MENTERIKEUANGAN REPUBLlK JNDONESIA MENTERIKEUANGAN REPUBLlK JNDONESIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212 /PMK.01/2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 234/PMK.01/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, telah diatur mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan;

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada beberapa Eselon iI di lingkungan Sekretariat Jenderal;

bahwa berkenaan dengan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor: B/624/M.KT.01/2017 tanggal 30 November 2017; Mengingat Menetapkan d. bahwa dengan telah diberikannya persetujuan tersebut dalam huruf c, terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Keuangan perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakomodir pengaturan atas penataan organisasi clan tata kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana huruf b;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.Ol/20Dž5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

Susunan Organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas:

Sekretariat J enderal;

Direktorat Jenderal Anggaran;

Direktorat Jenderal Pajak;

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko;

lnspektorat J enderal; J. Badan Kebijakan Fiskal;

Badan Pendidikan clan Pelatihan Keuangan;

Staf Ahli Bidang Peraturan clan Penegakan Hukum Pajak;

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;

Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara;

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;

Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi clan Keuangan In ternasional;

Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal;

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, clan Teknologi Informasi;

Pusat Sistem Informasi clan Teknologi Keuangan;

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan; clan v. Pusat Analisis clan Harmonisasi Kebijakan.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

Biro Perencanaan clan Keuangan;

Biro Organisasi clan Ketatalaksanaan;

Biro Hukum;

Biro Advokasi;

Biro Sumber Daya Manusia;

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan; dan

Biro Umum.

Bagian Keenam Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biro Advokasi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi hukum meliputi penelaahaan kasus hukum, pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisis peraturan perundang-undangan ter kai t tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Biro Advokasi menyelenggarakan fungsi:

pemberian advokasi hukum kepada unit-unit kerja di· lingkungan Kementerian Keuangan;

pemberian advokasi hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

pemberian advokasi hukum menyangkut eks Bank Dalam Likuidasi, hak UJI materiil, sengketa kepegawaian, sengketa in ternasional, sengketa persaingan usaha, dan arbitrase;

pemberian advokasi hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/ Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Advokasi.

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biro Advokasi terdiri atas:

Bagian Advokasi I;

Bagian Advokasi II;

Bagian Advokasi III;

Bagian Advokasi IV; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 83 diubah sehingt: a berbunyi sebagai berikut:

Bagian Advokasi I mempunyai tugas melaksanakan advokasi hukum meliputi penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada unit-unit kerj a di lingkungan Kernen terian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan a set negara, serta perundang-undangan Kernen terian. menganalisis terkait tugas peraturan dan fungsi (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Advokasi I menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;

pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa persaingan usaha, dan arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, perpajakan, dan perkara­ perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lai: l baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;

pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai Kementerian Keuangan, dan eks Bada: i Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan ole: i aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan; dan

pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, serta menganalisis peraturan perundang­ undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan.

Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Advokasi I terdiri atas:

Subbagian Advokasi IA;

Subbagian Advokasi IB; dan

Subbagian Advokasi IC.

Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subbagian Advokasi IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan advokasi hukum meliputi penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kernen terian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Advokasi II mempunyai tugas melaksanakan advokasi hukum meliputi penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukuo kepada semua unit kerja di lingkungan Kementeriari Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan as et negara, serta perundang-undangan Kernen terian. menganalisis ter kai t tu gas peraturan dan fungsi (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris J enderal.

Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Advokasi II menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;

pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa persaingan usaha, dan arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, perpaj . akan, dan perkara­ per kara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;

pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai Kementerian Keuangan, dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimin tai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan; dan

pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, serta menganalisis peraturan perundang­ undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan.

Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Advokasi II terdiri atas:

Subbagian Advokasi IIA;

Subbagian Advokasi IIB; dan

Subbagian Advokasi IIC.

Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subbagian Advokasi IIA, IIB, dan IIC mempunya1 tugas melakukan advokasi hukum meliputi penyiapan bahan penelaahan kasus hukun: , pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada unit unit kerja di lingkungan Kementerian Keu ^'adž gan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian., sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkai-: tugas dan fungsi Kernen terian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebaga:

berikut:

Bagian Advokasi III mempunyai tugas melaksanakan advokasi hukum meliputi penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan a set negara, serta perundang-undangan Kernen terian. menganalisis ter kai t tu gas peraturan dan fungsi (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bagian Advokasi III menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;

pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, dan arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, perpajakan, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;

pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai Kementerian Keuangan, dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimin tai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan; dan

pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, serta menganalisis peraturan perundang­ undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan.

Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Advokasi III terdiri atas:

Subbagian Advokasi IIIA;

Subbagian Advokasi IIIB; dan

Subbagian Advokasi IIIC. 18 . Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subbagian Advokasi IIIA, IIIB, dan IIIC masmg­ masing mempunyai tugas melakukan advokasi hukum meliputi penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rug1 atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran / gugatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Diantara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 94A, Pasal 94B, Pasal 94C, dan Pasal 94D yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Advokasi IV mempunyai tugas melaksanakan advokasi hukum meliputi penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada unit-unit kerj a di lingkungan Kernen terian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepega waian, sengketa in ternasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan as et negara, serta menganalisis peraturan perundang-undangan ter kai t tugas dan fungsi Kementerian Keuangan serta rekapitulasi data perkara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Advokasi IV menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;

pemberian bantuan hukum pada un: : .t-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, dan arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, perpajakan, clan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;

pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai Kementerian Keuangan, dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan;

pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/ Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, serta menganalis: '.. s peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian yang berpote.D.si menimbulkan pelanggaran/ gugatan;

pengoordinasian pelaporan dan rekapitulasi data perkara; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Biro Advokasi.

Bagian Advokasi IV terdiri atas:

Subbagian Advokasi IVA;

Subbagian Advokasi IVB; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Advokasi IVA dan IVB masing-masing mempunyai tugas melakukan advokasi hukum meliputi penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada unit unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan pengadilan, tun tu tan pengadilan yang aset negara atas putusan ganti rug1 atas putusan berkuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan, serta rekapitulasi data perkara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunym tugas melakukan urusan tata usaha clan rumah tangga Biro Advokasi.

Bagian Kesembilan Bab III diubah sehingga berbunyi se bagai beriku t:

Biro Manajemen Barang Milik Negara clan Pengadaan mempunyai tugas mengoordinasikan clan melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara clan pengadaan barang/ j asa, pengelolaan barang milik negar2.. , clan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Biro Manajemen Barang Milik Negara clan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan clan bim bingan teknis, clan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan clan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, manaJemen risiko dan kinerja, penJamman kualitas, serta penyelesaian tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan analisis, penyusunan strategi dan rencana pemilihan, analisis dan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ j asa, dan d. pelaksanaan pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak, pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa dan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa; pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara;

pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, clan evaluasi di bi dang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, dan pengawasan dan pengendalian barang milik negara;

pelaksanaan penatausahaan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara;

pelaksanaan registrasi, verifikasi pengguna sistem, penyiapan sistem pengelolaan pelaku usaha (Vendor Management System), evaluasi dan kinerja penyedia, konsultansi dan layanan penanganan keluhan, perlindungan, pembinaan jabatan fungsional, penguatan kapasitas barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pembinaan terhadap pelaku usaha;

pelaksanaan penyusunan kajian, analisis, perancangan, pengembangan, UJI kelayakan, pemantauan, pemeliharaan otomasi dan interkoneksi proses bisnis, pelaksanaan analisis strategi komunikasi, publikasi, sosialisasi, diseminasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah, dan pelaksanaan penyiapan, analisis, penyusunan, evaluasi, dan pengelolaan data dan informasi, dan manajemen pertukaran data barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pengelolaan perjanjian tingkat layanan (service level agreement) pengadaan barang/jasa; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan.

Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan terdiri atas:

Bagian Perencanaan;

Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja;

Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan;

Bagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara;

Bagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara;

Bagian Dukungan Teknis; dan

Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi.

Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis, penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan teknis perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan analisis, pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan koordinasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/ jasa;

pemantauan dan evaluasi perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan.

Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Perencanaan terdiri atas:

Subbagian Perencanaan I;

Subbagian Perencanaan II;

Subbagian Perencanaan III; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subbagian Perencanaan I mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan pada. Sekretariat J enderal, Direktorat J enderal Kekayaar: Negara, Direktorat J enderal Pengelolaan dar: Pembiayaan Risiko, dan Badan Pendidikan dar: Pelatihan Keuangan.

Subbagian Perencanaan II mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan bahan pembinaar: dan bim bingan teknis, pelaksanaan teknis, dar: penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi d: : bidang perencanaan barang milik negara dar: pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Perencanaan III mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan bahan pembinaan dan bim bingan teknis, pelaksanaan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, dan manajemen risiko Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan.

Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, manajemen risiko dan kinerja, penjaminan kualitas, serta menyelesaikan tindak lanjut audit di bida n g pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta melaksanakan penyiapan penyusunan regulasi, pengembangan strategi; dan

pelaksanaan analisis, penyusunan dan penyiapan bahan manaJemen kinerja, mana_Jemen risiko, penjaminan kualitas, serta penyelesaian tindak lanj"c.t audit di bidang pengelolaan barang milik negara da: -i pengadaan barang/jasa.

Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja terdiri atas:

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja I;

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja II; dan c. Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja III. 3 1. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja I mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, manaJemen risiko dan kinerja, penJamman kualitas, sertc. menyelesaikan tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Sekretariat J enderal, Direktorat J enderal Kekayaan Negara, Direktorat J enderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja II melaksanakan analisis, bim bingan teknis, pengembangan strategi, penyiapan pembinaan dan penyusunan regulasi, manaJemen risiko dan kinerja, penJamman kualitas, serta menyelesaikan tindak lanjut audit di bidang ' 'Pengelolaan barang milik negara clan pengadaan barang/ j asa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, clan Badan Ke bij akan Fiskal.

Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja III mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan clan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, manaJemen risiko dan kinerja, penJamman kualitas, serta menyelesaikan tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat J enderal Anggaran, Direktorat J enderal Bea clan Cukai, Direktorat J enderal Perbendaharaan, clan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis clan penyusunan strategi rencana pemilihan, analisis clan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, clan melaksanakan pendampingan clan asistensi pelaksanaan kontrak, pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa clan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan clan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pas al 15 7, Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan penyusunan rencana kegiatan pemilihan penyedia barang/ jasa;

pelaksanaan analisis dan penyiapan dokumen pemilihan barang/ j asa;

pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ j asa;

pelaporan pelaksanaan pemilihan;

pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak;

pelaksanaan agen pengadaan barang/ j asa dan penyusunan katalog sektoral; dan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/ j asa.

Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan terdiri atas:

Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan I;

Subbagian Pemilihan dan-Asistensi Pengadaan II; dan

Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan III.

Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan I melaksanakan analisis dan penyusunan strategi rencana pemilihan, analisis dan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ j asa, dan melaksanakan pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak, pelaksanaan agen pengadaan barang/ jasa dan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Sekretariat J enderal, Direktorat J enderal Kekayaan Negara, Direktorat J enderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa.

Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan II melaksanakan analisis dan pǀnyusunan strategi rencana pemilihan, analisis dan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dan melaksanakan pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak, pelaksanaan agen pengadaan barang/ jasa dan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Ke bij akan Fiskal.

Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan III melaksanakan analisis dan penyusunan strategi rencana pemilihan, analisis dan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ j asa, dan melaksanakan pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak, pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa dan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat J enderal Anggaran, Direktorat J enderal Bea dan Cukai, Direktorat J enderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta penyusunan katalog sektoral.

Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian U tilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

. . _, ....

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pas al 160, Bagian U tilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan pembinaan dan bimbingan penyiapan teknis di bah an bi dang penggunaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan;

pelaksanaan teknis di bidang penggunaan. pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan , penilaian dalam rangka pemanfaatan;

pelaksanaan analisis, pengumpulan dan pengolahar.. data, penelaahan, dan koordinasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dar.. pemanfaatan; dan

pemantauan dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan _ pengamanan dan pemeliharaan, penilaian dalan: rangka pemanfaatan.

KetLJmtuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian U tilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara terdiri atas:

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara I;

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara II;

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara III; dan

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara IV.

Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara Kementerian Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Inspektorat J enderal.

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara III mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara IV mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, - dan Badan Ke bij akan Fiskal.

Diantara Pasal 164 dan Pasal 165 'disisipkan 16 (enam belas) pasal yaitu Pasal 164A, Pasal 164B, Pasal 164C, Pasal 164 D, Pasal 164 E, Pasal 164 F, Pasal 164G, Pasal 164 H, Pas al 164 I, Pas al 164J, Pas al 164 K, Pas al 164 L, Pasal 164M, Pasal 164N, Pasal 1640, Pasal 164P sebagai berikut:

Bagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164A, Bagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian;

pelaksanaan teknis di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian;

pelaksanaan analisis, pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan koordinasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian;

pemantauan dan evaluasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian.

Bagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara terdiri atas:

Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara I;

Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara II; dan

Subbagian Pemindahtanganan dar.. Penghapusan Barang Milik Negara III.

Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bim bingan teknis, pelaksanaan teknis dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat J enderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direk: orat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusa: i Barang Milik Negara III mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bim bingan teknis, pelaksanaan teknis dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi Ci bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kernen terian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164E, Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan koordinasi penyiapan bahan pembinaan clan bimbingan teknis pelaksanaan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik negara;

pelaksanaan teknis inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik negara;

pelaksanaan analisis data inventarisasi, pembukuan dan pelaporan, pe l aksanaan koordinasi, pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan barang milik negara; dan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik negara.

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara I;

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara II; clan c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara III.

Subbagian Penatausahaan Banrng Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, analisis, penyusunan, clan penyiapan pembinaan administrasi serta bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pacla Sekretariat J enderal, Direktorat J enderal Kekayaan Negara, Direktorat J encleral Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko, dan Badan Pencliclikan clan Pelatihan Keuangan.

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan aclministrasi serta bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pacla Direktorat Jencleral Pajak, Inspektorat Jencleral clan Baclan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, analisis, penyusunan, clan penyiapan pembinaan administrasi serta bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pacla Direktorat Jencleral Anggaran, Direktorat Jencleral Bea clan Cukai, Direktorat Jencleral Perbenclaharaan, clan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pasal ^. 1641 Bagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan registrasi, verifikasi pengguna sistem, penyiapan sistem pengelolaan pelaku usaha (Vendor Management System), evaluasi dan kinerja penyedia, konsultasi dan layanan penanganan keluhan, perlindungan, pembinaan jabatan fungsional, penguatan kapasitas barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pembinaan terhadap pelaku usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagain: i: ǁna dimaksud dalam Pasal 1641, Bagian Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis, penyusunan, dan penyiapan kebijakan prosedur, serta pelaksanaan layanan registrasi dan verifikasi kepada pengguna sistem;

pelaksanaan analisis, penyusunan, dan penyiapan sistem pengelolaan pelaku usaha (Vendor Management System), evaluasi dan kinerja penyedia, pembinaan dan pelatihan terhadap penyedia barang/ jasa, serta perlindungan bagi pengelola pengadaan barang/jasa dan barang milik negara;

pelaksanaan analisis, penyusunan, dan penyiapan bahan penguatan kapasitas, profesionalisme, dan integritas SDM, serta pembinaan jabatan fungsional barang milik negara dan pengadaan barang/ j asa serta pembinaan terhadap pelaku usaha; dan

p ^emantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dukungan teknis barang milik negara dan pengadaan barang/ j asa.

Bagian Dukungan Teknis terdir i atas:

Subbagian Registrasi dan Verifikasi;

Subbagian Manajemen Pengguna; dan

Subbagian Penguatan Kapasitas.

Subbagian Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan, dan penyiapan kebijakan prosedur, serta pelaksanaan layanan registrasi dan verifikasi kepada pengguna sistem.

Subbagian Manajemen Pengguna mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan, dan penyiapan sistem pengelolaan pelaku usaha (Vendor Management System), evaluasi dan kinerja penyedia, pembinaan dan pelatihan terhadap penyedia barang/ jasa, serta perlindungan bagi pengelola pengadaan barang/jasa dan barang milik negara.

Subbagian Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan penyiapan bahan penguatan kapasitas, profesionalisme, integritas sumber daya manusia, dan pembinaan jabatan fungsional barang milik negara dan pengadaan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha.

Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perancangan, pengembangan, uji kelayakan, pemantauan, pemeliharaan otomasi dan interkoneksi proses bisnis, pelaksanaan analisis strategi komunikasi, publikasi, sosialisasi, diseminasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, dan melaksanakan penyiapan, analisis, penyusunan, evaluasi, dan pengelolaan data dan informasi, dan manajemen pertukaran data barang milik negara dan pengadaan barang/ j asa, dan melaksanakan pengelolaan perj an j ian tingkat layanan (service level agreement) pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164M, Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan penyusunan kajian, analisis, perancangan, pengembangan, UJl kelayakan, pemantauan, pemeliharaan otomasi proses bisnis, dan melakukan pengelolaan keamanan informasi, serta interkoneksi proses bisnis barang milik negara dan pengadaan barang/ j asa;

pelaksanaan analisis strategi komunikasi, publikasi, penyiapan bahan sosialisasi, dan diseminasi barang milik negara dan pengadaan barang/ j asa di lingkungan Kementerian Keuangan serta kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;

pelaksanaan penyiapan, analisis, penyusunan, evaluasi, dan pengelolaan data dan informasi, dan manajemen pertukaran data barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, serta pcagelolaan perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement); dan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan otomasi proses bisnis dan manajemen informasi barang milik negara dan pengadaan bq_rang/jasa.

Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi terdiri atas:

Subbagian Otomasi Proses Bisnis;

Subbagian Publikasi dan Kerja Sama; dan

Subbagian Manajemen Data dan Informasi.

Subbagian Otomasi Proses Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perancangan, pengembangan, UJl kelayakan, p ^emantauan, pemeliharaan otomasi proses bisnis, dan melakukan pengelolaan keamanan informasi, serta interkoneksi proses bisnis barang milik negara dan pengadaan barang/jasa.

Subbagian Publikasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan analisis strategi komunikasi, publikasi, penyiapan bahan sosialisasi, dan diseminasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan serta kerja sama dengan Lembaga/Perangkat Daerah. Kernen terian / (3) Subbagian Manajemen Data dan Informasi melaksanakan penyiapan, analisis, penyusunan, evaluasi, dan pengelolaan data dan informasi, dan manajemen pertukaran data barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement) . 4 1. Ketentuan Pasal 382 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas:

Sekretariat Direktorat J enderal; , .. -Ō b. Direktorat Peraturan Perpajakan I;

Direktorat Peraturan Perpajakan II;

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;

Direktorat Penegakan Hukum;

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;

Direktorat Ke beratan dan Banding;

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; i . Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; J . Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan;

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;

Direktorat Transformasi Proses Bisnis;

Direktorat Perpajakan Internasional; dan

Direktorat Intelijen Perpajakan.

Ketentuan Pasal 391 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;

penyelesaian kepangkatan pegawa1 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

pelaksanaan tata usaha, dokumentasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti, dan penghargaan pegawai;

pengusulan pegawai untuk pendidikan dan pelatihan;

pelaksanaan pemantauan prestasi kerja pegawai;

pelaksanaan pemberhentian dan pemens1unan pegawai; dan

penyiapan bahan pembinaan pegawai dan hukuman disiplin. Ŋ -ŋ·' 43. Ketentuan Pasal 397 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subbagian Mutasi Kepegawaian I, Subbagian Mutasi Kepegawaian II, dan Subbagian Mutasi Kepegawaian III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengangkatan, penempatan, penggajian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelesaian kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan serta pengurusan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan dan tugas belajar.

Ketentuan Bab V Bagian Kesepuluh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan terdi: : "i atas:

Subdirektorat Potensi Perpajakan;

Subdirektorat Dampak Kebijakan;

Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pemantauan;

Subdirektorat Penerimaan; Administrasi e. Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional. dan Pajak dan Evaluasi 46. Ketentuan Pasal 604 diubah sehingga berbunyi sebagci berikut:

Seksi Pengembangan Klasifikasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan UJ 1 co ba rancang ,,. ban gun klasifikasi jabatan clan standar penyelesaian pekerjaan serta asistensi, peny1apan bahan evaluasi, clan penyusunan laporan implementasi pengembangan di bidang klasifikasi jabatan.

Seksi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan clan pelaksanaan UJI coba rancang bangun sistem pengukuran kinerja pegawm serta asistensi, peny1apan bahan evaluasi, clan penyusunan laporan implementasi pengembangan sistem di bidang pengukuran kinerja pegawai.

Seksi Pengembangan Sistem Mutasi, Promosi, clan Kompensasi mempunyai tugas melakuk; : in penyiapan bahan perancangan clan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem mutasi, promos1, clan kompensasi, serta asistensi, peny1apan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan implementasi pengembangan sistem di bidang mutasi, promosi, dan kompensasi.

Diantara Pasal 664 clan Pasal 665 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 664A yang berbunyi sebagai berikut:

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Perpaj akan In ternasional.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perjanjian clan Kerja Sama Perpajakan In ternasional.

Ketentuan Pasal 1994 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1993, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan, serta pengukuran beban kerja;

pelaksanaan urusan kepegawaian;

penyelenggaraan urusan penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan perbendaharaan;

penyelenggaraan urusan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban barang milik negara;

pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, angkutan, perjalanan dinas, dan perjanjian/kontrak dengan mitra kerja, serta pengelolaan keamanan ruangan;

pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan tata laksana, keprotokolan, dokuIT?-entasi, dan kearsipan;

koordinasi penyusunan dan evaluasi prosedur standar operasi;

koordinasi penyusunan laporan kegiatan da: i akuntabilitas kinerja; i . evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; dan J . koordinasi pe l aksanaan tugas di bidang ketatausahaan di daerah dan pelaksanaan fungsi unit kepatuhan internal.

Ketentuan ayat (1) Pasal 1996 diubah sehingga Pasal 1996 berbunyi sebagai berikut:

Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana lingkup Pusintek, koordinasi penyusunan dan evaluasi prosedur standar operasi, urusan kepegawaian, pengembangan dan evaluasi kompetensi pegawai, memberikan layanan peningkatan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, koordinasi penyusunan analisis dan evaluasi jabatan, koordinasi pengukuran be ban kerja, koordinasi penilaian jabatan pelaksana, koordinasi penilaian perilaku pegawai, dan koordinasi pelaksanaan fungsi unit kepatuhan internal Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, penerbitan surat perintah pembayaran, akuntansi pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, dan urusan pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan dokumentasi pengadaan, penatausahaan dan akuntansi barang milik negara, urusan peny1mpanan dan pendistribusian, urusan inventarisasi dan penghapusan, urusan rumah tangga, dukungan administratif perjalanan dinas, pengajuan permintaan pembayaran, pengelolaan keamanan ruangan dan barang inventaris, keprotokolan, dokumentasi dan kearsipan, tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan masyarakat, dan koordinasi pelaksanaan manajemen kelangsungan kegiatan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.

Ketentuan Pasal 2017 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Manajemen Layanan Data mempunyai tugas melaksanakan manaJemen basis data, manaJemen penyajian informasi, dan pengelolaan J abatan Fungsional Pranata Komputer.

Ketentuan Pasal 2018 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 7, Bidang Manajemǂ.n Layanan Data menyelenggarakan fungsi:

pengelolaan kinerja sistem basis data;

pengelolaan sistem pertukaran data dan sistem l ayanan data;

pemantauan kapasitas sistem basis data, pertukaran data, dan layanan data;

analisis data;

pengelolaan penyajian informasi; dan

pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Ketentuan Pasal 2019 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Manajemen Layanan Data terdiri atas:

Subbidang Manajemen Basis Data I;

Subbidang Manajemen Basis Data II;

Subbidang Manajemen Penyajian Informasi;

Subbidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Ketentuan Pasal 2020 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 2020 berbunyi sebagai berikut:

Subbidang Manajemen Basis Data I mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja sistem basis data, analisis kinerja sistem basis data, penyusunan dan pelaksanaan rencana peningkatan kinerja sistem basis data, dan pemantauan kapasitas (capacity monitoring) sistem basis data untuk sistem basis data lingkup Pusat Data Kementerian Keuangan.

Subbidang Manajemen Basis Data II mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem pertukaran data dan sistem layanan data, pengelolaan perjanjian dengan pihak eksternal, pemantauan dan evaluasi kinerja sistem pertukaran data dan sistem layanan data, analisis kinerja sistem pertukaran data dan sistem layanan data, penyusunan dan pelaksanaan rencana peningkatan kinerja sisǃcm pertukaran · data dan sistem layanan data, dan pemantauan kapasitas sistem pertukaran data dan sistem layanan data.

Subbidang Manajemen Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan penyajian sistem layanan data, koordinasi perumusan usulan standar data, dukungan pengelolaan analisis data, pemberian portal, pemantauan ketersediaan data untuk kebutuhan informasi, pemberian dukungan penyajian informasi rutin dan ad-hoc kepada unit pengguna, dan koordinasi pengelolaan Decision Support System dan Executive Inf ormation System untuk p i mpinan.

Subbidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasf.ll 2077 dihapus.

Dalam melaksanakan fungsi layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Kementerian Keuangan dapat melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kernen terian /Lem baga lain. I 76. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 201 7 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 201 7 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1981 LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/ PMK . 01/ 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 234/PMK.01/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN MENTER! KEUANGAN WAKIL MENTER! KEUANGAN INSPEKTORAT JEHDERAL SEKRETARIAT JEHDERAL JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT JEHDERAL PAJAK DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT JENDERAL PERBEHDAHARAAN JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT JEIJDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT JEHDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO BAD AN KEBIJAKAN FISK.AL ---------- ------------ ------------------- 1· --- • ·------·················-·-··-----···-··---------··- I PUSAT SJSTEM lNFORMASl DAM TEKNOLOGI KEUANGA1f PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN PUSAT ANALISIS DAN l!AR.ldONlSASI KEBIJAKAN ' BADAN PEHDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN - t-- t-- - - BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL I I BIRO BIRO BIRO BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI DAN HUKUM ADVOKASI KEUANGAN KETATALAKSANAAN I I BA GIAN BA GIAN BA GIAN BAG IAN PERENCANAAN - ORGANISASI I - HUKUM PAJAK DAN - ADVOKASl l KEPABEANAN BAGI AN BAG IAN BA.GIAN PENGELOLAAN KINERJA - - HU KUM ANGGARAN, - BAGIAN ORGANISASI 11 PERIMBA.NGAN KEUA.NGAN, ADVOKASI II DAN RISIKO PERBENDAHAR.AA.N , DAN PNBP BA GIAN BA GIAN t-- BAG IAN _ HUK ŕŔ R œŒő Š ŐŌ ARA, - BAGIAN PENGANGGARAN KETATALAKSANAAN I ADVOKASl lII INFORMASI HUKUM BA GIAN BAG IAN - BAG IAN t-- HUKUM PENGELOLAAN - BAGIAN PERBENDAHARAA N KETATALAKSANAAN II PEMBIAYAAN DAN ADVOKASl lV HUKUM UMUM BA GIAN BAGIAN BAG IAN AKUNTANSI DAN - JABATAN FUNGSIONAL ,__ HUKUM SEKTOR KEUANGAN PELAPORAN KEUANGAN DAN PERJANJIAN I I I I KELOMPOK JABATAN ō- ^KELOMPOK JABATAN t-- KELOMPOK JABATAN t-- KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL - I I I BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN PERENCANAAN DAN -- FUNGSIONAL BIRO KOMUNIIKASI DAN LAYANAN INFORMASI BAGIAN -- FUNGSIONAL BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN BAGIAN FUNGSIONAL - I BIRO UMUM BA GIAN - PENGADAAAN SUMBER t-- MANAJEMEN STRATEGI - PERENCANAAN t-- TATA USAHA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAYA MANUSIA BAG IAN BA GIAN BAGI AN BA GIAN - PENGEMBANGAN SUMBER t-- MANAJEMEN PUBLIKASI - PENGEMBANGAN STRATEGI t-- RUMAH TANGGA DAYA MANUSIA DAN KINERJA BAGI AN BA GIAN BA GIAN BA GIAN - MANAJEMEN INFORMASI t-- MANAJEMEN HUBUNGAN t- ^- ^PEMILIHAN DAN ASISTENSI t-- KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELEMBAGAAN NEGARA PENGADAAN BA GIAN BAG IAN MANAJEMEN HUBUNGAN t-- BAGI AN t-- MEDIA, KELEMBAGAAN t-- UTILISASI DAN - BAGIAN MUTASI DAN KEPANGKATAN OPTIMILISASI BARANG SUMBER DAYA MANUSIA MASYARAKAT, DAN MILIK NEGARA PROTO KOL BAGI AN BA GIAN BAG IAN BA GIAN - PENGHARGAAN, - MANAJEMEN PENGELOLAAN - PEMINDAHTANGANAN DAN - DUKUNGAN PROGRAM PENEGAKAN DISIPLIN, DAN DATA DAN LAYANAN PENGHAPUSAN BARANG PENSIUN INFORMASI MILIK NEGARA DAN KEGIATAN BAGIAN MANAJEMEN SISTEM BAGIAN PENATAUSAHAAN BA GIAN - - - INFORMASI DAN EDUKASI BARANG MILIK NEGARA PERLENGKAPAN PUBLIK - BAGIAN DUKUNGAN TEKNIS BAGIAN OTOMASI PROSES - BISNIS DAN MANAJEMEN INFORMASI I I I I I I I I I I I Ŏ- ^KELOMPOK JABATAN - -- KELOMPOK JABATAN - -- ^KELOMPOK JABATAN - -- ^KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL I I I I I I I I I I I - 49 - BAGAN ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN I I I BA GIAN BAG IAN BA GIAN BAG IAN BAG IAN PENGELOLAAN KINERJA AKUNTANSI DAN PERENCANAAN DAN RISIKO PENGANGGARAN PERBENDAHARAAN PELAPORAN KEUANGAN . \ " . ^. I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGJAN SUB BAG I AN - PERBNCANAAN I - PENGELOLAAN - PENGANGGARAN I >-- PERBENDAHARAAN I - AKUNTANSI DAN KINERJA DAN RISJKO I PELAPORAN KEUANGAN I SUB BA GIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BAG JAN - PERENCANAAN JI - PENGELOLAAN - PENGANGGARAN JI - PERBENDAHARAA N JI - AKUNTANSJ DAN KJNERJA DAN RISIKO JI PELAPORAN KEUANGAN 11 SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - - PENGELOLAAN - - - AKUNTANSI DAN PERENCANAAN Ill KINERJA DAN RISIKO Ill PENGANGGARAN Ill PERBENDAHARAA N Ill PELAPORAN KEUANGAN 111 I SUB BA GIAN SUBBAGIAN SUB BAG IAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - PERBNCANAAN JV - PENGELOLAAN - TATA USAHA BIRO ʼn PENGELOLAAN TUNJANGAN - AKUNTANSI DAN KINERJA DAN RJSIKO IV KINERJA PELAPORAN KEUANGAN IV I I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN - .. I I I BAGIAN BAG IAN BA GIAN BAGIAN BAGIAN ORGANISASJ I ORGANJSASI 11 KETATALAKSANAAN I KETATALAKSANAAN II JABATAN FUNGSJONAL I I I - SUBBAGJAN - SUB BA GIAN >-- SUBBAGIAN - SUBBAGIAN - SUB BAG JAN ORGANISASI IA ORGANISASI !IA KETATALAKSANAAN IA KETATALAKSANAAN JIA JABATAN FUNGSJONAL I - SUB BA GIAN >-- SUBBAGJAN >-- SUBBAGIAN f-- SUBBAGIAN - SUBBAGIAN ORGANISASJ JB ORGAN!SASI JIB KETATALAKSANAAN IB KETATALAKSANAAN IIB JABATAN FUNGSIONAL 11 SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - - - - - ORGANISASI IC ORGANISASI llC KETATALAKSANAAN IC KETATALAKSANAAN IIC JABATAN FUNGSIONAL Ill SUBBAGIAN - TATA USAHA BIRO I I I I I I KELOMPOK JABATAN ÿ FUNGSIONAL ÿ I I I I I I - 50 - BAGAN ORGANISASI BIRO HUKUM BIRO HUKUM I I I BA GIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN HUKUM PAJAK DAN HUKUM ANGGARAN, HUKU'M KEKAYAAN NEGARA, HUKUM PB: NGBLOLAAN HUKUM SB: KTOR KB: UANGAN PB: RIMBANGAN KB: UANGAN, PERUSAHAAN 1 DAN INFORMASI PB: MBIAYAAN DAN KB: PABB: ANAN PB: RBltNDAHARAA N , DAN PNBP HUKUlll HUKUM UMUM DAN PB: RJANJIAN I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BAG IAN SUBBAGIAN >-- HUKUM PAJAK I - HUKUM ANGGARAN - HUKUM BA.RANG MILIK - HUKUM PltNGltLOLAAN >-- HUKUM NltGARA PltMBIAYAAN I SltKTOR KB: UANGAN I SUBBAGIAN SUB BAG IAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN HUKUM KB: KAYAAN NltGARA >-- HUKUM PAJAK II - HUKUM PltRIMBANGAN - DIPISAHKAN DAN - HUKUM PltNGltLOLAAN >-- HUKUM KB: UANGAN PltRUSAHAA N PltMBIA YAAN II SltKTOR KB: UANGAN 11 ·Ԃ ·'·' SUBBAGIAN SUB BA GIAN SUB BAGI AN SUBBAGIAN SUBBAGIAN >-- HUKUM KB: PABltANAN I >-- HUKUM PltRBltNDAHARAAN >-- HUKUM PIUTANG NltGARA >-- HUKUM UMUM - HUKUM DAN LltLANG SltKTOR KB: UANGAN Ill SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BAGI AN - HUKUM KltPABltANAN II ň HUKUM PNBP ; INFORMASI DAN - TATA USAHA BIRO - HUKUM PltRJANJIAN DISltMINASI HUKUM I I I I I I KB: LOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI BIRO ADVOKASI BIRO ADVOKASI I I I I I BA GIAN BA GIAN BA GIAN BA GIAN ADVOKASI I BANTUAN HUKUM II ADVOKASI III ADVOKASI IV I I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - - - - ADVOKASI IA ADVOKASI IIA ADVOKASI lllA ADVOKASI IV A SUBBAGIAN - SUBBAGIAN .___ SUBBAGIAN - SUB BA GIAN - ADVOKASI lB ADVOKASI llB ADVOKASI um ADVOKASI lVB SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - - - - ADVOKASI IC ADVOKASI UC ADVOKASI lllC TATA USAHA I I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA I I I BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM MANAJEMEN INFORMASI SDM MUTASI DAN KEPANGKATAN PENGHARGAAN, PENEGAKAN PENGADAAN SDM DISIPLIN, DAN PENSIUN I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BA GIAN SUBBAGIAN - PERENCANAAN DAN - ANALISIS KOMPETENSI f--- MANAJEMEN BASIS DATA - MUTASI f--- KESEJAHTERAAN FORMASI SDM PEGAWAI SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - REKRUTMEN SDM - ASSESMENT CENTER - ANALISIS DATA DAN - MANAJEMEN TALENTA - PENEGAKAN DISIPLIN DUKUNGAN INFORMASI SUB BA GIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN STATUS KEPEGAWAIAN DAN - PENEMPATAN SDM - KINER.IA SUMBER DAYA - PENGINTEGRASIAN DATA - PENGEMBANGAN PEJABAT t- PEMBERHENTIAN DAN MANUSIA FUNGSIONAL PENSIUN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN †!: ‡ˆ Ai. . ,‰ SUBBAGIAN - TATA USAHA BIRO - PENGEMBANGAN KAPASITAS - MANAJEMEN NASKAH DAN - f-- REGULASI SDM SUMBER DAYA MANUSIA DOKUMENTASI I I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI I I I I BAGIAN BAGlAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAH MAHAJtMtH HUBUHGAN MAHAJtMtH ptHGELOLAAH MANAJEMEH SISTEM MAHAJEMEN STRATEGI MAHAJEMEN PUBLIKASI MAHAJEMtH HUBUNGAN MEDIA, KELEMBAGAAH DATA DAN LA YANAN INFORMASI DAN !DUKAS! KOMUH!KASl KtLtMBAGAAH HtGARA MASYARAKAT, DAN PROTOKOL lNFORMASl PUBLIK I I I I SUBBAG!AN SUBBAGIAH SUBBAGIAH - BUBBAGIAN - BUBBAGIAH - HUBUNGAN KELEMBAGAAH t- BUBBAG!AN - PEHGELOLAAH DATA DAN - MAHAJtMtH SlSTEM BTRAT!: Gl KOMUN!KABI PUBLIKABI CETAK HUBUHGAN MEDIA PEHANGANAN B&NGKtTA lHFORMABl KEHUMASAN NEGARA I IHFORMASl DAN REFERENSI SUBBAGIAN SUBBAGlAN BUBBAGIAN BUBBAG!AN SUBBAGIAH SUBBAGIAN t- MONITORING DAN - PUBLIKABI ELtKTRONlK - HUBUHGAN KELEMBAGAAH ,_ HUBUNGAH KtLEMBAGAAH - PENGELOLAAH LAYANAN - EDUKABI PUBLIK ANALISIS SERITA NEGARA II MASYARAKAT IHl'ORMASI PUBLIK BUBBAGIAN SUBBAGIAH SUBBAG!AN SUBBAGIAN SUBBAGIAN t- RISET DAN AUDIT - PEMBtRITAAH DAN - HUBUNGAN KELEMBAGAAH t- PROTO KOL ŏ TATA USAHA BIRO DOKUMtHTASl NEGARA Ill I I I I I I KtLOMPOK JABATAN t- t- l'UNGBIOHAL I I I I I I L www.jdih.kemenkeu.go.id BAGAN ORGANISASI BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN I I BA GIAN BAG IAN BAG IAN PEMILIHAN DAN ASISTENSI PEMINDAHTANGANAN DAN BAGIAN PERENCANAAN PENGADAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DUKUNGAN TEKNIS NEGARA I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BA GIAN SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN - PERENCANAAN I - PEMILIHAN DAN ASISTENSI 1-- PENGHAPUSAN BARANG - REGISTRASI DAN PENGADAAN I MILIK NEGARA I VERIFIKASI SUBBAGIAN SUBBAGIAN - SUBBAGIAN 1-- PEM I LIHAN DAN ASISTENSI - PEMINDAHTANGANAN DAN SUB BA GIAN PERENCANAAN II PENGHAPUSAN BARANG 1-- MANAJEMEN PENGGUNA PENGADAAN II MILIK NEGARA II SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 1-- PEMILIHAN DAN ASISTENSI '--- PEMINDAHTANGANAN DAN SUB BA GIAN PERENCANAAN Ill PENGHAPUSAN BARANG - PENGUATAN KAPASITAS 1-- PENGADAAN Ill MILIK NEGARA Ill SUBBAGIAN 1-- TATA USAHA BIRO BAGIAN BAG IAN BAGIAN BA GIAN PENGEMBANGAN STRATEGI UTILISASI DAN OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN BARANG OTOMASI PROSES BISNIS DAN DAN KINERJA BARANG MILIK NEGARA MILIK N/.: fARA MANAJEMEN INFORMASI SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 1-- PENGEMBANGAN STRATEGI 1-- UTILISASI DAN PENATAUSAHAAN BARANG SUBBAGIAN OPTIMALISASI BARANG - - OTOMASI PROSES BISNIS DAN KINERJA I MILIK NEGARA I MILIK NEGARA I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN UTILISASI DAN SUBBAGIAN - PENGEMBANGAN STRATEGI 1-- OPTIMALISASI BARANG - PENATAUSAHAAN BARANG 1-- PUBLIKASI DAN KERJASAMA DAN KINERJA II MILIK NEGARA II MILIK NEGARA II SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN STRATEGI UTILISASI DAN PENATAUSAHAAN BARANG MANAJEMEN DATA DAN DAN KINERJA Ill OPTIMALISASI BARANG MILIK NEGARA Ill INFORMASI 1-- 1-- MILIK NEGARA Ill 1-- 1-- SUBBAGIAN UTILISASI DAN - OPTIMALISASI BARANG MILIK NEGARA IV I I I I KELOMPOK JABATAN 1-- - FUNGSIONAL l l l l BAGIAH TATA UBAHA KEMENTERJAN BUBBAGIAJf ARBIP DAl'f DOKUMENTABI BUBllAGJIJf TATA USA.HA P!: RBURATAN BUBBAOJAN TATA UBAHA. P!iRJALAHAN BUBBAOJA.N TATA UBAHA BTAF AHLI DAii TENAGA P.ENDUKUPfO M.ENTERJ KEUAHOAH BAOIA.H RUMAHTAl'fQGA BUBBAQJAH RUM.AH TAHGGA I BUBBAGJAJf RUMAH TAJfOOA II RUMAH TAJfGOA IJI SUBBAOIA.l'f RUMAH TANOOA IV - 53 - BAGAN ORGANISASI BIRO UMUM BUllBAQlAlf PENGAJfGOARAH BUBBAGIAK PERB.ENDAHARAAJf BUBBAGIAH AKUNTAHBJ DAN PELAPOR.Alf TATA UBAHA BIRO BIRO UMUM BUBBAGJAH MUTA.BI BDM BUBBAGIAH P.EJtOJ!: MBANOAJf BDM ADMINJBTRABI BDM BUBBAOIAH KEB‚A.HT.ERAAJf PEGAWA.1 BUBBAOIAH TATA LA.KBAHA MANAJEMEN KUfE: R.JA BUBBAOIAl'f MAJfAJEMEJf RJBIKO DAN KEPATUHAlf INT.ERJfAJ.. TATA USAHA 8.EKRETARIB BAGtAlf PERLENOKAPAl'f BUBBAGIAH PENGA.DAAlC P.ENYJMPAMAH DAH DlBTRJBUBt PENO.ELOLAAJt BMN BUBBAOJAJf KOMUNIKABl DAN BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN BAGIAN ORGA.NlSASl DAN TATA LAKSAKA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN SUMBER DAYA MAlfll SIA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAK BAGIAN UMUM BAGIAN KEPATUHAK DAK BAKTUAK HU KUM DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PEKDAPATAK DAK BELAKJA ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAK KEMARITIJ4AN ANOGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAK DIREKTORAT AHGGARAH BJDAMG POLJTIK, HUKUM, rsRTAHAMAX DAH AN : : ‰ : : : " ˆŠ: : : : l : ; : UM SUBDIREKTORAT BELANJA NEGARA II AKGGARAN DAK PENGANGGARAN RISIKO SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS PENYUSUNAN AKGGARAN PEKDAPATAN SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDAKG l!!I UJIDIREKTORAT AMOOARAH BIDAHQ PERHUBUHOAlf, KEPARJWISATAAH, DAM KOPERABI DAM uaAHA KtCJL SUBDIREKTORAT DATA DAK DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIJ4AN SUBDIREKTORAT AKGGARAN BIDANG PEKDIDIKAN DAK KEPEMUDAAK SUBDIREKTORAT AKGGARAN BIDANG SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDAKG KESEHATAK DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN MB GARA SUBDlREKTORAT MITRA PPA BUN SUIDJREKTORAT PEHYUIUHAM R.EMCAMA SUBDIREKTORAT PENERIMAAN MINYAK DAN GAS BUMI SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI SISTEM PENGANGGARAN SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGAKGGARAN KEMENTERIANDAN USAHA MILIK NEGARA SUBDIREKTORAT PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA I SUBDJREKTORAT PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA II SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS PNBP SUBDIREKTORAT STANDAR BIAYA SUBDIREKTORAT EVALUASI KlNERJA PENGANGGARAN SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PENGANGGARAN SUBDIREKTORAT HARMONISASI PENOANGOARAN REMUNERASI BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL I I BA GIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN ORGANISASI DAN TATA SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANAAN DAN KEUANGAN UMUM LAKSANA I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - ORGANISASI - PENGEMBANGAN SUMBER - PERENCANAAN ANGGARAN - LAYANAN ANGGARAl'I DAN DAYA MANUSIA TATA USAHA SUBBAGIAN - SUBBAGIAN - PERENCANAAN DAN - SUBBAGIAN - SUBBAGIAN TATA LAKSANA PENGEMBANGAN KARIR PER.BENDAHARAAN RUMAH TABGGA SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BA GIAN MANAJEMEN INFORMASI PENGADAAN DAN - PENGELOLAAN KINERJA ԁ DAN LAYANAN SUMBER Ԁ AKUNTANSI, PELAPORAN - PENGELOLAAN BARANG DAN PELAPORAN DAYA MANUSIA KEUANGAN DAN GAJI MILIK NEGARA SUBBAGIAN - TATA USAHA PIMPINAN I I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA EVALUA.81 AJfOOARAll PENDA.PATAN Ml!: OARA DAN HUIA.H AHALIBIB DA.ff KONBOLtDASI PENYUBUKAJf POSTUfl AlfGGARAH PENOAPATA1f !>Alf BELAJrfJA NEGARA SSKSI SVALUASI DAMPAJ( EKO"OMI llAKROMQOAJl.Al' P&ftDAPATM DAX BELAll JA ROAR.A BUBDIREKTORAT PENYUBUNA1f AJfGGARAH BELAHJA NEGARA I BEKBI PENYUSUNAJf AJfGOARAJf Jlf; LAl'fJA PEGAWAJ PENYUBUNAH AHGOARAH BELAHJA BARAJfO DAH MODAL PEHYUBUHAJf AJrfOOARAN BANTUAJf l!IOSIAL DAN l!llBTEM JAMUfA.Jf 8081AL BEK8l PP!NYUBUHAN AlfOOARAH BELAlfJA LAJH1fYA DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BELA.NJA PRJORlTAS DAH KOl'UIOLIDABI BELAJll JA PEMERHfTAH PUBAT BUB BA.GIAN T A T A USAHA SUBDIMKTORAT PElfYUBUNAH ANGGAR>Jf BELAHJA NEGARA Ill PENYUBUft'AJf ANGOAR.Alf PEMBA.YA.RAJf BUNDA UTA!fD BEKBI PEHYUSUNAJf AHOGARAN BELAHJA SUBBJOI SUBDIR.EKTORAT PENYUBUffAJf PEMBIAYAA.lf AJfGQARAlf DAM P£NGAKGGARAM RJBIKO 8EK8t PEPfYUSUrtAJf PEMBIAYAAH UTA1fO J BEKBI PEKYUSUltAlf PEMBIAYAAlf UTA.KG II BEKBI PEKYUBUlfAK PEMBIAYAA1f BEK BI PEKGANOOA.RAJ( RlBIKO FlBKAL I BAGIAN KEPATUHAN DAN BANTUAN HU KUM I SUBBAGIAN - KEPATUHAN DAN BANTUAN HUKUM I SUBBAGIAN - KEPATUHAN DAN BANTUAN HUKUM ll SUB BA GIAN - KEPATUHAN DAN BANTUAN HUKUM lll BUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUHGAH TEKNIB PEPfYUBUHAl'I' AHOGA.RAH PEHDA.PATAN DAN B!; LAHJA ft'!; GARA AlfALIBIB DATA DA.JC Ift'FORMABI AJlfGGARAll' PE!IDAPATA1f OAK ftp; LAlfJA NEGARA BEKBt EVALUA.81 AKUN AlfGOARAJf PENDAPATAlf OAK BELAICJA NEGARA DUKUHOAH T!: KNIB PEKYUBUffAH A.NOGA.RAH PEKOAPATAJf OAK BELA.lfJA OISEMirfA.81 All GOAR.Alf PENOAPATAH DA.JC BEL.ANJA. BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN BUBDIR.EKTORA.T AHOOARAH BIDAHO P£RTAH1A1f, KELAUTAH DAK KEKUTAHAlf AHGOARAH BtDAHG PERTAHIAH, KELAUTAH DAN KEHUTAHAH I SEKBI AHOOA.RAl'f BlOAlfO PERTAlfJAif, KELAUTAK DAM KEHUTAHA.l'f II AHGOARAH BIDAHO P&RTAHIAN, KELAUTAH DAH KEHUTAlfAN llI A.NGOARAJll BID.Ul'O PERTAHIAlf, KELAUTAJf DAH KEHUTAJfAJlf IV 8UBDIREKTORA.T AJfOOAR.Alf IUOAHG PEKERJAAH UMUM, AORARJA., DAN TATA RUANO AJfGGARAH BID.AHO PEKERJAA.N UMUM, *€‚: : AHOOARA.H BJDA.JfO PEKERJAJJf UMUM, AORARJA., DAlf TATA RUAlfO ll Al'fOOA.RA.N BIDANQ P.EKERJA.AJI UMUM, AORARJA., DAH TATA RUANO Ill BEKBI AHGOARAl'f BJDAHO PEKER.JAAJf UMUM, AGRARJA., DAJf TATA RUAJll O rv DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN HK St AltOOAJUJf llDAJC'O PUHlBUlfOM, KO ‹Œ tu A D i: CIL DAX llBJm1fOAH I S&KSI ..U.GOAJlAKBID..U.Q PERHVBUNOAJI, Ko : =-... z {tu: | CIL SEKSI AJfQOAJlAK BJDA.JfO PIJlHUBUNOA.ft, KO : : } z {tu A D | CIL DM' M&ft&NGAH 111 UKSJ A.JfGOA1t.AlfBIDAJl'O Pl: : Jl HUJUNOAJf, KO : } z : : tu · ... D | CIL DM' M&ftl"DA.H JV BUBDJREKTORAT AHGGARAlf BIOAJIG KEUAl'fGA1f DAlf KETENAClAKERJA.AJf BEKBI AlfOGARAlf llDAlfG AlfGQARAJf BIDAlfO KEUAHGAlf DAlf KETENA.G.A.KERJAA.Jf Ill 8£K8l A.NOOARA.J( JIJOA.PfO KEUANOAlf DAl'f BAGAN ORGANISASI SUBDJREKTORAT A11 GGA.RAJf BIDAJIQ EKEROI, PERlPfOUSTRIAlf, DAl'I PERDAOAHOAlf BEKBI AlfGOARAH lllDAHO EftERGJ, PZ v E r: w = ...it x AH AHGOARAH BIDAJfO ENERGl1 PERlMDUBnuAJ'(, DAJf PERDAGAHGAlf JI AKGGARA1f BIDAHO ENERGI, PERINOU8TRIA1f, DAlf PERDAGAHOAH III 8£K81 AlfGGARAJf BIDAJfO ENERGI, PERIPfDU811UAH1 DAJf PERDAGAKOAl'f IV 8UBDIREKTORAT DATA DAN DUKUlfOAJf TEKNIB A..N OOARAJf BIDAlfG PER.EK01fOMIAlt DAlf KEMARlTIMAlf 8EKBI PEJfOOLAHAM DA.TA Al'fGO y: : =: TERIAl'f/ DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA BUBDJR.EKTORAT ANGGARA.Jf BIDAlfO PEPfDIOJK.Alf DA.If KEPEMUDAA.lf AHGOARAH JUDA.HO PENDIDIKAlf DAN AHGOA.RAH ISlDA1fG PENDIDIKAH DAN A.NGOARAH lllDA.NO PENDJDIKA.lf DAH .KEPEMUDA.Alt Ill BEKBI A.HOGA.RAH BlDAJfQ PENDIDIKA1' DAN KEPEMUDAAJf JV BUIDIREKTORAT AJfGOARAH llDAICG K£8ûAHTZRAA1f 8081A1. AlfOOARAN lllDAHG K.EBEJAHTERAAH 8081.A.L I 8£K81 AlfGOARAlf lllDAlfO KEBEJAHTERAAH BOBlAL U AHOOARAl'f lllDAJfO KEBEJAHTERAJJf SOBIAL Jl1 Al'fOOARAH lllDAlfO KU!: JAHTER.A.Al'f BOBIAL IV DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN BUIOJREKTORAT T ~  = ; ƒ-: „: : † ‡ AlfOOARAN JllDAlfO RI8£T1 TEKNOLOGI DAJf PENDJDJKAJf TJNGGt I AlfOGARAJf JIJDAlfG RJBET, · TEKNOLOGJ DAJf PENDIOIKA.lf TIMOOI II AHGGARAH BJDAlfG RIBET, TEKNOLOOI DA.Jf PENDIDIKAJf TING01 Ill BUSDIR.EKTORAT AHGGARAN IUDAlfO AlfOGARAN BJDANO KEBEHATAlf JI BEKBI AKOOARAK BIDAlfO PEMBAKGUMAH MAlfUBIA DAN KEB UDA Y AAlf Pl!; NQOLAHAlf DATA AJfGOARAN KEME.NTERIAH/ LEMBAOA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 8UBDJR.EKTORAT AlfGOARAH BIDAHO POLITIK BEKBI AJfGOARAH BIDAHO Al'fOGARAN BIDAPIO AJfOOA.RAH BJDAJfO POLITIK JJI BEKBJ AJfGOA.RMl'BIDAJfO BUBDtREKTORAT PENERJMAAH MIHYAK DAM OAS BUMI SEKBI PENERJMAAJf MIPIYAK DAH OAB llUMI I BEKl!lf PENERlMAA.H MINYAK DA.H PENERJMAA1f MIHYAK DAlf OA.BllUMlllI PENERJMAA.Jf MUfYAK DAM GAB BUMI IV AHOGAR.Al'f BIDAJfO POLITIK, HUKUM1 póô: O : ! .r; = ð Alf UMUM N£0ARA SUBDIREKTORAT BUBOJR.EKTORAT 8UBDIR!iKTORAT AXGOAR.A.Pf RJOAJfO PERTAHAHA1f OAK KEAMAl'fAJf DAJf ISIJJl .IA LAUUfT A AHGOA.RAJI BIDAKO BEKBI PElfYUBUHAJf REKCAMA AJfOOARA.ft'BIDAICO PER.TAHA1fAJf DAM MITRA PPA BUN I AHGGARAlf BELAHJA KEAMAJfAJrl I 8UBBIDJ AJfGOARAN BIDANO AJfGOARA.H BIOAHG PENYUBUKAJf R.ENCAHA. PERTAHAl'fAJf DAl'f MITRA PPA BUPf 11 AJfGGARAH IULAJIJA KEAMAJfAlf 11 LAJNKYA I 8EK81 llEKBI AJfGOARAl'f BJDAJfO A.NGOARA.H llJOAJIQ PENYUBUJfAJf RENCAHA PERTAHAlfAJf DAl'f MITRA PPA BUN Ill AJfGOARAl'f BELAKJA HUKUMlll KEAMAHA1f III LAJNNYA lI BEKBI BEKBI AJfGOARAH BIOAJfQ 8EK81 PEMYUBUNA1f LAPORA.If AlfGOARAH BIDAHO PERTAHA1fAJf DAJf MITRA PPA BUK IV KEUAJlfGAJf BELAJfJA BUlllll lDI DAM BELAHJA LAUIKTA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 8UBDIREKTORAT PENERJMAAH LAJIA BADAH UBAHA MILIK NEGARA 8EK81 PENERIMAAJI LABA BUMH I PENERJMAAJf LABA BUMM II llEKSJ PEllfERJMAAJf LABA llUMllf Ill DIREKTORAT P&N&RIMAAN N&GARA BUKAN PAJAK BUBDIREKTORAT PEHERJMAAK KEMENTERJAlf/LEMllAOA I PENERJMAAJf KEMENTERJAl'l'/LEMllAOA IA PENERIMAAl'f KEMENTERJAlf/LEMBAOA IB 8EK8l PEJfERJMA.AN KEMENTERJ 1 ñ/ LEMBAGA BEKSI PENERJMAAH KEMEl'fTERJAlf/LEMIAOA ID 8UllBAOIA1f TATA UBAHA BUBDIR.EKTORAT PEKERJMAA.Jf KEMENTERJAM/LEMBAGA II PEPfERJMA.Alf KEM£NTERJA1f/LEMllAOA llA PENERJMAAJf KEMEPCTEh: : /LEMllAGA BEKSI PENERJMAAJC KEMENTEhò/LEMBAOA BEKBI PENERJMA.Alf KEMENTERJAlf/LEMBAOA 110 BUBDIUKTOR.AT PEPl'ERJMAAH KEMENTERJAJf/LEMllAOA Ill KEMENTERJAlf / LEMllAOA lllA K.EMENTERJAN / LEMBAOA 1118 llEKBI PEJfERJMAAJf KEMENTERJAH/LEMBAOA me DATA DAX DUXtl"GA.K TSK"IS AJfOOAJtAJI llDAJfQ POLITIK, HUKUM, P&l\TAHAJfAN OM KSAMAJfM, DAJf BA BUl'f BEKBI OUKUHOAK TEK1U8 PEKGOLAHAlf DATA AJfOOA.RAlt KEMENTERJAJC/LEMBAOA SUBOIREKTORAT DATA DAN DUKUNOAH TEKNl8 PNBP BEKBI DATA DAJ'f DUKUNOAlf TEKNll!I PNllP I BEKl!II DATA DAH DUKtTNOAlf TEKNIB PNBP 11 DATA DA.Pf DUKUNOAJt TEKNJB PlfBP JU - 58 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN SUBBAGIAN i--- TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI SISTEM STANDAR BIAYA EVALUASI KINERJA TEKNOLOGI INFORMASI PENGANGGARAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN I I SEKSI SEK SI SEKSI I SEK SI f-- PERENCANAAN SISTEM - STANDAR BIAYA I - EVALUASI KINERJA f-- BASIS DATA PENGANGGARAN PENGANGGARAN I PENGANGGARAN .... . Ň SEKSI SEKSI SEK SI SEKSI - PROSES BISNIS - STANDAR BIAYA II - EVALUASI KINERJA - PENYAJIAN INFORMASI PENGANGGARAN PENGANGGARAN II PENGANGGARAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PENERAPAN SISTEM f-- STANDAR BIAYA III - EVALUASI KINERJA r- PENGEMBANGAN SISTEM r- PENGANGGARAN PENGANGGARAN Ill INFORMASI PENGANGGARAN SEKSI SEK SI SEKSI I - SEK SI - RISET DAN PENGEMBANGAN - EVALUASI KINERJA - DUKUNGAN TEKNIS KLASIFIKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR STANDAR BIAYA PENGANGGARAN IV TEKNOLOGI INFORMASI I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN SUB BA GIAN -- TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PENGANGGARAN PENGANGGARAN JAMINAN SOSIAL PNBP REMUNERASI KEMENTERIANDAN LEMBAGA I I SEK SI SEK SI SEKSI HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN SEK SI HARMONISASI f-- PENGANGGARAN I-- JAMINAN SOSIAL - HARMONISASI PERATURAN - PENGANGGARAN KEMENTERIAN DAN KESEHATAN PNBP I REMUNERASI I LEMBAGA I SEKSI SEKSI SEKSI HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN SEK SI HARMONISASI - PENGANGGARAN f-- JAMINAN SOSIAL PENSIUN - HARMONISASI PERATURAN - PENGANGGARAN KEMENTERIAN DAN DAN TUNJANGAN HARi TUA PNBP II REMUNERASI 11 LEMBAGA II SEKSI SEKSI SEKSI HARMONISASI PERATURAN SEKSI PENGANGGARAN - HARMONISASI PERATURAN - HARMONISASI PERATURAN - HARMONISASI - JAMINAN SOSIAL KECELAKAAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN DAN KERJA DAN KEMATLAN PNBP Ill REMUNERASI III LEMBAGA III I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I DJR!KTORAT PIRATURAll PllRPAJAKAll I ___] 111BDIREKTORAT PERATIJRJJI KE'TElfTtJAJl UNUM - DAJI TATA CARA PERPAJAJWll' : >AJf PBllAcmtAWPAJAX Dlll GM ltrRATPAKU. SUBDIR.llKTORAT PllRATUIWI PAJAK PERTAlllAll All KILAl INDUSTRI SUIDIR!KTORAT PSRATURAll PAJAK PERTAllBAll All NILA! >-- PllRDAGAll OAll , JASA DAii PAJAK TIDAK LAll GSUNO LAlHllYA SUBDIR.ll KTORAT PERATURAll PAJAK BUlll DAii BAll OUHAll DAii BEA PEROLEHAll RAK ATAS TAll All DAii IAll OUNAll I I I I I I DIR.llKTORAT PllRATURAll PllRPAJAKAll ll ] SUBDIR.llKTORAT PERA TURAllPAJAK PENOHASJW BADAi! ltr!D[JW(TROAT PEJl.ATVR.UP!MOTOJIGAJI DAJI P!Mtl"GtJTAJIPAJAX PElfGHA!IWDAKPAJAJ< ll"GiWl.LAJJORAJl'GPRIBADI SUBDIR.llKTORAT IAll TUAll HUKUll SUBDIR.llKTORAT - HARll ONISASJ PllRATURAll PERPAJAKAll K!LOllPOK JAIATAN FUll GS I ORAL - - 59 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIR.llKTORAT PSllERIKSAAll DAii PllRAGIHAll SUBDJR!KTORAT PER!KCAll AAll PllllllRIKSAAll SUIDIR.ll KTORAT - Tr; KRJK DAii PllROllKDALIAll PEllERIKSAAll SUIDIR.ll KTORAT - PEll!RJKSAAll TRAll SAKSI KHUSUS SUIDIREKTORAT K!RJASAll A DAll DUKUNGAN PllllllRIKSAAll SUBDJR.ll KTORAT PENAOIHAll K!LOllPOK JAIATAN FURGSIORAL IAGIAll ORGAll ISASI DAii TATA LAKSAll A SIKUTARIAT DIR!KTORAT JEND!RAL IAGWI llUTASI DAii K!PAll GKATAN IAGJAll PllR!ftCAll AAll , PllftGEllBAll GAll , DAN PElll!RllEKTWI PllGAWAI BAGWI Kll UAll GAft DIRl: KTORAT Pllllll GAKAllHUKUll __J SUBDIR!KTORAT PllllllRlKSAAll BUKTI PERJIULAA N SUBDIR!KTROAT PllJIYIDIKAll SUBDIR!KTORAT FGR!ftSlK DAii IARAllG IUKTI K!LOllPOK JAIATAll FURGSIOJfAL DIR.llKTORAT SKSTEKSIFIKASI DAN Pllft!LAIAll __J SUBDIR!KTORAT EKSTEKSIFIKASI SUBDIR.llKTORAT PllKDATAAll SUIDIR!KTORAT PEKILAIAllI SUBDIR!KTORAT P!KILAIAll ll Kll LOllPOK JABATAN -1- FUllGSIOJIAL - IAGWI PERLINGKAPAll BAGWI UllUll DIR!KTORAT Kll BERATAll DAii IAll DJKG __J SUIDIREKTORAT PEKGURAll GAll DAii KEIERATAll SUIDIR.llKTORAT IAll DING DAii GUGAT All I SUBDIRl: KTORAT >-- IAll DIKG DAii GUllATAll ll SUIDIREKTORAT - PlftillJAUAll KEllBALI DAN EVALUASI Kll LOllPOK JAIATAN FUKGSIOJll AL I DIR.llKTORAT POTEKSI, KEPATUHAll , DAii Pllllll RlllAAllPERPAJAKAll SUIDIR!KTORAT POTEKSI PERPAJAKAll SUBDIREKTORAT DAllPAK K!BIJAKAll SUBDIRl: KTORAT - KEPATUHAll WA.JIB PAJAK DAllPEllANTAUAll 8UBDIR!KTORAT ADl!IHISTRASI DAN !VALUASI PElll RJllAAll I K!LOllPOK JABATAN FUlfGSIOllAL I- DIR!KTORAT PllJIYULUHAll , PELATAll All , DAii HUIUNOAN llASYARAKAT DIR.llKTORAT Tr; KROLOGI IRFORll ASI PSRPAJAKAll DIR!KTORAT K!PATUHAll JNTEUAL DAii TRAll SFORllASI SUllBIR DAYA APARATUR DIREKTORAT TIWISFORll ASI TllKROLOOI KOllUNJKASI DAii Ill FORll ASI DIR.llKTORAT TRAll SFORll ASI PROSES llSNIS DIR.EKTORAT PERPAJAKAll IKTIRNASIOKAL DIR!KTORAT IKTILJJEK PERPAJAKAll __J SUBDlllKTORAT ӿ PEJIYULUHAll PERPAJAKAll SUBDIR.llKTORAT >-- P!LAYANAN PERPAJAKAll SUIDlllKTORAT HUBUNGAll llASYARAKAT PllRPAJAKAll SUBDlllKTORAT K!RJASAllA DAll K!llITllMl K!LOllPOK JAIATAll FUKOSIONAL J SUBDIREKTORAT - PJILAYAll All OPJIRASIONAL SUIDIR.llKTORAT PEKDUKUNG OPERASIOKAL SUIDIR.llKTORAT >-- PEllAllT AUAll SJSTEll DAii IKFRASTRUKTUR K!LOllPOK JAIATAll FUNOSIONAL SUBDIR!KTORAT KEPATUHAll Ill TERKAL SUBDIRl: KTORAT Ill Vll STIGASI Ill TEUAL SUBDIREKTORAT TRAllSFORll ASI ORGAll JSASI SUIDIREKTORAT PllftGllllBAll GAN llANAJllllllH K!P!GAWAIAll SUIDIRl: KTORAT KOllPETENSI DAN f- PllKGElllAll GAll KAPASJTAS PEGAWAl K!LOllPOK JAIATAll FUNGSIOKAL f- SUIDIR&KTORAT All ALISIS DAii EVALUASI SISTlll IKFORll ASI SUIDIR.ll KTORAT PllKG!lllAll GAll PERAll GKAT K!RAS SUIDIREKTORAT PERGElllAll GAll APLIKASI K!LOllPOK JABATAll FUll GSIOKAL >-- J SUIDIR!KTORAT PllftGEllBAll GAll PIJIYULUHAN SUBDIR!KTORAT PEKGElllAll GAll PllLATAll All SUIDIR.llKTORAT PllftGSlllANGAN PSKEGAKAll HUKUll SUBDIR!KTORAT PEKGElllAll GAll EKST!KSJFJKASI DAN PINILAlAN SUIDIR!KTORAT llAll AJEllSft TRAllSFORll ASI Kll LOllPOK JAIATAN FUll GSIOftAL >-- J SUIDIRl: KTORAT PERJAll JWI DAN KERJA SAll A PERPAJAKAll Ill TEUASIOKAL SUBDIR!KTORAT PllHC!GAHAN DAN PllHAll GAll All SEKGKETA PERPAJAKAll Ill TIUASIOKAL SUBDIR!KTORAT PERTUKARAN JNFORll ASI PERPAJAKAll I!ITr; UASIOftAL Kll LOllPOK JABATAN FUNGSIONAL - SUBDIREKTORAT IHTELIJEft STRATEJIK SUBDIRl: KTORAT IKTELIJEK PEKGllALIAN POTEKBI 8UIDIREKTORAT IRTSLIJ!ft Pll llll OAKAll HUKUll SUBDIREKTORAT OPERAS! IKTILIJEK I I I Kll LOllPOK JAIATAll FUHGSIOKAL >-- I I I BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BUJUJAOIA1' ORGAMSABI BUBBAGlAn' TATALAKBAlfA 817BBAGIAlf PENGUKURAR KINER.JA PERE1'CANAAK1 PEftGEMBAftGAll', DAit PEMBERHEKTlAlf P EGA W Al SUBBAGIAJf PEREJ'l'CAlfAAlf DA!f PElfGADA.Al'f PEGAWAI BUBBAGlAlf LAYAlfAlf DAlf MAlfAJEMElf BASIS DATA KEPEGAWAIAK' SUBBAGIAlf ADMIMBTRASI PEJrurGKATAlf KAPABITAB BUBBAGIAlf PEMBERHENTIAl'f DAR PEM: ElfS[UJfAlf PEGAWAJ. SEKRETAR!AT DIREKTORAT JENDERAL BUBBAGlAlf BUBBAGIAlf MUTA8l KEPEGAWAIA!f I PEllYUSUltAll' AllGGARAll BUBBAOlAK SUBBAGIAlf MUT ABI KEPEGA W AlAlt II PERl!ElfDAHAR.AAlf BUBBAGIAlf M'UTABI KEPEGAWAIA.ft m ADMllf lBTRABI GAJI DAlf TUlfJAl'fGAlf SUBBAGlAlf SUlU!AGIAlf KEPAll'GKATAll' AKUl'lTAlfSI DAR PELAPOR.Al'f BAGAN ORGANISASI BAGIAlt PERLEKGKAPAK BUBBAGIAJI' PEKGADAAlt I BUBBAGIAK PEl'IGADAAlf II BUBBAGIAlf PElfGADAAll'W BUBBAGIAlf PElfYIMPA1'Alf DAK DIBTRIBUBI UIVEKTARIBA811 PEMELUIARAAJf, DA.lf PElfGHAPUBAlf SUB BAGI Alf TATA UBAHA BUBBAGrAlt TATA USAHA PIMP11'APJ BUBB A GIAN PROTOKOL DAlf PERJALAJl'All' Dl1'A8 BUB BAGI Alf SA.R.AlfA DAlf PRABAR.ANA BUB BAGI Alf URUBAlfDALAM DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I '· ,. DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I SUBBAGIAN - TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERATURAN KETENTUAN UMUM SUBDIREKTORAT BUBDIRltKTORAT PERATURAN PAJAK BUMI DAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN PERATURAN PAJAK PBRATURA!f PAJAK PBRT A MBAHA!f BANGUNAN DAN BEA lllLAI PBRDAGAlfGAll', JABA DA!f DAN PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA! INDUSTRI PAJAK TIDAK LAlfGSUJfG LAlllln' A PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DENGAN SURAT PAKSA DAN BANGUNAN I I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - PERATURAN KETENTUAN - PERATURAN PAJAK - PERATURAN PAJAK - PERATURAN PAJAK BUMI UMUM DAN TATA CARA PERTAMBAHAN NILA! PERTAMBAHAN NILAI PERPAJAKAN INDUSTRI I PERDAGANGAN I DAN BANGUNAN I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI Ӽ PERATURAN PENAGIHAN - PERATURAN PAJAK t- PERATURAN PAJAK - PERATURAN PAJAK BUMI PAJAK DENGAN SURAT PERTAMBAHAN NILAI PERTAMBAHAN NILA! PAKSA INDUSTRI II PERDAGANGAN II DAN BANGUNAN II SEKSI SEKSI ·Ӿ I SEKSI PERATURAN PAJAK PERATURAN BEA - PERATURAN PERPAJAKAN - PERTAMBAHAN NILA! - PERATURAN PAJAK - PEROLEHAN HAK ATAS LAINNYA INDUSTRI Ill PERTAMBAHAN NILAI JASA TANAH DAN BANGUNAN I SEKSI - PERATURAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA I I I I I KELOMPOK JABATAN - t- FUNGSIONAL I I I I I - 61 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II' DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II SUBBAGIAN - TATA USAHA I I SUBDIR&KTROAT SUBDIREKTORAT P&RATUR.Alf P!: ll! OTOlfGAK DAK SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK P!: ll! UlfGUTAK PAJAK P&lfGHASILAK BANTUAN HUKUM HARMONISASJ PERATURAN PENGHASILAN BADAN DAK PAJAK P&lfGHASILAlf ORA!fG PERPAJAKAN PRIBADI I I SEKSI SEKSI SEKSI PERATURAN PEMOTONGAN SEKSI - PERATURAN PAJAK - DAN PEMUNGUTAN PAJAK - BANTUAN HUKUM I , ANALISIS PERATURAN PENGHASILAN BADAN I PENGHASILAN I PERPAJAKAN SEKSI SEKSI SEKSI PERATURAN PEMOTONGAN SEKSI - PERATURAN PAJAK , DAN PEMUNGUTAN PAJAK - BANTUAN HUKUM II >--- ^SJNKRONISASI PERATURAN PENGHASILAN BADAN II PENGHASJLAN II PERPAJAKAN SEKSI SEKSI SEKSI PERATURAN PAJAK SEKSI - PERATURAN PAJAK >--- PENGHASILAN ORANG , BANTUAN HUKUM IJI >--- SINERGJ PERATURAN PENGHASJLAN BADAN IJI PRIBADI PERPAJAKAN SE K S I >--- SEKSI - ANALJSJS PERATURAN BANTUAN HUKUM IV PERPAJAKAN INTERNASJONAL I I I I I KELOMPOK JABATAN - >--- FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN '-ņ ,,,. >--- - SUB BA GIAN TATA USAHA I I I SUBDIRltKTORAT SUBDIRltKTORAT SUBDIRltKTORAT SUBDIRltKTORA T SUBDIRltKTORAT TEKNIK DAN PENGENDALIAN PEMERIKSAAN TRANSAKSI KERJASAMA DAN DUKUNGAN PERltNCANAAN PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN KHU SUS PEMERIKSAAN PENAGIHAN I I I I SEKSI SEKSI SEKSI PERltNCANAAN - SEKSI - PEMERIKSAAN TRANSAKSI SEKSI >--- ^STRATEGI DAN DUKUNGAN - PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK TEKNIK PEMERIKSAAN KERJASAMA PEMERIKSAAN ORANG PRIBADI PERUSAHAAN GRUP PENAGIHAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - PERENCANAAN - PENGENDALIAN MUTU - ^PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK , DUKUNGAN TEKNIS >--- PERENCANAAN DAN PEMERJKSAAN WA.JIB SEKTOR SUMBER DAYA PAJAK BADAN PEMERIKSAAN ALAM PEMERIKSAAN EVALUASI PENAGJHAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - SEKSI - EVALUASJ DAN KINER.IA - TRANSFER PRICING DAN >--- DATA DAN DUKUNGAN >--- PENGENDALIAN MUTU DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TRANSAKSJ KHUSUS PEMERIKSAAN LAINNYA PEMERIKSAAN ADMINISTRASJ PENAGIHAN I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGS!ONAL I I I I I - www.jdih.kemenkeu.go.id - 62 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM SUBBAGIAN -- TATA USAHA I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTROAT PEMERIKSAAN BUKTI SUBDIREKTORAT PERMULAAN PENYIDIKAN FORENSIK DAN BARANG BUKTI I SEKSI SE KS I - PEMERIKSAAN BUKTI f--- - SEKSI PERMULAA N I PENYIDIKAN I FORENSIK PERPAJAKAN I SEKSI SEKSI SEKSI - PEMERIKSAAN BUKTI - - PERMULAAN II PENYIDIKAN II FORENSIK PERPAJAKAN II SEK SI SEKSI SEK SI - PEMERIKSAAN BUKTI - PENYIDIKAN III - BARANG BUKTI DAN PERMULAAN III TAHANAN I I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN SUBBAGIAN - TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT EKSTENSIFIKASI PENDATAAN PENILAIAN I PENILAIAN II I '· ,,;

I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI I- PERENCANAAN - PERENCANAAN PENDATAAN I- PENILAIAN MASSAL BUMI ӹ PENILAIAN MASSAL EKSTENSIFIKASI DAN PEMETAAN BANGUNAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PENILAIAN INDIVIDU - TEKNIS EKSTENSIFIKASI ӻ TEKNIS PENDATAAN DAN - PERKEBUNAN DAN - PENILAIAN INOIVIDU PEMETAAN PERHUTANAN PERUMAHAN DAN INDUSTRI SEKSI SEKSI SE KS I - SEKSI Ņ DUKUNGAN DAN EVALUASI - PENILAIAN INDIVIDU - PENILAIAN INDIVIDU EVALUASI EKSTENSIFIKASI KOMERSIAL DAN OBJEK DATA KHUSUS PERTAMBANGAN I I I I I KELOMPOK JABATAN Ӻ - FUNGSIONAL I I I I I L wwwjdih.kemenkeu.go.id - - - - - 63 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING I SUBDIREKTORAT PENGURANGAN DAN KEBERATAN I SEKSI PENGURANGAN DAN - KEBERATAN I SEKSI PENGURANGAN DAN >-- KEBERATAN ll SEKSI PENGURANGAN DAN - KEBERATAN !ll SEKSI PENGURANGAN DAN KEBERATAN IV DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING SUBBAGIAN Ӹ TATA USAHA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT BANDING DAN GUGATAN I BANDING DAN GUGATAN 11 SEKSI SEKSI BANDING DAN GUGATAN IA >-- BANDING DAN GUGATAN 1IA SEKSI SEKSI BANDING DAN GUGATAN IB >-- BANDING DAN GUGATAN IlB SEKSI - BANDING D s; : . K ŋŊ GATAN IIC BANDING DAN GUGATAN IC I I I I I KELOMPOK JABATAN - >-- FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI I SUBDIREKTORAT PENINJAUAN KEMBALI DAN EVALUASI I SEKSI - PENINJAUAN KEMBALI SEKSI >-- EVALUASI PENGURANGAN DAN KEBERATAN SEKSI EVALUASI BANDING, - GUGATAN, DAN PENINJAUAN KE MB ALI DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN PERPAJAKAN SUB BA GIAN ń TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT POTENSI PERPAJAKAN DAMPAK KEBIJAKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN ADMINISTRASI DAN EVALUASI PEMANTAUAN PENERIMAAN I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - POTENSI SEKTOR INDUSTRI - DAMPAK KEBIJAKAN - KEPATUHAN WAJIB PAJAK - PEMBUKUAN DAN PERPAJAKAN SEKTOR INDUSTRI REKONSILIASI I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - POTENSI SEKTOR - DAMPAK KONDISI MAKRO - KEPATUHAN WAJIB PAJAK >-- PEMBUKUAN DAN PERDAGANGAN EK ON OM! SEKTOR PERDAGANGAN REKONSILIASI II SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - POTENSI SEKTOR JASA - DAMPAK KEBIJAKAN UMUM - KEPATUHAN WAJIB PAJAK - STATISTIK DAN PRAKIRAA N SEKTOR JASA PENERIMAAN SEKSI SEKSI - PEMANTAUAN - EVALUASI PENERIMAAN PEMANFAATAN DATA I I I I I KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL - I I I I I L www.jdih.kemenkeu.go.id - 64 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SUB BAG IAN f-- TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT HUBUNGAN MASYARAKAT PENYULUHAN PERPAJAKAN PELAYANAN PERPAJAKAN PERPAJAKAN KER.JASAMA DAN KEMITRAAN I I t-- SEKSI - SEKSI I-- SEKSI SEKSI MATERI PENYULUHAN PELAYANAN PENGADUAN HUBUNGAN INTERNAL - KER.JASAMA DALAM NEGERI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI I-- BIMBINGAN TENAGA - DUKUNGAN PELAYANAN DAN - - PENYULUH KONSULTASI HUBUNGAN EKSTERNAL KERJASAMA LUAR NEGERI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - - PENINGKATAN MUTU - I-- DUKUNGAN PENYULUHAN PELAYANAN PENGELOLAAN DERITA KEMITRAAN WAJIB PAJAK SEKSl SEKSl SEKSl t-- DOKUMENTASl DAN - PEMUKTAHIRAN T AX - PENGELOLAAN SITUS PERPUSTAKAAN KNOWLEDGE BASED I I I I I KELOMPOK JABATAN - FUNGSlONAL I-- I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN >--- SUBBAGIAN TATA USAHA I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PELAYANAN OPERASIONAL PENDUKUNG OPERASIONAL PEMANTAUAN SISTEM DAN INFRASTRUKTUR I SEKSl SEKSl SEKSl - PELAYANAN s1sn: M - BIMBINGAN SISTEM - PEMANTAUAN KONFIGURASI INFORMASI DAN KAPASITAS SEKSI SEKSI SEK SI PEMANTAUAN KEAMANAN - PELAYANAN APLIKASl DAN - PEMUTAKHIRAN DATA - SISTEM DAN JARINGAN REGISTRASI TAMPILAN KOMUNIKASI DATA SEKSI SEKSI SEKSI - PELAYANAN DUKUNGAN - PERTUKARAN DATA - PEMANTAUAN BASIS DATA TEKNIS ELEKTRONIK SEKSI SEKSI SEKSI - PELAYANAN JARINGAN - PENGELOLAAN INTRANET - PEMANTAUAN PENGOLAHAN KOMUNIKASI DATA DAN INTERNET DATA DAN DOKUMEN I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR ,, SUBBAGIAN >-- TATA USAHA I I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN MANAJEMEN KOMPETENSI DAN KEPATUHAN INTERNAL INVESTIGASI INTERNAL TRANSFORMASI ORGANISASI KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI I I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - INTERNALISASI KEPATUHAN - INVESTIGASl INTERNAL I - PERENCANAAN STRATEGIS - PENGEMBANGAN - ANALISIS KOMPETENSI KLASIFIKASI JABATAN PEGAWAI SEKSJ SEKSI SEKSI SEKSJ SEKSI - PENGUJIAN KEPATUHAN - INVESTIGASI INTERNAL II - PENGEMBANGAN DESAIN - PENGEMBANGAN SISTEM - PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI SEKSI SEKSI SEKSI - SEKSI - EVALUASI TEMUAN - EVALUASI IMPLEMENTASI - PENGEMBANGAN SJSTEM PENJAMINAN KUALITAS MUTASJ, PROMOS!, DAN PEMERJKSAAN EKSTERNAL DESAIN KELEMBAGAAN KOMPENSASJ I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SUB BAG IAN - TATA USAHA I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PERANGKAT SISTEM INFORMASI KE RAS PENGEMBANGAN APLJKASI I SEKSJ SEKSJ SEKSI >--- PERANCANGAN SJSTEM DAN 1-- PENGEMBANGAN 1-- ^PENGEMBANGAN APLIKASJ PROSEDUR PERPAJAKAN KONFIGURASI BASIS DATA PERPAJAKAN SEKSI SEKSJ SEKSJ t-- ANALISIS KONFIGURASI DAN - PENGEMBANGAN JARJNGAN t-- ^PENGEMBANGAN APLIKASJ KAPASITAS KOMUNIKASJ DATA INFORMASJ GEOGRAFIS SEKSI SEKSJ t-- ANALISIS JARJNGAN SEKSI 1-- PENGEMBANGAN APLIKASI KOMUNIKASI DATA - PENGELOLAAN BASIS DATA INFORMASI DAN PELAPORAN SEKSI SEKSI SEKSJ - EVALUASI SISTEM - PENGELOLAAN DATA - PENYUSUNAN PROSEDUR JNFORMASI SPASIAL OPERASIONAL I I I I I KELOMPOK JABATAN t-- - FUNGSJONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS SUBBAGIAN ." - TATA USAHA I I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENEGAKAN PENGEMBANGAN SUB: >IREKTORAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN PENGEMBANGAN PELAYANAN HU KUM EKSTENSIFIKASI DAN MANAJEMEN TRANSFORMASI PENILAIAN I I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PERENCANAAN ӷ PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN DAN PENYULUHAN I PELAYANAN I PENEGAKAN HUKUM I EKSTENSIFIKASI MANAJEMEN PERUBAHAN SEKSI SEKSI SEK SI SEKSI SEKSI - PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN PEMETAAN - MANAJEMEN PROSES DAN PENJAMINAN KUALITAS PENYULUHAN U PELAYANAN II PENEGAKAN HUKUM II DAN PENILAIAN PENGEMBANGAN I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL SUBBAGIAN 0--- TATA USAHA I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERJANJIAN D s fj: ERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PERTUKARAN INFORMASI PENANGANAN SENGKETA PERPAJAKAN IN W RNASIONAL PERPAJAKAN INTERNASIONAL PERPAJAKAN INTERNASIONAL I SEKSI SEKSI SEKSI PERJANJIAN DAN KERJA PENCEGAHAN DAN PERTUKARAN INFORMASI - SAMA PERPAJAKAN - PENANGANAN SENGKETA - PERPAJAKAN INTERNASIONAL I PERPAJAKAN INTERNASIONAL I INTERNASIONAL I SEKS I SEKSI SEKSI PENCEGAHAN DAN - PERJANJIAN DAN KERJA - PENANGANAN SENGKETA - PERTUKARAN INFORMASI SAMA PERPAJAKAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL U PERPAJAKAN INTERNASIONAL U INTERNASIONAL U SEKSI SEKSI SEKSI PENCEGAHAN DAN - PERJANJIAN DAN KERJA - PENANGANAN SENGKETA - PERTUKARAN INFORMASI SAMA PERPAJAKAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL Ill PERPAJAKAN INTERNASIONAL ID !NTERNASIONAL Ill SEKSI PENCEGAHAN DAN - PENANGANAN SENGKETA PERPAJAKAN INTERNASIONAL fV I I I I I KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL - I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN SUBBAGIAN Ԅ- TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT INTELIJEN PENGGALIAN INTELIJEN STRATEJIK POTENSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM OPERAS! INTELIJEN I .. . Ń ... I SEKSI SEK SI SEKSI SEKSI PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN 1-- KAJIAN INTELIJEN - EVALUASI INTELIJEN - EVALUASI INTELIJEN L-- EVALUASI OPERAS! STRATEJIK PENGGALIAN POTENSI PENEGAKAN HUKUM INTELIJEN SEK SI SEK SI SEK SI PENERIMAAN, SEKSI - I-- INTELIJEN PENGGALIAN I-- INTELIJEN PENEGAKAN - IDENTIFIKASI, DAN POTENSI I HUKUM I OPERAS! INTELIJEN I DISTRIBUSI IDLP SEK SI SEKSI SEK SI - PENGUMPULAN, - INTELIJEN PENGGALIAN - INTELIJEN PENEGAKAN L-- SEK SI PENGOLAHAN, DAN POTENSI II HUKUM II OPERAS! INTELIJEN Ill DISEMINASI INTELIJEN SEK SI SEKSI SEKSI SEKSI - PENGAMANAN DAN - INTELIJEN PENGGALIAN - INTELIJEN PENEGAKAN - OPERAS! INTELIJEN III PENGGALANGAN POTENSI III HUKUM III I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ DIREKTORAT JEllDERAL BAGL\N ORGAN!SASI DAN TATA LA.KSANA BAG IAN ADMOOSTRASI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN DIREKTORAT FASJLJTAS KEPABEANAN SUBDIREKTORAT EKSPOR SUBDIREKTORAT KLASJFIKASI BARA.NG SUBDIRBKTORAT NILA! PABEAN SUBDIREKTORAT PEMBEBASAN SUBDIREKTORAT FASILITAS KAWASAN KHUSUS DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL SUBDIREKTORAT STRATEGI DAN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN SISTEM PENCEGAHAN SUBDIREKTORAT SUBDlREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KEPATUHAN lNFOR.MASI SUBDIREKTORAT PENGENDALIA.N KEAMANAN SUBDIREKTORAT INFORMASI, MANAJEMEN PENJAMINAN KUALITAS LA.YANAN, DAN EVALUASI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DAN t ENGELOLAAN KINERJA LAYANAN DATA BA.GIAN KEUA.NGAN DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN AUDIT SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN AUDIT I SUBDIR.EKTORAT PELAKSANAAN AUDIT II SUBDIREKTORAT BAGIAK PENGEMBA.lfGA.N KEPEGAWAIAN BAGIA.N UMUM DIREKTORAT KEBERATAN BAllDING DAN PERATURAN SUBDIREKTORAT KEBERATAN SUBDIREKTORAT BAllDING SUBDIREKTORAT UPAYA HUKUM SUBDIREKTORAT PERATURAN DIREKTORAT PENERIMAAN DAN SUBDIREKTORAT PENERIMAAN SUBDlREKTORAT PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN TRANSFORMASI SUBDIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO OROAJfJllA.81 DAii TATA BU88AGJAN TATA LAKBANA 1 BUBBAOIAH TAT& LAKBAlfA II PJ!; NOEMBAlfOAJf PROFEBI KP.: PAJIE.UCA1f DAN CUKAJ BUBDJllEKTORAT BEKBI IMPORJ BEKBI IMPORll B!: KBI IMPORill - 69 - BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAJf ADMl"IBTRABI KEPZOAWAIA1f UMUM KEPEOAWAIA.lf MUTA.BI KEPEOAWALUt PP.: MBERHENTJA.K DAJf PEMf!NBIUNAN PEOAWAI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBAHGAH BAOIAN KEUAJfGAH BUBBAOIAl'f PP.: NOEMBA1fOAPf PEOAWAI l PP.: NYU8UNAH AlfGOA.R.Uf BUBBAOJAlf BUBBAOlAN PENGP.: MBA.HOAlf PEOAWAJ II PER.BElfDAHARAA.H PEMBINA.AH JABATA1f BUBBAGIAJf AKUHTAJlfBI DAN FUNOBIOKAL KP.: PAJSEA1fAJf BUBBAGIA.l'f GA.JI BAGAN ORGANISASI BUBBAOIAJf PZMNCAJIAAll BARA.HO MILIK NEGARA BUBBAOIAJf PP.: NOADAA.lf PP.: NATAUBAHAAH DAM BUBBAOIA.N PP.: NOOUNAAJf, PEMP.: LIHA..RAM DA1f DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN BUBOIREKTORAT KLABIFIKABJ BARAlfO 8£K81 KLABIFJKA.81 JI B!: KBI KLASIFIKABl Ill 8!: K81 KLAIJIFIKABl IV DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN BUBDJREKTORAT BUBDIREKTORAT EKBPOR KILAI PABEAK BEKBI lflLAI PAllE.AM J B!: KBl B!: KBI !: KBPOR ll NILA.I PABUll ll B!: KBI NILA.I PAB!: Alf lll NILA.I PA.B!: Alf IV BUBDlREKTORAT UGIBTRASI K£PAB&Al'fAH REGIBTRABI K£PAJ1£AHA1f I BEKBI REGJ8TRA81 K.EPA!IM.Jf/Jf II B!: KBI REOlBTRABJ KEPAIEA.lfAlf Ill REGIBTRABI K!: PA!l!: AJfAJI IV BAOJA.1'1 UMUM 8UBBAO!Alf Pl!: RBURATAH DAM 8UBBAOIA11 RUMAH TANOOA Klt8£JAHTERAAK TATA UBAHA OIUKTUR JENDP.: RAL BUBDIREKTORAT AUTHORIZED ECONOMIC BERTJFIKABI AUTBORJ.Z£D ÎCONOMIC DP.£.RATOR B!: KBI MOJflTORJNG DAJf EVALUABI B!: KBI PENO!: MBAJfOAJf PROGRAM BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN SUBBAGIAN - T A T A USAHA I I I SUllDJREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT FASILITAS JMPOR TUJUAN PEMBEBASAN FASILJTAS PERTAMBANGAN EKSPOR TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT FASILITAS KAWASAN KHUSUS I I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - PEMllEBASAN KEPENTINGAN - FASILJTAS MIGAS - FASJLITAS IMPOR TUJUAN - KAWASAN BERIKAT - FASILITAS KAWASAN INDUS TRI EKSPOR PEMBEBASAN PERDAGANGAN BEBAS SEKSI SEKSI SEKSI - PEMBEBASAN KEPENTINGAN SEKSI - FASILITAS IMPOR TUJUAN ,.._ SEKSJ ,.._ FASJLITAS KAWASAN - FASJLJTAS ANEKA TAMBANG GUDANG BERIKAT EKONOMI KHUSUS DAN PEMERINTAH EKSPOR PENGEMBALIAN KAWASAN KHUSUS LAINNYA SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI EVALUASI DAN EVALUASI DAN SEKSJ EVALUASI DAN - PEMBEBASAN KEPENTINGAN - HARMONJSASJ KEBJJAKAN < HARMONJSASJ KEBIJAKAN - TEMPAT PENIMBUNAN - HARMONJSASJ KEBIJAKAN LAINNYA FASILITAS PERTAMBANGAN FASILITAS IMPOR TUJUAN BERIKAT LAINNYA FASILITAS KAWASAN EKSPOR KHU SUS SEKSJ SEKSI EVALUASI DAN EVALUASJ DAN - HARMONJSASJ KEBIJAKAN - HARMONISASI KEBJJAKAN FASILITAS PEMBEBASAN FASILJTAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSJONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI • . ..... . SUBBAGJAN - TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT POTENSI CUKAJ DAN TARIF CUKAJ DAN HARGA PERIZINAN DAN FASILITAS PELUNASAN DAN KEPATUHAN PENGUSAHA DASAR CUKAJ PENGEMBALIAN CUKAJ BARANG KENA CUKAJ I I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI t-- TARIF CUKAJ DAN - PERIZINAN DAN FASILITAS I - PELUNASAN CUKAJ I POTENSI CUKAJ I HARGA DASAR I SEKSI SEKSI SE KS I SEKSI - TARIF CUKAJ DAN - PERIZINAN DAN FASILITAS II - PELUNASAN CUKAJ II - POTENSI CUKAJ II HARGA DASAR II SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI t-- TARIF CUKAJ DAN - PERIZINAN DAN FASILITAS - PENGEMBALIAN CUKAJ t-- KEPATUHAN PENGUSAHA HARGA DASAR Ill Ill BARANG KENA CUKAJ I I I I I KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL t-- I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA SUB BA GIAN f-- TATA USAHA I I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT MULTILATERAL BILATERAL REGIONAL KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI I I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - MULTILATERAL I - BILATERAL ! - REGIONAL ! - STRATEGI KOMUNIKASI DAN 1-- PENYULUHAN OPINI PUBLIK SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - - - - - MULTILATERAL II BILATERAL II REGIONAL II HUBUNGAN MASYARAKAT LAYANAN INFORMASI SEKSI - SEKSI - SEKSI - SEKSI 1-- SEKSI - ^MANAJEMEN LAYANAN DAN MULTILATERAL Ill BILATERAL Ill REGIONAL Ill PUBLIKASI I PENJAMINAN KUALITAS LA YANAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKS! - - - - - MULTILATERAL IV BILATERAL IV REGIONAL IV PUBLIKASl ll EDUKASI MASYARAKAT I I I I I KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL - I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN SUBBAGIAN - TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEBERATAN BANDING UPAYA HUKUM PERATURAN .. ^. . . V" I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 1-- - - - KEBERATAN I BANDING I UPAYA HUKUM I PERATURAN I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 1-- 1-- - - KEBERATAN II BANDING II UPAYA HUKUM II PERATURAN II SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - EVALUASI KEBERATAN 1-- EVALUASI DAN PENINJAUAN - UPAYA HUKUM ill - PERATURAN ill KEMBALI I I I I I KELOMPOK JABATAN 1-- FUNGSIONAL - I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAJ I-- - SUBBAGIAN TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT STRATEGI DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN KEAMANAN PENGELOLAAN DAN SISTEM INFORMASI INFORMASI INFORMASI, MANAJEMEN LAYANAN DATA LAYANAN, DAN EVALUASI I I SEKSI SEKSI PERENCANAAN DAN TATA SEKSI PENGENDALIAN KEAMANAN SEKSI >-- .__ PERANCANGAN SISTEM .__ INFORMASI DAN .__ KELOLA KEBIJAKAN INFORMASI PENGELOLAAN PENGELOLAAN BASIS DATA TEKNOLOGI INFORMASI INFRASTRUKTUR SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI >-- ARSITEKTUR DAN ANALISIS þ PENGEMBANGAN >-- MANAJEMEN LAYANAN '-- MANAJEMEN KUALITAS KAPASITAS TEKNOLOGI INFORMASI SISTEM INFORMASI I TEKNOLOGI INFORMASI DATA SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI : MANAJEMEN PROGRAM >-- PENGEMBANGAN : EVALUASI LAYANAN < ANALISA DAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI SISTEM INFORMASI II TEKNOLOGI INFORMASI DATA SEKSI ; PENGENDALIAN MUTU SISTEM INFORMASI I I I I I KEWMPOK JABATAN >-- - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL SUBBAGIAN -- TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KEPATUHAN DAN PENCEGAHAN INVESTIGASI INTERNAL PENJAMINAN KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA I I SEKSI SEKSI .__ EDUKASI DAN t-- PENGAWASAN KEPATUHAN t-- SE KS I L-- SEKSI PENGENDALIAN DAN INVESTIGASI PENJAMINAN KUALITAS I PENGELOLAAN KINERJA I GRATIFIKASI INTERNAL I SEK SI SEKSI PENGAWASAN KEPATUHAN SEKSI SEKSI .__ ANAL!SIS DATA DAN t-- DAN INVESTIGASI t-- PENJAMINAN KUALITAS II '---- PENGELOLAAN KINERJA II INFORMASI INTERNAL II l SEKSI SEKSI PENGAWASAN KEPATUHAN SEKSI SE KS I - VERIFIKASI PENGADUAN - DAN INVESTIGASI - PENJAMINAN KUALITAS 111 PENGELOLAAN KINERJA Ill MASYARAKAT INTERNAL Ill I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI SUBBAGIAN - TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERENCANAAN AUDIT PELAKSANAAN AUDIT I PELAKSANAAN AUDIT II MONITORING, EVALUASI, DAN PENJAMINAN KUALITAS AUDIT I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ,__ PERENCANAAN AUDIT I - PELAKSANAAN AUDIT IA - PELAKSANAAN AUDIT llA - MONITORING DAN EVALUASI AUDIT I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ,__ PERENCANAAN AUDIT II - PELAKSANAAN AUDIT IB - PELAKSANAAN AUDIT 118 - MONITORING DAN EVALUASI AUDIT II SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - - - ,__ PERENCANAAN AUDIT Ill PELAKSANAAN AUDIT IC PELAKSANAAN AUDIT IJC PENJAMINAN KUALITAS I SEKSI - PENJAMINAN KUALITAS II I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN BEKBI INTELIJEPf KEPABP:

AlfAH JNTELIJEN CUKAJ INTZLIJf; N LARAJtOAH Pr; MBATABAl'f DAN KtAHATAH LINTA8 DUKUNOAN OPERA.Bl llUBDIREKTORAT PENIJfDAKAJC BEKBI PENINDAKAH IMPOR P!ilflNOAKAH EKBPOR PENINDAKAN CUKAJ I BEKBI PENJNDAKAJf CUKAJ II DIREKTORAT PltNINDAKAN DAN PltNYIDIKAN BUBDIREKTORAT NARKOTlKA BEKBI JNTELIJEff NARKOTIKA PENINDAKA.ff HARKOTIKA OPERABI NARKOTIKA BUllBAGIA!'f TATA U8AHA l!IUBDIREKTORA.T PENYIDIKAJIJ BEKBI PEHYJDIKAN I BEKBI TEMP AT TAHAJfAlf BUBDJR.EKTORAT BAR.AHA OPERABl BEKBI BARA.NA OPERASJ 1 BARAHA OPERABt 11 BARAnA OP£RA81 Jlt BEKBI 8ARAlfA OPERA.BI IV BEKBI PA.TROLi LA.UT I PA.TROLi LAUT II BEKBI PER.ENCAJfAAJf DAN EVALUASI PA.TROLi LA.UT BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS SUBBAGIAN t-- TATA USAHA I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENERIMAAN MANAJEMEN TRANSFORMASI MANAJEMEN RISIKO I SEKSI SEKSI SEKSI - ӽ - ADMINISTRASI PENERIMAAN KEBIJAKAN ORGANISASI PEMANTAUAN RISIKO SEKSI SEKSI SEKSI - - - PEMANTAUAN PENERIMAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PENGENDALIAN RISIKO SEKSI SEKSI - PENAGIHAN DAN - PENGEMBANGAN PROSES BISNIS DAN MANAJEMEN PENGEMBALIAN TRANSFORMASI SEKSI - PERENCANAAN DAN EVALUASI PENERIMAAN I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I • - 75 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SUBDIREKTORAT KOORDJNASI DAN SUSDIREKTORAT STANDAR AKUNTANSI PEldERINT AlIAN SUBDIREKTORAT SISTEld AKUNTANSI SUBDIREKTORAT SlldBINGAN AKUNTANSI SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEldERINTAH SUBDIREKTORAT STATISTIK DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SE KR ET ARIA T DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGlAN SUldSER DAYA ll!ANUSIA DIREKTORAT SISTEM MANAJEldEN INVESTASI BAGIAN UldUld DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN SADAN LAYANAN Ull!Uld SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN STA.NDARDISASI TEKNIS BADAN LAYANAN UldUld SUBDIREKTORAT TARIF, REMUNERASI1 DAN INFORldASI SADAN LAYANAN UldUld SUBDIREKTORAT PEldSINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN SADAN LAYANAN UldUld l SUSDIREKTORAT PEldSINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN Ull!Uld ll SUllDIR.Js: KTORAT PgMBINAAK pgffQgLQLAAK KgUANOAlf llADAN LATAKAM UMUMlll SUBDIREKTORAT PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORldASI SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SISTEld INFORldASI INTERNAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SISTEM INFORldASI EKSTERNAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN BA.GIAN KEUANGAN BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN I BAG IAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA I SUBBAGIAN - PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI SUBBAGIAN Ӷ PENGEMBANGAN ORGANISASI SUB BAGI AN - TATA LAKSANA SUBBAGIAN ł PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI BU!IDIR.EKTORAT PENOELOLAAH DATA DAH PENOEMBANOAN 818TEM JNFOR.MAJII PELAKBAHAAJf AJ(QQARAJ( KONBOLlDABI PELAKBAHA.AH AHGOARAN 1 KONBOLIDABI PELA.KBAHAAlf AMOOAR.Alf 11 PELAKBAHAA.Jf ANGOA.RAJf Ill SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL I BA GIAN BAGIAN BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN UMUM I SUBBAG!AN SUBBAGIAN - PERENCANAAN STRATEGIS - SUB BA GIAN - KEHUMASAN, LAYANAN DAN MANAJEMEN TALENTA PENYUSUNAN ANGGARAN INFORMASI DAN PROTOKOLER SUB BAG IAN PENGEMBANGAN SUB BA GIAN SUB BA GIAN - KOMPETENSI DAN BUDAYA - PERBENDAHARAAN - PENGADAAN BARANG/JASA ORGANISASI SUBBAGIAN SUB BA GIAN SUBBAGIAN - MUTASI DAN PENILAIAN - AKUNTANSI DAN - PENGELOLAAN ASET KINERJA PELAPORAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN S!STEM INFORMASI DAN PENGELOLAAN BELANJA SUBBAGIAN - - - LAYANAN SUMBER DAYA PEGAWAI DAN RUMAH T“'."”A MANUSIA KESEJAHTERAAN I I I I I I KELOMPOK JABATAN - >--- FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN BUBDIR.EKTORAT 8EK81 PELAK BAN A.AH AHGOARAJf I-A PELAKBANAAJf A.NOGA.RAH 1-8 BEKBI PELAKBAlfAAJf BEKBJ PELAKBAHAAJ'f DIRltKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN BUBDJR!: KTORAT 8UBDIREKTORAT PELAKBAJIJAAJ'f AlfGOAR.A.K Ill BEK81 BEKBI PELAKSAlfA.AH PELAKBANAAJf PELAKBAHAAH PELAKBAHAAJf A.NOGA.RAH 11-8 A.NGOARAJf m-a BEKBI BEKBI PELAKBAJfAAJf PELAHBAl'fAAlf ANGGARJJf IU-C BEKBI PELAKBAJfAAlf PELAKBAJfAAN AMGGARAH 11-D AHGOARAH m-n BUBDJREKTORAT BEK BI PELAKBAHAAN H: KBI PELAJUlAlfAAJ'f I BAG IAN KEPATUHAN INTERNAL I SUBBAGIAN - MANAJEMEN RISIKO SUBBAGIAN - PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL SUBBAG!AN - EVALUASI DAN TINDAK LANJUT HA.SIL AUDIT BUBDIMKTORAT PENGEMBA.HOAH PELAKSAJ'fAAl'C AHGOA.RAl'f I AJfALIBIS DAN PENOEMBAl'fOAJf PZLAKBAJIAAft AlfOOA.RAJf II PENOEMBAJfGAN PELAKaAl'fAAlf Al'fQOARAl'f Ill A.JfALIBIB DA.H PENGEMBAHOAH PELAKSAl'fAA.H AMGOARAlf IV BUBDIREKTORAT OPTJMALIBA.81 KAB BEKBI PENOELOLAAN LIKUIDITAB PENEMPATAJf UAHO BEKBI PENOELOLA.A.lf INVMTA81 SURAT BERHAROA NEGARA PEMOELOLAA.H VALUTA ABINO BUBDIREKTORAT K.EBIJAKA.N JNVUTABI DAlf HUBUHOA.H KELEMBAOAA.N BEKBI KEBIJAKAJf, PEJfOEMBA.NOAl'f, DAl'f PERENCAlfAAM BTRATEQJB HUBUHGAH Kl!: L!!MBAOA.AN EKBTERHAL HUBUHOAH KELEMBAOAA.N UfTER.NA.L B!!KBI ANA.LIBJl!I KELAYAKAN - 77 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA 8UBDIREKTORAT KEBIJAKAlf TRMSURY D l:

