Sebelum melakukan reviu, pereviu harus memahami tugas dan fungsi objek reviu dan peraturan/kebijakan perencanaan penganggaran. Objek reviu adalah unit penyusun RKA-K/L eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program. c) Menyusun Program Kerja Reviu Penyusunan program kerja yang berisi langkah-langkah reviu yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi, ketersediaan auditor, dan ketersediaan waktu. b. Tahap Pelaksanaan Reviu 1) Ruang Lingkup Reviu Ruang lingkup reviu oleh APIP K/L difokuskan pada: a) kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu RO; b) kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain: (1) prinsip Belanja Berkualitas; (2) pemenuhan alokasi dasar; (3) pembatasan alokasi untuk belanja tertentu; (4) pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari sumber dana tertentu; (5) penandaan anggaran (budget tagging); (6) penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran; (7) sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan TKD; (8) kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan; (9) pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara; (10) pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Bantuan Pemerintah, bantuan sosial, kontrak tahun jamak; dan kerjasama Pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran ketersediaan layanan/availability payment; dan (11) Standar Biaya. c) kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya; dan d) rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai usulan Kegiatan dan Keluaran baru dan/atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada level detil. APIP K/L dapat melakukan reviu secara paralel dengan penelitian oleh Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L. 2) Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Reviu dilaksanakan sesuai dengan program kerja reviu yang telah disusun pada tahap perencanaan reviu. Pelaksanaan reviu dikoordinasikan dengan unit penyusun RKA-K/L yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program bersama Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga. Pengembangan prosedur reviu dapat dilakukan oleh Tim Reviu sepanjang diperlukan sesuai dengan kondisi di lapangan.