MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 /PMK.01/2019 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 217 /PMK.01/2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organ1sas1 Kernen terian Keuangan se bagaimana telah ditetapkan · dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada beberapa Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
bahwa berkenaan dengan penataan organisasi dan tata ) kerja Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor: B-390/M/KT.01/2019 tanggal 26 April 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Mengingat Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 217 / PMK.01/2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 422 huruf j dan huruf 1 diubah, sehingga Pasal 422 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 422
Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas:
Sekretariat Direktorat Jenderal;
Direktorat Peraturan Perpajakan I;
Direktorat Peraturan Perpajakan II;
Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
Direktorat Penegakan Hukum;
Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
Direktorat Keberatan dan Banding;
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; L Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; J. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan;
Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
Direktorat Transformasi Proses Bisnis;
Direktorat Perpajakan Internasional; dan
Direktorat Intelijen Perpajakan. 2 . Ketentuan Pasal 450 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 450
Direktorat Peraturan Perpajakan I mempunya1 tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan. 3 . Ketentuan Pasal 451 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 451
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Direktorat Peraturan Perpajakan I menyelenggarakan fungsi:
peny1apan perumusan kebijakan di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan;
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan;
penyiapan pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan; dan
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Peraturan Perpajakan I.
Ketentuan Pasal 452 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 452
Direktorat Peraturan Perpajakan I terdiri atas:
Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri;
Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya; d . Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional. .
Ketentuan Pasal 465 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 465
Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan I.
Ketentuan Pasal 466 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 466
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
peny1apan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak. Bumi dan Bangunan; b . penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
peny1apan bahan dan penyusunan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Bumi dan Bangunan; dan
penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Bumi dan Bangunan.
Ketentuan Pasal 467 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 467
Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri atas : a . Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan I;
Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan II; dan
Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan III. 8 . Ketentuan Pasal 468 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 468
Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan I mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, dan penegasan, serta penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang pendataan, penilaian, pengolahan data, dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan .
Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional , dan penegasan, serta penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai penerimaan, keberatan dan pengurangan, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, dan penegasan, serta penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang pendataan, penilaian, pengolahan data, dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor lainnya.
Ketentuan Pasal 469 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 469
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Peraturan Perpajakan I.
Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.
Ketentuan Pasal 470 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 470
Direktorat Peraturan Perpajakan II mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan terkait pajak penghasilan, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi, dan harmonisasi peraturan perpaj akan. 11 . Ketentuan Pasal 4 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 471
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 70, Direktorat Peraturan Perpajakan II menyelenggarakan fungsi:
peny1apan perumusan kebijakan di bi dang peraturan terkait Pajak Penghasilan, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi, dan harmonisasi peraturan perpajakan;
peny1apan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan terkait Pajak Penghasilan, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi, dan harmonisasi peraturan perpajakan;
penyiapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peraturan terkait Pajak Penghasilan, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi, dan harmonisasi peraturan perpajakan; d . penyiapan pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang peraturan terkait Pajak Penghasilan, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi, dan harmonisasi peraturan perpajakan; dan e. pelaksanaan tata usaha Direktorat Peraturan Perpajakan II.
Ketentuan Pasal 4 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa l 472 Direktorat Peraturan Perpajakan II terdiri atas:
Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan;
Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
Subdirektorat Advokasi;
Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Ketentuan Pasal 481 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 481
Subdirektorat Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam beracara di luar Pengadilan Pajak sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir, serta pemberian advokasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 14 . Ketentuan Pasal 482 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam dalam
Pasal 482
melaksanakan Pasal 481, tug as se bagaimana Subdirektorat menyelenggarakan fungsi : dimaksud Advokasi a. peny1apan bahan dan penyusunan petunjuk teknis beracara di luar Pengadilan Pajak sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir serta pemberian advokasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam beracara di luar Pengadilan Pajak sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir serta pemberian advokasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Ketentuan Pasal 483 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 483
Subdirektorat Advokasi terdiri atas:
Seksi Advokasi I;
Seksi Advokasi II;
Seksi Advokasi III; dan
Seksi Advokasi IV.
Ketentuan Pasal 484 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 484
Seksi Advokasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis advokasi serta pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi advokasi di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Jakarta Pusat, wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, dan wilayah Kalimantan.
Seksi Advokasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis advokasi serta pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi advokasi di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Selatan, Jakarta Timur, Maluku, dan Papua. Jakarta Bali, Barat, Jakarta Nusa Tenggara, (3) Seksi Advokasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis advokasi serta pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi advokasi di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Sulawesi, Jakarta Utara, dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
Seksi Advokasi IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis advokasi serta pemberian bimbingan , pelaksanaan, dan evaluasi advokasi di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Sumatera, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.
Ketentuan Pasal 572 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 572
Direktorat Potensi , Kepatuhan, dan Penerimaan terdiri atas:
Subdirektorat Potensi Perpajakan;
Subdirektorat Dampak Kebijakan;
Subdirektorat Kepatuhan dan Pengawasan Wajib Pajak;
Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Ketentuan Pasal 581 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 581
Subdirektorat Kepatuhan dan Pengawasan Wajib Pajak mempunyai tug as melaksanakan penelaahan, penyusunan, pemberian bimbingan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dan pemetaan kep a tuhan Wajib Pajak serta pemantauan pengendalian mutu pengawasan Wajib Pajak.
Ketentuan Pasal 582 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Dalam dalam
Pasal 582
melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud Pasal 581, Subdirektorat Kepatuhan dan Pengawasan Wajib Pajak menyelenggarakan fungsi:
peny1apan bahan, penelaahan dan penyusunan ke bij akan teknis operasional analisis dan pemantauan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, serta pemetaan kepatuhan Wajib Pajak; b . pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional analisis dan petnantauan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, serta pemetaan kepatuhan Wajib Pajak;
penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional program peningkatan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak;
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional program peningkatan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak; dan
pemantauan pengendalian mu tu dan evaluasi pengawasan .
Ketentuan Pasal 583 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 583
Subdirektorat Kepatuhan dan Pengawasan Wajib Pajak terdiri atas:
Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri;
Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Perdagangan;
Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Jasa; dan
Seksi Pengendalian Mutu Pengawasan.
Ketentuan Pasal 584 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 584
Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri mempunyai tu gas melakukan penelaahan, penyusunan, pemberian bimbingan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dan pemetaan kepatuhan Wajib Pajak.
Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Perdagangan mempunyai tu gas melakukan penelaahan, penyusunan, pemberian bimbingan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dan pemetaan kepatuhan Wajib Pajak, serta melakukan penetapan Wajib Pajak yang diadministrasikan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Mad ya.
Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Jasa mempunyai tu gas melakukan penelaahan, penyusunan, pemberian bimbingan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dan pemetaan kepatuhan wajib pajak di sektor jasa dan sektor lainnya, serta melakukan pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak.
Seksi Pengendalian Mutu Pengawasan mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian mutu pengawasan Wajib Pajak yang · dilakukan oleh Account Representative pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di Kantor Pelayanan Pajak. 22 . Ketentuan Pasal 585 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 585
Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak mempunyai tugas melaksanakan peny1apan bahan, penelaahan, penyusunan, pemantauan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan, pemantauan, prakiraan, penyajian tampilan statistik, dan evaluasi penerimaan pajak serta peny1apan bahan, penyusunan dan penatausahaan data bagi hasil penerimaan pajak.
Ketentuan Pasal 586 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 586
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan dan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan strategi penerimaan;
penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan pemantauan penerimaan;
peny1apan bahan, penelaahan dan penyusunan rencana penenmaan pajak jangka panjang dan jangka pendek; d . pemantauan, pengendalian, dan evaluasi rencana penenmaan pajak jangka panJang dan jangka pendek;
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penerimaan; dan
penyiapan, penyusunan, dan penatausahaan data bagi hasil penerimaan pajak.
Ketentuan Pasal 587 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 587
Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak terdiri atas: a . Seksi Perencanaan dan Strategi Penerimaan; b . Seksi Pemantauan Penerimaan;
Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan; dan d . Seksi Evaluasi Penerimaan .
Ketentuan Pasal 588 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 588
Seksi Perencanaan dan Strategi Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan strategi penerimaan pajak.
Seksi Pemantauan Penerimaan mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan, perumusan, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan pemantauan penerimaan pajak.
Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan rencana penerimaan pajak jangka panjang maupun pendek, dan penyusunan prakiraan realisasi penerimaan serta melakukan pengelolaan statistik penerimaan pajak.
Seksi Evaluasi Penerimaan mempunyai tugas melakukan peny1apan bah an penelaahan, pemantauan, dan penyusunan evaluasi penerimaan pajak serta mitigasi risiko penerimaan pajak. 26 . Ketentuan Pasal 610 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 610
Direktorat Data dan Informasi Perpajakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan. 27 . Ketentuan Pasal 611 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 611
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
penyiapan perurriusan kebijakan di bidang data dan informasi perpajakan;
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang data dan informasi perpajakan;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang data dan informasi perpajakan;
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang data dan informasi perpajakan; dan
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.
Ketentuan Pasal 612 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 612
Direktorat Data dan Informasi Perpajakan terdiri atas:
Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi;
Subdirektorat Pengelolaan Data Internal;
Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal;
Subdirektorat Analisis Data;
Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Ketentuan Pasal 613 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 613
Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penelaahan, penyusunan kebijakan, pemantauan, dan pengendalian perencanaan strategis kebutuhan data dan informasi, kebijakan dan prosedur tata kelola data dan informasi, perancangan arsitektur informasi, dan evaluasi kebijakan teknis operasional mengenai data dan informasi.
Ketentuan Pasal 614 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 614
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan penelahaan dan penyusunan kebijakan prioritas inisiatif strategis atas kebutuhan data dan informasi, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan koordinasi strategi atas implementasi dan evaluasi manajemen perubahan, penyusunan proses bisnis, pengendalian dan pemantauan program kerja, pengelolaan manajemen risiko, serta monitoring dan evaluasi atas implementasi kegiatan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan;
penyusunan kebijakan dan prosedur, pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan data, perumusan kebijakan keamanan data, serta perumusan dan penyusunan kebijakan manajemen kualitas data;
penyusunan arsitektur data warehouse, kebijakan pengelolaan data internal dan eksternal, kebijakan pengelolaan kamus data, dan pengelolaan standardisasi data, serta perumusan dan pengembangan model dan desain data; dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, analisis data dan manajemen risiko kepatuhan, prosedur kerja, dan proses bisnis di Direktorat Data dan Informasi Perpajakan .
Ketentuan Pasal 615 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 615
Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi terdiri atas:
Seksi Perencanaan Strategis Data dan Informasi;
Seksi Prosedur Tata Kelola Data dan Informasi;
Seksi Perancangan Arsitektur Informasi; dan
Seksi Evaluasi Pemanfaatan Data dan Informasi .
Ketentuan Pasal 616 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 616
Seksi Perencanaan Strategis Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan kebijakan, penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan pelaksanaan administrasi atas prioritas inisiatif strategis, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan koordinasi strategi atas implementasi dan evaluasi manajemen perubahan, pengendalian pengelolaan manajemen risiko, serta implementasi kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.
Seksi Prosedur Tata Kelola Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan prosedur, penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan pelaksanaan administrasi pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan data, perumusan kebijakan keamanan data, serta perumusan dan pengembangan kebijakan manajemen kualitas data.
Seksi Perancangan Arsitektur Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, penelaahan, penyusunan, dan pelaksanaan administrasi penyusunan arsitektur data pada data warehouse, model dan desain data, master data baik berupa data spasial maupun non spasial, pengelolaan kamus data, penyusunan dan pengelolaan standardisasi data.
Seksi Evaluasi Pemanfaatan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, penelaahan, penyusunan dan pelaksanaan administrasi laporan tindak lanjut atas umpan balik dari pengguna sebagai bahan perbaikan kualitas data, analisis data dan manaJemen risiko, serta laporan evaluasi berkala atas prosedur kerja dan proses bisnis pada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.
Ketentuan Pasal 617 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 617
Subdirektorat Pengelolaan Data Internal mempunyai tugas melaksanakan peny1apan bahan, penelaahan , pemantauan, pengendalian, dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional mutu data internal dan pengelolaan data warehouse, pengolahan dan rekonsiliasi data penerimaan dan data utang pajak, serta pengelolaan akun Wajib Pajak. 34 . Ketentuan Pasal 618 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam dalam
Pasal 618
melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud Pasal 61 7, Subdirektorat Pengelolaan Data Internal menyelenggarakan fungsi:
peny1apan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian , pelaksanaan pengelolaan, penarikan, pembenahan, perbaikan, penJamman mutu, dan pengendalian mutu data internal; b . pelaksanaan standardisasi data internal sesuai dengan standar arsitektur data;
penyiapan bahan, penyusunan prosedur, dan penyajian serta pelayanan permintaan data internal;
pemberian umpan balik hasil pengelolaan dan pengendalian mutu data internal;
penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pembukuan, rekonsiliasi, sinkronisasi, validasi, verifikasi, dan penatausahaan data penerimaan pajak dan data utang pajak; dan
pengolahan basis data penerimaan dan utang pajak serta pengelolaan akun Wajib Pajak.
Ketentuan Pasal 619 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 619
Subdirektorat Pengelolaan Data Internal terdiri atas:
Seksi Pemantauan Data Internal;
Seksi Pengendalian Mutu Data Internal;
Seksi Pengelolaan Data _Warehouse; _ d. Seksi Pengolahan Data Penerimaan; dan
Seksi Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Utang Pajak. 36 . Ketentuan Pasal 620 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 620
Seksi Pemantauan Data Internal mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan, pembenahan, dan perbaikan data internal, melakukan standardisasi data internal sesuai dengan standar arsitektur data, dan melakukan pemberian umpan balik hasil pengelolaan data internal.
Seksi Pengendalian Mutu Data Internal mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, pemantauan, penJamman, dan pengendalian mutu data internal, serta pemberian umpan balik hasil pengendalian mutu data internal;
Seksi Pengelolaan Data Warehouse mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, pemantauan, dan pengendalian penarikan data internal, serta melakukan peny1apan bahan, penyusunan prosedur, penyajian, dan pelayanan permintaan data internal.
Seksi Pengolahan Data Penerimaan mempunya1 tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian teknik operasional, dan pelaksanaan pengolahan data penenmaan, serta melakukan pengelolaan akun Wajib Pajak.
Seksi Rekonsilisasi Data Penerimaan dan Utang Pajak mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian teknik operasional, serta pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan utang pajak.
Ketentuan Pasal 621 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 621
Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal mempunyai tugas melaksanakan peny1apan bahan, penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan data eksternal.
Ketentuan Pasal 622 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 622
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan pelaksanaan standardisasi penenmaan data eksternal , serta peny1mpanan salinan, verifikasi, imbauan, dan klarifikasi data eksternal;
peny1apan bahan pemberitahuan kelengkapan, peminjaman, dan pemusnahan data eksternal, serta pelayanan dan peng1nman pertukaran data eksternal;
penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, dan pengendalian data eksternal, serta pelaksanaan standardisasi identifikasi dan perekaman data eksternal;
penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, dan pemantauan data eksternal, serta pelaksanaan standardisasi pengendalian mutu hasil perekaman dan hasil identifikasi data eksternal; dan
peny1apan bahan pemberian umpan balik atas perekaman data eksternal mengenai metode dan data yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas perekaman dan identifikasi data eksternal.
Ketentuan Pasal 623 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 623
Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal terdiri atas:
Seksi Penerimaan, Penghimpunan , dan Pertukaran Data Eksternal;
Seksi Perekaman dan Identifikasi Data Eksternal; dan c. Seksi Pengendalian Mutu Data Eksternal.
Ketentuan Pasal 624 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 624
Seksi Penerimaan, Penghimpunan, dan Pertukaran Data Eksternal mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan pelaksanaan standardisasi penenmaan data eksternal, serta peny1mpanan salinan, verifikasi, imbauan, dan klarifikasi data eksternal, dan melakukan penyiapan bahan pemberitahuan kelengkapan, peminjaman, dan pemusnahan data eksternal, serta pelayanan dan pengiriman pertukaran data eksternal.
Seksi Perekaman dan Identifikasi Data Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan pelaksanaan standardisasi identifikasi dan perekaman data eksternal.
Seksi Pengendalian Mu tu Data Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, dan pemantauan data eksternal, serta pelaksanaan standardisasi pengendalian mu tu hasil perekaman dan hasil identifikasi data eksternal, dan melakukan peny1apan bah an pemberian um pan balik atas perekaman data eksternal mengenai metode dan data yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas perekaman dan identifikasi data eksternal.
Di antara Pasal 624 dan Pasal 625 disisipkan 8 (delapan) pasal yakni Pasal 624A, Pasal 624B, Pasal 624C, Pasal 624D, Pasal 624E, Pasal 624F, Pasal 624G, Pasal 624H yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 624A
Subdirektorat Analisis Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknik operasional di bidang analisis data perpajakan, melaksanakan analisis data perpajakan dan distribusi hasil analisis, dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan analisis data perpajakan, serta menerima dan memberi umpan balik hasil analisis data perpajakan.
Pasal 6248
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624A, Subdirektorat Analisis Data menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan penelaahan , dan penyusunan kebijakan teknik operasional di bidang analisis data perpajakan; b . penyiapan bahan analisis data perpajakan dan distribusi hasil analisis;
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan analisis data perpajakan; dan
penerimaan dan pemberian umpan balik hasil analisis data perpajakan.
Pasal 624C
Subdirektorat Analisis Data terdiri atas:
Seksi Analisis Data I;
Seksi Analisis Data II;
Seksi Analisis Data III; dan
Seksi Analisis Data IV.
Pasal 624D
Seksi Analisis Data I, Seksi Analisis Data II, Seksi Analisis Data III, dan Seksi Analisis Data IV masing- masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknik operasional di bidang analisis data perpajakan, melakukan analisis data perpajakan dan distribusi hasil analisis, dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan analisis data perpajakan, serta menerima dan memberi umpan balik hasil analisis data perpajakan yang berkaitan dengan sektor industri, sektor perdagangan dan ekonomi digital, sektor jasa keuangan dan jasa lainnya, sektor sumber daya alam, sektor belanja pemerintah dan sektor lainnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 624E
Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan kebijakan dan pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak dan sains data .
Pasal 624F
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624E, Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan penelahaan dan penyusunan kebijakan operasional pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak dan sains data;
pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak dan sains data;
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak dan sains data;
pelaksanaan pengembangan formulasi risiko; dan
pelaksanaan penyediaan layanan mandiri otomasi output data dan penyajian hasil sains data.
Pasal 624G
Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data terdiri atas:
Seksi Identifikasi dan Penilaian Risiko;
Seksi Pemodelan dan Pemetaan Risiko;
Seksi Mitigasi dan Evaluasi Risiko; dan
Seksi Sains Data.
Pasal 624H
Seksi Identifikasi dan Penilaian Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan kebijakan, pemantauan, pengendalian, identifikasi, asesmen, dan penentuan prioritas risiko, serta pengusulan bahan penyusunan rencana peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
Seksi Pemodelan dan Pemetaan Risiko mempunya1 tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan kebijakan, pemantauan, pengendalian, dan pelaksanaan formulasi dan pemetaan risiko kepatuhan Wajib Pajak.
Seksi Mitigasi dan Evaluasi Risiko mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan penelaahan, penyusunan kebijakan, pemantauan, pengendalian, dan pelaksanaan strategi mitigasi risiko, analisis dampak risiko kepatuhan Wajib Pajak, pengujian otomasi output data, dan penyajian hasil analisis data.
Seksi Sains Data mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan pelaksanaan otomasi output data dan penyajian hasil analisis data.
Ketentuan Pasal 625 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 625
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Data dan lnformasi Perpajakan.
Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal.
Ketentuan Pasal 650 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 650
Direktorat Teknologi lnformasi dan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan ke bij akan dan standardisasi teknis di bi dang teknologi informasi dan komunikasi. 44 . Ketentuan Pasal 651 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 651
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
peny1apan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
penyiapan pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Teknologi lnformasi dan Komunikasi.
Ketentuan Pasal 652 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 652
Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
Subdirektorat Tata Kelola Sistem Informasi; b . Subdirektorat Pengembangan Sistem Perpajakan;
Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan;
Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi;
Subdirektorat Pemantauan dan Pelayanan Sistem Informasi;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Ketentuan Pasal 653 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 653
Subdirektorat Tata Kelola Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, evaluasi kebijakan, dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.
Ketentuan Pasal 654 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 654
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653, Subdirektorat Tata Kelola Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
penyiapan kebijakan, bahan, serta penyusunan, perencanaan penelaahan strategi pengembangan dan keamanan sistem informasi;
peny1apan bahan, penyusunan, dan penelaahan kebijakan, rekomendasi infrastruktur, dan pengelolaan a set teknologi informasi dan komunikasi; pengelolaan . . teknologi informasi dan 1novas1 c. komunikasi;
pelaksanaan komunikasi dan koordinasi pengelolaan penyedia jasa aplikasi;
penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan pengendalian mutu pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan
penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, evaluasi, dan pengelolaan risiko teknologi informasi dan komunikasi.
Ketentuan Pasal 655 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 655
Subdirektorat Tata Kelola Sistem Informasi terdiri atas:
Seksi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
Seksi Arsitektur Sistem Informasi;
Seksi Pengendalian Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
Seksi Evaluasi Sistem Informasi.
Ketentuan Pasal 656 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 656
Seksi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tu gas melakukan peny1apan bahan, penyusunan, dan penelaahan kebijakan, dan perencanaan strategi pengembangan dan keamanan sistem informasi, pengelolaan inovasi teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan penyedia jasa aplikasi.
Seksi Arsitektur Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan, penyusunan, dan penelaahan kebijakan, rekomendasi infrastruktur, dan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi.
Seksi Pengendalian Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan pengendalian mutu pengembangan teknologi informasi dan komunikasi .
Seksi Evaluasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan, penyusunan, penelaahan, evaluasi, dan pengelolaan risiko teknologi informasi dan komunikasi.
Ketentuan Pasal 657 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Subdirektorat mempunyai
Pasal 657
Pengembangan Si stem Perpajakan tugas melaksanakan peny1apan penyusunan, standardisasi penelaahan, perancangan, bahan, clan clan pengembangan, pengUJian, dokumentasi sistem perpajakan.
Ketentuan Pasal 658 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 658
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657, Subdirektorat Pengembangan Sistem Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
peny1apan bahan, penyusunan, perancangan, clan pelaksanaan pengembangan sistem perpajakan;
peny1apan perancangan, bahan, clan penyusunan, pelaksanaan penelaahan, standardisasi penelaahan, standardisasi pengembangan aplikasi informasi dan pelaporan;
peny1apan bahan penyusunan , penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi pengujian aplikasi dan dokumentasi sistem perpajakan; dan
penyusunan petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan. 52 . Ketentuan Pasal 659 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 659
Subdirektorat Pengembangan Sistem Perpajakan terdiri atas:
Seksi Pengembangan Sistem Perpajakan I;
Seksi Pengembangan Sistem Perpajakan II;
Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi dan Pelaporan; dan d . Seksi Pengujian dan Dokumentasi Si stem Perpajakan . 53 . Ketentuan Pasal 660 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 660
Seksi Pengembangan Sistem Perpajakan I dan Seksi Pengembangan Sistem Perpajakan II masing - masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, perancangan, dan pelaksanaan standardisasi pengembangan sistem perpajakan di bidang pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum .
Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, perancangan, dan pelaksanaan standardisasi pengembangan aplikasi informasi dan pelaporan.
Seksi Pengujian dan Dokumentasi Si stem Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi pengujian aplikasi dan dokumentasi sistem perpajakan, serta penyusunan petunjuk penggunaan aplikasi perpajakan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Ketentuan Pasal 661 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Subdirektorat
Pasal 661
Pengembangan Sis tern Pendukung Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, perancangan, standardisasi pengembangan, penguJian, dan dokumentasi sistem pendukung administrasi perpajakan serta pengelolaan piranti tengah (middleware). 55. Ketentuan Pasal 662 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 662
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
peny1apan bahan penyusunan, penelaahan, perancangan, dan pelaksanaan standardisasi pengembangan sistem pendukung perpajakan;
peny1apan bahan, penyusunan, penelaahan, perancangan, dan pelaksanaan standardisasi pengembangan sistem pendukung manajemen;
penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi pengujian aplikasi dan dokumentasi sistem pendukung perpajakan dan sistem pendukung manajemen;
penyusunan petunjuk pengembangan , rev1u, dan pengujian teknis atas aplikasi dan jenis layanan yang disediakan penyedia jasa aplikasi;
pengelolaan piran ti tengah ( _middleware); _ dan f. penyusunan petunjuk penggunaan aplikasi pendukung administrasi perpajakan dan pendukung manaJemen . 56 . Ketentuan Pasal 663 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Subdirektorat
Pasal 663
Pengembangan Si stem Pendukung Perpajakan terdiri atas:
Seksi Pengembangan Sistem Pendukung I; b . Seksi Pengembangan Sistem Pendukung II;
Seksi Pengembangan Sistem Pendukung Manajemen; dan
Seksi Pengujian dan Dokumentasi Si stem Pendukung Perpajakan. 57 . Ketentuan Pasal 664 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 664
Seksi Pengembangan Sistem Pendukung I dan Seksi Pengembangan Sistem Pendukung II masing - masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, perancangan, dan pelaksanaan standardisasi pengembangan sistem pendukung perpajakan serta pengelolaan piranti tengah (middleware), serta penyusunan petunjuk pengembangan dan rev1u atas aplikasi dan jenis layanan yang disediakan penyedia jasa aplikasi.
Seksi Pengembangan Sistem Pendukung Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, perancangan, dan pelaksanaan standardisasi pengembangan sistem pendukung manajemen .
Seksi Pengujian dan Dokumentasi Sistem Pendukung Perpajakan mempunya1 tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi penguJian aplikasi dan dokumentasi sistem pendukung perpajakan dan sistem pendukung manaJemen, serta penyusunan petunjuk penggunaan aplikasi pendukung perpajakan dan pendukung manaJemen, serta pengUJian atas aplikasi dan jenis layanan yang disediakan penyedia jasa aplikasi .
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 58 . Di antara Pasal 664 dan Pasal 655 disisipkan 8 (delapan) pasal yakni Pasal 664A, Pasal 6648, Pasal 664C, Pasal 664D, Pasal 664E, Pasal 664F, Pasal 664G, dan Pasal 664H yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 664A
Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi pengelolaan perangkat keras, aplikasi, jaringan komunikasi data, basis data, dan keamanan sistem informasi, serta melaksanakan pengelolaan kelangsungan layanan sistem informasi.
Pasal 664B
Dalam dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud Pasal 664A, Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sis tern Informasi menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan, penyusunan , penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi pengelolaan perangkat keras;
peny1apan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi pengelolaan aplikasi;
penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi pengelolaan J anngan komunikasi data;
penyiapan bahan , penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi pengelolaan basis data;
penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi pengelolaan kelangsungan layanan; dan
penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi pengelolaan keamanan sistem .
Pasal 664C
Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi terdiri atas:
Seksi Pengelolaan Perangkat Keras dan Aplikasi;
Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data;
Seksi Pengelolaan Basis Data;
Seksi Pengelolaan Kelangsungan Layanan; dan
Seksi Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi.
Pasal 664D
Seksi Pengelolaan Perangkat Keras dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi pengelolaan perangkat keras pada pusat data dan pusat pemulihan data, serta instalasi dan pemeliharaan aplikasi.
Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi pengelolaan nama domain, jaringan antarunit vertikal, dan jaringan lokal pada pusat data dan pusat pemulihan data pajak.
Seksi Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi pengelolaan basis data pada pusat data dan pusat pemulihan data pajak, serta pemuktakhiran data referensi .
Seksi Pengelolaan Kelangsungan Lay an an mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan sinkronisasi data pada pusat data dan pusat pemulihan data pajak, serta pengelolaan rencana dan pengujian pemulihan data.
Seksi Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan operasional pusat kendali keamanan, penanganan insiden keamanan, dan penguJian kerentanan sis tern .
Pasal 664E
Subdirektorat Pemantauan dan Pelayanan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan standardisasi pemantauan dan pelayanan sistem informasi.
Pasal 664F
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664E, Subdirektorat Pemantauan dan Pelayanan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan administrasi pengaduan, laporan gangguan dan permasalahan aplikasi internal dan eksternal;
penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, pelaksanaan konfigurasi, dan asistensi pengelolaan perangkat keras dan jaringan lokal unit kerja;
penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pemberian bimbingan manaJemen pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi;
penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan pemantauan sistem informasi;
pemantauan dan pengawasan penyediajasa aplikasi; dan f. pelaksanaan deteksi insiden sistem informasi .
Pasal 664G
Subdirektorat Pemantauan dan Pelayanan Sistem Informasi terdiri atas: a . Seksi Layanan Sistem Internal; b . Seksi Layanan Sistem Eksternal;
Seksi Layanan Operasional;
Seksi Bimbingan Sistem; dan
Seksi Pemantauan Sistem.
Pasal 664H
Seksi Layanan Sistem Internal mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan administrasi pengaduan, laporan gangguan dan permasalahan aplikasi internal.
Seksi Layanan Sistem Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan, dan pelaksanaan penyusunan, administrasi pengaduan, laporan gangguan dan permasalahan aplikasi eksternal.
Seksi Layanan Operasional mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan, penyusunan, penelaahan, pelaksanaan konfigurasi, dan asistensi pengelolaan perangkat keras dan jaringan lokal unit kerja .
Seksi Bimbingan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pemberian bimbingan manajemen pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi.
Seksi Pemantauan Sistem mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan, penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan pemantauan sistem informasi, serta pemantauan dan pengawasan penyedia jasa aplikasi.
Ketentuan Pasal 665 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 665
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Seksi Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Tata Kelola Sistem Informasi. 60 . Ketentuan Pasal 1749 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1749
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1748, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan analisis, proyeksi, perumusan rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan penerimaan perpajakan;
pelaksanaan analisis, proyeksi, perumusan rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan penerimaan negara bukan pajak dan hibah;
pelaksanaan analisis, proyeksi, perumusan rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan belanja pemerintah pusat dan pembiayaan anggaran;
pelaksanaan analisis, proyeksi, perumusan rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan belanja subsidi;
pelaksanaan analisis, proyeksi, perumusan rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan keuangan daerah;
penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahan no ta keuangan clan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi lembaga internasional dan regional;
pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
pelaksanaan pengelolaan kegiatan analisis kebijakan dan pengelolaan pengetahuan; dan L pelaksanaan pengelolaan kinerja, risiko, urusan keuangan, dan dukungan teknis, serta tata kelola Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : a . seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini;
seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 507) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1098), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 11 J uni 2019 MENTERIKEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 11 J uni 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 641 Dll~ l ~h.TORA T JENDEIML ANGGA l ~AN LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 /PMK.01/2019 TENT ANG KEUANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! NOMOR 217/PMK.01/2018 TENTANG ORGANISASI TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN MENTER! KEUANGAN \VAKIL MENTER! l<EUANGAN INSPEh.TORAT JENDE: l~L SEKIU:
LARV.TJENDERAL l)ll~l~l~TORAT Jl~ND l ~A L P"-J Ah'. Dll~l ~ h.TOl~AT JENOERA I. BEA DAN CUKAI D!REhTORAT JENDEl~AL PERl3ENDAl- /ARMN IJ IREh.TOI MT JE: NDER/\L Kl: : KAYAAN Nl~AIM DAN DIREKJ'Ol~AT JENDl!: IML PERIMBANGAN KEUANG/\N DlREhTORAT JENDEl~AL PENGELOLMN PEMDIAYAAN DAN RISIK O IJADAN h'.EBIJAl.: AN F'lSKAl. BAO AN l'ENDIDIKAN DAN PELATillAN h'.EUANGAN ~--------------- 1--------------- -, ------'-~-- PUSAT SI STEM INF OR,,1ASI DAN TEKNOLOOI KEUl\NGJ\N PUSAT PEMBINMN l'l~OFESJ KEUANGAN PUSAT ANALISIS DAN l-IAl~MONISASI KI WIJAKAN - - - - - I BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN I BAG IAN PERENCANAAN f- BA GIAN PENGELOLAAN KI NERJA f- DAN RIS IKO BAGI AN PENGANGGARAN f- BAG IAN f- PE RB ENOA H ARAAN BAO JAN AKU N TANS I DAN - P ELAPORAN KEUANGAN I I I - 43 - BAG AN OR GANISASI SE KRETARI AT JENDERAL SEKRE T AR IA T JENDERA L BIRO B I RO ORGAN ISASI DAN HUKUM KETATALAKSANAAN BAGIAN BAG JAN ORGAN I SASI I f- 1 -I UKUM PAJAK DAN KEPABEANAN BAGJAN BAGIAN f- H U l ..: U M /\N GGAR/\N, ORGANISASI II Pl rn l MBANG/\N KEU/\N G /\N, l'ERBENDAl-l/\RMN, DA N PNB P BAG JAN BAG JAN f- HUKUM KEKAYAAN NEGARA, KETA T ALAKSANAAN I PERUSAHAAN. DAN INFORMASI HUKUM BAG I AN BAG JAN HUKUM PENGELOLAAN - KETATALAKSANAAN II PEMBIAYAAN DAN HUKUM UMUM BA GIAN BAGIAN J ABATAN FUNGSJONAL - HU K UM SEKTOR KEUANGAN DAN PERJANJIAN I I I I I I BI RO ADVOKASJ I BAO/ AN - AD VOKAS I I BAG/AN - ADVOKASI II BAG I AN - ADVOKAS I I ll BAG IAN - A DVOKA SI IV I I I KE L OMPOK JABATAN KE L OMPO K JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN - -- - -- - -- - F'U NCSI ONAL F'UN CS ION AL F'UNCSIONAL FUNC SJONAL I I ^I I I I B IRO BIRO BIRO BI RO KO MUNJl<ASI DAN LAYANAN MANAJEMEN BARANG M I LIK SUM BER DAYA M ANUS IA INF'ORMASI NECARA DAN PENGADAAN UMUM BAG I AN BAG IAN BAC JAN - PERENCANAA N DAN - MANAJEMEN STRATEG I - BAG IAN - ADM INISTRASI PENGADAAAN SUM BER DAYA PERENCANAAN MANUS IA KOMUN IKASI KEMENTER IAN BAG I AN BAGIAN BAC IAN BAG I AN - PENCE: MBANGAN SUM BER - MANA J EMEN PUBL IKAS J - PE N GEMBANGAN STRATEG I - RUMAH TANGGA DAYA MANUS IA DAN KI NERJA BAG IAN BAG JAN BAG IAN BAG I AN - M ANAJE M EN I NFO R MAS I - MANAJEMEN HUBUNGAN - PEM ILIH AN DAN AS I STENS I - KEUANGAN SU M BER DA YA MANUS IA KE L EMBAGAA N NEGARA P ENGADAAN BA GIAN BAG IAN MANAJEMEN HUBUNGAN BAG JAN BAG I AN - M UTAS J DAN KEPANGKATAN - MEDIA, KELEMBAGAAN - UT ILISASJ DAN OPTJMI LISASI - SUMBER DAYA MANUS IA MASYARAKAT, DAN B ARANG M I LIK NEGARA PROTO KOL BA GIAN BAGI AN BAGIAN BAC IAN - PENGHARGAAN, PENEGAKAN - MANAJEMEN PENGELOLAAN - PEM I NDAHTANGANAN DAN - ORGAN ISASJ, TATA LAKSANA, DATA DAN LAYANAN PENGHAPUSAN BARANG DISIPLIN, DAN PENS IUN I NFOR MASI M ILJK NEGARA DAN KOMUN IKASI BAG I AN BAGIAN MANAJEMEN SISTEM BACIAN - INFORMASI DAN EDUKA SJ - PENATAUSAHAAN B ARANG - KEPAT U HAN INTERNAL PUBLI K MILIK NEGARA BAGIAN BA GIAN - DUKUNGAN T EK NIS - MANAJEMEN BARANG M ILJI( NEGARA BAGI AN - OTOMAS I PROSES BISN IS DAN MANAJEMEN JNFORMASI I I I KELOMPO K JABATAN KELOMPOK JABAT AN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN -- f- -- ~ -- f- -- - FUNG SI ONAL FUNGSJONAL FUNGSIONAL FUNG SJONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BIRO PERENCANAAN OAN KEUANGAN I I I I BA GIAN BAG I AN BAGIAN BA G IAN BA GIAN PERENCANAAN PENGELOLAAN KINERJA PENGANGGARAN PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN DAN RJS IK O PELAPORAN KEUANGAN I I I SUBBAG IAN SUBBAG IAN SUBBAG IAN SUBBAGIAN SU B BAG IAN - PERENCANMN I - PENGELOLAAN - PENGANGGARAN I - PERBENDA HA RAAN I - AKUNTANSI DAN KINERJA DAN RIS IK O I PELAPORAN KEUANGAN I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN ,_ PERENCA NAAN II - PENGELOLAAN ,_ PENGANGGARAN II - PERBENDA HARAAN II - AKUNTANS I DAN KINERJA DAN RISJ KO II PELAPORAN KEUANGAN II SUBBAG IAN SUBBAGIAN SU BBAGI AN SUBBAG IAN SUBBAG IAN ,_ PERE NCANAAN III - PENOELO LAAN ,_ PENGANGGARAN Ill - PERBENDAHARAAN III - AKUNTANSI DAN KI NERJA DAN RISIKO III PELAPORAN KEUANGAN Ill SUBBAGJAN SUBBAGJAN SUBBAG IAN SUBBAGIAN SUBBAG IAN - P ERENC ANAAN IV - PENGELOLAAN - TATA USAHA BIRO - PENGELOLAAN TUNJANGAN - AKUNTANS I DAN KINERJA DAN RIS !K O IV KI NERJA PELAPORAN KE UANGAN IV I I I I I I KELOMP OK JABATAN - FUN GSIONA L ~ I I I I I I BAGAN ORGANISASI BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN BIRO ORGANISAS I DAN KETATALAKSANAAN I I I BAG I AN BAG IAN BAG IAN BAG IAN BA.GIAN ORGANISASI I ORCANJSASI II KETATALAKSANAAN I KETATALAK SANAAN II JABATAN FUNGSIONAL I I I I ,_ SUBBAG IAN - SUBBAG JAN - SUBBAG IAN - SUBBAG IAN - SUBBAG IAN OROANISASI IA OROANISASI ll A KETATALAKSANAAN IA KETATALAKSANAAN JJA JABATAN FUNOSIONAL I ~ SUBBAO IAN ,_ SUBBAOIAN - SUBBAO J AN SUBBAOIAN SUBBAO JAN ORGA NI SASJ J B ORGANISASI 11 8 KETATALAKSANAAN 1 8 - KETATALAKSANAAN 11 8 - JABA TA N FUNGSIO NAL II ~ SUBBAGIAN - SUBBAGIAN - SUBBAG IAN - SUBBAG IAN ~ SUBBAG IAN ORGANISASI IC ORGANISASI llC KETATALAKSANAAN IC KETATALAK SANAAN UC JABATAN FUNGSIONAL Ill SUBB AGIAN - TATA USAHA B IRO I I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSI ONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI BIROHUKUM B I RO HUKUM I I I BAG IAN BAG I AN BAG JAN BAG IAN BAGIAN H UKUM ANGGARAN, J-I UKUM KEKAYMN NEGARA, H UKUM PENGELO LAAN HUKUM PAJAK DAN HUKUM SEKTOR KEUANGAN PERI MBANGAN KEUANGAN, PEIWSl\H MN, D AN INFORMASI PEMBIAYAAN DAN DAN PERJANJ IAN KEPABEANAN PERBENDA HARAAN, DAN PNBP HU K UM H UKUM UMUM I I I SUBBAC IAN SUBBAG IAN SUBBAG IAN I- SUBBAGIAN I- SUBBAOI AN I- H UKU M BARANG MI LJK I- HUKUM PENGEL OLAAN I- HUKUM HUKUM P AJAK l HUKUM ANGOARAN NEGARA PEMB IAYAAN I SE KT OR KEVANGAN J SUBBAG IAN SUBBAG IAN SUBBAG IAN SUB BAGIAN - SUBBAGIAN - HUK UM PERI MBANGAN ~ HUKUM KEKA YAAN NEGARA - HUKUM PENGELOLAAN - HU KUM HUKUM PAJAK II KEUANGAN DIPI SA HKAN DAN PEMBIAYAAN II SEKTOR KEUANGAN II PERUSAHAAN SUBBAG IAN SUBBAG IAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - SUBBAG IAN - - H UKUM PIUTANG NEGARA ~ - HUKUM HUKUM KEPABEANAN I HUKUM PERBENDAHARAAN DAN LELANG HU KU M UMUM SEKTOR KEUANGAN Ill S UBBAGIAN SUBBAG IAN SUBBAGIAN SUBBAG IAN SUBBAGIAN - HUKUM KEPABEANAN II - H UKUM PNBP ~ INF'ORMASI DAN ~ TATA USA HA BIRO - HUKUM PERJANJJAN DI SEM INASI HUKUM I I I I I I - KELOMPOK JA BATAN '- FUNGSJONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI BIRO ADVOKASI BIRO AOVOKASI I I I I I BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN AD VOKAS I I ADVOKASI II AD V OKAS I Ill ADVOKAS I IV I 1 I I ~ SUBBAG IAN ~ SUBBAG I AN I- SUBBAGIAN ~ SUBBAGIA N ADVOKASI IA ADVOKAS I ll A ADVOKAS I lll A ADVOKASI IVA I- SUBB AGI AN ~ SUBBAG IAN ~ SUBBAG I AN ~ SUBBAG IAN ADV OKAS I IB ADVOKASI ll B ADVOKAS I lll B ADVOK ASI !VB ~ SUBBAGIAN - S UBBA GI AN ~ S UB BA GIAN - SUBBAG I AN ADVOKASI IC ADVOKASI ll C ADVOKASI me TATA USAHA BIRO I I I I I I ~ KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BIRO SUMBER DAYA MANUS!A I I I BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAG IAN PENGHARGAAN, P ENEGAKAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SOM MANAJEMEN INFORMAS I SOM MlTT'ASI DAN KEPANGKATAN PENGADAAN SOM DIS I PLIN, DAN PENS I UN I I I SU B BAGIAN SUBBAG I AN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAG I AN ~ PERENCANAAN DAN - ANALIS IS KOMPETENSI - MANAJEMEN BAS IS DATA - Ml!l'ASI f- KESEJAHTERAAN FO RMASI SOM PEGAWAI SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN ~ REKRUTM EN SOM - ASSESMEf(J' CENTER - ANALISIS DATA DAN - MANAJEMEN TALENTA f- PENEGAKAN DISIPLIN DUKUNGAN I NFOR~1ASI SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN KINERJA SUMBER DAYA - SUBBAGIAN - STATUS KEPEGAWAIAN DAN - PEMBERHENTIAN D AN - f- PENGINTEGRASIAN DATA PENGEMBANGAN PEJABAT PENEMPATAN SOM MANUS IA PENSIUN FUNGSIONAL SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SU B BAGIAN SUBBAGIAN - TATA USAHA BI RO ~ PENGEMBANGAN KAPASITAS - MANAJEMEN NASKAH DAN - KEPANGKATAN - REGULASI SOM SUMBER DAYA MANUS IA DO KUMENTAS I I I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI BIRO KOMUNIKAS I DAN LAYANAN INFORMASI I I I I BAGIAN BAGIAN BAGIAN BA GIAN BAGIAN M ANAJEMEN STRATEG I BAGIAN MANAJEMEN H UBUNGAN MANAJEMEN HUBUNGAN MEDIA, MANAJEMEN PENGELOLMN MANAJEMEN S!SiEM KOMUNIKAS I MANAJEMEN PUBLIKASI KELEMBAGMN NEGARA KELEMBAGMN MASYARAKAT, DATA DAN LAYANAN INFORMASI INFORMAS I DAN EDUKASI DAN PROTOKOL PUBLIK I I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGELOLAAN DATA DAN MANAJEMEN SISTEM ~ STRATEGI KOMUN I KASI - PUBLIKASI CETAK - HUBUNGAN KELEMBAGMN - HUBUN G AN MEDIA ~ PENANGANAN S ENGKETA - INFORMASI KEHUMASAN NEGARA I INF O RMAS I DAN REFERENS I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN f-- MON I TOR I NG DAN f-- PUBLIKASI ELE•TRONIK f-- HUBUNGAN KELEMBAGMN f-- HUBUNGAN KELEMBAGMN f-- PENGEL O LAAN LAYANAN - EDUKASI PUBLIK ANALISIS BERrrA NEGARA II MASYARAKAT INFORMASI PUBLIK SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - RISET DAN AUDIT - PEMBERrfMN DAN - HUBUNGAN KE L EMBAGMN - PROTOKOL - TATA USAIM BIRO DOKUMENTASI NEGARA Ill I I I I I I KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL - I I I I I I BA GAN ORGANISASI BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PEN GADAAN BI RO MANA JE M EN BA RA NG MILIK NEGARA DAN PE NGADAAN I I I I B AG I AN BAGIAN BA GIAN BAGI AN PENGEMBANGAN STRATEGI DAN PEMILI H AN DAN ASISTENSI UTI LI SAS I DAN OPTIMA LI SAS I PERENCANAAN KINERJA PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA I I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN I- SUBBAGIAN ~ PENGEMBANGAN STRATEGI f-- PEMll lHAN DAN ASISTENSI I- UTILISASI DAN OPTIMALISASI PERENCANAAN I DAN KJNERJA I PENGADAAN I BARANG MILIK NEGA RA I SUBBAGI AN SUBBAGIAN SUBBAGIAN I- SUBBAGIAN ~ PENGEMBANGAN STRATEGI f-- PEMILIHAN DAN AS ISTENSI f-- UTILI SAS I DAN OPT IMALISASI PERENCANAAN II DAN KINERJA II PENGADAAN II BARANG MIUK NEGARA II SUBBAG I AN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN STRAT EGI f-- PEMILIHAN DAN AS ISTENSI U Tlll SASI DAN OPTIMAUSASI PERENCANAAN Ill DAN KINERJA Ill PENGADAAN Ill BARANG M IU K NEGA RA Il l - f-- - SUBBAG IA N SUBBAGIAN - TATA US AH A BIRO - U TILI SASI DAN OPI'IMA LI SASI BARANG MI U K NEGA RA IV BAGIAN PEMINDAHTANGANAN D AN BA GIAN BAG I AN BAG I AN PENG HAPUSAN BARANG MILIK PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DUKUNGAN TEKNIS OTOMASI PROSES BISNIS DAN NEGARA NEGARA MANAJEMEN INFORMASI I SUBBAGIAN I- PEM INDAHTANGANAN DAN SUBBAGIAN SUBBAGI AN SUBBAGI AN PENGHAPUSAN BA RANG I- PENATAUSAHAAN BARANG f-- REGJS T RASI DAN VER IF' JKAS I f-- OTOMASI PROSES BI SN IS MILIK NEGARA I M IU K NEGARA I SUBBAGI AN f-- PEM INDAHTANGANAN DAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENG HAPUSAN BARANG f-- PENATAUSAHAAN BARANG f-- MANAJEMEN PENGGUNA f-- PUBLIKASI DAN KERJASAMA MI LIK NEGA RA 11 MILIK NEGA RA II SUBBAGIAN f-- PEM INDA HT ANGANAN DAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENG HAPUSAN BARANG PENATAUSAHAAN BARANG f-- PENGUATAN KAPASITAS MANA JEMEN DATA DAN MILI K NEGA RA Ill MIUK NEGARA Ill ~ INFORMASI f-- I I I I I KEWMPOK JABATAN ~ f-- FUNGSIONAl I I I I I BAGAN ORGANISASI BIROUMUM BIRO UMUM I I I I 8AG IAN BA GIAN BAG IAN BAGIAN ADMINJSTRASI l <E MENT ER IAN RUMAH TANCGA KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA I I I I SUBBAG IAN SUBBAG IAN SUBBAG IA N SUBBAG IAN PERENCANA AN - KEARSIPAN - PENGELOLAAN BANGUNAN - PENGANGGARAN ~ DAN M UTASI SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN MANUS IA SUBBAG IAN SUBBAGIAN SUBBAG IAN SUBBAGIAN - PERSURATAN - PENGE L OLAAN MEKAN I KAL - PERBENDA HAR AAN I ~ PENGEMBANGAN SUMBER DAN ELEK T RI KAL DAYA MANUSIA SUBBAG IAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAC JAN ~ ADMINISTRAS I PERJALANAN - PENGELOLAAN PERALATAN - PERBENDAHARAAN JI ~ AOMJNJSTRASI SU M BER D INAS OP ERAS I ONA L DAYA M ANUS IA SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAG IAN SUBBAGIAN ~ TAT A USAHA PI MPINAN - PENGELOLAAN KEAMANAN - AKUNTA NSI DAN PELAPORAN - KESEJAHTERAAN DAN DAN OPERAS IONAL PEMB I NAA N MENTAL BAGIAN BAG IAN BAG IAN ORGAN ISASI, TA T A L AK SANA, MANAJEMEN BARANG MILIK DAN KOM UN IKASI KEPATUJ-IAN INT ERNAL NEGARA - SUBBAG I AN ~ SUBBAG IAN ~ SUBBAGIAN ORGAN ISASI KEPAT U HAN INTERNAL J BARANG MILIK NE GA RA I SUBBAG lAN SUBBAG IAN SUBBAG IAN - ~ ~ TATA LAKSANA KEPATUHAN INTERNAL II BA RANG MILIK NEGARA IJ SUBBAG J AN SUBBAG IAN SUBBAG IAN - JABATAN FUNGSIONAL ~ PENGELOLAAN K INERJ A - BARANG M lLIK NEGARA Ill ORGANJSASI SUBBAG JAN SUBBAG IAN SU B BAG IAN - KOMUNJKASI DA N PUBLIKASI ~ DATA DAN DUKUNGAN - TATA USAHA BIRO TEKNIS I I I I I KELOMPOK JABATAN ~ FUNGSIONAL ~ I I I I I O l l ~EKTORAT /'ENVUSUNf\N ANGG/\R/\N PENOAP /\T/\N 01\N U ELANJA N~ ; Q ARA SUBD l l ~lmT O l ~ /\T PE: NY USU N/\N ANGGAl~/\N BE i. ANJA NEOAI~/\ 11 SUBD lREl\IOIMT SUBD I RlmTO I MT PENYUSUNAN PEM 1 31 AYAAN ANClClARAN DAN PENOANOOARAN RlSlh'.0 FISKAL. SUBOIREhTOIMT DATA DAN IJUh'.UNGAN TEKNIS PENYUSUNAN - 49 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREICTORAT JE N DERAL ANG GARAN DI HimTORAT /\NOGAR/\N BIDANO PEREKONOMIAN DAN KEM/\l~ITlMAN SUBD ll mKTOR/\T ANGOAI MN 13 10 1\NG l'l!: l?TANI AN, KELA llfA N DAN I\ E l-I UTAN AN SUBDIREh."TORAT AN GG/\RAN BIDANG SUllO IRC:
'T OR AT ANGGARAN BIDA NO l'ERHUBUtlGAt l, SUIJDJ l ~E 'T ORA T AN GGARA N BIDA NG K EUANGAN DAN h'.IITENAGAh'.ERJAAN l'~ : R JN DU~'TRIAN, DAN l'ERDAGANGAN SUBD ll ~Eh'TORAT DATA DAN DUh'.UNGAN TEKNJS ANGGARAN BlDANG PEREKONOMIAN DAN KEMAR ITIMA N llAGll\N OIWA NIS/\Sl DAN TATA UAGl/\N UMUM D l l ~El\TO I MT /\NGGARAN BIDl\N G l'EMBANGUN/\N Ml\ NUSJI\ 01\N K EBUO/\YMN SUBDllmKT O l~AT ANGGAl~AN BJDl\NG PEN DlD IKAN DAN KEl'EMUOA/\N SUBDIREKTO I MT ANGOARAN BIDANG KES&.11\HTEIU!.AN SOS JAL D AN KEPRESIOENAN DAN LEMBAG" TINOGI NEGARA SUBOIRE KT ORf\T ANGGAI MN lllDANG HISl:
1, TEKN OtOGI DAN PENDIDIKAN TINOGI SUBDlm~l\TOIM'l' ANOOARAN BID/\NCl liliSEllATAN SE Kl ~~: ; T/\R I AT DIREKT OI MT JENDERAL 131\0!l\N SUMBlm IJA VA Mll.NUSl ll. llAGIAN l'EHEN CANAAN DAN KEUANGAN BAGIAN h'.El'ATUl-IAN INTERNAL, MANAJl~MEN RISJKO, D AN ADVOKASI SUBDIR~: KTO RA T ANG GAl~AN B l DANG P~ : 1 ; r r A1- I ANAN DAN l\E AMAN1'N SUBD IH Eh.'TORAT MI TI M PEMBANTU DIREhTORA T S l ~"l'EM PENGANGGAIMN DIREKTOHAT PENGANGGAHAN SUHl) I R~: K T ORAT POTENSI, p~; NERlMAAN, DAN PENGAWASAN KEMENTERIAN/L.EMBAGA I SUBDll<El\T Ql.(AT l'OTE NSI. l' EN ~ ; R I MAAN, DAN l'ENGAWASAN h'. EMENT l ~ HJ AN/LEMBAGA II SUBOIREh.'TORAT TIMNSF O l ~MASI SISTEM l'ENClANOGARAN SUBD IR EKT ORAT STANDAR BIAVA SUBDllmKTORAT 1-l AHMONISASl PER1'TURAN PENGANGGARAN h'.EMENTERIAN/Ll ~ MH MlA I SUBD IRl ~ l\T O l <AT 1 - IAl ~ M ON I SAS I l'EHATU R AN l'ENOANOClAl~AN h'.E M~ : NTER li\ N/LE M UAClA II SUBO lREKf O l ~AT PENEmMAAN KEKAYAAN NEGARA IJl l' I SAl - IKAN SUBD I REh.IORAT POT ENSI, i'ENERJMAAN, DAN l'ENCJAWASAN l\EMl ~N TE l ~ I AN/LEMBAGA J ll SUBDIREh'TORAT EVALUASI KINERJA l'ENGANGGAIMN SUDDlREh'.TORAT MARMONIS1'SJ l'ERATU I MN JAMINAN SOSIAI. SUBD lH l; ; h.'T OIV\T l' E IV\TUIV\N DAN D UKUNGAN TEKN lS l' ENEltl MAAN NEGAHA BUKAN PAJAK KEMENT ERI AN/ LEMDAGA SUBDIRE h'T ORAT TEKNOLOG I lNF Ol~ MA SI PENGANGOARAN SUBD ll ~E l\T OR AT 1 - I Al~MONlSASl PENGANOGAl~AN REM UNEIMS l BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL I I BAGI AN BAG IAN BA GIAN BAGI AN ORCANISASI DAN TATA J..AKSANA SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANAAN DAN KEUANGAN UMUM I I SUBBAGIAN SUBBAG IAN SUBBAG IAN - SUBBAGIAN - PENGEMBANOAN SUMBER ~ - ~YANAN ANGGARAN DAN ~ ORGANISASI DAYA MANUSIA PERENCANAAN ANGGARAN TATA USAHA SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN ~ SUBBAG IAN - SUBBAGJAN c- - TATA LAKSANA - PENGEMBANGAN KARIR PERBENDAHARAAN RU MAH TANGGA $UMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN MANAJEMEN INPORMASI SUBBAG IAN PENGADAAN DAN - PENGELOLAAN KINERJA DAN - SUM BER DAYA MANUSIA DAN ~ AKUNTANSI, PELAPORAN - PENGELOLAAN BARANG ~ PELA PO RAN PENGELOLAAN JABATAN KEUANGAN, DAN GAJI MILIK NEGARA FUNGSJ ONAL SUBBAGIAN - TATA USAHA PIMPINAN I I ^I I I I KELOMPOK JABA TAN ~ FUNGSIONAL t-- I I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORATPENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA S UBDIRE h TORllT SllBD1REhTOJ./AT ANAl.ISIS ~; IWNOMl MAKHO l'ENYU S\JNAN AtlGGl.RAN DAN l'ENDAl'ATAN N~ ; C""'RA [}ELANJA NEGARA 1 SEKSI SEKSI l' ENYtJStJNAN ANGGARAN ANALISIS EKONO Ml MA l\HO UELANJA l'EGAWAI SEKSJ S~: KSI ANAL .IS lS 11: : NERIMMN PENYUSUNAN ANGGARAN l' t: R l 'AJAl\AN DAN IU BAll BEi.ANJA BARANG SEKSI SEKSJ ANAUSIS f'Et l ER I MMN l'ENYlJS\JNAN ANGGARAN NI O: Gl.RA BUKAN PAJAK B~ : IANJA MODAL 11/l,\IJ!ll!l l lo\ N~N llOl.l!M !ll l 'l'.m'U llU N,\N l'Oll'l\111 l'l: : NYlJSlJNAN ANG GAl<AN MI QCJ,\l!,\ Nl'l'.t l llo'll',\TM./llo\N BtHJ\N.JA l .A lflN YA DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE L ANJA NEGARA SUBDlREhTORAT SIJlllllREhTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN l'ENYUSUNAN ANGGl.RAN UEIANJA NEGARA ll BEIJ\NJANECV.J./A Ill s~; KSJ PENYUSUNAN ANGGl.W.N SEKSI l'ENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA K~ : MENTER I AN BEIANJA StJ I JS tDt ENE RGI LEMIJAGA I st: KS 1 l'ENYUSUNAN ANGG.\RAN l'ENYtJSUNAN MIGGl.RAN BELANJA KEMENTER IAN UELANJA SU/ti lDI N ON LEMOAGA ll t: rn : RGl Sl!KS I l'EN YUSUNAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAll I SEKSI l'ENYtJSIJNAN ANGGARAN st: l\St B£ 1 .ANJA llll JAll 11 AN N: NYUSUNAN ANGGAW.N KONSOLIDAS I DA TA BEi.ANJA TRA/lsn : R Kg DAEl~All 11 Nl: : GAHA SUUDIREhTORAT PENYUSUNAN l 'EMIJIAYMN ANGGl.RAN DAN l'ENGANGGARNI l< ISIKO FISl\AL SEKSI l'ENYUSU /fAN l'I O: M UIAYMll UTANG l SEKSI l'ENYUSU NAN l'EMUIAYMN UTANG JI l'EN YUSlJNAN l'EMl11AYMN N ON UTANG S£h'.SI l'ENGANGGA IMI< RISIKO FISKAl, I BAGI AN KEPATUHAN INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN ADVOKASI I SUBBAGIAN PENOENDA LI AN DAN KEPATUHAN I NTERNAL SUBBAGIAN PENGENDALIAN KODE ETIK DAN MANAJEMEN RISJKO SUBBAGIAN PEMANTAUAN H ASIL PEMERIKSAAN DAN ADVOKASI SUBDIR~; hTOW.T DATA DAN OUKUNGl.NTEKNIS l'ENYUSUNAN AN GClARA N l'ENDAl'ATAN DAN DEi.ANJA NECll\l(A SEKSt DATA DAN DUl\IJNGAN TEKNIS l'ENYU S UNAN ANGGl.RAtl 11: : NDAl'ATAN DAN [}EIANJA Nl> C V.RA l SEKSI DATA DAN DUKIJNGAN TEKNIS l'ENYllSUNAN ANGGl.MAN 1,. : NIMl'ATAN DAN BEIANJA NE GA l <A II SEKSl DATA DAN D\JKlJNOAfl TEKNIS f'ENYUSUIMN ANGGARAN l'ENDAl'ATAll DAN BEi.ANJA NIWARA Ill Sl : ; KSI DATA DAN D\JKUNGAN TEKN IS l' t:
NYUSUNAN lll<GGARAN l'l: : tll)A l'ATAN DAfl BEiANJA Nl': GAIU. 1 \1 - 51 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN SUUl) IWl : ; h.TOWl.T ANOGJl.l(AN U ll JANG l'EITTANIAN, 1.: 1>1 . Al!TAN OA.N KEllU TANAN SEKS I AN OGAI MN PEIITANIAN. KEl .AUTAN Dl\N KE l lUTANAN ' SEKS I ,\NGGllWAH l'ERTANIAN, Kl: : LAUT/\l' I' DAN lilillUTANAN " SI O: KS I /\NG GA IV\N l' ER TANl htl, l rn l. AllTAN DAN KElllJT ANA N "' SEKS I ANGGAHAN l 'ERTANIAN. 1 rn1.AUTA N DAN l\E ll UTANAN 'v SUBIJ I REh 'T Of/AT AtWGARAll BIDANG Pt; KERJM N UMUM. AGRA RIA. I MJI T ATA RUA NG s~:
: s 1 ANGGARAN l'l : : KE R.JAAN lJMUM. AGRARll.. DAN TATA RUAN O I SEKS I ANGGAI V•N l'EKER.JAAN UMUM, AGflAR I /. DAN TATA R UANG II Sl>KSI ANGGARAN l'EKERJAAN UMUM, AGl~WA, DAN T ATA I WANG Ill SE KSI ANG C"oAR AN l'EKENJAAN UMUM, AGRAHIA. DAN TA TA RUiNG IV DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONO MIAN DAN KEMARITIMAN A/iOQAAANPERltUIJUNQAll, KP.PAKIWISATMN.Do\NOOPP.RASI Do\NUSAltAll'.l!: CI LUAt l SIJ BBA G lAN TATA IJSAllA SE l \S I AN OGAI MN KE UAN G AN DAN Kl:
'TEtMGAKERJMN l SEKSI AliGGAHAN KEUANC'ahN OA.N KETl: : NAGAKt: RJMN n SEl\S I ANOGA l ~Ar l l\El/MW/l.N DAN l\t: t'ENll.GAKl; RJ/l.AN Ill BAGAN ORGANISASI SIJBD I RE "T ORAT ANOGAIMN BIDANG ENE l< OI, l'EIUNDUSflUAN, DAN l'ERDAGANGAN SEl\SI ANGGAI MN ENERGI, l'~ : mNDU STRIAN, DArl l'ElmA GArlG AN I SEKSI ANGGARAN ENERGI, l 'El<INOllSf RIAN. DAN l' ERDAGANGAN II SEl\S I At/GGARA N ENEIWl, l'ER INDLJSTRIAN, DAN l'ERDAGANGAN Ill SEKSI ANGGARAN ENERGI. l'ERINDLJSTRIAN. DAN Pt- : R DA OANOAN IV SUBD IR E "T ORAT DATA DAN OUl..: UNGAN TEl\NIS AtlGGA R AN Ull)ANG l'EREKONOMIAN DA/'I KEMA R ITIMA fl SEl\SJ DU J WNGAN TEl\NIS SEKS I l 'f.NGOLA ll AN DATA ANGGARAN KEM EITTV. RI AN/ LE M BAOA DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA SUll Dtt rn "-r oRAT ANGGA l tAtl 131DANG l' V.N DIOIK MI DAN " El'E M UD/l.AN ANGGAl~AN 1'ENDID 1KAN [)AN KEl'EMUDAAN J ANO OARA N PEN DIDI KAN DAN l\El'EM UD AAN II SE k: SI - ANGOA I MN l'~: NDIDll~Atl DAN l\E1'£MUDAAN Il l St>l\SI ANGGA l ~AN PE: tlO IOIKAff DAN k: El'EMUOM/'I IV SU001RE " T0RAT ANGGARAN BlDANG .-esE.JAllTERMf'f SOSIAL DAN h: t: l'R ESIOEflAN ANOOA l tAN K t> SE.JA llT F. 1 111.AN SOS IAI, DAN KEl ' lrn S IDl : : NAN ' SEk: SI ANGGARAN l\ESEJAllTER/l.AN SOSlA L DAN k: El'RESIDENAN " SEl\S I ANGGARAll l\E SEJAJ I Tl' : R MN SOS IAl DAN KEl 'HESllJENAN "' SE .. SJ ANGGARAN KESE.JAl lTERMN SOS IAL OAN k: E l' R t- : S I OENAN " DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Sf: KSI AN GGAllA N AllllMA 01111 t.EMBAGATIN GW NEGAllAI SF.KSI ANGGAllAH AGAMA ()/\ff lEMllAGA TlHGGI HEGAllA II SF.KS I ANGGAllAHAllAMA l}AN t.EMUAGll TINGGI N F.GAN A Ill SEKSI AH GGAllAN AGAMA l)AN lEMBAGA TlHGGI HEGAllA IV SUOIJAG IAN TATA USAHA SUU DIH Eh.'TO I MT ANGGA R AN BIDANG RISET, TEl\Not ,OG I DAN PENOIDIKAN TIN GG I ANGGAIMN mst-: : T, n :
-NOLOG I D AN PENDi Di KAN TINGGI I ANOOARAN RISET, TE k: N OLOG I DAN l'ENIJ ll JIKAN TIN GG I ll Sl ': l\ SI A/IGOAHMI m SJIT, n: KNOl00 1 DAN l't-: NDJOI KA/I TlNGG I Ill St-: 1\SI ANOGAIMN RlSET, TEK/'IOLOOI DAN l'ENDIDIKAN TINGGI IV SUBDIRE"'TORAT ANGGARAN BIDANG KESEllATAN St-: KSI ANOOAIMN Kt-: SEllATAN I SE k: SI ANGGARAN l\ESEllATAN II SEKSI ANOGARAN KESEllA T AN Ill AffGGARAN l\ESEllATAN JV SUODIRE"'TOIMT DATA DAN ou.-uNGAN n : 1 rn 1 s ANGGAHAN DIDA /'IG Pt- : MllANGUNAN MANUSIA DAN SEKSI DUKUNGAN T8 1 \NJS SEk: SI l'ENGOV.llAN DATA ANGGARAfl k: EMENTERIAN/ lEMBAGA - 52 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA DIREl-.TOI MT Mlc: ClAIU\N BIO/ING l'OL ITIK, l lUl.: UM, l 'ERTAllAN,\N DAN KEAMANll.N, DAN BAGlAN MlGGARAfl BF.NDll.111\lM UMUM Nl: : GARA SUUIJAO IM< TATA USA.HI. SUBDIREh.TORAT SUBDIRE1'1"0RAT 11.NGGARll.N UIDA NG l'OJ.ITll\ SUBD lltEh'TOI MT ANGOARAN IJIDAflG ll UKUM SUB DI REl..TORAT l\NOGARAN BIUANO l'ERTA l l/\NAN DAN l mAMANAN MITRA l'EMUANTU l'ENGGUNA ANGGAIM.N U£NDl\ll/\Rll. UMUM SUIID lll KJ."TOMT l'(tfTUIUKllHll!HCANAANOOAIUlllOAlf l~l'Ol!lllfl(tU AH OA l'llM Ot.\N AIHKIAll ... N mttmAllAKA UMUM NE OAltA l'£HOtLOIJ\ANlltl>.NJA5UBSllJllMN l!!LA J-I JlllAIJOIYA llUlllllllt~"TOllAT DATAIMNDUKUlfOMfTr: Kl'll!I AHOOAIUIN BllMNO rou ro ; , ltUKUM, l'!IITAllf\llAllOl\llKEll""'ll'Mf,l)llN IJAOl10lllWOOAMllllllllflMlll\llAU"IUM N[OAl!ll NEGARA SEJ.'.S I SEl\SI SEKS I AllGGA IU.N BI Dl\NO MITRA l'EMBAt<fU l 't : NYUSUNAN RENCANA SEl-: SI ANOGll.IU\N 131 01\NG l\NGGARAN DIDhNG l'ERTAl l ANAN DAN PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAf4 BEU.NJA DUKUNGAN TEKNIS l'OLITIKI ll UKUM I KEAMANAN I BENDAllAWA UMUM NEGAWA SUBSIO I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKS I ANGGAWAN BIDANO MITRA l'EMIJANTU l'l: : NYUSUNMl WENCANA PENGOLA JI AN DA TA ANGGARAf4 BIDANO ANGOA I MN BIDANG l 'ERTA ll ANAN DAii l'l.; NGGUNA ANGGAl~Ml ANGGA I MN BEU.NJA AUGGAIMN f'OLITlh: ll l lUKUM II KEAMANAN II BEIUJAl lARA IJMUM NE GARA l .AINNYAl Kl.'. M ENTEi/ I AN/ l,EMIJAGA II SEl\SI S t- ; KSI SEl\SI SE..: SI SEl\SJ ANGGAWAN BlllANG MITRA l't- ; P.mAITTU l'ENYUSUNAN RENCANA ANGGA l tAN BI DAflG ANGGARAN BIDANG l' ERTAllANAN DAN l 'l: : NGGUNA ANGGARAN ANGOARAN BElJ\tlJA l'OL ITIK lll ll Ul.: UM Ill 1.: 1-: : AMANAN Ill BENl)A l lARA UMUM NEGARA l.AINNYA ti Ill SEKS I SEKSI l't- : NYUSUNA/i LAl'ORAN ANGGARAN lJIDANQ ANGGAIMN BllJANG AflGGARAN BIDANG l' ERTAl l AflAN D AN KEUANGArl BEi.ANJA l'OtrrtK IV ll UKUM IV l.: EAMANAfl IV SUIJSI Dl DAN IJELANJA LAIN NY JI. BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM SUBD ll mh.'TORAT l'ENERtMMN SUM ll ER DAYA ALAM MINYJl.K DAii GAS DUMI s1 ms1 l 'E: Nl': l-!IMMN SUMB,.; J~ [}JI.YA ALAM MI NYAK DAN GAS llUMI I St: : KSI l'ENEf!IMMN SUP.1B£ 1 ~ DAYA JI.LAM MJNYAK DAN GAS BUMI II SI O: KS I l'ErlERI M MN SUMBE: ll DAYA Al.AM M INYJl. I .( DAN GAS BU l\1 1 Il l SEKS I l',.; N l ': RIMMN StJMBER DAYA A l .AM MI NYAK DAN GAS BUMI IV DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN D l l~EK'l'O R AT P ~ ; NER I MAAN NEGARA 1 3UKAN P AJA K SUMBER l)AVA ALAM l)AN KEKAYMN N ~ X lMIA Dll'JSAllKAN SIJBDIRE i..T ORA T l'E: NE: '.R I MMN StJM B ER OJI.YA Al .AM NON MINYAK DAN GAS IJIJMI s,.: Ksl l' l'!NERIMJl.Jl.N ENERGl SUMWm DAYA MINERAi, l'l: : NERI MMN KEllUTANAN DAN l'El/11\ANAN SEl.: SI l'ENElllMJl.Jl.N P ANAS DUMI ll SU BDIREh.'TORJl.T l' t: NERIMAAN KEKAYMN Nt-: GARJI. llll'ISAlllV\l'l l' ,. : NIO: R I MJ.Jl.NKEKAYMN NEOA IM. Dl l'ISA l lKAN I SEl\SI l't : NElllMAAN KEKAYMN NEGARA Dll'ISAlll\Atl II l' ENt: R IMJl.A/'I KEl.: J.YMN NEGARA Dll'ISJl. l lKAN Ill l'OTENSl DAN Pl.; NOAWASAN l'ENER I MMN MI NYJl.K D AN GJl.S DIJMI St: KSI l'OTENSI DAN PENGAWASAN PENERIMM/'I NOii MI NYJl.K DA/'/ GAS BUMI s1-; Ks1 l'OTENS I l)Jl.N l't : NOJl.WASA/1 KEKAYMN Nl>OJl.l?A D ll 'ISJl.f l lV\N SUBDllU: KTORAT PERATIJRANDAN l>UKUNOAN TEKNIS l'ENElllMAAN NE GARA BUKA ll PAJAK SU MBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN llEGARA l'ERATIJRANPt: Nt'.RIMAAtl NE GARAl3UKA Nl'AJAK SU MBER DAYA ALAM DAfl Kt: KAYAAN N~ '.O Al?A l)!PISAHKJ.N St: K~I SISTEM DAf l TRAllSt"ORMASI PENEl?I MMNN EGARABUKAN PAJAK SU Ml3ER DAYA ALAM DAN KEKAYMN Nt.: GARA 1>11'1SAllKJ.N SEKSI l'E/IGEl.01.f\Afj DATA l'E/IERJMAAll m: GARA BUKAN PAJAK SU MBER DAYA ALAM l>ANKf; KAYAAN llt'.GARA SEKSI DUKUNGA HTEKNIS DA N l'ELAl'ORANl't:
NfRIMMN NEGARA llUKA N l'AJAK SUMB ER DAYll Ill.AM O...N KP.KAYMN lfEG/\11" Dll'ISllllKAlf I- BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN /LEMBAGA SUl.l[) IRE"-IORAT POTENSI, l'l' : NERIMAAN, DAN l'ENOAWASllN KEMENTERIAN/ LEMllAGA l SEKSI >QTt; NSl, l'ENERIMMN , DAN PENOAWASAN Jn; MENTEHIAN/ L~: M BAOA IA st : Ks 1 l'OTENSI, PENt; RIMMN, DAN l "ENO AWA SAN KEMENTERIMl/ LEMBAOA IB S£KS I l'O'l'ENSI, l 'ENE RIM MN, DAN l't: : NGAWASAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA IC SEKSI l' Ol'ENS I, l'E NER IM MN, DAN l' l >NOAWASAN KEMENTE RJAN/ LEMl3AOA 1 0 DIREKTORAT PENER I MAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN/ LEM BA GA SUl.IDIREKTORAT SEKS I POTENSI, l' ENt: R JMMN , DAN l'ENGAWASAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA Ill\ S EK SI l'OTENSI, l' ENERI MM N, DAN l'ENOAWASAN KEMEITTERlAN/ LEMBAGA lllJ l'OTENSI, l' ENERI MMN, DAN PENOAWASAN KEME tITERIAN/ LEMBAOAUC SUBBAG I AN TAT/\ USAHA SUBDlRt: hTORAT l'OTENSI, l 'ENt: RIMMN, DAN f"ENOAWASJ.N Kl': MENTERIANf L EMUAGA Ill l'OTEtlSI, l'ENERIM!v\N,OAN l'ENGAWASA.N KE MENTERIAN/ LEMlll\OA lll A SEKSI POTENSI, l' E Nt : R LMMN , DAN l'E tlGAWASAN KEMEITTERIAl'I/ LEMBAGA lllB s~; K S I l' OT EtlSI, l'ENERIMAAN, DAN l'ENOAWASAN KEMENTERIAl'I/ Lt: MBA.OA lll C BAGAN ORGANISASI SUBDIREhlORAT PERAT\JRAN Dl\fl DUKUNOAN TEKNIS PENERIMAA/i m: : OAf.IA llUl'AN PAJAK KEMENTERl/\ll/ L~: M BAOA SEKSI 1'1 -: RATURMI PENIHllMMN NEGARA IJUK/\N PAJAK Kt: MEITTERIAN/l,t: MBAGA SEKSI SJSTEM DAN TRANSFORMASI l'ENERlMMN NEGARA. llUIU\N PAJAK KEMEITTt: 1m,tl/ LEM BA GA ANAl.ISIS DATA P~: l'IER I MAArl NEGA RA DUK/\N PAJAK KEMEITTERlAN/LEMllAOA sr: KSI DUKUNOAUTEKNIS [)l'.N l'EJ.Al'ORA/I n: N ~: mMAAll UEOARA BUKAN l'AJAK KEM E llTERIAN/ LE MBAOA DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN S UB D I RE KTORAT TRAN SFORMASI SISTEM PENGANGGAR AN I SEKS I PERENCANAAN S I S TEM PENGANGGARAN SE KS I PROSES BISNI S PENG AN GGARAN SE KS J PENERAPAN S J STE M PENGANGGARAN SE KSl KU\ S I FU<AS I ANGGARAN I- I- ~ OIREK T ORAT SISTEM PENGANGGARAN S UBOIR EKT'O RAT S TANOAR BIAYA SE l '5 1 S TANDA R BIAYA BIOANG PEREKONOM I AN DAN KEMAR IT I MAN SEKSI S TANDA R B IAYA BJDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKS I STANDAR B I AYA B l DANG PO LIT I K, H UKUM, PE l ~TA H ANAN DAN K EAMANAN, DAN BAG I AN ANGGARAN B l!: N D/\1- 1/. RA UMU M NEGARA SE 1'5 1 R I SE T DAN PENGEMBANGAN S TAN DAR BIAYA I- I- '--- SUBBAG I AN TATA USAHA SUBDIREKT'ORA T EVAL UA SI KINERJA PENGANGGARAN SEKS I EVALUASI K I NERJA B I DANG PEREKONOMJAN DAN KEMARITIMAN SEKS I EVALUAS I KINERJA B IDANG PEM BANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SE KS I l!: VA LUA SI K I NERJA B l DANG PO IAT IK , HUKUM, Pl !: RT /. H ANAN l)AN KEA MA NAN, DAN BAG I AN /.NGGA l ~N Bl : : Nl )AHARA UMUM NEOAH: A SE l (S J EVALUAS I K I NERJA PENGELOLAAN DANA PROGRAM PENSIUN I I I I I KELOMPOK JABA T AN FUNGS I ONAL I I I I I SUB DrR.E I CTORAT T EK NOLOGI I NFORMASI PENGANGGARAN I SE l (S J BA S I S D ATA P ENGANGGARAN SEKS I PE NYA.JIAN INFORMAS I PENGANGGARAN SEKS I PENGE MBAN GAN S I STE M INFORMASI PENGANGGARAN SE l (S I DUKUNGAN TEKN IS INFR ASTRUK TU R TEKNOLOG I IN FORMAS J BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN I-- SU88AGIAN TATA USAHA I I SU8DIREK T ORAT SU8DIREKTORAT SU8DIREKTORAT S U8DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN HARMONISAS I PERATURAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN HARMONISASI PERATURAN HARMONISAS I PENGANGGARAN KEMENTERJAN/LEM8AGA I KEMENTERJAN / LEM8AGA II JAM I NAN SOSIAL REMUNERASI I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN HARMON I SASI - PENGANGGARAN f-- PENGANGGARAN - HARMONISASI PERATURAN - PENGANGGARAN KEMENTER I AN / LEM 8 AGA IA KEMENTERJAN / LEM8AGA llA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN REMUNERASI I SEKS I SEKSI SEKSI SEKS I HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI - f-- - - PENGANGGARAN PENGANGGARAN JAMINAN SOS I AL PENS I UN PENGANGGARAN KEMENTER1AN/LEM8AGA 18 KEMENTERIAN/LEM8AGA 11 8 DAN TUNJANGAN HARi TUA REMUNERASI II SEKS I SEKSI SEKSI SEKSI HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN HARMON I SASI PERATURAN HARMONISASI ~ PENGANGGARAN ~ PENGANGGARAN - JAMINAN SOSIAL - PENGANGGARAN KEMENTERIAN / LEM8AGA IC KEMENTERJAN / LEM8AGA llC KECELAKAAN KERJA DAN REMUNERASI Ill KEMATIAN I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUN G SIONAL I I I I I I I DIREKTOR"T DIREt.'TORAT BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREkTORAT JEN DERAL PAJAK I SEKRETARIAT DIREKTORATJENDERAL. I I BAG JA N BAGI AN ORG ANI SASI DAN TATA LAKSANA MUTA SJ DA N KEPANGKATAN DIREKTORAT BAGIAN PERENCANMN, PENGEMBANGAN, DAN PE M BERHENTIANPEGAWAI OIREKTORAT I DIREt.'TORAT BAGIAN KEUANGAN BAGI AN PERU.: NGKAPAN I DIREKTORA T BAGIAN UMUM I DIREKTORAT PERATURAll PERPAJAKA H I PERA TU RAHPERPAJAKANll PEMERIKSMNOA NPEN AG!HA N PENEGAKAN HUKUM EKSTENSIFIKASJDANPE N ILAIAN KEBERATAN !MN BANDING POTENSI, KEPATUHA N , DllH PENERIMAAN ____J __J ____J __J ____J ____J __J SUUlllllf.KTORAT l'V.l!ATUllANKf.TF.ltTlJAllUMUM SUBD IREKT O RAT SUBDIREKTORA T SUBD IREK TORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT llAHTATACARAl'Klll'AJAIUJl I- PERATURA N PAJAK PERENCANAAN r- PE MERIKSMNBU ICT I EKSTENSIFI KASI PENGURANGANDAH r- POTENSI PERPAJAKA N LIAN l'J\ MCOlllAHl 'A.JAKDE ll GA ll PENGHASll.JiN SADAN PEMERIKSMN PERMUlMN KEBERATAN SUl!AT l'AK SA SUBO I REt..'TORAT stJl: llllllF.Kfla'MT SUBDIREt."fORAT PERATURA N PAJAK l'!IUITUJ.'AH l 'Dl'.)TO llGAM UNI SUBDIREKTROAT SUBDIREKTORAT SUBDIREl'TORAT SUBCHREhiORAT l'EMUl'tCilJTAHl'AJAK TEKNIKOAN PENGENDAUAN PERTA M BA HA NHILA l PENYIDIKA N PENDATMN BANDING DAN GUGATAN I DAMPAK KEBIJAKA.N 1'1.NGHASllJIMDAl'll'AJAK PEMERJKSAAN ! HD USTRI l'E M GHASllJI M OP>JIGl'lllllAUI S um; IRr."'u"AT PERATURAN PAJAK SUBD!REl<.TORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERTA M BAf! ANNILA I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBO!REKTORAT PERDAGANGAN,JASA DAN r- ADVOKASI PEMERIKSMNTRA N SAKSI r- FORENSIK DAN BARA.NG PENIWANI BANDING DAN GUGATAN JI KEPATUHAN DA N PAJAKTIOAKLANGSUNG KHUSUS LAIHNYA SUBDIREKTORA T SUBDIREKTORAT SUBDIREf.TORAT PERATURAN PAJAK BUMI HAR M ONISASI PERATURAN KERJASAMA.[),&,NOUKU NGAN DA N BAl l GU NAll I I I 1-- KELOMPOKJABATA N FUNGSI O NAL I I I OIREKTORAT PENYULUHAH, PELA YA NAN , DAN HUBUHGAN MASYARAKAT ____J r- SUBDIREKTORAT PENYUWllAHPERPAJAKAN SUBDIREf.TORAT PELAYAKANPERP AJAKA N SUBDIREKTORAT H UBUNGAH MASYARAKA.T PERPAJAl\A N KELOMPOK JABATAH FUNGSIOHAL PERPAJAKA N PEMERIKSMN I I SUBDIREf.TORAT PEHAGIHAH I- KELOMPOK JABATAN FUNGS!OHAL DIREKTORAT DATA OAH INFORMASI PERPAJAKA N ____J SUBDIREKTORAT TATA KELOLAOATA DA N IN FOR MASI SUBD I REKTORAT PE N GELOLAAN DATA llffERNAL SUBOIREKTORAT PPE!IGELOLMN DATA EKSTERNAL SUBDIREKTORAT ANAUSISDATA SUBDIREKTORAT R I SIKOKEPATUHA NW AJIB PAJAKDANSAINSDATA KEIDMPOKJABATAN ._I-- FUNGSIONAL 1-- DIREhiORAT KEPATUHAN lHTERNAl.DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR __J r- SUBDIREKTORAT KEPATUHANIHTERNAL SUBOIREKTORAT INV ESTIGASJI NTE R NAL SUBDIREKTORAT t- TRANSFORMASI ORGANISASI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAH MANAJEMEN KEPEGA WA IA N SUBDIREl<.'TORAT KOMPETENSI DA N PEHGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWA! I KELOMPOKJABATAH FUNGSIOHAL BUl<.'TI PENGAWASA N WAJJB PAJAK SUBDIREf.TORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PEN!NJAUAN KEMBAU DA N t- PENGELOLMN PENER!MAAN DIREKTORA T TEKHOl.OGI JKFORMASI DAN KOMUNlKASI SUBOIREl<.iORAT TATA KELOLA SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGEMBA N GA N SIS TEM PERPAJAKA N SUBDIREf.iORAT PENGEMBANGAHSISTEM PENDUKUNG PERPAJAKAN SUBD IREK TORAT PENGELOLAAN PENILAIANll EV AW ASI PAJAK I I I I I-- KELOMPOKJABATAN FU NG SJO NA L KELOMPOKJABATAN FUNG SIO NAL DIREhiORAT TRANSFORMASI PROSES BIS/OS ____J SUSDIREKTORAT PE N GEMBAHGAN PEHYUl.UHAH SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM I OIREh'TORAT PERPAJAKAHINTERHASIONAL ~ r- SUBDJREl<.TORAT PERJANJIAH DAN KERJA SAtl.A PERPAJAKAH INTER NASIONAi. SUBDIREt.TORAT PENCEGAHAN DAN PENANGANANSE N GKETA PERPAJAKAN JNTERNASIONAL SUBDIREl<.TORAT PER'TUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN INTERNASIOUAL I DIREl\TORAT INTEUJEH PERPi\JAKAN ~ r- SUBDIREKTORAT IHTEUJEHSTRATEJIK SUBDlREl\TORA T INTEUJENPENGGAUAN POTE H S I SUBOlREh'TORA T IN T EUJE N PENEGAKAH llUKUM I-- INFRASTRUKTUR DAN SUBDIREKTORA T PENGEMBANGAN EKSTE N SIF1KASJ DAN PENILAlAN r- SUBDIREKTORA T OPERASll NT EUJE N KEAMA NAN SISTEM INFORMASI SUBD!REKTORAT PEMA NTA UA N DAN PELAYA NAN SISTE M INFORMASI KELOMPOKJABATAH FUNGSIONAL I-- SUBO!REKTORAT MANAJEMEN TRANSFORMASI KELOMPOKJABATAN FUHGSIOHAL I I I KELOMPOK JABATAN FUNGSIOHAL I I I BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 1 31\GIAN SUBIJAG IAN OIWAN ISASI Sl/UBAGIAN TATA LAKSANA SUUBAGIAN l'l ~ NGUKUIU\N J\INERJA BAGlAN l'ERt : N CANMN, l'l ~NG t ; M BANGAN, l)AN PEMBElnlENTlAN l'EGAWAl l'EREN CANAAN DAN l'ENGADMN Pt ; G AWAI SU1313AGIAN 1 .AYANAN DAN MANAJ l ~ Mlrn lli\SIS DATA KEl'EG AWAIAN SUBBAGIAN AOMINISTRASI l'ENINGKATAN SUBl3AGIAN l'EMm; Hl l ENTIAN DhN l 'EMENS IUNAN l 'EGAWAI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBllAGIAN MlffASI KEl'EGAWAIAN I SUl31l1'GIAN MITTASI Kl; : l't ; G AWAIJ\N II SUBBAGl"N MUTASI KEl'E GA WAIAN Ill SIJ BUl\GIAN Kt: l'AN GKATAN SUBUAGIAN l' E NYUSUNAN ANG GARAN Sl!BBAGIAN J•t; RUt ; NDAllARAAN SUllOAGIAN ADMINl~'TRA S I G MJ DAN TUNJAN G i\N SUBBAGIAN Al\UITTANSI DAN l' EL.Al'ORAN BAGAN ORGANISASI BAGIAN l'ERl.ENGKAl'AN SU BllA GIAN l'ENGADMN I SUBBAG IAN l 'lrnGADMN ll SUBBAGlAN l'ENGADAAN Ill S\JBBAG IAN l'EN Y IMl'ANA. t~ DAN DlSTRIBUSI SUBBAGIAN INVt ; NT ARISA.Sl, l'EMEUHARMN, DAN l 'ENG HArU SAN SUDBAGIAN TATA USAllA SUBIJAGIAN TATA USAHA l'IMJ'INAN l' I WTOKOL DAN l'EILJALt\NAN DJNAS SUBBAGIAN SARANA DAN l'Rll.SAIMNA SUUBAGIAN URUSAN DAI.AM DIREKTORATPERATURANPERPAJAKANI DI REKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I 1-- SUBBAGIAN TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT PERATURAN KETENTUAN UMUM SUBDIREKTORAT SUBD I REKTORAT SUBDIREKTORAT DAN TATA CARA PERPAJAKAN PERATURAN PAJAK PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN PERATURAN PAJAK BUMI DAN N IL AI PERDAGANGAN, JASA DAN DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN PERTAMBAHAN NILAI IND USTRI PAJ AK TIDAK LANGSUNG LAlNNYA BANGUNAN SURAT PAKSA I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PERATURAN KETENTUAN PERATURAN PAJAK PERATURAN PAJAK ~ UMUM DAN TATA CARA - PERTAMBAHAN NILA! - PERTAMBAH AN NILAI - PERATURAN PAJAK BUMI PERPAJAKAN INDU STRI I PERDAGANGAN I DAN BANGUNAN I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PERATURAN PENAGIHAN PERATURAN PAJAK PERATURAN PAJAK ~ PAJAK DENGAN SURAT ~ PERTAMBAHAN NILA! - PERTAMBAHAN NILA! - PERATURAN PAJAK BUMI PAKSA INDUSTRI II PERDAGANGAN II DAN BANGUNAN II SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PERATURAN PAJAK ~ PERATURAN PERPAJAKAN ~ PERTAMBAHAN NILA! - PERATURAN PAJAK - PERATURAN PAJAK BUMI LAIN NY A INDUSTRI Ill PE RTAMBAHAN NILA! JASA DAN BANGUNAN Ill SEKSI ~ PERATURAN PAJAK TIOAK LANGSUNG LAJNNYA I I I I I ~ KELOMPOK JABATAN F'UNGSIONAL - I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II DI REKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II SVBBAGIAN - TATA USAHA I I SUBDIREKTROAT SUBD IREKTORAT PERATURAN PEMOTONGAN DAN SUBDIREKTDRAT SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK PEMUNGl.TT'AN PAJAK PENGHASIL.AN ADVOKASI HARMONISASI PERATURAN PENGHASILAN SADAN DAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PERPAJAKAN PRIBADI I I SEKSI SEKSI SEKSI PERATURAN PEMOTONGAN SEKSI f- PERATURAN PAJAK I- DAN PEMUNGUTAN PAJAK I- ADVOKASI I I- ANALISIS PERATURAN PENGHAS ILAN SADAN I PENGHASILAN I PERPAJAKAN SEKS I SEKSI SEKSI PERATURAN PEMOTONGAN SEKSI - PERATURAN PAJAK I- DAN PEMUNGUTAN PAJAK I- ADVOKASI II I- SINKRONISASI PERATVRAN PENGHASILAN SADAN II PENGHASILAN II PERPAJAKAN SEKSI SEKSI SEKSI PERATURAN PAJAK SEKSI - PERATURAN PAJAK I- PENGHAS IL AN ORANG I- AOVOKASI III I- SINERGI PERATURAN PENGl · IA SILAN SADAN HI PRIBADI PERPAJAKAN SEKSI SEKSI ~ ADVOKAS I JV ~ ANAL ISIS PERATURAN PERPAJAKAN INTERNASI ONAL I I I I I KELOMPO K JABATAN - F'UNGSIONAL - I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN SUBBAGIAN ~ TATA USA HA I I I SUBDIREKTORAT SUBD IREKT ORAT SUBD IREKT ORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERENCANAAN PEMERIKSAAN TEKNIK DAN PENGENDALIAN PEMERIKSAAN TRANSAKSI KERJASAMA DAN DUKUNGAN PENAGIHAN PEMERIKSAAN KHUSUS PEMERIKSAAN I I I SEKS I SEKSI SEKSI PERENCANAAN SEKSI SEKSI - PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK ~ T EKN IK PEMER l.KSAAN I- PEMERIKSAAN TRAN SAKSI KERJASAMA PEMERJKSAAN ~ STRATEG I DAN DUKUNGAN ORANG PRJBADI PERUSA HAAN GRUP PENAGIHA N SEKS I SEKS I SEKS I SEKS I SEKSI - PEMEr: ~~; : ; ~: A~~~ PAJAK f- PENGENDALIAN MlITU f- PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK ~ DUKUNGAN TEKNIS - PERENCANAAN DAN SADAN PEMER IKSAAN SEKTOR SUMBER DAYA ALAM PEMERIKSAAN EVALUAS I PENAGIHAN SEKSI SEKS I SEKSI SEKS I SEKSI - STRATEGI PEMERIKSAAN - EVALUASI DAN KINERJA - TRANSFER PRICING DAN - DATA DAN DUKUNGAN - PENGENDALIAN MlITU DAN PEMER IKSAAN TRANSAKSJ KHUSUS LAINNYA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENAG JH AN I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNG SIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORA T PENEGAKAN HUKUM OIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM f-- SUBBAG I AN TATA USAHA I S VBDIREKTORAT S U BDIREKTROAT SUBDIREKTORAT PEMERJKSAAN BUKT I PENYIDIKAN FORENSIK DAN BARA N G BUKT I PERMULAAN I SEKS I SEKS I SEKS I f-- PEMERJKSAAN B UKTI - PENY I DIKAN I f-- FORENSIK PER PAJAKAN I PERMULAAN I SEKS I SEKS I SEKS I f-- PEMERJKSAAN BUKT I - PENYID IK AN II f-- FORENSIK PERPAJAKAN II PERMULAAN II SEKS I SEKS I SE KS I f-- PE M ERJKSAAN BUKT I - PENYIDIKAN Ill f-- BARANG BUKT I DAN PERMULAAN Ill TA.HANAN I I I I I f-- KELOMPOK JABATAN f-- FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN DIREKT ORA T E KSTEN SIFI KAS I DAN P EN ILAIAN r- SUBBAG I AN TATAUSAHA I I SUBDIREKTORAT SV BDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBD I REKTORAT EKSTENS IFIKASI PENDATAAN PENlLAlAN I PENILAlAN II I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKS I - PERENCANAAN - PERENCANAAN PENDATAAN - PENI W\IAN MASSAL BUMl - PENllAIAN MASSAL EKSTENSIFIKASI DAN PEMETAAN BANGUNAN SEKSI SEKSI SEKS I SEKS I PEN ILAIAN INDI VIDU I- TEKNIS EKSTENS IFIKASI - TEKN IS PENDATAAN DAN - PERKEBUNAN D AN - PENILAIAN IN DIV IDU PEMETAAN PERH lITANAN PERUMAl-IAN DAN INDU STRI SEKSI SEKS I SEKS I SEKS I PEN ILAIAN INDI VIDU ~ EV ALU AS I EKSTENS IF I KASI - DUKUNGAN DAN EVALUASI - KOM ERS IAL DAN OB JEK - PENILAIAN INDI VIDU DATA KHUSUS PERTAMBANGAN I I I I I KELOMPOK JABA T AN - - FUN GS I ONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING DIR El<TORAT KEBERAT AN DAN BANDIN G S UBBAGIAN - TATA USAH A I I I SUBD I REKTORAT SUBDIREKT ORAT SUBDI R EKTORA T SUB DI REKT ORAT PEN GURANG AN DAN BAND I NG DAN G UGAT AN I BANDING DAN GUGA TAN II PENI NJ AUAN KEMBA LI DAN KEBE RAT AN EVA LUASI I I SEK SI SEKS I SEKSI SEKSI f-- P ENGURANGAN D"N ~ BANDING DAN GUGA TAN IA - B A ND ING DAN GUG .... TAN ll A - PEN I NJAUAN KEMBAU KE BER ATAN I SEKSI S EK SI SEKSI SEKS I ~ PENGURANG1'N DAN - - f-- EVAL U ASI PENGURANGAN KEBERAT AN II B ANDING DAN GUGA TAN IB BANDIN G DAN GUG ATAN 11 8 DA N KEBERATAN SEK SI SE KSI S EK SI S EKS I EV ALU ASI BAND I NG, ~ P ENGURANGAN DAN - BAND ING DAN GUGA TAN IC - BAN DI NG DAN GUGA T AN ll C ~ GUGATAN, DAN PENINJAUAN KE: BERATAN [[[ KEM BA LI SEKSI - PENGURANGAN DAN KEBERATAN IV I I I I I KE LOMPOK JABA TAN - FUNGSION AL - I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT POTENSI , KEPATUHAN, DAN PENER I MAAN DIREKT ORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN SUBBAG IAN - TATA USAHA I I SUBD I REKT ORAT SUBDIREKTORA T SUBD IREKTORAT S UBD IREKTORAT POTENSI P ER P AJAKAN DAMPAK KEB I JAKA N KEPATU HAN DAN PENGAWASAN PENG El.O LMN PENERIMAAN WAJJB PA JAK PAJAK I I SEKSI SEKSI SEKSJ SEKSI - ^POTENSI SEKTOR I ^NDUS ^TRI - DAMPAK KEBIJAKAN - KEPA TUHAN WAJJ B PAJAK - PERENCANM N DAN PERPAJAKAN S EKT OR INDUSTRI STRATEGI PENE RI MAAN SEKSI SEKSI SEKSJ SEKSI ~ POTENSI SEKTOR - DAM PAK KONDISI MA KRO - KEPATU HAN \VAJIB PAJAK - PEMANTAUAN P ENERIMAAN PERDAGANGAN EK ONOM I SEKT OR PERDAGANGAN SEKSI SEKSI SEKSJ SEKSI - POTENSI SEKT OR JASA - DAMPAK KEB IJ AKAN UMUM ~ KEPATUHAN \VAJIB PAJAK - STATIS TIK DAN PRAKIRAAN SEKTOR JASA P EN ERIMAAN SEKSI S EK SI - PEN GENDA U AN MUTU - PENGA\VASAN EVALU AS J PENERIM MN I I I I I K El.OMPO K J ABA TA N - - FUN GS IONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT PE NYULU HAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT ~ SUBBAGIAN TATA USAHA I I SUBD IREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENYULUHAN PERPAJAKAN PELA YANAN PERPAJ AKAN HUBUNGAN MASYARAKAT KERJASAMA DAN KEM ITRAAN PERPAJAKAN I I I- SEKSI I- SEKSI ~ SEKSI ~ SEKSI MATER! PENYUL UHAN PELA YANAN PENGADUAN HUBUNGAN I NTERNAL KERJASAMA DAL.AM NEGERI SEKS J SEKSI SEK SJ SE: KSI ~ B I MB J NGAN TE N AGll I- DUKUNGAN PELA YA N AN DA N ~ ~ PENY ULU H KONSULTASI H UBUNGAN EKSTERNAL KERJASAMA LUAR NEOERJ SEKSI SEKS I SEKSI SE: KSI I- I- PENI NGKATAN MUTU ~ ~ DUKUNGAN PENYULUHAN PELA YANAN PENGELOl...AAN SERITA KEMITRAAN WAJIB PAJAK SEKSI SEKSI SEKSI I- DOKUMENTAS I DAN I- PEMUKTAH I RAN Tl'\X - PERPUSTAKAAN KNOWLEDGE BASED PENGELOLAAN SITUS I I I I I I- KE~~~: l ~~~~TAN I- I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI PERPA J AKAN SUBDl l mK f Ol<: "T T"TA K ELOLA D"T" D"N lN F O l ~MASI SEKS I l' EREN CANM N ST~TEGIS D"T" DAN INF Ol<: MASI SEKS I l'ROSEDU I ~ T"TA KE l,OI ...... DATA DAN INFORMASI SEKS I l'ER .... NCANGAN Al~SITEKTU I ~ INl 'OR MASI S l ~ KS I EVALUASI l 'EMANFMT"N DATA 01\N INF OR,.11\SI SU BD ll ~EKTORAT l'l': NGE LO LAAN l)ATI\ INTl rnNA I, l'EM,..NTAUAN DATA INTEl<: NAL SEKSI 1' 1 rnc 1 rnoALIAN MlffU DATA INTERN"L SEl\SI l 'ENGEl.OLAAN lJATA IVAHl.: llOUSE SEKSI 1• 1 : : rmm .Al- I AN 01\TA l'ENE l<: I MMN St: KSI J<: t : KONS lLIASl DATA l'ENER I MAl\N DAN UTANG l'AJl\1-: DIREKTORAT DATA DAN INF'ORMASI PERPAJAKAN SUBDJl~Eh.IOR"T l'ENGELOLAAN D"TA EKST E RML l 'EN El<: IMMN, l't : NG 111Ml'UNAN, D"N l'ERTUK"R"N DAT" EKSTERNAL l' El<: EKAMAN DAN IDENTJFKASl DAT/\ EKSTERNAL l't: NGENDl\Ul\N MlffU 01\TA EKSTERNAL SUBDIREi..IORAT l\Nhl, ISIS 01\TA SEKSI su1m .... c1"N T"T" USMI" .... N .... LISIS o .... r .... I SEKSI l\Nl\LISIS 01\TA Ill st; l\S I "Nl\LISIS Dl\TA rv SUBDlJ<: Ei..IOl~AT RISIKO KI WATUH"N W" JIB l 'l\Jl\K 01\N SAINS DAT" Sl >KS J lot : ITT IF I KASJ DAN l'ENll.l'. IAN RIS lKO l 'EMODELAN 01\N l'EMETMN l<: lS IKO SEl\S I MITIGl\ SI D"N EVl\LUl\Sl m s n.; o Sl\ JNS l )A TA I- I- - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR DIREKTORAT KEPA TUHAN INT ERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR SUBBAGIAN ~ TATA USAHA I I I SUBD I REKTORAT SUBD IRE KT ORAT SUBD IREKT ORAT SUBD IR EKTORA T SUBO I REKTORAT KOMPETENS I DAN KEPATUHAN I NTERNAL INV ESTlGASI I NTERNAL T RANSFORMASJ ORGANJ SASI PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPEGAWAJAN PEGAW AI I I I SEKSI S EKSI SEKS I SEKSI SEKS I I NTERNA LISASI KE P ATU HAN - IN VESTI GASI I NTERNAL I - PERENCANAAN STRATEGIS - PENGEMBANGAN - ANALISIS KOMPETENSI KLASIF IKASI JABATAN PEG AWA J SEKS I SEKS I SEKSI SEKSI SEKSI PENGUJIAN KEPATUHAN - INVE S TIGASI INTERNAL II - PENGEMBANGAN DESA IN - PENCEMBANGAN SISTEM - PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - EVALUAS I TEMUA N - EVALUAS I IMPLEMENTASJ - PENGE: MBANGAN SJ STEM PENJAM I NAN KUALITAS PEMERIKSAAN EKSTERNAL DESAIN KELEMBAGAAN MUTA SI, PROMOS/, DAN KOMPENSAS J I I I I I KELOMPOK JABATAN - ~ FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORATTEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNI KA SI SIJBDI REk.IORAT TATA KEl.OLA Sl~'TEM tNFORMASI St: KS I l' ERENCANMN n;
: NO l.. OG I I NFO RMASI DAN KOMUNl..: ASI St!: l-: SI /\l~S ITl mTIJ I ~ SISTEM IN l 1Ql~ MASI st;
: s1 l 'ENGENDA l,IAN l'ENGEMBANGAN Tt: KNOl.OGI INF OR MA SI DAN l\OMUNlKAS I SEl \S I EV/\l.U AS I SISTEM DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SU13BAGIAN TATA USA ll A SU BDIR EKTORAT Pt ; NGEMBANGAN Sl~1'EM l 't; Rl'AJAKAN St: KS I l' t ; NGEMl3ANGAN SI STEM PERl'AJAKAN I SEKSI l'ENGl ~ MBAN GAN SISTEM l'ERl'AJAKAN II SEKSI l' ENGt;
113'.NGAN Al'LIKASI l/'ff OR MA SI DAN l' ELAl'ORAN Sl~KSt l'ENGUJIAN DAN DOl\UMENTASI SISTEM SUB!)lRt; l-: TORAT l'ENGEMBANGAN SISTEM l'ENDUl-: UNG PERPAJAKAN SEl-: SI l'ENm ; MBANGAN SJSTEM l'ENDUKUNG I l 'ENGEM B/\NGAN SJ STt; M l'ENDUKUN G JI SEl-: SI l'ENGEMBANGAN SISTEM l'ENDUKUNG MANAJEMEN SEKSI l 'ENGU J l/\N DAN DOKUMENTAS I S l ~'Tl~M l'ENDUl-: UNG l'l~Rl'AJAKAN SUBDIREk.IORAT l 'ENGEl.01..MN lNFAASTRUKTUR DAN i.: t; AMANAN SI STEM lNF ORMASl SEKSI l 'ENGEl.Ol.AAN P t: RANGKAT 1-: EAA S DAN Al'LIKASI St: KSI PENGt : LOLAA N JAR INGAN KOMUN IKASI DATA SEKSI l' t; Nm; l,01..AAN BASIS DATA l'E: NGEl.Ol.AAN KELANGSUNGAN l,/\VANAN SE l-: SI l'ENGEl..Ol.AAN 1-: EAMANAN SISTEM INF ORMAS I SUBDll<: l~KTORAT l'EM ANTAUAN DAN f>t; LAYANAN SlSTEM INFORMASI S El-: SJ LAVAN/\N SISTEM INTERNAi.. Sl~l-: S l l,/\VANAN S t ~'Tl~M EKSTl; ; RNAI. SEKSI l: llMBIN GAN S J ~'TEM SEKSI l 'E MANTAU AN S l ~'T EM BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS DIREKTOR AT TR ANSFORM AS I PROSES BISNIS SUBBAGIAN ~ TATA U SA HA I I I SUBDIRE KT ORAT SUBDIREKTORAT S UBDI RE KTORAT SUBD I REKT ORAT S UBD IREKTORAT PENGEMBANGAN PENEGAKAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN PENGE: MBANGAN PELA YANAN HU KUM EKSTENS I P' IK AS I DAN PENILAIAN MANAJEMEN TRANSFORMASI I I I SEKSI SEKS I S EK SI SEKSJ SEKS I - PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN - PENGEM BANGAN - PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PE: NYULUHAN I PELA YANAN I PENEGAKAN HUKUM I EK S TEN S IFIKASI MANAJEMEN PERUBAHAN SE KSJ SEKSI S EKSI SEKSI SEKSI - PENGEMBANGAN - PENGEMB ANGAN - PE NGEMBANGAN - PENGEMB ANGAN PEM ET AAN - MANAJEMEN PR OSES DAN PENYULUHAN II PE LA YANAN II PENEGAKAN HUKUM II DAN PE NIL AIAN PENJAM I NAN KUALITA S PENGEMBANGAN I I I I I >--- KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL DIR EKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL S UBBAGIAN ~ TATA US AH A I I SU BDIREKT ORAT SU BDIR EKTO RAT SUBD IREKTORAT PEN C EG AHAN DAN PE RJANJIAN DAN KERJA SAMA PENANGANAN S ENGKETA PER'TUKA.RAN INFORMA SI PE RPA JAKAN INTERNASIONAL PERPA JAKAN INTERNASIONAL PERPA JAK AN INTERN AS IONAL I SEKSI SEKSI SEKSI PERJANJIAN DAN KERJA PEN CEGAHAN DAN PERTUKA.RAN INFORM AS I f- S AMA PERPAJAKAN - PENANGANAN SENGKETA - PERPAJAKAN INTERNASJONAL I PERPAJAKAN INTERNASIONAL I INTERNASJ ONAL I SEKSI SEKSI SEKSI PENCEGAH AN DAN - PERJANJI AN D AN KERJA - PENANGANAN SENGKETA ~ ^PERTUKARAN INFORMASI SAMA PERPAJAKAN PERPAJ A KA.N l trrERN ASI ONAL II PERPAJAKAN INTERNASIONAL II INTERNASI ONAL II S EK SI SEKSI SEKSI P EN CEGAHAN DAN - PER JA NJIAN DAN KERJ A - PENANGANAN S ENCKETA ~ ^PERTU KARAN ^INF ^OR ^MA ^SI SA MA PERPAJAKAN PERPAJ AKAN INTERNAS IONAL Ill PERPAJAKAN INTERNASI ON AL Ill INTE RNASIONAL Ill SEKSI PENC E: GAH AN DAN - PEN ANCANAN SENGKETA PERPAJAKAN INTERNASIONAL IV I I I I I KE: L OMPOK J ABATAN ~ - F'UNGSI ONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN SUBBAGIAN ~ TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBD I REKTORAT I NTEL I JEN STRATEJIK INTELIJEN PENGGAL IAN I NTEL I JEN PENEGAKAN HUKUM OPERA S! INT EL I JEN POTE NS! I I SEKSI SE KS I SEKSI SEKSI PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN - KAJ I AN I NTEL I JEN - EVALUAS I INTEL I JEN - EVALUAS I I NTEL I JEN - EVALUAS I OPERAS ! STRATEJ IK PE NGGALIAN POTEN SI PENEGAKAN HUKUM INTELIJEN SE KS I SE KS I SEKSI S EKSI - PENER I MAAN , IDENTIF'IKASI , - INT E LIJEN PENG G ALIAN - INTELIJEN PENEGAKAN - OPERAS! I NTELIJEN I DAN DISTRIBU SI IDLP POTENSI I HUKUM I SEKSI SEKSI SEKSI - PENGUMPULAN , - INTELIJEN PENGGALIAN - INT E LIJEN PENE GAK AN - S EKSI PENGOLAHAN , DAN POTENSIII HUKUM II OPERAS! I NTELIJ EN II DISEMINASI I NT ELI JEN SE KS I SE KS I SEKSI SEKS I - PENGAMANAN DAN - INTELIJEN PENGGALIAN - INTELIJEN PENEGAKAN - PENG G ALANGAN POTENSI Ill HUKUM Ill OPERAS! I NTELIJEN Ill I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT J EN DERAL BEA DAN CUKAJ SE1 me1AmAT D ll ~ EKT OR AT JE N DElML BAGIAN ORGANlSASJ DAN TATA l.AKSANA BAGIAN AD MI NI STRAS I KEPEGAWAI AN BAGIAN PENGEM BANOAN KEPEGAWA IAN Dllmh.'TORAT TEKNIS l<E PAB EANA N DIREh.TORAT F'ASILITAS KEl'ABEANAN SUBIJIREh.IORAT PEMBEBASAN SUB IJIR El\ 'T ORA T NllAI PABEAN SUBD l l~E l ff O RAT r ; ASIL I TAS P l ~ I ITAMIJANOAN SUBDI REK TORAT FA SILITAS IMPOR TWUAN BKSPO I ~ SUBD ll ~EK T OIMT KLASWIKASI B ARA NO SUBDll~Eh: TOIY.T T l ~ Ml'AT PEN I MB UNAN B ER I KAT SUBDlREh.'TORAT lm OlSTRASJ K .. : l'AB l ~ANAN SUBDI RE h. ' TO I U!. T SUB DIREKT OHll.T l'IWOIMM Pl~lOl~ITll. S 011.N AIJT/IOIUZEIJ l ~CO N O MI C Ol'l-: RATOH SU BDlm ~K T ORA T ST l ~A TEOI DAN PERENCANAAN SJSTEM l NFO l ~MAS J SUIJDIREh.'TORAT Pim OEM IJANOAN Sl~'TEM lNFORMASl SU DD1rm1CT ORAT P1m o 1 m1JAl, lAN KEAMANAN JNF OR MASI, MANA JEMEN 1.AYANAN, DAN EVALUASI SUHDIREh.'TORAT l"ENOEl.OLAAN DAN l.AYANAN DATA D ll ~ .. :
'TORA. T KEl'll.TUHAN INTERNAi. SU BDIRlmT ORAT l'l ~ NCEGll.HAN SUBDIRE'TORAT PENOAWASAN KEPATUHAN DAN INVESTIOll.SI INTEl~NAL SUBDIR EK TORAT PENJAMINAN K UA LITAS SUBDIREKTORAT PENGELOl.AA.N l.JNEl ~J A BAGI AN K.EUANOhN B AGI AN UMU M DIREKTORAT K.E PA BE ANAN INT E: RNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA DIREhlO l ~AT KEBERATAN llANDJNO DAN PERATUJMN SUBD llmKT O l ~A T Bll.AT l ~ IY.L SUl: !DIREh'TORAT REG IONAi. SUBDIREKTORAT l'ENYULUl-IAN DAN L/\YANll.N INFOR~111.SI SUBDIREICTOIMT PlmEN CA NAAN AUDIT SUIJIJIREh.'TORAT PEU.KSANAAN AUDIT I SUBD ll ~Eh.'TO l ~AT r .. : J..AKSANAAN AUDIT 11 SUBl)IR~:
'TO I MT MONITOH!NG, 1.-: VA LUASI, DAN PENJAM lNAN KUAl..ITAS AUDIT SUBDllmKTO l~ AT rNn : U Jl ~N SUDDIRE'TORAT l'ENINDAKAN SUBDl l ~EhTO IMT K.EBEIU1.TAN SUBDll~EKTORAT BANIJINO SUUDIREh'TORAT UPAYA HUKUM SUBl) ll ~E l \TOIMT P l~l<ATURAN D l l ~Eh.'TORA.T PENERIM MN DAN PERENCANMN STRATEOIS SUBDllmKfORAT PENEHIMAAN SUBDIREKTOI MT PEIU: NCANMN STl~ATEGIS D AN MANAJEMEN TIMNSFO l ~MAS J SU BD I REl\TOIMT MANAJEM EN msmo BAGIAN Ol mAN ISASl DAN TATA 11r.KSANA SUBBAGIAN ORGAN I SAS! SU B BAGJAN TATA LAKSANA I SU D BAGIAN TA T A V.KSANA II SUBDAGIAN l'ENGEMBANGAN l 'ROl'ESI KEPABEANAN DAN CUIV\ I SEKSI IMl'OR I : ml\S l I Ml'OI~ II SEl\SI IM l' OR IV - 65 - BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAG IAN ADM INISTRASI KE PEGAW1'1 AN SUBlll\GIAN UM UM Kt; l't; GAWAIAN SUDOAGIAN MUTAS I Kl: : l'EGAWAIAN SUBl: tl\GIAN f' l ~ M Ul~ l ~ ll ENTLAN DAN l'Ef.U; NSJUNAN l' t; GAWAI SEKRE TARI A'I' 0 1 REK1'0RAT J ENDERAL SUBBAG IAN l'ENGEMBANGAN l'EGAWAI I l'ENYUSUNAN ANGGA!u.N SUBBAG IAN SUl3BAGIAN l'ENGE MBANGAN l'EGA W AJ JI l 'ERBEN DAH ARMN SUBIJAGIAN l'EMBINMN JABATAN SUBBAGIAN FUNGSlONAI. K t; l 'AHEANAN Al.: UNTANSI DAN l'ELAl'ORAN DAN CUKAJ SU BB/I.GIAN G/WI BAGAN ORGANISASI OAG I AN l'ENGEl.OLAAN HARANG MIUk: NEGAkA SUBBAGIAN l'ERt; NCANMN llhRANG Mll,lKm; GAIU. SUBBAG I AN l 'ENGADMN SUIJBAGIAN l'ENATAUSAllAAN DAN DI SfR IB USl SUDl3/l.GIAN l'ENGGUNMN, P t ; ~tt;
IHARAAN l)AN l 'ENG I IA PUSAN DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN SUUOIREKfOkA.T SEl\SI ~: KSl'OR l l ~KS l 'O f ~ ll SEKSI EKSl'OR Ill DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN SU13131\G l i\tl TATA US/\11 1\ SUBDIRE l·."fORl\T KLASlf'll-: ASI Bii.RANG s ~ : KS I Nl/\ 11'/\UEAN I SEKSl Nl lA l l'/\BEM II SEKSI Nll.A ll' ABEl\NUI SEKSI NllAl l'l\BEAN IV SEl\Sl KlASlFIK/\Sl l SEKSI Kl.ASIFll-: ASI II SEKSl Kl.i\St f'tl\l\Sllll SEKSl Kl.i\SIFIKASI JV SUUl) ll ~Eh.IORl\T REGISfkA.SI Kl: : l'l\OEl\Nl\N REGJSfHl\SI l\El'AUEANAN II SEKSI REGISfkA.SI l\El'AUEl\f'Mll IV 01\GlAN UMUM l'ERSURA T AN OAN KEARS ll' AN SUBBAG IAN RU MAH TANGGA SUBBAGIAN KESEJAIITERMN SUBBAG IAN TATA USA l-IA DIRE K TUR JEND t ; RAI. SUllOIREhlOR/\T l'ROGRAM l' RlOR IT AS DAN i\lm/OIUZE /) £C0f(()M/C SEKSI SER'f lFl KASJ i\lm/ORIZE/) F.CONO MICOl'EH.11.TON SEKSI M O Nl TO l ~ IN G OA N I WA l.U l\S I SEKSI PENGEMBl\NGl\N PROGRAM BAGAN ORGANISASI DIREKTORA T FASILITAS KEPABEANAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN ~ SUBBAG I AN TATA USAHA I I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT FASILITAS IMPOR TUJUAN PEMBEBASAN F'ASILITAS PERTAMBANGAN EKSPOR TEMPAT PENIMBUNAN BERJKAT F'ASILJTAS KAWASAN KHUSUS I I I SEKSJ SEK SJ s1rns1 SEKS I SEKSJ ..._ PEMBEBASAN KEPENTINGAN - FASJLITAS MJGAS - FASILITAS IMPORTUJUAN >--- KAWASAN BERJKAT - FASILITl\S KAWASAN INDUSTRI EKSPOR PEMBEBASAN PERDAGANGAN BEBAS SEKS I SEKSI SEKS I 1- PEMBEBASAN KEPENT I NGAN - SEKSI - FASILITAS JM PO R TUJUAN >--- SEKSI - FA SILIT AS KAWASAN PEMERINTAH FASILITAS ANEKATAMBANG EKSPOR PENGEMBALIAN GU DANG BERIKAT EKONOM I KHUSUS DAN KAWASAN KHUSUS LA INNYA SEKSI SEKSI SEKSI SEK SI SEKSI - PEMBEB.-.SAN KEPENTINGAN _ EVALUASJ DAN HARMONISASI _ EVALUASI DAN HARMON ISASI >--- TEMPAT PENIMBUNAN _ EVALUASI DAN HARMONISASJ LAINNYA KEBIJAKAN FASILITAS KEBIJAKAN FASILITAS IMPOR BERIKAT LAINNYA KEBIJAKAN FASILITAS PERTAMBANGAN TUJUAN EKSPOR KAWASAN KHUSUS SEKSJ SEKSJ EVALUASI DAN HARMONJSASI EVALUAS I DAN HARMONI SASJ - KEBIJAKAN FASJLITAS ~ KEBJJAKAN FASILlTAS PEMBEBASAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT I I I I I >--- KELOMPOK JABATAN FUNGS/ONAL - I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORATTEKNIS DAN FASILITAS CUKAI DIREKTORAT TEKNIS DAN F'ASILITAS CUIW SUBBAGIAN - TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREICTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT POTENSI CUKAJ DAN TARIF' CUKAI DAN HARGA DASAR PERIZINAN DAN FASILITAS CUKAI PELUNASAN DAN KEPATUHAN PENGUSAHA PENGEMBALJAN CUKAJ BARANG KENA CUKAJ I I SEKSI SEKSI SEKS I f- TARIF' CUKAI DAN - f- SEKSI PERIZINAN DAN FASILITAS I PELUNASAN CUKAJ I - POTENSI CUKAJ I HARGA DASAR I SEKS I SEKSI SEKSI - TARIF CUKAJ DAN f- f- SEKS! PERIZINAN DAN l"ASILITAS II PELUNASAN CUKAJ II f- POTENSJ CUl<AI 11 HARGA DASAR II SEKSI SEKSI SEKSI SEKSJ - TARIF CUKAJ DAN - PERIZ I NAN DAN FASJLITAS Ill - PENGEMBALIAN CUKAJ - KEPATUHAN PENGUSAHA HARGA DASAR 111 BARANG KENA CUKAI I I I I I KELOMPOK JABATAN - f- FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIRE KTORAT KEPABEANAN INTERNASIO NAL DAN ANTAR LEMBAGA DIREKTORAT KEPABEANAN INT ERNASIONAL DAN AN T AR LEMBAGA ~ SU88AGIAN TATA USAHA I I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT MULTILATERAL BILATERAL REGI ONAL KOMUNIKAS I DAN PUBLIKASI PENYULUHAN DAN LA YANAN INF'ORMASI I I I SEKS I SEKS I SEKSI SEKSI SEKSJ f- MULT JLATE: RAL I f- BILATERAL l f- REGIONAL I I- STRATEGI KOMUNJKASI DAN I- PENYULUHAN OPJNJ PUBLIK I- SEl(SI f- SEKSl f- SEKSI I- SEKSI I- SEKSI MULTILATERAL ll BILATERAL II REGIONAL II HUBUNGAN MASYARAKAT LA YANAN J NFORMASI SEKSI I- SEKSI I- SEKSJ I- SEKSI I- SEKSI I- MANAJEMEN LA YANAN DAN MULTILATERAL Ill BJ LATERAL [[[ REGIONAL [[[ PUBLIKASI I PENJAMINAN KUALITAS LA YANAN I- SEKS J - SEKSI - SEKSI - SEKSI - SEKSJ MULTILATERAL IV BILATERAL IV REGIONAL IV PUBLIKASI II EDUKASJ MASYARAKAT I I I I I f- KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I- I I I I I BAGAN ORGANISASI DIRE KTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN D!REKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN SUBBAGIAN - TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEBE RAT AN BAND ING UPAYAHUKUM PERATURAN I I - SEKSI f-- SEKSI - SEKSI SEKS I KEBERATAN I BANDING I UPAYA HUKUM I - PERATURAN I f-- SEKSI f-- SEKSI f-- SEKS I f-- SEKSI KEBERATAN II BANDING II UPAYA HUKUM U PERATURAN II SEKSI SEKSI SEKSI SEKS I f-- EVALUAS I KEBERATAN f-- EV ALUASI DAN PENI NJAUAN f-- UPAYA HUKUM III - PERATURAN III KEMBALI I I I I I f-- KE L OMPOK JABATAN f-- FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI DIR EKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAJ ~ S UBBAG IAN TATA USAHA I I l SUB DIREKTORAT SUBDIREKTORAT S UBDIREKTORAT SUBD IREKTORAT ST RAT EGI DAN PERENCANMN P ENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN KEAMANAN PENGELOLMN DAN SI STEM I NFORMAS I I NFOR M ASI INFORM1'SI , MAN1'JEMEN LA YANAN DA TA LA Y ANAN, DAN EVA L UAS I I I SEKS J SEKS J PERENCANAAN DAN TflT,-. SEKSI PENGENOAUAN KEAMANA N SEKSI ~ KELOLA KEBIJAKAN ~ PERANCANGAN SI STEM ~ INFORMASJ DAN I- PENGELO LAAN BA SIS DATA I NF OR M ASI PENGELO L AAN TEKNO LOGI INFORMAS I IN FRAST RUKTUR SEKS I SE: KSI SE K SJ ~ ^ARS I ^TE ^KT ^UR ^D ^AN AN ^ALISIS I- PENG EM B AN G AN I- MAN AJ EM EN LA YA NAN I- SEKSI KJ.PAS IT AS TEKN OL OG I M ANAJE MEN KUA LIT AS DATA INF OR M AS I SJST EM INF ORMAS I I T EKN OWGI JNFORMASJ SEKSI SE KSI SEKSI SEKSI ~ MANAJEMEN PROGRAM ~ PEN GE M BANGAN '- EVALUASI LAYANAN I- ANALISA DAN LA YANAN DATA TEKNO LOGJ INF ORMAS J SJ STEM INFORMASI II TEKNOLOG I INFORMAS I SEKSI ~ PEN GENDA LIAN MUTU SISTEM INF'ORMASI I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSI ON AL I I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DIREKTO RA T KEPATUHANINTERNAL SUBBAG IAN ~ TATA USA HA I l SUB DI REKTORA T SUB DIR EKTORAT SU BD I REKTORAT SUB DI REKTORAT P ENC EOAHAN PENGAWASAN KEP ATUHAN DAN PENJAMINAN KUAL I TAS PENGELOLAAN KI NERJA INV ES TIG ASI INT ERNAL I I SEKSI SEKSI - EDUKASI DA N I- P ENOAWASAN KEPAT UHAN I- SEKSI I- SEKSI P ENOENDALIA N ORAT IF IKAS I DAN !NVES TI OASI PENJAMINAN KUA LI TAS I PENGELOLAAN KIN ERJA I I NTERNAL I SEKSI SEKSI - AN AL ISIS DA TA DAN - PENGAWASAN KEPATU HA N ~ SEKSI - SEKSI DA N INVEST IGASI PEN JAM INAN K UALI TAS II P ENGELOL AAN KI NERJ A II INF ORMASI INT ER NAL II SEKSI SEKSI - VERIF IKASI PENGAD UAN I- PENGAWASAN KE PATU HAN ~ SEKSI I- SEKSI DAN INVEST IGASI PENJAM INAN KUALITAS Il l PENGELOLAAN KI NERJA Ill MASYARA KA T I NTERNAL Ill I I I I I I- KEL OM P OK J ABATAN I- F UNGS I ONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CU KAI DIREKTORAT AUDIT KEP AB EANAN DAN CUKA I ,__ SUBBAGIAN TATA VSAHA I I S UBDIREKTORAT SUB DI REKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERENCANAAN AUDIT PELAKSANAAN AUDIT I PELAKSANAAN AUD IT II MONITOR ING, EVALUASI, DAN PENJAMINAN KUALITAS AUDIT I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI f- PERENCANAAN AUD IT I - PELAKSANAAN AUD IT IA - PELAKSANAAN AUDIT llA - MONITORING DAN EVALUA SI AUDI T I SEKSI SEKSI SEKSI S EK SI - - ~ - MON IT ORING DAN PERENCANAAN AUDIT II PELAKSANAAN AUDIT 18 PELAKSANAAN AUDIT 118 EVALVASI AUDIT II - SEKSI - SEKS I ~ SEKSI - SEKSI PERENCANAAN AUDIT Ill PELAKSANAAN AUDIT IC PELAKSANAAN AUDIT !IC PENJAMlNAN KUALITAS I S EK SI - PENJAMINAN KUALITAS II I I I I I f- KELOMPOK JABATAN - F'UNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIRE KTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDI KA N S UUDllmKfORAT INTEl.IJ£N SE l\ SI INT EL IJ EN KIWAUEANMI s~ : Ksl lNT El ,lJEN LARANOAN l' l.': MIJATASAN DAN Kl.': JA llA TAN l.INTA S NE G ARA IJ UKUNGAN Ol'ERASI INTELL.JEN S Ul30IRE"T 0 RAT l'ENLNOAKAN SEl\ SI l' ENlllOAKAN £1\Sl'OR S El\ Sl PENlNOAKAN C UKA I II DI REKTORAT PENINDAKAN DA N PENYID IKAN S UBIJI REK TOWAT NARKOTLKA SEl\Sl INTE LI JEN NAl~l\OT ll\ A SE l\ SI PENIN DA KAN NAWKOTIKA Sl': l\SI Ol' l>l ~S I N/\RKOTIKA TATA USA ll A S UllD ll ~ Ehl O RAT 1 '1- : NYIDIKAN SU l1DIREh.""I' ORAT SA R AN A O l'ERA SI S~; KS I SARANA Ol'ERASJ 1 S£ KSI SA WANA O PEWA SI II SEKSI SAl<ANA Ol'ERA SI m S UBDIRE .. T O RAT l'ATRO l.l I AUT Sl': l\SI l'ATI WL I LAUT I SEl\ SI PATROi.i I AUT II SEl\SI l'l>R~ : NCANMN DAN EVALUASI l'ATRO LI LAUT BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS DIREKTORA T PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS SUBBAGIAN - TATA USAHA I SUBDIREKTORAT SUBOIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERENCANAAN STRA TEGI S DAN PENERIMAAN MANAJEMEN TRANSF'ORMASI MANAJEMEN RI SIKO I ~ SEKSI f- SEKSI - SEKSI ADMIN ISTRA SI PEN ERIMAAN KEBIJAKAN ORGANISASI PEMANTAUAN RI SIKO f- SEKSI - SEKSI - SEKSI PEMANTAVAN PENERIMAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PENGENDALIAN RI SIKO SEKSI SEKSI - PENAGIHAN DAN - PENGEMBANGAN PROSES BISNJS DAN MANAJ EMEN P ENGEMBA LI AN TRANSF'ORMASI SEKSI - PERENCANAAN DAN EVALUASI PENERI MAAN I I I I I KELOMPOK JAB ATAN - f- FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN DIREKTOIM.T PELAKSANMN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT l'~ ; NGELOLAA N IUl.S NEGARA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA Lt\KSANA 13AGIAN UMUM SEKRETARlAT DJREI ITORAT JENDERAL BAGIAN SUMBER DAYA Ml\NUSIA D IREKT ORAT PE: MBlNAAN l'ENGEl.OLl\AN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM SUBDI R~ ; t\T OR"T PERATURAN DAN STANDAl~l)ISASl TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM SUBDllmKTOIV\T TARIF, REMUNERAS I, DAN J NF OR MASI 13ADAN L1WANAN UMUM SUBD IREKT ORAT PEMBINAAN p~; NGEl..OLMN KEUANGAN BJl.DAN LAYANAN UMUM I SUBD I Rl~l\TORAT l'EMBINAAN l'ENGE l.O LMN KEUANGAN DADAN LllYANAN UMUM II l'EMBINl\AN PENGELOl.AAN KEUANGAN 11ADAN I.AYANA/I UMUM Ill SUBD IR EK TORAT l'~ ; RAN CA NGAN DAN l'ENGEMBANGAN SISTEM JNF OR MASI SUBD I R ~ ;
"TORA T l'E NGELO LMN SISTEM INFORt.11\SI INTERNAL SUBDtREKTORt\T PENG ELOLM. N SISTEM INFORMt\SI EKSTERNt\L SUDD IREKT ORt\T l'ENGELOLAAN I NF l ~t\ST RUh'TUR SUBDIREKTORt\T l'ENGELOLt\t\N TRt\NSFORMt\Sl TEKNOLOGI INl' ORt.11\S I Bt\Glt\N KEUt\NGt\N I BAGI AN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA I SUBB AGIAN - PERENCANAAN STRA TE GIS ORGANISASI SUBBAGIAN - PENGEMBANGAN ORGANISASI SUBBAG IAN - TATA LAKSANA SUBBAGIAN - PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI SU l lD IR EIORAT KOORDINASI DAN K ONSOL IOASI l 'ELAKSANMN ANGGARAN l 'EN Ol ': LO I Al\N OATAOAN l'E NGl>MDArlGA ll s 1 sn: M Jt/FOl~MASI l'E l.A l\ SANMN ArlGGARAfl SEKSI KONSO l.IDA SI l'ELAK SANM N ANGGARAN I l .: O NSOLIDASI PELAKSANMN ANGGARAN 11 SEKSI KONSOLIDASI l'ELAl\SANMN ANGGARAN Ill - 72 - BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT D IREKTORA T JENDERAL I I BAOIAN BAG IAN BAGIAN SUMBER DA YA MANUS IA KEUANGAN UMUM I SUBBAG IAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN KEHUMASAN, LA YANAN - PERENCANAAN STRAT EGIS - PENYUSUNAN ANGGARAN - INl"ORMASI DAN DAN MANAJEMEN TALENTA PROTOKOLER SUBBAGIAN - PENGEMBANGAN - SUBBAG IAN - SUB BAGI AN KOMPETENSI DAN BUDA YA PERBENDAHARAAN PENGADAAN BARANG/JASA ORGANISASI SUBBAG IAN SUBBAG IAN SUBB AGIAN - MUTASI DAN PENJLAIAN I-- AKUNTANSI DAN PELAPORAN - ' PENGELOL.AAN ASE; T KINERJA SUBBAGIAN SUBBAG IAN SISTEM INF ORMASI DAN PENGELOLAAN BELANJA SUBBAGIAN - LA YANAN SUMBER DAYA ~ PEGAWAJ DAN - RUMAH TANGGA MAN USIA KESEJAHTERAAN I I I I I I KELOMPOK JABATAN - ~ FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI DIRE KTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN SUBOIR~;
"'TORAT pt ; LAKSANM N ANOGARAN I SEl\S I PELAKSANAAN AllGGARAN I-A SEKSI l'ELAK Sl. NAAN ANGOARAN 1-U Sl>KSI l'El.AKSANAAN ANGGAllAN 1 -C SEKSI l 'ELA l\ SANAM l ANGGAH/\N 1 ·0 DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN SUUDIRETORAT l'ELAKSANMN ANGGARA f/ 11 s~; KS l l'El ..... KSANAAN ANOGAIMN ll ·A SEl\S I l'ELAl\SANMN S l ~KS I l'El.AK SANMN l'ELAKSANAAN ANOGARAN 11 -1) SUUD ll ~~:
IO RA T l 'ELAKSl.NMN ANGGARAN Jll SEKSI l 'E l ..... KSANAAN ANOGARAN Ill -A S£KS I l 'ELAKSANMN ANGGARAN llt·B SEKSI l'El.AKSANAAN ANGGARAN 111- C l'El.AKSANAAN ANGGARAU lll·D SUBD IRE"'TOR AT l 'E LAK SANMN ArlGGARAN IV SEKSI l'l >LAKSANAAN ANGGARAN IV-A SEKSI l'ELAKSANMN ANGGAH/\N IV·B l'ELAK SANAAN ANGGARAN IV -C SEl\S I l'~: LAl\SANAAN ANGOARAN I V·D - - - I BAGI AN KEPATUHAN INT ERNAL I SUBBAGIAN MANAJEMEN RISIKO SUBBAG IAN PEMANTAUAN PENGENDA LIAN I NTERNAL SUBBAGIAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT HASIL A UDIT SU UDIR~ ;
T O RAT ANAl.ISJS DAN l'ENGEMUANOAN l 'ELAKSl.f/Al\tl ArlGGARAN s1ms 1 ANALlSIS DAN l'ENG EMBANOA ll 1'£1.AKSANMf/ ANGGARAN I S£KSI ANALISIS DAN l'ENGEMBANGAN l'ELAKSANMN l\t/GGARAN II Sl: : KSI ANAUS I SDAN f'~: tlGEMBAllGAN l 't: LAKSANMll MIGGMU .. N Ill SEKSI ArlALISJS DAN J>ENGEMllANG"N l'l>l.AKSANMN ANGOARAN IV SUBD I RElITORAT OIYfl MAl,lSAS I 10\S SEKSI l'ENGE l.OLAAN LIKU IDITAS l' l,; /iGl'.: LOl.J\AN l'ENEM l'ATAN UANG St: KS I 1'ENGl: : LOLAArl INVI O: S T AS I SU l MT llt: : IH lARGA r H: OAIM SEKS I l 'EllGEUJLAAN VALUTA ASll<O S\Jl3Dl l U:
'TOl~ll.T K l>l3 1 JAl\t\fl lf/VE&'TASI DAN ll UBUtlGll.N Kl>L EMIJt\Gt\t\N s~: Ks l l\El.l lJAh'.AN, 1'1,: NGEMBll.NOAtl, DAN l' lnlENCll. t it\t\ N &'T l lATEGIS INVEST/\S I JI UBUNOAN KEt.EMB/\GMN ~; KSTEJW/\ I , SEKSl l lUIJUNOM< KELEMB/\Gt\t\N I NTEHN/\L SEh: SI MIALISIS 1\£1 ..AY/\K/\N l tlV~: STAS I - 73 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA SU B D ll ~EKTOl~AT Kl: : IJIJAKAN TRf; ASUR Y [)£A f ,/f'fG ROOM DAN MANAJE M EN RI SIKO SEKS I l 'ERATURAN DAN KEl'ATU ll AN SEKS I MMAJEMEll WSI KO, l'ORTFOl, 1 0 DAN DUKUllGAN /ISSET-f, /A B/LlTY COM~frTTEF; SE KSI mSbl EKONOMI DAN l'ENGEMBANOAN SfRATEG I OIRE!CTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA l'l': NGELOLl.ll.N m: ; KENING l'ENGE1-Ull.Rll.N l'l: : llGEt.OLll.ll.N m : ; KENING l'ENER I Mt\t\tl SUl.llJAG I Afl TATA USA l lA SUBIJ I R£KfORAT M ArV. JEP..n : N IV\S l' INJ AMAN DAN ll lBA ll SEKS I Mll.Nll.JEME>N 1.11.S l'lNJll.MAN DAt< l tll3t\ l l t Mll.N/\Jl>'-11: : N l\ASl'INJ/\MAN 01\N lllB/\11 ll SEKSI M/\N/\JEMl: : N KAS l'INJ/\M/\N DAN JllB/\1 1111 BAGAN ORGANISASI SUBD IREKTORAT M AtlAJEMEN mrn ~ : N I NO LAINNYA DAil l'l~MBlflAArl PERTANGGUtlGJAWA13M1 BENDAl l ARA SEKSl l'ENG ~ : LOU\AN RE1'£NING LAl tmYA SUMBER DAYA ALAM DAN NON SUMBER DAYA ALAM l' ENOELOLAAN REKENING LlllNNYA MlLlK KEMENTF,RIANfl.EMBll.011. l'EMBINll.11.N l' EIITll.NOOUNOJll.Wll.1311.N 13ENDll.l lll.RA SJ: ; h'.S I l' ~ :
APOIMN l'ENm; LO l.AAN REh'.ENWO l..A INl<Yll. DAN m: NDll.1 1 11. 1 ~11. DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DI REKTORAT SI STEM MANAJEMEN INVEST AS! SUBD IREf..TOllAT SUUD IREf..TORll.T SUBOIR l >f.. T ORll.T SUBlJIREf..'TORAT INVESTASI l 'EMERINTAll l'ENGAtlGGARAN, l'l: : NGELO l .AAt < l lUl\UM WVE~'TAS I ll ll.DAN US/I. Il l. MILIK 011.ERAl l /IJADAN USll.l lA MILIK l\ I NlmJA DAN RISIKO INVEST/I.SI l<EO Jl.l. tll. DAE RA i l SEKSI SEKSI INVESTASl l'EMEl~ lN TMI l'E N OM<GG/\l~AN lNVE!:
'TASI INVEST/ISI Bii.DAN USAHll. DAER/I.I I/ BA DAN US/I.Ill. MlLll\ NEGARA I MILI KDAE!Mll I SEKSl S~: KS I SEKS I SEl\Sl INVE&'T/\Sl ll/\O/\I; US/I.I l l. I NVESTASl l'EMERINTA l l l'EN OE LOl..AAtl KINE l ~A Pl: : RATUR/\fl II Mll.JK NEGARA II 01\ER/\ ll /B/\D/\N US/I.I ll. MIL l l\ DAERAll 11 SEKSI SEK St l'El~J/\NJ l /\N DArl lNV~; STASl DADAN USll. 11 11. tNVEST/\S I l' EMEl~INT/\ 1 1 l'ENGELOl..AM~ HISIKO l\El'ATU l l/\N I MILll\ NEG/I.It-\ Ill D/\Ellt\l l /ll/\01\N US/I.I ll\ Ml l,I K O/\Ellt\1 1111 SEKS I SEKS I llNAl.l: ilSl lll Nf 't: NGEMIJllNGllH DATA, I NFOl~MAS I , DAN 1'1,: HJ/\tlJI ANDAN INVESTllSJPF.Ml".MWTll.11 l'EL/\l'Ol~AN KEl'll.TU ll /\N II DllERAll/B~~~ll~; 1"flll MIUK SUl.llJ lllt: : k.TO l lt\T Sl: 7TE LMEt1, 11.KU/lrll.NSJ, 0At4 l' Et.Al 'O llt\N l'ENOELOl.AAtl h'.AS SEKS I Strr~: LMEN TI MNSll.KSI REhEN ING h'.AS UMUM N~ : G ARll. SETE l ,MEfl, 11.KUNTAtl Sl, DAN l'E l..Al'ORll.N TRANSll.l\Sl TRF.ASURY /J/'.A/,/ JYG ROOM SEl\SI 11.1\IJNTi\tlSI I U: l\l: : NING Kll.S UM\JM NEGARA SEKS I KDrlSOLIDll.S I l'El..Al'OHll.N l\ EUll.NGll.N KUii.Sii. BENDll.1 111.Rll. UMUM NEGARA l'USll.T SUIJDlREf..'TOllt\T KREDIT l'llOGllAM DAN INVEST/I.SI t.AINNYll. SEKS I KHEDIT l'IWGRAM DAN INVEST/I.SI t.AINtlYll. I l\ m mrr l 'llOGR/\M DAN lfNE!:
'TASll.AlNNYAll s~: KS I l\HEDrr 1'11001~/\M DAtl tr<VEST/\SJ I.Al/W Y /I. Ill SEKS I /\ll/\ l.I SI SDll.N l'ENGEMB/\t/01\N KlrnDrr l'HOGR/\M [)JI.ti ltlVl: : !:
'T/\Sl l.AINNY /\ BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM SUBBAGIAN ~ TATA USAHA I I I SUBD IREKTORAT SUBD IREKTORAT SUBDJREKTORAT SUBD IREKTORAT SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN TARIF, REMUNERASl, DAN PEMB INAAN PENGELOLAAN PEMB INAAN PENGELOLAAN PEMBINAAN PENGELO LA AN STANDARDISASI TEKNIS BA DAN INFORMASl BA DAN LA YANAN KEUANGAN BA DAN LA YANAN KEUANGAN SADAN LA YANAN KEUANGAN SADAN LA YANAN LA YANAN UMUM UMUM UMUM J UMUM II UMUM Ill I I I SEKSI SEKS J SEKSI SEKSI SEKSI PERATURAN DAN - : : 01A 0 ~6~Na~: ~E~~N~NN PEMBINAAN PENGELOLAAN PEMBINAAN PENGELOLAAN - STANDARDISASI TEK NI S - TARJF SADAN LA YANAN ~ KEUANGAN SADAN LA YANAN r- K EUANGAN SADAN LA YANAN SADAN LA YANAN UMUM I UMUM UMUM I-A UMUM II-A UMUM Ill -A SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKS J - PERATURAN DAN - REMUNERASI SADAN - PEMBINA.AN PENGELOLA.AN ~ PEMBINAAN PENGELOLAAN ~ PE MBINAAN PENGELOLAAN STANDARDISASI TEl<NIS LAYANAN UMUM KEUANGAN BADAN LA YANAN KIWANGAN BA DAN LA YA NAN KEUANGAN BADAN LA YANAN BADAN LA YANAN U MUM II UMUM 1 -B UMUM 11 -8 UMUM 111 -8 SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ~ PENELITIAN DAN - JNF ORMASI BADAN LA YANAN - PEMBINAAN PENGELOLAAN ~ PEMBINAAN PENGELOLAAN ~ PEMBJNAAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SADAN UMUM KEUANGAN SADAN LA YANAN KEUANGAN SADAN LA YANAN KEU ANGAN SADAN LA YANAN LA YANAN UMUM UMUM 1 -C UMUM 11 -C UMUM lll -C I I I I I KELOMPOK JASATAN ~ F'UNGSJONAL ~ I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORATAKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SUUD 1m ,; 1-.,·01ll\T STANl)AR AKUNTANSI l' EME HINT Al lAN DUKUNG AN PENGEMBANG AN STAtlDA ll AKUNTl\NSl l'EMl: : RINTAllAtl SEh'.Sl DlJKUNOAll I Ml'LEMENTAS J STAIHJAR 1\ 1 \UNTANSJ LINGKUNGAN l'EM EfWffAl l l'USAT DUKUNOAN IMl 'l.l': MENTASI STANDAll AKUNTA NSI LINGKUNGAN l'l,; MERINT l\ H DAERA H SEKSI FASll,ITASl KOMITE STANl)All AKUNTANSI l 'EME HI NTA ll AN SUBD IRl> J..TORAT SIST£M 1\1\UNTANSt SE KSI SISTEM AKUtffANS I l'USAT SEKSI Sl!>"l'EM A KU NT ANSI lrl STANSI Sl>KSI SISTEM AKUNTANSI UCNDAl lAl ll\ UMUM tlEGARA DAN Ut/IT KllUSUS SEKSl l'ENGEL OtA AN BAG AN AKUN !>"l'ANDAR DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SUDDIREKTO l lAT BlMBJNGAN Ah'.UNTANSI IN STANSI DAN BENDA l lAllA UMUM N£GA1M SEh'.S I lJ IMBl flGAll AKUNTAtm l INSTANSI I S 8KS I 131Ml3ltlGAN AKU/lTAN SI lNSTANSI II SEKSI 131MUlflGAtl Ah'.UNTANSI INSTANSl Ill S UBDlHEk.TOlMT Ah'.UNTAllSI PlJ SA T DAN PE l ..A l 'O HAN KEUANGAfl UENDAl l i\llA UMUM f/EGARA SEKSl J>ELA l'ORAN Kl\S DAN ANl\LISIS J ..A l'O llAN KEUANGl\N KUASA BENDA ll ARA UMUM fl EG /\Ri\ S£k'.SI AKUNTl\NS I l'USAT DAN l'ELAl 'O RAll R£ALISASI AN GOAl t.\N BENDA ll AHA UMUM NEGARA SUBDIREl-."l'O llAT PENY\JSUN l\ N LAl'O IMtl h'.EUANGAN PEMElllNTAll l'USAT KONSOLIDASI DAN l'ELA l 'O IV.N m: ; ALISASI ANGGARAN 1)1\11 Ol'EHASIO Nl\L SEKSI h'.ONSOLIDASI DAN P£LAl 'O Rl\ll NCRA CA DAN l'ERUUAllAN EKUITAS SE J.: SI KONSOLIDASI DAN l' ELAl' O H/\N Kl\ S D AN S Al , 1) 0 ANGGARAN Ll: : UUI SEKSI l'ENYU S Utll\N LAl 'O RAN KEUAN O AN SUBl) ll WXrO I MT STATI ST IK DAN l\NAl, I SlS LAl'ORAN h'.EUANGAN SEKSI PJ,; NGEMllANOAN MANUAL STATISTIK KEUANOAN l 'EM£1llNTA! l S~ : KS I J.: O USOUDASI DAN l'El..Al'O IMN KE\JANGAN l'EMEHINTAll UMUM SEKSI KONSOl, ID ASI OArl l'ELAl 'O lll\ll KEUl\llGAN SE l-. T Oll l'UBLU< AflAL ISIS l .Al'Olll\ll KELJAN G/\N DAN PEl..Al'O Hl\N MArl l\JEUll\l. KEUl\tlGl\tl 1 '£f& : lllllTAl l Sl!BOll<EKTORAT Sl': KSI T I UIN S FOl~MASI S l ~"1'EM PEMBAYARJ\N DAN l'El/ERIMMN SEl\SI Tl MNSFOl~MASI l'ENGELOLAAN LIKUJDITAS Sl!: l{SI T I MNSFOl~MJ\SI Al.: UNTANSI, l'El.Af' O RAN DAN MISI IH! USUS MA/lAJEMEN PERUBAl ·lAN DAN 1 .; QMU rllK ASl - 75 - BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN SUBDIREKT ORAT l'ErmLITIAtlDAN f'J; NG EMBANOAN, DAN KERJASAMA KELEMBAGAAN 1'1.': llEl.ITlAN DAN l'ENGEMBAN G Af l SISTEM l'ERBENDA l lARMN I SEKSI l'ENE: l,ITIAN D AN l' l: : NGEMBANGAN Sl~"TE: M l'ERUENDMlARMN U DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN SUBD I REKTOllAT llARMOfllSA SI l' ERATlJRMI l' ~ ; RBENOA l lARJ\Atl SEKSI flARMDrllSASI l'ERATURJ\N l'EIH.!ENDAllARMfl I s~ ; KSI ll ARMONISASI PE: RATURAN l'ERBENDAllARMN II JIARMONISASI l'E I MTUl~AN PERllENDA ll ARMN Ill SUBBAG I AN TATA USl\llA SUllDIREh.'TORAT PEMDJNMI< l'lmSES BISNIS DAtl llUKUM SI0: 1'SI l'EMUINMN !'ROSES BI SN IS DAN ll UKUM l PEMl.llNMN PR OSES BISNIS DAN fl UKUM II SEKSI l't ; P,11.\H/MN /'ROSES msms DAN HU KUM Ill BAGAN ORGANISASI SUBDIREl-.'TORAT STANDARDISASI DAN l'ENGEMBANGAN KAl 'ASITAS f'l>NGELOLA l'lrnBEND/\llARAll.N STAUDARDISASI DAN l'EN GEMBANG AN KAl'A SITAS !'ENGEi.OLA l'ERBENDAllAlU'.AN I SEKSI STAIWA I WISASI DAN l'ENGEMBAN G All KAPASITAS PEN G Ei .OLA l'l > IWENDAllARMN II STANDAROISASl DAil l' EN GEMIJANG AN KAl'ASITAS l'EN GELOl.A l'ERl.IENDAllARMNlll PEM l3/\ Yll R AN l'ROG l!llM J AMINl\N SOS l/\ J.. l't : RlllTUNG AN !' llll\ K l\ETIGll, 0 1'N KEI HJ llKAN TUNTUTMl G AN Tl RIJGI SEKS I l'EMBAYARAr< l'IWOIU1M l'ENSIUN s1 ,: Ks1 l'EMBAYARAN JAM INA/l KESEl lATAN p~ ; P,1J)AYAIM tl l'ER l lITUN GAN FlllAI{ KETIGA DAN Pl: : NYE l. ESAIAN TUNTUTA/I GANT! RUG! DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM INFORMA SI DAN TEKNOLOGIPERBENDAHARAAN SUBBAGJAN - TATA USAHA I I I SUBDIREKTORAT SUBDJREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERANCANGAN DAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SI STEM PENGEl..OLAAN SISTEM PENGELOLAAN SIS TE M PENGELOLAAN I NFRASTRUKTUR PENGELOLAAN TRANSFORMASJ INFORMASI INFORMASJ INTERNAL INFORMASI EKSTERNAL TEKNOl..OGI INFORMASJ I I I SEKS I SEKSI SEKSI SEKSI SEKS I - PERENC ANAAN DAN ANALJSJS - PENGELOLAAN SISTEM - PENGELOLAAN SISTEM - PENGEl..OLAAN PERANGKAT ,...._ PUBLJKASI DAN KOMUNIKASI SISTEM APLIKASJ JN FORMASI INTERNAL J INFORMASI EKSTERNAL l KE RAS SISTEM INFORMAS I SEKS I SEKSI SEKSI SE KSJ SEKS I PERENC ANAAN DAN - PENGEMBANGAN APLIKAS J I - PENGE: LOLMN SlST EM - PENGELOLAAN SISTEM - PENGEL O LAAN PERANGKAT - TRANSFORMASI TEKNOLOGJ I NFORMAS I I NTERNAL II I NFORMAS J EKSTERNAL II LUNAK I NFORMASI SEKS I SEKSI SEKSI SEKS I SEKSJ PENGELOLAAN KI NERJA - PENGEMBANGAN APLIKASI JJ - PENGELOLAAN SJSTEM - PENGELOLAAN SISTEM - PENGELOLAAN JAR I NGAN - TRANSFORMASI TEKNOLOGI IN FORMASI INTERNAL Ill INFORMASI EKSTERNAL Ill DAN KOMUNIK.ASI DATA INFORMASJ SEKSI SEKSI SEKSJ DU KU NGAN TEKNJS DAN PE NGELOLA DATA SEKSJ - PENGENDALIAN MUTU - REFERENS I DAN PENGGUNA - LA YANAN PENGGUNA '--- PENGELOLAAN DAN ANALISIS APLIKASJ SJ STEM BASIS DATA I I I I I - KELOMPOK JABATAN _ FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISAS I DI REKT ORATJENDERALKEKAYAANNEG ARA D IREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEKRE'I'ARIAT DIREKTORAT JENDERAL I I I I BAGIAN BAGIAN BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL KEPEGAWAIAN KEUANGAN BAG IAN BAGIAN PERLENGKAPAN U MUM I I DIRE: KTORAT DIREKTORAT DIREICTORAT DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN PENGE L OLAAN KEKAYAAN BARANG MILIK NEGARA KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN KEKAYAAN NEGARA LAIN - LAIN NEGARA DAN SISTEM INFORMA SI I I S UBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBOIREKTORAT SUBDIREKTORAT ~ BARANG MILIK NEGARA I - KEKAYAAN NEGARA - PIUTANG NEGARA I - PENGELOLAAN KEKAYAAN DIPISAHKAN I NEG A RA I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SU BOIREKTORAT e-- BARANG MILIK NE GARA II - KEKAYAAN NEGARA - PIUTANG NEGARA II - PENGELOLAAN KEKAYAAN DIPISAHKAN II NEGARA II SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT e-- BARANG MILIK NEGARA Ill - KEKAYAAN NEG ARA - KEKAYAAN NEGARA - PENGELOLAAN KEKAYAA N DIP I SAHKAN III LAIN - LAIN I NEGARA Ill SUBDIREIITORAT SV BDIREKTORAT I- SUBDIREKTORAT - KEKAYAAN NEGARA ~ PERENCANAAN DAN BAR.ANG MlLIK NEGARA IV LAIN - LAIN II PENGEMBANGAN SI STEM APLIKASI SUBDIREKTORAT S UBD IREl\T O l ~J\T ~ KEKAYAAN NEGARA ~ PENC OLJ\HAN DATA DAN LAIN- LAIN III LAYANAN O PER A SI ON AL I I I I I I KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABAT AN -1- - -- I- -- I- - - I- FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL I I I I I I DIREKTORAT DIREKTORAT DIREJCTORAT PENILAIAN LEI.ANG HUKUM DAN HUBUNGA N MASYARAKAT SUBDIREJCTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT I- STANDARDISASI PENILAIAN I- - PRO PERT! BINA LELA.NG I PERATURAN PERUNDANGAN SUBDIREKTORAT I- STANDARDISASI PENILAIAN e-- SUBDIREKTORAT - SUBDIREKTORAT BISNIS DAN SUMBER DAYA BINA LELANG JI BANTUAN HUKUM ALAM SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT - KUALITAS PENILAI I- BINA LELANG Ill - HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH SUBDIREKTORAT - ANALISIS DATA DAN INFORMASI PENILAIAN -e-- KELOMPOK JABATAN - -e-- KELOMPOK JABATAN - -- KELOMPOK JABATAN f- FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL I I I BAGIAN BAGJAN BAG IAN BAGIAN BAGIAN OROANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL KEPEGAWAJAN KEUANGAN PERLENGEKAPAN VMUM I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGI AN S UBBAGIAN - ORGANISASI DAN - PENGEMBANGAN PEGAWAI ~ - ~ PERENCANAAN KI NERJA DAN KEPEMIMPI NAN PERENCANMN ANGGARAN PENGADAAN TATA USAHA SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - TATA LAKSANA ~ MANAJEMEN KINERJ A DAN ~ PERBENDAHARAAN - PENYIMPANAN DAN ~ PROTOKOL DAN MUTASI KEPEGAWAIAN DISTRIBUSI PERJALANAN DINAS SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL DAN PERENCANAAN DAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - EVALUASI HASIL ~ ADM INISTRASI UMUM ~ AKUNTANS! DAN PELAPORAN - INVENTARISASI DAN ~ RU MAH TANGGA PEMERIKSAAN KEPEGAWAIAN PENGHAPUSAN SUBBAGIAN - GAJI I I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA ~ SV88AGIAN TATA USAHA I I SU8DIREKTORAT SV8DIREKTORAT SV8DIREKTORAT SU 8DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA I BARANG M!LIK NEGARA II BARANG MILIK NEGARA III 8ARANG MILIK NEGARA JV I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ~ 8ARANG MILIK - 8ARANG MILIK - 8ARANG MILIK ~ 8ARANG MILIK NEGARA IA NEGARA IIA NEGARA llIA NEGARA !VA SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ~ BARANG MILIK ~ BARANG MILIK - 8ARANG MILIK ~ BARANG MILIK NEGARA 18 NEGARA IIB NEGARA 1118 NEGARA I VS SEKSI SEKS I SEKSI SEKSI ~ BARANG MILIK ~ BARANG MILIK - BARANG M IL IK ~ BARANG MILIK NEGARA IC NEGARA IIC NEGARA me NEGARA IVC SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ~ BARANG MILIK ~ BARANG MILIK - BARANG MILIK ~ BARANG MILIK NEGARA ID NEGARA 110 NEGARA 1110 NEGARA !VD I I I I I KELOMPOK JA8ATAN ~ FUNGSIONAL - I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN D IREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN SUBBAGIAN ~ TATA USAHA I SUBDIREKTORAT SUBD I REKTORAT SUBDIR E KTORAT KEKAYAAN NE G ARA KEI(AYAAN NE G ARA KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN I DIPISAHKAN II D I PISAHKAN III I SEKSI SE KSI SE K S I - KEKAYAAN N EG ARA ~ K E KAYAAN N E GARA ~ KEKAYAAN NE G ARA DlP IS AHKAN IA DI P ISAl-IKAN llA DIPI S AHKAN ll IA S E K S I SE K S I SE K S I - K E KAYAAN N EG ARA ~ KEKAYAAN N EG ARA - KEKAYAAN NE G ARA DIPI S AHKAN I B D I PI S AHKAN llB DIPI S AHKAN 111 8 S EK S I S E K S I S EKSI - K E KAYAAN NE G ARA ~ KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NE G ARA D I PI S AHKAN IC DIP I SAHKAN llC DIPISAHKAN lll C I I I I I K E L O MPOK JABATAN - - F UNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN DIREKTORAT P IUTANG NEGARA KEKAYMN NEGARA LAIN-LAIN SUBBA GI AN - TATA USAHA I I I SUBD IRE KT ORAT SUBD JREKT ORAT SUBD I REKTORAT SU B D I REKTORAT SUBD I REKTO RAT PI UTANG NEGARA I PI UTANG NEGARA II KEKAYAAN NEGARA KEKAYAA N NEGARA KEKA YAAN NEGA RA LAI N-LA IN I L A I N~ L A I N II LAIN - LAIN IJJ I I I SEKS I SEKSI SE KSJ SEKS I SE KSI f- PIUTANG NI WARA IA - PIVTANG NEGARA llA - KEKA Y AAN NEGARA K EKAYAAN NEG ARA KEKAYAAN NE GARA LAIN- LA IN IA LA IN-LAIN ll A LA IN-LAIN IJJ A SEK SI SE KSJ SE l <S J SEKS I S EK SI f- PI UTAN G NEGARA lB - PJU TAN G NEGARA JIB ~ KE KA YAAN N EG ARA - KEKA YAA N N EG A RA - K EKA YA AN NEGARA LAIN -LA IN IB LA JN · LAIN 11 8 LAJN ~ LAIN lllB SE KSI SEKS I SEKSI SE KSI SEKSI ~ PI UT ANG NE GA RA IC - PI UTANG NEGARA ll C ~ K EKAYAAN NEGARA - KE KAY AAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA LA JN ·LAIN J C LAIN· LAIN ll C LAIN-LA IN I/I C SEKSI SEKSI SEKS I ~ KEKAYAAN N EGARA - KE KAYAA N NEGARA - KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN ID LAIN-LAIN ll D LAIN - LAIN 111 0 I I I I I KEL O MP OK JA BAT AN f- - FUNGSIO NAL I I I I I BAGAN ORGANISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT PE NGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SIST EM I NFORMASI SUBBAG JAN - TATA USAHA I I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBD IREKTORAT SUBDJREKTORAT PE NGE LOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGEL OLAAN KEKAYAAN PERENCANAAN DAN PENOOLAHAN DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM NEGARA I NEGARA II NEGARA Ill APLIKASI LA YANAN OPERASI ONAL I I I SEKS I SEK SI · SEKSI SEKSI SEKSI PERENCANAAN DAN ~ PENGELOLAAN KEKAYAAN - PENGEL OLAAN KEKAYAAN I- PENGELOLAAN KEKAYAAN - PENGEMBANGAN SISTEM - PENGOLAHAN DATA DAN NEGARA IA NEG ARA llA NEGARA lllA APLIKASI I LA YANAN INFORMA SI SEKS I SEKS I SE KSI SEKSI SEKS J PERENCANAAN DAN PENGKAJI AN DAN f- PE N CE LOLAAN KE KAVAAN >-- PENGELOLAAN KEKAYAAN I- PENCELOLAAN KEKAYAAN - PENGEMBANGAN SI STEM - S TANDARD ISASI TEKNOLOGI NEGARA 1 8 NEGARA 118 NEGARA JllB APLIKASI ii INFORMASJ SEKSI SEK SI SEKS I SEKSI PERENCANAAN DAN SEKSJ ~ PENGELOLAAN KEKAYAAN - PENGELOLAAN KEKAYAAN I- PENGELOLAAN KEKAYAAN - PENGEMBANGAN SI STEM - LA YANAN OPERASI ONAL NEGARA IC NEGARA ll C NEGARA lllC APLIKASI Jll SEKSI SEKS I SEKSI SEKSI - PENGEL OLAAN KEKAYAAN - PENGELOLAAN KEKAYAAN - PENGELOLAAN KEKA YAAN - S EK SI - PENGELOLAAN PERANGKAT INTEGRASI SIS TEM APLIKASI KERAS, LUNAK, DAN NEGARA ID NEGARA ll D NEGARA lll D JARINGAN I I I I I f- KELOMPOK J ABA TAN - FUN GS J ONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENILAIAN D I REKTORAT PEN ILAIA N SU BBAGIAN ~ TATA US AHA I I SUBO I REKTORAT SUBD I REKTORAT S UBDIREK T ORAT SUBOIREK T ORAT SfANDARD ISASI PENILAIAN STANDAR DI SASI PENILA IAN KU ALITA S PENILA I PEMERJNTAH ANALISIS DATA DAN INFORMAS I P ROPERT I B ISNIS DAN SUMBER DAYA ALAM PENILAIAN I I SE l <S I SEKS J SE l <S J SEKS J ~ STA N DARD I SAS I PEN IL AIAN I- STANDARD J SAS I PEN I LAIAN - PEMB IN AAN PEN I LAJ - KAJ I ULANG LAPORAN REAL PROPERTI I BJSN IS I PEMERJNTAH I PENJLAIAN SEK SI SEKSI SEKSI SEK SI ~ STANOARDI SASJ PENILAIAN ~ S TANDAROISAS I PENILA IAN - PEMB I NAAN PENILAI - VERIF'IKA SI PERMO H ONAN REAL PROPERT I IJ BISNIS II PEMERINTAH II PEN ILAI AN S EKS I SEKS I SEKS I SEKSI ~ STANDARDISAS I PEN IL AIAN ~ STANDARD I SASI PENILAJAN - PEN I NGKATAN KU A LITAS - PENGELOLAAN DATA DAN PROPERTI KHUSUS I SUMBER DAYA ALAM I PENILA I PEMERIN T AH INFORMA SI PENJLAIAN S EKS I SE KSI SEKS I - S TAN DARD I SAS I PENI LAIAN - STANDAROISAS I PENJLAJAN - PENGAWASAN DAN KODE PROPERT I KHUSUS JI SUMBER DAYA ALAM II ET IK PEN IL AJ PEMER I NTAH I I I I I - KE L OMPOK JABATAN I- FUNGSJONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT LELANG DIREKTORAT LE LANG SUBBAG I AN ~ T A TA USAHA I S U BD I REKTORAT SUBD I REKTORAT SUBD I REKTORAT BINA LELANG I B INA LELANG 11 B I NA LELANG Ill I - SE KS I e--- SEKS I - S EKSI B IN A LELA N G IA B INA LELANG IIA BIN A LELANG llIA SEKSI SEKSI S EK S I - - - B INA LELANG I B BINA LELANG 11 8 BINA LELANG 111 8 SE K S I SEKS I SEKS I - - - B INA LE LAN G I C B INA L ELANG II C B IN A LE LAN G III C I I I I I KELOMPOK JABATAN - f-- FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT D IREK TORAT HUKUM DAN HU B UN GAN MASYARAKAT f-- SUBBAG I AN T AT A USAHA I SUBDIRE KT ORAT SUBO I REKTO RA T SUB DIR EK T ORAT PERATURAN PER UNDAN G AN BANTUAN H UKUM HUBUNGAN MASYARAKA T I SEKSI SEKS I SEK SI - PERATURAN f-- BANTUAN HUKUM I f-- KOMUNIKASI PUBLIK PERUNDANGAN I SEKSI SEKS I SEKSI - PERATURAN f-- BANTUAN HUKUM II - PENYULUHAN DAN LAYANAN PERUNDANGAN 11 IN FORMA SI SEKS I SEKS J SEK SI f-- PERATURAN f-- BANTUAN HUKUM Ill - PUBLIKA Sl DAN PERU N DANGAN III DOKUMENTAS I S EKS I SEK S I f-- PERATURAN - BANTUAN HUKUM IV PERUNDANGAN IV I I I I I KELOMPOK JABATAN - FUNGSIONAL f-- I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DI REKTORAT JENDERAL PERI MBANGAN KEUANGAN SEKRETARIA T DIREKTORAT JENDERAL I I I I BAG IAN BAG IAN PERENCANAAN DAN BA GIAN UMUM, ADVOKAS I, DAN KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA BAGIAN ORGAN ISASI DAN BAG I AN KEPATUHAN INTERNAL HARMON ISASI KEBIJAKAN DAN KEHUMASAN I I DIREKTORAT DIREKTORA T DIREKTORAT DIREKTORAT DANA T RANSFER UMUM DANA TRANSFER KHUSUS KAPASITAS DAN PELAKSANAAN EV ALUASI DAN SISfEM TRANSFER INFORMAS I I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREK T ORAT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENGEMBANGAN POTENSI SUBDIREKTORAT - DANA BAG I HAS IL ~ SEKTOR PEMBANGUNAN ~ PAJAK DAERAH DAN ~ EV ALUASI PENGELOLAAN PEREKONOMIAN DAN RETRIBUSI DAERAH DANA TRANSFER KEMAR I TIMAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DANA SINKRON ISASI, SUBDIREKTORAT - SUBDIREKTORAT ~ ALOKASI KHUSUS FISIK t-- PENGAWASAN, DAN t-- EVALUAS I PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM SEKTOR PEMBANGUNAN PENGENDALIAN PAJAK MANUSIA DAN KEBVDAYAAN DAERAH DAN RET RIBUSI KEUANGAN DAERAH DAERAH SUBD I REKTORAT SUBDIREKTORA T SUBDIREKTORAT - DANA I NSENTIF OAERA.H, DANAALOKAS IKH USUS ~ PEMBIAYAAN DAN PENATAAN ~ SUBDIREKTORAT OTONOMI KHUSUS, DAN NONF ISIK DAE RAH DATA KEUANGAN DAERAH DANA KE I STIMEWAAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENI NGKATAN KAPASITAS t-- DANA DESA - HI BAH DAERAH f- PENGELOLA KEUANGAN f- DATA NON KEUANGAN DAERAH DAERAH SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT - PENY ALU RAN DANA t-- TRANSFORMASJ SISTEM TRANSFER INFORMASIKEUANGAN DAERAH SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN APLIKASI, - AKUNTANS I DAN PELAPORAN - BASIS DATA, INFRASTRUKTVR DANA T RANSFER DAN OPERASIONAL TEKNOLOGI JNFORMASI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t-- - KE L OMPOK JABATAN f- - f- KELOMPOK JABATAN f- - t-- KE L OMPOK JABATAN t-- - t-- KELOMPOK JABATAN t-- FUNGS I ONAL FU N GS I ONAL FUNGS I ONA L FUNGS I ONAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SEKRETAR I AT DIREKTORAT JENOERAL I I I BAGIAN BAG I AN BAGIA N B AG IA N BAGIAN PEREN C ANAAN DAN KEUANGAN SUMBER DAYA MANUS IA UMUM , ADVOKASI , DAN KERJA ORGANISAS I DAN KEPATUHAN H ARMONISAS I KEBIJAKAN DA N S AMA AN TAR LEMBAGA INT ERN AL KEHUMASA N I I I SUBBAG IAN SUBBAG IA N SUBBAGIAN SUB BA GI AN PERENCANMN DAN TATA USA HA DI REKTORAT SUBBAGIAN - P ERENCANAAN DAN - PENGEMBANGAN KARIR - JENDERAL DAN - ORGANISASI 1-- HA RMON I SAS I KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN SUMBER DAYA MANUS IA PROTOKOLER DANA TRAN Sl? ER S UBBAGIAN SUBBAGIAN SUB BAGI AN 1-- SUBBAGIAN 1-- PE NGEMBANGAN KAPAS I TAS - RUMAH TANGGA DA N TATA 1-- SUBBAGIA N 1-- HARMON I SAS I KEBIJAKAN PERBENDAHARAAN US AHA SE KRETARIAT TATA LAKSANA P ENGELOLAAN KE UANGAN $ UMB ER DAYA MANUSIA DI REKTORAT JE N DERAL DAN PEMBIAY AAN DAE RAJ-I SUBBAGIAN SUB BAGI AN SUBBAGIAN - SUBBAG IAN - MANAJ E MEN INFORMASI DAN - PENGE LOLAAN BARANG - SU BBAGIAN - MANAJEMEN STRATEGI AKUNTANSI DAN PELAPORAN LAYANAN SUMBER DAYA KEPATU HAN PROSES BI SNIS KOMUNIKASI DAN LAYANAN MANUS IA MI LIK NEGARA INFORMASI PU BLIK SUBBAGJAN SUBBAGJAN SUBBAG IAN - PENGELOLAAN KI NERJA D AN - ADVOKA SI DAN KERJA SAMA - KEPATUHAN KODE ET IK RIS IK O ANTAR LEMBAGA I I I I I I KELOMPOK JABATA N 1-- FUNGSIO N AL - I I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DANA TRANSFER UMUM OIREKTORAT DANA TRANSFER UMUM SUB BAGIAN ~ TATA U SA HA I I SU BDIREKTORAT SUBDIREKT ORAT S UBDIREKT ORAT DANA INSENTIF' DAERAH, SU BD IREKTORAT DANA BAGI HAS IL DANA ALOKASI UMUM OTO NO MJ KHUSUS, DAN DANA DANA DE SA KEIS TIMEWAAN I I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PERENCANAAN DANA PER ENCANMN K EB I JAKAN f-- PERENCANAAN DANA BAGI - PERENCAN AA N KA PAS ITAS 1 - INSEITTIF DAE RAH, OTONO MI f-- PENGANGGARAN DAN H AS IL PAJAK FISKAL DAN ALO KA SI DASAR KH USU S, DAN DANA PENGA LO KA SIAN DANA DESA KEISTIMEWAAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PERENCANAAN K EB IJ AKAN f-- A LO KASI DANA BAGI HAS IL - PERENCANAAN KEBUTU HAN f-- ALO KA SI DANA INSEN TJF f-- PE NYALURAN DA N PAJAK FISKAL DAERAH DAE RAH PE LA PORA N DANA DESA SEKSI SEKSI SEKSJ AL OKASI DANA OTONOMI SEKSI f-- PERENCANAAN DANA BAGI - ALOKASI DANA ALOKASI - KHUSUS DAN DANA ~ ALOKASI DANA DE SA HA SIL SUMBER DAYA ALAM UMUM KEIS TIMEWAAN SEKSI SEK SI SEKSI - ALOKASI DANA BAGI HASIL - BANTUAN TEK NIS DANA - BANTUAN TEKNIS DANA SUMBER DA YA ALAM ALOKASI UMUM DESA I I I I I KELOM PO K J AB ATAN - - FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DANA TRANSFER KH USU S DIREKTORAT DANA TRANSFER KHUSUS SUB BA GIAN ~ TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DANA ALOKASJ KHUSUS FISIK DANA ALOKAS I KHUSUS F'ISJK SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SEKTOR PEMBANGUNAN SEKTOR PEMBANGUNAN DANA ALOKASI KHUSUS HIBA H DAERAH PEREKONOMIAN DAN MANUSJA DAN KEBUDAYAAN NONFISIK KEMARITIMAN I I SEKSI SEKSI PERENCANAAN DANA PERENCANAAN DANA SEKSI SEKSI ALOKASI KHUSVS FI SIK ~ SEKTOR PEMBANGUNAN ~ ALOKASI KHUSUS FISIK ~ PERENCANAAN DANA t- PERENCANAAN HIBAH PEREKONOMIAN DAN SEKTOR PEMBANGUNAN ALOKASI KHUSUS NONFJ SIK DAE RAH KEMARITIMAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 00"0' SEKSl SEKSI ALOKASI DANA ALOl<ASI AL OKASI DANA ALOKASI KHUSUS ALOKASI DANA ALOKASI SEKSI '- KHUSUS FISIK BIDANG '- F'ISIK BIDANG KESEH ATAN DAN t- KHUSU S NONFISIK BIDANG ~ ALOKASI HIBAH DALAM JALAN, AIR MINUM , SANITASI, KEL.UARGA BERENC ANA, ENERGI PERUMAHAN, DAN SKALA KECIL, IND U STRJ KEC IL PENDIDIKAN DAN NEGERI PERMUKJMAN DAN MENENGAH KEBUDAYAAN SEKSI SEKSJ SEKSI ALO KASI DANA ALOKASI ALOKASI DANA ALOKASI ALOKASI DANA ALOKASI SEKSI I- KHUSUS FISII{ BIDANG '- KHUSUS FISIK BIDANG t- KHVSUS NONFISIK BIDANG - ALOKASI HI BAH LUAR IRIGASI, PERTANIAN, PASAR, PENDIDIKAN, PARIWISATA, KESEHATAN, TRANSPORTASI, KELAVTAN, LINGKVNGAN HIDVP, DAN PEREKONOMIAN, DAN NEGERI DAN PERil<ANAN KEHVTANAN KEMARITIMAN o.,,. SEKSI BANTVAN TEKNIS DANA BANTUAN TEKNIS DANA SEKSI ALOKASI KHVSVS FISIK ~ SEKTOR PEMBANGVNAN ~ ALOKASI KHVSVS FISIK ~ BANTUAN TEKN IS DANA PEREKONOMIAN DAN SEKTOR PEMBANGVNAN ALOKASI KHVSVS NONFISIK KEMARITIMAN MANVS IA DAN KEBVDAYMN I I I I I KELOMPOK JABATAN ~ FVNGSIONAL ~ I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KAPASITAS DAN PELAKSANAAN TRANSFER DIREKTORAT KAPASITAS DAN PELAKSANAAN TRANSFER SUBBAG I AN - TATA USA HA I I I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI SINKRON ISASI, PENGAWASAN, SUBDIREl\TORAT SUBDIREKTORAT SUBOIREl\IORAT SUBDIREl\TORAT PAJAK OAERAH DAN RETRIBUS J DAN PENG EN DALIAN PAJAK PEMBJAYAAN DAN PENATMN PENJNGl\ATAN KAPASITAS PENYALURAN DANA TRANSFER AKUNTANSI DAN PELAPORAN DAERA H DAN RETRIBUSI DAERAH PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DANA TRANSFER DA.ERA H DAE RAH I I I I H ~ SEKSI SEl\Sl SEJ{S J SEl\S I PERENCANMN IJ/\N SEKSJ ~ SEl<SI - PENGEMB/\NGAN POTENSI - SINKRONJSASJ PA.JAi\ PJNJAMAN DAN OBLIGASJ STANDARDISASI PENINGKATAN - PENYALURAN DANA Al \UNTANSJ D~N PEL ... PORAN PAJAK DAERAH DAE RAH DAE RAH KAPASITAS PENGE(,QLJ\ TRANSF'ER I l<EUANGAN DAERAH H SEKSI SEKSI SEll'.Sl SEl\SI PENGENDA LI AN DEFISIT FASILITASI DAN PELl\l\SANM .N SEl\SI 1 SEl<S I I - PENGEMBANGAN POTENSI - SINl\RON ISASI RETRI BUS I DAERAH - PEN I NGKJl.TAN KJl.PASITAS - PENYALURAN DANA Al\UNTANS I D~t PELAPORAN RETR I BUS I DAERAH DAERAH PENGELO L.A KEUANGAN TRANSFER JI DAERAll SEl\SI SEKSI TRANSF'ORMASI SEl\SI SEKSI PERENCANMN DAN SEl\S I SEKSI - ADMIN JSTRASJ PAJAK - PENGAWASAN DAN - INVESTASI. l<ERJA SAMA, - STANDARDISASl JABATAN - PENYALURAN DANA - l<ONSOLIDASI Al\UNTANSI PENGENOALIAN PAJAK FUNGSIONAL ANALISIS DAN PELAPORAN TRANSFER DAERAH DAN RETRJBUSI DAE RAH DAN PENATAAN DAERAH KEUANGAN PUSAT DAN TRANSFER Ill DAE RAH DAE RAH DAERAH y 1 SEKSI y SEKSI y SEKS I FAS ll .ITASI DAN PELf\1\SANAAN SEKSI STANDARDISAS I PAJAK PENGAWASAN DAN PEMBINMN JABATAN PENYALURAN DANA DAERAH DAN RETRIBUSI PENOENDALIAN RETRIBUS I FUNGSIONAI, ANAUSIS TRANSFER IV DAE RAH DAE RAH KEUANGAN PUSf\T DAN OAERAH I I I I I KELOMPOK JABATAN c- FUNGSJO NAL - I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT EVALUASI DAN SISTEM INFORMASI I DIREKTORAT I EVALUASI DAN SI STEM INFORMASI ~ SUBBAGIAN TATA USAHA I I I I I I SUBD IREKTORAT SUBD JREKTORAT SUBD IREKT ORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDJREKTORAT PENGEMBANGAN APLIKASI. EVALUASI PENGELOLAAN DANA EVALUASI PENGEl.01.AAN DATA KEUANGAN DAERAH DATA NON KIWANGAN DAERAH TRANSFORMASI SISTEM BASIS DATA, INFRASTRUKTUR, TRANSFER KEUANOAN DAERAH INFORMAS I KEUANGAN DAE RAH Df\N OPERASIONAL TEKN OLOGI INF ORMASI I I I I I I SEKSl SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI EVALUASI DAN PERENCANAAN H SEKSI c- EVALUASI PENGELOLAAN - STANDARDISASI - PENGUMPULAN DAN - PENGUMPULAN DAN c- PENGEMBANGAN SJSTEM PENGEMBANGAN APLIKASI PENGOLAHAN DATA PENGOLAHAN DATA NON DANA TRANSFER UMUM I PERENCANAAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH 1 KEUANGAN DAERAH I INFORf\iASI KEUANGAN TEKNOLOG I INFORMASI DAE RAH DAE RAH SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI H SEKSI EVALUASI DAN PENGUMPULAN DAN PENGUMPULAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS SEKSI c- EVALUASI PENGELOLAAN - STANDARDISASI - PENGOLAH AN DATA - PENGOLAHAN DATA NON c- SISTEM INFORMASI OPERASIONAL APLIKASl DANA TRANSFER UMUM II PELAKSANAAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH II KEUANGAN DAERAH II KEUANGAN DAERAH TEKNOLOG I INFORMASI DAE RAH SEKSI SEKSl SEKSI SEKSI SEKSI EVAL.UASI DAN PENGUMPULAN DAN PENGUMPULAN DAN STANDARDISASI SISTEM SEKSI - EVALUASI PlrnGELOLAAN - STANDARDl SASI - PENGOLAHAN DATA - PENGOLAHAN DATA NON f- INFORMASI KEUANGAN c- PENGELOLAAN BASIS DATA DANA TRANSFER KHUSUS I AKUNTAB ILI TAS KEUANGAN KEUANGAN DAERAH Ill KEUANGAN DAERAH Ill DAE RAH DAERAH 1 SEKS I SEKSI SEKSI 1 SEKS I EVALUASI DAN SEKSI MANAJEMEN PERUBAHAN EVALUASI PENGELOLAAN PENGENDALIAN - PELAPORAN KEUANGAN ~ DAN KOMUNIKASI SI STEM - PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN DANA TRANSFER KHUSUS [] PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH INFORMASI KEUANGAN KEAMANAN SISTEM DAE RAH DAE RAH I I I I I KELOMPOK JABATAN - c- FUNGSIONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO I DIREKTORAT JENDERAL P ENGELOLM N PEMBIAYMN DAN RISIKO SEKRET ARIAT OIREKTORAT JENDERAL I I I I BA GIAN I BAGIAN I BAGI AN ORGANISASI, TATA LAKSANA SUMBER DAYA MANU SJA KE UANG AN DAN LA YANAN I NFOR~1ASI BAGIAN 11 I KEP A TUH AN INTERN AL, BAG J AN BA GIAN KINERJA, DAN HARMONJSASI UM UM TEKN OLOGI I NJ?ORM A SI PERATURAN I I I DI REKTORAT DIREKTORAT DIREKT ORAT DI REKTORAT PENGELOLMN RISIKO PINJAMAN DAN HI BA H SURAT UTA NG NEGARA PEMBIAYMN SYARIAH KEUANGAN NEGA RA I I I SUBD I REKT ORAT SUBD I REKTORAT SUBDIREKTORAT H SUBD I R•KT ORAT PENGELOLAAN TRANSAKSI MI TIGASI RISIKO ANGGARAN ~ PERE: N CANAAN DAN ANA LI SIS I- P ENGE LOLAAN PORTOFOLIO I- SURAT BERH A RGA SYARIAH PENDAPATAN DAN BELANJA PJNJAMAN DAN HI BAH SURAT VTANG NEGARA NEGARA NEGARA SUBD IREKT ORAT SUBD I REKiORAi SUBDIREKiOR Ai SUBDIREICTORAi ~ PINJAMAN DAN HI BAH I- PENGEMBANGAN DAN f- PENGELOLAAN PR OYEK DAN - MlilG ASl RI SIKO BAD AN PENDALAMAN PASAR SURAi 1'SEi SURAi BERHARGA MULilLAiERAL UiAN G NEGARA SY A RIAH NEGARA USAHA MIL IK NEGA RA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORA T SUBD IR!o: KTORAT SUBDIREKTOR AT ~ PI NJAMAN DAN H lBAH I- ANA LISI S KEU A NG AN DAN I- ANALISIS KEU ANGAN DAN - MITIGASJ RISJKO LEMB AGA PASAR SU RAi UT A NG PASAR SURAT BERHARGA KEUANG1'N DAN INSTRUMEN BIL ATERAL I NEGARA SYARIAH NEGARA MI TIGAS I RISI KO H SUBD I REKiORAi H SUBD I REKTORAT H SUBDIREKTOR AT SUBDIREICTORAT PI NJAMAN DAN H IBAH HU KUM DAN EVALUASI PERAi URAN D1'N 1'NALISIS f- PENGELOL A AN Rl SIKO A SET' B IL ATERAL [[ TRANSAKSI SURAT UTANG HUKUM KEUANGAN SYARIAH DAN KEWAJlBAN NEGA RA NEGARA I I I I I I I I I I I I I I I I I ~- KEL OMPOK JABATAN - -- KEL OMPOK JABATAN - -- KELOMPOK JABAT AN H Lt-1 KELOMPOK JA BATAN FUNGSIONAL FUNGSlONAL FUNGSION AL FUNGSJONAL , I I I I I I I I I I I I I I I I DIREKTORAT OJ REKTORAT DI REKTORAT PENGELOLA1'N DUKUNG AN STRATEGI DAN PORTO FOLIO EVALU ASl, AKUNTANSI DAN P EMER INTAH DA N PE MB IAYAAN I NFRASTRUKT UR PEMBIAYAAN SETELMEN I 1 SUBDIREKTORAT ~ SUBDIREKTORAT 1 SUBD I REKiOR Ai PENYIAPAN KERJA SAMA PERENCANAAN DAN ANAL ISIS DAN PENGUJIAN PEMERJNTAH DENGAN STRATEGJ PEMBIAYA A N TRANSAKSI KEWAJJBAN BADAN USAHA PEMBIAY ... 1' N SUBDJREKTORAT SUBDIRE KTORAT SU BD IREKT ORAT - DUKUNGAN PEMERINTAH - ANALISlS RISJKO - SETE LM EN iRANSAKS I PEMBIAY 1' AN 1 SUBIJIKEKTO l<AT H SUBDl .. KTORAT l'fo: l~ATU I MN DAN PERENCANM N DAN ANALJSJS 1 SUBD I REKTORAT PENGEMBANGAN l\E BIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN l'EM131AYAAN INFIMSTRUKTUI~ KEWAJJBAN KONTlNJENS I SUBOIREKTORAT SUB DI REKTORAT - Pfo: NGEMBANGAN - ^MON ^ITORING DAN ^EVALUAS ^l PENGELOLAAN PEMBI AYAAN I- SUBD I REKTORAT HUBUNGAN INVESTOR I I ~f- KELOMPOK JABATAN 1...-- ~1- KELOMPOK JABATAN ~1- KEL~~: g: l~~~~TAN f- FUNGSIONAL FUNGSION1'L f- I I I I I I BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT J ENDERAL SEK RETAR!AT DJR EK TOR AT JE / ID ER AL BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH SUBBAG IAN ~ TATA USA HA I SUBDIREKTORAT SUBOIREKTORAT SUBDIRE KTORAT PERENCANAAN DAN ANALISIS PINJ AMAN DAN HIB AH PIN JAMAN DAN HI BA H PINJAMA N DAN HI BA H MUL T ILAT ERA L BI LATERA L I I SEKSI SEKS I SEKS I - ANAL ISIS PI NJAMAN DAN r-- PINJ AMAN DAN HI BA H - PIN JAMAN DAN HI BAH r-- HI BA H MU LTILAT ERA L A BI LA T ERAL IA SE KS I SE KSI SEKS I - PERENCANAA N DA N ALO l<ASI r-- PI NJAMAN DAN HI BA H - PI NJAMAN DAN HIBA H r-- P IN JAMA N DAN HIBA H MU LTI LA T ERAL B BILATERAL 1 8 SEKS I SEKSJ SEKS I - r-- PIN JA MAN DAN HIB AH - PIN JAMAN DAN HI BA H r-- DATA DAN PE LAPORAN MULT ILAT ERA L C BILAT ERAL IC SE KS I SEKS J SEKSJ ~ ^EVAL ^UASI ^PE ^LAKSANAAN ~ PI NJAMAN DAN H IBAH ~ PI NJAMAN DAN HIBAH ~ PE N GADAAN P IN JAMA N DAN MULT I LATERAL D BI LATERA L ID HIBAH I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSI ONAL I I I I I PP. ll OF. Ml l!\ll OA ll !J All IMJ • tt Mt HTASI SI ST l': MJ ~ U l!I VIO !AH PU IO'-Ml!All OA ll DMI IM PLt Mt ll TASI SI STt M ll ~UUHAO!AH OPtltASIO H ALL\Y AllAll TEK ll OLOO IJHFOll '-" SI I SUBD J REKTORAT PI NJ AMAN DAN HI BA H B ILATERAL II I SEKS I PI NJAMAN DAN HI BAH BILATERAL llA SEKS I PI NJAMAN DAN HI BA H B ILAT ERAL ll B SEKS I PI NJAMAN DAN HIBA H BI LATERAL !I C SEKS I PI NJAMAN DAN H IBA H BILATERAL IJD BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA SUBBAGIAN - TATA USAHA I I SUBOIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PO RTOFOLIO PENGEMBANGAN DAN ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR HUKUM DAN EVALUASI SURAT UT ANG NEGARA PENDALAMAN PASAR SURAT SURAT UT ANG NEGARA TRANSAKS I SURAT UTANG UT ANG NEGARA NEG ARA I I SEKSI SE KS I SEKSI KERJASAMA KELEMBAGAAN SEKSI - PERENCANAAN TRANSAKSI ~ f- ANALISIS KEUANGAN DAN - PERATURAN SURAT UT ANG SURAT UT ANG NEGARA DAN PASAR SURAT UT ANG NEGARA DERIVATIF NEGARA FISKAL SEKSI SEKSI SE KS I SEKSI f- PELAKSANAAN TRANSAKSI ~ ^PENDALAMAN ^PASAR ^DAN f- ANALISIS PASAR SURAT - ANALISIS HU KUM DAN SURAT UTANG NEGARA DAN PERLUASAN BASIS INVESTOR DOKUMEN HUKUM TRANSAKSI DERIVATIF I SURAT LITANO NEGARA UTANG NEGARA SURAT UT A NG NEGARA SEKSJ SEKSI SEKSI SEKSI e- PELAKSANAAN TRANSAKSI - STRATEGI PEMASARAN DAN f- ANALISIS PASAR KEUANGAN - EVA LU A SI TRANSAKSI SURAT SURAT UT ANG NEGARA DAN LA YANAN INVEST AS! SURAT DERIVATIF II UTANG NEGARA INTERNASIONAL UTANG NEGA RA SEKSI SE KS I SEKSI ~ PENATAUSAHAAN DAN - PELA YANAN PUBLIK, - DUKUNGAN ANALISIS PASAR PELAPORAN TRANSAKSI EDUKASI DAN INFORMASI SURAT UTANG NEGARA SURAT UTANG NEGARA KEUANGAN I I I I I KELOMPOK JABATAN - - FUNGSJONAL I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH DI REK T ORAT PEMB I AYAAN SYARIAH SUBBAG IAN - TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TRANSAKS I P ENGELOLAAN PROYEK DAN ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR SUBDIREKTORAT SURAT BERHARGA SYARIAH ASET SURAT BERHARGA SURAT BERHARGA SYARIAH PERATURAN DAN ANALISIS NEGARA SYARIAH NEGARA NEGARA HUKUM KEUANGAN SYARIAH I I SE: KSJ SEKSI SEK SJ PE: RENCJ\NAAN TRANSJ\KSI DAN PERE: NCANAAN DJ\N SEKSI PERATURAN, E: VJ\LUASJ - PENGEMBANGAN INSTRUMEN ~ PENGEMBANGAN PEMBIAY AA N - ANALISIS PJ\SJ\R SURAT - KINERJA, DAN M J\ NAJE: MEN SURAT BERHARGA SYARIAH PR OYEK SURAT BERHARGA BERHARGA SYARIAH NEGARA RJSIKO TRAN SA KSI SURAT NEGARA SYAR IAH NEG J\ RA BERHARGA SYARIAH NEGA RA SEKSI SE: KSI SEKSI PE: LAKSANAAN TRANSAKSI PELAKSJ\NAAN PEMBlJ\YAAN SEKSI ANA LISJS KE: SES UAIAN - SURAT BERHJ\RGJ\ SYJ\RIAH ~ DAN ANALISIS KINE: RJA - ANALISJS HJ\RGA SURAT - SY A RI AH DAN DOKUMEN PROYEK SURAT BERHARG A BE: RHARGJ\ SYARIJ\H NEGARA HU KUM SURAT BERHARGA NEGARA I SYARIAH NE: GARA I SYARIAH NEG J\R A SEKSI SEKSJ SEK SJ PELJ\KSANAAN PE: MBIAYAAN ANALISIS F'ISKAL, DATA SE: KSJ - PELAKSANAAN TRANSAKSI ~ DAN ANALISIS KINE: RJA - KEUANG A N, DAN - HUB U NG AN KE: LEMBAGAAN SURAT BERHARGA SYARIAH PENGE: LOLMN PE: RUSAHAAN NEGARA JJ PROYE: K SURJ\T BE: RHARGA PENERBIT SURAT BE: RHARGA DAN EDUKASJ PUBLIK SYARIAH NEGARA II SYARIAH NE: GARA SEKSI f- PENGELOLM N ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA I I I I I KELOMPOK JABAT AN f- F'U N GSIONAL ~ I I I I I l www.jdih.kemenkeu.go.id BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA I I O I REKTORAT PENGELOLAAN R ISI KO KEUANGAN NEGARA SUB BAG IAN TATA USAHA I SUBDIREKTORAT MITIGASI R IS IKO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA NEGARA SUB DIREKTORAT MIT I GASI R IS I KO SADAN USAHA M ILI K NEGARA SUBDIRE KTORAT M I TIGAS I RIS I KO LEMBAGA KEUANGAN DAN I NSTRUMEN M I TIGAS I R I SIKO SUBD I REKTORAT PENGELOLAAN R IS IKO ASET DAN KEW/\JIB/\N NEGARA I SEKSI R I SIKO DUKUNGAN DAN .JAMINAN ATAS PENUGASAN PEMERINTAH SEKS I R I SI KO .JAMI NAN SOSIAL SE K S I RISIKO POL I TIK DAN TUNTUTAN HUKUM SEK SI - PENGUNGKAPAN RISIKO KEUANGAN NEGARA Sl!: KSI l~ISIKO Pl!: LA.KSANAAN l'U B U C SERVICE OBLIGATION PADA BADAN USA.HA MILIK NEGARA I RISIKOPE L AKSANAAN l'UBLIC SERVICE OBL I G/1110N PADA BADAN USAl-IA MIL IK NEGARA II SEKSl l : i: IS I KO PENUGASAN NO N- l'Ul31 ,IC SERV I CE OB/,IG/1710N DAN INVl!: STASt PADA BADAN USAHJ\ MILlK NEGAl: i: A SEKSI RJSIKO P IN JAMAN PAOA SADAN USAHA MILIK NEGARA I I I I I KELO MPO K JABATAN FUNGS I ONAL I I I I I SE K S I RIS I KO LEMBAGA KEUANGAN I SEKSI RISIKO LEMBA GA KEUANGAN II SEK SI INSTRUMEN M IT IGASI R I S I KO SEKS I PERATURAN MITIGASI RIS I KO BAGAN ORGANISASI I SEKSI ANALIS IS STRU KTUR /\SET DAN KEW/\JIBAN PEMERINTAH SEKS I ANAL I S I S RIS I KO ASET DAN KEWAJIBAN LINTAS GENERASI SE K S I K ER J A SAMA KELEMBAGAAN SEKS I PENGOL/\H/\N DATA DAN PENGEMBANGAN MODEL DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAY AAN INFRASTRUKTUR DIREKTORAT PENGELOLAAN DUl(UNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUBD I REKTORAT PENYIAPAN l {E: RJA SA MA PEMERJNTAH DENGAN SADAN USA HA SEKSI PENY IAP AN PROYEK KERJA SAMA SEKTOR I SEKSI PENYIAPAN PROYEK KERJA SAMA SEK T OR II SEKS I PENY IA PAN PROYE I( KERJA SA MA SEKTOR I ll SEKS I PENY I APAN PROYEK KERJA SAMA SEKTOR I V SUBBAC IAN TATA USAHA SUBD I REKTORAT DUKUNCAN PEMERINTA H SEKS I DUKUNCAN PEMERINTAH PROYEK SE KTOR I SEKS I DUKUNCAN PEMERINTAH PROYEK SEKTOR I I SEKS I DUJ<UNGAN PEMER I NTAH PROYEK SEKTOR II I SEKSJ OUKUNGAN PEMER I NTAH PROYEK SEKTOR IV KELOMPOK JABATAN FUNCS I ONAL suso 11 ; : EKT01; : A T PERATUR/\N DAN PENGEMB/\NGAN KEB I J/\KAN PEMB l/\Yl\AN I NFl; : /\ S Tl ; : U KTUI': SEKS I PERATURAN DAN PENELAAHAN DOKUMEN SEKS I PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN SEJ<S l PENCELOLJ\AN DANA DUKUNGAN PEMER I NTAH SEKSJ MANAJEMEN KONTRAK DAN MITIGA S I RI S I KO BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN DIREKT ORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN SUBBAG IA N TATA USA HA I I I I SUBDIREKTORAT SUBDJREKTORAT S UBDIREKT ORAT SUBDIREKT ORAT PERENCANAAN DAN STRATEGJ PERENC AN AA N DAN ANALISIS PENGEMBANGAN PENGELOL AA N SUBDIREKTORAT PEMB IAYAAN ANALISJ S RISIKO PEMBIAYAAN KEWAJIBAN KO NTINJEN SJ PEMBJAYAAN HUBUNGAN INVESTOR I I I I SEKS J SEKS I SEKSJ SEK SI SEKSI PERENCANAAN, STRATEGI ~ STRATEGI PENGELOLMN - PENG ELOLAAN RJ SIKO ~ RJ S IKO KREDJT - PENGEMBANGAN M O DEL ~ DAN PROGRAM HUBU NGAN UTANG JANGKA MENENGAH LIKUIDITAS ANA LIS IS INVEST OR SEKS I S EKS I S EK SI SEK SI SEK SI ~ PEREN C ANAAN KAPAS ITAS - PEN GE LO LMN ~ PENGEL OLAAN PORTOFO LIO - PENGEMBANGAN PA S"R ~ PELA YA NAN PUBLIK , UT ANG RIS IKO PA SAR KEW A JIBAN KONTJNJENSI UT ANG INV ESTOR, DAN HUBUNGAN KELEMBAO A .-.N SEKS I SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PERENCANAAN PEMBJAYAAN PERENCANAAN ~ PERATURAN DAN - PENGEMBANGAN ~ LAYANAN LEMBAGA PEMERJNGKAT KREDIT DAN - UT ANG ~ LJN DUNG NILA! PERJANJJAN PEMBJAYAAN ALTERN ATIF PEMBERI PINJAMAN SEKSI SEK SI SEKSI - STRATEGI PEMBIAYAAN ~ PERENC AN AA N KEWAJIBAN - PENGELOLAAN DAN TAHUNAN KO NTINJENSI PENYAJIAN DATA I I I I I I KELOMPOK JABATAN ~ FU NGSIO NAL ~ I I I I I I BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN SUBBAGIAN - TATA USAHA I I SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN PENGUJIAN SUBDIREKTORAT SUBDJREKTORAT SUBDIREKTORAT TRANSAKSJ KEWAJIBAN SETELMEN TRANSAKSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN MO NIT ORING DAN EVALUASI PEMBIAYAAN I I SEKSI SEKSI ANA LI SIS DAN PENG UJ I AN SEKSI - SEKSI M ONITORING DAN ~ TRAN S AK SI KEWAJ I BAN ~ SETELMEN TRANSAKSI I AKUNTANSJ PINJAMAN - EV ALUA SI I PEMBIAYAAN I SEK SJ S EK SI ANAUSJS DAN PENGUJIAN SEKSI SEKSI ~ - - - M ONITORING DAN TRANSAKSI KEWAJIBAN SETELMEN TRANSAKSI II AKUNTANSI HIBAH EVALUASI II PEMB IAYAAN II SEKSI SEKSI SEKSI ~ ^ANALIS ^IS ^DAN ^PENGUJIAN - SEKSI ~ AKUNTANSI SURAT - MO NIT ORING DAN TRANSAKSI KEWAJIBAN SETELMEN TRANSAKSI Ill BER H ARGA NEGARA EVALUASI Ill PEMBIAYAAN Ill S EK SI SEKSI SEKSI ~ ANALI SIS DAN PENGUJIAN - SEKSI - KO NSOLIDASI DAN ~ PE RENCANAAN DAN PR OSES TRANSAKSI KEWAJIBAN SETELMEN TRANSAKSI IV PELAPORAN BI SNIS SE TELMEN PEMB IAYAAN IV I I I I I KELOMP OK JABATAN - l"UNGSIO NAL ~ I I I I I f- I BAGAN ORGANISASI INSPEKTORATJENDERAL I NSPEK TORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDE: RAL BAGIAN BAGlAN ORGANISASI DAN ANALISIS HASIL PENGA\VASAN SUMBE: R DA YA MANUSIA BAGIAN I BAGlAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BAGIAN BAGIAN KEPATUHAN DAN VERI Fl KASI SISTEM INFORMASI UMUM DAN KOMUNIKASI KEKAYAAN PEGAWAI PENGAWASAN PUBUK I INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT Ill INSPEKTORAT IV I- SUBBAG I AN I- SUBBACIAN f- SUBBAG I AN ~ ^SUBBAG ^I ^AN TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA I I I I I I I I I I I I I I I I I KELOMPOK JABATAN 1-- >-- KEL~~~g~l~~~TAN ~ ~ KELOMPOK JABATAN f- ~ ^l<ELOM POK ^J ^ABAT AN ~ FUNGSI ONAL FUNGSIONAL FUNGSJONAL I I I I I I I I I I I I I I l NSPEKTORAT V INSPEKTORAT VJ INSPEKTORAT V il INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGASI f- SUBBAG I AN f- SUBBAG IAN f- SUBBAG IAN ~ ^SUB BAG I AN T ATA USAHA TATA US AHA TATA USAHA TATA USAHA I I I I I I I I I I I I I I f- KELOMPOK JABATAN 1- FUNGSI ONAL f- KEL ~~ig~ , ~~~~TAN ~ f- KELOMPOK JABATAN FUNGSJONAL t- J- KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL t- I I I I I I I I I I I OIWA !ll SASl DAN MIA l.I SIS ll AS Jl ,l'ENGAWf\SA N l 'ENGEMBANGAN OHOA NI SASI SUBBAOIAN !'1'1lGJ: : MBANGMl l'HOSES l.llSNIS SUBOA GIAN ANALJSIS Ht\Sll , l'l ~NGAWASAN I Sl JBBAG I AN ANf\l,IS IS ll AS ll . l'ENGAWASAN II - 91 - BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT INSPEKTORA T JENDERAL BAG IAN SUMLlER DAYA MANUSIA SUBBAG IAN MANAJ~ ; MEN KAm1m DAN TALENT/\ l'ENGf: : MOANGAN KOMPETENS I SU B BAG I AN l 'ENOl>l , Ol .A AN DAN PEHGEMBANGAN JABATAN FUNGSlONAL S IJUBAG I AN MANAJEMlm l'l: : NGETAMUAN DAN INF"ORMASI SEKRETARlAT INSPEKTORAT JENDERAL l' ERl: : rlC AllMN DAN KEUANG AN S\JBBAG I AN l 'ER E NC AtlMN DAN l' EN G l\NOOARhN SUBBAG IAll l'ERBENOA l lARAAN I SUBBAG I AN f'ERBENDAl lARAAN ll SUBBAOll\N A K UNTM/$ 1 DAN 1'1: : 1~1'1\Jl\Kl\N BAG I Atl KEl'ATU ll AN DAN VERIFIKAS I KEKAYAAN PEGAWAI SUIJBAG I AN KEl'ATUllAl l INTEfWAL SUBBA G JAN MANAJEMEN 1mn: RJA DMI msnw SUBBl\Grl\f l VERIF I KA. SI f'ELl\l'OIMN l' ~ ; RPl\JAKl\N Dl\111 1 1\RTI\ KEKl\YMN 111\Grl\fl SI STEM I NF O R~ll\Sl f'ENGl\Wl\Sl\N SUl31Jl\GlAN l'EREN C\ llMN Dl\fl 1\EIJIJl\Kl\tl n ; KNOLOGl I NFORMl\S I S UBIJl\ G lAN P EUGEMBl\NGl\ll SI Sf EM JNF O HMl\S I SUBllA G ll\fl OPERl\SIO/il\l , TEKNOL OGI INFORMl\ SI SUBBl\G l l\N l' EN GEL O LAl\N IJl\TI\ IJMI KE l\ M l\ Nl\tl J/ffORMJ\SI UMUM DAN KOMUNIKASI l' UBl , ll\ SUBBJ\G I J\N Tl\TA USA llA 0 1\11 UOKUMEtffAS I l'l : : NGAWASAN SUBDAGlAN KO M UNlKl\Sl l'UUL IK I WMAH TANGGA DAN l'ROTOKOl,ER SUUBl\Gll\ll l 'ENGAIJAA/I DAN l'ENGl: : l ,O LAl\N BARl/IG Mll.IK Nl : : O ARA BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL BA DAN KEBIJAKAN F'ISKAL SEKR t: ; J'ARIAT BA DAN BAG IAN ORGA NISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL BA GIAN SUMBE I ~ DAYA MANUSIA BAGIAN l'E l mNCANAA N DAN PUS/\T KE131Jfll""N PENDAPATAN NEGARA PU SAT B/\GIAN lNF ORMASI DAN l \OMUN IKASI PUBU I\ KE: BIJAKAN ANGGARAN PENIJAl'ATAN DAN BEL.ANJA NEGARA l<EBIJAKAN SEKTOR liliUANGAN PU SAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAH AN ll• : J..IM DAN MULTIL/\TEl~L PU SA T KEB IJ AKAN REG I ONAL DAN BI LATElML I BAG I AN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL I SUBBAGIAN ~ ORG AN ISASI DAN TATA L.AKSANA SUBBAG IAN I-- PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO ORGAN ISASI SUBBAG I AN ~ KEPATUHAN INTERNAL SUBBAG I AN - HARMONISASJ DAN ADVO l<ASI HUKUM - 93 - BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN SEKRE T ARIAT BAD AN I I BAGIAN BAGIAN BAGIAN SUM BER DAYA MANUSIA PERENCANAAN DAN KEUANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK I SUBBAGIAN SUBBAG IAN SUBBAGIAN ~ PENGEMBANGAN SUM BER - PERENCANAAN DAN ~ SI STEM MANAJ EMEN DAYA MANUS IA PENYUSUNAN ANGGARAN PENGETAHUAN SVBBAG IAN SUBBAG IAN SUBBAG I AN ,___ PENGELOLMN JABATAN - PERBENDAHARAAN ~ MANAJEMEN SISTEM FUNGSIONAL INFORM ASI SUBBAGIAN SUBBAG IAN SUBBACIAN ~ MlITASI DAN PENGELOLAAN - AKUNTANSI DAN PELAPORAN ~ STRATEGI DAN MANAJEMEN ASSESSMENT CENfER KEUANGAN KOMUNIKASI PVBLIK SUBBAGIAN SUBBAGIAN 1.....- ADM INISTRASI DAN KINERJA ~ PUBLIKASI DAN LA YANAN PECA WAI INl- "'ORMASI I I I I I I ~ KELOMP OK JABATAN - FUNGSIONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN BIOhNG TATA J.\ELOLA DAN l'ENGELOLMN KINER.JA SUBBIDANG TATA KELOLA 1'~; 1rnNCA NMN DA N l' ELAl'ORAN l'ENGEL OLAAN KINER.JI\ DAN RISIKO NEGARA Bl DANG l'HOGRAM ANAUSIS KEBl.JAKAN SUBBJDANG l'ERENCANMN DAN l'EMANTAUAN KEGIATAN ANALISIS SUBBIDANG MANl.J~: MEN l'ENGb"TAllUAN I SUBDIDANG MANA.JEMEN l'EN GETAMUAN II I BAGIAN UMUM I SUBBAG I AN - TATA US AHA DAN GAJI SUBBAGlAN - RUMAH TANGGA SVBBAGIAN - MANAJEMEN ASET DAN r... YANAN PENGADAAN SUBBAGIAN - PROTOKOL DAN TATA USAHA P lM P JN AN BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PUSAT KEB IJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Dll MNG TATA KELOL.A D"N l'ENGEl,Ol.MN KI NERJA SUDBIDANG TATA KfH.OLA SUDBIDhNG l'EHENCANMN 01'N l'ELAl'ORAN SUBBlDANG l'ENGELOLMN KINEl~JA DAN RISI KO BIDANG PROGRAM ANAUS IS KEBIJAl\AN SUBUIDANG l't ; JH: : /'K ' ANMN DAN l' EMANTAUAN KEGlATAN ANALISIS SU Bl llDANG MAN/\Jt : MEN l'ENGETA ll UAN I SUBB IDANG MANMEMEN l'ENGl:
IAllUAN II BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO PUSAT KEB I JA KAN EKONOM I MAKRO BIDi\NG T ATA KELOLA DAN l 'ENGELOLMN K INEHJA SUllDl])ANG TATA KELOLA SUBUIOANG Pt; RENO\NMN DAN l' ElAf'ORAN SUBBIDANG l'ENGELOl.MN KINEWJA DAN RI SlKO B llJANG l'HOGRAM ANAU SIS Klm J JAKAN SU0l311)A.NG l 'ERENCANMN DAN l 'l~MANTAUAN KEG lATAN 1'NALI SIS SUDBIDANG MANAJEMEN l '~: NGITTAHUAN I SUBBIDANG MAN/\JEMEN l'ENGf.; TAHUAN U BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN PUSAT KEB I JAKAN SEKTOR BIDANG TATA KELOLA DAN l' ENGELOLMN KINEIUA SUBBIDANG TATA KELOLA SUBBJDANG l'ERENO\NMN DAN SUBBIOANG l'ENGELOLMN 1\1.NERJA OAN RISIKO KEUANGAN 81DANG !'!«>GRAM ANAUSIS KEBIJAl<AN SUBBIDA NG l'ERENCANMN DAN l'EMAITTAUAN KEG IATAN ANAL..IS IS SUBHIDANG MANJ.JEMEN l'ENGETAl lUl\N ! SUBBll)ANG MANAJEMEN l'EN GETAl lUAN U BAGAN ORGANISASI PU SAT KEBIJAKAN PEMBIAY AAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL BJ DANG PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL BJDANG TATA KElDLA DAN l'ENGl~LOLMN KtNlmJA l'l mGflA M ANAUS IS KEBIJ Al\AN SUBBIDANG TATA K ELOLA SUBDIDANG l'ERENCANMN DAN l'ELAl'ORAN SUBBIDANG PENGELOLMN KI NERJA DAN IHSll \O l'ERl: : l'H '. : ANMN DAN l'EMANTA UAN KEGIATAN SUBBIDANG MANMEM~; N l'ENGETAHUAN I SUBBIDANG MANAJEMEN f'ENGl:
1'hHUAN U BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL PUSAT KEB I JAKAN REG I ONAL DAN BI LATERAL BlDANG TATA KELCIA DAN l'ENGELOLMN KINERJA SUBDllJANG TATA KELOL/\ SUDB ID ANG l 'ERENCANMN DAN P ELf\l'O IVl.N SU B B i DANG l 'ENGEJ.OLMN KINERJA DAN RISll\O UlDANG PROGHAM f\NAUS IS KEBIJAKhN SUIJBll)ANG l 'ERENCANMN DAN l'EMANTAUAN KEG IATAN ANA l.. ISIS SUBBIDhNG MANA.JEMEN l'ENGETA ll UAN I SUUDIOANG MANi.JEMEN l'ENGl:
"TAHUAN 11 BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN BADAN PENDID I KAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAD AN I I I I BAG JAN BAGIAN BAG IAN ORGANISAS I DAN TATA LAKSANA KEUANGAN UMUM BAG IA N BAGIAN KEPEGA WAIAN TEKNOLOGI INFORMASJ DAN KOMUNIKASI I PUSAT PUSAT PVSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN PAJAK MAN USIA PERBENOAHARAAN I BIDANG BIDANG BIDANG ~ ^PENJENJANGAN ^PANGKAT f- PERENCANAAN DAN f- PERENCANAAN DAN DAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT KOMPETENSI f- B IDANG ~ BIDANG ~ BIOANG PENGELOLAAN TES TERPADU PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN BIDANG BIDANG BIDANG f- PENGELOLAAN BEASISWA ~ EVALUASI DAN PELAPORAN ~ EVALUASI DAN PELAPORA N KINERJA KINERJA ~ BAGIAN ~ BAGIAN ~ BAGIAN TATA VSAHA TATA USAHA TATA USAHA I I I ~- KELOMPOK JABATAN ~ - KELOMPOK JABATAN f- -~ KELOMPOK JABATAN - F'UNGSIONAL I-- FUNGSIONAL FUNGSIONAL I I I PUS AT PUSAT PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDJDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI PERIMBANGAN KEUANGAN KEUANGAN UMUM BIDANG BIDANG BIDANG ~ PERENCANAAN DAN - PERENCANAAN DAN ~ PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT - BIDANG ~ BIDANG ~ BJDANG PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN BIDANG BIDANG BIDANG ~ EVALUASI DAN PELAPORAN - EVALUASI DAN PELAPORAN - EVALUAS I DAN PELAPORAN KINERJA KINERJA KINERJA f-- BAGIAN f- BAG JAN ~ BAG IAN TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA I I I ~~ KELOMPOK JABATAN 1- ~- KELOMPOK JABATAN f- ~f- KELOMPOK JABATAN ~ F'UNGSJONAL FUNGSIONAL FUNGSION AL I I I BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN SEKRETARIAT BA D AN I I BAGIAN BAGIAN BA GIAN BAG IAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN ORGANISAS I DAN TATA LAKSANA KEPEGAWAIAN KEUANGAN KOMUNIKASI I I I- SUBBAG!AN - SUBBAGIAN - SUBBAGIAN f- SUBBAGIAN f- ORGANISASI PENGEMBANGAN PEGAWAI PENYUSUNAN ANGGARAN SI STEM INFORMASI SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN f- TATA LAKSANA I- ADMINISTRASI JABATAN f- PERBENDAHARAAN f- DUKUNGAN TEKNIS f- FUNGSIONAL SUBBAG IAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN f- HUKUM DAN KERJA SAMA I- KEPATUHAN I NTERNAL f- AKUNTANSI DAN - KOMUNIKASI PUBLIK - PERLAPORAN f- SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN I I I I I I KELOMPOK JABA TAN f- FUNGSIONAL f- I I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA P US AT l'ENDIDJll'AN DAN l'ELATJHAN PENGl!: MBANOAN SUMB8R DAYA MANUSIA SUBBJDANG l'ERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANO 1'1-: NYELENCGAl~MN SUBBIDANG EVALUASI DAN Pl~LAP O l ~N K J NEl~JA 1'8R~: N C ANMN DAN KEUANGAN PENGl~LOLAAN TES T8RPADU SUBBIDANG PEl ~ EN C ANMN T8S SUBBIDANO PENYELENGGARMN TES SUB Bl DANG EVALUASJ HASIL TES BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN IWMAJ- 1 TANGGA DAN PENGELOLMN AS~: : f BIDANC PENGELO LMN Bl ~ ASISWA SUBBI DANG PERENC ANMN BEASISWA SUBBIDANO SELEKSI DAN PENEMPATAN SUBBIDANG PEMANTAUAN SUBBAGIAN TATA USAl-IA, KEPEGAWAIAN DAN HUBUNG AN MASYARAK/\T I BA GIAN UMUM I SUBBAGJAN TA TA USAHA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ASET BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN PUSAT PENDJD I KAN DAN Pl!: LATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDARAAN BAG IAN TATA US AHA I I I SUBBAGIAN SUBBACIAN SU BB AGIAN PEREN C ANAAN DAN RUMA H TANGGA DAN TATA USAHA, KEPl!: GAWAIAN KEUANGAN PENGELOLAAN ASET DAN HUBUNGAN MAS Y ARAKAT I I Bl DANG Bl DANG B l DANG PERE N CANAAN DAN PENYELENGGARAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PENGE: MBANGAN DIKLAT KINERJA I I I- SUBBIDANG ~ SUBBJOANG ~ SUBBIDANG PRO GRAM PENYELENGGARAAN I EVALUASI DIKLAT I- SUBBIDANG ~ SUBBIDANG I- SUBBIDANG KURIKULUM PENYELENGGARAAN JJ PENGOLA HAN HASIL DI KLAT SUBBIDANG SUBBIOANG ~ TENAGA PENGAJAR - INF ORMASI DAN PELAPORAN KI NERJA I I I I I I ~ ^KELOMPOK ^JABATAN ^1-- FUNGSI ONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK PU SAT PENDJD I KAN DAN PE: LAT JH AN PAJAK BA GIAN TATA USA HA I I I SUBB AGIAN SUBBAG IAN S UBBAG I AN PERENCANMN DAN RUMAH TANGGA DAN T i_ T i_ USAHI\ , KEPEGAWA J i\N KEUANGAN PENGEJ...OW\AN ASET DAN HUBUNGAN MASY i\ RAKAT BIDANG BIDANG BIDANG PERENC ANAAN DAN PENYEJ...ENGGARAAN EVAJ...UASI DAN PELAPORAN PENGEMBi\NGAN D IK LAT KINERJA I I- SUBBIDANG I- SUBBIDi\NG - SUBBIDANG PR O GRAM PENYEJ...ENGGARAAN I EVAJ...UASJ DIKJ...AT I- SUBBIDANG - SUBBIDANG ~ SUBBIDANG KUR I KUJ...UM PENYEJ...ENGG i\ RAAN II PENGO J...AHAN HA S IJ... DIKJ...AT SUBB J DANG SUBBIDANG ~ TENAGA PENGAJAR ~ INFORMASJ DAN PELAPORAN KI NERJA I I I I I I ~ KEJ...OMPOK JABATAN ,_ I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKA I BAGJAN TATA USA HA I I I SUBBAG JAN SUBBAG l AN SUBBAG I AN PERENCANAAN DAN RUMA H TANGGA DAN TATA USAHA, KEPEGAWAJAN KEUANGAN PENGELOLAAN ASET DAN HUBUNGAN MASYARAKAT I B l DANG Bl DA NG BJDANG PERE NC ANAAN DAN PENYELENGGARAAN EVALUAS I DAN PELAP O RAN PE N GEMBANGAN OIKLAT KINERJA I .__ SUBBIDANG ~ SUBB I DANG ~ SUBBIDANG PROGRAM PENYELENGGARAAN J EVALUAS I DIKLAT .__ SUBBIDANG ~ SUBB IDANG ~ SUBB I DANG KURIKULUM PENYELENGGARAAN II PENGOLAHAN HASIL DIKLAT SVBBIDANG SUBBIDANG ~ TENAGA PENGAJAR ~ J NFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA I I I I I f- KEL~~: g~<l6~~~TAN r-- I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN PU SAT PENIJllJIKAN DAN p" ; LAT Jl-I AN KEKAYAAN Nlm ARA DAN PEmMBAN G AN KEUANGAN BIDANG PERgN C ANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT SU BB IDANG Pl~ O GRAM SUB B JDANG KUl~IKULUM SUBB ID AN G TENAGA PE: NGAJAR SUBBAG I AN PE: l~EN C ANAAN DAN Bl DANG PENYELENGGA l ~N SUBB ID ANG PENYELENGGARN\N I SUBB I DANG PENYEL ENGGARMN II BA O I AN TATA U SAHA SUBBAG I AN RU MMI TANGGA DAN PENGEL O LAAN ASET BIDANG EVALUASI DAN Pl ~LAP O RAN KINE l ~JA SUBB I DANG EVAJ,UASI D lKL AT SUBBIDANG PENG O LA l- IAN 1-I AS I L D IKLAT SUBBlDANO INF O RMASI DAN PELAP O IMN KINERJA SUBBA G JAN TATA US AHA , Kl ~ PE G AWA I AN DAN HUB U NGAN MASYAl ~A KAT BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM PUSAT P END i Di KAN DAN PELAT IH AN KEUANGAN UMUM BAGI AN TATA USAHA I I I SUBBAGIAN SUBBAGI AN SUBB AGIAN PERENCANAAN DAN RU MAH TANGG A DAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN KEUANGAN PENGELOLAAN ASET DAN HUBUNGAN MASYARAKAT I BIDANG Bl DANG Bl DANG PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN DIKLAT KJNERJA I I- SUBBJOANG I- SUBBIDANG I- SUBB IDANG PROGRAM PENYELENGGARAAN I EVALUASI DIKLAT SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG I- I- KURI KULUM PENYELENGGARAAN II I- PENGOLAHAN H AS IL DIKLAT SUBB l DANG SUBB IDANG I- TENAGA P ENGAJAR '---- INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA I I I I I KELOMPOK JABATAN - - F'UNGSI ONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN l31DANG l'ERENCANMN DAN KEIJIJAKAN TEKNOLOGI l NFOl~MASI DAN KOMUNJKASI SUBIJIDANG PEIU': NCANAAN &IRATEGIS Tl~KNOLOG1 1 NFQl(Ml\Sl DAN KOMUN 1KAS1 SlJBB IDANG ARSITEk.'TUR DAN ANA LI SIS KAl'ASITAsn; l\NOl.OG I IN FORP.1ASI DAN KOMUNIKASI S\JBBIDANG l'ENGEMBANGAN KEUIJAKAN Tl~KNOLOG I IN FO l~M AS I DAN KOMUN IKASI SU BBi DANG M/\NAJEMEN l'l W GRAM TEKNO LOGI INFOl (MAS I DAN KOM UNIKASI BlDANG l'ENGEMBANGAN SI SfEM IN FOR MAS I SU BBi DANG l'ERAN CANGAN DAN l' ENGEMBANGAN SISTEM Al'LIKASI D AN BASIS DATA I SUBBIDANG l'EHAN CANGAN DAN l 'ENGEMBANGAN SI S'H; M APLIKASI D AN BASIS DATA JI SUBB I DANG l'ERANCANGAN DAN l'ENGEMIMNGAN JARINGAN DAN INFRASTRUll.'TUR T IK SUBBIDANG l'ENGENDAUAN MUTU SlSTEM INFORMASI PU SAT SISTEM INF'ORMASI DAN TEKNOLOGJ KEUANGAN BIDANG MANAJEMEN LAVA.NAN Tl: ; KNOLOG I INFORMASt DAN l \OMUN IKJ\Sl SUBBIDANG MANAJEMEN TJNGKJ\T Vi.YANAN TEll'.NOLOGI INFORMASJ DAN l\OMUNIKJ\SI SUB131DANG MANAJEME: N Sl~'TEM Al'LIKJ\Sl SU BBi DANG MANAJEMEN JAmNGAN DAN SUBBIDANG MANAJEMEN ASET DAN SUBBAGIAN ORGAN ISASI DAN SUMBER DAYA M ANUSIA BIDANG OPERASIONAI. TEKNOLOGl INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBJDANG L.AVANAN PENGGUNA SUBBIDANG DUl\UNGAN TEKNIS TI NGl\AT I SU BBi DANG DUKUNGAN TEKN IS T INGKJ\T II SUBBIDANG OJ>IO: RASIONAL l'USAT DATA Bf\GIAN TATA USl\llA KEUANGAN BlDANG KEAMANAN tNFORMASI DAN KELANGSUNGAN n; KNO l.OGI lNFORMASI DAN KOMUN IKASI SUBBJDANG TATA l~: LOLA l\EAMANAN INF ORMASI SUBBIDANG l'EN GENDAl,JAN Kl: ; AMANAN INF ORP.MSI SUBBIDANG MANAJEMEN RISIKO DAN KE l.ANGSUNGAN n: KNOLOGI l NFOl~MAS I DAN KOMUN I KASJ SUDlliDANG BINA KEl'ATUHAN TEKNOl.OGI I N F Ol~MAS l DAN KOMUNIKASI SUBBAGIAN \JMIJM SUBBIDANG MJ\NAJEMEN BAS IS DATA I SUBBJDANG MANAJEMEN BASIS DATA II SUBBIDANG MANAJEM EN l'IO: NVAJIAN INFORMASI SUllB IDANG l'ENGELOLNl.N J ABATAN FUNGSIONAI. l'RANATA KOMl'UTE I ~ BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANG AN PU SAT PEMB I NAAN PROPES! KEUANGAN BAGI AN TATA US AHA I I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBA GIAN UMUM ORGAN I SAS I DAN SUMBER KEUANGAN DA YA MANUSJA I I I BID ANG BIDANG Bl DANG B ID ANG BIDANG PERIZINAN DAN KEPATUHAN PER I ZINAN DAN KEPA TUH AN PEN GEMBANOAN PROFES I PEMERJKSAAN PEMERIKSAAN PEN I LA I, PROF'ES I AKUN'TANS I PENILAI , AKTUARIS , DAN KE UANGAN PROFESI AKUNTANSI AKTUARIS, DAN PROFESI PROFE SI KEUANGAN LAINNYA KEUANGAN LAINNYA I I I SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG S UBBIDANG SUBBIDANG PEMERIKSAAN I- PERIZ INA N PROFESI - PERIZINAN PENILAI, - PENGEMBANGAN PROFESI I- PEMERIKSMN I- PENILAI, AKTUARIS, DAN AKUNTANSI AKTUARIS, DAN PROFES I A KU NT ANSI PROFESI AKUNTANSI I PROFESI KEUANGAN KEUANGAN LAINNYA LAINNYA I SUBB IDAN G SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG ANA LI SIS DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN PENILAI, SUBBIDANG PEMERIKSMN I- ANALISIS DAN PELAPORAN I- PENH.Al, AKTUARIS, DAN ~ AKTUARIS, DAN PROFESI I- PEMERIKSAAN I- PENILAI, A KTUARI S, DAN PROFES I AKUNTANSJ PROFESI KEUANGAN LAINNYA KEUANGAN LA I NNYA PROFESI AKUNTANS I II PRO F ESI KEUANGAN LAI NN YA II SUBB IDA NG SUBBIDANG SUBBID ANG SUBBIDANG PEMERIKSMN ~ KEPAT U HAN PR OFES I ~ KEPATUHAN PENH . AI, - PEMERIKSAAN - PEN ILAI , AKTUARIS , DAN AKUNTANSI AKTUARIS, DAN PROFESI PROFESI AKUNTANSI Ill PR OF ESI KEUANGAN KE UANGAN LAINNYA LAINNYA Ill I I I I I I KELOMPOK JABATAN - I- FUNGS IONAL I I I I I I BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PU SA T ANAL ISIS DAN HARMON I SAS I KEB IJAKAN BAGIAN TATA USAHA I I I I SUBBAGIAN SUBBAG I AN SUBBAG IA N TA T ALAKSANA DAN KEUANGAN DAN RUMAH P ENGO LAH AN DATA K EPEGAWA I AN TANGG A I I BID ANG BIDANG BIDANG BIDANG ANALIS IS DAN HARMON I SAS I AN ALIS IS DAN H AR M ON I SAS I ANAL ISJ S DAN H ARMONISAS I PENGELOLAAN PROGRAM PENDAPATAN DAN PEMB I AYAAN BELANJA DAN KEKAYAAN SUMBER DAYA APARATUR DAN MENTER! DAN WAKI L MEN TER ! NEGARA NEGARA PENGAWASAN I I SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBB ID ANG - PERENCANAAN DAN 1 - ANA L IS IS DA N HAR M ON I SASI 1- ANALIS IS DAN HARMON I SAS I - ANA LI SIS DAN HARMONISASI PELAKSANAAN PROGRAM M EN TER! PERPA J AKAN PENGANGGARAN SUMBER DAYA APARATUR SUBBID ANG SUBB I DANG SUBBIDANG SUBBIDANG ~ PERENCANAAN DAN 1- ANALISIS DAN H ARMONISAS I ~ ANALIS IS DAN HARMONISAS I - ANALISIS DAN H ARMONISAS I PELA K SANAAN PROGRAM BELANJA DAN TRANSFER PENGAWASAN DAN W AK IL ME N TE R! KE P ABEANAN DA N CUKA J DAERA H PENGEMBA N GAN SUBBID ANG SUBBIDANG SUBB IDANG ~ ADM INIST RAS I MENTER! .____ ANALIS IS DAN HARMO N ISAS I .____ ANA LI SIS DAN HARMON I SASI PE M BIAYAA N NEGARA KEKAYAAN NEGARA I I I I I I KELOMPOK J ABA T AN - - FUNGS J ONAL I I I I I I MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.