JDIH Kementerian Keuangan

Disclaimer:
Tampilan dokumen ini dibuat atau dikonversi secara semi-otomatis oleh sistem menggunakan metode parsing dari dokumen PDF. Harap selalu memeriksa dokumen sumber untuk isi yang lebih akurat.

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.OS/2017 Menimbang TENTANG TATA CARA.PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembayaran pengembalian atas keterlanjuran setoran/kelebihan penerimaan negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa untuk memberikan pedoman pembayaran pengembalian atas penerimaan negara yang dikarenakan kesalahan perekaman dan eksekusi kode billing oleh Bank atau Pos Persepsi dan kesalahan penyetoran melalui Rekening Kas Umum Negara, perlu diatur mekanisme pengembalian atas penerimaan negara;

bahwa untuk tertib administrasi dan sesuai dengan pr1ns1p tata kelola yang baik, perlu mengatur tata cara pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara baik yang disebabkan oleh keterlanjuran setoranjkelebihan pener1maan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a maupun yang disebabkan oleh . kesalahan perekaman dan eksekusi kode billing oleh Bank Mengingat Menetapkan atau Pos Persepsi dan kesalahan penyetoran melalui Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS PENERIMAAN NEGARA. TRANSAKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGEMBALIAN Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Sisa Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran/ sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/ dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi BUN.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kernen terian N egara j Lem bag a.

Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut DJP adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut DJBC adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum,. pelayanan dan optimalisasi Penerimaan N egara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.

Direktorat Sis tern Perbendaharaan adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunya1 tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.

10.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN. - 4 - 11 . Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunya1 hak dan kewajiban perpajakan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

13.

Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk menerima dan kemudian menyetorkan Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14.

Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank/ pos persepsi atas transaksi Penerimaan Negara dengan teraan nomor transaksi Penerimaan Negara dan nomor transaksi bank/ nomor transaksi pos se bagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

15.

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas negara yang tertera pada BPN yang diterbitkan oleh sistem settlement.

16.

Transaksi Penggan ti adalah transaksi Penerimaan N egara yang disetorkan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar /Wajib Setor menggunakan kode billing dengan nilai nominal yang benar sebagai pengganti atas transaksi penerimaan negara yang salah.

17.

Surat Ketetapan Keterlanjura_n Setoran Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat SKKSPN adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/KPA atau KPPN Khusus Penerimaan yang menetapkan adanya pengembalian atas Penerimaan Negara kepada yang berhak dan berfungsi sebagai dasar penerbitan surat perintah membayar pengembalian Penerimaan Negara. 1 8. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan f www.jdih.kemenkeu.go.id oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa pendapatan dan/ a tau Penerimaan Negara telah dibukukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 1 9. Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disingkat SPMPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandantangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana berdasarkan SKKSPN dan SKTB.

20.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan surat perintah membayar.

21.

Bank/Pos Persepsi adalah bank umum/PT Pos Indonesia (Persero ) yang ditunjuk oleh kuasa BUN untuk menerima setoran Penerimaan Negara.

22.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

23.

Kas Negara adalah tempat menyimpan uang negara yang ditentukan Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

24.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang antara lain berisi pernyataan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/ seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/ seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

25.

Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atau suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran atas transaksi pengembalian Penerimaan Negara yang telah disetor melalui Kas Negara pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu.

(2)

Pengembalian Penerimaan Negara sebagaimana· dimaksud pada ayat (1) meliputi:

pengembalian PNBP;

pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai; dan

pengembalian Penerimaan Negara yang disetor melalui RKUN.

BAB III
PRINSIP DASAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal 3

(1)

Pengembalian Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang Penerimaan Negara bersangkutan dan dibebankan pada akun pener1maan yang sama dengan akun yang digunakan pada saat penyetorannya.

(2)

Pengembalian Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang disetorkan pada tahun anggaran yang lalu dibebankan pada SAL.

(3)

Permintaan pengembalian Penerimaan Negara dilakukan berdasarkan BPN yang sah.

Pasal 4

(1)

Pembayaran atas transaksi pengembalian Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun anggaran yang lalu dilakukan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku satuan kerja pengembalian Penerimaan Negara atas beban SAL.

(2)

Pembayaran atas transaksi pengembalian Penerimaan Negara melalui RKUN pada tahun anggaran berjalan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas N egara selaku satuan kerja pembayaran atas transaksi pengembalian Penerimaan Negara melalui RKUN. Pasa1 5 Pengembalian Penerimaan Negara dibayarkan sesua1 dengan mata uang yang digunakan pada saat penyetorannya. BAB I V PENGEMBALIAN PNBP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal terjadi:

keterlanjuran setoranjkelebihan penyetoran PNBP;

kelebihan pemotongan pada SPM atas transaksi PNBP; a tau c. kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing setoran PNBP oleh Bank/ Pos Persepsi.

Bagian Kedua
Pengembalian PNBP yang Disetorkan pada Tahun Anggaran Berjalan

Pasal 7

Pengembalian PNBP yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Wajib Bayar atau Bank/Pas Persepsi menyampaikan permintaan pengembalian PNBP kepada KPA dengan dilampiri BPN dan fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;

KPA melakukan pengujian atas keabsahan BPN dan kebenaran perhitungan jumlah pengembalian yang diajukan oleh Wajib Bayar a tau Bank/ Pos Persepsi; dan

KPA menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN mitra kerja, atas setoran PNBP yang dimintakan pengembalian.

Pasal 8

(1)

Berdasarkan permintaan penerbitan SKTB dari KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, KPPN mitra kerja melakukan penelitian. untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN.

(2)

Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN mitra kerja menerbitkan SKTB dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3)

SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada KPA.

Pasal 9

(1)

Berdasarkan SKTB dari KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), KPA menerbitkan SKKSPN dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

SKKSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPMPP pada satuan kerja. Pasal 1 0 (1) Proses penerbitan dan pengajuan SPMPP oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2)

Dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang as1ng, SPMPP diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah melalui KPPN mitra kerja satuan kerja berkenaan.

Pasal 11

Berdasarkan SPMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPPN mitra kerja/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Ketiga
Pengembalian PNBP yang Disetorkan pada Tahun Anggaran yang Lalu

Pasal 12

Pengembalian PNBP yang disetorkan pada tahun anggaran yang lalu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Wajib Bayar atau Bank/Pos Persepsi menyampaikan permintaan pengembalian PNBP kepada KPA dengan dilampiri BPN dan fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;

KPA melakukan pengUJlan atas keabsahan BPN dan kebenaran perhitungan jumlah pengembalian yang diajukan oleh Wajib Bayar atau Bank/Pos Persepsi; dan

KPA menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN mitra kerja, atas setoran PNBP yang dimintakan pengembalian.

Pasal 13

(1)

Berdasarkan permintaan penerbitan SKTB dari KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, KPPN mitra kerja melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN.

(2)

Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah telah dibukukan, KPPN Mitra kerja menerbitkan SKTB dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3)

SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada KPA.

Pasal 14

(1)

Berdasarkan SKTB dari KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), KPA menerbitkan SKKSPN dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

KPA menyampaikan permintaan pengembalian PNBP kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui KPPN mitra kerja, dilampiri dengan:

SKKSPN;

SKTB;

fotokopi BPN;

fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan; dan

SPTJM yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1)

KPPN mitra kerja meneruskan permintaan pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan.

(2)

Direktorat Sistem Perbendaharaan melakukan pengujian dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara jumlah permintaan pengembalian PNBP dengan dokumen lamp iran.

(4)

Dalam hal permintaan pengembalian atas Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar, Direktorat Sistem Perbendaharaan menerbitkan SPMPP.

(5)

SPMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada KPPN Jakarta II.

(6)

Dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang as1ng, SPMPP diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hi bah.

(7)

Proses penerbitan dan pengaJuan SPMPP dilakukan sesua1 dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 16

Berdasarkan SPMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) atau ayat (6), KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V
PENGEMBALIAN ATAS PENERIMAAN PAJAK DAN BEA CUKAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Pengembalian atas penenmaan pajak dan bea cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing setoran penerimaan paj ak dan be a cukai oleh Bank/ Pos Persepsi.

Bagian Kedua
Pengembalian Penerimaan Pajak dan Bea Cukai yang Disetorkan pada Tahun Anggaran Berjalan Pasal 1 8 Pengembalian pener1maan pajak dan bea cukai yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kantor pusat Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai kepada KPPN Khusus Penerimaan, dengan dilampiri: 1 . fotokopi BPN atas setoran yang dimintakan pengembaliannya; 2. fotokopi BPN atas Transaksi Pengganti; 3. fotokopi laporan harian penerimaan; 4. fotokopi nota debet pelimpahan; 5. fotokopi bukti kepemilikan rekening; 6. SPTJM yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 7. surat pernyataan dari Wajib PajakjWajib Bayar/Wajib Setor yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. berdasarkan permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPPN Khusus Penerimaan melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara serta pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai; c. dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan SKTB dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. dalam hal permintaan pengembalian atas pener1maan sebagaimana dimaksud dalam huruf a lengkap, KPPN Khusus Penerimaan melakukan koreksi pembukuan setoran dimaksud; e. berdasarkan SKTB sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan SKKSPN sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian .tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan f. KPPN Khusus Penerimaan meneruskan permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai beserta dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada KPPN Jakarta II dilampiri dengan SKKSPN dan SKTB.

Pasal 19

(1)

KPPN Jakarta II melakukan pengujian dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f.

(2)

Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara jumlah permintaan pengembalian pener1maan pajak dan bea cukai dengan dokumen lampiran.

(3)

Dalam hal permintaan pengembalian atas pener1maan pajak dan bea cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap dan benar, KPPN Jakarta II selaku satuan kerja Bagian Anggaran BUN menerbitkan SPMPP.

(4)

SPMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada KPPN Jakarta II selaku kantor bayar.

(5)

Dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang as1ng, maka SPMPP diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

(6)

Proses penerbitan dan pengajuan SPMPP dilakukan sesua1 dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. -14 -

Pasal 20

Berdasarkan SPMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 ayat (4) atau ayat (5) KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21

KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan surat pemberitahuan pengembalian atas penerimaan pajak dan bea cukai kepada DJPjDJBC yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan dilampiri fotokopi SPMPP dan laporan monitoring SP2D.

Pasal 22

Berdasarkan surat pemberitahuan pengembalian atas Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 , DJPjDJBC melakukan koreksi pembukuan transaksi pada satuan kerja kantor pelayanan pajakjkantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang mencatat dan membukukan setoran.

Bagian Ketiga
Pengembalian Penerimaan Pajak dan Bea Cukai yang Disetorkan pada Tahun Anggaran yang Lalu

Pasal 23

Pengembalian penenmaan pajak dan bea cukai yang disetorkan pada tahun anggaran yang lalu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

kantor pusat Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai kepada KPPN Khusus Penerimaan, dengan dilampiri: 1 . fotokopi BPN atas setoran yang pengembaliannya; dimintakan 2. fotokopi BPN atas Transaksi Pengganti;

fotokopi laporan harian penerimaan;

fotokopi nota debet pelimpahan;

fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;

SPTJM yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

surat pernyataan dari W ajib Pajak/W ajib Bayar /W ajib Setor yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

berdasarkan permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPPN Khusus Penerimaan melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai;

dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan SKTB dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

berdasarkan SKTB sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan SKKSPN dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

KPPN Khusus Penerimaan meneruskan permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai beserta dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan dilampiri dengan SKTB dan SKKSPN.

Pasal 24

(1)

Direktorat Sistem Perbendaharaan melakukan pengujian dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pengembalian atas penerimaan pajak dan bea cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e.

(2)

Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara jumlah permintaan pengembalian pajak dan bea cukai dengan dokumen lampiran.

(3)

Dalam hal permintaan pengembalian atas pener1maan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap dan benar, Direktorat Sistem Perbendaharaan menerbitkan SPMPP.

(4)

SPMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada KPPN Jakarta II.

(5)

Dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang asing, SPMPP diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hi bah.

(6)

Proses penerbitan dan pengajuan SPMPP dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 25

Berdasarkan SPMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) atau ayat (5), KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan surat pemberitahuan pengembalian atas penerimaan pajak dan bea cukai kepada DJP/DJBC yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan dilampiri fotokopi SPMPP dan laporan monitoring SP2D.

Pasal 27

Berdasarkan surat pemberitahuan pengembalian atas Penerimaan Pasal 26, Negara DJP/DJBC sebagaimana melakukan dimaksud dalam koreksi pembukuan transaksi pada satuan kerja kantor pelayanan pajakjkantor kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang mencatat dan membukukan setoran.

BAB VI
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA YANG DISETOR MELALUI RKUN

Bagian Kesatu
Umum Pasal 2 8 (1) Pengembalian Penerimaan Negara yang disetor melalui RKUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dalam hal terjadi kelebihan atau kesalahan penyetoran. (2) Permintaan pengembalian Penerimaan Negara yang disetor melalui RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh KPA atau bank penyetorjbadan lainnya.

Bagian Kedua
Pengembalian Penerimaan Negara yang Disetor melalui RKUN pada Tahun Anggaran Berjalan

Pasal 29

Pengembalian Penerimaan Negara yang disetor melalui RKUN pada tahun anggaran berjalan yang diajukan oleh KPA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

KPA mengajukan permintaan penerbitan SKTB kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan dilampiri fotokopi BPN;

berdasarkan permintaan penerbitan SKTB sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan dibukukan pada RKUN;

dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada RKUN, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SKTB sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan SKTB kepada KPA.

Pasal 30

(1)

Berdasarkan SKTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, KPA menerbitkan SKKSPN sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

SKKSPN menjadi dasar penerbitan SPMPP pada satuan kerja.

Pasal 31

(1)

Proses penerbitan dan pengajuan SPMPP oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2)

Dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang as1ng, SPMPP diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah melalui KPPN mitra kerja satuan kerja berkenaan.

Pasal 32

Berdasarkan SPMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 KPPN mitra kerjajKPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 33

Pengembalian Penerimaan Negara yang disetor melalui RKUN pada tahun anggaran berjalan yang diajukan oleh bank penyetorjbadan lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

bank penyetorjbadan lainnya mengajukan permintaan pengembalian Penerimaan Negara yang disetor melalui RKUN kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dengan dilampiri:

fotokopi BPN;

fotokopi nota debet pelimpahan;

fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan; dan

SPTJM yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

berdasarkan permintaan pengembalian pener1maan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan dibukukan pada RKUN dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan;

dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada RKUN, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SKTB dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

berdasarkan SKTB sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku KPA pembayaran atas transaksi pengembalian Penerimaan Negara melalui RKUN menerbitkan SKKSPN dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

berdasarkan SKTB sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan SKKSPN sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SPMPP;

SPMPP sebagaimana dimaksud dalam huruf e diajukan kepada KPPN Jakarta II;

dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang asing, SPMPP diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah; dan

proses penerbitan dan pengaJuan SPMPP dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 34

Berdasarkan SPMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f atau huruf g, KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Ketiga
Pengembalian Penerimaan Negara yang Disetor melalui RKUN pada Tahun Anggaran yang Lalu

Pasal 35

Pengembalian Penerimaan Negara yang disetor melalui RKUN pada tahun anggaran yang lalu yang diajukan oleh KPA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

KPA mengajukan permintaan penerbitan SKTB kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan dilampiri fotokopi BPN;

Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan SKTB sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPA.

Pasal 36

(1)

Berdasarkan SKTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, KPA menerbitkan SKKSPN sesua1 dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bĬgian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

KPA menyampaikan permintaan pengembalian atas penerimaan negara kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dengan dilampiri:

SKKSPN;

SKTB;

fotokopi BPN;

fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan; dan

SPTJM yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini.

Pasal 37

Direktorat Pengelolaan Kas Negara meneruskan permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Pasal 38

(1)

Direktorat Sistem Perbendaharaan melakukan pengujian dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2)

Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara jumlah permintaan pengembalian dengan dokumen lamp iran.

(3)

Dalam . hal permintaan pengembalian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar, Direktorat Sistem Perbendaharaan menerbitkan SPMPP.

(4)

SPMPP sebagaiman ^a dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada KPPN Jakarta II.

(5)

Dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang asing, SPMPP diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hi bah.

(6)

Proses penerbitan dan pengaJuan SPMPP dilakukan sesua1 dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 39

Berdasarkan SPMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau ayat (5), KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 40

Pengembalian Penerimaan Negara yang disetor melalui RKUN pada tahun anggaran yang lalu yang diajukan oleh bank penyetorjbadan lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

bank penyetorjbadan lainnya mengajukan permintaan pengembalian Penerimaan Negara kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dengan dilampiri: 1 . fotokopi BPN;

fotokopi nota debet pelimpahan;

fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan; dan

SPTJM yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara;

berdasarkan SKTB sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktorat Pengelolaan Kas N egara selaku KPA pembayaran atas transaksi pengembalian Penerimaan Negara melalui RKUN menerbitkan SKKSPN dengan menggunakan format tercĭntum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

Direktorat Pengelolaan Kas Negara meneruskan permintaan pengembalian Penerimaan Negara beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan dilampiri SKTB dan SKKSPN.

Pasal 41

(1)

Berdasarkan SKTB dan SKKSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, Direktorat Sistem Perbendaharaan melakukan pengujian dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permintaan pengembalian Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a.

(2)

Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara jumlah permintaan pengembalian atas Penerimaan Negara dengan dokumen lampiran.

(3)

Dalam hal permintaan pengembalian atas penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan bena,r, Direktorat Sistem Perbendaharaan menerbitkan SPMPP.

(4)

SPMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada KPPN Jakarta II.

(5)

Dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang asing, maka SPMPP diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. i - 24 - (6) Proses penerbitan dan pengaJuan SPMPP dilakukan sesua1 dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 42

Berdasarkan SPMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) atau ayat (5), KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai t ^a ta cara pengembalian atas Penerimaan Negara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 44

Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 18 J uli 20 1 7 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017
NOMOR 987 LAMPI RAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.OS/2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA A. FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN Nomor ... (1) ... Subdit Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara/Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ............. (2) ............ * ) menerangkan bahwa BUN/Kuasa BUN telah membukukan Penerimaan Negara dengan rincian sebagai berikut. 1 (3) N runa Tanggal Penyetor Setor Tangga1 2 3 4 ... (4} ... ... f5) ... ... f6) .... * ) coret yang tidak perlu Pembukuan KPPN N'otnor N'ota Debet/ Kredlt/ NTPN/ NTB/NTP ... {7) ... AI{lJN 6 ... (8),,. .. J1J.mlah Setoran 7 .. .. (10) .... tanggal ..... (11) .... .. ............... .. .. . .. .. (12) .................. , PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN NO. URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor penerbitan SKTB (2) Diisi nama KPPN (3) Diisi nomor urut (4) Diisi nama penyetor (5) Diisi tanggal penyetoran (6) Diisi tanggal pembukuan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (7) Diisi nomor Nota Debet/Kredit/NTPN dan nomor transaksi bankjnomor transaksi pos (8) Diisi kode mata anggaran penerimaan ( Akun ) menurut pembukuan KPPN (9) Diisi jumlah a tau nilai yang dibukukan oleh KPPN (10) Diisi tempat SKTB dibuat dan ditandatangani (11) Diisi tanggal SKTB dibuat dan ditandatangani (12) Diisi nama jabatan Kepala Subdit Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas Direktorat Pengelolaan Kas NegarajKepala Seksi Verifikasi dan Akun tansi I Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan (13) Diisi tanda tangan pejabat yang menandatangani SKTB dan dibubuhi cap dinas (14) Diisi nama pejabat penerbit SKTB (15) Diisi NIP pejabat penerbit SKTB B. FORMAT SURAT KETETAPAN KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA KETETAPAN ......... (1) ..... . NOMOR ............... (2) ...... . TENTANG KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA Menimbang Mengingat Memperhatikan PERTAMA KEDUA a. . ...................................... (3) ......................................... ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Ketetapan .. .. . .. .. (4).... .. . tentang Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... /PMK.../2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara.
. ............................... (5) ............................................... ;
. ............................... (6) .............................................. ; MENETAPKAN: Keterlanjuran setoran Penerimaan Negara dengan NTPN ..... (7).... . . nomor transaksi bankjnomor transaksi pos . .... (8) ..... tanggal .... (9) ....... sebesar Rp . ... (10) .... . Menyetujui pengembalian sebagian/ seluruhnya keterlanjuran setoran Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dengan uraian sebagai berikut:
Jumlah uang Rp . .. . ....... (11) .... . ( .............. (12) ..... ) KETIGA KEEMPAT KELIMA 2. Yang berhak menerima a. Nama Penerima b. Alamat Penerima c. NPWP d. Nomor Rekening e. Nama Rekening f. Nama Bank Penerima Atas beban:
a. Fungsi, Sub Fungsi, Program b. Kegiatan, Output, Sub Output c. Klasifikasi Belanja d. Akun e. Bagian Anggaran f. Satuan Kerja g. Lokasi ....• • • . . •.... . (13).... . ............... (14).... . ........• • . . • . . (15) .... . .. . ....... . .. . . (16).... . ............... (17).... . ............... (18) . .. . . ..... . . •.......(19) .................... (20) . ... . . •............ • (21).... • ............... (22) .................... (23).... . . . • . . • . • . •.... . (24) ..... ..... •........ . (25) • • • . . Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah untuk keperluan ......................... (26) ...... Pencairan dana dilakukan melalui KPPN ................. (27) ... . Asli Keputusan ini disampaikan kepada ..... . (28) ...... selaku penerbit Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan ( SPMPP ). . • ... 0 0 0 0 0 . . • . • . . 0 0 0 0 . . • . 0 0 . . (31).0 . • 0 0 0...0 0 0 0 . • • 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (32) . . o o o o o • • • • • • • • o o (33) o o o o o o o o o o • • • • • • • • o • • • • • • • o o o o o o o o • • • • (34) o o o o o o o o NIP.... o . . o o o o o • · · · · · · · · · · · · · · · · · · o (35) • •...o o • PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA NO. URAIAN ISIAN (1) Diisi : - Kuasa Pengguna Anggaran satker berkenaan untuk pengembalian penerimaan PNBP; - Kepala KPPN Khusus Penerimaan untuk pengembalian penerimaan karena kesalahan perekaman atau kesalahan eksekusi id billing oleh Bank/ Pos Persepsi; - Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk pengembalian penerimaan yang disetor melalui RKUN yang diajukan oleh bank/badan penyetor lainnya; (2) Diisi nomor penerbitan surat ketetapan (3) Diisi dengan dasar pertimbangannya (4) Diisi : - Kuasa Pengguna Anggaran satker berkenaan untuk pengembalian penerimaan PNBP; - Kepala KPPN Khusus Penerimaan untuk pengembalian penerimaan karena kesalahan perekaman atau kesalahan eksekusi id billing oleh Bank/ Pos Persepsi; - Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk pengembalian penerimaan yang disetor melalui RKUN yang diajukan oleh Bank/Badan Penyetor Lainnya; (5) Diisi sur at permintaan pengembalian lengkap dengan nomor dan tanggal (6) Diisi surat keterangan telah dibukukan lengkap dengan nomor dan tanggal (7) Diisi dengan nomor NTPN (8) Diisi dengan nomor nomor transaksi bank/nomor transaksi pos (9) Diisi tanggal buku .(10) Diisi jumlah nominal dalam angka (11) Diisi jumlah nominal dalam angka (12) Diisi jumlah nominal dalam huruf (13) Diisi nama penerima (14) Diisi alamat penerima (15) Diisi NPWP (16) Diisi nomor rekening (17) Diisi nama rekening (18) Diisi bank tempat membuka rekening (19) Diisi kode dan uraian fungsi, sub fungsi, program (20) Diisi kode dan uraian kegiatan, output, sub output (21) Diisi kode dan uraian klasifikasi belanja (22) Diisi kode dan uraian akun (23) Diisi kode dan uraian bagian anggaran (24) Diisi kode dan uraian satuan kerja (25) Diisi kode dan uraian lokasi (26) Diisi jenis pengembalian, yaitu: keterlanjuran setoran/kelebihan PNBP, penerimaan pajak dan bea cukai karena adanya kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing oleh Bank/ Pos Persepīi, a tau Penerimaan Negara yang disetor melalui RKUN. (27) Diisi nama KPPN pembayar pengembalian penerimaan (28) Diisi jabatan penerbit SPMPP disesuaikan dengan satuan kerjanya (29) Diisi nama kota tempat penerbitan surat ketetapan (30) Diisi tanggal penerbitan surat ketetapan (31) Diisi jabatan penerbit surat ketetapan (32) Diisi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk pengembalian penerimaan PNBP; Dikosongkan untuk pengembalian atas Penerimaan Negara yang disebabkan: - kesalahan perekaman a tau kesalahan eksekusi id billing oleh Bank/ Pos Persepsi; - yang disetor melalui RKUN yang diajukan oleh Bank/Badan Penyetor Lainnya; (33) Diisi tanda tangan pejabat penerbit surat ketetapan, dibubuhi cap din as (34) Diisi nama pejabat penerbit surat ketetapan (35) Diisi NIP pejabat penerbit surat ketetapan C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOPSURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama ..... . ...... . .. .. (1) . .............. .. .. ...... . NIP : ................. (2) ......................... . Jabatan : ................. (3) ......................... . menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Bertanggung jawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian atas Penerimaan Negara pada satuan kerjajbankjposjbadan lainnya ........ (4)........ sebesar Rp .......(S)......... ( ...... (6) .. . .. : . .. .. ) untuk keperluan.......(7) .......... . 2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pengembalian atas Penerimaan Negara tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara. 3. Segala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian atas Penerimaan Negara ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar -benarnya . .-- M - a - t - er _ a _ i -. (11) 6000 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK NO. URAIAN ISIAN (1} Diisi nama pejabat yang menetapkan (2) Diisi NIP pejabat yang menetapkan (3) Diisi nama jabatan (4) Diisi nama satuan kerja/bank/posjbadan lainnya (5) Diisi jumlah nominal rupiah dalam angka (6} Diisi jumlah nominal rupiah dalam huruf (7) Diisi dengan keperluanjmaksud pengembalian atas Penerimaan Negara (8) Diisi dengan tempat SPTJM dibuat dan ditandatangani (9) Diisi tanggal, bulan dan tahun saat SPTJM dibuat dan ditandatangani (10} Diisi nama satker/bank/posjbadan lainnya (11) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani SPTJM dan dibubuhi cap dinas satker bersangkutan (12} Diisi nama pejabat penerbit SPT JM (13) Diisi NIP pejabat penerbit ^· sPTJM D. FORMAT SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK/WAJIB BAYAR ATAS KESALAHAN PEREKAMAN ATAU KESALAHAN .EKSEKUSI KODE BILLING SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama ................. (1) .......... . .............. . NPWP : ................. (2) ......................... . Alamat : ................. (3) ......................... . menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Telah terjadi kesalahan perekaman/ eksekusi kade billing atas setaran pajakfbea dan cukai dengan NTPN ..... { 4 ) ...... namar transaksi bank/namar transaksi pas ..... ( S )..... tanggal. ... (6)....... sebesar Rp .... (7)..... ( ...... (8) ... . ) melalui Bank/Pas Persesi .... (9) .... Cabang .... (10) .... 2. Atas kesalahan tersebut, telah dilakukan penyetaran Transaksi Pengganti dengan NTPN .... (11).... nomor transaksi bank/namar transaksi pas ..... (12)..... tanggal. ... (13)..... sebesar Rp .... (14) ...... ( .... (15) ...... ) melalui Bank/Pas Persesi .... (16) .... Cabang .... (17) .... 3. Atas setaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak diberlakukan sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran pajakfbea cukai dan tidak akan dimintakan pengembaliannya melalui pengembalian kelebihan pembayaran pajakfbea cukai ( SPM KP/KB/KC/KBM ). Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya . Mengetahui, Pimpinan Bank/Pos Persepsi ...... (22) .... . ........... (23) ...... . (24) ........... (25) ...... . Tembusan : ...... (18) ..... , .. . ... (19) ...... . ... . Wajib Pajak/Wajib Bayar Materai (20) 6000 Direktur Teknalagi Infomasi Perpajakan, DJP / Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, DJBC*; *Caret yang tidak perlu NO. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) j13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) _(21) (22) (23) (24) (25) - 35- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAN WAJIB PAJAK/WAJIB BAYAR ATAS KESALAHAN PEREKAMAN ATAU KESALAHAN EKSEKUSI ID BILLING OLEH BANK/POS PERSEPSI URAIAN !SIAN Diisi nama Wajib Pajak/W ajib Bayar Diisi NPWP Wajib Pajak/Wajib Bayar Diisi alamat Wajib Pajak/Wajib Bayar Diisi NTPN Diisi nomor transaksi bank/ nomor transaksi pos Diisi tanggal buku Diisi jumlah nominal rupiah dalam angka Diisi jumlah nominal rupiah dalam huruf Diisi nama Bank/ Pos Persepsi Diisi Cabang Bank/ Pos Persepsi Diisi NTPN Transaksi Penganti Diisi nomor transaksi bank/ nomor transaksi pos Transaksi Penganti Diisi tanggal buku Transaksi Penganti Diisi jumlah nominal rupiah dalam angka atas Transaksi Pengganti Diisi jumlah nominal rupiah dalam huruf atas Transaksi Pengganti Diisi nama Bank/Pos Persepsi tempat menyetor Transaksi Pengganti Diisi Cabang Bank/Pos Persepsi tempat menyetor Transaksi Pengganti Diisi dengan tempat Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani Diisi tanggal, bulan dan tahun saat Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani Diisi tanda tangan W ajib Pajak/W ajib Bayar Diisi nama W Įjib Pajak/W a jib Bayar Diisi nama Bank/ Pos Persepsi Diisi jabatan pimpinan Bank/ Pos Persepsi Diisi tanda tangan pimpinan Bank/ Pos Persepsi dan dibubuhi cap dinas Diisi nama p1mp1nan yang menandatangani surat pernyataan dari Bank/ Pos Persepsi E. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN ATAS PENERIMAAN NEGARA KOPSURAT SURAT PEMBERITAHUAN Nomor : ...... (1) ..... Yth. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak/ Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai * di Jakarta Menunjuk Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor .... (2) .... tanggal. .. (3) .. . dan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) Nomor ... (4) .... Tanggal. .. (5) ... , bersama ini diberitahukan bahwa atas Penerimaan Negara dengan NTPN ... (6) .... nomor transaksi bank/nomor transaksi pos ..... (7) ..... dengan nilai nominal sebesar Rp ...... (8).... ( ....... (9) ....... ) telah dikembalikan kepada Bank/Pos Persepsi Cabang ... (10)... Pengembalian dimaksud disebabkan oleh ..... (11) .... Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. *Coret yang tidak perlu .. .. (12) .... , ........ (13) ...... Kepala KPPN Jakarta II/ KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah * (14) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN ATAS PENERIMAAN NEGARA NO. URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor surat pemberitahuan (2) Diisi nomor SPM (3) Diisi tanggal SPM (4) Diisi nomor SP2D (5) Diisi tanggal SP2D (6} Diisi Nomor NTPN (7) Diisi Nomor transaksi bank/ nomor transaksi pos (8) Diisi jumlah nominal rupiah dalam angka (9) Diisi jumlah nominal rupiah dalam huruf (10) Diisi nama Bank/ Pos Persepsi (11) Diisi dengan keperluanjmaksud pengembalian penerimaan (12) Diisi dengan tempat surat pemberitahuan dibuat (13) Diisi tanggal, bulan dan tahun saat surat pemberitahuan dibuat dan di tandatangani (14) Diisi dengan tanda tang an pejabat yang menandatangani pemberitahuan dan dibubuhi cap dinas (15) Diisi nama pejabat penerbit surat pemberitahuan (16) Diisi NIP pejabat penerbit surat pemberitahuan

Informasi!

Informasi!