bahwa

berdasarkan pertimbanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, 

dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Harga Jual Tenaga 

Listrik Tahun 2004 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT 

Perusahaan Listrik Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan 

Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3821);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4226);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4286);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan

Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk

Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);

Harga

jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT 

Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik Tahun 2004, 

berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I Keputusan Presiden ini.

Tarif

Dasar Listrik Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri atas :

Tarif

Dasar Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II;

Tarif

Dasar Listrik untuk keperluan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III;

Tarif

Dasar Listrik untuk keperluan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

IV;

Tarif

Dasar Listrik untuk keperluan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

V;

Tarif

Dasar Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI:

Tarif

Dasar Listrik untuk Traksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

Tarif

Dasar Listrik untuk Curah (bulk) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

VIII;

Tarif

Dasar Listrik untuk Multiguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

Direksi

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara wajib 

meningkatkan dan mengumumkan standar mutu pelayanan untuk masing-masing unit 

pelayanan pada setiap awal triwulan.

Apabila

standar mutu pelayanan pada suatu sistem kelistrikan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah 

gangguan, dan atau kesalahan pembacaan meter tidak dapat dipenuhi, maka 

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara wajib memberikan 

pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan, yang 

diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan berikutnya.

Ketentuan mengenai pengurangan tagihan listrik sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral.

Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Keputusan Presiden ini.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden

ini ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada

saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 

2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan oleh 

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 107), dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta