Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3952);

Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

Lembaga Pemerintah Non

Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya 

dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat 

yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.

LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden.

LPND mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LPND terdiri dari :

Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;

Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;

Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat

PERPUSNAS;

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat

BAPPENAS;

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat

BAPEDAL;

Badan Pusat Statistik disingkat BPS;

Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;

Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;

Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;

Badan Intelijen Negara disingkat BIN;

Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;

Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

disingkat BKKBN;

Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat

LAPAN;

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

disingkat BAKOSURTANAL;

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

disingkat BPKP;

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat

BPPT;

Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;

Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;

Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;

Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;

Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANAS;

Badan Pengembangan Kebudayaan

dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR

LAN mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, LAN menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional

tertentu di bidang administrasi negara;

pengkajian kinerja kelembagaan

dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan 

peningkatan kualitas sumber daya aparatur;

pengkajian dan pengembangan

manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;

penelitian dan pengembangan

administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara;

pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan aparatur negara;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas LAN;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan

instansi pemerintah di bidang administrasi negara;

penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-5" >Pasal 5</mark>, LAN mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di

bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di

bidang administrasi negara;

penyusunan standar dan pedoman

penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional dan 

penjenjangan tertentu serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di 

bidangnya.

ANRI mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-7" >Pasal 7</mark>, ANRI menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di

bidang kearsipan;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas ANRI;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan

instansi pemerintah di bidang kearsipan;

penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-8" >Pasal 8</mark>, ANRI mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di

bidangnya;

penetapan dan penyelenggaraan

kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

kewenangan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di

bidang kearsipan;

penyelamatan serta pelestarian arsip dan

pemanfaatan naskah sumber arsip.

BKN mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10, BKN menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kepegawaian;

penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan,

pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan sumber daya

manusia Pegawai Negeri Sipil;

penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat

negara;

penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian negara

dan mutasi kepegawaian antar propinsi;

penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar dan prosedur mengenai

mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bidang

kepegawaian lainnya;

penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN;

fasilitasi kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi kepegawaian;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11, BKN mempunyai 

kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara

makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

pelaksanaan mutasi kepegawaian antar Propinsi;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kepegawaian;

penyusunan norma, standar dan prosedur kepegawaian negara dan

pengendaliannya;

penyusunan program kepegawaian secara nasional sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan Pemerintah;

penyelenggaraan administrasi mutasi kepegawaian antar propinsi, serta

perumusan standar prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan

kewajiban serta kedudukan hukum Pegawai

Negeri Sipil;

penyelenggaraan administrasi kepegawaian nasional;

perencanaan kebijakan dan pemantauan pemanfaatan pendidikan dan pelatihan

struktural;

pengawasan dan pengendalian norma, standar dan prosedur kepegawaian.

PERPUSNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PERPUSNAS

menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perpustakaan;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas PERPUSNAS;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang

perpustakaan;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PERPUSNAS

mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perpustakaan;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam

mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya.

BAPPENAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16, BAPPENAS 

menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perencanaan

pembangunan nasional;

koordinasi penjabaran Garis-garis Besar Haluan Negara ke dalam rencana

pembangunan nasional;

koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan

dalam dan luar negeri serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama

instansi terkait;

penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen

Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPPENAS;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang

perencanaan pembangunan nasional;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan

rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BAPPENAS

mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perencanaan

pembangunan nasional dan penilaian atas pelaksanaannya;

perumusan kebijakan perencanaan nasional secara makro dan memadukan

perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah;

pencarian sumber-sumber pembiayaan pembangunan di bidangnya;

pengalokasian dana yang diperlukan di bidangnya;

BAPEDAL mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian

dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 BAPEDAL

menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengendalian

dampak lingkungan;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPEDAL;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di

bidang pengendalian dampak lingkungan;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, persandian perlengkapan dan rumah

tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 BAPEDAL

mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara

makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga

profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang

potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan/atau menyangkut pertahanan

dan keamanan, yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi, kegiatan

yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain, di wilayah laut di bawah

12 (dua belas) mil dan berlokasi di lintas batas negara;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengendalian dampak

lingkungan;

penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi

lingkungan;

penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang

perencanaan lingkungan hidup.

BPS mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kegiatan 

statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-22" >Pasal 22</mark>, BPS 

menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;

penyelenggaraan statistik dasar;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang

kegiatan statistik;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BPS

mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara

makro di bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk

mendukung pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;

penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

BSN mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi 

nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BSN

menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi

nasional;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang

standardisasi nasional;

penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang

standardisasi;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, BSN

mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

penetapan sistim informasi di bidangnya;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi

nasional;

perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga

sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium;

penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya;

BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan

tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BAPETEN

menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga

nuklir.

koordinasi kegiatan fungsional.dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang

pengawasan tenaga nuklir;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, BAPETEN

mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

penetapan persyaratan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan tenaga

nuklir;

perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan teknologi tinggi yang strategis di

bidangnya;

penetapan pedoman pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;

penjaminan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat dari bahaya

nuklir;

penjaminan keselamatan dan

kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup 

dari bahaya nuklir;

pencegahan terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir.

BATAN mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan 

pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-31" >Pasal 31</mark>, BATAN menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan

kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan 

tenaga nuklir;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN;

fasilitasi dan pembinaan

terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, 

dan pemanfaatan tenaga nuklir;

penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-32" >Pasal 32</mark> BATAN mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan

kebijakan dalam program penelitian dasar dan terapan, pengembangan teknologi 

dan energi nuklir, pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa 

serta pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, dan pemasyarakatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;

penetapan pedoman penggunaan nuklir dan penggunaan tenaga nuklir.

Bagian

keduabelas Badan 

Intelijen Negara

BIN mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34, BIN menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di

bidang intelijen;

penyampaian produk intelijen

sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;

perencanaan dan pelaksanaan operasi intelijen di

bidangnya;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas BIN;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan

instansi pemerintah di bidang intelijen;

penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-35" >Pasal 35</mark>, BIN mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di

bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro.

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di

bidang intelijen;

pengaturan Sistem Intelijen

Nasional dan sistem pengamanan pimpinan nasional di bidang intelijen.

LEMSANEG mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-37" >Pasal 37</mark>, LEMSANEG menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di

bidang persandian;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas LEMSANEG;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan

instansi pemerintah di bidang persandian;

penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-38" >Pasal 38</mark>, LEMSANEG mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di

bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

penetapan persyaratan

akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta 

persyaratan jabatan di bidangnya;

kewenangan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di

bidang persandian;

pengaturan dan penyelenggaraan

Sistem Sandi Negara meliputi bidang sumber daya manusia, perangkat lunak dan 

keras persandian, serta jaringan komunikasi persandian.

BULOG mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-40" >Pasal 40</mark>, BULOG menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan

kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan 

persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas BULOG;

fasilitasi dan pembinaan

terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, 

pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;

penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-41" >Pasal 41</mark>, BULOG mempunyai kewenangan:

penyusunan rencana nasional secara makro di

bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan

kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan 

persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;

perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan

distribusi beras.

BKKBN mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga 

sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-43" >Pasal 43</mark>, BKKBN menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan

kebijakan nasional di bidang keluarga berencana dan keluarga  sejahtera;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas BKKBN;

fasilitasi dan pembinaan

terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi 

Masyarakat dan masyarakat di bidang keluarga berencana dan keluarga 

sejahtera;

penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-44" >Pasal 44</mark>, BKKBN mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di

bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

perumusan kebijakan

pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan

kebijakan tertentu di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

perumusan pedoman dan pengembangan kualitas

keluarga.

LAPAN mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan 

kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-46" >Pasal 46</mark>, LAPAN menyelenggarakan fungsi;

pengkajian dan penyusunan

kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan 

pemanfaatannya;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas LAPAN;

pemantauan, pemberian bimbingan

dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan 

dan pemanfaatannya;

penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-47" >Pasal 47</mark>, LAPAN mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di

bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan

kebijakan tertentu di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan 

pemanfaatannya.

penginderaan/pemotretan jarak jauh dan pemberian

rekomendasi perizinan orbit satelit.

BAKOSURTANAL mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang survei dan pemetaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-49" >Pasal 49</mark>, BAKOSURTANAL menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di

bidang survei dan pemetaan;

pembinaan infrastruktur data spasial nasional;

pemantauan, pemberian bimbingan

dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang survei dan 

pemetaan nasional;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas BAKOSURTANAL;

penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-50" >Pasal 50</mark>, BAKOSURTANAL mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di

bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di

bidang survei dan pemetaan;

penetapan pedoman dan pemetaan dasar nasional.

BPKP mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan 

pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-52" >Pasal 52</mark>, BPKP menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan

kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas BPKP;

pemantauan, pemberian bimbingan

dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;

penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-53" >Pasal 53</mark>, BPKP mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di

bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

pembinaan dan pengawasan atas

penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, 

pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;

penetapan persyaratan

akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta 

persyaratan jabatan di bidangnya;

kewenangan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yaitu ;

memasuki semua kantor, bengkel,

gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;

meneliti semua catatan, data

elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat 

panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan 

surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;

pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang

persediaan dan lain-lain;

meminta keterangan tentang

tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun 

hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

LIPI mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Passl 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 55, LIPI menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di

bidang penelitian ilmu pengetahuan;

penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar;

penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin

terfokus;

pemantauan, evaluasi kemajuan

dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas LIPI;

fasilitasi dan pembinaan

terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan;

penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-56" >Pasal 56</mark>, LIPI mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di

bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di

bidang penelitian ilmu pengetahuan;

penetapan pedoman dan penyelenggaraan riset ilmu

pengetahuan dasar;

penetapan pedoman etika ilmiah, kedudukan dan

kriteria kelembagaan ilmiah;

pemberian izin peneliti asing;

pemegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman

hayati.

BPPT mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-58" >Pasal 58</mark>, BPPT menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan

kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas BPPT;

pemantauan, pembinaan dan

pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang 

pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan 

pengembangan kapasitas, serta pembinaan alih teknologi;

penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-59" >Pasal 59</mark>, BPPT mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di

bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan

kebijakan tertentu di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;

pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan

melaksanakan audit teknologi.

BKPM mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-61" >Pasal 61</mark>, BKPM menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di

bidang penanaman modal;

koordinasi dan pelaksanaan promosi penanaman

modal;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas BKPM;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan

instansi pemerintah di bidang penanaman modal;

penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-62" >Pasal 62</mark>, BKPM mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di

bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

pemberian izin dan pengendalian

penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yang mempunyai derajat 

kecanggihan tinggi dan berisiko tinggi dalam penerapannya;

kewenangan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penanaman modal.

BPN mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertahanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64, BPN menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di

bidang pertanahan;

perumusan dan penetapan

kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang 

pertanahan serta pembuatan peta dasar pendaftaran tanah;

fasilitasi dan pembinaan

terhadap kegiatan di bidang pertanahan dan pengembangan Sistem Informasi 

Pertanahan;

perumusan dan penetapan

kebijakan dan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan 

dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan 

sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas BPN;

pemantauan, pemberian bimbingan

dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi 

pertanahan;

penyelenggaraan pembinaan dan

pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, 

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-65" >Pasal 65</mark>, BPN mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di

bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung

pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

penetapan persyaratan

akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta 

persyaratan jabatan di bidangnya;

penetapan Kerangka Dasar

Kadastral Nasional dan pelaksanaan pengukuran Kerangka Dasar Kadastral Orde 

I dan II;

penetapan standar administrasi pertanahan dan

pedoman biaya pelayanan pertanahan;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di

bidang pertanahan;

perumusan standar penyediaan

peruntukan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah serta pengawasan 

pelaksanaannya;

perumusan standar tatalaksana

pelayanan pertanahan, alat bukti pemilikan dan penguasaan hak atas tanah;

penetapan kriteria tata guna tanah dalam rangka

perubahan fungsi ruang kawasan.

BPOM mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam <mark data-type="link-pasal" data-ref="pasal-67" >Pasal 67</mark>, BPOM menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di

bidang pengawasan obat dan makanan;

pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang

pengawasan obat dan makanan;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan

tugas BPOM;

pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi

pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, BPOM mempunyai

kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk

makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;

pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri

farmasi;

penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman

obat.

LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelayanan

informasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, LIN

menyelenggarakan fungsi :

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional;

pengkajian dan pengembangan sistem informasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIN;

fasilitasi arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan;

penyediaan dan penyebaran informasi tentang kebijakan nasional dan penyaluran

umpan balik masyarakat;

pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur di

lingkungan LIN;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,

kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, LIN mempunyai

kewenangan ;

penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya.

LEMHANNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian

dan pendidikan strategik pertahanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, LEMHANNAS

menyelenggarakan fungsi :

pengkajian strategis mengenai berbagai permasalahan nasional dan internasional;

pengkajian secara berlanjut mengenai Pancasila sebagai dasar negara serta

pengembangan, pemantapan, dan pemasyarakatan wawasan nusantara dan ketahanan

nasional;

penyiapan kader-kader pemimpin tingkat nasional;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LEMHANNAS;

pelaksanaan

evaluasi dan pengembangan berbagai hasil kajian strategis dan pemantapan kader

pimpinan bangsa;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian, keuangan, kearsipan,

hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 LEMHANNAS

mempunyai kewenangan:

penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara

makro.

BP BUDPAR mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengembangan

kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76,BP BUDPAR

menyelenggarakan fungsi:

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang

pengembangan kebudayaan dan pariwisata;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BP BUDPAR;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat

di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;

pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur di

lingkungan BP BUDPAR;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, BP BUDPAR

mempunyai kewenangan :

penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, arahan, dan

supervisi di

bidangnya;

penetapan persyaratan administrasi Lembaga

pedidikan dan sertifikasi 

tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum

nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang

diakui secara internasional;

penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan

dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;

penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya;

penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;

kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yaitu :

penetapan standar dan norma sarana dan jasa kebudayaan dan kepariwisataan;

pengembangan informasi dan promosi di bidang kebudayaan dan pariwisata;

pelaksanaan kerjasama dan bantuan teknik luar negeri di bidang kebudayaan dan

pariwisata;

fasilitasi pelaksanaan sensor film dan rekaman video komersial.

LPND terdiri dari :

Kepala;

Sekretariat Utama;

Deputi;

Unit Pengawasan

Kepala adalah pemimpin LPND.

Kepala mempunyai tugas :

memimpin LPND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LPND;

menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LPND yang menjadi tanggung

jawabnya;

membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Berdasarkan k.etentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala BKN

dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

Kepala BIN, Kepala LIPI dan Kepala LEMHANNAS, dapat dibantu oleh seorang

Wakil Kepala.

Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai

tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LPND.

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Pimpinan LPND yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan

pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya

di lingkungan LPND.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

84, Sekretariat Utama 

menyelenggarakan fungsi :

pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LPND;

pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis LPND;

pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata

laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan

rumah tangga LPND;

pembinaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan

LPND sepanjang tidak dilakukan oleh unit lain di lingkungan

LPND;

pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

tugas LPND;

pengkoordinasian dalam penyusunan laporan LPND.

Sekretariat Utama terdiri dari sejumlah Biro.

Biro terdiri dari sejumlah Bagian dan setiap Bagian dapat terdiri dari

sejumlah Subbagian.

Deputi adalah unsur pelaksana LPND yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala.

Deputi dipimpin oleh Deputi.

Deputi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tertentu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Deputi

menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan

sesuai dengan bidang tugasnya;

pengendalian terhadap kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;

pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Deputi terdiri dari Direktorat dan/atau Pusat.

Pusat dapat terdiri dari sejumlah Bidang, dan masing-masing Bidang dapat

terdiri dari Subbidang.

Berdasarkan pertimbangan lokasi dan beban kerja di lingkungan Pusat dapat

dibentuk 1 (satu) Bagian Tata Usaha yang terdiri dari sejumlah Subbagian.

Direktorat dapat terdiri dari sejumlah Subdirektorat dan masing-masing

Subdirektorat dapat terdiri dari sejumlah Seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, secara administrasi Deputi dikoordinasikan oleh

Sekretaris Utama.

Dilingkungan LPND dapat dibentuk unit pengawasan yang melaksanakan tugas

pengawasan fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Unit pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk

Inspektorat Utama atau Inspektorat.

Apabila objek pengawasan fungsional pada LPND yang bersangkutan relatif

kecil, maka pelaksanaan pengawasan fungsional dilakukan langsung oleh BPKP atau

lembaga fungsional eksternal lain, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh

Sekretariat Utama LPND yang bersangkutan.

Unit Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan

LPND.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Unit Pengawasan

menyelenggarakan fungsi :

penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;

pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama atau Inspektorat.

Inspektorat Utama terdiri dari sejumlah Inspektorat dan Kelompok Jabatan

Fungsional.

Inspektorat Utama dapat dibantu oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

Inspektorat yang berada di bawah Kepala terdiri dari Kelompok Jabatan

Fungsional.

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu)

Subbagian Tata Usaha.

Apabila dipandang perlu, di lingkungan LPND dapat dibentuk Pusat sebagai

unsur penunjang tugas pokok lembaga.

Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat terdiri dari sejumlah Bidang

dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

Pusat dapat membawahkan kelompok jabatan fungsional sesuai bidang tugasnya.

Di lingkungan LPND secara selektif dapat ditetapkan Unit Pelaksana Teknis

sebagai pelaksana tugas teknis penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku.

Pedoman Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Fungsi perumusan kebijakan di laksanakan oleh Direktorat.

Fungsi

penelitian dan pengkajian dilaksanakan oleh Pusat.

Di lingkungan unit organisasi LPND dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Apabila dipandang perlu, LPND dapat membentuk Komisi/Kelompok Kerja non

struktural sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah unit organisasi di lingkungan LPND disusun berdasarkan analisis

organisasi dan beban kerja.

Unit Organisasi untuk jabatan struktural Eselon I pada masing-masing LPND

ditetapkan oleh Presiden atas usul Kepala LPND yang bersangkutan setelah mendapat

pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Unit Organisasi untuk jabatan struktural eselon II ke bawah pada

masing-masing LPND ditetapkan oleh Kepala LPND yang bersangkutan setelah

mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung

jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja LPND ditetapkan

oleh Kepala LPND yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan 

dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Kepala LPND menyampaikan tembusan Keputusan Kepala LPND tentang Organiasi

dan Tata kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Presiden dan Menteri

yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), dicabut apabila terdapat

penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

berakibat pada pembatalan anggaran dan hak-hak kepegawaian.

Kepala LPND menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan

tanggung jawabnya kepada Presiden melalui Menteri yang

mengkoordinasikannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri,

yang meliputi :

Menteri Dalam Negeri bagi BPN;

Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS;

Menteri Perindustrian dan Perdagangan bagi BKPM;

Menteri Pertanian bagi BULOG;

Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;

Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;

Menteri Negara Lingkungan Hidup bagi BAPEDAL;

Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN,

BAKOSURTANAL, dan BSN;

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bagi BAPPENAS dan BPS;

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bagi LIN;

Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata bagi BP BUDPAR.

LPND dan semua unsur LPND dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib

menerapkan secara intensif prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi baik di lingkungan instansi masing-masing maupun dalam hubungan

antar LPND danlatau instansi lain.

Kepala LPND yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil adalah jabatan eselon

Ia.

Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan

eselon Ia.

Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Unit lain adalah

jabatan eselon IIa.

Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang adalah jabatan eselon

IIIa.

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala adalah jabatan eselon IVa.

Kepala LPND diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Wakil Kepala, Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Kepala.

Pejabat eselon II ke bawah di lingkungan LPND diangkat dan diberhentikan

oleh Kepala LPND yang bersangkutan.

Pelantikan Kepala LPND dilakukan oleh Menteri yang mengkoordinasikannya

berdasarkan pendelegasian wewenang dari Presiden.

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan,

persandian, perlengkapan, keprotokolan, keamanan, dan lain-lain di lingkungan 

LPND diselenggarakan oleh LPND yang bersangkutan.

Hak keuangan, administratif, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala LPND

diberikan setingkat dengan jabatan Eselon Ia.

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPND dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BULOG dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan selesainya proses

pengalihan kelembagaan BULOG menjadi Badan Usaha Milik Negara.

Mengingat kedudukan dan sifat tugasnya, Kepala BIN dibantu oleh Staf Ahli.

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala BIN.

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang tugasnya.

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan eselon

Ib.

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Kepala.

Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPS, dalam bidang

kegiatan statistik dasar di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di

bidang statistik, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN di daerah tetap

dilaksanakan oleh Pemerintah, dan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan

dialihkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya sampai dengan 31

Desember 2003.

Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPKP di daerah tetap

dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kewenangannya masih melekat pada

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKN di daerah tetap

dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan administrasi dan

manajemen kepegawaian negara yang kewenangannya masih melekat

pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BULOG di daerah tetap

dilaksanakan oleh Pemerintah sampai dengan selesainya proses pengalihan

kelembagaan BULOG menjadi Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 31 Mei

Kepala LPND adalah jabatan negeri.

Apabila dipandang perlu, untuk Kepala LPND tertentu dapat dijabat oleh bukan

pegawai negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan Kepala LPND tertentu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Jumlah unit organisasi di lingkungan LPND disusun berdasarkan analisis

organisasi dan beban kerja.

Keputusan Kepala LPND tentang Organisasi dan Tata Kerja LPND yang tidak

bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku.

Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja pada BP BUDPAR berdasarkan Keputusan

Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 166

Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 dinyatakan tidak

berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2001