ALINO ROOMDAJf MAJIAJEMEN RJBIKO 8EK8t PERATUR.AH DAH KEPATUHAH MAJfAJEMEK RJBIKO, PORTFOLIO DAH DUKUNOAN AS S ET · L lAB ILITT RISET EKONOMI DAN PENOEMBAJfGAlf BTRATEOJ DIREKTORAT PltNGltLOLAA.N KAS NEGARA BUBDlfttKTORAT M.AJfAJEMEN KA!I PlftJA.MAJf PENGBLUARAJf KAB DAll HIBAH S!: KBI BEKBI PENGELDLAA.Jf' R.EKENING MAJfAJEMEN KAB PINJAMAJlf PENGELUA.RAH DAN HJBAH I PENOELDLAAN REKENING MAHAJ£Mp; J( K.AS PIKJAMAll PENERJMAAH DAH HJBAH ll 8EK81 UMUM NEGARA DAN MAKAJEM!: M KA8 PINJAMAK PERHJTUl'fOAft FJHAK DA.Jf HIBAH Ill BEKBJ KOftBOLIDASt REKENINO DAlf DUKUNGAl'I TEKl'llB BAGAN ORGANISASI BUBDJREKTORAT MAHAJEMr; N REKENINO Pl; RTA1fGOUlfGJAWAJIAl'I PEl'fGELOLAAJf RJ!: Kp; JfJ1fG LAINlfYA &UMBER DAYA Al.AM DAPI HOK &UMBER DAYA ALAM PENGELOLAA.Jf REKENIHG LAJNHYA MILIK KEMElfTERLUl/LEMBAGA 8EK81 PEMBJNA.A.N PERTAHOOUllfGJAWABA1f BENDA.HARA PELAPORAPf PEMOELOLA.Al'f REK.ENJNG LAJNNYA DAlf BENDAHARA DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESJ'ASI BtlBDIR.ZKTORAT PEKOAJIOGARAK, PEJl'OELOLAAJlf KINERJA DAN RlBIKO 1NVUTA91 9EKBI PEl'fOAPfOOARAM INVUTA.81 PENGELOL.AAJf RlBIKO DATA. IKFORMASI, DAM PELAPORAH DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVltSTASI BUBDIR.EKTORAT HUKUM BEK BJ PERATURAlf I P£RJAJtJIAlf DAlf K!: PATUHAH I PERJAJl'JIAJI' DAl'f KEPATUHAl'f 11 BUBBAGIAJf TATA UBAHA BUB DlR£KTORA T tHVUTABI BADAl'f UBA.HA MILIK lf.EOARA PENGEMBAl'fGAlf JKV'EBTA.81 BADAlf UBAHA MILIK K EO A.RA 8UBDIR.EKTORAT INVESTASI PEMERllfTAH D.URAH/BADA!f UBAHA MlLIK DA.ERAH BEKBl JPIVUTABI PEMERlllfTAJi DAERAH/BADA.ll' UBAHA MILIK DAERAH 1 JHVESTABI PEMERINTAH DA.!! RAH/BADAH UBAHA MILIK DAERAH 11 JNVĽTABI PEMERJNTAH DAERAH/BADAH UBAHA MILIK DAERAH Ill lLKSI AlfALISIS DAJll P&lfOEll BAJll O AJf llfY'ltSTASI PE.MBJlllfTAH DA&IUJl/lq : rAHA KlLIK BUBDIREKTORAT 8ļELMEN TRAHBAKBI REKEJ'flNQ KAB UMUM 8£ ponml6k 81, TRAlfBAKBI TREASURY 8EK81 AKUNTAl'fBI R.EK!; NING KAB KONBDLIDABI PELAPORAK KEUAHGA1f KUABA BENDA.HARA UMUM lfWA.RA PU SAT BUBDlMKTORAT KR.EDIT PROGRAM DAlf INVESTASI LAJNHYA KREDIT PROGRAM DAlf 1KV!: 8TA81 LAlKl'fYA I KR.EDIT PROGRAM DAM JHVESTABI LAINHYA II KR.EDIT PROGRAM DAH IKV!: STABI LAJNHYA III PENOEMBAlfOAl'f KREOIT PROGRAM DAJf JNVEBTASI LAINllYA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM SUB BAG IAN - TATA USAHA I I l SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN TARlF, REMUNERASI, DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PEMBINAAN PENGELOLAAN STANDARDISASI TEKNIS BADAN INFORMASI BADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN LAYANAN UMUM UMUM UMUM I UMUM 11 UMUM ill I I I I SEKSI SEK SI SEKSI SEK SI SEKSI 1-- PERATURAN DAN 1-- TARIF BADAN LAYANAN 1-- = ! pl: : m no ,__ PEMBINAAN PENGELOLAAN þ PEMBINAAN PENGELOLAAN STANDARDISASI TEKNIS UMUM KEUANGAN BADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM I UMUM I-A UMUM ll-A UMUM lll·A SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI I ,_ PERATURAN DAN ,_ REMUNERASI BADAN ,_ = !pl: : mno  PEMBINAAN PENGELOLAAN ,__ PEMBINAAN PENGELOLAAN r ^l STANDARDISASI TEKNIS LAYANAN UMUM KEUANGAN BADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM 11 UMUM l-B UMUM ll-B UMUM lll-B SEKSI SEKS! SEKS! SEKSI SEKSI - PENEL!TIAN DAN - INFORMASI BADAN - ^PEMBINAAN PENGELOLAAN _ PEMBINAAN PENGELOLAAN - ^PEMBINAAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN BADAN LAYANAN UMUM KEUANGAN BADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN LAYANAN UMUM UMUM l·C UMUM ll-C UMUM lll·C I I I I I 1-- KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1-- I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BUBDIREKTORAT BUBDJREKTORAT BTAHDAR A.J<UNTA.NBI BIBTEM AKUNTAH81 PEMERJNTAHAH DUKUNGAH PENGEMBA.HGAH BJl; KBI OTA.HOAR A.KUNTAJfBI BISTEM AKUNTAH81 PUSAT PEMERJNTAH.Alf DUKUKGAH lMPLEMENTABI BTANDAR AKUNTAJfBI 818TEM AKUNTAJIBI LlNOKUNOAH PEMERlNTAH INBTAHBI PUBAT 8EK81 DUKUNOAH IMPLEMENTABI 818TEM AKUNTA..N 81 BTAJfDAR AKUHTAJIBI IENDAHARA UMUM NEGARA LtNOKUNOAJt PEMERlHTAH OAK UNIT KHU8U8 FABILITABI KOMln PENOELOLAAJf llAGAH AKUN BTANDAR AKUNTANBI BT AN DAR PEMERJNTAHAlf DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BUBDIR.EKTORAT BIMBINGA.lf AKUNTA.1f81 BUBBAOIA.lf TATA USAHA BUBDIR.EKTORAT AKUNTAMBI PUBAT DAl'f PELA.PORAJI' KEUAl'fOAlf BElfDAHARA UMUM NEGARA 8EK81 l!IEKBI PELAPORAH KAS DA1f BIM.BllfGAN AKUNTAJ'IBI AHALUIJB LAPORAlf BIMBINGAH AKUNTAJll Bl PELAPORAJI REALISA.81 INBTANBI II AHGOARAN B!; NOAHARA. UMUM HroARA BEKBI PELAPORAJI SADAN BIMIJNOAH AKUJtTAH81 LAINKYA. TRA.HBAKBI INBTAHBJ JU KHUBUS, DAN NERACA BENDAHARA UMUM 1'fEGARA BUBOIR.EKTORAT BUIDIR.EKTORAT pglfYUSUNAl'f LAPORAJf KEUA.NOAK PEMERJNTAH BTATIBTIK DA1f AlfALlBIB PU BAT LAPORAlf KEUA1fQA1f KONSOLIOABI DA.H PEJ'fGEMBAHGAl'f MAMUAL PELAPORAlf REA.LISABI BTATl8TJK KEUA.HOAH KONBOLJDABI DAN KONBOLIDABI DAN PELAPORA!f 1'fERACA DAii PELAPORA!f KEUAHOAH PERUBAHAJ'f EKUlTAB P£MERJNTAH UMUM l!IEK81 KOPfBOLIDABf DAN KONBOLlDABt DA.Pf PELAPORAH KAll OAJf P&LAPOR.Alf KEUAHOAJf SA.LOO AICQQARAJt LEllIH 8EKTOR PUBLIK A..N ALIBIB LAPORAPf PEJfYU8UNAJf LAPORIJI MAl'fA.JERJAL KEUAJfGAJf BUllDJR.EKTORAT TRAMBFORMA.11 1 KELEMBAOAAH TRAlfBFORMA!ll lll lSTEM PEMBAYARA1f DA.If P&NZRJMAAH BEKBI TRAHBF'OR.MA.91 PENOELOLAAH LIKUIDITAB TRAlfBFORMA.81 AKUNTAH81, PELAPORAH DAit MIBI KHUBUlll MAHA.JEMEPf PERUBAlfA1f DA.Pf KOMUHIKABI - 79 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN BUBDIREKTORAT PZNZLITIAJf DA.Pl PEffOEMIANOAJf, DAlf KZRJAl!IAMA KELEMBAOAAJ'f PENEL111AH DAN PEJfGEMBAJfOAJf BIBTEM PERHNDAHARAAl I I BEKBI PZNELITIAH DAM PZNOZMBAJfOAH BIBTEM PEIUEJfDAHARAAH ti DIREKTORAT SIST&M P&RB&NDAHARAAN HARMONIBABt P£RATUR.Alf PERBENDA.HARAA1f I SZKBI HARMONIBABI PERATURAIC' PZRllZJIDAHARAA.N JI HARMONIBABI PERA.TUR.Alf PERBENDAHARAAlf UI HARMOMIBABI PERATURAH P.ERllENOAHARAAJ'f JV BUBDlREKTORAT PEMBIKAAH PROBES BIBKIB DAN HUKUM PZMBJNAAlf PROBES 811111 8 DAit HUKUM I BEKBI PEMBINA.Alf PROBES lllBNIB DA.N HUKUM ll P.EMIJPfAAlf PROBES Bl8Nl8 DA11 HUKUMlll BAGAN ORGANISASI 8U8DlUKTORAT BTAKDARDl8A81 DAlf BEKBI BTAlfDARJBABI DAJf PENOZMIA.PfOAJf KAPA!llTAB PZNO£LOLA. PZRBEN'DAHARAA1t I BT ANDAR.ISABJ DAN PENGEMBAJfOA.lf' KAPA.BITAB BTAPIDARJBABI DA.If PSPfGEMllAPIOA.Jf KAPA81TAS SUBDll'l&KTOl'lAT P&MSAYA.ft.AJf PROOJtA)( .JAMINAJI SOSIAL, Pl: MITUWOAX PlllAK efgThoij!J= BEKBI PEMBAYARAJf JAMIHAJf KE8ZHATA1f PERHITUNGAJf FIH.AK KBnGA DAM PEHYELEBAJAM TUKTUTAM GAPITI RUGI DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN ӵ SUBBAGIAN I TATA USAHA I I I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERANCANGAN DAN P&NGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN PENGELOLAAN TRANSFORMASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI INTERNAL INFORMASI EKSTERNAL INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI INFORMASI I I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - PERENCANAAN DAN - PENGELOLAAN SISTEM >--- PENGELOLAAN SISTEM - ^PENGELOLAAN PERANGKAT - PUBLIKASI DAN ANALISIS SISTEM APLIKASI INFORMASI INTERNAL I INFORMASI EKSTERNAL I KE RAS KOMUNIKASI SISTEM INFORMASI SEKSI SEKSI SEKSI '· ,. SEKSI SEKSI PERENCANAAN DAN - PENGEMBANGAN APLIKASI I - PENGELOLAAN SISTEM - PENGELOLAAN SISTEM - PENGELOLAAN PERANGKAT - TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI INTERNAL II INFORMASI EKSTERNAL II LUNAK INFORMASI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI >--- ^PENGEMBANGAN APLIKASI - PENGELOLAAN SISTEM - PENGELOLAAN SISTEM - PENGELOLAAN JARINGAN - PENGELOLAAN KINERJA TRANSFORMASI TEKNOLOGI II INFORMASI INTERNAL III INFORMASI EKSTERNAL III DAN KOMUNIKASI DATA INFORMASI SEKSI SEKSI SEKSI DUKUNGAN TEKNIS DAN PENGELOLA DATA SEKSI >--- PENGENDALIAN MUTU - REFERENSI DAN PENGGUNA - LAYANAN PENGGUNA - PENGELOLAAN DAN APLIKASI SI STEM ANALISIS BASIS DATA I I I I I KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL - I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL I I I I BAG IAN BAG IAN BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL KEPEGAWAIAN KEUANGAN BAG IAN BA GIAN PERLENGKAPAN UMUM I I DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA PIUTANG NEGARA DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN BARANG MILIK NEGARA DIPISAHKAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN NEGARA DAN SISTEM INFORM AS! I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT - BARANG MILIK NEGARA I t-- KEKAYAAN NEGARA - PIUTANG NEGARA I t-- ^PENGELOLAAN KEKAYAAN DIPISAHKAN I NEGARA I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIR.EKTORAT - BARANG MILIK NEGARA II t-- KEKAYAAN NEGARA - PIUTANG NEGARA II - PENGELOLAAN KEKAYAAN DIPISAHKAN II NEGARA II SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT t-- BARANG MILIK NEGARA III - KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA - PENGELOLAAN KEKAYAAN DIPISAHKAN III LAIN-LAIN I NEGARA III SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN - HARANG MILIK NEGARA IV t-- KEKAYAAN NEGARA t-- PENGEMBANOAN SISTEM LAIN-LAIN II APLIKASI SUBDIREKTORAT SUBOIREKTORAT t-- KEKAYAAN NEGARA - PENGOLAHAN DATA DAN LAIN-LAIN 111 LAYANAN OPER.ASIONAL I I I I I I -- KELOMPOK JABATAN - t-- - ^KELOMPOK JABATAN ,..._ -t-- KELOMPOK JABATAN t-- t--t- KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL I I I I I I DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN PENILAIAN LELANG MASYARAKAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT - STANDARDISASI PENILAIAN - BINA LELANG I - PERATURAN PERUNDANGAN PROPERTI SUBDIREKTORAT STANDARDISASI PENILAIAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT - - - BISNIS DAN SUMBER DAYA BINA LELANG II BANTUAN HUKUM ALAM . , .... SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT - KUALITAS PENILAI - BINA LELANG Ill - HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH SUBDIREKTORAT t-- ANALISIS DATA DAN INFORMASI PENILAIAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN -- - -- - -- - FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL L ' . .'',. BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL I I I BAG IAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGEKAPAN UMUM INTERNAL I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BAG IAN - ORGANISASI DAN - PENGEMBANGAN PEGAWAI >-- PERENCANAAN ANGGARAN - PENGADAAN - TATA USAHA PERENCANAAN KJNERJA DAN KEPEMIMPINAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BAG IAN - - MANAJEMEN KINERJA DAN >-- - PENYJMPANAN DAN - PROTOKOL DAN TATA LAKSANA MUTASI KEPEGAWAIAN PERBENDAHARAAN DISTRIBUSI PERJALANAN DIMAS SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BAG IAN - ^KEPATUHAN INTERNAL DAN - PERENCANAAN DAN r- AKUNTANSI DAN - INVENTARISASI DAN - SUBBAGIAN EVALUASI HASIL ADMINISTRASI UMUM RUMAH TANGGA PEMERIKSAAN KEPEGAWAIAN PELAPORAN PENGHAPUSAN SUBBAGIAN - GAJI I I I I I I KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL - I I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN - TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA I BARANG MILIK NEGARA II BARANG MILIK NEGARA Ill BARANG MILIK NEGARA IV I I SE KS I SEKSI SE KS I SEKSI - BARANG MILIK - BARANG MILIK - BARANG MILIK - BARANG MILIK NEGARA IA NEGARA IIA NEGARA illA NEGARA IVA SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - BARANG MILIK >-- BARANG MILIK - BARANG MILIK - BARANG MILIK NEGARA IB NEGARA IIB NEGARA illB NEGARA IVB SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI >-- BARANG MILIK - BARANG MILIK - BARANG MILIK - BARANG MILIK NEGARA IC NEGARA IIC NEGARA illC NEGARA IVC SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - BARANG MILIK - BARANG MILIK - BARANG MILIK - BARANG MILIK NEGARA ID NEGARA IID NEGARA illD NEGARA IVD I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I - 82 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN ·-'" SUBBAGIAN f-- TATA USAHA I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN I DIPISAHKAN II DIPISAHKAN Ill I SEKSI SE KS I SEKSI Ӵ KEKAY AAN NEGARA Ӱ KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IA DIPISAHKAN llA DIPISAHKAN lllA SE KS I SE KS I SEKSI - KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA ӱ KEKAY AAN NEGARA DIPISAHKAN IB DIPISAHKAN llB DIPISAHKAN lllB SEKSI SEKSI SEK SI Ӳ KEKAYAAN NEGARA ŀ KEKAYAAN NEGARA Ł KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IC DIPISAHKAN llC DIPISAHKAN lllC I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN DIREKTORAT PIUTANG NEGARA KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN SUBBAGIAN ӳ TATA USAHA I I I SUBDIREKTORA T SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA PIUTANG NEGARA I PIUTANG NEGARA II LAIN-LAIN I LAIN-LAIN II LAIN-LAIN Ill I I I I SEKSI SEKSI SEKS! SEKSI SEKSI t--- t--- - KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA PIUTANG NEGARA IA PIUTANG NEGARA !IA LAIN-LAIN IA LAIN-LAIN !IA LAIN-LAIN IIIA SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - - - KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA t--- KEKAYAAN NEGARA PIUTANG NEGARA IB PIUTANG NEGARA IlB LAIN-LAIN IB LAIN-LAIN Im LAIN-LAIN IIIB SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - - - KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA PIUTANG NEGARA IC PIUTANG NEGARA IIC LAIN-LAIN IC LAIN-LAIN IIC LAIN-LAIN me SEKSI SEKSI SEKSI - KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN ID LAIN-LAIN !ID LAIN-LAIN IIID I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN >--- TATA USAHA I I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGOLAHAN DATA DAN NEGARA I NEGARA II NEGARA Ill APLIKASI LAYANAN OPERASIONAL I I I .. •-' SEKSI SEK SI SEKSI SEKSI SEKSI PltRENCANAAN DAN - PENGELOLAAN KEKAYAAN f-- ^PENGELOLAAN KEKAYAAN - PENGELOLAAN KEKAYAAN f-- PENGEMBANGAN SISTEM f-- PENGOLAHAN DATA DAN NEGARA IA NltGARAllA NEGARA Il!A APLIKASI I LAYANAN INFORMASI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PERENCANAAN DAN PltNGKAJIAN DAN - PENGELOLAAN KEKAYAAN f-- ^PENGELOLAAN KEKAYAAN Ӯ PENGELOLAAN KEKAYAAN f-- PENGEMBANGAN SISTEM ,_ STANDARDISASI TltKNOLOGI NEGARA IB NltGARA ilB NEGARA me APLIKASl ll INFORMASI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PERENCANAAN DAN SEKSI - PENGELOLAAN KEKAYAAN ӯ ^PltNGltLOLAAN KEKAYAAN - PENGELOLAAN KEKAYAAN f-- PENGltMBANGAN SISTEM - LAYANAN OPERASIONAL NEGARA IC NEGARA IIC NEGARA me APLIKASi llI SEKSI SEKSI SltKSI SEKSI SEKSI - PENGltLOLAAN KEKAYAAN - PENGltLOLAAN KEKAYAAN - PltNGELOLAAN KEKAYAAN - INTEGRASI SISTEM - ^PENGltLOLAAN PERANGKAT NEGARA ID NEGARA IID NEGARA 1110 APLIKASI KERAS, LUNAK, DAN JARJNGAN I I I I I KELOMPOK JABATAN - f-- FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENILAIAN DIREKTORAT PENILAIAN SUBBAGIAN - TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT STANDARDISASI PENILAJAN U'.J'ANDARDISASI PENILAJAN KUALITAS PENILAJ ANALISIS DATA DAN PROPER TI 'B JSNIS DAN SUMBER DAYA PEMERlNTAH INFORMASI PENILAJAN ALAM I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - STANDARDISASI PENILAJAN >-- STANDARDISASI PENILAJAN f-- PEMBINAAN PENILAJ - KAJI ULANG LAPORAN REAL PROPERTI I BISNIS I PEMERlNTAH I PENILAIAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - STANDARDISASI PENILAJAN >-- STANDARDISASI PENILAJAN f-- PEMBINAAN PENILAJ - VERlFIKASI PERMOHONAN REAL PROPERTI II BISNIS II PEMERlNTAH II PENILAJAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - STANDARDISASI PENILAJAN >-- STANDARDISASI PENILAIAN - PENINGKATAN KUALITAS - PENGELOLAAN DATA DAN PROPERTI KHUSUS I SUMBER DAYA ALAM I PENILAJ PEMERlNTAH INFORMASI PENILAIAN SEKSI SEKSI SEKSI - STANDARDISASI PENILAJAN - STANDARDISASI PENILAIAN - PENGAWASAN DAN KODE PROPERTI KHUSUS II SUMBERDAYA ALAM II ETIK PENILAI PEMERlNTAH I I I I I KELOMPOK JABATAN Ӭ FUNGSIONAL ӭ I I I I I >--- SUBDIREKTORAT BINA LELANG I SEKSI BINA LELANG IA SEKSI BINA LELANG IB SEKSI BINA LELANG IC - 84 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT LELANG DIREKTORAT LELANG ԃ- - I I I I I SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT BINA LELANG II SE KS I BINA LELANG IIA SE KS I BINA LELANG IIB SEKSI BINA LELANG IIC KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL - I I I I I BAGAN ORGANISASI I SUBDIREKTORAT BINA LELANG III I SE KS I - BINA LELANG IIIA SEKSI BINA LELANG IIIB SEKSI BINA LELANG IIIC DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SUB BAG IAN -- TATA USAHA I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERATURAN PERUNDANGAN BANTUAN HUKUM HUBUNGAN MASYARAKAT I SEK SI SEKSI SEKSI - PERATURAN - BANTUAN HUKUM I 1-- KOMUNIKASI PUBLIK PERUNDANGAN I SEKSI SEKSI SEKSI 1-- PERATURAN - BANTUAN HUKUM II - PENYULUHAN DAN LAYANAN PERUNDANGA?f II INFORMASI SEKSI SEKSI SEKSI - PERATURAN - BANTUAN HUKUM III 1-- PUBLIKASI DAN PERUNDANGAN III DOKUMENTASI SEKSI SEKSI - PERATURAN - BANTUAN HUKUM IV PERUNDANGAN IV I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL I I BA GIAN BA GIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN ORGANISASI DAN BA GIAN KEPATUHAN INTERNAL UMUM, KEHUMASAN, DAN BANTUAN HUKUM I I DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS PEMBIAYAAN DAN TRANSFER EVALUASI PENGELOLAAN DAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH NON DANA PERIMBANGAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT - SUBDIREKTORAT I- SINKRONISASI RAPERDA - HmAH, DANA DARURAT, t-- EVALUASI KEUANGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DAN DANA INSENTIF RETRmUSI DAERAH DAERAH DAERAH SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN DAN DANA DESA, OTONOMI H ^·'' PENGEMBANGAN - DANA ALOKASI UMUM - EVALUASI PENDAPATAN - KHUSUS, DAN DANA PENDANAAN PERKOTAAN ASLI DAERAH KEISTIMEW AAN DAERAH DAN KAWASAN ISTIMEWA YOGYAKARTA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT - DANA ALOKASI KHUSUS PENGEMBANGAN POTENSI - PELAKSANAAN TRANSFER - DATA KEUANGAN DAERAH FISIK I PENDAPATAN ASLI DAERAH SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT A.KUNTANSI DAN t-- DANA ALOKASI KHUSUS - BIMBINGAN TEKNIS t-- PELAPORAN TRANSFER KE - DATA NON KEUANGAN FISIK II KEUANGAN DAERAH DAERAH DAERAH SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT t-- ^DANA ALOKASI KHUSUS NON - PERUMUSAN KEBIJAKAN - PERUMUSAN KEBIJAKAN - TEKNOLOGI INFORMASI FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH NON DANA PERIMBANGAN SUBDIREKTORAT - PERUMUSAN KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I - - ^KELOMPOK JABATAN - I- - ^KELOMPOK JABATAN - I- - ^KELOMPOK JABATAN I- - - ^KELOMPOK JABATAN ^- FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L www.jdih.kemenkeu.go.id - 86 - BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL I I BAG IAN BAG IAN BAG IAN BAG IAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UMUM, KEHUMASAN, DAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN BANTUAN HUKUM I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN r-- - PERENCANAAN DAN - PENGEMBANGAN SUMBER c-- c-- PENYUSUNAN ANGGARAN DAYA MANUSIA TATA USAHA SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - PERBENDAHARAAN - MUTASI DAN INFORMASI - RUMAH TANGGA DAN - SUMBER DAYA MANUSIA PROTOKOLER SUBBAGIAN SUBBAGIAN PEMBINAAN JABATAN SUBBAGIAN - AKUNTANSI DAN ӫ FUNGSIONAL ANALIS c-- - PELAPORAN KEUANGAN PUSAT DAN PERLENGKAPAN DAERAH SUBBAGIAN SUBBAGIAN - HARMONISASI KEBIJAKAN - KEHUMASAN, BANTUAN - DAN PERA TURAN HUKUM, DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA I I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN - ,Ŀ BUBDJR.EKTORAT DANA BAOJ HABIL DATA DA.l'fA IAOI HA.BIL SEKBI PERENCAHA.Alf DAJfA BAGI SUBDIREKTORAT DA.MA A.LOKASI UMUM BEKBI DATA DAMA ALOKABI UMUM BEKBI P.ERSNCAHAAH DA.HA DIRltKTORAT DANA P.&RlMBANGAN IIUBBAGl.Alf TA TA UBAHA DATA DA.JfA ALOKASI DATA DAlfA ALOKA.81 KHUBUB FIBIK II sgKsr BEKBI PERENCAHAA.Jf DANA PER£NCA1fAAlf DAHA DATA DAMA ALOKA.81 KHUBUB MOlf FIBIK BEKBl PER£MCAHAA1f DAMA INTERNAL I SUB BA GIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL I SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL II SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA SUBDIREKTORAT PERUMUBA.l'f KEIIIJAKAH DANA PERIMBA.JfGAH PERUMUBA1f KEBIJAKAJI DAl'IABAGl HA.BIL BEKSI PERUMUBAH KBBIJAKAH ALOKA.81 KHUBUS FlBIK I ALOKABJ KHUBUB FlBIK II ALOKA.81 KHUBUB KON FIBIK DA.lfA ALOKA81 UMUM BEKBJ BEKBI ALOKABI DA.NA BAGI HABIL ALOKABI OAHA ALDKA.81 ALOKA81 DAHA ALOKA.81 Al.DHABI DAMA ALOKABJ PERUMUBAH KEBIJAK.Alf KHUBUB FIBIK JI KHUBUB KOK FIBIK OA.lfA ALOK.AJll KHU8U8 SEKBI l!IEKSI PEMA.MTAUAH DAH PEMAMTAUAJf DA.Jf PEMAICTAUAH DAH P£MANTAUAJf DAM PEMAJrlTAUAJf DA.If EVALUABI DANA BAGI HA.SIL ZVALUABI DA.HA ALOKA.81 EVALUA.81 DAl'fA ALOKA.81 ZVALUABI DAMA ALOKABI IGIU8U8 FISIK lI KHUBU8 lfOPI' FlBIK - 87 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH SUBBAGIAN Ӫ TATA USAHA I I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SINKRONISASI RAPERDA PAJAK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGEMBANGAN POTENSI BIMBil'IGAN TEKNIS KB: UANGA!f PERUMUSAN KB: BIJAKAN DAB: RAH DAN RETRIBUSI PENDAPATAN ASL t DAB: RAH PENDAPATAN ASLI DAB: RAH DAB: RAH PENDAPATAN ASL! DAB: RAH DAB: RAH I I I SEKSI S&KSI S&KSI S&KSI SINKRONISASI RAPERDA PEMANTAUAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI PERENCANAAN BIMBINGAN SEKSI - PAJAK DAB: RAH DAN >-- - EVALUASI PENDAPATAN - PENDAPATAN ASLI DAB: RAH - TEKNIS - PAJAK DAB: RAH I RETRIBUSI DAB: RAH ASLI DAB: RAH PROVIl'ISI DAN PROVINS! DAN KOTA KB: UANGA!f DAB: RAH PROVINS! DAN KOTA KOTA SEKSI S&KSI SEKSI SEKSI SINKRONISASI RAPERDA P&MANTAUAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI PELAKSANAAN BIMBINGAN SEKSI - PAJAK DAB: RAH DAN >--- EVALUASI PENDAPATAN - PENDAPATA!f ASL! DAB: RAH - TEKNIS - PAJAK DAB: RAH II RETRIBUSI DAB: RAH ASLI DAB: RAH KABUPATEN I KABUPATEN I KB: UANGAN DAB: RAH I KABUPAT&N I SEKSI SB: KSI SB: KSI SEKSI S&KSI SINKRONISASI RAPERDA PB: MANTAUAN DAN P&NGEMBANGAN POTENSI PELAKSANAAN BIMBINGAN RB: TRIBUSI DAB: RAH DAN >--- PAJAK DAB: RAH DAN >--- EVALUASI PENDAPATAN - PENDAPATAN ASL! DAB: RAH - TEKNIS - LAIN-LAIN P&NDAPATAN RETRIBUSI DAB: RAH ASL! DAB: RAH KAllUPATEN II KABUPATB: N II KB: UANGAN DAB: RAH II ASLI DAB: RAH KABUPATEN II SB: KSI SEKSI SEKSI SB: KSI PB: NYUSUNAN HASIL PENYUSUNAN HASIL - SINKRONISASI PAJAK >--- PEMANTAUAN DAN - EVALUASI DAN PELAPORAN - SINKRONISASI KB: BIJAKAN DAB: RAH DAN RETRIBUSI EVALUASI PENDAPATAN BIMBINGAN DAN P&LAPORAN DAB: RAH ASLI DAB: RAH T&KNIS KB: UANGAN DAB: RAH PENDAPATAN ASLI DAB: RAH I I I I I ._ KB: L Ŗił ,.: TAN .__ I I I I l BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN SUB BAG IAN - TATA USAHA I I I SUBDIREKTORA T SUBDIREKTORAT DANA DB: SA, OTONOMI KHUSUS, SUBDIREKTORAT SUBDIRB: KTORAT SUBDIRB: KTORAT HIBAH, DANA DARURAT, DAN DAN DANA KEISTIM&WAAN P.ELAKSANAAN TRANSFER AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERUMUSAN KB: BIJAKAN NON DANA INS&NTIF DAB: RAH DAERAH ISTIM&WA TRANSFER KB: DAB: ’ Ń ·' DANA P&RIMBANGAN YOGYAKARTA I I I S&KSI S&KSI S&KSI S&KSI DATA DAN P&R&NCANAAN DATA DANA D&SA, OTONOMI AKUNTANSI DAN - HIBAH, DANA DARURAT, - KHUSUS, DAN DANA >--- S&KSI >--- PELAPORAN KB: UANGAN - P&RUMUSAN KB: BIJAKAN DAN DANA INSENTIF KB: ISTIM&WAAN DAB: RAH PELAKSANAAN TRANSFER I DANA BAGI HASIL DAN DANA PEMBIAYAAN, HIBAH, DAN DAB: RAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ALOKASI UMUM DANA DARURAT S&KSI 9EK91 SEKSI SEKSI ALOKASI HIBAH, DANA PERENCANAAN DANA. DESA, SEKSI AKUNTANSI DAN P&RUMUSAN KB: BIJAKAN - - OTONOMI KHUSUS, DAN DANA >--- PELAKSANAAN TRANSFER II >--- - DARURAT, DAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH PELAPORAN KB: UANGAN DANA DESA, OTONOMI INSENTIF DAB: RAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DANA ALOKASI KHUSUS KHUSUS DAN INSENTIF SEKSI SEKSI 9EK91 AKUNTANSI DAN PEMANTAUAN DAN ALOKASI DANA DESA, OTONOMJ SEKSI PELAPORAN KB: UANGAN SEKSI - EVALUASI HIBAH, DANA '-- KHUSUS1 DAN DANA >--- PELAKSANAAN TRANSFER >--- PEMBIAYAA!f, HIBAH, DANA - PERUMUSAN KEBIJAKAN DARURAT, DAN DANA KEI9TIMEWAAJ: f DAERAH III DESA, OTONOMI KHUSUS PELAKSANAAN TRANSFER INSENTIF DAB: RAH ISTIMEWA YOQYAKARTA DAN INSENTIF SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SEKSI ľ ońŅ: ' ņAoŇ=ňr': : : W ʼn us1 >--- PELAKSAN Ł K ŀĿ SFER IV >-- - KONSOLIDASI P&NYUSUNAN LAPORAN KB: UANGAN DAERAH ISTIMEWA TRANSFER KB: DAB: RAH YOGYAKARTA I I I I I >--- ^KB: LOMPOK JABATAN ^.__ FUNGSIONAL I I I I l BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAE RAH SUBBAGIAN I-- TATA USAHA I I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT P&NG&MBANGAN P&NDANAAN &VALUASI K&UANGAN DARRAH P&RKOTAAN DAN KAWASAN DATA K&UANGAN DARRAH DATA NON K&UANGAN DARRAH T&KNOLOGI INFORMASI I I I SEKSI S&KSI P&NG&MBANGAN SEKSI S&KSI S&KSI >--- &VALUASI PENDAPATAN DAN >--- PENDANAAN PERKOTAAN >-- P&l'IGUMPULAN DATA >--- P&NGUMPULAN DATA - PltNG&MBANGAN APLIKASI BELANJA DARRAH DAN DARRAH OTONOM DAN PROGRAM I BARU S&KSI S&KSI PENGEMBANGAN S&KSI SEKSI S&KSI >--- &VALUASI P&MBIAYAAN DAN Ө PENDANAAN KAWASAN - V&RIFIKASI DATA I ө V&RIP1KASI DATA - P&NG&MBANGAN APLIKASI P&REKONOMIAN DARRAH PERUMAHAN DAN DAN PROGRAM II PEMUKIMAN SEKSI S&KSI PENG&MBANGAN S&KSI S&KSI S&KSI I - &VALUASI DANA - P&NDANAAN KAWASAN - V&RIFIKASI DATA II Ľ P&LAPORAN - P&NG&LOLAAN BASIS DATA D&KONS&NTRASI &KONOMI KHUSUS DAN P&RBATASAN S&KSI S&KSI PENG&MBANGAN SEKSI S&KSI - &VALUASI DANA TUGAS - P&NDANAAN KAWASAN >--- P&LAPORAN >--- DUKUNGAN T&KNIS I P&MBANTUAN DARRAH T&RTINGGAL DAN PERD&SAAN I I I I I K&LOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO I DIRJtKTORAT Pill JAMAN DAN HIBAH I SUBDIRitKTORA T PEREllCANAAN DAN PltNGELOLAAll' DATA SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH MULTILATERAL SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAii HIBAH BILATERAL I SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH BILATltRAL II I I I KELOMPOK JABATAN FUNGSIOllAL I I I DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO DIRl!: KTORAT SURAT UTAllG NltGARA SUBDIRl!: KTORAT >--- PENGELOLAAll' PORTOFOLIO SURAT UTANG llltGARA SUBDIREKTORAT PEllGEMBANGAN PASAR SURAT UTAll'G ll'JtGARA SUBDIREKTORAT Al!ALISIB KltUAll'GAll DAii PABAR SURAT UTAllG !BG J,i i; tA SUBDIREKTORA T PERATURAN, DOKUMEll HUKUM DAN Il: VALUASI TRAll BAKSI SURAT UT AllG NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIOllAL I BAGIAll SEKR&TARIAT DIRl!: KTORAT JE!fDERAL I I ORGAlllSASI, TATA BAGIAll LAKSAllA DAii LAYAllAll SUMBER DAYA MAII USIA IllFORMASI BAGIAll BAGIAll KltPATUHAN lllTitRNAL UMUM DIR.l!: KTORAT PltMBIAYAAll' SYARIAH SUBDIRl!: KTORAT PEllGELOLAAll' TRAll SAKSI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SUBDIRl!: KTORAT PEllGEMBAllGAll PASAR SURAT llERHARGA SYARIAH llltGARA SUBDIRl!: KTORAT All'ALISIB KJtUANGAN DAN PASAR SURAT BltRHARGA SYARIAH RltGARA SUBDIREKTORAT PltRATURAll SURAT BltRHARGA BYARIAH - N&GARA DA.ft PENGELOLAAN AS&T SURAT B&RHARGA SYARIAH NltGARA KltLOMPOK JABATAN FUll' GBIONAL I DIREKTORAT P&llGELOLAAl' RISIKO KEUAllGAN ll'ltGARA I SUBDIREKTORAT MITIGABI RISIKO All'GGARAll PEllDAPATAN DAii' BELANJA NEGARA SUBDIREKTORAT MITIGABI RIBIKO BADAN USAHA MILIK ll'JtGARA BUBDIR&KTORAT MITIGASI RIBIKO LEMBAGA KJtUAllGAll DAN lllSTRUM&ll MITIGABI RIBIKO SUBDIREKTORAT i-- PENGELOLA.AN RISIKO AS!:

