Penyelesaian kurang salur Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah diperhitungkan pada penyaluran tahapan berikutnya. I. Bagian Peralihan Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini: 1. untuk Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran 2025, batas waktu penyampaian data pagu dan _Supplier_ sebagaimana dimaksud dalam huruf B paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran 2025; 2. penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf E dikecualikan untuk penyaluran pada tahun anggaran 2025; 3. dalam hal masih terdapat kekurangan pembayaran di tahun anggaran 2024 dan masih terdapat sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah di rekening kas umum daerah, sisa dana tahun anggaran 2024 digunakan untuk penyelesaian kekurangan pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran 2024; 4. dalam hal masih terdapat kekurangan pembayaran di tahun anggaran 2024 namun sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah di rekening kas umum daerah tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan dalam penyaluran tahap berikutnya; 5. dalam hal kekurangan pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negera Daerah tahun anggaran 2024 atau tahun anggaran sebelumnya sudah dibayarkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyebabkan sisa kurang pada laporan pemerintah daerah, pembayaran sisa kurang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah; 6. mekanisme penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik; 7. penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan setelah pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi semester II tahun anggaran sebelumnya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; 8. format laporan realisasi dan penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik; 9. dalam hal terdapat sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran sebelumnya di rekening kas umum daerah dan pemerintah daerah tidak mendapatkan alokasi pada tahun anggaran berjalan, sisa dana digunakan untuk penyelesaian kekurangan pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah pada tahun anggaran 2024 atau tahun anggaran sebelumnya dan pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah pada tahun anggaran berjalan; 10. dalam hal masih terdapat sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah di rekening kas umum daerah tahun anggaran 2024 sampai 31 Desember tahun anggaran 2025 atau tahun anggaran berikutnya, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebesar sisa dana alokasi khusus nonfisik tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari

Informasi!