bahwa sehubungan dengan adanya penambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.7/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.7/2010;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.07/2008;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.07/2008;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2008.
Pasal 1
Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran berjalan.
Dalam hal terdapat adanya kurang bayar atas penyaluran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi tersebut dialokasikan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 2
Alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi merupakan selisih antara DBH SDA Pertambangan minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan realisasi dengan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang telah disalurkan pada tahun berjalan.
Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp10.128.062.157.004,00 (sepuluh triliun seratus dua puluh delapan miliar enam puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu empat rupiah).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 telah disalurkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) kepada daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 telah disalurkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) kepada daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tambahan alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp4.128.062.157.004,00 (empat triliun seratus dua puluh delapan miliar enam puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp2.306.523.016.973,00 (dua triliun tiga ratus enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
Alokasi DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp1.821.539.140.031,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu tiga puluh satu rupiah).
Pasal 3
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 termasuk dalam bagian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2010.
Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 4
Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2010.
Tata cara penyaluran Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 16 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2008 ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2008 No. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MINYAK BUMI GAS BUMI JUMLAH 1 2 3 4 5 I NANGGROE ACEH DARUSSALAM 45,392,910,127 181,056,928,598 226,449,838,725 Provinsi 40,945,207,719 117,429,768,709 158,374,976,428 - Bagian Provinsi 1,111,925,606 15,906,789,970 17,018,715,576 - Tambahan Dalam Rangka Otsus 39,833,282,113 101,522,978,739 141,356,260,852 1 Kab. Aceh Barat 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 2 Kab. Aceh Besar 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 3 Kab. Aceh Selatan 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 4 Kab. Aceh Singkil 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 5 Kab. Aceh Tengah 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 6 Kab. Aceh Tenggara 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 7 Kab. Aceh Timur 105,471,463 1,355,280,797 1,460,752,260 8 Kab. Aceh Utara 1,701,308,479 