T DAN KEWAJIBAll NltGARA I I I KltLOMPOK JAllATAll FUllGSIOllAL I I I DIRl!: KTORAT Pltll'GltLOLAAN DUKUNGAll PltMERlll'TAH DAii PltMBIAYAAN INFRABTRUKTUR OJREKTORAT STRATltGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN JtVALUASI, AKUJCTANSI DAN SETitLMEN SUBDIRil: KTORAT PltNYIAPAll KltRJA SAMA PltMitRlllTAH DltllGAll llADAll' USAHA SUBDIRl!: KTORAT ltVALUASI DUKUNGAN PEMERlllTAH SUBDIRltKTORAT PERSETUJUAN DUKUNGAN PltMERlllTAH KELOMPOK JABATAll' FUll'GSIOll'AL I SUBDIR&KTORAT P&Rl!: llCAllAAll DAN STRATJtGI PEMBIAYAAll' SUBDIREKTORAT All'ALISIS RISIKO PEMBIAYAAN SUBDIRl!: KTORAT ANALISIS DAN PENGUJIAll TRAll SAKSI KEWAJIBAll' P&MBIAYAAll' SUBDIREKTORAT BET&LMEll TRAll' SAKSI PltRl!: NCAllAAN DAN Al'IALISIS KEWAJIBAN KOll'TlllJENSI SUBDIRil: KTORAT AKUll'TANSI DAN P&LAPORAN H SUBDIREKTORAT I H Ļ ļ BUBDJREKTORAT P&llGEMBAllGAN PEllGELOLAAll PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT HUBUll'GAl'l lll VESTOR KELOMPOK JAllATAll' -- FUNGSIONAL 1-- H SUBOIR.EKTORAT MONITORlllG DAll ltVALUASI KltLOMPOK JABATAll' FUll'GBIORAL BAGIAll KEUAll GAll BAGIAll TltKllOLOGI lllFORMASI BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ORGAMBABI, TATA LAKSMIA DAK LAYA1'fAlf INFORMABI BUBBAGIA1' ORGAifIBABI BUB BA GIAN TATALAKBA.R'A BUBBAGlA1f LAYAJfAll lNFORMA.81 BAGIAl'f &UMBER DAYA MAlfUBIA BUBBAGl.Alr ADMIMSTRASI HUMBER DAYA MARUBIA BUBllAOlAK KUTASI BUMBERDAYA MAll'IJ B[A PEft'GEMBAJ'IGAlf BVMBER DAYA M.ABUBIA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL J!AGIA.ft KEUANGAN KEPATUHA?I' ll'rl'ERJll' AL BUBBAOIAlf KEPATUllAlf IKTE.R.1'AL I BUBBAGIAlf SUBBAGI.Alf PERll EJIDAHAR.AAl'f KEPA111HAlf IKTERKAL ll BUBBAGlA1f AKUJfTANBI DA.ft PEftO&LOLAAK I01fERJA PELAPORA1' BAGAN dRGANISASI BAGlAll JIAGIA.1' 1™lJJ4 TEKROLOGI JNFORMABI 81JBBAGIAll BUBBAOIA.ft' TATA UBAHA PERAll CAl'fGAJf BIBTEM TEKl'fOLOGI Il'fP'ORM.ASI BUllBAGlAJ'f BUBBAOIAlf RU'MAH TAKGOA P&ftGEMBAlfGAK DA.ft Dr:

n.EMEKTABI 818TBM. I BUDBAGIA.1' SUllBAGIAJ( GAJI PEft'GEMBAKGAlf DAN U4PLEMERTABI BIBTEM ll SUBBAGlAl'f SUBBAGIAJf PERLElfGKAPAlf OP'ERABIONAL LAYAlfAlf TEKNOLOGI llfFORM.ABI DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH SUBBAGIAN - TATAUSAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIRltKTORAT PltRltNCANAAN DAN PINJAMAN DAN HIBAH PINJAMAN DAN HIBAH PINJAMAN DAN HIBAH PltNGELOLAAN DATA MULTILATERAL BILATERAL ! BILATERAL II I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - ANALISIS PINJAMAN DAN - PINJAMAN DAN HIBAH - PINJAMAN DAN HIBAH - PINJAMAN DAN HIBAH HIBAH MULTILATERAL A BILATERAL IA BILATERAL llA SEKSI SEKSI SltKSI SEKSI - PERltNCANAAN DAN I-- PINJAMAN DAN HIBAH I-- PINJAMAN DAN HIBAH - PINJAMAN DAN HIBAH ALOKASI PINJAMAN DAN MULTILATERAL B BILATERAL IB BILATERAL llB HIBAH SEKSI SltKSI SEKSI SltKSI - - PINJAMAN DAN HIBAH - PINJAMAN DAN HIBAH - PINJAMAN DAN HIBAH DATA DAN PELAPORAN MULTILATERAL C BILATERAL IC BILATERAL llC SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - EVALUASI PELAKSANAAN - PINJAMAN DAN HIBAH - PINJAMAN DAN HIBAH - PINJAMAN DAN HIBAH PENGADAAN PINJAMAN DAN MULTILATERAL D BILATERAL ID BILATERAL llD HI BAH I I I I I KELOMPOK JABATAN - - F'UNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA SUBBAGIAN ӥ TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PORTOFOLIO PENGEMBANGAN PASAR SURAT ANALISIS KEUANGAN DAN PERATURAN, DOKUMEN HUKUM DAN EVALUASI TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA UTANG NEGARA PASAR SURAT UTANG NEGARA SURAT UTANG NEGARA I '· , I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - ^PERENCANAAN TRANSAKSI - HUBUNGAN KELEMBAGAAN r- ANALISIS KEUANGAN DAN r- PERATURAN SURAT UTANG SURAT UTANG NEGARA DAN DAN KERJASAMA DERIVATIF INTERNASIONAL FISKAL NEGARA SEKSI SEKSI SEKSI PENGEMBANGAN SEKSI DOKUMEN HUKUM - PELAKSANAAN TRANSAKSI - INSTRUMEN DAN BASIS - ANALISIS PASAR SURAT - TRANSAKSI DAN SURAT UTANG NEGARA DAN DERIVATIF I INVESTOR SURAT UTANG UTANG NEGARA PERJANJIAN KERJA SAMA NEGARA INTERNASIONAL SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - PELAKSANAAN TRANSAKSI r- HUBUNGAN INVESTOR DAN - ANALISIS PASAR KEUANGAN - EVALUASI PELAKSANAAN SURAT UTANG NEGARA DAN DERIVATIF II LEMBAGA PEMERINGKAT INTERNASIONAL TRAN SAKS! SEKSI SEKSI SEKSI - PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI r- LAYANAN INFORMASI DAN - DUKUNGAN ANALISIS PASAR SURAT UTANG NEGARA EDUKASI PUBLIK KEUANGAN I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTO RAT PEMBIAY AAN SY ARIAH DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH SUBBAGIAN ӧ TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TRANSAKSI SUBDIREKTORAT ANALISIS KEUANGAN DAN PERATURAN SURAT BERHARGA SURAT BERHARGA SYARIAH PENGEMBANGAN PASAR SURAT PASAR SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN NEGARA BERHARGA SYARIAH NEGARA SYARIAH NEGARA PENGELOLAAN ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PERENCANAAN TRANSAKSI PENGEMBANGAN ANALISIS PASAR SURAT PERATURAN SURAT - - SURAT BERHARGA SYARIAH INSTRUMEN DAN BERHARGA SYARIAH BERHARGA SYARIAH NEGARA KESESUAIAN SYARIAH NEGARA NEGARA SEKSI SEKSI PELAKSANAAN TRANSAKSI SEKSI ANALISIS HARGA SURAT SEKSI - - PELAYANAN PUBLIK DAN Ӧ - SURAT BERHARGA SYARIAH HUBUNGAN INVESTOR BERHARGA SYARIAH DOKUMEN HUKUM NEGARA ! NEGARA SEKSI SEKSI PELAKSANAAN TRANSAKSI SEKSI SEKSI PEMBIAYAAN PROYEK - SURAT BERHARGA SYARIAH - HUBUNGAN - ANALISIS KEUANGAN DAN - SURAT BERHARGA SYARIAH KELEMBAGAAN FISKAL NEGARA II NEGARA SEKSI PERENCANAAN DAN - ANALISIS ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I L www.jdih.kemenkeu.go.id - 92 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA SUBBAGIAN f-- - TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT MITIGASI RISIKO ANGGARAN MITIGASI RISIKO BADAN USAHA MITIGASI RISIKO LEMBAGA PENGELOLAAN RISIKO AS&T P&NDAPATAN DAN BELANJA KEUANGAN DAN INSTRUMEN MILIK NEGARA DAN KEWAJIBAN NEGARA NEGARA MITIGASI RISIKO I I SEK SI SEKSI SEK SI SEK SI f-- RISIKO DUKUNGAN DAN f-- RlSIKO PELAKSANAAN PUBLIC - RISIKO LEMBAGA f-- ANALISIS STRUKTUR AS&T JAMINAN ATAS P&NUGASAN SERVICE OBLIGAT IONPADA DAN KEWAJIBAN P&M&RINTAH BADAN USAHA MILIK N E G ARA I KJtUANGAN I PEMB: RINTAH SEKSI SEKSI SEKSI - SEKSI - RISIKOPELAKSANAAN PUBLIC - RISIKO LEMBAGA - ^ANALISIS RISIKO ASET DAN RISIKO JAMINAN SOSIAL SERVICE OBLIGAT IONPADA KEWAJIBAN LINTAS BADAN USAHA MILIK NEG ARA II KEUANGAN II GENERASI SEKSI ........... SEKSI RJSIKO PENUGASAN NON-PUBLIC SEKSI SEKSI - RISIKO POLITIK DAN - SERVICE OBLIGAT IONDAN - INSTRUMEN - KERJA SAMA TUNTUTAN HUKUM I NVESTASI PADA BADAN USAHA MITIGASI RISIKO KELEMBAGAAN MILIK NEGARA SEKSI SEK SI SEKSI SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN - PENGUNGKAPAN RISIKO - RISIKO PINJAMAN PADA - PERATURAN - PENGEMBANGAN MODEL BADAN USAHA MILIK KEUANGAN NEGARA NEGARA MITIGASI RISIKO ANALISIS RISIKO KEUANGAN NEGARA I I I I I KELOMPOK JABATAN f-- FUNGSIONAL - I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DIREKTOR.AT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUBDIREKTORAT PENYIAPAN KERJA SAMA PEMER.INTAH DENGAN BADAN USAHA SEKSI PERENCANA.AN SEKSI PENGELOLAAN DANA PENYIAPAN PR.OYEK SEKSI PENYIAPAN PR.OYEK KERJA SAMA SEKTOR. I SEKSI PENYIAPAN PR.OYEK KERJA SAMA SEKTOR. II SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTOR.AT EVALUASI DUKUNGAN PEMER.INTAH SE KS I DUKUNGAN PEMER.INTAH PR.OYEK SEKTOR. I SEKSI DUKUNGAN PEMER.INTAH PR.OYEK SEKTOR. II SEKSI KOOR.DINASI FASILITAS DUKUNGAN PEMER.INTAH 'sEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DUKUNGAN PEMER.INTAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PER.SETUJUAN DUKUNGAN PEMER.INTAH SEKSI PER.SETUJUAN PR.OYEK SEKTOR. I SEKSI PER.SETUJUAN PR.OYEK SEKTOR. 11 SEKSI PENYUSUNAN PERATUR.AN SEKSI KERJA SAMA KELEMBAGA.AN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN SUBBAGIAN TATA USAHA I I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STRATEG! PERENCANAAN DAN ANALISIS PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SUBDIREKTORAT PEMBIAYAAN ANALIS!S RISIKO PEMBIAYAAN KEWAJIBAN KONTINJENSl PEMBIAYAAN HUBUNGAN INVESTOR I I I SEKSI SEKSI SEKS! SEKS! SEKSI PERENCANAAN, STRATEGI >--- STRATEGl PENGELOLA.AN >--- PENGELOLAAN RIS!KO 1-- f-- PENGEMBANGAN MODEL >--- UTANG JANGKA MENENGAH LIKUID!TAS RISIKO KREDIT ANAL!S!S DAN PROGRAM HUBUNGAN INVESTOR SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - PERENCANAAN KAPASITAS - PENGELOLAAN ,_ PENGELOLAA N PORTOFOLIO 1-- PENGEMBANGAN PASAR >--- PELAYANAN PUBLIK, UTANG RISIKO PASAR KEWAJIBAN KONTINJENSI UTANG INVESTOR, DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PERENCANAAN PEMB!AYAAN PERENCANAAN 1-- PERATURAN DAN f-- PENGEMBANGAN - UTANG - LINDUNG NILAI PERJANJIAN PEMBIAYAAN ALTERNATIF SEKSI SEKSl SEKSI SEKSI LAYANAN LEMBAGA >--- STRATEGI PEMBIAYAAN >--- PEMERINGKAT KREDIT DAN '-- PERENCANAAN KEWAJIBAN '-- PENGELOLAAN DAN TAHU NAN KONTINJENSI PENYAJIAN DATA PEMBERI PINJAMAN I I I I l l .__ KEL ]\i: [: rg; s Z TAN .__ I I I I I l ·"'" BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN DIREKTORAT EVALUASI,AKUNTANSIDAN SETELMEN SUB BA.GIAN Ƌ TlTA USAHA I I SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN PENGUJIAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT TRANSAKSI KEWAJIBAN SETELMEN TRANSAKSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBIAYAAN I I SEKSI SEKSI 1-- ANALISIS DAN PENGUJIAN 1-- SEKSI >--- SEKSI >--- TRANSAKSI KEWAJIBAN SETELMEN TRANSAKSI I AKUNTANSI PINJAMAN MONITORING DAN EVALUASI I PEMBIAYAAN I SEKSI SEKSI ANALISIS DAN PENGUJIAN SEKSl SEKSI 1-- 1-- 1-- - MONITORING DAN TRANSAKSI KEWAJIBAN SETELMEN TRANSAKSI II AKUNTANSI HlBAH PEMBIAYAAN II EVALUASI II SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI >--- ANAL!SIS DAN PENGUJIAN 1-- >--- AKUNTANSI SURAT >--- MONITORING DAN TRANSAKSI KEWAJIBAN SETELMEN TRANSAKSI Ill BERHARGA NEGARA EVALUASl lll PEMBIAYAAN Ill SEKSI SEKSI SEKSI ANALISIS DAN PENGUJIAN SEKSI >--- '- >--- KONSOLIDASI DAN >--- PERENCANAAN DAN PROSES TRANSAKSI , KEWAJI B AN SETELMEN TRANSAKSI IV PELAPORAN BISNIS SETELMEN PEMBIAYAAN IV I I I I I ,__ KELOMPOK JABATAN .__ FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL I BAG IAN BA GIAN KEPATUH.AN DAN BAG IAN VERIFIKASI KEKAYAAN ORGANISASI DAN ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA PEGAWAI HASIL PENGAWASAN BAGIAN BA GIAN BAG IAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI UMUM DAN KOMUNIKASI KEUANGAN PENGAWASAN PUBLIK INSPEKTORAT I INSPEKTORAT 11 INSPEKTORAT Ill INSPEKTORAT IV SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - - - t-- TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA I I I I I I I I I I I I I - ^KELOMPOK JABATAN - - KELOMPOK JABATAN - - ^KELOMPOK JABATAN t-- - ^KELOMPOK JABATAN t-- FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL I I I I I I I I I I I I I INSPEKTORAT V INSPEKTORAT VI INSPEKTORAT VI INSPEKTORAT BIDANG llllVES TIGASI SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BA GIAN - - - - TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA I I I I I I I I I I I - ^KELOMPOK JABATAN - t-- KELOMPOK JABATAN - t-- KELOMPOK JABATAN t-- - KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL I I I I I I I I • , ·-· I I I BAOIAN Kr; PATUHAJf DAN vr; RIFJKABI KEKAYAAH Pr; QAWA.I PEMAHTAUAH PENOt; NDALLUf INTERN BUBBAOJAJf MAHAJEM&N KINER.IA DAH VERJFIKA.BI PELA.PORA.ff PERPA.JAKAH DAN H.ARTA KZKAYAAl'f - 95 - BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL HABtL PENOAWA.8Alf PENOEMBAHOAH OROA1flBA81 BUBBAOJAN ANALIBIS RABIL PE"OAWASAlf I SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAlf BUMBl<R DAYA MAMUSIA BUBBAGfAlf MAJfAJEMEN KARJER PEl'fOEMBAHOAlf KOMPETEl'fBt DAN MAlf'AJEMgN TALElfTA PEl'fOELOLAAH DA1f P!: MGE.MBAl'fGAH JABATAJf FUN OBI ON AL PER.ENCA1fAAJf DAN PENG.AJfOOARAJC Al<UNTAJfBI DAlf PERPAJAKAl'I' PER.EftCAJlfAAlfDAN K!: BtJAKAJf TEKftOLOGI OPERA.8IONAL TEKNOLOGI lftFORMA.SI P!: NGELOLAA.Jf DATA EKBTBRlfAL DA.Pf HUKUMAJ'f BAGrAlf UMUMDAH KDMUNIKABI PUBLIK BUBBAGIAH KERUMAHTA1fOGAAN DAH PROTOKOLER BUBBAOIAl'f PEMOADAAlf DAlf PElfOELOLAAl'f BA.RA.HO MILIK NEGARA BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL BAD AN KEBIJAKAN FISK.AL SEK.RET ARIAT BAD AN BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL BAOIAN SUMBER DAYA HANUSIA BAOIAN PERENCANAAN DAN KEUANOAN BAOIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PU SAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR PERUBAHAN lKLJM DAN KEUANOAN MULTILATERAL DIDAMO BIDANG KEBIJAKAN KEBIJAKAN FISK.AL PENOEMBANGAN INDUSTRl PERUBAHAN IKLIM BIDANG BIDANO KERJASAMA KEBIJAKAN INTERNASIONAL DAN PENOEMBANOAN INDUSTRl PENDANAAN PERUBAHAN KEUANOAN SYARIAll IKLIM DIDAMO BIDANG KEBIJAKAN KEUA.NGAN FORUM G20 INKLUSIF DIDAMO BIDANG PEMANTAUAN SISTEM FORUM MULTILATERAL KEUANGAN BIDANG DUKUNGAN BIDANO KESEKRETARIATAN STABILITAS S!STEM OECD KEUANOAN PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL BIDANG KERJASAMA EKONOMI DAN KEUANGAN A.SEAN BIDANO KERJASAMA EKONOMI DAN KEUANOAN BILATERAL BIDANO • KERJA SAMA PERDAOANOAN EVALUASI DAN HUBUHGAN I BAGIAN ORGANISASI DAN KEPA'IVHAN - - Ɗ INTERNAL I SUBBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI SUBBAGIAN KEPA'IVHAN INTERNAL KEBIJAKAll' KEPABEAJfAJf DAlf CUKAJ SUBBIDAKG FASIIJTAB KEPABEA1'Alf BUBBIDA.1'0 CUKAJ - 97 - BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN SEKRETARIAT BAD AN I I BAG IAN BA GIAN BAG IAN BAG IAN SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANAAN DAN KEUANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI UMUM PUBLIK I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - PENGEMBANGAN SUMBER - PERENCANAAN DAN t-- DATA DAN STATISTIK DAYA MANUSIA PENYUSUNAN ANGGARAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN SUBBAGIAN - FUNGSIONAL DAN KINERJA - PERBENDAHARAAN - MANAJEMEN SISTEM PEGAWAI INFORMASI SUBBAGIAN SUBBAG!AN SUBBAGIAN - MUTASI KEPEGAWAIAN - AKUNTANSl DAN - KOMUNIKASI PUBLIK PELAPORAN KEUANGAN SUB BA GIAN SUBBAGIAN j - UMUM KEPEGAWAIAN INFORMASI PUSTAKA I I I I I I KELOMPOK JABATAN t-- - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA BIDAlfG KEBIJA.KAll KEPABEAIIAN llfTER1fASIOKAL SUBBIDA11'G T ARJF BEA MAB UK PR.EFEREllfSI BUBBIDAR'G KERJA SAMA ORGAMBABI KEPABEAKA1f IlfTER1'ABIOJfAL BU11BAGIAN PERATUR.Alf DAii' BARMOMSABI KEBIJAKAK PEJl'DAPATA1' 1'EGARA KEBIJAKA1' PAJAK DAR PE?fERIMAAlf JfEGARA BUKAlf PAJAK! BUJIB1DA1fG PAJAK PERTAMBAHAlf !ffi.AI PERDAGA1'GA1' DAii' BUBBIDAKO FASll.lTAS PAJAK PERTAMBAHA!f lllL AI BUBBIDAlfG PAJAK PERTAMBAHA!f RILAI JASA DAK PAJAK TIDAK LA11'G8tJPl'G LAllflfY A BUBBIDAKG PE!IER.IM: A.A!f!IEGARA BUBBAGIAl'I TATA KELOLA KEBIJAKAN PAJAK DAlf PEllERBIAA1f KEGARA BUK.Aft' PAJAKU 8U11 BIDAll'G PAJAK PE!IGHABll.All U1<UM FABILITAB PAJAK PE!IGHASll.All PAJAK PEKGHABILAK DfDUBTRl EKBTRAKTIF BUBBIDANG PE1'ERl!4AA!I 1'EGARA BUKAl'f PAJAK BUMJIER DAYA ALAM I SUB BA GIAN - TATA USAHA DAN GAJI SUB BA GIAN - RUMAH TANGGA SUBBAGIAN - MANAJEMEN ASET DAN LAYANAN PENGADAAN SUBBAGIAN - PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN BIDANG KEBIJAKAN PAJAK llftERlrABIONAL BUBBIDAlfG PERJA1'JIA1' PEKGHIKDARAK PAJAK BERGAlll> A WILAYAH AM: ERIKA DA1f BROPA 8 Bl G PERJA.JfJIA.Jf PERGHI1fDARA1'f PAJAK BERGA1fDA WILAYAH AUSTRALIA, ABtA PABIFrK DAN AFRIKA KERJA SAMA HUBURGA1' PAJAK llfTBR.l'l'ABIOl'l'AL BUBBIDANG KERJA SAMA ORGA1flBA8I PAJAK UfTER.l'l'ASIOl'l'AL BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN PEN DAPATAN DAN BELANJA NEGARA ,i I I I BID ANG BIDANG BIDAlfG BIDANG BIDANG KEBIJAKAN PENERIMAAN KEBIJAKAll BELA1'JA POSAT DA.ft KEBIJAKAN KEUANGAN PERPAJAKAN KEBIJAKAN PNBP DAN HIBAH PEMBIAYAA1' KEBIJAKAN SUBSIDI DAE RAH I I I I SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDAft'G SUBBIDANG SUBBIDANG - PENERIMAAN PAJAK Ɖ PENERIMAAN SUMBER DAYA ,__ llELAJll' JA PEGAWAl, BELA11'JA f-- SUBSIDI TRANSPORTASI f-- TRANSFER KE DAERAH LANGSUNG ALAM BARAPl'G DA.lf LAJ!llfY A SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG - PENERIMAAN PAJAK TIDAK - PENERIMAAN BUMN - BELANJA MODAL f-- SUBSIDI INDUSTRI DAN f-- DANA DESA DAN LANGSUNG RUMAH TANGGA PEREKONOMIAN DAERAH SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG - KEPABEANAN DAN CUKAI - PNBP LAINNYA DAN HIBAH - BELANJA BANTUAN SOSIAL - SUBSIDI PERTANIAN DAN - PENGELOLAAN APBD LAINNYA SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG - TATA KELOLA - HARMONISASI KEBIJAKAN - PEMBIAYAAN ANGGARAN APBN I I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO I I I BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG ANALISIS EKONOMI ANALISIS FISKAL ANALISIS NERACA PENDAPATAN ANALISIS MONETER DAN INTERNASIONAL DAN PENGEMBANGAN MODEL DAN NASIONAL NERACA PEMBAYARAN HUBUNGAN INVESTOR PENGOLAHAN DATA MAKRO I I I SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG - PROYEKSI ASUMSI DASAR - ANALISIS PERMINTAAN f-- NILA! TUKAR DAN SUKU EKONOMI DAN KEUANGAN PENGEMBANGAN MODEL I AGREGAT BUN GA INTERNAS!ONAL SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUB BID ANG SUBBIDANG - KERANGKA EKONOMI - INVESTASI f-- HAR GA - LEMBAGA RATING ,__ PENGOLAHAN DATA MAKRO MAKRO SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG - ANALISIS - SEKTOR PRIMER f-- TRANSAKSI BERJALAN - KOMUNIKASI DAN ,__ TATA KELOLA SEKTOR PEMERINTAH INFORMASI INVESTOR SUBBIDANG . SUBBIDANG SUBBIDANG - ANALISIS KESEJAHTERAAN - SEKTOR NON PRIMER - TRANSAKSI MODAL DAN DAN KETENAGAKERJAAN FINANSIAL I I I I I I KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL - I I I I I I - 99 - BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN I I I BIDANG BlDANG BlDANG BIDANG BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN PEMANTAUAN SISTEM DUKUNGAN KESEKRETARIATAN INDUSTRI KEUANGAN INDUSTRl KEUANGAN SYARIAH INKLUSIF KEUANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN I I · .. ,..,. I SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG PENGEMBANGAN PROTOKOL >---- KEBIJAKAN PERBANKAN - KEBIJAKAN PERBANKAN - STRATEGI KEUANGAN - PEMANTAUAN LEMBAGA - MANAJEMEN KRISIS DAN DAN PEMBIAYAAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH INKLUSIF KEUANGAN SIMULASI PENANGANAN KRISIS SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG - KEBIJAKAN ASURANSI, - KEBIJAKAN ASURANSI, r- PROGRAM KEUANGAN - PEMANTAUAN - KOORDINASI STABILITAS DANA PENSIUN, DAN DANA PENSIUN, DAN INKLUSIF PASAR MODAL DAN PASAR SISTEM KEUANGAN PEN JAMIN AN PENJAMINAN SYARIAH KOMODITAS SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG - KEBIJAKAN PASAR MODAL - KEBIJAKAN PASAR MODAL r- KEBIJAKAN KEUANGAN r- APLIKASI DAN - SUBBIDANG DAN PASAR KOMODITAS DAN PASAR KOMODITAS PUBLIK PENGELOLAAN DATA INFORMASI DAN HUKUM SYARIAH SISTEM KEUANGAN SUBBIDANG - TATA KELOLA I I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL I I I BIDANG BIDANG 1 KEBIJAKAN FISKAL KERJASAMA INTEJ,l!'ASIONAL BIDANG Bl DANG BIDANG PERUBAHAN IKLIM DAN PENDANAAN PERUBAHAN FORUM G20 FORUM MULTILATERAL OECD IKLIM I I I SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG - SEKTOR INFRASTRUKTUR >---- FORUM INTERNASIONAL - KERJA SAMA MAKRO WORLD BANK DAN - SUBBIDANG DAN LINGKUNGAN PERUBAHAN IKLIM EKONOMI GLOBAL - INTERNATIONAL MONETARY PROGRAM KEUANGAN FUND SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG - SEKTOR KEHUTANAN DAN - KERJASAMA PENDANAAN >---- STABILITAS SISTEM - ASIAN DEVELOPMENT BANK - SUBBIDANG PERUBAHAN LAHAN LEMBAGA INTERNASIONAL KEUANGAN GLOBAL DAN ISLAMIC PROGRAM NON KEUANGAN DAN NEGARA MITRA DEVELOPMENT BANK SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG - SEKTOR ENERGl DAN - PENDANAAN PERUBAHAN >---- KEBIJAKAN PEMBANGUNAN - FORUM MULTILATERAL - HUBUNGAN INDUSTRl IKLIM LAINNYA EKONOMI GLOBAL LAINNYA KESEKRETARIATAN OECD SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG INVESTASI DAN KONTRIBUSI - SEKTOR TRANSPORTASI - TA.TA KELOLA - HARMONISASI DAN - DANA LEMBAGA DAN LAINNYA. DUKUNGAN TEKNIS INTERNASIONAL I I I I I I KELOMPOK JABATAN >---- FUNGSIONAL r- I I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL I I I BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KERJA SAMA EKONOMI DAN KERJA SAMA EKONOMI DAN KERJA SAMA PERDAGANGAN EVALUASI DAN HUBUNGAN KEUANGAN ASEAN KEUANGAN INTERREGIONAL KEUANGAN BILATERAL PERWAKILAN LUAR NEGERI I I I SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG - FORUM KEUANGAN ASEAN - FORUM KEUANGAN APEC - BILATERAL ASIA, PASIFIK, - PERDAGANGAN BARANG - EVALUASI KERJA SAMA DAN AFRIKA KEUANGAN SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG f-- KELEMBAGAAN ASEAN - KELEMBAGAAN APEC - BILATERAL AMERIKA DAN - PERDAGANGAN JASA - EVALUASI KERJA SAMA NO-'f EROPA KEUAl'IGAh .. ...- KEUANGAN SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG - ASEAN DAN MITRA KERJASAMA SELATAN - BILATERAL NON - PERDAGANGAN JASA UMUM - HUBUNGAN PERWAKILAN SELATAN DAN TRIANGULAR PEMERINTAH LUAR NEGERI - SUBBIDANG SUBBDANG SUBBIDANG SUBBIDANG f-- NON FORUM KEUANGAN - KERJA SAMA SUBREGIONAL - KERJA SAMA TEKNIK LUAR - TATA KELOLA ASEAN DAN ASEAN MITRA DAN REGIONAL LAINNYA NEGERI I I I I I I KELOMPOK JABATAN - f-- FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN BADAN PENDIDIK.AN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAD AN I I I I BA GIAN BA GIAN BA GIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEUANGAN UMUM BA GIAN BA GIAN KEPEGAWAIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI I PUSAT PUSAT PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN PAJAK MAN USIA PERBENDAHARAA N I BIDANG BI DANG BIDANG - PENJENJANGAN PANGKAT f-- PERENCANAAN DAN - PERENCANAAN DAN DAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT KOMPETENSI BIDANG BID ANG BIDANG - PENGELOLAAN TES - PENYELENGGARAAN - PENYELENGGARAAN TERPADU · ' •r BIDANG BID ANG BI DANG - PENGELOLAAN BEASISWA - EVALUASI DAN PELAPORAN c-- EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA KINERJA BAGIAN BA GIAN BAG IAN - - - TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA I I I ->-- KELOMPOK JABATAN f-- ...._ _ ^KELOMPOK JABATAN - -- ^KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL FUNGSJONAL FUNGSIONAL I I I PUSAT PUSAT PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI PERIMBANGAN KEUANGAN KEUANGAN UMUM BID ANG BIDANG BIDANG - PERENCANAAN DAN f-- PERENCANAAN DAN f-- PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG BIDANG BI DANG f-- - f-- PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN BIDANG BIDANG BI DANG - EVALUASI DAN PELAPORAN >-- EVALUASI DAN PELAPORAN - EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA KINERJA KINERJA BAGIAN BAGIAN BA GIAN f-- >--- TATA USAHA TATA USAHA f-- TATA USAHA I I I KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN ->-- - -- f-- ->-- f-- FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL I I I - - Ƈ - 102 - BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN SEKRETARIAT BAD AN I I I BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BA GIAN ORGANISASI DAN TATA KEPEGAWAIAN KEUANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN UMUM LAKSANA KOMUNIKASI I I I SUBBAGIAN - SUBBAGIAN >--- SUBBAGIAN >--- SUB BA GIAN Ɔ SUBBAGIAN ORGANISASI PENGEMBANGAN PEGAWAI PENYUSUNAN ANGGARAN SISTEM INFORMASI TATA USAHA SUB BA GIAN SUB BA GIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN TATA LAKSANA - ADMINISTRASI JABATAN - PERBENDAHARAAN - DUKUNGAN TEKNIS - RUMAH TANGGA FUNGSIONAL SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BA GIAN SUBBAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA - KEPATUHAN INTERNAL ƈ AKUNTANSI DAN - KOMUNIKASI PUBLIK - PENGELOLAAN ASET PERLAPORAN SUBBAGIAN h UMUM KEPEGAWAIAN I I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGS!ONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUS IA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHA.N PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENG EM BAN GAN SUBBJDANO PENYELENGGARAAN SUB BID ANO SUBBAGJAN PERENCANAAN DAN SUBBIDANG PERENCANAAN TES SUBBJDANO PENYELENGGARAA N TES EVALUASI l!ASIL TES BAGI AN SUBBAGJAN RUMAH TANGGA DAN PENGELOLAAH ASET SUBBIDANO PERENCANAAN BEASISWA SUBBWANO SELEKSI DAN PENEMPATAN SUBBJDANG PEMANTAUAN SUBBAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT - 103 - BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAA N PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDARAAN BAG IAN TATA USAHA 1 I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN RUMAH TANGGA DAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN KEUANGAN PENGELOLAA N ASET DAN HUBUNGAN MASYARAKAT I BIDANG BIDANG BIDANG PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN DIKLAT KINERJA I I - SUBBIDANG '-- SUBBIDANG - SUBBIDANG PROGRAM PENYELENGGARAAN I EVALUASI DIKLAT - SUBBIDANG '-- SUBBIDANG - SUBBIDANG KURIKULUM PENYELENGGARAAN ll PENGOLAHAN HASIL DIKLAT SUBBIDANG SUBBIDANG g TENAGA PENGAJAR f INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA I I I I I KELOMPOK JABATAN ƅ Ƅ FUNGS!ONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BAG IAN TATA USAHA I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BAG IAN PERENCANAAN DAN RUMAH TANGGA DAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN KEUANGAN PENGELOLAAN ASET DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BID ANG BID ANG BIDANG PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN DIKLAT KINERJA I '- SUBBIDANG '- SUBBIDANG ...__ SUBBIDANG PROGRAM PENYELENGGARAA N I EVALUASI DIKLAT ,___ SUBBIDANG d SUBBIDANG Ƃ SUBB!DANG KURIKULUM PENYELENGGARAAN II PENGOLAHAN HASIL DIKLAT SUBBIDANG SUBBIDANG e TENAGA PENGAJAR '-- INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA I I l l I '- KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ƃ I I I I I - 104 - BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI PUSAT PENDlDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI BAG IAN TATA USAHA I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN RUMAH TANGGA DAN TATA USA.HA, KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN KEUANGAN PENGEI.OLAAN ASET MASYARAKAT I BlDANG BID ANG BI DANG PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN EVALUASI DAN P E L AP O RAN PENGEMBANGAN DIKLAT KINERJA I SUBBIDANG SUBBlDANG SUBBlDANG - PROGRAM - PENYELENGGARAAN I - EVALUASI DIKLAT - SUBBIDANG - SUBBIDANG - PENGOL =l: : . DIKLAT KURIKULUM PENYELENGGARAA N II SUBBIDANG SUBBlDANG - TENAGA PENGAJAR Ɓ INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN Bl DANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DJKLAT SUBBIDANG PROGRAM KURIKULUM SUBBIDANG TENAGA PENGAJAR SUB BA.GIAN PERENCANAAN DAN BIDANG PENYELENGGARAAN SUBBIDANG PENYELENGGARAAN I SUBBlDANG PENYELENGGARAAN II BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PENGELOLAAN ASET BlDANG KINERJA EVALUASI DJKLAT SUBBIDANG SUBBIDANG INFORM.A.SI DAN PELAPORAN KINERJA SUB BA GIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATJHAN KEUANGAN UMUM BAGIAN TATA USAHA I I I SUBBAGJAN SUBBAGIAN SUBBAGJAN PERENCANAAN DAN RUMAH TANGGA DAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN KEUANGAN PENGELOLAAN ASET DAN HUBUNGAN MASYARAKAT l BIDANG BIDANG Bl DANG PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN DIKLAT KINERJA I SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG - - - PROGRAM PENYELENGGARAA N I EVALUASI DIKLAT I ƀ SUBBIDANG c SUBBIDANG ſ SUBBIDANG KURIKULUM PENYELENGGARAA N II PENGOLAHAN HASIL DIKLAT SUB Bl DANG SUBBIDANG e TENAGA PENGAJAR '! b INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA I I I I I I 1- KELOMPOK JABATAN ,_ FUNGSJONAL I I I I I l BAGAN ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN BIDA!IG PEREllCAlfAAlf DA.II KEBIJAKA!I TEK!IOLOGl lllFORMASl DAii KOMUl'II KABI BOBBlDAl'lO PERE!ICAlfAAlf STRATEGIS TEl<llOLOGl l!IFORMASI DAii KOMD!llKA SI SUBBIDAKG ARSITEKTUR DAii A!IALISIS K.APASITAS TEK!fOLOQI INFORMASI DAlf KOMDlllKASI BUBBIDAl'IG PE!IGEMBA!IGA!I KEBIJAKA!I TEKllOLOGI Il'fFORMASI DAlf KOMD!ll KABI MANAJEME!f PROGRAM TEKNOLOGI IltFORMA.81 DAR KOMUMK.ASI BIDA!IG PENOEMBAlfGAlf SISTEM 11fFORJi: IA81 SUBBIDAlfG PERA!ICAlfOA!I DAii PENOEMBAlfGAlf SISTEM APLIKASI DAii BASIS DATA I SUJ!BIDA!IG PERA!ICAlfGA!I DAii PE!IGEMBA!IGA!I SISTEM APLIKASI DAii BASIS DATA II BUJ!BIDA!IG PERA!ICAlfGA!I DAii PE!IGEMBA!IGA!I JARJ!IGA!I DAii l!IFRASTRUKTUR TIK BUBBJDAlfG PE!IGE!IDALIA!I MUTD SISTEM llrFOR.MASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN MAl'fAJEME!fLAYAlfA!f TEKlfOLOGI lll'FORMASI DAlf KOMU!llK ABI SUBBIDAlfG MA!IAJEME!I TllfGKAT LAYA!IA!I TEKl'IOLOGl l!IFORMASI DAii KOMOlflKASI SUJ!BIDA!IG MA!IAJEMEll BISTEM APLIKASI BUJ!BIDA!IG MA!IAJEME!I JARJ!I G A!I DAii l!IFRASTRUKTUR SUJ!BIDA!IG MAlfAJEME1' ABET DAlf KOKFIGURASI TEKWOLOGI JPIFORHASI DAlf KOMU!llKA SI SUJ!BAGIAl'I ORGA!ll SASI DAii SOMBER DAYA MAl'IDBIA BIDA!IG OPERABIOl'IAL TEKl'IOLOGI l!IFORMASI DAii KOMU!llK AS! SUl!BIDA!IG LAYAll"Aft PEHGGUlfA SUBBIDAl'IG DUKU!IGA!I TEKJUS Tl!IGKAT I SUBBIDAJIG DUKDl'IGA!I TEKJUS Til'IGKAT ll TATA USAHA BUBBIDAlfG TATAKELOLA KEAMAl'IAJf l!IFORMASI SUJ!BIDA!IG PEllGE!IDALIA!I KEAMA!IA!I I!IFORMABI SUJ!BIDA!IG MA!IAJEME!I RIBIKO DAii KELA!IGSUl'IGA!I TEKllOLOGl Il'IPORMASI DAii KOMDlllKASI BUBBlDAJIG Bll'IAKEPATIJHAl'I SUJ!BAGIA!I UMUM SUBBJDAlfG MA!IAJEMEl'I BASIS DAT"t. I MA!IAJEMEl'I BASIS DATA II SUBBIDAlfG MAl'IAJEMEl'I PEl'IYAJIAll I!IFORMASI PE!fGELOLAA!f JABATAlf FDl'IGSIOl'IAL PRA!IATA BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN BAG IAN TATA USAHA I I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAJl SUBBAGIAN ORGANISASI DAN SU Ms ER UMTJM DAYA MANUSIA KEUANGAN I I I BID ANG BIDANG BIDANG BID ANG BIDANG PERIZINAN DAN KEPATUHAN PERIZINAN DAN KEPATUHAN PENGEMBANGAN PROFESI PEMERJKSAAN PEMERJKSAAN PENILAI, PROFES! AKUNTANSI PENILAI, AKTUARJS, DAN KEUANGAN PROFESJ AKUNTANSI AKTUARJS, DAN PROFESI PROFESI KEUANGAN LAINNYA KEUANGAN LAINNYA I I I SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG PEMERIKSAAN - PERIZINAN PROFES! f-- PERIZINAN PENILAI, ž PENGEMBANGAN PROFESI f-- PEMERIKSAAN - PENILAI, AKTUARIS, DAN AKUNTANSI AKTUARIS, DAN PROFESI AKUNTANSI PROFESI AKUNTANSI I PROFESI KEUANGAN KEUANGAN LAJNNYA LAINNYA I SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG ANALISIS DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN PENILAI, SUBBIDANG PEMERIKSAAN - ANALISIS DAN PELAPORAN - PENJLAJ, AKTUARIS, DAN - AKTUARIS, DAN PROFESI - PEMERIKSAAN - PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI AKUNTANSI PROFESI KEUANGAN KEUANGAN LAINNYA PROFESJ AKUNTANSI II PROFESI KEUANGAN LAINNYA LAJNNYA II SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG KEPATUHAN PENILAI, SUBBIDANG PEMERJKSAAN - KEPATUHAN PROFESJ - AKTUARIS, DAN PROFESI - PEMERIKSAAN - PENILAI, AKTUARIS, DAN AKUNTANSI KEUANGAN LAINNYA PROFESJ AKUNTANSI III PROFESI KEUANGAN LAINNYA III I I I I I I KELOMPOK JABATAN f-- FUNGSIONAL - I I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PU SAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN I SUBBAGIAN TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN I BIDANG BIDANG BIDANG PENGELOLAAN PROGRAM ANALISIS DAN HARMONISASI ANALISIS DAN HARMONISASI MENTER! DAN WAKIL MENTER! PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN BELANJA DAN KEKAYAAN NEGARA NEGARA - - - I SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG PERENCANAAN DAN - ANALISIS DAN - ANALISIS DAN PELAKSANAAN PROGRAM HARMONISASI MENTER! HARMONISASI PERPAJAKAN PENGANGGARAN SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG PERENCANAAN DAN ANALISIS DAN ANALISIS DAN - - PELAKSANAAN PROGRAM HARMONISASI KEPABEANAN HARMONISASI BELANJA WAKIL MENTER! DAN CUKAJ DAN TRANSFER DAERAH SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG ANALISIS DAN ANALISIS DAN - - ADMINISTRASI MENTERI HARMONISASI PEMBIAYAAN HARMONISASI KEKAYAAN NEGARA NEGARA I I I I I I KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL - I I I I I I ementerian ARIF 'fl N UWONO J' NIP 19 7 109 12 199703 100 1 BAGIAN TATA USAHA I I I SUBBAGIAN SUB BA GIAN KEUANGAN DAN RUMAH PENGOLAHAN DATA TANGGA I BIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI SUMBER DAYA APARATUR DAN PENGAWASAN I SUBBIDANG ANALISIS DAN - HARMONISASI SUMBER DAYA APARATUR SUBBIDANG ANALISIS DAN - HARMONISASI PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATI