MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234 /PMK.01/ 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN Menimbang Mengingat DISTRIBUSI II DENGAN RAI-IMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa sehubungan dengan telah "diunclangkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tah un 2015 ten.tang Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali organisasi clan t ^a ta ke1ja Kementerian Keuangan;

bahwa dalam rangka mengatur l<embali organisasi clan tata ker ja Kementerian Keuar1gan sebagaimana climaksucl dalam huruf a, Mente1 i Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refo1 masi Birokrasi tel ah memberikan persetujuan melalui surat Nomor B/ 3707/M.PAN-RB/ 1 1 / 20 15 tanggal 20 November 2015;

bahwa berclasar kan pertim bang< m se bagaimana climaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan · Tata Ke1 ja Kementerian Keuangan; 1 . Peraturan Presiden Nomor 7 Tah1m 2 0 1 5 ten.tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo1· 8); Menetapkan DISTRIBUSI II 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran ^· Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 5 1); PERATURAN ORGANISASI KEUANGAN.

Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Menteri Keuangan dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

Wakil Menteri Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Wakil Menteri Keuangan mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Wakil Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cliatur clengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

Menteri Keuangan clan Wakil Menteri Keuangan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kementerian Keuangan. DISTRIBUSI II

Kementerian Keuangan menyelenggarakan urusan mempunyai pern_erintahan di tu gas bi dang keuangan negara clan kekayaan negara untuk membantu Presiden clalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud clalam Pasal 4, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

perumusan, penetapan, clan pelaksanaan kebijakan di biclang penganggaran, pajak, kepabeanan clan cukai, perbenclaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, clan pengelolaan pembiayaan clan risiko;

perumusan, penetapan, clan pemberian rekomenclasi kebijakan fiskal clan sektor k: euangan;

koorclinasi pelak: sanaan tugas, pembinaan, clan pemberian dukungan aclministrasi kepacla seluruh unsur orga111sas1 di lingkungan Ke1nenterian Keuangan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjacli tanggung jawab Kementerian Keuangan;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; [. pelaksanaan bimbingan atas pelaksanaan urusan di daerah; teknis clan Kem en terian superv1s1 Keuangan g. pelaksanaan kegiatan teknis clari pusat sampa1 ke daerah;

pelaksanaan pendiclikan, pelatihan, clan sertifikasi kompetensi di biclang keuangan negara; clan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organ1sas1 di lingkungan Kementerian Keuangan. DISTRIBUSI II

Susunan Organisasi Kementerian Keuangan t: erdiri atas:

Sekretariat Jencleral;

Direktorat Jenderal Anggaran;

Direktoral Jenderal Pajak;

cl. Direktorat Jenc leral Bea clan Cukai;

Direktorat Jenderal Perbenclaharaan;

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Direktorat Jencleral Perimbangan Keuangan;

Direktorat Jencleral Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko;

Inspektorat Jencleral; J. Badan Kebijakan Fiskal;

Badan Pencliclikan clan Pelatihan Keuangan;

Staf Ahli Bidang Peraturan clan Penegakan Hukum Pajak;

Staf Ahli Bic lang Kcpatuhan Pajak;

Staf Ahli Biclang Pengawasan Pajak;

Staf Ahli Bi.clang Kcbijakan Penerirnaan Negara; Staf Ahli. Bidang Pengeluaran Negara; Staf Ahli Bi clang Makro Ekonomi Keuangan Internasional; clan r. Staf Ahli Biclang Kebijakan clan Regulasi s. Jasa Keuangan clan Pasar Modal; Staf Ahli Biclang Organisasi, Teknologi Informasi; Birokrasi, t. Pusat Sistem In[orrnasi clan Teknologi Keuangan;

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;

Pusal Analisis clan 1-Iarmonisasi Kebijakan; c lan w. Pusat Layanan Penga ^c laan Secara Elektronik. clan . DISTRIBUSI II

( ^1 ) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Jenderal.

Sekretaris Sekretariat Jenderal mempunya1 tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

pengoordinasian kegiatan Kementerian Keuangan;

pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Keuangan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, ker ja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang­ undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/ jasa; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan . DISTRIBUSI II

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

Biro Perencanaan dan Keuangan;

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;

Biro Hukurn;

Biro Bantuan Hukurn;

Biro Surnber Daya Manusia;

Biro Kornunikasi dan Layanan Inforrnasi;

Biro Perlengkapan; dan

Biro Urnurn.

Biro Perencanaan rnengoordinasikan rencana strategis ke1ja tahunan dan Keuangan rnernpunya1 tugas dan rnelaksanakan penyusunan atau jangka atau jangka rnenengah, rencana pendek, rnengolah, rnenelaah, dan kebijakan yang rnengoordinasikan berhubungan dengan perurnusan kegiatan kernenterian Keuangan, kine1 j a dan risiko pengelolaan Kernen terian Kernen terian dan analisis anggaran Keuangan, Keuangan, penyusunan pengelolaan dan pernbinaan perbendaharaan Kernenterian Keuangan, sis tern akuntansi dan Keuangan kernenterian Keuangan.

serta rnelaksanakan rnenyusun la po ran Dalarn rnelaksanakan dalarn Pasal 11, Biro rnenyelenggarakan f ungsi: tug as se bagairnana Perencanaan dan dirnaksud Keuangan DISTRIBUSI II a. penyiapan penyusunan rencana strategis atau jangka menengah dan rencana tahunan atau jangka pendek Kementerian Keuangan;

penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas Kementerian dan pelaporan kiner ja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;

pengelolaan dan analisis kiner ja dan Kementerian Keuangan; peny1apan bahan anggaran pendapatan Keuangan; dan belanja dan risiko penyusunan Kementerian e. pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan kementerian Keuangan;

pelaksanaan akuntansi serta pelaporan Keuangan; dan anggaran keuangan kementerian Kernen terian g. · pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Keuangan.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

Bagian Perencanaan;

Bagian Pengelolaan Kinerj a dan Risiko;

Bagian Penganggaran;

Bagian Perbendaharaan;

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian Keuangan, penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kementerian, pengelolaan manajemen risiko dan manajemen kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, dan pengelolaan dan analisis Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. N/ www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II Pasal 1 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud clalam Pasal 14, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

penelaahan, penyusunan, clan penyeras1an rencana strategis atau jangka menengah, clan rencana tahunan atau jangka penclek di Lingkungan Kementerian Keuangan;

penelaahan, penyusunan, dan penyeras1an rencana l intas kementerian;

pengelolaan manajemen risiko dan manajemen kiner ja B iro Perencanaan dan Keuangan; dan

pengelolaan dan analisis Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Bagian Perencanaan terdiri atas:

Subbagian Perencanaan I;

Subbagian Perencanaan II;

Subbagian Perencanaan III; dan

Subbagian Perencanaan IV.

( ^1) Subbagian Perencanaan I mempunya1 tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyeras1an rencana strategis a tau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit Direktorat Jenderal Pa jak, D irektorat J enderal Bea dan Cukai, Direktorat J enderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Perencanaan II mempunya1 tu gas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyeras1an rencana strategis a tau jangka menengah, dan rcncana tahunan atau jangka penclek pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat DISTRIBUSI II Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Subbagian Perencanaan III mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyeras1an rencana strategis a tau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat J enderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Subbagian melakukan penyeras1an Perencanaan IV mempunyai tu gas penelaahan, penyusunan, dan rencana lintas Kementerian, manajemen risiko Biro dan manaJemen kiner ja Biro, serta Laporan Kiner ja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Bagian Pengelolaan Kiner ja dan Risiko mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, analisis, edukasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi dan risiko di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan pengelolaan kiner ja orgamsas1 dan risiko di lingkungan Kernen terian Keuangan;

analisis strategi Kementerian dan menyusun peta strategi, indikator kiner ja utama dan inisiatif strategis orgamsas1 di lingkungan Kementerian Keuangan;

penyusunan rencana pengelolaan risiko di lingkungan Kementerian Keuangan; DISTRIBUSI II d. edukasi, komunikasi, konsultasi sistem pengelolaan kinerja serta dan risiko di lingkungan Kementerian Keuangan;

analisis atas pengelolaan kiner ja dan risiko Kementerian Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi kinerja oleh pimpinan Kementerian Keuangan; dan

penyusunan laporan kinerja dan laporan pengelolaan risiko Kementerian Keuangan.

Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko terdiri atas:

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko I ;

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko II;

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko III; dan

Subbagian Pengelolaan Kiner ja dan Risiko IV.

Subbagian mempunya1 Pasal 2 1 Pengelolaan Kiner j a tu gas melakukan dan Risiko I pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan kinerja orgamsas1 dan risiko yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sesua1 penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko II mempunya1 tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan kiner ja organisasi dan risiko yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, DISTRIBUSI II Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, sesuai penugasan yang diatur l.ebih lanjut oleh Sekretaris J enderal.

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko III mempunym tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan kiner ja organisasi dan risiko yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangm1, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris J enderal.

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko IV mempunya1 tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan ·kiner ja organisasi dan risiko yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Kebijakan Fiskal, sesua1 penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Penganggaran mempunym tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan penyediaan data anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan;

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan, dan pemrosesan permintaan DISTRIBUSI II anggaran belanja Bagian 999 (Bendahara Umum Negara) Kementerian Keuangan; dan

pengurusan tata usaha dan rumah Biro Perencanaan dan Keuangan.

Bagian Penganggaran terdiri atas:

Subbagian Penganggaran I;

Subbagian Penganggaran II;

Subbagian Penganggaran III; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

tangga (1) Subbagian Penganggaran I mempunya1 tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 (Bendahara Umum Negara) Kementerian Keuangan pada unit Direktorat Jenderal Pa jak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Penganggaran II mempunya1 tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 (Bendahara Umum Negara) Kementerian Keuangan pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Subbagian Penganggaran III mempunya1 tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 (Bendahara Umum Negara) Kementerian Keuangan pada unit Sekretariat Jenderal, · Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. DISTRIBUSI II (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Keuangan.

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian Keuangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan;

'pembinaan pelaksanaan anggaran;

penyiapan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan;

penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pengelolaan tunjangan kiner ja; dan

peny1apan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kiner ja Kementerian Keuangan.

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

Subbagian Perbendaharaan I;

Subbagian Perbendaharaan II; c . Subbagian Perbendaharaan III; dan

Subbagian Pengelolaan Tunjangan Kiner ja.

Subbagian Perbendaharaan I mempunya1 tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, melaksanakan bimbingan teknis/pembinaan, DISTRIBUSI II monitoring/pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, melaksanakan penggalian potensi, penyusunan target serta menelaah usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, melakukan evaluasi atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan penetapan Pejabat Perbendaharaan, serta melakukan peny1apan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara, serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian ganti rugi dan penagihan pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, dan Badan Ke bij akan Fiskal.

Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan dalam rangka penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, melaksanakan teknis/pembinaan, monitoring/ pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, melaksanakan penggalian potensi, penyusunan target serta menelaah usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, melakukan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban Bendahara dan penetapan Pejabat Perbendaharaan, serta melakukan peny1apan bahan pertim bang an clan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara, serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian ganti rugi dan penagihan pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat J enderal Kekayaan Negara.

Subbagian Perbendaharaan III mempunya1 tugas melakukan peny1apan bahan dalam rangka penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, melaksanakan bim bing an teknis / pem binaan, monitoring/ pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan DISTRIBUSI II anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pa jak, melaksanakan penggalian potensi, penyusunan target serta menelaah usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pa jak, melakukan evaluasi atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan penetapan Pejabat Perbendaharaan, serta melakukan peny1apan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara, serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian ganti rugi dan penagihan pada unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kcuangan.

Subbagian Pengelolaan Tunjangan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan pengelolaan tunjangan kiner ja, menyiapkan bahan pembinaan, melaksanakan bimbingan teknis/ pembinaan -pengelolaan tunjangan kiner ja, melakukan monitoring/ pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan tunjangan kinerja, serta menyusun dan menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Perhitungan Tunjangan Kiner ja Tingkat Kementerian Keuangan.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunya1 tugas melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian Keuangan. Pasal 3 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

penyelenggaraan sis tern Kementerian Keuangan;

penyusunan laporan akuntansi tingkat keuangan Kernen terian Keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan DISTRIBUSI II operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan;

pelaksanaan analisis laporan keuangan satuan kerja dan unit organisasi;

penyiapan bahan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi lingkup Kementerian Keuangan;

penyiapan tanggapan atas hasil pemeriksaan serta melaksanakan dan/atau monitoring tindak lanjut atas temuan pemeriksa; dan

penyusunan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, laporan realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan laporan rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I ;

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II;

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III; dan

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunya1 tugas meneliti kebenaran, melakukan sistem menya jikan hasil akuntansi, penelitian, menyusun melakukan monitoring, dan menyajikan laporan keuangan, p e ny1apan ^. bahan pembinaan, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil rev1u Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyusun laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, laporan realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta laporan rekening pemerintah meliputi unit eselon I Direktorat Jcnderal Pa jak, Badan Kebijakan DISTRIBUSI II Fiskal, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil rev1u Inspektorat Jenderal/ temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyusun laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, laporan realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta laporan rekening pemerintah meliputi unit eselon I meliputi unit eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat denderal Perimbangan Keuangan.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III mempunym tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menya jikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan la po ran keuangan, menindaklanj u ti hasil rev1u Inspektorat Jenderal/ temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan inenyusun la po ran Penerimaan Negara Bukan Pa jak, la po ran realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta laporan rekening pemerintah meliputi unit eselon I meliputi unit eselon I Direktorat Jenderal Per bendaharaan Kekayaan Negara. dan Direktorat Jenderal (4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menya jikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, DISTRIBUSI II evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil rev1u Inspektorat Jenderal/ temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menyusun laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, laporan realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan laporan rekening pemerintah meliputi unit eselon I Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta melakukan penggabungan laporan keuangan, tindaklanjut hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan seluruh unit eselon I dalam rangka menyusun Lapora.n Keuangan Kementerian Keuangan, serta penggabungan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, laporan realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan laporan rekening pemerintah seluruh unit eselon I.

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan f ungsi:

pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring orgarnsas1, kesehatan organisasi, analisis jabatan, peningkatan kinerja organisasi; DISTRIBUSI II b. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, dan tata laksana pelayanan publik;

pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terdiri atas:

Bagian Organisasi I;

Bagian Organisasi II;

Bagian Ketatalaksanaan I;

Bagian Ketatalaksanaan II;

Bagian Jabatan Fungsional; dan

Kelompok J abatan Fungsional.

Bagian Organisasi I mempunyai tugas penelaahan, analisis, dan peny1apan melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan pemantauan organ1sas1, kesehatan orgamsas1, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpa jakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Organisasi I menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis penataan organisasi, kesehatan organisasi, MI www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi; dan

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring orgamsas1, kesehatan organ1sas1, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

Bagian Organisasi I terdiri atas:

Subbagian Organisasi IA;

Subbagian Organisasi IB; dan

Subbagian Organisasi IC.

Subbagian Organisasi IA, IB, dan IC . . masmg-masmg mempunym tu gas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, kesehatan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpa jakan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris J enderal. Pasal 4 1 Bagian Organisasi II mempunym tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan peny1apan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, kesehatan orgamsas1, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organ1sas1 pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan DISTRIBUSI II Cukai, Direktorat J enderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Pengadilan Pa jak, dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1 , Bagian Organisasi II menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan clan pengolahan data, penelaahan, dan · analisis penataan orgamsas1, kesehatan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kiner ja organisasi; dan

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring orgamsas1, kesehatan organ1sas1, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

Bagian Organisasi II terdiri atas:

Subbagian Organisasi IlA;

Subbagian Organisasi IIB; dan

Subbagian Organisasi IIC.

Subbagian Organisasi IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, kesehatan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organ1sas1 pada Direktorat Jencleral Anggaran, Direktorat J enderal Bea clan Cukai, Direktorat J enderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Pusat Analisis dan Pengadilan H armonisasi Pa jak, clan Kebijakan, Lembaga Sekretariat Pengelolaan DISTRIBUSI II Dana Pendidikan sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Ketatalaksanaan I menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan sistem dan prosedur ker ja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas;

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas;

penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal; dan

pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Subbagian Ketatalaksanaan IA, IB, dan IC masmg­ masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur ker ja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pemantauan tindak lanjut atas laporan basil pemeriksaan Inspektorat J encleral, serta pembangunan zona integritas pada Sekretariat Jencleral, Direktorat Jencleral Pajak, Direktorat Jencleral Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal P erimbangan Keuangan, Direktorat Jencleral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pencliclikan clan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi clan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Pengadaan Secara Elektronik, clan Sekretariat Pengawas Perpajakan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jencleral.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha clan rumah tangga Biro Organisasi clan Ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Ketatalaksanaan II menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan sistem dan prosedur ker ja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas;

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur ker ja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas; dan

penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal. Pasal 5 1 Bagian Ketatalaksanaan II terdiri atas:

Subbagian Ketatalaksanaan IIA;

Subbagian Ketatalaksanaan IIB; dan

Subbagian Ketatalaksanaan IIC.

Subbagian Ketatalaksanaan IIA, IIB, dan IIC mas1ng­ masmg mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, serta pembangunan zona integritas pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, DISTRIBUSI II Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Pengadilan Pajak, clan Lembaga Pengelolaan Dana Penclidikan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Jabatan Fungsional mempunya1 tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapa n pembinaan, koorclinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian J abatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan clan pengolahan data, penelaahan, dan analisis jabatan fungsional; dan

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional.

Bagian Jabatan Fungsional terdiri atas:

Subbagian Jabatan Fungsional I;

Subbagian Jabatan Fungsional II; dan

Subbagian Jabatan Fungsional III.

Subbagian Jabatan Fungsional I, II, dan III masing-masing mempunya1 tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaaha n , analisis, dan peny1apan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan kementerian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal. DISTRIBUSI II

Biro Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta peny1apan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pa jak, kepabeanan dan cukai;

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta peny1apan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pa jak;

perumusan dan penelaahan perundang-undangan serta rancangan peraturan peny1apan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara, perusahaan, lelang, dan penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan hukum;

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta peny1apan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko; DISTRIBUSI II e. perumusa n cla n pe n elaaha n ra n ca n ga n peratura n peru n da n g-u n da n ga n serta pe n y1apa n baha n pertimba n ga n hukum dalam ra n gka pe n yelesaia n masalah hukum di bida n g sektor keua n ga n cla n perJa n J1a n ;

perumusa n cla n pe n elaaha n ra n ca n ga n peratura n peru n da n g-u n da n ga n serta pe n yiapa n bah.a n pertimba n ga n hukum dalam ra n gka pe n yelesaia n masalah hukum di bida n g lai nn ya (hukum secara umum); da n g. pelaksa n aa n urusa n tata usaha cla n rumah ta n gga Biro Hukum serta pe n gelolaa n ki n er ja.

Biro Hukum tercliri atas:

Bagia n I-Iukum Pajak cla n Kepabea n a n ;

Bagia n I-Iukum A n ggara n , Perimba n ga n Keua n ga n , Perbe n daharaa n , da n Pe n erimaa n Negara Buka n Pajak;

Bagia n I ^- Iukum Kekayaa n Negara, Perusahaa n , cla n I n formasi Hukum;

cl. Bagia n Hukuংn Pe n gelolaa n Pembiayaa n cla n I-Iukum Um urn;

Bagia n Hukum Sektor Keua n ga n cla n Perja n jia n ; cla n f. Kelompok Jabata n Fu n gsio n al.

Bagia n Hukum Pajak cla n Kepabea n a n mempu n ya1 tugas melaksa n aka n pe n elitia n /pe n elaaha n legal clra fting ra n ca n ga n peratura n peru n da n g-u n da n ga n ya n g bersifat pe n gatura n atau pe n etapa n berikut pemrosesa nn ya, cla n pe n elitia n /pe n elaaha n aspek yuridis masalah hukum da n / a tau pemberia n pertimba n ga n hukum dalam ra n gka pe n yelesaia n masalah hukum di ·bicla n g pajak, kepabe n a n , cla n cukai. DISTRIBUSI II Pasal 6 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan menyelenggarakan fungsi: · a. penelitian/ penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perpajakan; dan

penelitian/penelaahan legal dra f ting peraturan perundang-undangan yang rancangan bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai.

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan terdiri atas:

Subbagian Hukum Pa jak I;

Subbagian Hukum Pajak II;

Subbagian Hukum Kepabeanan I; dan

Subbagian Hukum Kepabeanan II.

Subbagian melakukan

Hukum Pajak I mempunyai peneli tian / penelaahan legal tu gas dra f ting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pajak, yaitu Pajak Penghasilan termasuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pajak Pertambahan DISTRIBUSI II (2) Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai. Subbagian melakukan Hukum Pajak II mempunya1 tugas penelitian/ penelaahan legal draf ting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pa jak, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa jakan, Pa jak Bumi dan Bangunan selain Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Pengadilan Pajak.

Subbagian Hukum Kepabeanan I mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal draf ting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau pen.eta pan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/ a tau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang kepabeanan, yang meliputi teknis kepabeanan, penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, pemberian fasilitas pembebasan clan keringanan bea masuk, audit kepabeanan, pemberian prem1, keberatan clan banding, dan kepabeanan internasional.

Subbagian Hukum Kepabeanan II mempunyai tugas melakukan penelitian/ penelaahan legal dra fting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang cukai dan kepabeanan lainnya, yang meliputi tempat penimbunan berikat, penindakan clan penyidikan, DISTRIBUSI II pengendalian impor atau ekspor termasuk larangan dan pembatasan, bea masuk anti dumping, dan bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk imbalan, dan bea masuk pembalasan.

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penelitian/ penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/ a tau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan, perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pa jak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

penelitian/penelaahan legal dra f ting peraturan perundang-undangan yang rancangan bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang anggaran;

penelitian/penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah; DISTRIBUSI II c. penelitian/ penelaahan legal dra f ting peraturan perundang-undangan yang rancangan bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/ a tau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perbendaharaan termasuk Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Keuangan dan pola pengelolaan keuangan Baclan Layanan Umum yang berada pacla Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian; clan cl. penelitian/ penelaahan legal dra fting rancangan peraturan perunclang-unclangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, clan penelitian/penelaahan aspek yuriclis masalah hukum clan/ atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang Penerimaan Negara Bukan Pa jak.

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbenclaharaan, clan Penerimaan Negara Bukan Pa jak, terdiri atas:

Subbagian Hukum Anggaran;

Subbagian Hukum Perimbangan Keuangan;

Subbagian Hukum Perbendaharaan; clan cl. Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Subbagian Hukum Anggaran mempunym tugas melakukan peneli tian / penelaahan legal dra fting rancangan peraturan bersifat pengaturan perundang-unclangan yang a tau penetapan berikut pemrosesannya, yuriclis masalah dan penelitian/ penelaahan aspek hukum clan/ atau pemberian DISTRIBUSI II pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang anggaran yang meliputi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, dan rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang penganggaran pada Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Bagian Anggaran Rutin/Bendahara Umum Negara, Public Service Obligation dan Subsidi, Keuangan, dan masalah anggaran terkait lainnya.

Subbagian I-Iukum Perimbangan Keuangan mempunym tugas melakukan penelitian/penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perundang­ undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah meliputi bagi hasil dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana transfer lainnya, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, clan dana desa serta pinjaman clan hibah kepada pemerintah daerah termasuk dana darurat, serta pendanaan dan informasi keuangan daerah, dan masalah lainnya di bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Subbagian Hukum Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang­ undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perbendaharaan yang meliputi pelaksanaan anggaran termasuk pelaksanaan pengadaan barang/ jasa DISTRIBUSI II pemerintah, pengelolaan kas negara termasuk tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi clan kompensasi utang kepada negara, pengelolaan dana investasi, pembinaan pengelolaan pola keuangan Badan Layanan Umum, akuntansi clan pelaporan keuangan, sistem perbendaharaan clan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kcwa jiban konti jensi Pemerintah serta masalah perbendaharaan terkait lainnya.

Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunya1 tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang Penerimaan Negara Bukan Pa jak.

Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelitian/penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis 1nasalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang Barang Milik Negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lainnya, piutang negara, lelang, clan perusahaan, serta menyelenggarakan dokumentasi, informasi, dan diseminasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

penelitian/penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, DISTRIBU.SI II dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang Barang Milik Negara, termasuk pengelolaan aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan aset Bank Dalam Likuidasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan;

penelitian/penelaahan legal dra fting rancangan c. peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang kekayaan negara dipisahkan dan perusahaan; peneli tian / penelaahan legal dra f ting peraturan perundang-undangan yang rancangan bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang piutang negara dan lelang;

penyusunan dokumentasi dan kompilasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas kementerian;

penelitian dan evaluasi peraturan perundang­ undangan, peny1apan bahan pustaka hukum, pengelolaan perpustakaan hukum serta penyiapan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan kementerian; dan

komputerisasi pengelolaan peraturan perundang­ undangan, pelayanan informasi peraturan perundang­ undangan, diseminasi hukum, penerbitan dan publikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas kementerian. DISTRIBUSI II .

Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum, terdiri atas:

Subbagian Hukum Barang Milik Negara;

Subbagian Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Perusahaan;

Subbagian Hukum Piutang Negara dan Lelang; dan

Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum. Pasal 7 1 (1) Subbagian Hukum Barang Milik Negara mempunya1 tugas melakukan penelitian/ penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/ a tau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara pada Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga lainnya, termasuk pengelolaan aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan aset Bank Dalam Likuidasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Subbagian Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Perusahaan mempunyai tugas melakukan penelitian/ penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang kekayaan negara yang meliputi kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk penyertaan modal negara berikut perubahannya pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Pembiayaan DISTRIBUSI II Ekspor Indonesia, Lembaga Keuangan Internasional, Lembaga Penjaminan Simpanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Perseroan Terbatas lain yang terdapat kepemilikan negara, yayasan dan badan hukum/ baclan usaha lain serta usaha kecil, mikro, dan menengah.

Subbagian Hukum Piutang Negara clan Lelang mempunyai tugas melakukan penelitian/ penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perundang­ unclangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuriclis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum clalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait clengan biclang piutang negara clan lelang termasuk pengurusan piutang negara clan pelaksanaan Panitia Urusan Piutang Negara serta lelang.

Subbagian Informasi clan Diseminasi Hukum mempunyai tugas menyusun clokumentasi clan kompilasi peraturan perundang-undangan, melakukan penelitian dan evaluasi peraturan perunclang­ undangan, peny1apan bahan pustaka hukum, pengelolaan perpustakaan hukum, pelayanan informasi peraturan perundang-undangan, diseminasi hukum, penerbitan clan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang tugas kementerian clan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi clan Informasi I-Iukum di lingkungan kementerian.

Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan I-Iukum Um um mempunyai tugas n1elaksanakan penelitian/ penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perunclang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, clan penelitian/ penelaahan aspek yuriclis masalah hukum clan/ atau pemberian pertimbangan hukum clalam rangka DISTRIBUSI II penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan pembiayaan, pengelolaan risiko, transaksi derivatif, dan hukum umum yang terkait.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

penelitian/ penelaahan legal dra f ting peraturan perundang-undangan yang rancangan bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pembiayaan dan pengelolaan risiko yang meliputi surat berharga negara, obligasi daerah, pinjaman dan hibah luar negeri, transaksi derivatif, dan pembiayaan syariah;

penelitian/ penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang organisasi, ketatalaksanaan, kelembagaan, risiko dan terkait; dan sumber daya mcin.usia, man.8.Jemen masalah hukum um um yang c. pengurusan tata usaha, rumah tangga biro, dan pengelolaan kiner ja.

Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Hukum Umum terdiri atas:

Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan I;

Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan II;

Subbagian Hukum Umum; dan DJSTRIBUSI II d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan I mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perundang­ undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang pengelolaan pembiayaan negara, khususnya yang terkait dengan Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara, transaksi derivatif dan obligasi daerah, termasuk penyusunan Legal Opinion dalam rangka penerbitan surat berharga negara.

Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan II mempunya1 tugas melakukan penelitian/penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perundang­ undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang pengelolaan pembiayaan negara berupa pinjaman dan hibah luar negeri, penerusan pinjaman luar negeri dan hibah luar negen kepada Badan U saha Milik Negara dan Pemerintah Daerah, pengelolaan pinjaman pemerintah yang bersumber dari Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah, termasuk penyusunan Legal Opinion dalam rangka pengef ektifan per janjian pinjaman luar negeri, serta pemberian pinjaman/ hibah pemerintah ke luar negeri.

Subbagian Hukum Umum mempunya1 melakukan penelitian/ penelaahan legal tu gas dra f ting rancangan bersifat peraturan pengaturan perundang-undangan yang a tau penetapan berikut DISTRIBUSI II pemrosesannya, yuriclis masalah clan penelitian/penelaahan aspek hukum clan/ atau pemberian pertimbangan hukum clalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait clengan biclang organisasi, ketatalaksanaan, kelembagaan, sumber claya manusia, clan hukum umum yang terkait.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunym tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, rumah tangga Biro Hukum, pengelolaan kinerja Biro Hukum, clan manaJemen risiko Biro Hukum.

Bagian Hukum Sektor Keuangan clan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan penelitian/ penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perunclang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, clan penelitian/penelaahan aspek yuriclis masalah hukum clan/atau pemberian pertimbangan hukum clalam rangka penyelesaian masalah hukurn. di bidang sektor keuangan serta pengka jian, pengoordinasian, clan perumusan rancangan perJanJlan atau naskah kerjasama nasional clan internasional di biclang ekonomi clan keuangan.

Dalarn. melaksanakan tugas se bagaimana climaksucl dalam Pasal 76, Bagian Hukum Sektor Keuangan clan Pe1 janjian menyelenggarakan fungsi:

peneli ti an/ penelaahan legal dra f ting peraturan perundang-unclangan yang rancangan bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, clan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait clengan biclang pasar modal, clana pensiun, clan DISTRIBUSI II b. perasuransian, termasuk program asuransi wa jib dan program asuransi sosial; penelitian/ penelaahan legal dra fting peraturan perundang-undangan yang rancangan bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perbankan termasuk permasalahan hukum non litigasi eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, dan permasalaha n hukum eks program penjaminan pemerintah, dan lembaga pembiayaan, serta pengelolaan Rupiah dan kebijakan perubahan harga Rupiah, termasuk pula mengoordinasikan penyusunan Program Legislasi Nasional Undang- 1.Jndang;

penelitian/penelaahan legal dra f ting rancangan d. peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang terkait dengan bidang lembaga penjaminan, sektor keuangan lainnya, profesi keuangan, lembaga keuangan internasional, ker jasama internasional yang bersifat bilateral dan regional serta lembaga regional dan kerjasama internasional yang bersifat multilateral dan organisasi dibawah Persatuan Bangsa-Bangsa serta perubahan iklim dan ekonomi hijau termasuk pula mengoorclinasikan penyusunan Program Perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan; dan peneli tian / penelaahan legal dra f ting peraturan perundang-undangan yang rancangan bersifat DISTRIBUSI II - 4 1 - pengaturan atau penetapan berikut pen1rosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuriclis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang hukum pe1JanJian nasional dan pe1JanJian internasional, khususnya perjan: jian pengadaan barang clan jasa, perJanJian perlinclungan, promos1 dan kerjasama investasi, perJanJian ker jasama penyediaan infrastruktur, Jamman pemerintah (government guarantee) dan kewajiban kontinjensi serta per JanJian kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan.

Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Pe1janjian tercliri atas:

Subbagian I-Iukum Sektor Keuangan I;

Subbagian Hukum Sektor Keuangan II;

Subbagian I-Iukum Sektor Keuangan III; dan

Subbagian I-Iukum Perjanjian.

Subbagian I ^- Iukum Sektor Keuangan I mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal dra fting rancangan peraturan perunclang-unclangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, clan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum clan/ atau pemberian pertimhangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pasar modal, clana pensn.In, clan perasuransian, termasuk program asuransi wajib clan program asuransi sosial.

Subbagian 1-Iukum Sektor Keuangan II mempunyai tugas melakukan penelitian/ penelaahan legal dra f ting DISTRIBUSI II rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/ penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perbankan termasuk permasalahan hukum non litigasi eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, dan permasalahan hukum eks program penJamman pemerintah, dan lembaga pembiayaan, serta pengelolaan Rupiah dan kebijakan perubahan harga Rupiah, termasuk pula mengoordinasikan penyusunan Program Legislasi Nasional Undang-Undang.

Subbagian Hukum Sektor Keuangan III mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan legal dra f ting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan a tau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang lembaga penjaminan, sektor keuangan lainnya, pro.fesi keuangan, lembaga keuangan internasional, ker jasama internasional yang bersifat bilateral dan regional serta lembaga regional dan ker jasama internasional yang bersifat multilateral dan organisasi dibawah Persatuan Bangsa-Bangsa serta perubahan iklim dan ekonomi hijau termasuk pula mengoordinasikan penyusunan Program Perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan.

Subbagian Hukum Per janjian mempunya1 tugas melakukan peny1apan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang- DISTRIBUSI II undangan ^c lan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang hukum per Jai1J1an nasional, dan per JanJ1an internasional, khususnya peqanJian pengaclaan barang clan jasa, perjanjian perlinclungan, promosi clan ke1jasama investasi, pe1 janjian ker jasama penyecliaan infrastruktur, Jamman pemerintah (government guarantee) ^c lan kewajiban kontinjensi serta perjanjian kerjasama bilateral, regional, clan internasional di bidang ekonomi clan keuangan. Bagian Keen.am Biro Bantuan Hukum

Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan clan melaksanakan penelaahaan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, Hak Uji Materiil clan Sengketa Kepegawaian, serta Sengketa Internasional, Arbitrase, pemulihan aset negara clan menganalisis peraturan perunclang-unclangan terkait tugas Kementerian Keuangan. Pasal 8 1 Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud clalam Pasal 80, Biro Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

penelaahan kasus hukum clan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan;

penelaahan kasus hukum clan pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional; c . penelaahan kasus hukun1 clan pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa eks DISTRIBUSI II Bank Dalam Likuidasi, sengketa Internasional, arbitrase, dan kepegawaian;

penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rug1 atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/ Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, penanganan perkara di lingkup pengadilan niaga dan peradilan pajak serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Bantuan Hukum.

Biro Bantuan Hukum terdiri atas:

Bagian Bantuan Hukum I;

Bagian Bantuan Hukum II;

Bagian Bantuan Hukum III; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Bantuan Hukum I mempunya1 tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, Hak Uji Materiil, dan sengketa Kepegawaian, Arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal. LI DISTRIBUSI II

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Bantuan Hukum I menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bah.an penelaahan kasus hukum;

pemberian bantuan hukum pada unit-unit ker ja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, Hak Uji Materiil, sengketa Kepegawaian, dan Arbitrase dalarn penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, sengketa pa jak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;

pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai Kementerian Keuangan, clan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan; dan

penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, penanganan perkara di lingkup pengadilan niaga dan peradilan pajak serta menganalisis peraturan perundang­ undangan terkait tugas Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan.

Bagian Bantuan Hukum I terdiri atas:

Subbagian Bantuan Hukum IA;

Subbagian Bantuan Hukum IB; DISTRIBUSI II c . Subbagian Bantuan Hukum IC; dan

Subbagian Bantuan Hukum ID.

Subbagian Bantuan Hukum IA, IB, IC, dan ID mas1ng­ masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada unit unit ker ja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi, Arbitrase, dan Kepegawaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit ker ja di lingkungan Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, Hak Uji Materiil, sengketa Kepegawaian, dan Arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisis peraturan perundang­ undangan terkait tugas Kementerian Keuangan sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Bantuan Hukum II menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;

pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan DISTRIBUSI II Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, I-Iak Uji Materiil, sengketa Kepegawaian, dan Arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, sengketa pajak, clan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk; c . pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi clan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan;

penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, penanganan perkara di lingkup pengadilan niaga dan peradilan pajak serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan; dan

pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro Bantuan I-Iukun.

Bagian Bantuan Hukum II terdiri atas:

Subbagian Bantuan I-Iukum IIA;

Subbagian Bantuan Hukum IIB;

Subbagian Bantuan Hukum IIC; dan

Subbagian Tata Usaha Biro. DISTRIBU.SI II

Subbagian Bantuan Hukum IIA, IIB, dan IIC mempunya1 tugas melakukan peny1apan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, man.tan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi clan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada unit unit ker ja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi, Arbitrase, dan Kepegawaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunya1 tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, pengelolaan kinerja pegawai, keuangan clan rumah tangga Biro Bantuan Hukum. Pasal 9 1 Bagian Bantuan Hukum III mempunya1 tu gas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, Hak Uji Materiil, dan sengketa Kepegawaian, serta sengketa Internasional, Arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris J encleral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 1 , Bagian Bantuan Hukum III menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bah ^. an penelaahan kasus hukum; DISTRIBUSI II b. pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, Hak Uji Materiil, sengketa Kepegawaian, dan sengketa Internasional, serta Arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;

pendampingan kepada para pejabat, man.tan pejabat, atau pegawai Kementerian Keuangan, dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan; dan

penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, penanganan perkara di lingkup pengadilan niaga dan peradilan pa jak serta menganalisis peraturan perundang­ undangan terkait tugas Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/ gugatan.

Bagian Bantuan Hukum III terdiri atas:

Subbagian Bantuan Hukum IIIA;

Subbagian Bantuan Hukum IIIB;

Subbagian Bantuan Hukum IIIC; dan

Subbagian Bantuan Hukum IIID. DISTRIBUSI II

Subbagian Bantuan Hukum IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalarn pelaksanaan tugasnya dirnintai keterangan oleh aparat penegak hukurn dalarn perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana urnurn yang berkaitan dengan jabatan, pernberian bantuan hukurn pada unit unit ker ja di lingkungan Kernenterian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalarn Likuidasi, sengketa Internasional, Arbitrase, clan Kepegawaian, sesuai penugasan yang diatur lebih Ian.jut oleh Sekretaris Jenderal.

Biro Surnber Daya Manusia yang selanjutnya dalarn Peraturan Menteri ini disebut Biro SDM rnernpunyai tugas rnengoordinasikan clan rnelaksanakan penyiapan pernbinaan dan pengelolaan surnber daya rnanusia di lingkungan Kementerian Keuangan, sesua1 dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas terhadap peny1apan pernbinaan clan pengelolaan sum ber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diatur dalarn Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 96, Biro SDM rnenyelenggarakan fungsi: DISTRIBUSI II a. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manus1a, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan, penempatan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

pengelolaan assessment center;

pengembangan sumber daya manusia dan manajemen kinerja pegawai;

pengembangan, mana Jemen, dan pelayanan sistem informasi mana jemen sumber daya manusia serta manajemen naskah dan dokumen pegawai;

penyusunan kebijakan dan pengelolaan pola karir, pola mutasi, dan manajemen talenta, pengaturan status kepegawaian, dan kepangkatan;

penyelesaian mutasi jabatan, pengaturan status kepegawaian, dan kepangkatan pegawai;

pengelolaan dan pengembangan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan;

pelaksanaan seleksi terbuka peng1s1an jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;

pengelolaan kesejahteraan, pen Jinan, dan pengoordinasian pemberian penghargaan pegawai; J . penerapan penegakan disiplin dan penyelesaian kasus kepegawaian;

penyelesaian pem ber hen ti an dan pemberian pens1un pegawai;

penyusunan, diseminasi, pen era pan, dan mengoordinasikan evaluasi regulasi di bi dang kepegawaian; dan

pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro SDM.

Biro SDM terdiri atas:

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia;

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia;

Bagian Mutasi dan Kepangkatan; DISTRIBUSI II e. Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, Pcnsiun; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

clan Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi rencana kebutuhan sumber daya manusia, formasi, pengadaan pegawai, orientasi pegawai baru dan penempatan pegawai serta tata usaha dan rumah tangga Biro SDM. Pasal 1 00 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM menyelenggarakan fungsi:

pcrumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan formasi pegawai;

pengoordinasian penyiapan dan penyusunan analisis beban kerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana ker ja anggaran Kementerian/ Lembaga, laporan kiner ja, penetapan kinerja, dan mana jemen risiko di lingkungan Biro SDM;

penyiapan, pelaksanaan dan analisis basil surve1 dan seminar perencanaan sumber daya manusia;

penyiapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penerimaan pegawai baru;

penyelesaian perpindahan pegawai dari instansi lain ke Kementerian Keuangan, pegawai harian, pegawai magang, hakim pajak, tenaga ahli, dan staf khusus Menteri Keuangan;

peny1apan dan penyelesaian penempatan pegawa1 baru, pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, serta pemrosesan Kartu Pegawai;

perumusan pedoman pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi orientasi pegawai baru; DISTRIBUSI II h. pengelolaan rumah tangga, uang muka, dan peny1apan saran a prasarana um um serta pendistribusian persuratan Biro SDM;

pengoordinasian penyusunan uraian jabatan, standar prosedur operasi, dan Laporan Kinerja Biro SDM; dan J . pembinaan sumber daya manusia Biro SDM. Pasal 1 0 1 Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Subbagian Perencanaan dan Formasi Sumber Daya Manusia;

Subbagian Rekrutmen Sumber Daya Manusia;

Subbagian Penempatan Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Perencanaan dan Formasi Sumber Daya Manusiamempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan formasi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, pengoordinasian penyiapan dan penyusunan analisis beban ker ja, rencana strategis, rencana kerja, rencana ker ja anggaran Kementerian/ Lembaga, rencana kinerja tahunan, serta penyiapan, pelaksanaan dan analisis hasil survei dan seminar perencanaan sumber daya manusia.

Subbagian Rekrutmen Sumber Daya Manusia mempunya1 tugas melakukan penyiapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penerimaan pegawai baru, penyelesaian perpindahan pegawai dari instansi lain ke Kementerian Keuangan, pegawa1 harian, pegawai magang, hakim pa jak, tenaga ahli, dan staf khusus Menteri Keuangan.

Subbagian Penempatan Sumber Daya Manusia mempunya1 tugas melakukan penyiapan dan penyelesaian penempatan pegawai baru, pengusulan DISTRIBU.SI II pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dan pemrosesan Kartu Pegawai, serta perumusan pedoman pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi orientasi pegawai baru.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunya1 tugas melakukan koordinasi penyusunan analisis beban ker ja, manajemen risiko, Laporan Kiner ja, Penetapan Kinerja, koordinasi penyusunan ura1an jabatan, penyusunan Standard Operating Procedures, peny1apan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan dan pemeliharaan arsip inaktif Biro SDM, serta penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Biro SDM. Pasal 1 03 Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis kompetensi pegawa1, assessment center, pengelolaan kinerja pegawai, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pasal 1 04 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 03, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis clan perumusan model kompetensi pegawai;

perumusan dan evaluasi kebijakan pengukuran kompetensi pegawai; c . perumusan dan evaluasi arsitektur kepemimpinan Kementerian Keuangan;

pelaksanaan assessment center dan psikotes;

pengembangan dan evaluasi assessment center dan psikotes;

pengelolaan kiner ja pegawai;

pengoordinasian pelaksanaan penataan pegawai; DISTRIBUSI II h. pengoordinasian pengelolaan dan penyusunan indikator kiner ja utama Biro SDM;

pengoordinasian penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia; J . pengembangan program pelatihan; dan

pengoordinasian pelaksanaan pelatihan pegawai.

pendidikan dan pendidikan dan Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Subbagian Analisis Kompetensi Pegawai;

Subbagian Assessment Center, c. Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Subbagian Analisis Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis dan perumusan konsep model kompetensi, konsep kebijakan pengukuran kompetensi, dan konsep arsitektur kepemimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi pelaksanaannya.

Subbagian Assessment Center mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan assessmentcenter pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan.

Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan diseminasi sistem penilaian kinerja pegawai, melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kiner ja pegawai, penyiapan bahan penataan pegawai, mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama di lingkungan Biro SDM dan menatausahakan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pejabat eselon I. DISTRIBUSI II (4) Subbagian Pengembangan Kapasitas SDM mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan dan analisis pengembangan sumber daya manusia, penyusunan rencana kebutuhan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan.

Bagian Mana jemen Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembangunan, pengelolaan, pelayanan sistem informasi mana Jemen sumber daya manusia, penyajian, analisis, pengintegrasian data sumber daya manusia, serta pengelolaan naskah dan dokumen pegawai. Pasal 1 08 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 07, Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

analisis proses bisnis manaJemen sumber daya manusia, desain sistem aplikasi manajemen sumber daya manusia, manajemen basis data sumber daya manus1a, koordinasi peny1apan infrastruktur dan dukungan teknis teknologi informasi di lingkungan Biro SDM, serta memberikan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen sumber daya manusia, standardisasi basis data serta pemantauan prosedur pengiriman dan pertukaran data;

pelaksanaan analisis, penyusunan, laporan atas data dan informasi manus1a; dan penya J1an sumber daya c. pemutakhiran data sumber daya manusia, pembuatan mekanisme dan pemantauan pelaksanaan pertukaran data sumber daya manusia, serta verifikasi dan integrasi data sumber daya manusia; dan

verifikasi, penyeragaman dan integrasi data sumber daya manusia; dan

manajemen naskah clan dokumen kepegawaian. DISTRIBUSI II Pasal 1 09 Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Subbagian Manajemen Basis Data;

Subbagian Analisis Data dan Dukungan Informasi;

Subbagian Pengintegrasian Data; dan

Subbagian Mana jemen Naskah dan Dokumentasi. Pasal 1 10 (1) Subbagian Mana jemen Basis Data mempunyai tugas melaksanakan analisis proses bisnis mana Jemen sumber daya manus1a, desain sis tern mana Jemen sumber day a manusia, mana.Jemen basis data sumber day a manus1a, koordinasi peny1apan infrastruktur dan dukungan teknis teknologi informasi di lingkungan Biro SDM, serta memberikan ·bimbingan teknis penerapan sistem manaJemen sumber daya manusia.

Subbagian Analisis Data dan Dukungan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis data, penyaJian data dan informasi sumber daya manusia, serta penyelesaian pelaksanaan in passing gaji pegawai unit Eselon I selain Sekretariat Jenderal.

Subbagian Pengintegrasian Data mempunyai tugas melakukan pemutakhiran data sumber daya manusia unit Eselon I selain Sekretariat Jenderal, pembuatan mekanisme dan pemantauan pelaksanaan pertukaran data sumber daya manusia, serta melakukan verifikasi dan integrasi data sumber daya manusia.

Subbagian Manajemen Naskah dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan naskah dan dokumen kepegawaian. Pasal 1 1 1 Bagian Mutasi dan Kepangkatan mempunya1 tugas 1nenyusun, melaksanakan, dan mengembangkan kebijakan pola mutasi jabatan administrasi, mutasi DISTRIBUSI II - 58 - jabatan administrasi, mutasi jabatan fungsional, seleksi terbuka, pola karir, mana.Jemen talenta, pengaturan status kepegawaian, pengelolaan dan pengembangan pejabat fungsional, pindah antar unit, pindah keluar instansi, penugasan lainnya serta kepangkatan pegawai. Pasal 1 1 2 Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 1 , Bagian Mutasi dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi:

penyusunan kebijakan dan penyelesaian peny1apan keputusan yang berkaitan dengan mutasi jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi;

penyusunan kebijakan pola karier dan pola mutasi; c . pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pola karier dan pola mutasi;

penyusunan kebijakan dan pelaksanaan manaJemen talenta;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mana Jemen talenta;

pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan p1mp1nan tinggi madya, pratama dan jabatan administrasi;

pelaksanaan seleksi terbuka peng1s1an jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;

penyelesaian perpindahan pegawai antar unit eselon I;

persetujuan pindah pegawa1 Kementerian Keuangan ke instansi lain; J. penyelesaian penugasan pegawai Kementerian Keuangan pada Badan U saha Milik Negara, Bad an Layanan Umum, Lembaga Internasional dan lainnya;

pengaturan status Pegawai Negeri Sipil dipeker jakan/ diperbantukan pada instansi lain;

penyusunan kebijakan dan penyelesaian penyiapan keputusan yang berkaitan dengan mutasi pejabat fungsional;

pengelolaan dan pengembangan pejabat fungsional; DISTRIBUSI II n. penyelesaian kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan pegawai; dan

peninjauan masa kerja. Pasal 1 13 Bagian Mutasi dan Kepangkatan terdiri atas:

Subbagian Mutasi;

Subbagian Manajemen Talenta;

Subbagian Status Kepegawaian clan Pengembangan Pejabat Fungsional; clan d. Subbagian Kepangkatan.

Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pola mutasi dan monitoring pelaksanaan pola mutasi, penyusunan f easibility study - po la karir, penyusunan pedoman po la karier serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pola karier, pelaksanaan seleksi terbuka peng1s1an jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, penyiapan usulan mutasi jabatan struktural eselon I, II, dan III di lingkungan Kementerian Keuangan, penyelesaian mutasi jabatan struktural untuk perpindahan an.tar unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, penyelesaian surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan menduduki jabatan struktural eselon I, II, III di lingkungan Kementerian Keuangan.

Subbagian Mana jemen Talenta mempunyai tugas menyusun kajian clan konsep kebijakan manajemen talenta, implementasi mana jemen talenta, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen talenta, dan penyempurnaan kebijakan mana jemen talenta di lingkungan Kementerian Keuangan.

Subbagian Status Kepegawaian dan Pengembangan Pejabat Fungsional mempunya1 tugas menyusun kebijakan, menganalisis, mengevaluasi, serta 1 DISTRIBUSI II - 60 - menyempurnakan proses pengaturan status kepegawaian sebagai pegawa1 dipeker jakan/ diperbantukan, pindah antar unit, pindah keluar instansi, pembinaan internal pejabat fungsional analis kepegawaian, pengelolaan clan pengembangan pejabat fungsional, serta memproses mutasi jabatan fungsional untuk tingkat madya sesua1 ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas menganalisis penyelesaian kebijakan clan proses kenaikan pangkat reguler clan kenaikan pangkat pilihan, clan penm.Jauan masa kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Pasal 1 15 Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, clan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis dan menyelesaikan pengelolaan kesejahteraan pegawa1, pemberian penghargaan clan tanda Jasa, penzman, menegakkan disiplin pegawai, peny1apan penyelesaian kasus kepegawaian, usul pemberhentian clan pensiun serta melaksanakan penyusunan, diseminasi, penerapan, clan mengoordinasikan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian. Pasal 1 16 Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 5, Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, clan Pensiun menyelenggarakan fungsi:

pengelolaan kesejahteraan clan pelaksanaan pemberian penghargaan clan tanda jasa serta perijinan pegawai;

pelaksanaan penegakan disiplin, peny1apan penyelesaian kasus kepegawaian serta penerapan kode etik pegawai; DISTRIBUSI II - 61 - c. penyelesaian pemberhentian dan pemberian pens1un pegawai; dan

peny1apan, penyusunan, diseminasi, penerapan, dan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian. Pasal 1 1 7 Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, dan Pensiun terdiri atas:

Subbagian Kesejahteraan;

Subbagian Penegakan Disiplin;

Subbagian Pemberhentian dan Pensiun; dan

Subbagian Regulasi Sumber Daya Manusia.

Subbagian melakukan Pasal 1 18 Kesejahteraan mempunya1 tugas peny1apan bahan pengelolaan 'kesejahteraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa, pen Jman pegawa1, penyelesaian pemberian rekomendasi Bapertarum/ Taperum, cuti pegawai, pengusulan kartu isteri/kartu suami.

Subbagian Penegakan Disiplin mempunya1 tugas melakukan penyiapan bahan penegakan disiplin, penyelesaian kasus kepegawaian, serta penerapan kode etik pegawai dan menghimpun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.

Subbagian Pemberhentian dan Pensiun mempunya1 tugas melakukan penyiapan bahan dan penyelesaian pemberhentian pegawai dan pemberhentian pegawa1 dari jabatan organik serta penyelesaian usul pens1un pegawai, dan usul kenaikan pangkat pengabdian dan anumerta sesuai dengan peraturan perundang­ undangan.

Subbagian Regulasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, diseminasi, penerapan, dan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian. DISTRIBUSI II

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 19, Biro KLI menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

c.

pembinaan aktivitas informasi kebijakan komunikasi dan layanan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya; pembinaan penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan secara terpadu dan berkelanjutan; pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik; evaluasi program akseptasi publik komunikasi publik, terhadap kebijakan pengukuran pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya, dan peningkatan partisipasi publik;

penyelenggaraan publikasi cetak dan elektronik;

pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Keuangan, desk informasi dan call center, g. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan negara dan ke bij akan Kementerian di bidang lainnya dan hasil DISTRIBUSI II pelaksanaannya kepada stakeholders Kementerian Keuangan;

koordinasi penyelenggaraan rapat ker ja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

penerbitan s1aran pers, keterangan pers, tanggapan/ bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca; J . penyelenggaraan edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada stakeholders internal dan eksternal;

perencanaan, pengendalian program kehumasan, serta pengelolaan referensi kementerian clan koordinasi pusat referensi di internal Kementerian Keuangan;

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga ·Biro KLI; dan

pelaksanaan urusan protokol, tamu asmg, dan akomodasi Kementerian Keuangan.

Biro KLI terdiri atas:

Bagian Manajemen Strategi Komunikasi;

Bagian Manajemen Publikasi;

Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara;

Bagian Manajemen Hubungan Media, Kelembagaan Masyarakat, dan Protokol;

Bagian Mana jemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi;

Bagian Mana jemen Sistem Informasi dan Edukasi Pu blik; clan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1 22 Bagian Manajemen Strategi Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan manajemen di DISTRIBUSI II bidang strategi komunikasi, opini publik, riset, dan audit komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pasal 1 23 Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Mana jemen Strategi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

penyiapan pembinaan di bidang strategi komunikasi, opuu publik, riset, clan audit komunikasi di lingkungan kementerian;

pelaksanaan aktivitas mana jemen strategi komunikasi;

penyusunan bahan rekomenclasi tindakan terkait hasil analisis opini publik;

cl. penyusunan clan evaluasi program komunikasi publik Kementerian clan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;

penyusunan bahan tertulis kegiatan komunikasi pimpinan Kementerian Keuangan;

pemantauan, analisis, clan penyusunan laporan perkembangan op1111 publik pada media cetak, elektronik, dan online, claerah, nasional dan in ternasional;

pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan clan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya; dan

pelaksanaan riset dan audit komunikasi.

Bagian Mana jemen Strategi Komunikasi terdiri atas:

Subbagian Strategi Komunikasi;

Subbagian Monitoring dan Analisis Berita; dan

Subbagian Riset dan Audit.

Pasal 1 25 Subbagian Strategi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan analisis bahan penyusunan DISTRIBUSI II strategi komunikasi, dan bahan rekomendasi tindakan secara tepat waktu kepada pimpinan.

Subbagian Monitoring dan Analisis Berita mempunyai tugas melakukan monitoring dan analisis opini publik pada media cetak, elektronik, dan online, daerah, nasional, dan internasional, serta menyiapkan laporan berkala perkembangan opini publik.

Subbagian Riset dan Audit mempunyai tugas melakukan audit komunikasi dan riset maupun survei yang terkait dengan opm1 publik, pengelolaan informasi, peningkatan kualitas dan kuantitas database bagian.

Bagian Mana jemen Publikasi mempunya1 tugas melaksanakan penyiapan pem binaan dan manaj emen di bida 11g publikasi cetak, publikasi elektronik, dan aktivitas pemberitaan dan dokumentasi kegiatan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Mana jemen Publikasi menyelenggarakan fungsi:

peny1apan pembinaan publikasi elektronik, dokumentasi kegiatan Kementerian Keuangan; di bidang publikasi cetak, aktivitas reportase dan p1mpman di lingkungan b. peny1apan, penerbitan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media cetak dalam dan luar ruang;

penyiapan, penayangan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta basil pelaksanaannya pada media elektronik dalam dan luar ruang; DISTRIBUSI II d. peny1apan dan pengelolaan website Kementerian Keuangan serta pemutakhiran informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya;

penyiapan dan pengelolaan social media Kementerian Keuangan serta pemutakhiran informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara pelaksanaannya; serta hasil f. peny1apan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya; dan

penyiapan dan pengelolaan liputan dan dokumentasi kegiatan Kementerian Keuangan dan pimpinan.

Bagian Mana jemen Publikasi terdiri atas:

Subbagian Publikasi Cetak;

Subbagian Publikasi Elektronik; dan

Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi.

Subbagian Publikasi Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan di bidang publikasi cetak di lingkungan Kementerian Keuangan, peny1apan, penerbitan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media cetak dalam dan luar ruang secara tepat waktu.

Subbagian Publikasi Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan di bidang publikasi elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, DISTRIBUSI II peny1apan, penayangan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media elektronik dalam dan luar ruang, website, social media secara tepat waktu.

Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pembinaan peliputan dan dokumentasi kegiatan kementerian dan pimpinan, peny1apan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya.

Bagian Mana jemen Hubungan Kelembagaan Negara mempunyai tugas melaksanakan aktivitas komunikasi dan layanan informasi mengenai kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dengan lembaga negara/ pemerintah (pusat dan daerah) , serta koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah) dan rapat pembahasan Rancangan Undang­ Undang di bidang keuangan dan kekayaan negara. Pasal 1 3 1 Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara menyelenggarakan fungsi:

peny1apan pembinaan hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Ma jelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah DISTRIBUSI II Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Ma jelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

pemberian layanan informasi dan data mengenai kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

pengkomunikasian kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara clan hasil pelaksanaannya kepacla Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembahasan Rancangan Undang-Undang di bidang keuangan dan kekayaan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kegiatan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan DISTRIBUSI II Perwakilan Daerah ke instansi vertikal Kementerian Keuangan dan instansi terkait;

koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kegiatan kunjungan ke1ja Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Unclang di biclang keuangan dan kekayaan negara; dan

pengelolaan database stakeholders.

Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara terdiri atas:

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I;

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II; clan c. Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III.

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, clan Badan Pemeriksa Keuangan.

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat selain Komisi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III mempunya1 tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan DISTRIBUSI II keuangan dan kekayaan negara, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengelola sistem manaJemen informasi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas database Bagian Mana jemen Hubungan Kelembagaan Negara.

Bagian Manajemen Hubungan Media, Kelembagaan Masyarakat, dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan mana jemen di bidang hubungan media, hubungan kelembagaan masyarakat, dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Mana jemen Hubungan Media, Kelembagaan Masyarakat, clan Protokol menyelenggarakan fungsi:

penyiapan pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan pemberitaan maupun non pemberitaan;

peny1apan pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada kelembagaan masyarakat;

peny1apan pembinaan di bidang keprotokolan di lingkungan kementerian;

pelayanan komunikasi dua arah antara media massa dengan p1mpman Kementerian dan narasumber lainnya;

peny1apan perencanaan, pengkajian, clan optimalisasi pemanfaatan rubrik clan program media; DISTRIBUSI II f. peny1apan dan penyelenggaraan liputan pers, JUmpa pers, wawancara, dan kunjungan pers;

penyusunan s1aran pers, keterangan pers, tanggapan/ bantahan, dan surat pembaca;

penyiapan perencanaan program berita, informasi, dan edukasi pada media mengenai peraturan perundang­ undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada media cetak dan media elektronik; dan

pelaksanaan urusan protokol, tamu asmg, dan akomodasi Kementerian Keuangan.

Bagian Mana jemen Hubungan Media, Kelembagaan Masyarakat, dan Protokol terdiri atas:

Subbagian Hubungan Media;

Subbagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat; dan

^- ^ Subbagian Protokol.

(2)

Subbagian Hubungan melakukan aktivitas informasi kebijakan Media mempunyai tugas komunikasi dan layanan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada institusi beserta organ-organ in ternasional elektronik. Subbagian dari media massa cetak (nasional, dan daerah), serta media massa Hubungan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada kelembagaan masyarakat.

Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan protokol, tamu as1ng, dan akomodasi Kementerian Keuangan. DISTRIBUSI II

Bagian Mana jemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi pembinaan mempunyai di bidang tugas melaksanakan dukungan Pejabat penyiapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Layanan Informasi serta manaJemen dukungan Kepala Biro Komunikasi dan Layaii.an Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan layanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

penyiapan pembinaan di bidang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Layanan Informasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

pelaksanaan UJI konsekuensi informasi publik Kementerian Keuangan; c . pengelolaan dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan sistem informasi Pejabat Pengelola Infonnasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;

penanganan sengketa informasi Publik;

pelaksanaan asistensi pengelolaan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;

pelaksanaan ker j asama dengan badan pu blik lain ya dalam rangka pengembangan pengelolaan layanan informasi publik; dan

pelaksanaaan layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pengelolaan desk informasi, sms center, call center, dan email layanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan maupun layanan informasi lainnya. DISTRIBUSI II

Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi terdiri atas:

Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi; dan

Subbagian Pengelolaan Layanan Informasi Publik. Pasal 1 4 1 (1) Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi mempunyai tugas melakukan peny1apan pembinaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi layanan informasi publik, UJl konsekuensi, pengumpulan dan verifikasi data, penanganan sengketa informasi serta asistensi pengelolaan ' Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pelaksanaan kerja sama dengan badan publik lainnya dalam informasi publik. rangka pengelolaan layanan (2) Subbagian Pengelolaan Layaii. an Informasi Publik mempunya1 tugas melakukan pengelolaan operasionalisasi, pengelolaan dokumen tasi, pengembangan kompetensi, pelaporan dan evaluasi layanan informasi publik.

Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan peningkatan apresias1, partisipasi dan kapasitas pengetahuan publik internal dan eksternal, perencanaan, pengendalian program, manaJemen referensi dan sistem mana jemen informasi kehumasan Kementerian Keuangan, administrasi serta dukungan teknis Biro KLI . DISTRIBUSI II

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik menyelenggarakan fungsi:

perencanaan dan pengendalian program Biro KLI;

penyiapan pembinaan di bidang edukasi publik di lingkungan Kementerian 'Keuangan;

penyelenggaraan edukasi publik internal mengena1 peraturan perundang-undangan keuangan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya;

penyelenggaraan edukasi publik eksternal mengena1 peraturan perundang-undangan keuangan melalui penyelenggaraan semm.ar, lokakarya, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya;

penyelenggaraan kegiatan peningkatan apres1as1 kehumasan bagi unit vertikal;

pelaksanaan aktivitas mana.Jemen referensi Kementerian Keuangan;

pelaksanaan manajemen sistem informasi kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan;

peny1apan pembinaan hubungan dengan pusat referensi eksternal;

pelaksanaan aktivitas Biro KLI; dan mana Jemen administrasi J . pengurusan ta ta usaha dan rumah tangga Biro KLI.

Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik terdiri atas:

Subbagian Manajemen Sistem Informasi Kehumasan dan Referensi;

Subbagian Edukasi Publik; dan

Subbagian Tata Usaha Biro. DISTRIBUSI II

Subbagian Manajemen Sistem Informasi Kehumasan clan Referensi mempunyai tu gas melakukan penyiapan, pembinaan dan pelaksanaan manaJemen referensi dan sistem informasi kehumasan di lingkungan kementerian, melakukan koordinasi dan ker jasama dengan pihak institusi referensi daerah, nasional dan in ternasional dalam rangka pengembangan referensi.

Subbagian Edukasi Publik mempunya1 tugas melakukan peny1apan, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan apresiasi, partisipasi, dan kapasitas pengetahuan publik eksternal dan internal Kementerian Keuangan.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunya1 tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, dan · rumah tangga Biro KLI, serta melakukan peny1apan penyusunan rencana program jangka pan.Jang, rencana strategis dan rencana ker ja tahunan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan, penyusunan anggaran serta pertanggungjawaban keuangan Biro KLI.

Biro Perlengkapan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: DISTRIBUSI II a. analisis, penyusunan, clan peny1apan pernbinaan adrninistrasi, serta penyusunan petunjuk teknis rencana kebutuhan Barang Milik Negara bagi seluruh b. satuan orgar11sas1 di lingkungan Kernen terian Keuangan berdasarkan peraturan perundang- undangan; analisis, penyusunan, clan peny1apan pernbinaan adrninistrasi, serta penyusunan petunjuk teknis pengadaan Kernenterian Keuangan, serta peny1apan pelaporan dokurnen pelaksanaan pelaksanaan clan pengadaan barang/ jasa bagi seluruh satuan orgamsas1 di lingkungan Kernenterian Keuangan;

analisis, penyusunan, dan penyiapan pernbinaan adrninistrasi, serta teknis pengelolaan Kernen terian Keuangan, penyusunan Barang Milik bagi seluruh petunjuk Negara satuan orgar11sas1 di lingkungan Kernen terian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

analisis, pelaksanaan, serta penyusunan petunjuk teknis penatausahaan Barang Milik Negara Kernenterian Keuangan serta analisis dan evaluasi penatausahaan Barang Milik Negara Kernenterian Keuangan berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rurnah tangga Biro Perlengkapan. Pasal 1 48 Biro Perlengkapan terdiri atas:

Bagian Perencanaan Barang Milik Negara;

Bagian Birnbingan dan Layanan Pengadaan;

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;

cl. Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan

Kelornpok Jabatan Fungsional. DISTRIBUSI II

Bagian Perencanaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan peny1apan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis perencanaan Barang Milik Negara bagi · seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 50 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bagian Perencanaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

analisis dan penyiapan bah.an pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk teknis di bidang penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan;

·analisis dan penyiapan bah.an evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;

analisis dan penyiapan bah ^. an bimbingan teknis penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara di lingk: ungan Kementerian Keuangan;

analisis dan penyiapan bah.an evaluasi dan penyusunan laporan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;

analisis dan penyiapan bah.an pemantauan dan evaluasi atas realisasi Barang Milik Negara yang direncanakan di lingkungan Kernen terian Keuangan; dan

pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perlengka pan. Pasal 1 5 1 Bagian Perencanaan Barang Milik Negara terdiri atas:

Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara I;

Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara II; DISTRIBU . SI II c. Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara III; dan

Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1 52 (1) Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk, dan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan pengusulan rencana Barang Milik Negara, analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan Barang Milik Negara, pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi Barang Milik Negara yang direncanakan serla penyusunan laporan perencanaan Barang Milik Negara meliputi unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk, dan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan pengusulan rencana Barang Milik Negara, analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan Barang Milik Negara, pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi Barang Milik Negara yang direncanakan serta penyusunan laporan perencanaan Barang Milik Negara meliputi unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk, dan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan pengusulan rencana Barang Milik Negara, analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan Barang Milik Negara, pemantauan dan evaluasi DISTRIBUSI II terhadap realisasi Barang Milik Negara yang direncanakan serta penyusunan laporan perencanaan Barang Milik Negara meliputi unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perlengkapan. Pasal 1 53 Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis, serta konsultansi pengadaan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan bimbingan Unit Layanan Pengadaan serta pelaksanaan, penyiapan dokumen, pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 53, Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

analisis dan peny1apan bah an pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk, dan bimbingan teknis pengadaan di lingkungan Kernen terian Keuangan;

analisis dan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan / Panitia/ Pejabat Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Keuangan; Pengadaan lingkungan c. analisis dan peny1apan bahan pemantauan dan evaluasi proses pelaksanaan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan; DISTRIBUSI II d. analisis dan peny1apan bahan penyelesaian proses pengadaan yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan; dan

pelaksanaan, penyiapan dokumen, pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/ jasa.

Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan terdiri atas a. Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan I ;

Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan II; dan c . Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan III. Pasal 1 56 (1) Subbagian Bimbingan clan Layanan Pengadaan I mempunyai tugas melakukan analisis clan penyiapan bahan pembinaan aclministrasi, pemantauan dan evaluasi pengadaan serta penyusunan petunjuk teknis pengadaan, bimbingan Unit Layanan Pengaclaan/ Panitia/ Pejabat Pengadaan, dan pelaksanaan penyelesaian proses pengadaan yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan, serta peny1apan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Eselon I Sekretariat Jencleral, Direktorat Jencleral Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Subbagian Bimbingan dan ^. Layanan Pengadaan II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, pemantauan clan evaluasi pengadaan serta penyusunan petunjuk teknis pengaclaan, bimbingan Unit Layanan Pengadaan/ Panitia/ Pejabat Pengadaan, dan pelaksanaan penyelesaian proses pengadaan yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan, serta peny1apan dokumen pelaksanaan clan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Eselon I Direktorat DISTRIBUSI II Jenderal Pa jak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Birnbingan dan Layanan Pengadaan III rnernpunyai tugas rnelakukan analisis dan penyiapan bahan pernbinaan adrninistrasi, pernantauan clan evaluasi pengadaan serta penyusunan petunjuk teknis pengaclaan, birnbingan Unit Layanan Pengaclaan/ Panitia/ Pejabat Pengaclaan, dan pelaksanaan penyelesaian proses pengadaan yang rnernerlukan persetujuan Menteri Keuangan, serta peny1apan clokurnen pelaksanaan clan pelaporan pelaksanaan pengaclaan barang/jasa pacla Unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jencleral Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, clan Direktorat Jenderal Perirnbangan Keuangan.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara rnernpunyai tugas rnelaksanakan analisis clan peny1apan pernbinaan adrninistrasi serta penyusunan petunjuk dan birnbingan teknis pengelolaan Barang Milik Negara di bidang penggunaan, pernanfaatan, penghapusan, pernindahtanganan, serta kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara lainnya bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kernenterian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 58 Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1 57, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara rnenyelenggarakan fungsi:

analisis clan penyiapan bahan pernbinaan adrninistrasi serta penyusunan petunjuk clan birnbingan teknis di bidang pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kernenterian Keuangan;

analisis dan penyiapan bahan pernbinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di DISTRIBUSI II bidang pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;

analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan t.eknis di bidang pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;

analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;

analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

penyiapan bahan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Pasal 1 59 Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I;

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II; dan

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Ill.

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I mempunya1 tugas melakukan analisis dan peny1apan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di . bidang pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan Barang Milik Negara, dan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara lainnya, meliputi Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. DISTRIBUSI II (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan analisis clan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan Barang Milik Negara, dan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara lainnya, meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak, lnspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan Barang Milik Negara, dan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara lainnya, meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal 1.nggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunya1 tugas melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan, analisis, penyusunan, dan peny1apan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis penatausahaan Barang Milik Negara bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang­ undangan.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 1 , Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis DISTRIBUSI II di bidang pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;

analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pembukuan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan; c . analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta pcnyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pelaporan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

penyiapan bahan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi Barang Milik Negara lingkup Kementerian Keuangan.

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara I ;

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara II; c . Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara III; dan

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara IV.

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyelenggarakan penatausahaan Barang Milik Negara, pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pelaporan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan serta monitoring, evaluasi penyelengaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi Barang Milik Negara meliputi Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. DISTRIBUSI II (2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan analisis clan peny1apan bahan penyelenggarakan penatausahaan Barang Milik Negara, pembinaan clan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pelaporan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan serta monitoring, evaluasi penyelengaraan sis tern informasi manaJemen dan akuntansi Barang Milik Negara meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pa jak dan Inspektorat Jenderal.

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara III mempunya1 tu gas melakukan analisis clan penyiapan bahan penyelenggarakan penatausahaan Barang Milik Negara, pembinaan clan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan , inventarisasi, pembukuan, pelaporan Barang Milik Negara di lingkungan Kernen terian Keuangan serta monitoring, evaluasi penyelengaraan sistem informasi manaJemen dan akuntansi Barang Milik Negara meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara IV mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyelenggarakan penatausahaan Barang Milik Negara, pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pelaporan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan serta monitoring, evaluasi penyelengaraan sis tern informasi mana Jemen dan akuntansi Barang Milik Negara meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Kebijakan Fiskal, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. DISTRIBUSI II

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan tingkat Kementerian Keuangan dan pemberian pelayanaan pelaksanaan tugas kantor pusat KementerianKeuangan, serta melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

pembinaan dan pengelolaan arsip dan dukungan administrasi Kantor Pusat KementerianKeuangan dan Sekretariat Jenderal;

pembinaan dan pengelolaan kerumahtanggaan Kantor Pusat Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal; c . pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal;

pengelolaan sumber daya manus1a Sekretariat Jenderal;

pengelolaan program dan kegiatan Sekretaris Jenderal;

pembinaan pelaksanaan tugas Gedung Keuangan Negara; dan

pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro Um um.

Biro Umum terdiri atas:

Bagian Tata Usaha Kementerian;

Bagi an Rumah Tangga; c . Bagian Keuangan;

Bagian Sumber Daya Manusia;

Bagian Dukungan Program dan Kegiatan; DISTRIBUSI II f. Bagian Perlengkapan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kearsipan, urusan tata usaha persuratan, urusan tata usaha per jalanan dinas, serta urusan tata usaha Staf Ahli dan tenaga pendukung Menteri Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

pembinaan dan pengelolaan ars1p Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal;

·pelaksanaan urusan tata usaha persuratan kantor pusat Kementerian Keuangan;

pelaksanaan urusan tata usaha perjalanan dinas dalam dan luar negeri; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli dan tenaga pendukung Menteri Keuangan.

Bagian Tata U saha Kementerian terdiri atas:

Subbagian Arsip dan Dokumentasi;

Subbagian Tata Usaha Persuratan;

Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas; dan

Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Tenaga Pendukung Menteri Keuangan. Pasal 1 7 1 (1) Subbagian Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan peny1apan bahan koordinasi dan pembinaan kearsipan dan pengurusan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan Sekretariat J enderal.

www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II (2) Subbagian Tata Usaha Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan pengendalian surat masuk dan surat keluar, serta pencatatan atau penomoran surat Kantor Pusat Kementerian Kementerian, serta penyiapan bahan pembinaan tata usaha di lingkungan Kementerian Keuangan.

Subbagian Tata Usaha Per jalanan Dinas mempunya1 tugas melakukan urusan tata usaha perjalanan dinas dalam dan luar negeri di lingkungan Kernen terian Keuangan.

Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Tenaga Pendukung Menteri Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan dukungan kerumahtanggaan Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menteri Keuangan.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Kantor Pusat Kementerian Keuangan dan Sekretariat J enderal. Pasal 1 73 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 72, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

pembinaan, koordinasi, dan layanan kerumahtanggaan di bidang pengelolaan dan pemeliharaan gedung beserta sarana pendukungnya serta keamanan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan; dan

pelaksanaan urusan tata usaha kendaraan dinas. Pasal 1 74 Bagian Rumah Tangga tcrdiri atas:

Subbagian Rumah Tangga I;

Subbagian Rumah Tangga II; DISTRIBUSI II c . Subbagian Rurnah Tangga III; dan

Subbagian Rurnah Tangga IV. Pasal 1 75 (1) Subbagian Rurnah Tangga I rnernpunya1 tugas rnelakukan pengurnpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pernbinaan, serta pengelolaan dan perneliharaan gedung dan halarnan kantor pusat serta pemeliharaan rumah jabatan pimpinan Kementerian Keuangan.

Subbagian Rumah Tangga II mempunya1 tugas rnelakukan pengumpulan dan peny1apan bahan koordinasi, pembinaan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana pendukung gedung kantor pusat serta pemeliharaan peralatan kantor Sekretariat Jenderal.

·Subbagian Rumah Tangga III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan peny1apan bahan koordinasi dan pembinaan, serta pengelolaan keamanan kantor pusat dan kediaman pimpinan Kementerian Keuangan.

Subbagian Rurnah Tangga IV rnernpunya1 tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan Kernen terian Keuangan serta pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan dinas Sekretariat J enderal. Pasal 1 76 Bagian Keuangan mernpunya1 tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 76, Bagian Keuangan rnenyelenggarakan fungsi:

pernbinaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Jenderal; DISTRIBUSI II b. pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;

pembinaan dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan

pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum. Pasal 1 78 Bagian Keuangan terdiri atas:

Subbagian Penganggaran;

Subbagian Perbendaharaan;

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan

Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1 79 (1) Subbagian Penganggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan peny1apan bahan koordinasi serta pembinaan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja satuan ker ja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunya1 tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bah an koordinasi serta pembinaan dalam penyusunan laporan keuangan satuan ker ja di lingkungan Sekretariat Jenderal serta menyusun laporan keuangan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunya1 tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Um urn. DISTRIBUSI II

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal serta penyelenggaraan layaiԗan kesehatan pegawai di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan. Pasal 1 8 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, serta mutasi SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal;

pengembangan, penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai, pelaksanaan assessment center pejabat eselon IV, monitoring dan evaluasi kinerja pegawai di · lingkungan Sekretariat Jenderal;

pelaksanaan administrasi Sumber Daya Manusia meliputi urusan kepangkatan, dokumentasi, pelantikan, pemberhentian clan pens1un, serta administrasi belanja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan

pengelolaan kesejahteraan pegawa1 Sekretariat Jenderal dan penyelenggaraan layaiঁan kesehatan pegawai beserta keluarga di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan.

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia;

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Kesejahteraan Pegawai. Pasal 1 83 (1) Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, KI www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II penempatan, serta mutasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam rangka pengembangan, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai, serta melaksanakan assessment center pejabat eselon IV, monitoring dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan administrasi Sumber Daya Manusia meliputi urusan kepangkatan, dokumentasi, pelantikan, pemberhentian dan pensiun, serta administrasi belanja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesejahteraan pegawa1 Sekretariat Jenderal serta menyelenggarakan layanan kesehatan pegawai beserta keluarga di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Pasal 1 84 Bagian Dukungan Program dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan dukungan mana jerial Sekretaris Jenderal di bidang ketatalaksanaan, kinerja organisasi, pengelolaan risiko, dan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal. Pasal 1 85 Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 84, Bagian Dukungan Program dan Kegiatan menyelenggarakan fungsi:

pembinaan dan pengelolaan ketatalaksanaan dan monitoring tindak lanjut penugasan punpman di lingkungan Sekretariat J enderal; DISTRIBUSI II b. pembinaan dan penyusunan dokumen perencanaan strategis serta pengelolaan dan analisis kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat J enderal;

pembinaan dan pengelolaan risiko, kepatuhan internal, dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan protokol Sekretaris J enderal. Pasal 1 86 Bagian Dukungan Program dan Kegiatan terdiri atas:

Subbagian Tata Laksana;

Subbagian Mana jemen Kiner ja Organisasi;

Subbagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal; dan

Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal. Pasal 1 87 (1) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam rangka pengelolaan ketatalaksanaan serta monitoring tindak lanjut penugasan p1mpman di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Manajemen Kinerja Organisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan peny1apan bah an koordinasi serta pem binaan dalam rangka pengelolaan kinerja orgamsas1 serta penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal mempunya1 tugas melakukan pengumpulan dan peny1apan bahan koordinasi serta pembinaan dalam rangka pengelolaan risiko, kepatuhan internal, dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. DISTRIBUSI II (4) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan protokol Sekretaris J ender al. Pasal 1 88 Bagian Perlengkapan mempunya1 tugas melaksanakan urusan pengadaan, peny1mpanan dan distribusi perlengkapan kantor, pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, pembinaan pelaksanaan tugas Gedung Keuangan Negara, serta pelaksanaan layanan komunikasi dan publikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Pasal 1 89 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 88, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan pengadaan satuan ker ja Sekretariat Jenderal;

pelaksanaa ^n urusan peny1mpanan dan distribusi perlengkapan satuan ker ja Sekretariat Jenderal;

pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pa jak, dan pembinaan pelaksanaan tugas Gedung Keuangan Negara di lingkungan Sekretariat J enderal; dan

pelaksanaan layanan komunikasi dan publikasi di lingkungan Sekretariat J enderal serta urusan pencetakan dan penggandaan.

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

Subbagian Pengadaan;

Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan

Subbagian Komunikasi dan Publikasi. Pasal 1 9 1 (1) Subbagian Pengadaan melaksanakan urusan mempunya1 pengadaan tu gas yang DISTRIBUSI II meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta penyusunan laporan pengadaan satuan ker ja Sekretariat Jenderal.

Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunya1 tu gas dan melaksanakan urusan distribusi perlengkapan peny1m panan yang meliputi penenmaan, peny1mpanan, penatausahaan, pengamanan, perlengkapan, mengeluarkan dan pendistribusian barang menerbitkan surat perintah barang, serta penyusunan laporan secara berkala satuan kerja Sekretariat Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan peny1apan bahan koordinasi serta pembinaan dalam rangka pengelolaan barang · milik negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pa jak, serta pembinaan pelaksanaan tugas Gedung Keuangan Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Subbagian Komunikasi dan Publikasi mempunyai tu gas melaksanakan layanan komunikasi dan publikasi di . lingkungan Sekretariat Jenderal serta urusan pencetakan, penjilidan, penggandaan. Bagian Kese be las Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Sekretrariat Jenderal dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan undangan.

mas1ng-mas1ng perundang- DISTRIBUSI II

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok sebagaim ^a na dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Sekretaris J enderal.

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban ker ja.

Jen.is dan jenjang jabatan fungsional diatur sesua1 dengan peraturan perundang-undangan. DISTRIBUSI II

Direktorat Jenderal Anggaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Anggaran dipimpin oleh Direktur Jenderal Anggaran. Direktorat Jenderal

Anggaran mempunyai tu gas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesua1 dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pa jak;

pelaksanaan ke bij akan di bi dang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pa jak; c . penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran DISTRIBUSI II belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pa jak;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pa jak;

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal;

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Direktorat Anggaran Bi dang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pa jak;

Direktorat Sistem Penganggaran; dan

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunya1 tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta DISTRIBUSI II pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal Anggaran;

perumusan peraturan di bidang kesekretariatan;

pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal Anggaran;

koordinasi penyusunan rencana strategis, dan laporan kinerja Direktorat Jenderal Anggaran;

penyelenggaraan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal Anggaran;

koordinasi penyusunan rencana ker ja dan pengelolaan · keuangan Direktorat Jenderal Anggaran;

pengelolaan urusan ta ta usaha, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara serta kesekretariatan pimpinan;

koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;

melakukan analisis kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran; dan J . koordinasi bantuan hukum Direktorat Jenderal Anggaran.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

Bagian Sumber Daya Manusia;

Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Bagian Umum;

Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum; dan

Kelompok Jabatan Fungsional. DISTRIBUSI II Pasal 20 1 Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunya1 tugas melaksanakan analisis pengelolaan urusan organ1sas1, ketatalaksanaan, pengelolaan kinerja, dan pelaporan Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 1 , Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penataan organ1sas1, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis be ban kerja;

penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja, serta pengembangan kiner ja organisasi;

penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran;

pengelolaan, evaluasi, clan pelaporan kiner ja Direktorat J enderal Anggaran; clan e. pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

Subbagian Organisasi;

Subbagian Tata Laksana; dan

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.

Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan penataan organisasi, analisis, dan evaluasi jabatan serta analisis be ban kerja.

Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur, metode kerja, DISTRIBUSI II (3) clan tata naskah din.as, serta pengembangan proses bisnis organisasi. Subbagian Pengelolaan Kiner ja clan Pelaporan mempunyai tu gas melakukan penyiapan bah an penyusunan pengelolaan kiner ja, la po ran akun tabili tas kinerja, la po ran pelaksanaan tugas, evaluasi kiner ja Direktorat Jenderal Anggaran, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta publikasi.

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengembangan sumber daya manus1a, perencanaan dan pengembangan karir, manaJemen informasi dan layanan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

pen.gem bangan pegawa1, peny1apan bah an penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta seleksi pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan maupun ujian jabatan;

penyiapan bahan pelaksanaan assessment center, c. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, kenaikan gaji berkala,dan mutasi kepegawaian lainnya;

penyiapan bahan penghargaan clan tindak lanjut penegakan disiplin; clan e. penyiapan bahan formasi, dokumentasi, statistik, cuti, absensi pegawai, clan daftar urut kepangkatan serta pengelolaan data clan informasi kepegawaian lainnya. DISTRIB U . SI II

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan Sumber Daya Manusia.

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia men1punyai tugas melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawa1, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, seleksi ujian jabatan, perumusan dan evaluasi standar kompetensi jabatan, competency pro f iling, pengelolaan assessment center dan t.ugas belajar serta mana jemen talenta.

Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan desain dan analisis pola mutasi dan pola karir, analisis succession plan, dan tindak lanjut penegakkan disiplin pegawai serta pengangkatan, penempatan, promos1 dan alih tugas, kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pemensiunan, pemberian penghargaan, penanganan ganti rugi ikatan dinas, analisis dan penetapan peringkat pelaksana serta mutasi kepegawaian lainnya.

Subbagian Mana jemen Informasi dan Layanan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia, formasi, sistem informasi dan basis data Sumber Daya Manusia, statistik, absensi pegawai, pengelolaan dokumen pegawa1, administrasi cut.i, daftar urut kepangkatan, pengelolaan penilaian prestasi ker ja pegawai serta layanan kepegawaian lainnya. DISTRIBUSI II

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan rencana kerja dan pengelolaan urusan keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. Pasal 2 1 0 Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

peny1apan bahan koordinasi penyusunan rencana ker ja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Anggaran;

peny1apan bahan penyusunan rencana strategis Direktorat Jenderal Anggaran;

penyusunan bahan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal Anggaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar; dan

penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. Pasal 2 1 1 Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

Subbagian Perencanaan Anggaran;

Subbagian Perbendaharaan; dan

Subbagian Akuntansi, Pelaporan Keuangan, dan Gaji. Pasal 2 1 2 (1) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana ker ja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Anggaran.

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas DISTRIBUSI II melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal Anggaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Subbagian Akuntansi, Pelaporan Keuangan, dan Ga ji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan pembuatan daftar serta pembayaran anggaran, ga JI dan tunjangan pegawai, dan menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. Pasal 2 1 3 Bagian Umum mempunya1 tug as melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, perpustakaan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Anggaran, serta kesekretariatan dan tata usaha pimpinan dan layanan informasi Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 13, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan surat menyurat, komputerisasi persuratan, kearsipan, dokumentasi, ekspedisi, dan penggandaan;

pengelolaan perpustakaan;

pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

penyelenggaraan layanan informasi clan anggaran;

pengelolaan pusat layanan Direktorat Jencleral Anggaran;

pelaksanaan urusan pengadaan, penyiapan clokumen, clan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan urusan inventarisasi, peny1m pan an, pen dis tri busian, pemeliharaan, dan penghapusan serta pelaporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Anggaran; clan DISTRIBUSI II g. pelaksanaan urusan kesekretariatan, tata usaha pimpinan, clan protokoler. Pasal 2 1 5 Bagian Umum terdiri atas:

Subbagian Layanan Anggaran clan Tata Usaha;

Subbagian Rumah Tangga;

Subbagian Pengadaan clan Pengelolaan Barang Milik Negara; dan

Subbagian Tata Usaha Pimpinan. Pasal 2 16 (1) Subbagian Layanan Anggaran dan Tata Usaha mempunya1 tugas melakukan pengelolaan layanan informasi dan anggaran melalui Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran, kodifikasi informasi, · serta pengelolaan persuratan, kearsipan, clokumentasi, ekspedisi, penggandaan, clan manajemen perpustakaan.

Subbagian Rumah Tangga mempunya1 tugas melakukan analisis kebutuhan clan pengelolaan operasional kantor, kendaraan clinas, dan fasilitas pendukung lainnya serta koordinasi penanganan dan keselamatan kerja.

Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa perlengkapan sarana dan prasarana, inventarisasi, peny1mpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan serta pelaporan Barang Milik Negara.

Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan bahan, pencatatan acara, mengkoordinir penyusunan pidato, DISTRIBUSI II makalah, dan mengatur jadwal kegiatan, protokoler dan akomodasi Direktur Jenderal Anggaran. Pasal 2 1 7 Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan kerangka kerja, pelaksanaan dan pembinaan kepatuhan internal, serta mana jemen risiko dan bantuan hukum. Pasal 2 1 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 7, Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

penyusunan kerangka kerja, pelaksanaan dan pembinaan kepatuhan internal;

penyusunan kerangka ker ja dan pengelolaan risiko Direktorat Jenderal Anggaran;

koordinasi penyusunan profil risiko dan strategi pengendalian risiko Direktorat Jenderal Anggaran; dan

pemberian pertimbangan dan bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas. Pasal 2 1 9 Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum terdiri atas:

Subbagian Kepaluhan dan Bantuan Hukum I;

Subbagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum II; dan c . Subbagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum III.

Subbagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum I, II dan III mempunym tugas melakukan peny1apan bahan penyusunan kerangka kerja pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan kode etik, pemantauan, evaluasi, penindakan, penyusunan kerangka kerja manajemen risiko serta bahan koordinasi penyusunan profil dan strategi pengendalian DISTRIBUSI II risiko, dan penyusunan rekomendasi terhadap pelaksanaan prosedur dan kode etik, serta pengkajian dan penyusunan rekomendasi atas materi prosedur dan kode etik dan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 1 , Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

peny1apan perumusan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

peny1apan pelaksanaan kebijakan di bi dang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

peny1apan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

peny1apan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DISTRIBUSI II

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara;

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I; c . Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;

Subdirektorat Negara III; Penyusunan Anggaran Belanja e. Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal;

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Belanja Negara;

Subbagian Tata Usaha; clan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penclapatan dan Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara mempunyai penyusunan proyeksi, negara dan hibah, tugas melaksanakan peny1apan asumsi makro dan pendapatan kerangka penganggaran jangka menengah, analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro, langkah-langkah kebijakan fiskal, serta analisis kebijakan serta perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara dan hibah.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi: DJSTRIBUSI II a. peny1apan bahan penyusunan outline Nata Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nata Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal, pendapatan negara dan kerangka penganggaran jangka menengah;

penyiapan bahan penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara­ Perubahan di bidang ekonomi makro serta pendapatan negara dan hibah;

pengelolaan data dan pengembangan model fiskal .serta kerangka ekonomi makro;

penyiapan bahan penyusunan analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negen dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, dan pendapatan negara;

peny1apan bahan penyusunan analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro dan langkah­ langkah kebijakan fiskal;

penyiapan bahan pengelolaan data dan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif pendapatan negara dan hibah, dan analisis perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara dan hibah;

penyiapan bahan pengelolaan data ekonomi makro, dan bahan penyusunan analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap ekonomi makro; DISTRIBUSI II h. penyiapan bahan konsolidasi dan penggabungan proyeksi Perkembangan Kondisi Fiskal dan Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradalam bentuk Resource Envelope dan Pagu Indikatif, Pagu Sementara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I dan Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, Rancangan Undang­ Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, serta monitoring realisasi dan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan tahunan; dan 1 . penyiapan bahan monitoring perkembangan ekonomi makro pendapatan negara dan hibah.

dan evaluasi dan realisasi Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara terdiri atas:

Seksi Analisis Ekonomi Makro;

Seksi Evaluasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hi bah;

Seksi Analisis dan Konsolidasi Penyusunan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

Seksi Evaluasi Dampak Ekonomi Makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan clan prospek perkembangan ekonomi makro, clan pengembangan model dan pengelolaan data ekonomi makro dalam rangka penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja DISTRIBUSI II Negara Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Evaluasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan perkembangan realisasi clan sasaran pendapatan negara clan hibah, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penclapatan negara dan hibah dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Analisis dan Konsolidasi Penyusunan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bah an analisis Perkembangan Kondisi Fiskal Dan Kerangka Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara (Postur APBN), dan koordinasi pengolahan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan data fiskal lainnya dalam rangka peny1apan proyeksi Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pagu Indikatif, pagu Sementara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara, Laporan Semester I dan Prognosis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Semester II, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan, serta Ranca.ngan Undang- Undang Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara­ Perubahan.

Seksi Evaluasi Dampak Ekonomi Makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, sensitivitas Anggaran Pendapatan clan DISTRIBUSI II Belanja Negara, langkah-langkah kebijakan fiskal, serta pengembangan model fiskal.

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data clan model, peny1apan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan clan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan clan jangka menengah di bidang belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial, dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan di bidang belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosialdan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya;

peny1apan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja pegawai, belanja barang · dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya;

pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya; DISTRIBUSI II d. peny1apan bahan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya;

penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan alokasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya;

monitoring dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya; dan

penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanj a lainnya.

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I terdiri atas:

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai;

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Barang dan Modal;

Seksi Penyusunan Anggaran Bantuan Sosial dan Sistem Jaminan Sosial Nasional; dan

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya. Pasal 23 1 (1) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan DISTRIBUSI II evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja pegawai.

Scksi Penyusunan Anggaran Belanja Barang dan Modal mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, peny1apan penyusunan proyeksi clan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring clan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja barang dan modal.

Seksi Penyusunan Anggaran Bantuan Sosial clan Sistem Jaminan Sosial Nasional mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kcbijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang bantuan sosial dan belanja untuk anggaran sistem jaminan sosial nasional.

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan pengelolaan data clan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja lainnya.

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II mempunyai tugas mclaksanakan pengelolaan data clan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan clan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja kementerian,belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas serta melakukan konsolidasi belanja Pemerintah Pusat. DISTRIBUSI II

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah;

penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;

pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;

penyiapan bahan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;

penyiapan bah an penyusunan proyeksi dan sinkronisasi anggaran belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;

monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;

pelaksanaan konsolidasi data anggaran belanja pemerintah pusat; dan

penyusunan konsep Anggaran Pendapatan Rancangan Undang-Undang dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang belanja kementerian, belanja lembaga, DISTRIBUSI II anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas.

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II terdiri atas:

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian;

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lembaga; c . Seksi Penyusunan Anggaran Pendidikan dan Belanja Hibah; dan

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Prioritas dan Konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat.

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, peny1apan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja kementerian.

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lembaga mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, peny1apan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja lembaga.

Seksi Penyusunan Anggaran Pendidikan dan Belanja Hibah mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan j angka menengah di bidang anggaran pendidikan dan belanja hibah. DISTRIBUSI II (4) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Prioritas dan Konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi clan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan clan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring clan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja prioritas, serta melakukan konsolidasi pengolahan dan monitoring data belanja pemerintah pusat.

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan model, peny1apan penyusunan proyeksi clan alokasi, analisis langkah kebijakan clan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring clan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pembayaran bunga utang, belanja subsidi,serta transfer ke daerah clan konsolidasi data keuangan daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta N ota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah;

peny1apan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model perencanaan dan evaluasi DISTRIBUSI II pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah;

pengembangan model perencanaan dan evaluasi pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dan transfer ke daerah;

penyiapan bahan penyusunan analisis kebijakan pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah;

penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan alokasi pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah;

monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah; dan

penyusunan konsep Rancangan Un.dang-Un.dang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah.

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III terdiri atas:

Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;

Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah I; dan

Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah II.

Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pembayaran bunga utang. DISTRIBUSI II (2) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja subsidi.

Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah I mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakandan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan konsolidasi transfer ke daerah.

Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah II fnempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang dana alokasi umum, dana otonomi khusus dan penyesuaian, dan anggaran pendidikan dari transfer ke daerah dan konsolidasi data keuangan daerah lainnya.

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pembiayaan anggaran serta penganggaran risiko fiskal. DISTRIBUSI II Pasal 24 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;

penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;

penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan alokasi pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;

pengembangan model perencanaan dan evaluasi pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;

peny1apan bahan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal; dan

penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang pembiayaan anggaran.

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal terdiri atas:

Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang I;

Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang II;

Seksi Penyusunan Pembiayaan Non Utang; dan

Seksi Penganggaran Risiko Fiskal. DISTRIBUSI II

Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang I mempunyai tugas melakukan pengelolaan data clan model, penyiapan penyusunan proyeksi clan alokasi, analisis langkah kebijakan clan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pmJaman proyek, penerusan pmJaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang II mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan clan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan clan jangka menengah di bidang pinjaman program, surat berharga negara, pinjaman ' dalam negeri, dan pembiayaan utang lainnya.

Seksi Penyusunan Pembiayaan Non Utang mempunyai tugas melakukan pengelolaan data clan model, penyiapanpenyusunan proyeksi clan alokasi, analisis langkah kebijakan clan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring clan evaluasi pelaksanaan tahunan clan jangka menengah di bidang pembiayaan non utang.

Seksi Penganggaran Risiko Fiskal mempunyai tugas melakukan pengelolaan data clan model, penyiapan penyusunan proyeksi clan alokasi, analisis langkah kebijakan clan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring clan evaluasi pelaksanaan tahunan clan jangka menengah di bidang penganggaran risiko fiskal.

Subdirektorat Data clan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan informasi ekonomi makro clan Anggaran Pendapatan clan J I w w w . j d i h . k e m e n k e u . DISTRIBUSI II Belanja Negara, koordinasi penyiapan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, evaluasi akun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melaksanakan dukungan teknis penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan diseminasi data ekonomi makro dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana climaksucl clalam Pasal 244, Subclirektorat Data clan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan koorclinasi penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara, serta Nota Keuangandan Rancangan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara-Perubahan;

penyiapan bahan penyusunan siklus clan jadwal (time f rame) dan mekanisme penyusunan clan pembahasan Nota Keuangandan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Rancangan Unclang-Unclang Anggaran Penclapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Penclapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan clan Rancangan Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara-Perubahan beserta Rancangan Unclang­ Undang Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara­ Perubahan;

peny1apan bah.an koorclinasi penyusunan konsep Rancangan Unclang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan;

penyiapan bahan koordinasi peny1apan bahan rapat ker ja Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat DISTRIBUSI II dan Dewan Perwakilan Daerah dan bahan rapat koordinasi internal Pemerintah;

penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

peny1apan bahan koordinasi kebutuhan sistem aplikasi, data, dan informasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;

penyiapan bahan koordinasi penyiapan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

penyiapan bahan analisis data, informasi dan diseminasi data ekonomi makro dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta data fiskal lainnya;

peny1apan bahan penyusunan statistik keuangan - Pemerintah; J . penyiapan bahan analisis dan evaluasi akun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

pengkonsolidasian, pengharmonisasian dan pengsinkronisasian, serta penggabungan konsep dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

Seksi Analisis Data dan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Seksi Evaluasi Akun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Seksi Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

Seksi Diseminasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DISTRIBUSI II

Seksi Analisis Data dan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan analisis data dan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penyiapan bahan dan koordinasi monitoring Anggaran Pendapatan dan evaluasi pelaksanaan dan Belanja Negara, serta pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Evaluasi Akun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunya1 tugas melakukan penyiapan bahan analisis clan evaluasi akun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melakukan penyiapan sumbangan bahan penyusunan dan pembuatan laporan operasi keuangan pemerintah pusat (Central Goven1ment Operation) dan operasi keuangan pemerintahan um um (General Government Operation) secara periodik dalam rangka penyusunan Goven1ment Finance Statistics dan Special Data Dissemination Standard, serta melakukan penyiapan sumbangan bahan dalam rangka penyusunan Neraca Arus Dana.

Seksi Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bah an koordinasi clan konsolidasi penyusunan clokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaraserta koordinasi kebutuhan sistem aplikasi, data, clan informasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seksi Diseminasi Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyiapkan informasi dan diseminasi data ekonomi makro dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta data fiskal lainnya. DISTRIBUSI II

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi clan tata laksana Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Subbagian Tata U saha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Direktorat Anggaran Bi dang Perekonomian dan Kemaritiman mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang perekonomian dan kemaritiman, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

peny1apan perumusan kebijakan di bi dang penganggaran belanja pemerintah pusat;

peny1apan pelaksanaan kebijakan di bi dang c.

penganggaran belanja pemerintah pusat; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; peny1apan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; DISTRIBUSI II e. melakukan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Direktorat Anggaran Kemaritiman terdiri atas:

Bi dang Perekonomian clan a. Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan;

Subdirektorat Anggaran Bidang Peker jaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang;

Subclirektorat Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Subdirektorat Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagaker j aan;

Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan;

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;

Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan, Subdirektorat Anggaran Bidang Peker jaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang, Subdirektorat Anggaran Biclang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi clan Usaha Kecil Menengah, Subdirektorat Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagake1 jaan, dan Subclirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, bahan pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran dan revisinya, bahan koordinasi serta pelaksanaan analisis, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring dan evaluasi di bidang DISTRIBUSI II penganggaran belanja pemerintah pusat sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan, Subdirektorat Anggaran Bidang Peker jaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang, Subdirektorat Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Subdirektorat Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan masing-masing menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/ Lembaga;

·penyiapan bahan, koordinasi, dan penelaahan Review Baseline Kernen terian /Lem bag a;

penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaanrapat koordinasi dalam rangka penyusunan resource envelope dan program/kegiatan prioritas;

penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan Trilateral Meeting;

penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/ Lembaga;

pelaksanaan penelaahan penyusunan rencana Kernen terian /Lem bag a; dan ker ja bim bingan teknis dan anggaran g. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Ker ja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi 1. penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/ Lembaga; DISTRIBUSI II J . penyiapan baan dan analisis usulan inisiatif baru;

fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) Kementerian/ Lembaga;

melakukan penyiapan bah.an dan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; dan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelau tan dan Kehutanan terdiri atas:

Seksi Anggaran Bi dang Pertanian, Kelau tan dan Kehutanan I;

Seksi Anggaran Bi dang Pertanian, Kelau tan dan Kehutanan II;

Seksi Anggaran Bidang Pertanian, Kelau tan dan Keh.utan.an III; dan

Seksi Anggaran Bi clang Pertanian, Kelau tan dan Keh.utan.an IV.

Seksi Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan Keh.utan.an I, II, III, dan IV . . masmg-mas1ng mempunyai tu gas melaksanakan penyiapan bah.an dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bah.an alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Peru.bah.an anggaran Kementerian/ Lembaga,penyiapan bah.an penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kernen terian/ Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan I-Iimpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bah.an koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Basil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja DISTRIBUSI II Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan dananalisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang terdiri atas:

Seksi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang I;

Seksi Anggaran Biclang Peker jaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang II;

Seksi Anggaran Biclang Peker jaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang III; dan

Seksi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan · Tata Ruang IV.

Seksi Anggaran Bidang Peke1 jaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/ Lembaga, peny1apan bahan penelaahan clan bimbingan teknis stanclar biaya keluaran Kernen terian / Lem baga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Ren can.a Ker ja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan clan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanj a Kementerian/ Lembaga, peny1apan bahan dan analisis DISTRIBUSI II usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

Seksi Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah I;

Seksi Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah II;

Seksi Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah III; dan

Seksi Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, clan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah IV.

Seksi Anggaran Biclang Perhubungan, Kepariwisataan, clan Koperasi clan Usaha Kecil clan Menengah I, II, III, clan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan clan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran clan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/ Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja clan anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Ker ja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja DISTRIBUSI II Kementerian/ Lembaga, peny1apan bahan clan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring clan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang cliatur lebih Ian.jut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bi dang Keuangan clan Ketenagakerjaan terdiri atas:

Seksi Anggaran Bi dang Keuangan clan Ketenagakerjaan I;

Seksi Anggaran Bi dang Keuangan clan Ketenagaker jaan II;

Seksi Anggaran Bi dang Keuangan clan Ketenagakerjaan III; dan

Seksi Anggaran Bi dang Keuangan clan 'Ketenagaker jaan IV.

Seksi Anggaran Biclang Keuangan dan Ketenagaker jaan I, II, III, dan IV . . masmg-masmg mempunyai tu gas melaksanakan penyiapan bahan clan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/ Lembaga, peny1apan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kernen terian / Lem bag a, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana ker ja dan anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja clan Anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/ Lembaga, peny1apan bahan dan analisis DISTRIBU . SI II usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan terdiri atas:

Seksi Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan I;

Seksi Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan II;

Seksi Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan III; dan

Seksi Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan IV.

Seksi Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan PerdaganganI, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/ Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daf tar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan DISTRIBUSI II persetujuan kontrak tahun jarnak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Perekonornian dan Kernaritirnan mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan pengurnpulan dan analisis data anggaran dan kelernbagaan/ tata laksana organisasi, melakukan peny1apan clan pelaksanaan pencetakan dokurnen penganggaran serta koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 264, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Biclang Perekonornian dan Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan koorclinasi alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, clan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kernenterian/ Lernbaga;

peny1apan bahan koordinasi bimbingan teknis stanclar Kernen terian / Lernbaga; penelaahan dan biaya keluaran peny1apan bahan koordinasi danfasilitasi perrnohonan persetu juan kontrak tahun ( multiyears contract) Kernen terian /Lem bag a; proses jarnak d. penyiapan bahan koorclinasi pelaksanaan penelaahan dan birnbingan teknis penyusunan rencana ker ja dan anggaran Kernenterian/ Lernbaga;

penyiapan bahan koorclinasi penyusunan Himpunan Rencana Ker ja clan Anggaran Kementerian/ Lembaga;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; DISTRIBUSI II g. penatausahaan data penganggaran;

penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, clan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;

pemrosesan usulan kode satuan kerja; J . peny1apan kompilasi dokumen hasil penelaahan, penyelesaian pencet.akan dan verifikasi dokumen penganggaran;

peny1apan bahan dan perumusan analisisdata penganggaran belanja pemerintah pusat; I. penyiapan bahan koorclinasi di bidang tata laksana organisasi Direktorat Anggaran · Bidang Perekonomian clan Kemaritiman; dan

penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/ Lembaga.

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman terdiri atas:

Seksi Dukungan Teknis; dan

Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/ Lembaga.

Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan koordinasi penelaahan dan penyelesaian serta analisis pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan Anggaran Belanja Perubahan, rencana ker ja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya keluaran pada Kementerian/ Lembaga, serta melakukan koordinasi persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan koordinasi bidang kelembagaan/ tata laksana orga111sas1, menyiapkan bahan tanggapan/masukan atas berbagai masalah terkait DISTRIBUSI II sistem penganggaran serta penyelesaian temuan lembaga pemeriksa.

Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/ Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data anggaran, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penganggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta rev1s1 anggaran, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian/ Lembaga, menatausahakan data penganggaran dan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran serta memproses usulan kode Satuan Kerja.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Direktorat Anggaran Bidang -Perekonomian dan Kemaritiman meliputi kepegawaian, keuangan, umum, orgamsas1 dan tata laksana Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemari timan.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Bagian Keen.am Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia clan Kebudayaan

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunya1 tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang pembangunan manus1a dan kebudayaan, sesua1 penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran. DISTRIBUSI II

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

peny1apan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

peny1apan pelaksanaan kebijakan di bi dang penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

peny1apan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

melakukan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pasal 27 1 Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:

Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan;

Subdirektorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial; c . Subdirektorat Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Lembaga Tinggi Negara;

Subdirektorat Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Subdirektorat Anggaran Bidang Kesehatan;

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Subbagian Tata Usaha; dan

Kolompok Jabatan Fungsional. Su bdircktorat Kepemudaan,

Anggaran Bi dang Subdirektorat Penclidikan clan Anggaran Bi dang DISTRIBUSI II Kesejahteraan Sosial, Subdirektorat Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Lembaga Tinggi Negara, Subdirektorat Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Kesehatan masing-masing mempunya1 tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, bahan pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran dan rev1smya, bahan koordinasi serta pelaksanaan analisis, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring dan evaluasidi bidang penganggaran belanja pemerintah pusat sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepernudaan, Subdirektorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial, Subdirektorat Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Lembaga Tinggi Negara, Subdirektorat Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Kesehatan masing-masing menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga;

penyiapan bahan, koordinasi, dan penelaahan Review Baseline Kementerian/Lembaga;

penyiapanbab.an, koordinasi, dan pelaksanaanrapat koordinasi dalam rangka penyusunan resource envelope dan program/ kegiatan prioritas;

peny1apan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan Trilateral Meeting;

penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/ Lembaga;

pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kernen terian / Lem baga; DISTRIBUSI II g. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga;

peny1apan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kernen terian /Lem baga; J . penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru;

fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) Kementerian/ Lembaga;

melakukan penyiapan bahan dan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; dan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan terdiri atas:

Seksi Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan I;

Seksi Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan II;

Seksi Anggaran Bi dang Kepemudaan III; dan

Seksi Anggaran Kepemudaan IV. Bi dang

Pendidikan dan Pendidikan dan Seksi Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/ Lembaga, peny1apan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/ Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis DISTRIBUSI II penyusunan rencana ker ja clan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Ker ja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan koorclinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga, peny1apan bahan dananalisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih Ian.jut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri ataS':

Seksi Anggaran BidangKesejahteraan Sosial I;

Seksi Anggaran Bi dang Kesej ah teraan Sosial II;

Seksi Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial III; dan

Seksi Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial IV.

Seksi Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/ Lembaga, peny1apan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/ Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerj a dan anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Ker ja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil DISTRIBUSI II Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kernenterian/ Lernbaga, peny1apan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas perrnohonan persetujuan kontrak tahun jarnak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Agarna, Kepresidenan dan Lernbaga Tinggi Negara terdiri atas:

Seksi Anggaran Bidang Agarna, Kepresidenan dan Lernbaga Tinggi Negara I;

Seksi Anggaran Bidang Agarna, Kepresiclenan clan Lernbaga Tinggi Negara II;

Seksi Anggaran Biclang Agarna, Kepresiclenan clan Lernbaga Tinggi Negara III; dan

cl. Seksi Anggaran Biclang Agarna, Kepresidenan clan Lernbaga Tinggi Negara IV.

Seksi Anggaran Bidang Agarna, Kepresiclenan clan Lernbaga Tinggi Negara I, II, III, dan IV rnasing-rnasing rnernpunya1 tugas rnelaksanakan penyiapan bahan dan perurnusan analisis di bidang penganggaran belanja pernerintah pusat, penyiapan bahan alokasi clan evaluasi pagu inclikatif, pagu anggaran clan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kernenterian/Lernbaga, peny1apan bahan penelaahan dan birnbingan teknis stanclar biaya keluaran Kernenterian/ Lernbaga, penelaahan clan birnbingan teknis penyusunan rencana ker ja clan anggaran Kernenterian/ Lernbaga, penyiapan koordinasi penyusunan Hirnpunan Rencana Kerja clan Anggaran Kernenterian/ Lernbaga, penyiapan bahan koorclinasi clan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan DISTRIBUSI II Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bi dang Riset, Teknologi clan Pendidikan Tinggi terdiri atas:

Seksi Anggaran Bi dang Riset, Teknologi clan Pendidikan Tinggi I;

Seksi Anggaran Bi dang Riset, Teknologi clan Pendidikan Tinggi II;

Seksi Anggaran Bidang Riset, Teknologi clan f>endidikan Tinggi III; dan

Seksi Anggaran Bi dang Riset, Teknologi clan Pendidikan Tinggi IV. Pasal 28 1 Seksi Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/ Lembaga, peny1apan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja clan Anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan DISTRIBUSI II penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/ Lembaga, peny1apan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Kesehatan terdiri atas:

Seksi Anggaran Bidang Kesehatan I;

Seksi Anggaran Bidang Kesehatan II;

Seksi Anggaran Bidang Kesehatan III; dan

cl. Seksi Anggaran Bidang Kesehatan IV.

Seksi Anggaran Bidang Kesehatan I, II, III, dan IV masing­ masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/ Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis, penyusunan rencana kerj a dan anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Ker ja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran. DISTRIBUSI II

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan dan analisis data anggaran dan kelembagaan/ tata laksana orgamsas1, melakukan penyiapan dan pelaksanaan pencetakan dokumen penganggaran serta koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pernbangunan Manusia dan Kebudayaan rnenyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan koordinasi alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta ·Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/ Lernbaga;

peny1apan bahan koordinasi birnbingan teknis standar Kernen terian / Lernbaga; penelaahan clan bi a ya keluaran c. penyiapan bahan koordinasi danfasilitasi proses perrnohonan persetujuan kontrak tahun jarnak (multi­ years contract) Kernenterian/Lernbaga;

penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penelaahan dan birnbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kernen terian/ Lernbaga;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan Hirnpunan Rencana Ker ja dan Anggaran Kernenterian/ Lembaga;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran;

penatausahaan data penganggaran;

penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan inforrnasi anggaran dalarn rangka konsolidasi sistern penganggaran; DISTRIBUSI II i. pemrosesan usulan kode satuan kerja; J. peny1apan kompilasi dokumen hasil penelaahan, penyelesaian pencetakan dan verifikasi dokumen penganggaran;

peny1apan bahan dan perumusan analisis data penganggaran belanja pemerintah pusat;

penyiapan bahan koordinasi di bidang tata laksana organisasi Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan

penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi penganggaranKemen terian /Lem bag a.

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:

a.

Seksi Dukungan Teknis; dan Seksi Pengolahan Kementerian/ Lembaga.

Data Anggaran (1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan koordinasi penelaahan dan penyelesaian pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan Anggaran Belanja Perubahan, rencana ker ja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya keluaran pada Kementerian/ Lembaga, serta melakukan koordinasi persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi bidang kelembagaan/tata laksana orgamsas1, menyiapkan bahan tanggapan/masukan atas berbagai masalah terkait sistem penganggaran serta penyelesaian temuan lembaga pemeriksa.

Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/ Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data anggaran, menyiapkan DISTRIBUSI II bahan monitoring dan evaluasi penganggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja/ Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian/ Lembaga, menatausahakan data penganggaran dan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran serta memproses usulan kode Satuan Kerja.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi kepegawaian, keuangan, umum, orgamsas1 dan tata laksana Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bagian Ketuj uh Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan,dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Direktorat Anggaran Biclang Politik, Hukum, Pertahanan clan Keamanan, clan Bagian Anggaran Benclahara Umum Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di biclang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, clan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, serta penyusunan DISTRIBUSI II laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur J enderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bi dang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya; c . peny1apan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;

melakukan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. DISTRIBUSI II Pasal 29 1 Direktorat Anggaran Bidang Politik, I-Iukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara terdiri atas:

Subdirektorat Anggaran Bidang Politik;

Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum;

Subdirektorat Anggaran Bidang Pertahanan dan K.eamanan;

Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara;

Subdirektorat Penyusunan Ren.can.a Anggaran clan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya;

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Politik, I-Iukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; dan

Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Anggaran Bidang Politik, Subdirektorat Anggaran Bidang I-Iukum, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Pertahanan clan Keamanan masing-masing mempunya1 tugas melaksanakan peny1apan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, bahan pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran dan revisinya, bahan koordinasi serta pelaksanaan analisis, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring clan evaluasi di biclang penganggaran belanja pemerintah pusal sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Anggaran Bidang Politik, Subclirektorat Anggaran Bidang I-Iukum, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Pertahanan clan Keamanan masing- DISTRIBUSI II masing menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan alokasi dan evaluasi p a gu _ indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/ Lembaga;

penyiapan bahan, koordinasi, dan penelaahan Review Baseline Kementerian/ Lembaga;

pelaksanaan bahan, koordinasi, pelaksanaanrapat koordinasi dalam dan rangka penyusunan resource envelope dan program/kegiatan prioritas;

peny1apan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan Trilateral Meeting;

penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/ Lembaga;

pelaksanaan penelaahan dan penyusunan rencana kerja Kementerian / Lembaga; bimbingan teknis dan anggaran g. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Ker ja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga;

peny1apan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/ Lembaga; J . penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru;

fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) Kementerian/ Lembaga;

melakukan penyiapan bahan dan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; dan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Politik terdiri atas:

Seksi Anggaran Bidang Politik I;

Seksi Anggaran Bidang Politik II; DISTRIBUSI II c. Seksi Anggaran Bidang Politik III; dan

Seksi AnggaranBidang Politik IV.

Seksi Anggaran Bidang Politik I, II, III, dan IV masmg­ masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi clan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran clan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan penelaahan clan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/ Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana ker ja dan anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Ker ja clan Anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan clan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/ Lembaga, peny1apan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum terdiri atas:

Seksi Anggaran Bidang Hukum I;

Seksi Anggaran Bidang Hukum II;

Seksi Anggaran Bidang Hukum III; dan

Seksi Anggaran Bidang Hukum IV.

Seksi Anggaran Bidang Hukum I, II, III, clan IV mas1ng­ masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan DISTRIBUSI II dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bah.an alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kernenterian/ Lernbaga, peny1apan bah.an penelaahan dan birnbingan teknis standar biaya keluaran Kernenterian/Lembaga, penelaahan dan birnbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kernenterian/ Lernbaga, penyiapan koordinasi penyusunan Hirnpunan Rencana Ker ja dan Anggaran Kernenterian/ Lernbaga, penyiapan bah.an koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daf tar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kernenterian/Lernbaga, peny1apan bah.an dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas perrnohonan persetujuan kontrak tahun jarnak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direkt.ur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Anggaran Bidang Pertahanan dan Kearnanan terdiri a tas:

Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Kearnanan I;

Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Kearnanan II;

Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Kearnanan III; clan d. Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Kearnanan IV.

Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Kearnanan I, II, III, dan IV rnasing-rnasing rnernpunyai tugas rnelaksanakan penyiapan bah.an dan perurnusan analisis di bidang penganggaran belanja pernerintah pusat, penyiapan bah.an alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan DJSTRIBUSI II anggaran Kementerian/ Lembaga, peny1apan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/ Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana ker ja dan anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran. Pasa1 300 Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan Kebijakan, bahan pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran dan revisinya, bahan koordinasi serta pelaksanaan analisis, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, sesuai penugasan yang diatur oleh Direktur Jenderal Anggaran. Pasal 30 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu anggaran Bendaharan Umum Negara, alokasi anggaran, dan Anggaran Perubahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; DISTRIBUSI II b. pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat Rencana Dana Pengeluaran Benclahara Umum Negara;

penyiapan koorclinasi penyusunan Himpunan Rencana Dana Pengeluaran Benclahara Umum Negara;

cl. peny1apan bah.an koorclinasi clan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan, Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Benclahara Umum Negara;

peny1apan bah.an koorclinasi clan fasilitasi penyelesaian pergeseran anggaran antar Subbagian Anggaran clalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

penyelesaian pergeseran anggaran clari Bagian Anggaran Benclahara Umum Negara ke Bagian Anggaran Kementerian/ Lembaga g. penyiapan bahan koorclinasi clan fasilitasi penyusunan peraturan perunclang-unclangan di bidang penganggaran Bagian Anggaran Benclahara Umum Negara;

penyiapan baan koorclinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan Bagian Anggaran Benclahara Umum Negara oleh aparatur pemeriksa; clan 1. pelaksanaan monitoring clan evaluasi penganggaran Bagian Anggaran Benclahara Umum Negara.

Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendaharan Umum Negara tercliri atas:

Seksi Mitra . Pem b antu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara I;

Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara II;

Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara III; clan DISTRIBUSI II d. Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara IV.

Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, serta Anggaran Belanja perubahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Bendahara Umum Negara, peny1apan koordinasi penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara, peny1apan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, peny1apan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian pergeseran anggaran an tar Sub bagian Anggaran dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negaradan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara dan Bagian Anggaran Kem en terian / Lem bag a, penyiapan bal tan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, penyiapa1t bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran Bagian A1 Lggaran Bendahara Umum Negara, sesuai penugasan yang diatur lebih Ian.jut oleh Direktur J enderal Anggaran.

Subdirektorat Penyusunan Ren.canµ Anggaran dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya DISTRIBUSI JI mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian siklus anggaran Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08, penelitian atas kebutuhan anggaran tertentu yang alokasi dananya belum dapat ditetapkan, bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi, penyelesaian usul revisi, pengusulan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat Kuasa Pengguna Anggaran, . penyusunan petunjuk teknis pengelolaan anggaran Bagian Anggaran 999. 07 dan Bagian Anggaran 999. 08 dan penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Penyusunan Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan koordinasi penyusunan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara untuk tahun anggaran yang direncanakan;

penyampaian usulan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran;

penyesuman usulan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara berdasarkan pagu indikatif Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

penyampaian indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara yang telah disesuaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran;

penyusunan rincian pagu _ anggaran Bendahara Umum Negarauntuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negaradi bawahnya berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; DISTRIBUSI II f. pemberian bimbingan teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara;

penelitian atas Rencana Ker ja Anggaran Bendahara Umum Negara yang telah direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/ Lembaga dan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara;

penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/ a tau menyesuaikan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara berdasarkan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara;

penyampaian Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang t.elah disesuikan berdasarkan alokasi anggaran kepada Direkt.orat Jenderal Anggaran; J . penyelesaian usul revisi;

penyusunan petunjuk teknis pengelolaan anggaran Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) clan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) yang menjadi tanggung jawabnya;

pengusulan kepacla Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara;

penelitian atas usul permintaan dana dari Menteri/ Pimpinan Lembaga untuk kegiatan tertentu dari Bagian Anggaran 999.08 yang belum dapat disusun sebelum clitetapkannya Undang-Unclang mengena1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Term O f Re f erence yang selanjutnya disingkat TOR dan Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara (f iscal space) ^ƞ · DISTRIBUSI II n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas alokasi anggaran kegiatan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) ;

penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum NegaraBelanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Negara Bagian Anggaran serta Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

bimbingan teknis dan monitoring terhadap Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara U mum Negara Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08);

pelaksanaan rekonsiliasi pagu, belanja, pendapatan, pengembalian belanja, pengembalian pendapatan, dan Barang Milik Negara Bagian Anggaran Bendahara Um um Negara Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08);

penyusunan tanggapan Laporan Hasil Reviu maupun Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal maupun Eksternal Pemerintah; dan

penyusunan berita acara serah terima barang milik negara yang diperoleh dari Bagian Anggaran Bendahara Um um Negara Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08).

Subdirektorat Penyusunan Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara DISTRIBUSI II Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya terdiri atas:

Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Subsidi;

Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Lainnya I;

Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Lainnya II; dan

Seksi Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya.

Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Subsidi mempunym tugas melaksanakan koordinasi penyusunan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara untuk tahun anggaran yang direncanakan, penyampman usulan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara kepada Birektorat Jenderal Anggaran, penyesuaian usulan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara berdasarkan pagu indikatif Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penyampaian indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara yang telah disesuaikan kepada Direktorat J enderal Anggaran, penyusunan nnc1an pagu anggaran Bendahara Umum Negara untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara di bawahnya berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, pemberian bimbingan teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dalam rangka penyusunan Rencana Ker ja Anggaran Bendahara Umum Negara, penelitian atas Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara yang telah direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/ Lembaga dan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara DISTRIBUSI II Umum Negara berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/ a tau penyesuaian Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara berdasarkan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara, penyampaian Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang telah disesuaikan berdasarkan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran, petunjuk penyelesaian usul rev1s1, penyusunan teknis pengelolaan anggaranBagian Anggaran Bendaharan Umum Negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengusulan kepada PA Bendahara Umum Negara untuk penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dan monitoring dan evaluasi atas alokasi anggaran kegiatan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) .

Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Lainnya I dan II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara untuk tahun anggaran yang direncanakan, penyampaian usulan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran, penyesuaian usulan indikasi kebutuhan clana Bendahara Umum Negara berdasarkan pagu indikatif Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penyampaian indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara yang telah disesuaikan kepada Direktorat J enderal Anggaran, Bendahara penyusunan nnc1an Umum Negara untuk pagu anggaran Kuasa Pengguna AnggaranBendahara Umum Negara di bawahnya berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, pemberian bimbingan teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dalam DISTRIBUSI II rangka penyusunan Rencana Ker ja Anggaran Bendahara Umum Negara, penelitian atas Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara yang telah direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/ Lembaga dan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara U mum Negara, penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau penyesuaian Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negaraber dasarkan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara, penyampaian Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang telah disesuaikan berdasarkan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara kepada Direktorat Jenderal - Anggaran, penyelesaian usul rev1s1, penyusunan petunjuk teknis pengelolaan anggaran Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengusulan kepada PA Bendahara Umum Negara untuk penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, penelitian atas usul permint.aan dana dari Menteri/Pimpinan Lembaga untuk kegiatan tertentu dari Bagian Anggaran 999.08 yang belum dapat disusun sebelum ditetapkannya undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan TOR dan RAB dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara (f iscal space) dan monitoring dan evaluasi atas alokasi anggaran kegiatan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) .

Seksi Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara Belanja DISTRIBUSI II Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Negara Bagian Anggaran serta Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bimbingan teknis dan monitoring terhadap Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara Belanja Subsidi Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999 .08), pelaksanaan rekonsiliasi pagu, belanja, pendapatan, pengembalian belanja, pengembalian pendapatan, dan Barang Milik Negara Bagian Anggaran Bendaharan Umum NegaraBelanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08), penyusunan tanggapan Laporan Hasil Reviu maupun Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal maupun Eksternal Pemerintah, dan penyusunan berita acara serah terima barang milik negara yang diperoleh dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) .

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan dan analisis data anggaran dan kelembagaan/ tata laksana organ1sas1, melakukan peny1apan dan pelaksanaan pencetakan dokumen penganggaran serta koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis DISTRIBUSI II Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan koordinasi alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/ Lembaga;

peny1apan bahan koordinasi penelaahan dan c. bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/ Lembaga; peny1apan bahan koordinasi danfasilitasi permohonan persetujuan kontrak tahun (multi-years contract) Kementerian/ Lembaga; proses jamak d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana ker ja dan anggaran Kernen terian / Lem baga;

·penyiapan bahan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Ker ja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga;

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

penatausahaan data anggaran;

bahan koordinasi kebutuhan aplikasi data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;

pemrosesan usulan kode satuan kerja; J. peny1apan kompilasi dokumen basil penelaahan, penyelesaian pencetakan dan verifikasi dokumen penganggaran;

penyiapan bahan dan perumusan analisis data penganggaran belanja pemerintah pusat;

peny1apan bahan koordinasi di bidang tata laksana organisasi Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, clan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; dan DISTRIBUSI II m. pcny1apan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga. Pasal 3 1 0 Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara terdiri atas:

Seksi Dukungan Teknis; clan b. Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/ Lembag Pasal 3 1 1 (1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan koordinasi penelaahan clan penyelesaian serta analisis pagu indikatif, pagu anggaran clan alokasi anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, clan Anggaran Belanja Perubahan, rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, clan penyusunan stanclar biaya keluaran pada Kementerian/ Lembaga, serta melakukan koordinasi persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) Kementerian/ Lembaga, penyiapan bahan koordinasi bidang kelembagaan/tata laksana orgamsas1, menyiapkan bahan tanggapan/masukan atas berbagai masalah terkait sistem penganggaran serta penyelesaian temuan lembaga pemeriksa.

Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/ Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan clan analisis data anggaran, menyiapkan bahan monitoring clan evaluasi penganggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta rev1s1 anggaran, menyusun laporan perencanaan clan pelaksanaan anggaran Kernen terian / Lem baga, menatausahakan data penganggaran clan koordinasi kebutuhan aplikasi, data clan informasi anggaran serta memproses usulan kode Satuan Kerja. DISTRIBUSI II Pasal 3 1 2 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara.

Subdirektorat Penerimaan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan dan penyusunan peraturan, kebijakan, standardisasi, target dan realisasi, bimbingan teknis, penelitian, verifikasi, penatausahaan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor penerimaan min.yak dan gas bumi, serta penatausahaan setoran pajak penghasilan minyak dan gas bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. DISTRIBUSI II Pasal 3 1 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 16, Subdirektorat Penerimaan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan f ungsi:

peny1apan perumusan dan penyusunan peraturan, pedoman, norma, dan kebijakan lain di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor hulu migas;

analisisdan assesment bahan penyusunan target dan realisasi penerimaan sektor hulu migas dan kewajiban pemerintah sektor hulu migas; c . penyusunan target dan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pa jak dan pajak penghasilan sektor hulu migas;

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemungutan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor hulu migas;

penelitian, verifikasi, dan validasi penenmaan dan penyelesaian kewajiban Pemerintah sektor hulu migas;

pelaksanaan penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pajak penghasilan dari sektor hulu migas;

pemrosesan usulan penyelesaian pemerintah sektor hulu migas; kewa jiban h. penatausahaan, pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor hulu migas dan penyelesaian kewa jiban pemerintah sektor migas dan penyusunan laporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pajak penghasilan sektor hulu migas; dan

bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor hulu migas. Pasal 3 1 8 Subdirektorat Penerimaan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

Seksi Penerimaan Minyak dan Gas Bumi I; Seksi Penerimaan Minyak dan Gas Bumi II; DISTRIBUSI II c . Seksi Penerimaan Min yak dan Gas Bumi III; dan

Scksi Penerimaan Minyak dan Gas Bumi IV. Pasal 3 1 9 Seksi Penerimaan Minyak dan Gas Bumi I, II, III, IV masing-masing mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan perumusan dan penyusunan norma, pedoman, peraturan, dan kebijakan lain, analisis dan penelaahan bahan penyusunan target dan realisasi, pengawasan dan pengendalian pemungutan, penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan, penat.ausahaan dan penyusunan bahan laporan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, atas pelaksanaan dan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor migas, m1gas lainnya, dan penyelesaian kewajiban pemerintah sektor hulu migas, penatausahaan setoran, validasi, dan usulan pemindah bukuan pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, serta penugasan lainnya kepada Subdirektorat Penerimaan Minyak dan Gas Hurni, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan dan penyusunan peraturan, norma, standarisasi, proseclur, kriteria dan kebijakan, bimbingan teknis, rencana target clan realisasi, penelitian, verifikasi, penatausahaan dan pelaporan monitoring clan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pa jak clari laba Badan Usaha Milik Negara, Bagian Pemerintah, dan subsidi energi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pa jak. Pasal 32 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Subdirektorat Peneঀimaan Laba Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan f ungsi: DISTRIBUSI II a. penyiapan perumusan dan penyusunan peraturan, norma, standardisasi, prosedur, kriteria dan kebijakan b. Penerimaan Negara BukanPa jak dari Laba Bad an Usaha Milik Negara Bagi an Pemerintah dan subsidi energ1; pelaksanaan analisis dan assessment rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Laba Badan Usaha Milik Negara Bagian Pemerintah;

pelaksanaan analisis dan assessment rencana subsidi energ1;

penyusunan rencana berupa target Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Laba Badan Usaha Milik Negara Bagian Pemerin Lah dan alokasi anggaran subsidi energi;

penyususunan dokumen pelaksanaan anggaran dan usulan revisi DIPA subsidi energi;

pelaksanaan analisis dan assessment, penelitian, verifikasi, penghitungan dan pemrosesan usulan permintaan pembayaran subsidi energi;

pelaksanaan analisis dan assessment bah an penyusunan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Laba Badan Usaha Milik Negara Bagian Pemerintah dan realisasi subsidi energi; pelaksanaan penelaahan, bimbingan teknis, monitoring, clan evaluasi atas realisasi dan pelaksanaan kebijakan Penerimaan Negara BukanPajak dari Laba Bad an Usaha Milik Negara Bagian Pemerintah dan subsidi energi;

pelaksanaan penatausahaan dan/ a tau verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Laba Badan Usaha Milik Negara dan subsidi energi; dan J . penyusunan la po ran realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Laba Badan Usaha Milik Negara Bagian Pemerintah clan laporan realisasi belanja subsidi energ DISTRIBUSI II

Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara I ;

Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II; dan c. Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara III.

Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara I, II, dan III masing-masing mempunya1 tugas melakukan peny1apan bahan perumusan dan penyusunan peraturan, pedoman, norma, standardisasi, kriteria dan kebijakan lain, analisis dan penelaahan bahan penyusunan rencana dan laporan, pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, penatausahaan, penelaahan, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pa jak dari Laba Badan Usaha Milik Negara Bagian Pemerintah, serta subsidi energi yang ditugaskan pada subdirektorat, serta subsidi energi yang ditugaskan pada Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Penerimaan Kementerian/ Lembaga I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan analisis, assesment, peny1apan perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan revisi target penerimaan dan pagu penggunaan, standardisasi teknis, bimbingan teknis, target, monitoring clan evaluasi serta verifikasi dan penyiapan laporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pa jak pada Kementerian/Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara, serta tugas lain yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran. DISTRIBUSI II

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Penerimaan Kementerian / Lembaga I, II, dan Ill masing-masing menyelenggarakan fungsi:

peny1apan bahan, analisis clan assesment dalam penyiapan perumusan norma, pedoman, peraturan, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/ Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara;

penyiapan bahan, analisis dan asessment rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa target dan pagu penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pa jak (termasuk Badan Layanan Um urn) pada Kementerian/ Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara;

analisis dan assessment dalam peny1apan rev1s1 target penerimaan dan pagu penggunaan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pa jak pada Kementerian/ Lembaga dan/ a tau Bendahara Um urn Negara;

analisis jenis dan tarif serta penyempurnaan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pa jak pada Kementerian/ Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara;

analisis dan penyiapan bahan penyusunan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (termasuk Badan Layanan Umum) pada Kementerian/ Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara;

pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/ Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara; dan

pelaksanaan analisis, assessment, penatausahaan, verifikasi data dalam penyiapan penyusunan laporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pa jak pada DISTRIBUSI II Kementerian/ Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara. Subdirektorat terdiri atas:

Penerimaan Kementerian/ Lembaga a. Seksi Penerimaan Kementerian/ Lembaga IA;

Seksi Penerimaan Kementerian/ Lembaga IB;

Seksi Penerimaan Kementerian/ Lembaga IC; dan

Seksi Penerimaan Kementerian/ Lembaga ID.

I Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan clan analisis penyusunan nor ma, standar, prosedur, dan kriteria, analisis dan assessment rencana, revisi target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pa jak (termasuk Badan Layanan Umum), analisis dan assessment target dan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pa jak, analisis jenis dan tarif serta penyempurnaan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, penyiapan bahan dan pedoman serta pelaksanaan standardisasi teknis, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/ Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara sesuai penugasan yang diatur lebih Ian.jut oleh Direktur J enderal Anggaran.

Subdirektorat Penerimaan Kementerian / Lembaga II terdiri atas:

a.

b.

c.

Seksi Penerimaan Kementerian/ Lembaga IIA; Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIB; Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIC; dan Seksi Penerimaan Kementerian/ Lembaga IID. DISTRIBUSI II

Seksi Penerimaan Kementerian/ Lembaga IIA, IIB, IIC, dan IID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, analisis dan assessment rencana, revisi target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (termasuk Badan Layanan Umum) , analisis dan assessment target dan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pa jak, analisis jenis dan tarif serta penyempurnaan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pa jak, penyiapan bahan dan pedoman serta pelaksanaan standardisasi teknis, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara sesuai penugasan yang diatur lebil1 lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Penerimaan terdiri atas: Kementerian / Lembaga a. Seksi Penerimaan Kementerian/ Lembaga IIIA;

Seksi Penerimaan Kernen terian / Lem baga IIIB; dan

Seksi Penerimaan Kementerian/ Lembaga IIIC. Pasal 33 1 III Seksi Penerimaan Kementerian/ Lembaga IIIA, IIIB, dan IIIC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, analisis dan assessment rencana, revisi target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (termasuk Badan Layanan Um um), analisis dan assessment target dan penggunaan se bagian dana Penerimaan Negara BukanPajak, analisis jenis dan tarif serta penyempurnaan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, penyiapan bahan dan pedoman serta pelaksanaan standardisasi teknis, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, DISTRIBUSI II penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang Penerimaan Negara Buk: an Pajak pada Kementerian/Lembaga dan/atau Sektor Panas Bumi yang dikelola oleh Benclahara Umum Negara sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subclirektorat Data clan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan peny1apan perumusan kebijakan clan standarclisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengolahan dan konsolidasi data, serta koordinasi penyusunan laporan di biclang Penerimaan Negara Bukan Pajak, termasuk hasil monitoring dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subclirektorat Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

peny1apan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan di biclang Penerimaan Negara Bukan Pajak selain penenmaan Kernen terian /Lem bag a;

pengolahan clan konsolidasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak;

pelaksanaan koorclinasi penyusunan laporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pa jak termasuk laporan hasil monitoring clan evaluasi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pa jak; clan d. pelaksanaan data, clan Bukan Pajak penganggaran. koorclinasi kebutuhan informasi Penerimaan dalam rangka konsolidasi aplikasi, Negara sis tern DISTRIBUSI II

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak I ;

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pa jak II; dan

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak III.

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara BukanPajak I, II, dan III masing-masing mempunya1 tugas melakukan penyiapan bah an perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan, pengolahan dan konsolidasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak dan · subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Peneriman Negara Bukan Pajak, dan koordinasi pengolahan, konsolidasi, dan penyusunan laporan basil monitoring dan evaluasi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pa jak dan subsidi, serta melakukan koordinasi kebutuhan aplikasi data dan informasi Penerimaan Negara Bukan Pa jak, sesua1 penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organ1sas1 dan tata laksana Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pa jak.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pa jak. DISTRIBUSI II

Direktorat Sistem Penganggaran mempunyai merumuskan serta melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang sistem penganggaran.

tu gas dan Dalam dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud Pasal 337, Direktorat Sistem Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis di bidang sistem penganggaran;

peny1apan perumusan kebijakan di bidang sistem penganggaran;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penganggaran;

peny1apan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem penganggaran;

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem penganggaran; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sistem Penganggaran.

Direktorat Sistem Penganggaran terdiri atas:

Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran;

Subdirektorat Standar Biaya;

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran;

Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran;

Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Tranformasi Si stem Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian, pengembangan, penyiapan perumusan peraturan, standar, DISTRIBUSI II norma, pedoman, kriteria dan prosedur, penerapan dan bimbingan teknis terkait dengan transformasi sistem penganggaran.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran menyelenggarakan f ungsi:

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman ker ja sama internal dan eksternal dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem penganggaran;

penyiapan bahan perumusan dan penyempurnaan proses bisnis sesuai dengan pengembangan dan penerapan sistem penganggaran;

peny1apan bahan perumusan peraturan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem penganggaran;

f)enyiapan bahan analisis dan pengkajian terkait dengan Transformasi Sistem Penganggaran; dan

pelaksanaan kebijakan teknis mengenai pengembangan dan penerapan Sistem Penganggaran. Subdirektorat terdiri atas:

Transformasi Sis tern Penganggaran a. Seksi Perencanaan Sistem Penganggaran;

Seksi Proses Bisnis Penganggaran;

Seksi Penerapan Sistem Penganggaran; dan

Seksi Klasifikasi Anggaran.

Seksi Perencanaan Sis tern Penganggaran mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan analisis dan pengka jian, perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan dan rangka kerj asama peny1apan bahan pengembangan internal dan bimbingan anggaran dalam eksternal, serta teknis terkait DISTRIBUSI II - 1 76 - perencanaan penganggaran. dan pengembangan sistem (2) Seksi Proses Bisnis Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis perumusan dan penyempurnaan proses bisnis penganggaran, serta penyiapan bahan bimbingan teknis terkait dengan proses bisnis dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem penganggaran.

Seksi Penerapan Sistem Penganggaran mempunya1 tugas peny1apan bahan analisis perumusan peraturan, norma, dan pedoman penerapan sistem penganggaran, dan penyiapan bahan bimbingan teknis terkait dengan penerapan sistem penganggaran.

Seksi Klasifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, perumusan kebijakan, peraturan, norma, dan pedoman klasifikasi anggaran dan peny1apan bahan bimbingan teknis terkait dengan klasifikasi anggaran, dalam rangka pcngembangan dan penerapan sistem penganggaran.

Subdirektorat Standar Bia ya mempunyai tu gas melaksanakan peny1apan perumusan norma, penyusunan standar biaya, penyusunan standar struktur biaya dan indeksasi, penyusunan bank data, monitoring dan evaluasi serta pengembangan standar biaya.

bimbingan riset dan teknis, analisis Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Subdirektorat Standar Biaya menyelenggarakan fungsi:

peny1apan bahan perumusan norma standar biaya masukan dan standar biaya keluaran;

peny1apan bahan penyusunan standar biaya masukan; DISTRIBUSI II c . bimbingan teknis penerapan standar biaya masukan clan norma standar biaya keluaran;

monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya masukan clan standar biaya keluaran;

kajian satuan biaya di luar Peraturan Menteri Keuangan tentang stanclar biaya masukan;

penyusunan standar struktur biaya dan indeksasi;

riset dan kajian standar biaya masukan dan standar biaya keluaran;

analisis pengembangan stanclar biaya; clan i. penyiapan bank data.

Subdirektorat Standar Biaya terdiri atas:

Seksi Standar Biaya I;

Seksi Standar Biaya II;

Seksi Standar Biaya III; dan

Seksi Riset dan Pengembangan Standar Biaya.

Seksi Standar Biaya I, II, dan III masing-masing mempunya1 tugas melakukan peny1apan bahan perumusan norma standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, penyusunan standar biaya masukan, bimbingan teknis penerapan standar biaya masukan dan norma standar biaya keluaran, monitoring clan evaluasi penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, kajian satuan biaya di luar Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan, serta penyusunan bank data, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jencleral Anggaran.

Seksi Riset clan Pengembangan Standar Biaya mempunyai tugas melakukan riset dan kajian standar biaya, analisis pengembangan standar biaya, penyusunan standar struktur biaya dan indeksasi, bimbingan teknis penerapan standar biaya masukan DISTRIBUSI II dan norma standar biaya keluaran, dan penyusunan bank data.

Subdirektorat Evaluasi Kiner ja Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan pedoman monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran, melaksanakan analisis, pengkajian dan evaluasi kinerja penganggaran, serta peny1apan bahan pemberian bimbingan teknis evaluasi kinerj a penganggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Subdirektorat Evaluasi Kiner ja Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kiner ja;

peny1apan bahan analisis data perencanaan penganggaran, pelaporan dan rekomendasi;

penyiapan bahan analisis data realisasi pelaksanaan anggaran, pelaporan dan rekomendasi;

peny1apan bahan evaluasi kiner ja penganggaran Kementerian/Lembaga, pelaporan dan rekomendasi;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan

pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi kinerja Kementerian Negara/ Lembaga clan instansi lainnya.

Subdirektorat Evaluasi Kiner ja Penganggaran terdiri atas:

Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran I;

Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran II;

Seksi Evaluasi Kiner ja Penganggaran III; dan

Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran IV. DISTRIBUSI II

Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kiner ja, melakukan penyiapan bahan evaluasi, melakukan penyiapan bah.an analisis, pelaporan, dan rekomendasi kinerja penganggaran serta bimbingan teknis evaluasi kinerja kementerian negara/ lembaga dan instansi lainnya sesua1 penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kiner ja, penyiapan bahan evaluasi, analisis, pelaporan clan rekomendasi kinerja penganggaran serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaporan dana iuran program pens1un Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan clan evaluasi basis data, pengolahan dan penyajian data/ informasi, penerapan sistem informasi penganggaran clan pengelolaan dukungan teknis infrastruktur teknologi informasi serta pembinaan jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi: DISTRIBUSI II a. pcnyiapan bah an pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi basis data;

pengolahan data dan penya J1an informasi pcnganggaran; c . penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran;

pengelolaan dukungan teknis infrastruktur teknologi informasi; dan

bimbingan teknis pranata komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran terdiri atas:

Seksi Basis Data Penganggaran;

Seksi Penya jian Informasi Penganggaran;

Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran; dan d. Seksi Dukungan Teknis Infrastruktur Teknologi Informasi.

Seksi Basis Data Penganggaran mempunya1 tugas mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan pengka jian, perumusan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi basis data.

Seksi Penyajian Informasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, pengolahan, dan penyaJ1an data dan informasi penganggaran.

Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran. DISTRIBUSI II (4) Seksi Dukungan Teknis Infrastruktur Teknologi Infromasi mempunyai tugas melakukan pembangunan, pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Direktorat Sis tern Penganggaran meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi clan tata laksana Direktorat Sistem Penganggaran.

Subbagian Tata Usaha clalam melaksanakan tugasnya secara aclministratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran.

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan clan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bi dang harmonisasi peraturan penganggaran;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bi clang harmonisasi peraturan penganggaran;

penyiapan penyusunan norma, standar, proseclur clan kriteria, clan peny1apan penyusunan peraturan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;

cl. penyiapan pemberian bimbingan teknis clan evaluasi di bidang harmonisasi peraturan penganggaran; DISTRIBUSI II e. melakukan analisis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran; dan

pelaksanaan urusan tata us aha Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran terdiri atas:

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga;

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jamin.an Sosial;

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak; d . Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi;

Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementeriandan Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran pada Kernen terian/ Lembaga.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Subclirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga menyelenggarakan fungsi:

penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, clan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran pada Kcmenterian/Lembaga bidang perekonomian dan kemaritiman;

peny1apan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran pada Kementerian/ Lembaga biclang pembangunan manusia clan kebudayaan; dan DISTRIBUSI II c. peny1apan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran pada Kementerian/ Lembaga bidang politik, hukum dan keamanan.

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Kementerian clan Lembaga terdiri atas:

Seksi Harmonisasi Peraturan Kementerian dan Lembaga I;

Seksi Harmonisasi Peraturan Kementerian dan Lembaga II; dan c . Seksi Harmonisasi Peraturan Kementerian dan Lembaga III;

Penganggaran Penganggaran Penganggaran Penganggaran Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian clan Lembaga I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan harmonisasi, kajian kebijakan, clan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran, sesua1 penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan harmonisasi, ka jian kebijakan, rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial dan peny1apan penyusunan peraturan penyelenggaraan program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi: DISTRIBUSI II a. peny1apan harmonisasi, kajian kebijakan, rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan peraturan pcnganggaran di bidang Jaminan Sosial Kesehatan;

penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Pensiun dan Tunjangan Hari Tua;

peny1apan penyusunan peraturan perundang- undangan di bidang dana pensiun dan pengawasan penyelenggaraan program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Palisi Republik Indonesia; dan

peny1apan harmonisasi, ka jian kebijakan, rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Kematian dan jaminan sosial lainnya.

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan J aminan Sosial terdiri atas:

Seksi Harmonisasi Kesehatan; Peraturan Jaminan Sosial b. Seksi Harmonisasi Perat.uran Jaminan Sosial Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; dan

Seksi Harmonisasi Peraturan J aminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Kematian.

Seksi Harmonisasi Peraturan J aminan Sosial Kesehatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan harmonisasi, ka jian kebijakan, rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Kesehatan.

Seksi Hannonisasi Peraturan Jaminan Sosial Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, mempunyai tugas melakukan penyiapan harmonisasi, ka jian kebijakan, rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan peraturan DISTRIBUSI II penganggaran di bidang Jamin.an Sosial Pensiun dan Tunjangan Hari Tua.

Seksi Harmonisasi Peraturan Jamin.an Sosial Kecelakaan Kerja dan Kematian, mempunya1 tugas melakukan penyiapan harmonisasi, ka jian kebijakan, rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Kecelakaan Ker ja, Kematian dan jaminan sosial lainnya.

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

penyiapan harmonisasi, ka jian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang perekonomian dan kemari timan;

peny1apan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan Penerimaan Negara Bukan Pa jak bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan

peny1apan harmonisasi, ka jian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang politik, hukum dan keamanan.

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pa jak terdiri atas:

Seksi Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak I; / www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II b. Seksi Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak II; dan

Seksi Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak III. Pasal 37 1 Seksi Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas penyiapan bahan harmonisasi, ka jian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan Penerimaan Negara Bukan Pa jak, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan harmonisasi, kajian, pengembangan kebijakan, dan penyusunan peraturan penganggaran serta evaluasi di bidang remunerasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan harmonisasi penganggaran di bidang remuneras1;

penyiapan bahan kajian di bidang remunerasi;

penyiapan bahan pengembangan kebijakan di bidang remuneras1;

penyiapan penyusunan peraturan penganggaran di bidang remunerasi; dan

penyiapan bahan evaluasi di bidang remunerasi.

Subdirektorat I-Iarmonisasi Penganggaran Remunerasi terdiri a tas:

Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi I; I w w w . j d i h . k e m e n k e u . g DISTRIBUSI II b. Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi II; dan

Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi III.

Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi I, II dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan harmonisasi, kajian, pengembangan kebijakan, dan evaluasidi bidang remunerasi, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran meliputi kepegawaian, keuangan, umum, orgamsas1 clan tata laksana Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

• Subbagian Tata Usaha clalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penerimaan BukanPa jak.

Negara (1) Pada Direktorat Jencleral Anggaran dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional peraturan berdasarkan kelentuan undangan.

mas1ng-mas1ng perundang- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga f ungsional yang terbagi dalam berbagai II DISTRIBUSI II kelompok sesuai dengan JenJang dan bidang keahliannya.

Masing-rnasing · kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana climaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. I DISTRIBUSI II

Direktorat Jenderal Pajak berada di ba wah dan bertanggung jawab kepada Men teri Keuangan.

Direktorat Jenderal Pa jak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal

Pajak mempunya1 tu gas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pa jak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang perpajakan;

pelaksanaan kebijakan di biclang perpa jakan;

penyusunan norma, standar, prosedur, clan kriteria dibidang perpajakan;

pemberian bimbingan teknis clan superv1s1 di bidangperpajakan;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perpajakan;

pelaksanaan aclministrasi Direktorat Jenderal Pajak; clan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. DISTRIBUSI II

Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal;

Direktorat Peraturan Perpa jakan I;

Direktorat Peraturan Perpa jakan II;

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;

Direktorat Penegakan Hukum;

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;

Direktorat Keberatan dan Banding;

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan; L Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; J . • Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan;

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;

Direktorat Transformasi Proses Bisnis;

Direktorat Perpa jakan Internasional; dan

Direktorat Intelijen Perpa jakan.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunya1 tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pa jak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pas al 383, Sekretariat Direktorat menyelenggarakan fungsi:

koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal Pajak; Jenderal b. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana ' : ·-: , ǝ strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pajak; DISTRIBUSI II c. penyelenggaraan pengelolaan organisasi dan kॿtatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal Pajak; dan

pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai;

Bagian Mutasi dan Kepangkatan;

Bagian Keuangan;

Bagian Perlengkapan; dan

Bagian Umum.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kerjatahunan dan laporan akuntabilitas kinerjaserta pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaporan Direktorat Jenderal Pajak; DISTRIBl_JSI II - 192 - b. peny1apan bahan koordinasi administrasi penataan organisasiDirektorat Jenderal Pajak;

koordinasi penyiapan bahan dan pelaksanaan rapat pimpinan Direktorat Jenderal Pa jak;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan ura1an jabatan, prosedur kerja,dan pembakuan sarana kerja Direktorat Jenderal Pa jak;

koorclinasi pelaksanaan tata laksana pelayanan publik;

peny1apan bahan pemberian 1zm, aclministrasi, pengawasan, dan bimbingan konsultan pajak;

pemantauan, penatausahaan, clan penyusunan laporan penilaian kine1 ja; clan h. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana tercliri atas:

Subbagian Organisasi;

Subbagian Tata Laksana; clan c. Subbagian Pengukuran Kiner ja.

Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan koorclinasi penyusunan rencana ker ja tahunan dan pelaporan, aclministrasi penataan organisasi, serta penyiapan bahan rapat pimpinan Direktorat Jenderal Pajak.

Subbagian Tai.a Laksana mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan koordinasi penyusunan uraian jabatan, prosedur kerja, pembakuan saran.a kerja direktorat jencleral, dan koorclinasi pelaksanaan Tata Laksana pelayanan publik, serta penyiapan bahan pemberian 1zm, aclministrasi, pengawasan, clan bimbingan konsultan pajak.

Subbagian Pengukuran Kinerja mempunya1 tugas rnelakukan pemantauan, penatausahaan, clan penyusunan penilaian kine1 ja berdasarkan Key DISTRIBUSI II Pe1f onnance Indicators serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai mempunym tugas melaksanakan pengelolaan pegawai direktorat jenderal dalam hal perencanaan, pengembangan, dan pemberhentian pegawai. Pasal 39 1 Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Bagian Rekrutmen dan Pemberhentian Pegawai menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;

penyelesaian kepm1gkatan Direktorat J enderal Pajak; pelaksanaan tata usaha, kesejahteraan pegawm, pegawa1; pegawm di lingkungan dokumentasi, statistik, cuti, dan penghargaan d. pengusulan pegawai untuk pendidikan dan pelatihan;

pelaksanaan pemantauan prestasi kerja pegawai;

pelaksanaan pemberhentian dan pemens1unan pegawai; dan

penyiapan bahan pembinaan pegawm dan hukuman disiplin.

Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai terdiri atas:

Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;

Subbagian Layanan dan Manajemen Basis Data Kepegawaian;

Subbagian Administrasi Peningkatan Kapasitas; dan Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai. - 194 -

Subbagian Perencanaan dan Pengaclaan Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, ' · ·ҿ, ' pelaksanaan pengadaan pegawa1 di lingkungan Direktorat Jenderal Pa jak. DISTRIBUSI II (2) Subbagian Layanan dan Manajemen Basis Data Kepegawaian mempunyai tugas melakukan tata usaha, dokumentasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti, dan penghargaan pegawai.

Subbagian Administrasi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan pengusulan pegawai untuk penclidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pemantauan prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jencleral Pajak.

Subbagian Pemberhentian clan Pemensiunan Pegawai mempunyai tugas melakukan pemberhentian clan pemensmnan pegawai serta penyiapan bahan pembinaan pegawai dan hukuman disiplin.

Bagian Mutasi clan Kepangkatan mempunya1 tugas melaksanakan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pengga jian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 394, Bagian Mutasi dan Kepangkatan menyelenggarakan f ungsi:

melakukan pengangkatan, penempatan, penggaJian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

penyiapan dan penyelesaian kenaikan pangkat reguler clan kenaikan pangkat pilihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan DISTRIBUSI II c. pengurusan 1zm melanjutkan pendidikan di luar kedinasan dan tugas bela jar.

Bagian Mutasi dan Kepangkatan terdiri atas:

Subbagian Mutasi Kepegawaian I;

Subbagian Mutasi Kepegawaian II;

Subbagian Mutasi Kepegawaian III; dan

Subbagian Kepangkatan.

Subbagian Mutasi Kepegawaian I, Subbagian Mutasi Kepegawaian II, dan Subbagian Mutasi Kepegawaian III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengangkatan, penempatan, penggaJ1an, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Subbagian Administrasi Kepangkatan mempunya1 tugas melakukan peny1apan dan penyelesaian kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan serta pengurusan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan dan lugas belajar.

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana kebutuhan berdasarkan usulan dari unit terkait dan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan, peny1apan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang atau jasa Direktorat Jenderal Pa jak;

pelaksanaan peny1mpanan dan distribusi perlengkapan sarana dan prasarana hasil pengadaan dan pengadministrasian penghunian rumah dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

pelaksanaan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana yang menjadi aset milik negara, dan pemeliharaan rumah dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

Subbagian Pengadaan I;

Subbagian Pengadaan II;

Subbagian Pengadaan III;

Subbagian Penyimpanan dan Distribusi; dan Subbagian Inventarisasi, · Pemeliharaan, Penghapusan.