JDIH Kementerian Keuangan

Disclaimer:
Tampilan dokumen ini dibuat atau dikonversi secara semi-otomatis oleh sistem menggunakan metode parsing dari dokumen PDF. Harap selalu memeriksa dokumen sumber untuk isi yang lebih akurat.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

menimbang:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 1

(1)

(2)

Pasal 2

Pasal 3

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Bagian Kedua
Lembaga Administrasi Negara

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Bagian Ketiga
Arsip Nasional Republik Indonesia

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Negara

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Bagian Kelima
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Bagian Keenam
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Bagian Ketujuh
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Bagian Kedelapan
Badan Pusat Statistik

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Bagian Kesembilan
Badan Standardisasi Nasional

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Bagian Kesepuluh
Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Bagian Kesebelas
Badan Tenaga Nuklir Nasional

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Bagian Ketigabelas
Lembaga Sandi Negara

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Bagian Keempatbelas
Badan Urusan Logistik

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Bagian Kelimabelas
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Bagian Keenambelas
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Bagian Ketujuhbelas
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Bagian Kedelapanbelas
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Bagian Kesembilanbelas
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pasal 55

Pasal 57

Bagian Keduapuluh
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Bagian Keduapuluh
satu Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Bagian Keduapuluhdua
Badan Pertanahan Nasional

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Bagian Keduapuluhtiga
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Bagian Keduapuluhempat
Lembaga Informasi Nasional

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

Bagian Keduapuluhlima
Lembaga Ketahanan Nasional

Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Bagian Keduapuluhenam
Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 78

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Umum

Pasal 79

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

Pasal 83

(1)

(2)

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

(1)

(2)

Bagian Keempat
Deputi

Pasal 87

(1)

(2)

Pasal 88

Pasal 89

Pasal 90

Bagian Kelima
Unit Pengawasan

Pasal 91

(1)

(2)

(3)

Pasal 92

Pasal 93

Pasal 94

(1)

(2)

Pasal 95

(1)

(2)

Bagian Keenam
Lain-lain

Pasal 96

(1)

(2)

Pasal 97

(1)

(2)

Pasal 98

(1)

(2)

Pasal 99

(1)

(2)

Pasal 100

Pasal 101

Pasal 102

Pasal 103

(1)

(2)

Pasal 104

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB III
TATAKERJA

Pasal 105

Pasal 106

Pasal 107

BAB IV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 108

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 109

(1)

(2)

(3)

Pasal 110

BAB V
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 111

Pasal 112

(1)

(2)

(3)

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 114

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 115

(1)

(2)

(3)

Pasal 116

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

(1)

(2)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pasal 119

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI