JDIH Kementerian Keuangan

Disclaimer:
Tampilan dokumen ini dibuat atau dikonversi secara semi-otomatis oleh sistem menggunakan metode parsing dari dokumen PDF. Harap selalu memeriksa dokumen sumber untuk isi yang lebih akurat.

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/PMK.02/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 206/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019 Menimbang Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan tambahan pinjaman baru dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam dan pelaksanaan subsidi energi, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentangTata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.mor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); Menetapkan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 206/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1851), diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diu bah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)

Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas:

tambahan pmJaman luar negeri/pinjaman dalam negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2019 ditetapkan kecuali tambahan pinjaman baru dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam sepanjang tidak menambah selisih lebih dari nilai bersih pinjaman;

pergeseran anggaran antarfungsijunit organisasi yang dipimpin oleh pejabat eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio), dalam 1 (satu) Kementerian/ Lembaga; dan/atau

Pergeseran anggaran antar-Program kecuali untuk:

memenuhi kebutuhan Belanja Operasional sepanjang dalam bagian anggaran yang sama;

pergeseran anggaran antarProgram dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hi bah luar negeri;

penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker sepanjang likuidasi Satker sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; danjatau 4. penyelesaian administrasi DIPA baru dalam 1 (satu) Satker bagi Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur I struktur organ1sas1 sepanJang total pagu KementerianjLembaga tetap, dan pagu Program lama dan Program baru sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

(2)

Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diajukan oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan. /! AfJW www.jdih.kemenkeu.go.id (3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris UtamajSekretaris/ Pejabat Eselon I KementerianjLembaga mengajukan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat .

(4)

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ketentuan revisi anggaran sebagaimana termuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri Nomor 206/PMK.02/2018 ten tang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1851), diubah sehingga ketentuan rev1s1 anggaran sebagaimana termuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ruang lingkup revisi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan Menteri Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1851), diubah sehingga ruang lingkup revisi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Urn urn N egara pada Direktorat J enderal Anggaran se bagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
NOMOR 1075 LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/PMK.02/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 206/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019 KETENTUAN REVIS! ANGGARAN Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA dan/atau tata cara perencanaan, penelahaan dan penetapan alokasi anggaran BA BUN dan pengesahan DIPA BUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelahaan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN. Termasuk dalam hal ini Peraturan- peraturan Menteri Keuangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA- K/L dan RDP BUN seperti standar biaya, hagan akun standar, dan klasifikasi anggaran. Secara umum, usul Revisi Anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran disampaikan oleh Pejabat Eselon I penanggung jawab Program. Dalam hal eselon I K/L merupakan eselon I yang memiliki portofolio, maka terdapat kemungkinan besar bahwa eselon I penanggung jawab Program juga sekaligus merupakan eselon I pejabat penandatangan DIPA, dan sekaligus koordinator penyampaian usul Revisi Anggaran. Dalam hal terdapat usul Revisi Anggaran yang melibatkan dua atau lebih eselon I, usul Revisi Anggaran harus disertai dengan persetujuan dari PA. Ketentuan mengenai persetujuan eselon I ini berlaku untuk semua usul Revisi Anggaran yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran. Penyelesaian usul Revisi Anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran diarahkan menggunakan Sistem Aplikasi. Dalam hal Sistem Aplikasi belum dapat digunakan untuk penyelesaian usul Revisi Anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran, surat usulan Revisi Anggaran disampaikan dengan surat elektronik kedinasan yang telah terdaftar dalam database Direktorat Jenderal Anggaran. Dalam hal terjadi kendala teknis dalam pengiriman usul Revisi Anggaran melalui surat elektronik berupa terganggunya jaringan listrik dan/ a tau internet, atau gangguan lain yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, maka usul Revisi Anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran dapat disampaikan secara manual (persuratan). Selanjutnya, PA/KPA bertanggung jawab atas keutuhan, keabsahan, keaslian, dan kebenaran formil dan materiil terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pengajuan usulan Revisi Anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran melalui surat elektronik. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada K/L, Direktorat Jenderal Anggaran dapat memproses · usul Revisi Anggaran yang disampaikan oleh eselon I K/L sepanjang usul revisi yang disampaikan memuat substa~si yang menjadi kewenangan beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian usul Revisi Anggaran. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Revisi Anggaran yang diproses di Direktorat Jenderal Anggaran diatur sebagai berikut:

Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Berubah a. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP 1) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat menambah alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh K/L, dapat dilakukan sebagai akibat dari: a) penggunaan kele bihan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN Tahun Anggaran 2019 a tau APBN Perubahan Tahun Anggaran 2019 untuk Satker pengguna PNBP yang terpusat; b) adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasamajnota kesepahaman; c) adanya peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru; d) adanya Satker PNBP baru; e) adanya persetujuan penggunaan PNBP baru atau peningkatan persetujuan penggunaan PNBP oleh Menteri Keuangan; f) adanya perkiraan kenaikan PNBP dari Kegiatan pelayanan berdasarkan surat pernyataan KPA untuk menambah volume keluaran _(output); _ danjatau g) adanya penetapan status pengelolaan Badan Layanan Umum pada suatu Satker.

Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat mengurangi alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh K/L termasuk Satker Badan Layanan Umum, dilakukan sebagai akibat dari: a) penurunan proyeksi PNBP yang mempengaruhi pencapaian target PNBP yang tercantum dalam APBN Tahun Anggaran 2019 a tau APBN Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebagai akibat dari adanya perubahan kebijakan Pemerintah atau hal-hal yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, putusan pengadilan atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam hal ini penurunan target pendapatan Badan Layanan Urn urn; b) penurunan besaran persetujuan penggunaan PNBP oleh Menteri Keuangan; dan / a tau c) adanya pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker. Revisi Anggaran berupa perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP dapat dilakukan sepanjang Tahun Anggaran berjalan. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP tersebut dapat diikuti dengan perubahan rincian. Dalam penelaahan usul Revisi Anggaran terkait dengan PNBP, Direktorat PNBP meneliti batas maksimal PNBP yang dapat digunakan sebagai belanja. Usul Revisi Anggaran terkait dengan perubahan anggaran belanja K/L yang bersumber dari PNBP ditelaah bersama-sama antara K/L dengan direktorat teknis mitra K/L dan Direktorat PNBP, Direktorat Jenderal Anggaran- Kementerian Keuangan. Penelaahan juga dilakukan dengan meneliti dokumen pendukung usul revisi anggaran, seperti: a) Dokumen kontrakjkerja samajnota kesepahaman; b) Usulan perubahan pagu PNBP; c) Surat pernyataan KPA; dan/atau d) Surat pernyataan Kepala Rumah Sakit b. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP atas klaim Asuransi Barang Milik N egara (BMN) Dalam rangka mengamankan BMN khususnya di daerah rawan bencana, dapat dilakukan pengasuransian BMN sesuai dengan kondisi keuangan negara dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengasuransian BMN. Khusus Tahun 20 19 pelaksanaan pengasuransian BMN diterapkan pada Kementerian Keuangan. Pengasuransian BMN dialokasikan dalam belanja pemeliharaan dalam keluaran (output) layanan perkantoran. Sementara itu, penerimaan klaim atas bencana dalam bentuk uang ditampung dalam PNBP K/L, yang selanjutnya dgunakan untuk membiayai rehabilitasi dan/atau rekonstruksi BMN yang tertimpa bencana, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal terdapat penerimaan atas klaim asuransi BMN, hal tersebut akan mengakibatkan perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan atas klaim asuransi BMN tersebut dan bersifat menambah pagu belanja K/L. Alokasi belanja negara yang bersumber dari penerimaan atas klaim asuransi BMN digunakan untuk membiayai rehabilitasi gedungjbangunan yang rusak akibat bencana. Kegiatan rehabilitasi gedungjbangunan yang rusak akibat bencana beserta alokasi pendanaannya yang berasal dari penerimaan atas klaim asuransi BMN dapat dilakukan antartahun setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. c. Perubahan anggaran belanja dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam Dalam rangka penanggulangan bencana alam, K/ L yang memiliki tugas dan fungsi menangani bencana nasional dapat mengajukan usul perubahan anggaran belanja dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam ke Kementerian Keuangan. Usul perubahan anggaran belanja dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam tersebut bersifat menambah pagu K/L. Termasuk dalam hal ini usul pergeseran belanja dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam dari BA BUN ke Bagian Anggaran K/L (BA K/L). d. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjamanjhibah luar negeri dan/atau pinjamanjhibah dalam negeri Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjamanjhibah luar negen dan/ a tau pinjamanjhibah dalam negeri bersifat menambah atau mengurangi Pagu Anggaran belanja K/L.
Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjamanjhibah luar negeri dan pinjamanjhibah dalam negeri, termasuk Pemberian Pinjamanjhibah yang bersifat menambah Pagu Anggaran belanja dapat berupa: a) lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang dananya bersumber dari pemberian pinjamanjhibah luar negeri; b) percepatan penarikan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negen, termasuk Pemberian Pinjamanjhibah; c) penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negen terencana yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2019 /Undang-Undang mengenai perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan Kegiatannya dilaksanakan oleh K/L, termasuk hibah luar negen terencana yang diterushibahkan; dan / a tau d) tambahan pinjaman luar negeri/ pinjaman dalam negen baru yang diterima setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2019 /Undang-Undang mengenai perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 20 19 ditetapkan dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam sepanjang tidak menambah selisih lebih dari nilai bersih pinjaman. Percepatan penarikan pinjamanjhibah luar negeri juga berlaku untuk revisi penambahan anggaran Kegiatan K/L yang sumber dananya berasal dari pinjamanjhibah luar negeri akibat selisih kurs (lihat ketentuan dalam huruf C, angka 1, huruf f, halaman 50). Penambahan penenmaan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2019/Undang-Undang mengenai perubahan atas Undang-Undang mengena1 APBN Tahun Anggaran 2019 diajukan oleh K/L dan rincian peruntukannya dituangkan dalam dokumen RKA-K/L. Tata cara pencatatan dan pelaporan untuk penambahan penerimaan hibah luar negeri dan hibah dalam negeri langsung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan hibah.
Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjamanjhibah luar negeri dan pinjamanjhibah dalam negeri yang bersifat mengurangi Pagu Anggaran belanja berupa pengurangan alokasi pinjaman Kegiatan, dan/atau pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri, dilakukan dalam hal: a) paket Kegiatanjproyek yang didanai dari pinjaman Kegiatan atau dari Pemberian Pinjaman atau hibah luar negeri atau hibah dalam negeri telah selesai dilaksanakan, target kinerjanya telah tercapai, dan sisa alokasi anggarannya tidak diperlukan lagi; b) adanya keterlambatan pelaksanaan Kegiatan yang disebabkan faktor eksternal (di luar kendali K/L), dan telah mendapat persetujuan dari pemberi plnJaman (Zender)fpemberi hibah (donor) berupa penyesuaian rencana pencmran (disbursement plan) dan a tau perubahan penjadwalan pembiayaan (cost table). Dalam hal pelaksanaan pinjaman luar negen dengan skema Result Based Lending (RBL) ataupun Program for Result (PforR), penyesuaian disbursement plan dan perubahan cost table tidak memerlukan persetujuan dari lender, c) adanya pembatalan alokasi pinjaman luar negeri; d) adanya pembatalan/ pengurangan pemberian hi bah luar negeri atau hibah dalam negeri; dan/atau e) sudah dibebankan pada DIPA tahun sebelumnya. Pengurangan alokasi pinjaman Kegiatan danjatau pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri dimaksud termasuk pengurangan alokasi Pemberian Pinjaman, hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan, dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjamanjhibah luar negeri dan/ a tau pinjamanjhibah dalam negeri dapat diikuti dengan perubahan rincian, dan perubahan Rupiah Murni Pendamping. Dalam hal alokasi pinjaman Kegiatan berkurang, dana Rupiah Murni Pendamping yang telah dialokasikan untuk paket Kegiatan/ proyek berkenaan yang berlebih dapat digunakan/ direalokasi untuk mendanai Rupiah Murni Pen damping pada paket Kegiatan/ proyek yang lain. Usulan penggunaan Rupiah Murni Pendamping tersebut hanya berlaku untuk pinjaman Kegiatan yang sudah memiliki perjanjian pinjaman dan sudah memiliki nomor register, dan diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal Rupiah Murni Pendamping yang dialokasikan dalam DIPA berlebih, dan tidak ada paket pekerjaan yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri yang sama, yang dinyatakan oleh Pejabat Eselon I penanggung jawab program, kelebihan Rupiah Murni Pendamping tersebut dapat digunakan untuk menambah kebutuhan Rupiah Murni Pendamping proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri yang lain. Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri, usul Revisi Anggaran dapat disertai dengan Revisi Anggaran terkait dengan lanjutan Rupiah Murni Pendamping dalam DIPA tahun 2018 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Usul revisi terkait dengan lanjutan Rupiah Murni Pendamping yang tidak seluruhnya terserap pada tahun 2018 disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 31 Januari 2019. Sementara itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2019, penarikan Rupiah Murni Pendamping yang telah direvisi dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 dilakukan paling lam bat 29 Maret 2019. Perubahan rincian anggaran belanja lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun lalu yang bersumber dari pinjamanjhibah luar negeri dan/ a tau pinjamanjhibah dalam negeri, termasuk Pemberian Pinjamanjhibah dapat dilakukan sepanjang pinjamanjhibah luar negeri dan/atau pinjamanjhibah dalam negeri belum closing date. Percepatan penarikan pinjamanfhibah luar negeri dan/atau pinjamanjhibah dalam negen, termasuk Pemberian Pinjamanjhibah tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum disetujui dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2019 /Undang-Undang mengenai perubahan atas Undang-Undang mengena1 APBN Tahun Anggaran 2019, Pemberian Pinjaman atau pinjaman yang diterushibahkan yang belum dialokasikan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2019 danjatau Undang-Undang mengenai perubahan atas Undang-Undang mengenm APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan Pemberian Pinjaman dilakukan pada atau setelah bulan November tahun anggaran berkenaan, revisi Anggaran tidak perlu dilampiri dengan reviu APIP K/L. Revisi Anggaran terkait dengan belanja yang dibiayai dari pinjaman, termasuk pinjaman luar negeri/ pinjaman dalam negen yang diteruspinjamkan/ diterushibahkan, Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan penetapan revisinya ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai bahan untuk melakukan pemutakhiran database penarikan pinjaman luar negerijpinjaman dalam negeri, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penetapan Revisi Anggaran. Revisi Anggaran terkait dengan belanja yang dibiayai dari penerimaan hibah terencana, termasuk penerimaan hibah yang diterushibahkan, Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan pengesahaan revisinya ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai bahan untuk melakukan revisi DIPA BA BUN 999.02 (BA BUN Pengelolaan Hibah) dan pemutakhiran database penenmaan hibah, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengesahaan revisi. e. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN meliputi perubahan anggaran belanja Kegiatanjproyek kontrak tahunan dan/atau kontrak tahun jamak yang dananya bersumber dari SBSN. Perubahan anggaran belanja Kegiatanjproyek kontrak tahunan yang dananya bersumber dari SBSN, yaitu:
berupa lanjutan pelaksanaan Kegiatanjproyek Tahun Anggaran 2018 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran 2018 dan penyelesaiannya dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2019 untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerj aan;
bersifat menambah pagu belanja yang bersumber dari SBSN Tahun Anggaran 2019; dan jatau 3) dapat diikuti dengan perubahan nnc1an pendanaan SBSN, dengan mencantumkan dalam addendum kontrak yang dibuat sebelum masa kontrak berakhir pada tahun 2018. Pengajuan usulan Revisi Anggaran untuk lanjutan pelaksanaan Kegiatanjproyek kontrak tahunan yang dananya bersumber dari penggunaan sisa dana SBSN yang tidak terserap pada tahun sebelumnya diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran sebelumnya berakhir. Perubahan anggaran belanja Kegiatanjproyek kontrak tahun jamak yang dananya bersumber dari SBSN, yaitu:
berupa lanjutan pelaksanaan Kegiatanjproyek tahun-tahun anggaran sebelumnya yang jangka waktu persetujuan kontrak tahun jamaknya belum berakhir;
bersifat menambah pagu belanja yang bersumber dari SBSN Tahun Anggaran 20 19; dan/atau
dapat diikuti perubahan komposisi pendanaan antartahun dari kontrak tahun jamak yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. ffpty( () Sisa dana Kegiatanjproyek kontrak tahun jamak yang sumber dananya dari SBSN yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2018 dapat digunakan untuk membiayai Kegiatanjproyek kontrak tahun jamak lainnya dalam satu Program dan tidak dapat digunakan untuk membiayai Kegiatanjproyek lain yang belum mendapatkan alokasi anggaran. Pengajuan usulan Revisi Anggaran untuk lanjutan pelaksanaan Kegiatanjproyek kontrak tahun jamak yang dananya bersumber dari penggunaan sisa dana SBSN yang tidak terserap pada tahun 2018 diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 29 Maret 2019. Ketentuan mengenai lanjutan pelaksanaan pekerjaan kontrak tahunan dan kontrak tahun jamak yang dananya bersumber dari SBSN Tahun Anggaran 2018 yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 20 19, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran Kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan SBSN. f. Perubahan anggaran dalam tangka memenuhi kebutuhan selisih kurs Perubahan anggaran belanja sebagai akibat dari perubahan kurs, terdiri atas:
perubahan anggaran Kegiatan K/L yang sumber dananya berasal dari pinjamanjhibah luar negeri; dan/atau
tambahan alokasi anggaran belanja pegawai berupa penyesuaian besaran nilai rupiah belanja pegawai yang ditempatkan di luar negeri yang dihitung berdasarkan nilai valuta asing yang sama dikalikan dengan realisasi kurs yang digunakan pada saat transaksi. Perubahan anggaran Kegiatan K/L yang sumber dananya berasal dari pinjamanjhibah luar negeri merupakan penyesuaian besaran nilai rupiah dalam DIPA yang dihitung berdasarkan nilai valuta asing yang sama dan kurs mengikuti realisasi kurs yang digunakan saat transaksi dan dituangkan dalam aplikasi penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri (withdrawal application). Dalam hal ini, perubahan anggaran Kegiatan K/L yang sumber dananya dari pinjamanjhibah luar negeri berasal dari percepatan penarikan . pinjamanjhibah luar negen, sepanJang mendapat persetujuan dari pemberi pinjaman (lender). Sementara itu, tambahan alokasi anggaran belanja pegawai untuk pegawai yang ditempatkan di luar negeri berasal dari tambahan angggaran BA BUN. g. Perubahan anggaran keluaran (output) Prioritas Nasional Keluaran (output) Prioritas Nasional adalah keluaran yang dalam pertemuan tiga pihak K/L yang bersangkutan, Kementerian PPN /Bappenas dan Kementerian Keuangan) dalam rangka penelaahan Rencana Kerja K/L disepakati menjadi Keluaran (output) Prioritas Nasional, dan dalam DIPA atas keluaran (output) dimaksud diberikan tanda "PN". Dalam hal terdapat perubahan keluaran (output) Prioritas Nasional, K/L dapat mengajukan usulan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
Perubahan keluaran (output) Prioritas Nasional, dan lokasi yang dapat diusulkan ke Direktorat Jenderal Anggaran berupa: a. Perubahan rumusan keluaran (output) Prioritas Nasional dan indikatornya; b. Perubahan rumusan danjatau penambahan komponen pada Keluaran (output) Prioritas Nasional; c. Penambahan a tau pengurangan anggaran dan/ a tau volume keluaran (output) Prioritas Nasional; dan/atau d. Perubahan lokasi pada keluaran (output) Prioritas Nasional.
Termasuk dalam kategori perubahan keluaran (output) Prioritas Nasional, yang dapat diusulkan ke Direktorat Jenderal Anggaran adalah keluaran (output) yang dibiayai dari hi bah langsung, yang disepakati oleh tiga pihak (KementerianjLembaga yang bersangkutan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan) menjadi keluaran (output) Prioritas Nasional.
Sekretaris Jenderal/Sekretaris UtamajSekretaris/Pejabat Eselon I kementerianjlembaga menyampaikan usul revisi berupa perubahan keluaran (output) Prioritas Nasional dan/atau lokasi dengan melampirkan surat pernyataan dari PA bahwa PA menyetujui usul perubahan tersebut;
Dalam hal usul revisi berupa perubahan rumusan informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a danjatau huruf b, usul revisi dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi yang dibangun oleh Direkt9rat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
Dalam hal usul revisi berupa penambahan atau pengurangan anggaran danjatau volume keluaran (output) Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c: a) Direktorat Jenderal Anggaran menelaah usul rev1s1 anggaran dimaksud bersama dengan K/ L pengusul, dan menyampaikan hasil penelaahan ke mitra K/L di Kementerian PPN/Bappenas, dalam hal penambahan atau pengurangan anggaran keluaran (output) Prioritas Nasional tidak berdampak pada volume keluaran (output). b) Direktorat Jenderal Anggaran mengkoordinasikan penelaahan usulan revisi antara K/L pengusul, mitra K/L di Direktorat Jenderal Anggaran, dan mitra K/L di direktorat teknis Kementerian PPN/Bappenas, dalam hal penambahan a tau pengurangan anggaran keluaran (output) Prioritas Nasional berdampak pada penambahan atau pengurangan volume keluaran (output). 6) K/L melakukan pemutakhiran Renja-K/L setelah usul Revisi Anggaran ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. h. Revisi penurunan volume keluaran (output) teknis non-Prioritas Nasional Sejalan dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja, pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh input, termasuk didalamnya anggaran yang dialokasikan · untuk mencapai keluaran (output) tersebut. Dengan kerangka pikir tersebut, dalam hal terdapat kebijakan pemotongan danjatau penghematan anggaran, pengurangan pinjaman proyek/hibah, atau terjadi suatu keadaan di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, atau perubahan parameter yang tercantum dalam kontrak, sehingga kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak diperkirakan tidak dapat dipenuhi, K/L dapat mengajukan usul Revisi Anggaran terkait dengan pengurangan volume keluaran (output) teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
melampirkan surat pernyataan dari PA bahwa: a) volume keluaran (output) yang diusulkan berkurang terse but merupakan volume keluaran (output) teknis dari Kegiatan non-Prioritas Nasional, dan bukan keluaran (output) generik dengan volume 1 (satu) layanan; dan b) PA menyetujui pengurangan volume keluaran (output). 2) Sekretaris JenderaljSekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I K/L mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran. Mekanisme pengajuan revisi penurunan volume keluaran (output) teknis non-Prioritas Nasional juga digunakan untuk mengusulkan revisi pergeseran anggaran dalam pagu tetap yang berdampak pada penurunan volume keluaran (output) teknis non-prioritas nasional. Termasuk dalam hal ini penurunan volume keluaran (output) sarana dan prasarana internal berupa volume komponen pengadaan gedungjbangunan dan/atau volume komponen kendaran bermotor diproses revisinya dan ditelaah di Direktorat Jenderal Anggaran.

Revisi Anggaran berupa penambahan pagu K/L yang berasal dari Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) Dalam kondisi mendesak, K/L dapat menyampaikan usul tambahan kebutuhan anggaran yang dipenuhi dari anggaran BA BUN. Setelah usul Revisi Anggaran tersebut dipenuhi, akan dilakukan pergeseran anggaran dari BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA K/L, dan ditetapkan SP-SABA. Proses revisi ini dilakukan pada ranah BA BUN. Selanjutnya, K/L mengajukan usul revisi penambahan pagu yang berasal dari SP-SABA ke Direktorat Jenderal Anggaran melalui revisi reguler agar penambahan pagu yang berasal dari SP-SABA menjadi bagian dari DIPA K/L. Pergeseran anggaran yang dilakukan dari BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA K/L bersifat menal; llbah Pagu Anggaran belanja K/L. Pergeseran anggaran dari BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA K/L dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN. Pergeseran anggaran yang dilakukan dari BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA K/L meliputi:

usul tambahan pemenuhan kekurangan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan/ a tau tunjangan kinerja dari anggaran BA BUN ke Menteri Keuangan dalam hal kebutuhan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan/ a tau tunjangan kinerja tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari Belanja Operasional dan belanja non-operasional K/L;
usul perubahan anggaran belanja dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam; dan / a tau 3) penyelesaian pagu minus belanja pegawai Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Ketentuan mengenai penyelesaian pagu minus belanja pegawai yang dipenuhi melalui BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya), diatur dalam Lampiran II dari Peraturan Menteri ini. Tambahan anggaran untuk Program/Kegiatanjkeluaran (output)/ komponen/ detil yang berasal dari SP-SABA tidak dapat digunakan untuk membiayai anggaran Program/Kegiatanjkeluaran (output)/ komponen/ detil yang lain yang berbeda dari usulan awal revisi pergeseran anggaran yang dilakukan dari BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA K/L. Termasuk dalam hal ini dalam hal terdapat sisa anggaran ProgramjKegiatanjkeluaran (output)jkomponenjdetil yang berasal dari SP-SABA tidak diperkenankan untuk digunakan membiayai Program/Kegiatan/ keluaran (output) jkomponenj detil yang lain. Untuk mengawal ketentuan tersebut, revisi penambahan pagu K/L yang berasal dari SP-SABA harus dicantumkan dalam Halaman IV.B DIPA. Proses revisi penambahan pagu K/ L yang berasal dari SP-SABA adalah sebagai berikut:
Setelah Menteri Keuangan menyetujui usul tambahan anggaran dari K/L untuk dibiayai dari BA BUN, Direktur Jenderal Anggaran melakukan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA KIL dengan menerbitkan Surat Penetapan (SP)-SABA BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) yang selanjutnya menjadi dasar pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA KIL. 2) Setelah memperoleh SP-SABA 999.08, KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran berupa: a) Revisi penambahan pagu KIL yang bersumber dari SP- SABA; b) Revisi pencantuman halaman IV.B DIPA terkait dengan revisi penambahan pagu Kl L yang bersumber dari SP-SABA SABA; kepada Sekretaris J enderal I Sekretaris U tarnal Sekretaris I Pejabat Eselon I KIL dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: a) surat usulan Revisi Anggaran; b) fotokopi SP-SABA 999.08; dan c) dokumen pendukung terkait lainnya, termasuk reviu APIP KIL Uika ada).
Sekretaris JenderaliSekretaris UtamaiSekretarisiPejabat Eselon I KIL meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA.
Sekretaris JenderaliSekretaris UtamaiSekretarisiPejabat Eselon I KIL menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: a) surat usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderall Sekretaris UtamaiSekretarisiPejabat Eselon I KIL; b) fotokopi SP-SABA 999.08; dan c) dokumen pendukung terkait lainnya, termasuk reviu APIP KIL Qika ada).
Direktorat Jenderal Anggaran meneliti kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dan kesesuaian antara usulan Revisi Anggaran dengan SP-SABA 999.08.
Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuar dengan ketentuan, Direktur Jenderal Anggaran mengeluarkan surat pengembalian usulan Revisi Anggaran kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/ Pejabat Eselon I K/L untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan telah lengkap dan sesuai dengan SP-SABA 999.08, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan KemaritimanjDirektur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN menetapkan: a) revisi daftar hasil penelaahan RKA-K/L; dan b) surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem. Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran terkait dengan SABA diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah sejak penelaahan selesai dilakukan dan dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Selain usul Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah yang harus diproses melalui penelaahan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf i, Direktorat Jenderal Anggaran juga berwenang memproses usul revisi pengesahan berupa pengesahan atas pengeluaran Kegiatan-Kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang bersumber dari pinjamanjhibah luar negeri, termasuk yang sudah closing date. Revisi tersebut bersifat administratif dan menambah Pagu Anggaran belanja K/L Tahun Anggaran 2019, tetapi tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya. Dalam hal terdapat Kegiatanjkeluaran (output) yang dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri atau Pemberian Pinjaman dan telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya tetapi sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2018 dan hingga disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2018 belum dapat disahkan pengeluarannya, pengesahan transaksi tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA Tahun Anggaran 2019. Revisi DIPA sebagaimana dimaksud merupakan Revisi Anggaran dalam rangka pengesahan. Revisi dalam rangka pengesahan atas pengeluaran Kegiatan-Kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri termasuk yang closing date, dan tidak termasuk pengesahan atas pengeluaran Kegiatan-Kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang bersumber dari pinjamanjhibah luar negeri melalui pembayaran langsung dan letter of credit, yang revisinya diselesaikan di Direktorat Pelaksanaan Anggaran- Direktorat J enderal Perbendaharaan. Mekanisme revisi DIPA dalam rangka pengesahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. unit eselon I mengajukan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran; b. pengeluaran yang akan disahkan dituangkan dalam keluaran (output) yang sudah tercantum dalam DIPA tahun berjalan dan diberi catatan akun "dalam rangka pengesahan"; dan c. Direktur Jenderal Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen. Revisi DIPA dalam rangka pengesahan belanja yang bersumber dari pinjamanjhibah luar negeri dijadikan dasar sebagai alokasi anggaran secara administratif dan menjadi rujukan untuk penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah.

Revisi Anggaran Dalam Hal Anggaran Pagu Tetap a. Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjamanjhibah luar neg en Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan antarjenis belanja dan/ a tau antar-Kegiatan dalam 1 (satu) Program yang sama dan/atau an tar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran. Pergeseran anggaran dimaksud merupakan pergeseran anggaran dalam rangka pengembalian dana (refund) untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjamanjhibah luar negeri yang dibuktikan dengan dokumen pernyataan dari pihak-pihak yang berwenang. Pergeseran anggaran dimaksud merupakan tanggung jawab K/L. Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengembalian dana (refund) untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure, tidak termasuk refund yang disebabkan karena adanya pengeluaran ineligible yang terbukti dengan adanya unsur Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN). b. Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasional U sul Revisi Anggaran terkait dengan Belanja Operasional yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran adalah pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar- Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasional yang memerlukan penelaahan berupa:

pergeseran anggaran belanja pegawm dalam komponen 001 untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai antarakun (6 digit) antar-Satker antar-Program;
pergeseran anggaran belanja barang dalam komponen 002 untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai antar-Satker dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar-Program;
pergeseran anggaran belanja non-operasional untuk memenuhi kebutuhan alokasi Belanja Operasional komponen 001 dan/atau komponen 002 pada Satker yang bersangkutan atau antar- Satker sepanjang: a) alokasi Belanja Operasional pada K/L tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut; b) pergeseran anggaran belanja non-operasional berasal dari anggaran keluaran (output) generik dengan satuan layanan dan/ a tau dari Sisa Anggaran Swakelola dan/atau Sisa Anggaran Kontraktual; c) pergeseran anggaran belanja non-operasional untuk memenuhi kekurangan Belanja Operasional tidak berdampak pada penurunan volume keluaran (output), yang dinyatakan dengan surat pernyataan KPA; dan d) disertai persetujuan Pejabat Eselon I, dalam hal usulan rev1s1 berasal dari Satker yang berada di bawah eselon I. Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasional tidak diperkenankan mengubah sumber dana, misalnya dari PNBP ke Rupiah Murni atau sebaliknya. c. Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP antarunit kerja dalam 1 (satu) Program yang sama Secara prinsip, dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk Kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat danjatau sesuai ketentuan tentang Persetujuan Penggunaan Dana yang berasal dari PNBP. Dalam rangka meningkatkan pelayanan K/L kepada masyarakat, dana yang bersumber dari PNBP dapat digunakan oleh instansi penghasil ataupun bukan instansi penghasil, sesua1 dengan kebijakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan belanja suatu satker, pemenuhannya dapat dilakukan dengan pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP antar-Satker dalam Eselon I. Pergeseran anggaran belanja dimaksud dilakukan untuk pemerataan sumber pendanaan Kegiatan K/L. d. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun- tahun sebelumnya Secara umum, tunggakan merupakan tagihan atas pekeQaanjpenugasan yang telah diselesaikan tahun- tahun sebelumnya tetapi belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang lalu. Tunggakan yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun anggaran diproses di Direktorat Jenderal Anggaran. Dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya, K/L dapat mengusulkan pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama sepanjang tidak mengurangi volume keluaran (output) dalam DIPA. Untuk tiap-tiap tunggakan tahun-tahun sebelumnya harus dicantumkan dalam catatan-catatan terpisah per akun dalam halaman IV DIPA pada tiap-tiap alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan per DIPA per Satker. Dalam hal kolom yang terdapat dalam sistam aplikasi untuk mencantumkan catatan untuk semua tunggakan tidak mencukupi, rincian detil tagihan per akun dapat disampaikan dalam lembaran terpisah, yang ditetapkan oleh KPA. Dalam hal jumlah tunggakan per tagihan tahun-tahun sebelumnya, nilainya:
sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilampiri surat pernyataan dari KPA;
di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L; dan
di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam hal tunggakan tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan audit oleh pihak pemeriksa yang berwenang, usul Revisi Anggaran dapat menggunakan hasil audit dari pihak pemeriksa yang berwenang tersebut sebagai dokumen pendukung pengganti surat pernyataan dari KPA atau pengganti hasil verifikasi dari APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam hal terdapat perbedaan angka antara tunggakan yang tercantum dalam halaman IV.B DIPA dengan hasil verifikasi/ audit, maka angka yang digunakan adalah angka hasil verifikasi/ audit. Mekanisme penyelesaian revisi terkait dengan tunggakan tahun- tahun sebelumnya juga berlaku untuk penyelesaian revisi terkait dengan kurang bayar /kurang salur subsidi atau belanja anggaran BUN. e. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian s1sa pembayaran Kegiatanjproyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesum hasil audit Badang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pergeseran anggaran untuk penyelesaian sisa kewajiban pembayaran Kegiatanjproyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran dapat dilakukan setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pergeseran anggaran dimaksud merupakan tanggung jawab K/L. Pergeseran anggaran untuk penyelesaian sisa kewajiban pembayaran Kegiatanjproyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran dimaksud dilakukan dengan mengurangi alokasi SBSN K/L pada tahun 2019 dalam jumlah yang sama dengan sisa kewajiban pembayaran Kegiatanjproyek yang dibiayai melalui SBSN tahun sebelumnya sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. f. Pergeseran anggaran antara-Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA terjadi karena adanya restrukturisasi kelembagaan a tau reorganisasi dalam K/ L yang bersangkutan atau antar K/L. Pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA dapat dilakukan sepanjang pagu Program lama dan pagu Program baru telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan disertai dengan tabel rekonsiliasi antara Program lama dengan Program baru. Ketentuan dimaksud dapat berlaku juga pada pergeseran anggaran bagi K/L yang mengalami perubahan nomenklatur atau struktur organ1sas1. g. Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama dalam rangka penyediaan dana penyelesaian restrukturisasi K/ L Pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi K/L dapat dilakukan sepanjang likuidasi Satker tersebut telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan antarjenis belanja dan/ a tau antar-Kegiatan dalam 1 (satu) Program yang sama danjatau antar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran. h. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs merupakan pergeseran anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni karena adanya kekurangan alokasi anggaran untuk pembayaran Belanja Operasional Satker perwakilan di luar negeri, pembayaran sebuah kontrak dalam valuta asing, belanja hibah luar negeri, atau sebagai akibat adanya selisih kurs. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
merupakan selisih antara kurs yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 20 19/ APBN Perubahan Tahun Anggaran 2019 dengan kurs pada saat transaksi dilakukan;
selisih tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani;
pergeseran alokasi anggaran yang dilakukan paling tinggi adalah sebesar nilai kontrak dikalikan dengan selisih kurs sebagaimana dimaksud pada angka 1);
kebutuhan anggaran untuk memenuhi selisih kurs menggunakan alokasi anggaran K/L yang bersangkutan; dan
besaran pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs yang terdampak pada penurunan volume keluaran (output). 1. Pergeseran anggaran 1 (satu) antar-Provinsi/Kabupatenjkota dan/atau antarkewenangan untuk Kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan/atau urusan bersama Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/ a tau dekonsentrasi merupakan Kegiatan yang dilaksanakan di daerah sesuai dengan penugasan dari Pemerintah Pusat. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah danjatau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sementara itu, urusan bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Petnerintahan Daerah KabupatenjKota. Alokasi dana yang digunakan untuk membiayai Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi merupakan bagian dari pagu belanja K/L, tetapi dilaksanakan oleh Satker perangkat daerah. Target kinerja (kuantitas, kualitas, jenis dan satuan keluaran (output)) dan besarnya alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker Perangkat Daerah dituangkan dengan jelas dalam RKA-K/L. Pergeseran anggaran antarprovinsijkabupatenjkota dan/atau antarkewenangan untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan prioritas atau kebijakan dari K/L. Pergeseran anggaran dimaksud dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menterijpimpinan lembaga yang memberi penugasan atau pelimpahan, dan diproses di Direktorat Jenderal Anggaran. J. Pergeseran anggaran untuk pembukaan kantor baru a tau alokasi untuk Satker baru Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama dalam rangka pembukaan kantor baru dimaksud dapat dilakukan dalam hal ketentuan mengenai pembentukan kantor baru telah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pergeseran anggaran dimaksud dilakukan melalui pergeseran anggaran dari DIPA Petikan Satker Induk ke DIPA Petikan Satker baru. k. Pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penanggulangan bencana, dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana. Pergeseran anggaran dimaksud diajukan oleh PA/KPA dengan dilengkapi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht) dapat dilakukan antarjenis belanja dan/atau antar-Kegiatan dalam 1 (satu) Program. Pergeseran anggaran dimaksud merupakan kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Pergeseran anggaran dimaksud merupakan tanggung jawab K/L yang terkait dengan permasalahan tersebut. Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk penyelesaian revisi berupa pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap. m. Pergeseran anggaran untuk pembayaran kewajiban penjaminan yang telah jatuh tempo Pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kewajiban penJaminan yang jatuh tempo dapat dilakukan antarjenis belanja dan/atau antar-Kegiatan dalam 1 (satu) Program. Pergeseran anggaran dimaksud merupakan kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan pembayaran penjaminan yang telah jatuh tempo. Pergeseran anggaran dimaksud merupakan tanggung jawab K/L. n. Pergeseran anggaran Kegiatan kontrak tahun jamak untuk rekomposisi pendanaan antartahun Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antartahun terkait dengan Kegiatan kontrak tahun jamak, dapat berupa pergeseran anggaran karena penundaan pelaksanaan Kegiatan tahun berkenaan ke tahun berikutnya atau karena percepatan pelaksanaan Kegiatan tahun depan ke tahun berkenaan atau karena perubahan suku bunga dan kurs. Pergeseran anggaran dimaksud ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pengusul. Tata cara pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antartahun terkait dengan Kegiatan kontrak tahun jamak dimaksud diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

