3) memahami Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran; 4) memahami tata cara penyusunan RKBMN; 5) memahami perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan K/L; 6) memahami bagan akun standar; 7) memahami tugas dan fungsi unit yang direviu; 8) memahami Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); 9) menguasai teknik komunikasi; 10) memahami analisis basis data; dan 11) menguasai dasar-dasar reviu. 2. Tata Cara Reviu Pedoman pelaksanaan reviu ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu. Dalam melakukan reviu terdapat tiga tahapan reviu, meliputi: tahap perencanaan reviu, tahap pelaksanaan reviu, dan tahap pelaporan hasil reviu. a. Tahap Perencanaan Reviu 1) Hal-hal Yang Harus Dipersiapkan a) melakukan rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L untuk mendapatkan hasil dokumen perencanaan yaitu RKP dan Renja K/L (hasil _trilateral meeting_ ), kebijakan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga. Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan reviu yang efisien dan efektif. b) mempersiapkan data untuk mendukung pelaksanaan reviu antara lain Renja K/L (hasil _trilateral meeting_ ), Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Pagu Indikatif K/L, hasil Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang meliputi: Program, sasaran Program, indikator Kinerja Program, Kegiatan, sasaran Kegiatan, indikator Kinerja Kegiatan, KRO, dan RO, laporan singkat (lapsing) hasil pembahasan antara K/L dengan DPR-RI hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), _compliance audit_ atas realisasi DIPA (bila ada), data Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan RKBMN menerima dokumen-dokumen dari unit eselon I untuk direviu, meliputi: (1) surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat eselon I/penanggung jawab portofolio; (2) Data RKA-K/L; (3) TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya. 2) Pelaksanaan Tahap Perencanaan Reviu a) Menyusun Tim Reviu Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Tim Pereviu terdiri dari 1 (satu) Pengendali Mutu, 1 (satu) Pengendali Teknis, beberapa Ketua Tim, dan beberapa jumlah Anggota Tim disesuaikan dengan jumlah RKA Satker. Sebagai dasar pelaksanaan reviu, pimpinan APIP K/L menerbitkan surat tugas reviu. Surat tugas tersebut paling sedikit menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi, serta waktu pelaksanaan reviu.