KEP-951/MK/II/8/1975 - Pengaturan Mengenai Nama, Tempat, Kedudukan, Daerah Wewenang dan Tipe Kantor-Kantor Wilayah dan Kantor-Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Pajak | JDIH Kementerian Keuangan

KEP-951/MK/II/8/1975

  • Lainnya
  • 27 Agu 1975
  • Berlaku
Kode
KEP-951/MK/II/8/1975
Judul/Tentang
Pengaturan Mengenai Nama, Tempat, Kedudukan, Daerah Wewenang dan Tipe Kantor-Kantor Wilayah dan Kantor-Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Pajak
Nomor
951
Tahun
1975
Jenis
Keputusan Unit Eselon I
Tajuk Entri Utama
Lainnya
Bidang
Belum Didefinisikan
Subyek
PENGATURANKANTOR WILAYAHDITJEN PAJAK
Penetapan
27 Agu 1975
Pengundangan
27 Agu 1975
Tgl. Berlaku
27 Agu 1975
Tempat Terbit
Jakarta
Sumber
HPMK 1975 (422), FC 1975
Lokasi
Biro Hukum

Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas KEP-951/MK/II/8/1975 tentang Pengaturan Mengenai Nama, Tempat, Kedudukan, Daerah Wewenang dan Tipe Kantor-Kantor Wilayah dan Kantor-Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Pajak melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.

27 Nov 2017

178/PMK.04/2017

Impor Sementara.

29 Des 2023

PMK 147 TAHUN 2023

Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

21 Okt 2022

145/PMK.04/2022

Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor

24 Des 2024

PMK 109 TAHUN 2024

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri

24 Sep 2020

135/PMK.010/2020

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu

13 Agu 2019

116/PMK.04/2019

Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.