usulan pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antartahun terkait dengan Kegiatan kontrak tahun jamak diajukan oleh Sekretaris JenderaljSekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I K/L kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, disertai dengan surat penetapan menteri/pimpinan lembaga pengusul atas pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antartahun terkait dengan Kegiatan kontrak tahun jamak;
dalam hal pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antartahun terkait dengan Kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa percepatan pelaksanaan Kegiatan tahun depan ke tahun berkenaan, dan usul Revisi Anggaran bukan merupakan on _top; _ 3) dalam hal pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antartahun terkait dengan Kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa penundaan pelaksanaan Kegiatan tahun berkenaan ke tahun berikutnya, anggaran terkait dengan Kegiatan kontrak tahun jamak yang ditunda tidak dapat digunakan untuk membiayai Kegiatanjproyek lain; dan/atau
atas dasar surat penetapan menterijpimpinan lembaga pengusul atas pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antartahun terkait dengan Kegiatan kontrak tahun jamak, Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan usul revisi DIPA. Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Rekomposisi Pendanaan antartahun juga berlaku untuk Kegiatan kontrak tahun jamak yang dibiayai melalui SBSN, dengan ketentuan sebagai berikut:
dapat berupa percepatan pelaksanaan Kegiatanjproyek dari tahun depan ke tahun berkenaan yang dananya bersumber dari SBSN;
dapat menggunakan s1sa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun-tahun sebelumnya termasuk dengan memanfaatkan sisa dana SBSN Kegiatanjproyek yang lain sepanjang dalam 1 (satu) Program yang sama;
tidak menyebabkan penambahan jumlah penerbitan SBSN pada Tahun Anggaran 2019;
dapat berupa penundaan pelaksanaan Kegiatan tahun berkenaan ke tahun berikutnya, anggaran terkait dengan Kegiatan kontrak tahun jamak yang ditunda dapat digunakan untuk membiayai percepatan pelaksanaan Kegiatanjproyek lain;
pergeseran anggaran yang dilakukan antara keluaran (output) dari Kegiatan/ proyek kontrak tahunan kepada keluaran (output) Kegiatan/ proyek kontrak tahun jamak; dan / a tau 6) pergeseran anggaran yang dilakukan antara keluaran (output) dari Kegiatan/proyek kontrak tahun jamak yang telah selesai kepada keluaran (output) dari Kegiatanjproyeklain. o. Pergeseran anggaran untuk pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/ a tau Sisa anggaran swakelola Pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola termasuk Kegiatan yang dibiayai melalui sumber dana SBSN, merupakan Sisa Anggaran Kontraktual, termasuk addendum kontrak sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari pagu DIPA awal, atau Sisa Anggaran Swakelola yang dilakukan dalam 1 (satu) Program yang sama. Dalam hal ini, pelaksanaan Kegiatan telah selesai dan volume keluaran (output) telah tercapai. U sui Revisi Anggaran terkait dengan penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola yang diproses di Direktorat J enderal Anggaran adalah:
untuk memenuhi kekurangan Belanja Operasional komponen 001 danjatau komponen 002;
untuk memenuhi kekurangan alokasi anggaran keluaran (output) lain untuk mencapai target volume keluaran (output) yang telah ditetapkan sepanJang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
untuk membiayai keluaran (output) baru sepanjang telah mendapat persetujuan Pejabat Eselon I Penanggung jawab program. Yang dimaksud dengan keluaran (output) baru adalah keluaran (output) yang belum terdapat referensinya dalam database RKA- K/L, sehingga referensi keluaran (output) yang baru tersebut harus diinput terlebih dahulu di Sistem Aplikasi; dan
untuk membiayai pembayaran tunggakan atas pekerjaan tahun- tahun sebelumnya setelah ada surat pernyataan dari KPA dan atau mendapat hasil verifikasi dari APIP K/L/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). p. Penggunaan dana keluaran (output) cadangan Penggunaan dana keluaran (output) cadangan merupakan pemanfaatan kembali alokasi anggaran yang telah dialokasikan dalam RKA-K/L dan belum jelas peruntukannya. Penggunaan dana keluaran (output) cadangan dimaksud untuk mendanai Kegiatan yang bersifat mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda. Dalam hal terdapat alokasi anggaran yang dituangkan dalam keluaran (output) cadangan, usul penggunaan dana keluaran (output) Cadangan diajukan oleh Pejabat Eselon I K/L kepada Direktorat Jenderal Anggaran, sepanjang telah mendapat persetujuan Menteri Teknis/Pimpinan LembagajPengguna Anggaran paling lambat pada minggu pertama bulan April tahun 2019. q. Pergeseran anggaran keluaran (output) Prioritas Nasional Dalam hal terdapat pergeseran anggaran keluaran (output) Prioritas Nasional, K/L dapat mengajukan usulan Revisi Anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
Pergeseran anggaran keluaran (output) Prioritas Nasional dapat berupa: a) pergeseran anggaran antarkeluaran (output) Prioritas Nasional, b) pergeseran anggaran dari keluaran (output) Prioritas Nasional ke keluaran (output) non-Prioritas Nasional, atau c) pergeseran anggaran dari keluaran (output) non-Prioritas Nasional ke keluaran (output) Prioritas Nasional, 2) Pergeseran anggaran ProgramjKegiatan/Proyek Prioritas Nasionaljkeluaran (output) Prioritas Nasional dapat diusulkan oleh Pejabat Eselon I penanggung jawab program ke Direktorat Jenderal Anggaran sepanjang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dinyatakan oleh Pejabat Eselon I penanggungjawab Program;
Dalam hal pergeseran anggaran Program/Kegiatan/Proyek Prioritas Nasionaljkeluaran (output) Prioritas Nasional berdampak pada pencapman target Kinerja yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Anggaran mengkoordinasikan penelaahan usulan revisi antara K/L pengusul, mitra K/L di Direktorat Jenderal Anggaran, dan mitra K/L di direktorat teknis Kementerian PPN /Bappenas;
Dalam hal pergeseran anggaran Program/Kegiatan/Proyek Prioritas Nasionaljkeluaran (output) Prioritas Nasional tidak berdampak pada pencapman target kinerja yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Anggaran menelaah usul revisi tersebut dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, dan menyampaikan penetapan rev1s1nya ke Kementerian PPN/Bappenas mitra kerja K/L;
Dalam hal terjadi pergeseran anggaran Program/Kegiatan/Proyek Prioritas Nasionaljkeluaran (output) Prioritas Nasional dan keluaran (output) non Prioritas Nasional yang dibiayai dengan sumber dana SBSN yang mengakibatkan perubahan jumlah pagu dana antar nomor register untuk Kegiatanjproyek yang sumber dananya dari SBSN, Eselon I penanggungjawab program harus menyampaikan usul pergeseran pendanaan antar nomor register ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
Dalam hal terjadi pergeseran anggaran Program/Kegiatan/Proyek Prioritas Nasionaljkeluaran (output) Prioritas Nasional yang dibiayai dengan sumber dana SBSN kepada Program/Kegiatan/Proyek Prioritas Nasionaljkeluaran (output) Prioritas Nasional yang belum mendapatkan alokasi anggaran,terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian PPN /Bappenas melalui pencantuman dalam Daftar Priori tas Proyek;
K/L melakukan pemutakhiran Renja setelah usul rev1s1 ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. r. Revisi anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2018 yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2019, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
penyediaan alokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme Revisi Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
telah dilakukan addendum kontrak sebelum masa kontrak tahun 2018 berakhir; dan
batas akhir pengajuan usul Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. ft~ . .j Ketentuan mengenai penyelesaian s1sa pekerjaan tahun 2018 yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Ketentuan mengenai penyelesaian s1sa pekerjaan Tahun Anggaran 2018 yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2019 berlaku juga Kegiatan yang didanai dari Rupiah Murni, pinjamanjhibah luar negeri, pinjamanjhibah dalam negeri, dan SBSN. Ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2018 untuk Kegiatan yang dananya bersumber dari SBSN, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran Kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan SBSN. Selain usul Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap yang memerlukan penelaahan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf q, Direktorat Jenderal Anggaran juga berwenang memproses usul Revisi Pergeseran anggaran berupa pengesahan, meliputi penyelesaian pagu minus dan revisi anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pergeseran anggaran antar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja pegawai Dalam hal terdapat pagu mmus pada saat pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2019, pagu minus tersebut harus segera diselesaikan sebagaimana rev1s1 reguler, tanpa harus menunggu berakhirnya Tahun Anggaran 2019. Usul Revisi Anggaran terkait dengan penyelesaian pagu m1nus yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran adalah penyelesaian pagu minus belanja pegawai yang dilakukan dengan pergeseran anggaran antar- Program, dengan ketentuan sebagai berikut:
Penyelesaian pagu minus belanja pegawai Tahun Anggaran 2019 Dalam hal terdapat pagu minus belanja pegawai Tahun Anggaran 2019, pagu minus terse but harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA. Penyelesaian pagu minus belanja pegawai melalui mekanisme revisi DIPA Tahun Anggaran 2019 merupakan penyesuaian administratif. Dalam hal penyelesaian pagu minus belanja pegawai dipenuhi dari pergeseran anggaran antar-Program, usul Revisi Anggaran diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, termasuk dokumen yang dipersyaratkan. Batas akhir penyelesaian pagu minus mengikuti batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019.
Penyelesaian pagu minus belanja pegawai Tahun Anggaran 2018 Dalam hal terdapat usul revisi penyelesaian pagu minus belanja pegawai Tahun Anggaran 2018 yang diajukan setelah batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran Tahun 2018, usul Revisi Anggaran dimaksud dapat diproses dan diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA. Dalam hal penyelesaian pagu minus belanja pegawai dipenuhi dari pergeseran anggaran antar-Program, usul Revisi Anggaran diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, termasuk dokumen yang dipersyaratkan. Batas akhir penyelesaian pagu minus belanja pegawai mengikuti batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2018. Direktorat Jenderal Anggaran juga berwenang memproses usul penyelesaian pagu minus belanja pegawai yang yang dipenuhi melalui BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya), yang diatur dalam Lampiran II dari Peraturan Menteri ini. b. Revisi Administrasi Revisi administrasi dapat berupa ralat karena kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administrasi. Revisi administrasi yang diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran meliputi semua usul revisi administrasi yang memerlukan penelaahan, antara lain:
Perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA Perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-K/L DIPA dapat dilakukan dalam rangka menindaklanjuti adanya perubahan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi K/L, dan/ a tau penyempurnaan Rumusan Kinerja penganggaran dalam RKA-K/L DIPA. Perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-K/L DIPA yang dapat diusulkan oleh K/L ke Direktorat Jenderal Anggaran, terdiri atas: a) penambahan rumusan keluaran (output) Kegiatan baru dan indikatornya, komponen, dan satuan keluaran (output) Kegiatan; b) perubahan rumusan keluaran (output) Kegiatan dan indikatornya, sub-keluaran (output), satuan keluaran (output), danjatau c) perubahan atau penambahan rumusan komponen untuk menghasilkan keluaran (output) Kegiatan. Perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-K/L DIPA dapat dilakukan: a) sebagai akibat adanya perubahan rumusan nomenklatur, perubahan struktur organisasi, perubahan tugas dan fungsi organisasijunit organisasi, danjatau adanya tambahan penugasan; b) dalam hal perubahan rumusan keluaran (output), dengan ketentuan: (1) tidak mengubah substansi keluaran _(output); _ (2) belum terdapat realisasi anggaran; c) perubahan indikator keluaran (output) generik dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan volume komponen dari keluaran (output) generik dimaksud. Tata cara perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-K/L DIPA tersebut diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a) K/L mengajukan usul perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-K/L DIPA melalui Sistem Aplikasi. Dalam hal Sistem Aplikasi untuk menyelesaikan revisi informasi kinerja penganggaran belum sepenuhnya tersedia, penyelesaian usul Revisi dilakukan dengan aplikasi yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja K/L; b) K/L memperbaiki rumusan informasi kinerja dalam database RKA-K/L DIPA dengan menggunakan Sistem Aplikasi; c) Dalam hal perubahan informasi kinerja terkait dengan ProgramjKegiatanjKeluaran (output) Prioritas Nasional, K/L mengunggah dokumen hasil pertemuan tiga pihak ke dalam Sistem Aplikasi; d) Dalam hal perubahan rumusan ProgramjKegiatan menggunakan kode ProgramjKegiatan yang sama, K/L memperbaiki perubahan rumusan ProgramjKegiatan dengan menggunakan Sistem Aplikasi; e) Direktorat Jenderal Anggaran memberikan persetujuan atas perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-K/L DIPA dengan menggunakan Sistem Aplikasi; dan f) Direktur Jenderal Anggaran menetapkan usul revisi.
Pembukaan blokir dalam halaman IV.A DIPA Untuk memperjelas peruntukkannya, tambahan penjelasan pada halaman IV DIPA dibedakan antara informasi mengenai belanja yang memerlukan persyaratan tertentu dan/atau perlakuan khusus pada saat proses (penghapusanjperubahanjpencantuman penca1ran catatan anggaran dalam halaman IV DIPA pada halaman IV.A) dan tambahan informasi pada saat proses pencairan anggaran (catatan pada halaman IV.B). Tambahan informasi yang tercantum pada halaman IV.A Blokir, diantaranya berupa belanja yang memerlukan persyaratan tertentu untuk proses pencairan anggaran, sebagai berikut: a) alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran, yaitu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, hasil reviu/ audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (khusus untuk dana optimalisasi), naskah perJanJian (khusus pinjamanjhibah luar negen dan/atau pinjamanjhibah dalam negeri), dan nomor register (khusus pinjamanjhibah luar negeri dan/atau pinjamanjhibah dalam negeri); b) alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum didistribusikan ke Satker-Satker daerah; dan/atau c) keluaran (output) cadangan. Untuk membuka halaman IV.A DIPA blokir tersebut, K/L harus mengajukan revisi penghapusan blokir halaman IV.A DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Penghapusan blokir halaman IV.A DIPA berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencairan anggaran, penggunaan keluaran (output) cadangan, merupakan penghapusan sebagian atau seluruh blokir dalam halaman IV.A DIPA pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan. b) Penghapusan blokir dalam halaman IV.A DIPA terdiri atas penghapusan blokir dalam halaman IV.A DIPA karena: (1) masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; (2) masih memerlukan reviu/ audit auditor pemerintah dan/atau data/ dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal K/L dan/atau dasar hukum pengalokasiannya; (3) masih harus dilengkapi perJanJian pinjaman luar negeri (loan agreement) a tau nomor register; (4) masih harus dilengkapi dokumen pendukung sesua1 dengan rekomendasi APIP K/ L; (5) masih harus didistribusikan ke masing-masing Satker; (6) terkait penggunaan dana keluaran (output) cadangan; danjatau (7) masih memerlukan penelaahan dan/atau harus dilengkapi dokumen terkait (khusus DIPA BUN). c) Penghapusan blokir dalam halaman IV.A DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (1) sampai dengan angka (5) dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap. d) Penghapusan blokir dalam halaman IV.A DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (6) dan angka (7) dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara K/L dan Kementerian Keuangan. e) Dalam hal terdapat perbedaan dan/atau perubahan rmc1an yang dituangkan dalam RKA-K/L dan DIPA, penghapusan blokir dalam halaman IV.A DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf c) dapat dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara K/L dan Kementerian Keuangan. f) Dalam hal terdapat catatan dalam halaman IV DIPA BA BUN yang digeser anggaran belanjanya ke BA-K/L, penghapusan blokir dalam halaman IV.A DIPA BA K/L dilakukan oleh Direktorat teknis mitra K/ L di Direktorat Jenderal Anggaran. Selain revisi administrasi yang memerlukan penelaahan, Direktorat Jenderal Anggaran juga memproses rev1s1 administrasi berupa pengesahan, terkait dengan revisi kode dan/atau nomenklatur bagian anggaran/ satuan kerja, perubahan pejabat penandatangan DIPA, dan revisi otomatis untuk sinkronisasi data yang tercantum dalam konsep DIPA dengan data RKA-K/L Alokasi Anggaran Hasil Penelaahan, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Revisi perubahan kode danjatau nomenklatur bagian anggaran/ satuan kerja Dalam hal kementerianjlembaga mengalami perubahan struktur organisasi dan tata kerja, kementerianjlembaga dapat mengajukan perubahan kode dan/atau nomenklatur bagian anggaran/ satuan kerja ke Direktorat Jenderal Anggaran setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi. Usul revisi diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap tanpa melalui mekanisme penelaahan. b. Revisi perubahan pejabat penandatangan DIPA Revisi perubahan pejabat penandatangan DIPA adalah rev1s1 administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran. Usul revisi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap tanpa melalui mekanisme penelaahan. c. Revisi otomatis Revisi otomatis merupakan revisi administrasi berupa kesalahan informasi dalam DIPA, yang dapat dilakukan secara otomatis. Dalam hal proses pengesahan DIPA ditemukan perbedaan data yang tercantum dalam konsep DIPA dengan data RKA-K/L Alokasi Anggaran hasil penelaahan, Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan revisi secara otomatis berupa perbaikan konsep DIPA. Mekanisme revisi otomatis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Unit eselon I K/L atau Direktorat Jenderal Anggaran menemukan kesalahan pada konsep DIPA;
Dalam hal kesalahan ditemukan oleh unit eselon I K/L, unit eselon I K/L menyampaikan pemberitahuan kesalahan kepada Direktur Jenderal Anggaran;
Berdasarkan temuan Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau pemberitahuan dari unit Eselon I K/L sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), Direktur Jenderal Anggaran memperbaiki konsep DIPA. Selain itu, Direktorat Jenderal Anggaran juga memproses revisi anggaran yang mekanisme dan batas waktu pengajuannya berbeda dengan ketentuan atau substansinya belum diatur dalam peraturan ini, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Usul revisi anggaran sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan, dengan disertai dokumen pendukung yang relevan;
Merupakan direktif Presiden/Wakil Presiden Kementerian/Lembaga yang bersifat urgent dan dilaksanakan; atau prioritas mendesak untuk 3. Sudah mempertimbangkan perkiraan realisasi pencapa1an keluaran (output) yang dihasilkan hingga berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam memproses usul revisi administrasi yang disampaikan K/L, Direktorat Jenderal Anggaran dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani atau mengelola data referensi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan/ a tau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Dalam hal diperlukan, petunjuk teknis pelaksanaan Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dapat diatur dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Anggaran. LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/PMK.02/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019 RUANG LINGKUP REVIS! ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Selain memproses usul rev1s1 anggaran Bagian Anggaran KementerianjLembaga (BA K/L) dengan penelaahan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, Direktorat Jenderal Anggaran juga memproses usul Revisi Anggaran BA BUN dengan penelaahan. Untuk BA BUN, Penelaahan Revisi Anggaran adalah forum antara Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan BA BUN dengan PPA BUN/KPA BUN untuk memastikan kesesuaian Revisi Anggaran dengan pencapaian target-target volume keluaran (output) yang telah ditetapkan dalam DIPA BUN. Penelaahan Revisi Anggaran pada BA BUN dapat dilakukan secara tatap muka atau secara online dengan menggunakan Sistem Aplikasi. Namun, dalam hal Sistem Aplikasi belum dapat digunakan untuk penelaahan usul Revisi Anggaran, maka penelaahan Revisi Anggaran pada BA BUN dilakukan secara tatap muka. Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA danjatau tata cara perencanaan, penelahaan dan penetapan alokasi anggaran BA BUN dan pengesahan DIPA BUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelahaan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN. Termasuk dalam hal ini Peraturan- peraturan Menteri Keuangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RDP BUN seperti standar biaya, bagan akun standar, dan klasifikasi anggaran. Usul Revisi Anggaran, baik BA K/L maupun BA BUN ke Direktorat Jenderal Anggaran disampaikan oleh Pejabat Eselon I penanggung jawab Program. Dalam struktur BA BUN, Pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab Program dengan eselon II sebagai unit pelaksana tidak selalu berada dalam K/L yang sama. Misalnya, Direktorat Jenderal Anggaran merupakan unit eselon I Kementerian Keuangan selaku PPA BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07). Bertindak selaku KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi antara lain adalah unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Anggaran untuk Subsidi Energi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan untuk Public Service Obligation Kereta Api Indonesia, dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan-Kementerian Pertanian untuk subsidi benih. Terkait dengan Revisi Anggaran BA BUN, usulan Revisi Anggaran BA BUN disampaikan oleh Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan selaku PPA BUN. Dalam hal usul Revisi Anggaran BA BUN memerlukan dokumen pendukung berupa persetujuan eselon I, persetujuan tersebut berasal dari Pejabat Eselon I struktural organisasi dimana unit eselon II selaku KPA BUN berada. Hal tersebut juga berlaku untuk KPA atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Penyelesaian usul Revisi Anggaran ke depan diarahkan menggunakan Sistem Aplikasi. Dalam hal Sistem Aplikasi dalam penyelesaian usul revisi belum sepenuhnya tersedia, untuk mempercepat penyelesaian usul revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran, surat usulan revisi disampaikan dengan surat elektronik kedinasan yang telah terdaftar di database Direktorat Jenderal Anggaran. Dalam hal terjadi kendala teknis dalam pengiriman usul revisi melalui surat elektronik berupa terganggunya jaringan listrik dan/atau internet, atau gangguan lain yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, usul Revisi Anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran dapat disampaikan secara manual (persuratan). Selanjutnya, PPA BUN/KPA BUN bertanggungjawab atas keutuhan, keabsahan, keaslian, serta kebenaran sesum dengan kewenangannya terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pengajuan usulan Revisi Anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran melalui surat elektronik. Mengingat karakteristik dan sifat Revisi Anggaran BA BUN yang beragam dan sebagian diantaranya bersifat mendesak penyampaian usul Revisi Anggaran BA BUN menggunakan surat kedinasan yang disampaikan ke pusat layanan Direktorat Jenderal Anggaran disertai dengan dokumen pendukung. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Revisi Anggaran BA BUN yang diproses di Direktorat Jenderal Anggaran diatur sebagai berikut:
Revisi Anggaran BA BUN Dalam Hal Pagu Anggaran Berubah a. Perubahan Alokasi Anggaran Pembayaran Subsidi Perubahan alokasi anggaran pembayaran subsidi merupakan tambahanjpengurangan alokasi anggaran yang diberikan untuk memenuhi pembayaran subsidi dan bersifat menambah/ mengurangi Pagu Anggaran belanja Tahun Anggaran 2019. Perubahan alokasi anggaran subsidi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

meliputi perubahan Subsidi Energi dan subsidi non-energi;
untuk perubahan alokasi Subsidi Energi, merupakan selisih antara alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN dengan hasil perhitungan sesuai perubahan parameter dalam menghitung Subsidi Energi;
dapat menampung kurang bayar subsidi tahun-tahun sebelumnya;
dipenuhi dari pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) atau sebaliknya dari BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) ke BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);
untuk perubahan alokasi Subsidi Energi, usul perubahan alokasi anggaran Subsidi Energi dapat disampaikan oleh PPA BUN ke Direktorat Jenderal Anggaran dan pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara; dan
pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) atau dari BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) ke BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). b. Perubahan alokasi anggaran pembayaran bunga utang Sebagai konsekuensi dari pinjaman yang dimiliki Pemerintah Indonesia ataupun surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, setiap tahun Pemerintah Indonesia wajib membayar biaya bunga utang dan kewajiban-kewajiban yang lain. Perubahan alokasi anggaran pembayaran bunga utang dan kewajiban-kewajiban yang lain dapat berupa:
perubahan alokasi anggaran pembayaran bunga utang yang berasal dari tambahan alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang karena adanya tambahan kewajiban, perubahan kurs, termasuk pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi lindung nilai; dan/atau
perubahan atau tambahan kewajiban yang timbul dari tambahan penarikan pinjaman tunai, dan/atau penerbitan Surat Berharga Negara sebagai akibat tambahan pembiayaan. c. Perubahan alokasi anggaran pembayaran cicilanj pelunasan pokok utang Perubahan alokasi anggaran pembayaran cicilanj pelunasan pokok utang merupakan tambahan alokasi anggaran dalam rangka pembayaran cicilan/ pelunasan pokok utang karena adanya tambahan kewajiban, dan/atau perubahan kurs termasuk pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi lindung nilai. d. Perubahan pembayaran investasi pada organisasijlembaga keuangan internasionaljbadan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan kurs Perubahan alokasi anggaran investasi kepada organisasijlembaga keuangan internasionaljbadan usaha internasional yang merupakan tambahan investasi permanen pada organisasijlembaga keuangan internasionaljbadan internasional dapat dibayarkan melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2019, dalam hal sebagai akibat selisih kurs, yang selanjutnya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan/ a tau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. e. Perubahan alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah Perubahan alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah merupakan tambahan alokasi anggaran yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kepada pihak ketigajdebitur. Perubahan alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Dalam hal kewajiban penJamman Pemerintah dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam keluaran (output) yang sama a tau antarkeluaran (output), dapat dilakukan pergeseran anggaran antarjenis belanja termasuk perubahan kode akun sesuai kaidah akuntansi akibat perubahan peruntukan pencairan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah sepanjang tidak mengurangi volume keluaran (output) dalam DIPA. f. Perubahanftambahan penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, dan/ a tau penambahan surat berharga negara sebagai akibat tambahan pembiayaan Perubahanjtambahan penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, dan/ a tau penambahan surat berharga negara dapat digunakan untuk:
menutup pembiayaan defisit anggaran, atau 2) pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih untuk menutup kekurangan pembiayaan:
dilaksanakan sesum dengan Undang-Undang mengenai_APBN; dan 2) dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan serta awal tahun anggaran berikutnya. Pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang berasal dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penambahan surat berharga negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. g. Perubahan Pagu Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Perubahan Pagu Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan penambahanjpengurangan Pagu Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain penambahanjpengurangan dana bagi hasil yang didistribusikan kepada masing-masing daerah provinsi/kabupatenjkota sesuai dengan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada Tahun Anggaran 2019. Hal ini termasuk adanya penambahan alokasi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dikarenakan kenaikan PNBP Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, perubahan Pagu Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa juga dapat menampung kurang bayar Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun-tahun sebelumnya. Perubahan Pagu Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dipenuhi dari pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05). · Tata cara Revisi Anggaran untuk perubahan Pagu Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). h. Perubahan Anggaran Yang Bersumber Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri Perubahan angaran yang bersumber dari pinjamanjhibah luar negeri bersifat menambah a tau mengurangi Pagu Anggaran BA BUN.
Perubahan anggaran yang bersumber dari pinjamanjhibah luar negeri untuk Pemberian Pinjaman dan penerusan hibah yang bersifat menambah Pagu Anggaran dapat berupa: a) lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang dananya bersumber dari pinjamanjhibah luar negeri; b) percepatan penarikan pinjamanjhibah luar negen; danjatau c) penambahan hibah luar negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenm APBN Tahun Anggaran 2019/Undang-Undang mengenai perubahan atas Undang- Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2019 ditetapkan.
Perubahan anggaran yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri untuk Pemberian Pinjaman dan penerusan hibah yang bersifat mengurangi Pagu Anggaran dapat berupa: a) paket Kegiatan/ proyek yang didanai telah selesai dilaksanakan, target Kinerjanya telah tercapai, dan alokasi anggarannya tidak diperlukan lagi; b) adanya keterlambatan pelaksanaan Kegiatan yang menyebabkan terjadinya penyesuaian rencana pencairan (disbursement plan) proyek; c) terjadinya perubahan penjadwalan pembiayaan (cost table) yang disetujui oleh pemberi pinjaman; d) adanya pembatalan alokasi pinjaman luar negeri; dan/atau e) adanya pembatalanjpengurangan pemberian hibah luar negeri atau hibah dalam negeri. Percepatan penarikan pinjaman/hibah luar negen tidak termasuk untuk keperluan Pemberian Pinjaman atau Pinjaman yang diterushibahkan yang belum disetujui dalam Undang- Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2019/Undang-Undang mengenai perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan Pemberian Pinjaman dilakukan pada atau setelah bulan November Tahun Anggaran 2019, revisi Anggaran tidak perlu dilampiri dengan reviu APIP K/L. Pengurangan alokasi pinjaman Kegiatan dan/atau pengurangan alokasi hibah luar negeri dan hibah dalam negeri termasuk pengurangan alokasi Pemberian Pinjaman, hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan, dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan. Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan belanja yang dibiayai dari penerimaan hibah, termasuk penerimaan hibah yang diterushibahkan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan usulan rev1smya ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai bahan untuk melakukan revisi DIPA BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) dan menyampaikan penetapan revisinya ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko-Kementerian Keuangan untuk pemutakhiran database penerimaan hibah, paling lambat 1 0 ( sepuluh) hari setelah pengesahaan revisi.
Tata cara usulan Revisi Anggaran lanjutan Kegiatan dalam rangka Pemberian Pinjaman, yaitu: a) Pengajuan us ulan lanjutan Kegiatan dalam rangka Pemberian Pinjaman dalam bentuk Revisi Anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur J enderal Anggaran paling lamb at 30 hari kerja setelah tahun anggaran sebelumnya berakhir. b) Pengajuan usulan Revisi Anggaran berupa lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pemberian Pinjaman, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) KPA Pemberian Pinjaman melakukan addendum kontrak sebelum masa kontrak berakhir pada tahun 2018; (2) KPA Pemberian Pinjaman membuat daftar nnc1an Kegiatan dan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi per tanggal 9 Januari tahun anggaran berjalan dan menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lambat pada tanggal 16 Januari tahun anggaran berjalan untuk dicocokkan dengan data realisasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; (3) berdasarkan hasil pencocokkan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menandatangani daftar rincian Kegiatan dan realisasi anggaran dan disampaikan kepada PPA BUN Pemberian Pinjaman dan Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 23 Januari tahun anggaran berjalan; dan (4) berdasarkan daftar rincian Kegiatan dan realisasi anggaran yang telah ditandatangani oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, PPA BUN mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 30 Januari tahun anggaran berjalan.

Revisi penurunan volume keluaran (output) teknis non-Prioritas Sejalan dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja, pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh input, termasuk didalamnya anggaran yang dialokasikan untuk mencapai keluaran (output) tersebut. Dalam kerangka pikir tersebut, dalam hal terdapat kebijakan pemotongan danjatau penghematan anggaran, pengurangan pinjaman proyek/hibah, atau terjadi suatu keadaan di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, atau perubahan parameter yang tercantum dalam kontrak, sehingga kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak diperkirakan tidak dapat dipenuhi, PPA BUN dapat mengajukan usul Revisi Anggaran terkait dengan pengurangan volume keluaran (output) teknis non-prioritas dengan ketentuan melampirkan surat pernyataan dari PA bahwa PA menyetujui pengurangan volume keluaran (output) teknis non-prioritas dimaksud. Mekanisme pengajuan Revisi Penurunan volume keluaran (output) Teknis non-Prioritas Nasional juga digunakan untuk mengusulkan revisi pergeseran anggaran dalam pagu tetap yang berdampak pada penurunan volume keluaran (output) teknis non-Prioritas Nasional. Termasuk dalam hal ini penurunan volume komponen pengadaan gedungjbangunan dan/ a tau volume komponen pengadaan kendaran bermotor dalam keluaran (output) sarana dan prasarana internal yang revisinya diproses dan ditelaah di Direktorat Jenderal Anggaran. J. Perubahan anggaran keluaran (output) Prioritas Nasional Keluaran (output) Prioritas Nasional adalah keluaran yang dalam pertemuan tiga pihak (K/L yang bersangkutan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan) dalam rangka penelaahan Rencana Kerja K/L disepakati menjadi keluaran (output) Prioritas Nasional, dan dalam DIPA atas keluaran (output) dimaksud diberikan tanda "PN". Termasuk dalam kategori keluaran (output) Prioritas Nasional adalah keluaran (output) Prioritas Nasional yang dibiayai dari hibah. Dalam hal terdapat perubahan keluaran (output) Prioritas Nasional, PPA BUN dapat mengajukan usulan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan ketentuan bahwa perubahan keluaran (output) Prioritas Nasional telah disetujui oleh PA. k. Pergeseran anggaran BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L Dalam kondisi mendesak, K/L dapat menyampaikan usul tambahan kebutuhan anggaran yang dipenuhi dari anggaran BA BUN. Setelah usul Revisi Anggaran tersebut dipenuhi, akan dilakukan pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L, untuk selanjutnya akan ditindaklajuti dengan pengaJuan revisi penambahan pagu K/L yang berasal dari Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) untuk menjadi bagian dari DIPA K/L. Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnyat (BA 999.08) ke BA K/L bersifat insidentil dan menambah Pagu Anggaran belanja K/L Tahun Anggaran 2019, tetapi tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya. Termasuk dalam pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L adalah terkait dengan pemberian insentif atas kinerja anggaran belanja K/L, pemenuhan belanja operasional komponen 001, perubahan anggaran belanja dari K/L ke Kementerian Keuangan untuk Kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam, dan dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja pegawai dengan penjelasan sebagai berikut:

Pemenuhan belanja operasional komponen 001 Dalam hal kebutuhan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan/ a tau tunjangan kinerja tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari belanja operasional dan belanja non-operasional (keluaran (output) generik dan/ a tau sisa anggaran) K/ L, menteri/ pimpinan lembaga dapat mengajukan usul tambahan pemenuhan kekurangan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan/atau tunjangan kinerja dari anggaran BA BUN kepada Menteri Keuangan. Tambahan alokasi anggaran belanja pegawai untuk pegawai yang ditempatkan di luar negeri yang dipenuhi dari anggaran BA BUN juga mengikuti ketentuan mengenai pergeseran anggaran belanja dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L. Dalam hal K/L menyampaikan usul tambahan kebutuhan anggaran yang dipenuhi dari anggaran BA BUN, setelah usul Revisi Anggaran tersebut dipenuhi, akan dilakukan pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/ L, dan kemudian akan ditindaklajuti dengan pengajuan usul revisi penambahan pagu K/L yang berasal dari SP-SABA untuk menjadi bagian dari DIPA K/L. Tata cara revisi penmabahan pagu K/L yang berasal dari SP-SABA dijelaskan dalam Lampiran I dari Peraturan Menteri ini. Tambahan Belanja Operasional K/L tersebut akan menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai tahun berikutnya.
Kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L juga termasuk usul perubahan anggaran belanja dari K/L ke Kementerian Keuangan untuk Kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam. Anggaran Program/Kegiatanjkeluaran (output)jkomponenj detil yang dibiayai dari SP-SABA tidak dapat digunakan untuk membiayai anggaran Program/Kegiatanjkeluaran (output)/ komponen/ detil yang lain yang berbeda dari usulan awal revisi pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L. Termasuk dalam hal ini dalam hal terdapat sisa anggaran ProgramjKegiatanjkeluaran (output)/ komponen/ detil yang dibiayai dari SP-SABA tidak diperkenankan untuk digunakan membiayai Program/ Kegiatanjkeluaran (output)jkomponenj detil yang lain. Tata cara Revisi Anggaran untuk pergeseran anggaran belanja dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengena1 tata cara penyediaan dan pergeseran anggaran pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).
Pergeseran Anggaran Antarbagian Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Dalam hal terdapat pagu minus pada saat pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2019, pagu minus tersebut harus segera diselesaikan sebagaimana revisi reguler, tanpa harus menunggu berakhirnya Tahun Anggaran 2019. Usul revisi terkait dengan penyelesaian pagu mmus yang menjadi kewenangan Direktorat J enderal Anggaran adalah penyelesaian pagu minus belanja pegawa1 yang dipenuhi melalui BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), dengan ketentuan sebagai berikut: a) Penyelesaian Pagu Minus belanja pegawai Tahun Anggaran 2019 Dalam hal terdapat pagu minus belanja pegawai Tahun Anggaran 2019, pagu minus tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA. Penyelesaian pagu m1nus belanja pegawm melalui mekanisme revisi DIPA Tahun Anggaran 20 19 merupakan penyesuaian administratif, sehingga penyelesaiannya merupakan revisi pengesahan. Dalam hal penyelesaian pagu minus belanja pegawai dipenuhi melalui BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), usul Revisi Anggaran diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan ketentuan mengikuti tata cara pengaJuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, termasuk dokumen yang dipersyaratkan. Batas akhir penyelesaian pagu minus mengikuti batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019. b) Penyelesaian Pagu Minus belanja pegawai Tahun Anggaran 2018 Dalam hal terdapat usul revisi penyelesaian pagu m1nus belanja pegawai Tahun Anggaran 2018 yang diajukan setelah batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran Tahun 2018, usul Revisi Anggaran dimaksud dapat diproses dan diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA. Dalam hal penyelesaian pagu minus belanja pegawm dipenuhi melalui BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya=(BA 999.08), usul Revisi Anggaran diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, termasuk dokumen yang dipersyaratkan. Batas akhir penyelesaian pagu minus belanja pegawai mengikuti batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2018.

Revisi Anggaran BA BUN Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap a. Pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) Pergeseran anggaran antarsub bagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) merupakan pergeseran anggaran yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah selaku pengelola fiskal. Termasuk dalam pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) adalah terkait dengan kurang salurjbayar subsidi, transfer ke daerah dan dana desa, dan belanja BUN tahun-tahun sebelumnya yang lain sepanJang anggarannya tersedia, dengan penjelasan sebagai berikut:

Kurang salurjbayar subsidi, transfer ke daerah dan dana desa Mekanisme penyelesaian rev1s1 terkait dengan kurang bayar j kurang salur subsidi, dan transfer ke daerah dan dana desa, dan belanja anggaran BUN dapat menggunakan mekanisme penyelesaian revisi terkait dengan tunggakan BA K/L tahun-tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. Selain itu, pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam BA 999 (BA BUN) antara lain juga dapat dilakukan dalam rangka memenuhi kekurangan alokasi anggaran untuk belanja hibah ke luar negeri sebagai akibat adanya selisih kurs. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan akibat selisih kurs dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) merupakan selisih an tara kurs yang digunakan dalam APBN dengan kurs pada saat transaksi dilakukan; b) selisih tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani; c) pergeseran alokasi anggaran yang dilakukan paling tinggi adalah sebesar nilai kontrak dikalikan dengan selisih kurs sebagaimana dimaksud pada angka a); dan d) untuk memenuhi kebutuhan anggaran selisih kurs belanja hibah ke luar negen dapat dilakukan pergeseran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN). Tata cara Revisi Anggaran untuk pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenm tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).
Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) Pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) juga dapat digunakan untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunym kekuatan hukum tetap (Inkracht). Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht) dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sepanjang: a) kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut bukan merupakan tanggung jawab K/L yang terkait dengan permasalahan tersebut; atau b) ditentukan lain oleh pengadilan. Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk penyelesaian rev1s1 berupa pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap. b. Pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal. Dalam hal diperlukan, realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang tersebut, dapat dilakukan realokasi dari pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang dalam negeri atau sebaliknya. c. Pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional Pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional dipenuhi dari pergeseran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN). Pergeseran antarsubbagian anggaran dalam dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) dalam rangka pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional merupakan pergeseran anggaran yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah selaku pengelola fiskal. Tata cara Revisi Anggaran untuk pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). d. Penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN Dalam BA BUN, terdapat pagu alokasi anggaran untuk beberapa keperluan yang telah dialokasikan dalam APBN, namun sampai dengan awal tahun berjalan belum dialokasikan dalam DIPA BUN. Penggunaan anggaran untuk beberapa keperluan dalam BA BUN tersebut, baru dapat dialokasikan dalam DIPA BUN pada tahun anggaran berjalan, sehingga dimungkinkan mengakibatkan tambahan anggaran pada DIPA BUN terhadap Satker yang mengalami beberapa kali pengalokasian anggaran BA BUN pada tahun anggaran berjalan.

Revisi Administrasi Yang Memerlukan Penelaahan Revisi administrasi yang diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran meliputi semua usul revisi administrasi yang memerlukan penelaahan, diantaranya: a. Perubahan rumusan sasaran kinerja dalam Database RKA-BUN. Perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-BUN dapat dilakukan dalam rangka menindaklanjuti adanya perubahan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi PPA/KPA BUN, dan/atau penyempurnaan rumusan Kinerja penganggaran dalam RKA-BUN. Perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-BUN yang harus dilakukan melalui Sistem Aplikasi terdiri atas:

Penambahan rumusan Program baru dan Kegiatan baru;
Penambahan dan/atau perubahan sasaran Program dan indikatornya, dan/atau sasaran Kegiatan dan indikatornya;
Perubahan rumusan Program, Kegiatan, beserta sasaran dan indikatornya;
Penambahan rumusan keluaran (output) Kegiatan baru dan indikatornya, komponen, dan satuan keluaran (output) Kegiatan;
Perubahan rumusan keluaran (output) Kegiatan dan indikatornya, sub-output, satuan keluaran (output), dan/atau 6) Perubahan atau penambahan rumusan komponen untuk menghasilkan keluaran (output) Kegiatan. Perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-BUN dapat dilakukan:
sebagai akibat adanya perubahan rumusan nomenklatur, perubahan struktur organisasi, perubahan tugas dan fungsi organisasijunit organ1sas1, dan/ a tau adanya tambahan penugasan;
dalam hal perubahan rumusan keluaran (output) danjatau satuan keluaran (output), dengan ketentuan: a) tidak mengubah substansi keluaran _(output); _ dan b) belum terdapat realisasi anggaran. Tata cara perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-BUN tersebut diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
PPA BA BUN mengajukan usul perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-BUN melalui Sistem Aplikasi. Dalam hal Sistem Aplikasi belum dapat digunakan untuk menyelesaikan rev1s1 informasi kinerja penganggaran, penyelesaian usul Revisi dilakukan dengan Aplikasi yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja K/L;
KPA BA BUN, memperbaiki rumusan informasi kinerja dalam database RKA-BUN dengan menggunakan Sistem Aplikasi;
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan memberikan persetujuan atas perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-BUN dengan menggunakan Sistem Aplikasi; dan
Direktur J enderal Anggaran menetapkan usul revisi. b. Penghapusan/ perubahan/ pencantuman blokir dalam halaman IV.A DIPA Dalam hal pada saat penelaahan RKA-BUN perev1u dapat mencantumkan blokir pada Halaman IV.A DIPA BUN karena:
masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
masih memerlukan reviu/ audit dari auditor pemerintah/ auditor negara dan/ a tau data/ dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal K/L berupa dasar hukum pengalokasiannya;
masih harus dilengkapi perJanJlan pmJaman luar negen (loan agreement) atau nomor register;
masih harus dilengkapi dokumen pendukung sesum dengan rekomendasi APIP K/L;
masih harus didistribusikan ke masing-masing Satker;
terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu; dan/atau
masih memerlukan penelaahan dan/atau harus dilengkapi dokumen terkait. Untuk membuka blokir halaman IV.A DIPA, PPA BUN harus mengajukan revisi penghapusanjperubahanjpencantuman blokir halaman IV.A DIPA. Penghapusanjperubahanjpencantuman catatan halaman IV.A DIPA dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap. Penghapusanjperubahanjpencantuman catatan halaman IV.A DIPA dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara PPA BUN dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan dan/atau perubahan nnctan yang dituangkan dalam RKA-BUN dan DIPA, penghapusan blokir dalam halaman IV.A DIPA dapat dilakukan setelah dilakukan penelaahan -------- antara PPA BUN dan Direktorat Jenderal Anggaran. Dalam hal terdapat catatan dalam halaman IV DIPA BA BUN yang digeser anggaran belanjanya ke BA-K/L, penghapusan blokir dalam halaman IV.A DIPA BA K/L dilakukan oleh Direktorat teknis mitra K/L di Direktorat Jenderal Anggaran. Selain revisi administrasi yang memerlukan penelaahan, Direktorat Jenderal Anggaran juga memproses revisi administrasi berupa pengesahan, terkait dengan revisi perubahan pejabat penandatangan DIPA. Revisi perubahan pejabat penandatangan DIPA adalah rev1s1 administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran. Usul revisi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap tanpa melalui mekanisme penelaahan. Usul Revisi perubahan pejabat penandatangan DIPA disertai dengan surat penunjukkanjpenetapan sebagai penandatangan DIPA. keputusan Selain itu, Direktorat Jenderal Anggaran dapat memproses usul Revisi Anggaran lain yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam hal proses penyelesaian usul revisi administrasi tersebut memerlukan penelaahan.

Informasi!

Informasi!