31,976,647,814 33,677,956,293 9 Kab. Bireuen 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 10 Kab. Aceh Pidie 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 11 Kab. Simeuleu 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 12 Kota Banda Aceh 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 13 Kota Sabang 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 14 Kota Langsa 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 15 Kota Lhoksumawe 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 16 Kab. Nagan Raya 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 17 Kab. Aceh Jaya 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 18 Kab. Aceh Barat Daya 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 19 Kab. Aceh Gayo Lues 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 20 Kab. Aceh Tamiang 619,239,564 1,373,794,958 1,993,034,522 21 Kab. Bener Meriah 101,084,145 1,446,071,816 1,547,155,961 22 Kab. Pidie Jaya 101,084,146 1,446,071,816 1,547,155,962 23 Kota Subulussalam 101,084,146 1,446,071,816 1,547,155,962 II SUMATERA UTARA 417,375,913 - 417,375,913 Provinsi 83,475,180 - 83,475,180 1 Kab. Asahan 6,678,015 - 6,678,015 2 Kab. Dairi 6,678,015 - 6,678,015 3 Kab. Deli Serdang 6,615,339 - 6,615,339 4 Kab. Tanah Karo 6,678,015 - 6,678,015 5 Kab. Labuhan Batu 6,678,015 - 6,678,015 6 Kab. Langkat 140,695,633 - 140,695,633 7 Kab. Mandailing Natal 6,678,015 - 6,678,015 8 Kab. Nias 6,678,015 - 6,678,015 9 Kab. Simalungun 6,678,015 - 6,678,015 10 Kab. Tapanuli Selatan 6,678,015 - 6,678,015 11 Kab. Tapanuli Tengah 6,678,015 - 6,678,015 12 Kab. Tapanuli Utara 6,678,015 - 6,678,015 13 Kab. Toba Samosir 6,678,015 - 6,678,015 14 Kota Binjai 32,995,416 - 32,995,416 15 Kota Medan 6,678,015 - 6,678,015 16 Kota Pematang Siantar 6,678,015 - 6,678,015 17 Kota Sibolga 6,678,015 - 6,678,015 18 Kota Tanjung Balai 6,678,015 - 6,678,015 19 Kota Tebing Tinggi 6,678,015 - 6,678,015 20 Kota Padang Sidempuan 6,678,015 - 6,678,015 21 Kab. Pakpak Bharat 6,678,015 - 6,678,015 22 Kab. Nias Selatan 6,678,015 - 6,678,015 23 Kab. Humbang Hasudutan 6,678,015 - 6,678,015 24 Kab. Serdang Berdagai 6,678,015 - 6,678,015 25 Kab. Samosir 6,678,015 - 6,678,015 26 Kab. Batu Bara 6,678,015 - 6,678,015 III RIAU 1,084,639,667,248 - 1,084,639,667,248 Provinsi 216,927,933,450 - 216,927,933,450 1 Kab. Bengkalis 207,626,048,716 - 207,626,048,716 2 Kab. Indragiri Hilir 43,385,586,689 - 43,385,586,689 3 Kab. Indragiri Hulu 43,839,473,001 - 43,839,473,001 4 Kab. Kampar 91,198,824,134 - 91,198,824,134 5 Kab. Kuantan Singingi 43,385,586,689 - 43,385,586,689 6 Kab. Pelalawan 44,281,328,155 - 44,281,328,155 7 Kab. Rokan Hilir 123,718,848,126 - 123,718,848,126 8 Kab. Rokan Hulu 45,009,848,133 - 45,009,848,133 9 Kab. Siak 138,428,396,747 - 138,428,396,747 10 Kota Dumai 43,385,586,690 - 43,385,586,690 11 Kota Pekanbaru 43,452,206,718 - 43,452,206,718 IV RIAU KEPULAUAN 444,125,845,389 237,509,885,831 681,635,731,220 Provinsi 92,739,192,088 63,424,553,002 156,163,745,090 1 Kab. Bintan 36,510,460,018 22,648,938,449 59,159,398,467 2 Kab. Natuna 168,834,353,211 60,840,640,584 229,674,993,795 3 Kab. Karimun 36,510,460,018 22,648,938,449 59,159,398,467 4 Kota Batam 36,510,460,018 22,648,938,449 59,159,398,467 5 Kota Tanjung Pinang 36,510,460,018 22,648,938,449 59,159,398,467 6 Kab. Lingga 36,510,460,018 22,648,938,449 59,159,398,467 V JAMBI 82,705,953,708 71,656,317,179 154,362,270,887 Provinsi 17,012,038,067 14,584,300,211 31,596,338,278 1 Kab. Batanghari 3,307,131,062 2,773,358,476 6,080,489,538 2 Kab. Bungo 3,780,453,059 3,240,955,661 7,021,408,720 3 Kab. Kerinci 3,780,453,059 3,240,955,661 7,021,408,720 4 Kab. Merangin 3,780,453,059 3,240,955,661 7,021,408,720 5 Kab. Muaro Jambi 4,597,593,932 2,548,999,037 7,146,592,969 6 Kab. Sarolangun 3,603,522,431 2,386,867,407 5,990,389,838 7 Kab. Tanjung Jabung Barat 24,182,956,620 22,639,800,097 46,822,756,717 8 Kab. Tanjung Jabung Timur 10,611,402,470 10,974,464,955 21,585,867,425 9 Kab. Tebo 3,699,297,728 3,203,863,410 6,903,161,138 10 Kota Jambi 4,350,652,221 2,821,796,603 7,172,448,824 VI SUMATERA SELATAN 182,205,005,204 302,402,874,650 484,607,879,854 Provinsi 36,952,457,992 59,209,266,534 96,161,724,526 1 Kab. Lahat 6,492,400,816 8,604,736,463 15,097,137,279 2 Kab. Musi Banyuasin 54,961,072,631 113,056,465,624 168,017,538,255 3 Kab. Musi Rawas 11,908,275,401 30,711,893,450 42,620,168,851 4 Kab. Muara Enim 8,807,135,390 3,972,621,379 12,779,756,769 5 Kab. Ogan Komering Ilir 5,278,922,604 8,458,466,750 13,737,389,354 6 Kab. Ogan Komering Ulu 7,669,163,924 6,499,896,563 14,169,060,487 7 Kota Palembang 5,278,922,604 8,458,466,750 13,737,389,354 8 Kota Pagar Alam 5,278,922,604 8,458,466,750 13,737,389,354 9 Kota Lubuk Linggau 5,278,922,604 8,458,466,750 13,737,389,354 10 Kota Prabumulih 5,452,329,477 6,701,861,047 12,154,190,524 11 Kab. Banyuasin 7,518,252,505 6,363,921,354 13,882,173,859 12 Kab. Ogan Ilir 5,491,458,840 8,072,944,986 13,564,403,826 13 Kab. Oku Timur 5,278,922,604 8,458,466,750 13,737,389,354 14 Kab. Oku Selatan 5,278,922,604 8,458,466,750 13,737,389,354 15 Kab. Empat Lawang 5,278,922,604 8,458,466,750 13,737,389,354 VII BANGKA BELITUNG 4,738,735,086 - 4,738,735,086 Provinsi 1,579,577,721 - 1,579,577,721 1 Kab. Bangka 451,308,195 - 451,308,195 2 Kab. Belitung 451,308,195 - 451,308,195 3 Kota Pangkal Pinang 451,308,195 - 451,308,195 4 Kab. Bangka Selatan 451,308,195 - 451,308,195 5 Kab. Bangka Tengah 451,308,195 - 451,308,195 6 Kab. Bangka Barat 451,308,195 - 451,308,195 7 Kab. Belitung Timur 451,308,195 - 451,308,195 VIII LAMPUNG 41,386,814,032 - 41,386,814,032 Provinsi 12,100,859,435 - 12,100,859,435 1 Kab. Lampung Barat 2,476,663,427 - 2,476,663,427 2 Kab. Lampung Selatan 2,476,663,427 - 2,476,663,427 3 Kab. Lampung Tengah 2,476,663,427 - 2,476,663,427 4 Kab. Lampung Utara 2,476,663,427 - 2,476,663,427 5 Kab. Lampung Timur 6,995,983,754 - 6,995,983,754 6 Kab. Tanggamus 2,476,663,427 - 2,476,663,427 7 Kab. Tulang Bawang 2,476,663,427 - 2,476,663,427 8 Kab. Way Kanan 2,476,663,427 - 2,476,663,427 9 Kota Bandar Lampung 2,476,663,427 - 2,476,663,427 10 Kota Metro 2,476,663,427 - 2,476,663,427 IX DKI JAKARTA 7,740,597,639 - 7,740,597,639 X JAWA BARAT 28,784,204,135 - 28,784,204,135 Provinsi 8,186,067,504 - 8,186,067,504 1 Kab. Bandung 636,169,111 - 636,169,111 2 Kab. Bekasi 3,392,873,613 - 3,392,873,613 3 Kab. Bogor 636,169,111 - 636,169,111 4 Kab. Ciamis 636,169,111 - 636,169,111 5 Kab. Cianjur 636,169,111 - 636,169,111 6 Kab. Cirebon 636,169,111 - 636,169,111 7 Kab. Garut 636,169,111 - 636,169,111 8 Kab. Indramayu 1,579,412,711 - 1,579,412,711 9 Kab. Karawang 883,918,845 - 883,918,845 10 Kab. Kuningan 636,169,111 - 636,169,111 11 Kab. Majalengka 680,503,926 - 680,503,926 12 Kab. Purwakarta 636,169,111 - 636,169,111 13 Kab. Subang 701,876,205 - 701,876,205 14 Kab. Sukabumi 636,169,111 - 636,169,111 15 Kab. Sumedang 636,169,111 - 636,169,111 16 Kab. Tasikmalaya 636,169,111 - 636,169,111 17 Kota Bandung 636,169,111 - 636,169,111 18 Kota Bekasi 636,169,111 - 636,169,111 19 Kota Bogor 636,169,111 - 636,169,111 20 Kota Cirebon 636,169,111 - 636,169,111 21 Kota Depok 636,169,111 - 636,169,111 22 Kota Sukabumi 636,169,111 - 636,169,111 23 Kota Cimahi 636,169,111 - 636,169,111 24 Kota Tasikmalaya 636,169,111 - 636,169,111 25 Kota Banjar 636,169,111 - 636,169,111 26 Kab. Bandung Barat 636,169,111 - 636,169,111 XI JAWA TENGAH 421,512,932 - 421,512,932 Provinsi 84,302,583 - 84,302,583 1 Kab. Banjarnegara 4,958,976 - 4,958,976 2 Kab. Banyumas 4,958,976 - 4,958,976 3 Kab. Batang 4,958,976 - 4,958,976 4 Kab. Blora 168,581,939 - 168,581,939 5 Kab. Boyolali 4,958,976 - 4,958,976 6 Kab. Brebes 4,958,976 - 4,958,976 7 Kab. Cilacap 4,958,976 - 4,958,976 8 Kab. Demak 4,958,976 - 4,958,976 9 Kab. Grobogan 4,982,202 - 4,982,202 10 Kab. Jepara 4,958,976 - 4,958,976 11 Kab. Karanganyar 4,958,976 - 4,958,976 12 Kab. Kebumen 4,958,976 - 4,958,976 13 Kab. Kendal 4,958,976 - 4,958,976 14 Kab. Klaten 4,958,976 - 4,958,976 15 Kab. Kudus 4,958,976 - 4,958,976 16 Kab. Magelang 4,958,976 - 4,958,976 17 Kab. Pati 4,958,976 - 4,958,976 18 Kab. Pekalongan 4,958,976 - 4,958,976 19 Kab. Pemalang 4,958,976 - 4,958,976 20 Kab. Purbalingga 4,958,976 - 4,958,976 21 Kab. Purworejo 4,958,976 - 4,958,976 22 Kab. Rembang 4,958,976 - 4,958,976 23 Kab. Semarang 4,958,976 - 4,958,976 24 Kab. Sragen 4,958,976 - 4,958,976 25 Kab. Sukoharjo 4,958,976 - 4,958,976 26 Kab. Tegal 4,958,976 - 4,958,976 27 Kab. Temanggung 4,958,976 - 4,958,976 28 Kab. Wonogiri 4,958,976 - 4,958,976 29 Kab. Wonosobo 4,958,976 - 4,958,976 30 Kota Magelang 4,958,976 - 4,958,976 31 Kota Pekalongan 4,958,976 - 4,958,976 32 Kota Salatiga 4,958,976 - 4,958,976 33 Kota Semarang 4,958,976 - 4,958,976 34 Kota Surakarta 4,958,976 - 4,958,976 35 Kota Tegal 4,958,976 - 4,958,976 XII JAWA TIMUR 29,990,426,323 - 29,990,426,323 Provinsi 6,755,549,946 - 6,755,549,946 1 Kab. Bangkalan 67,810,489 - 67,810,489 2 Kab. Banyuwangi 364,003,229 - 364,003,229 3 Kab. Blitar 364,003,229 - 364,003,229 4 Kab. Bojonegoro 8,304,385,973 - 8,304,385,973 5 Kab. Bondowoso 364,003,229 - 364,003,229 6 Kab. Gresik 559,336,346 - 559,336,346 7 Kab. Jember 364,003,229 - 364,003,229 8 Kab. Jombang 364,003,229 - 364,003,229 9 Kab. Kediri 364,003,229 - 364,003,229 10 Kab. Lamongan 364,003,229 - 364,003,229 11 Kab. Lumajang 364,003,229 - 364,003,229 12 Kab. Madiun 364,003,229 - 364,003,229 13 Kab. Magetan 364,003,229 - 364,003,229 14 Kab. Malang 364,003,229 - 364,003,229 15 Kab. Mojokerto 364,003,229 - 364,003,229 16 Kab. Nganjuk 364,003,229 - 364,003,229 17 Kab. Ngawi 364,003,229 - 364,003,229 18 Kab. Pacitan 364,003,229 - 364,003,229 19 Kab. Pamekasan 364,003,229 - 364,003,229 20 Kab. Pasuruan 364,003,229 - 364,003,229 21 Kab. Ponorogo 364,003,229 - 364,003,229 22 Kab. Probolinggo 364,003,229 - 364,003,229 23 Kab. Sampang 364,003,229 - 364,003,229 24 Kab. Sidoarjo 364,003,231 - 364,003,231 25 Kab. Situbondo 364,003,229 - 364,003,229 26 Kab. Sumenep 269,620,542 - 269,620,542 27 Kab. Trenggalek 364,003,229 - 364,003,229 28 Kab. Tuban 2,021,616,468 - 2,021,616,468 29 Kab. Tulungagung 364,003,229 - 364,003,229 30 Kota Blitar 364,003,229 - 364,003,229 31 Kota Kediri 364,003,229 - 364,003,229 32 Kota Madiun 364,003,229 - 364,003,229 33 Kota Malang 364,003,229 - 364,003,229 34 Kota Mojokerto 364,003,229 - 364,003,229 35 Kota Pasuruan 364,003,229 - 364,003,229 36 Kota Probollinggo 364,003,229 - 364,003,229 37 Kota Surabaya 364,003,229 - 364,003,229 38 Kota Batu 364,003,229 - 364,003,229 XIII KALIMANTAN SELATAN 2,534,383,789 - 2,534,383,789 Provinsi 506,876,759 - 506,876,759 1 Kab. Banjar 84,479,459 - 84,479,459 2 Kab. Barito Kuala 84,479,459 - 84,479,459 3 Kab. Hulu Sungai Selatan 84,479,459 - 84,479,459 4 Kab. Hulu Sungai Tengah 84,479,459 - 84,479,459 5 Kab. Hulu Sungai Utara 84,479,459 - 84,479,459 6 Kab. Kota Baru 84,479,459 - 84,479,459 7 Kab. Tabalong 956,721,270 - 956,721,270 8 Kab. Tanah Laut 84,479,459 - 84,479,459 9 Kab. Tapin 84,479,459 - 84,479,459 10 Kota Banjar Baru 84,479,459 - 84,479,459 11 Kota Banjarmasin 84,479,459 - 84,479,459 12 Kab. Balangan 141,511,711 - 141,511,711 13 Kab. Tanah Bumbu 84,479,459 - 84,479,459 XIV KALIMANTAN TIMUR 328,640,925,798 1,028,913,133,773 1,357,554,059,571 Provinsi 83,645,438,821 257,361,122,546 341,006,561,367 1 Kab. Berau 13,354,495,510 41,188,475,828 54,542,971,338 2 Kab. Bulungan 13,269,081,564 40,087,746,348 53,356,827,912 3 Kab. Kutai Kartanegara 76,964,547,866 278,452,579,444 355,417,127,310 4 Kab. Kutai Barat 13,354,495,510 41,188,475,828 54,542,971,338 5 Kab. Kutai Timur 13,968,949,474 40,871,368,505 54,840,317,979 6 Kab. Malinau 13,354,495,510 41,188,475,828 54,542,971,338 7 Kab. Nunukan 13,536,388,202 40,418,796,890 53,955,185,092 8 Kab. Pasir 13,354,495,513 41,188,475,828 54,542,971,341 9 Kota Balikpapan 13,354,495,513 41,188,475,828 54,542,971,341 10 Kota Bontang 15,637,619,703 40,900,703,420 56,538,323,123 11 Kota Samarinda 13,407,029,563 42,266,058,594 55,673,088,157 12 Kota Tarakan 14,590,871,935 39,570,515,685 54,161,387,620 13 Kab. Penajem Paser Utara 16,848,521,114 43,041,863,201 59,890,384,315 XV PAPUA BARAT 22,798,659,650 - 22,798,659,650 Provinsi 4,559,731,932 - 4,559,731,932 1 Kab. Sorong 7,233,661,944 - 7,233,661,944 2 Kab. Manokwari 1,139,932,981 - 1,139,932,981 3 Kab. Fak Fak 1,139,932,981 - 1,139,932,981 4 Kota Sorong 1,139,932,981 - 1,139,932,981 5 Kab. Sorong Selatan 1,139,932,981 - 1,139,932,981 6 Kab. Raja Ampat 3,073,899,460 - 3,073,899,460 7 Kab. Teluk Bintuni 1,091,768,428 - 1,091,768,428 8 Kab. Teluk Wondama 1,139,932,981 - 1,139,932,981 9 Kab. Kaimana 1,139,932,981 - 1,139,932,981 TOTAL NASIONAL 2,306,523,016,973 1,821,539,140,031 4,128,062,157,004 MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO