanja Pemerintah Pusat, Transfer ke Daerah, dan Suspen Belanja Negara. 2 . Bandingkan data belanja Pemerintah Pusat dengan data Realisasi menurut LRA face dan LAK Konsolidasian BUN.

Bandingkan data Transfer ke Daerah dengan data Realisasi menurut LRA face dan LAK Konsolidasian BUN.

Bandingkan dengan data rencana belanja BUN (DIPA) dan teliti apat,ila terdapat perbedaan yang signifikan atau yang menunjukkan nilai minus.

Lakukan analisis terhadap data belanja BUN.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.2.2 CaLK atas LAK Langkah Kerja: 1 . Bandingkan setiap unsurjpenjelasan pos/akun pada CaLK dengan LAK Face terkait Belanja BUN dan transfer daerah dalam aktivitas operasional. Teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK. 2 . Teliti apakah ada unsur LAK terkait Belanja BUN dan transfer daerah <ialam aktivitas operasional yang belum dijelaskan dalam CaLK.

Teliti apakah Catat·.: >.n Penting Lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LAK terkait Belanja Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 M E NTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA Uraian 2 BUN dan transfer daerah.

Lakukan analisis terhadap CaLK. - 171 - 5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.2.3 CaLK atas LRA Langkah Kerja: 1 . Bandingkan setiap unsur I penjelasan pos I akun pada CaLK dengan LRA Face terkait Belanja BUN dan transfer daerah. Teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK. 2 . Teliti apakah ada unsur LRA Belanja BUN dan transfer daerah yang belum dijelaskan dalam CaLK.

Teliti apakah Catatan· · Penting Lrunnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LRA terkait Belanja BUN dan transfer daerah. 4. Lakukan analisis terhadap CaLK. 5 . Buat simpulan dan tnangkan dalam KKR. B.3 Pembiayaan B. 1 LRA dan LAK Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Dalam da!l Luar Negeri. 2 . Bandingkan dengan data rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri (DIPA) dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan. 3 . Bandingkan data Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri dengan data Realisasi menurut LRA face dan LAK Konsolidasian BUN. 4. Bandingkan data Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri dengan Realisasi menurut LRA Face dan LAK Konsolidasian BUN. 5. Lakukan analisis terhadap data Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri. 6. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.3.2 CaLK atas LAK Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. Uraian 1 2 M E NTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 172 - Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 Α------------ --- --- Langkah Kerja: 1 . Bandingkan setiap unsur/penjelasan posj akun pada CaLK dengan LAK Face terkait Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri dalam aktivitas pembiayaan. Teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK. 2 . Teliti apakah ada unsur LAK Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri dalam aktivitas pembiayaan yang belum dij elaskan dalam CaLK.

Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah dimanfaatkan u ^' ntuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LAK terkait Penerimaan Pembiayaim Dalam dan Luar Negeri.

Lakukan analisis terhadap CaLK. 5 . Buat simpulan dan tllangkan dalam KKR. B.3.3 CaLK atas LRA Langkah Kerja: 1 . Bandingkan setiap unsur/penjelasan pos/ akun pada CaLK dengan LRA Face terkait Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri. Teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK. 2 . Teliti apakah ada unsur LRA Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri yang belum dijelaskan dalam CaLK. 3 . Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada LRA terkait Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Dalam dan Luar N egeri.

Lakukan analisis terhadap CaLK. 5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.4 Aktivitas Non A÷ggaran pada LAK B. 1 Perhitungan Fihak Ketiga Langkah Kerja: 1 . Dapatkan rekapitulasi Laporan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Subdit KN Dit. PKN Ditjen PBN; No. Uraian M ENTE R ! KEUANGAN R EP UBLIK INDONES IA - 173 - Dilaksa­ nakan oleh Waktu KKR Direnca Dilaksa- No.

-nakan nakan l---+------'· --· --- 1 2 2 . Teliti apakah . penerithaan dan pengeluaran PFK sudah sesuai dengan LAK BUN 3 . Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.4.2 Kiriman Uang Langkah Kerja: 1 . Teliti apakah semua akun kiriman uang telah berpasangan. 2 . Teliti apakah terhadap akunડakun kiriman uang yang telah berpasan gan, uraian akun-akunnya juga telah berpasangan. 3 . Bandingkan pada LAK Gabungan apakah jumlah Penerimaan Kiriman U ang telah sama dengan Pengeluaran Kiriman l!ang_ 4. Bandingkan pada LAK Gabungan apakah jumlah Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA Dengan RPK-BUN P telah sama dengan Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA Dengan RPK-BUN-P.

Bandingkan pada LAK Gaburigan apakah jumlah Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus telah sama dengan Pengeluaran Kiriman U ang Dalam Rangka Reksus. 6. Bandingkan pada LAK Gabungan apakah jumlah Penerimaan Pemindahbukuan telah sama dengan Pengeluaran Pemindahbukuan.

Bandingkan pada LA!.( Gabungan apakah jumlah Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan telah sama dengan Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. B.4.3 CaLK atas LAK Noit Anggaran Langkah Kerja:

Bandingkan setiap unsurjpenjelasan posj akun pada CaLK dengan LAK Face terkait Penerimaan dan Pengeluaran Non Anggaran. Teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK.

Teliti apakah ada· unsur LAK Penerimaan dan Pengeluaran Non Anggaran yang belum dijelaskan dalam CaLK.

Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting 3 4 5 6 No. 1 Uraian 2 M ENTE R I KEUANGAN R E P UBLIK INDONES IA - 174 - yang belum dijelaskan pada LAK terkait penerimaan dan pengeluaran Non Anggaran.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C Reviu Neraca dan CaLK Tujuan: Untuk memberikan keyakinan tei-batas mengenai akurasi data Neraca dan menilai kecukupan pengungkapan dalam CaLK. C. l Aset (Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lain-Lain) C. l . l N eraca Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya. 2 . Bandingkan dengan data Aset menurut Neraca face tahun sebelumnya ditambah dengan kenaikan atau penurunan realisasi penerimaan · pembiayaan dan juga · teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya.

Bandingkan data jumlah Kas dan Bank dengan Neraca Face. 4. Bandingkan data j ɗ: ,1nlah Uang Muka dengan Neraca Face.

Bandingkan data jumlah Piutang Neraca Face. 6. Bandingkan data Persediaan dengan Neraca Face. 7. Bandingkan data jumlah Investasi Non Permanen dengan Neraca Face.

Bandingkan data jumlah Investasi Permanen dengan Neraca Face.

Bandingkan data jumlah A set Tetap dengan Neraca Face.

Bandingkan data jumlah Jumlah Aset lainnya dengan Neraca Face. 1 1 . Lakukan analisis terhadap data aset. 12. Buat simpulan dan tuangkan dalarn KKR. C. l.2 CaLK Langkah Kerja: 1 . Bandingkan setiap unsurjpenjelasan posjakun Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 175 - Uraian 2 pada CaLK dengan Neraca Face terkait Aset. Teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK. 2 . Teliti apakah ada unsur Neraca terkait Aset yang belum dijelaskan dalaxi1 CaLK. 3 . Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting . yang belum dijelaskan pada pos Aset pada Neraca.

Lakukan analisis terhadap CaLK. 5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.2 Kewajiban C.2. 1 Neraca Langkah Ketja: 1 . Dapatkan data kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Bandingkan dengan data Kewajiban menurut Neraca face tahun sebelumnya ditambah kenaikanf penurunan realisasi penerimaan pembiayaan dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan.

Bandingkan data jumlah Utang jangka pendek dengan Neraca Face.

Bandingkan data jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dengan Neraca Face.

Bandingkan data jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri dengan Neraca Face.

Lakukan analisis terhadap data kewajiban. 7. Buat simp ulan dan tuangkan dalam KKR. C.2.2 CaLK Langkah Kerja: 1 . Bandingkan setiap unsurfpenjelasan posfakun pada CaLK dengan Neraca Face terkait Kewajiban. Teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan uraian penjelaBan pos-pos CaLK. 2 . Teliti apakah ada unsur Neraca terkait pos Kewajiban yang belm: -.1 dijelaskan dalam CaLK.

Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pacta . pos Kewajiban pada Neraca. 4. Lakukan analisis terhadap CaLK. 5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 D Uraian 2 M ENTER ! KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA - 176 - C.3 Ekuitas (Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi) C. 1 Neraca Langkah Kerja: 1 . Dapatkan data Ekuita!'> Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

Bandingkan dengan data Ekuitas menurut LRA face.

Bandingkan dengan data kewajiban dan teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan. 4. Lakukan analisis terhadap data Ekuitas Dana Lancar .dan Ekuitas Dana Investasi.

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. C.3.2 CaLK Langkah Kerja: 1 . Bandingkan setiap unsurjpenjelasan posj akun pada CaLK dengan Neraca Face terkait pos Ekuitas. Teliti apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan uraian penjelasan pos-pos CaLK. 2 . Teliti apakah ada unsur Neraca terkait pos Ekuitas yang belum dijelaskan dalam CaLK.

Teliti apakah Catatan Penting Lainnya sudah dimanfaatkan untuk menjelaskan hal-hal penting yang belum dijelaskan pada pos Ekuitas pada Neraca.

Lakukan analisis terhadap CaLK. 5. Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tujuan: Untuk meyakinkan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN telah melakukan tindak larijut terhadap temuan BPK RI pada LK Konsoiidasian BUN untuk periode tahun sebelum periode reviu. Langkah Kerja: 1 . Dapatkan rekapitulasi temuan BPK RI atas LK Dilaksa­ nakan oleh 3 Waktu KKR Direnca Dilaksa- No. -nakan nakan 4 5 6 No. 1 2 .

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 177 - Uraian 2 Konsolidasian BUN Periode Sebelumnya Teliti apakah telah dicantumkan tindak lanjU: t atas temuan BPK RI di dalam CaLK Teliti apakah temuan telah ditindaklajuti oleh unit Eselon I yang ditunjuk sebagai PIC. Teliti kesesuaian tindak lanjut serta jadwal tindak lanjut atas temuan BPK RI tersebut Lakukan identifikasi apakah terdapat kendala dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut Buat simpulan dan tuangkan dalam KKR. Dilaksa- Waktu nakan Direnca Dilaksa- oleh -nakan nakan 3 4 5 [Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun] KKR No. 6 Disetujui oleh: Direviu oleh: Disusun oleh: Pengendali Mutu, ^· [Nama] [NIP] Pengendali Teknis, [Nama] [NH-'] Ketua Tim, [Nama] [NIP] MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S . BRODJONEGORO